HPM 2

Bentuk Kerjasama Penanaman Modal

1. Joint Ventures

2. Joint Enterprise

3. Kontrak Karya (Contract Of Work)

4. Production Sharing

5. Penanaman Modal dengan DICS- RUPIAH


1. Joint Ventures

Suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dan nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak belaka (kontraktual), dimana tidak membentuk suatu badan hukum baru.


Franchise and brand-use agreement :

Bentuk usaha kerjasama yang digunakan, apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memproduksi barang yang telah mempunyai merk terkenal.

Di dalam kamus Black’s Law Dictionary, franchise

Diartikan sebagai:

“ Lisensi atau ijin dari pemilik suatu merek atau nama

dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau

jasa di bawah merek atau nama dagangnya.”

Bentuk Kerjasama Penanaman ModalFranchise and brand-use agreement :

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA



Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha

terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau

jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Bentuk Kerjasama Penanaman ModalWaralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ciri khas usaha;

b. terbukti sudah memberikan keuntungan;

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang

dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat

secara tertulis;

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan

f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.



Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.



Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.



East Asian Executive Report pada tahun 1983

menggolongkan franchise menjadi tiga macam,

yaitu sebagai berikut :

1. Product franchise2. Processing franchise or manufacturing franchise,

3. Bussiness format / system franchise


Product franchise :

Di sini penerima franchise hanya bertindak

Sebagai distributor saja , dengan hak eksklusif

Untuk memasarkan produk tersebut di suatu

wilayah tertentu dan atau pembatasan areal.


Processing franchise or manufacturing franchise :

Di sini , franchisor memberikan know-how dan

suatu proses produksi. Franchisee memasarkan

barang-barang itu dengan standar produksi dan

merek yang sama dengan yang dimiliki franchisor.


Bussiness format / system franchise:

Di sini franchisor sudah memiliki cara yang unik dalam

menyajikan produk dalam satu paket, kepada konsumen.

Dalam hal ini franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan

bisnis dengan memakai nama franchisor, dan Franchisee

diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam

bisnis ini.

Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka

franchisee harus mengikuti metode-metode standar

pengoperasian dan berada di bawah pengawasan franchisor



1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

2 Dalam hal perjanjian ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.



1. Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.

2 Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus

memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.


Kontrak franchise berada di antara kontrak lisensi & distributor.

a. Unsur lisensi :

Franchisor selaku pemegang HAKI atau know-how lainnya memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu, dan atau proses pembuatan produk tersebut.

Pihak franchisee wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang.

b. Unsur distributor :

Franchisor melakukan quality control terhadap produk2

pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk

lisensor, seakan-akan pemegang franchise merupakan

distributor franchisor.


VII. Sifat perjanjian franchise (agreement franchise), yaitu :

1. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (legal

agreement).

2. Memberi kemungkinan pewaralaba / franchisor tetap

mempunyai hak atas nama dagang dan atau merek

dagang, format/pola usaha, dan hal-hal khusus yang

dikembangkannya untuk suksesnya usaha tersebut.

3. Memberi kemungkinan pewaralaba / franchisor

mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya.

4. Hak, kewajiban, dan tugas masing - masing pihak dapat

diterima oleh pihak franchisee.


Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

a. nama dan alamat para pihak (subjek)

Yang menjadi subjek hukum / komparisi dalam perjanjian franchise, yaitu franchisor dan franchisee.

- Nama dan jabatan masing-masing pihak yang berwenang menandatangani perjanjian


b. jenis Hak Kekayaan Intelektual (obyek) dan

kegiatan usaha

Obyek , nama dan jenis hak atas kekayaan

intelektual, penemuan atau ciri khas usaha,

misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau

penataan atau cara distribusi yang merupakan

karakteristik khusus yang menjadi objek

waralaba.

Bentuk Kerjasama Penanaman Modalc. hak dan kewajiban Para Pihak;

Persetujuan lisensi, menggunakan merek dagang,

rahasia dagang, SOP, pembayaran royalty dan

franchise fee

Bentuk Kerjasama Penanaman Modald. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional,

pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

Program Pelatihan, Program latihan dijadikan sebagai syarat utama karena kualitas barang dan jasa merupakan elemen bisnis yang sangat penting.


e. wilayah usaha;

Antara Franchisor dan Franchisee melakukan

kesepakatan tentang wilayah usaha dan

pemasaran yang akan dibuka franchise tersebut

Bentuk Kerjasama Penanaman Modalf. jangka waktu perjanjian;

Jangka waktu perjanjian dan tata cara perpanjangan

perjanjian serta syarat perpanjangan perjanjian.

Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk

menentukan jangka waktu berakhirnya kontrak

franchise (waralaba), namun Pemerintah melalui

Menteri Perindustrian dan Per-dagangan telah

menetapkan jangka waktu perjanjian waralaba

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.


g. tata cara pembayaran imbalan;

Kesepakatan tentang Franchise Fee dan Royalty

Fee yang harus dibayar oleh Franchisee kepada

Franchisor

Bentuk Kerjasama Penanaman Modalh. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli

waris;

Kesepakatan antara Franchisor dan Franchisee tentang pengalihan atau perubahan kepemilikan dalam hal terjadi perbuatan hukum dan peristiwa hukum


i. penyelesaian sengketa;

Contract Enforcement, Dalam klausul ini beberapa hal diatur secara tegas, seperti soal arbritase, hukum yang berlaku, tempat penyelesaian sengketa dan biaya konsultan hukum atau advokat.


j. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Berakhirnya Kontrak, Dapat dilakukan karena jangka waktu sudah habis, dan juga adanya “default” dari salah satu pihak. Demikian juga mengenai jangka waktu yang ditentukan itu dilegkapi dengan catatan bahwa baik franchisor maupun franchisee berhak untuk memutuskan kontrak.


Klausul-klausul lain yang perlu ditambahkan :

- Promosi oleh pihak Franchisor dan Franchisee- Quality control- Pembelian bahan- Pembukuan oleh Franchisee- Larangan setelah berakhirnya perjanjian- Addendum dan Amandment

Documents

HPM 2