Embed Size (px)
DESCRIPTION
akreditasi
Citation preview
{'- i i
F i t_l ril
I{IMPUNAN PERATURANYANG BERKAITAN DENGAN
AKREDITASI
PER.sI ! I(ARSPerhimpunon Rumoh Sqkit Seluruh Indonesio
Komigi Akreditosi Rumoh Sokit don Sorono Kesehoton yong loin
Cetokon ke I
k ,rtr*b&"
KATA SAMBUTAN
Saudara-saudara Pengelola Rumah Sakit Yth.
Dalam kunjungan surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit dan sarana kesehatan
lain ke rumah sakit-rumah sakit serta pemantauan pengurus Perhimpunan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia, disadari bahwa banyak pengelola Rumah sakit belum
lengkap memiliki peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lain yang terkait
dengan akreditasi.
Atas dasar ini kemudian PERSI dan KARS sepakat untuk memperbanyak
peraturan-peraturan dan dokurnen dimaksud.
Kesepakatan ini ditanda tangani secara resmi di Jakarta pada tanggal 2t Januari
1998.
Buku kumpulan peraturan-peraturan ini merupakan produk pertama dan panitia
yang diberi tugas untuk melaksanakan kesepakatan KARS - PERSI tsb. yang terdiri
atas unsur-unsur Kompartemen Akreditasi PERSI dan Pengurus KARS.
Perlu kami ingatkan, bahwa Undang-undang No.23 tahun l992tentangkesehatan
tetap merupakan acuan yang mendasar.
Semoga buku ini ada faedahnya.
Jakarta, 5 Nopember 1998
gus Mulyadi, DSM. Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA.Dr. H.
l
l .
)
3.
4.
DAFTAR ISI
HalKomisiAkreditasi RS & Sarana Kesehatan lainnya I
Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia 9
Pedoman OrganisasiRumah Sakit Umum 11
Berlakunva Standar Pelavanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis diRumahSakit.
Berlakunya Standar Pelayanan Praktek Berkelompok Dokter Spesia|is........................
Pedoman Tugas Pokok, Peran dan Fungsi antara Pemilik, Dewan Penyantun (BadanPcmbina) dan Pengelola pada Rumah Sakit Swasta
Pedoman Hak dan Kenajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit ..............
Tenaga Kesehatan
Wajib Sinrpan Rahasia Kedokteran
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang f\{edik
Perubahan atas pcraturan No 920/MenkeVPerD(II/1986
Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik Spesialis.
Klasifikasi Rumah Sakit Unrun/Srvasta ..............
Pedoman Teknis Upava Kesehatan Srvasta ili bidang Rumah Sakit dalam rangka.Penanarnan N{odal Dalam Negeridan Penanaman N{odalAsing (RS PMDN/PMA) ....
Standar Pelayanan Medis..............
Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah. ...;..............a
Rekanr IVIedis/TUedical Records
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam MediVMedical Records di
Revisi Pedoman Pengclolaan Rekam Medis Rumah Sakit
7.
8,
9,
l'0.
l l .
t2.
28
30
35
40
50
69
73
M
6.
107
fi1
l l9
t29
134
143
152
86
l{H
15.
16.
17.
t8.
13.
14.
19.
20. Persetujuan Tindakan Medik ............
HIMPUNAN PERATURANI'ANG BERKAITAN DENGAN AKREDITASI
TAHUN 1998
NO. KETERANCAN TENTANC NOMOR
2.
J
4.
t .
6.
7.
8.
5.
9
t0
Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik
Keputusan Menteri Kesehatarr
Republik Indonesia
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia.
Keputusan Mcnter; Kesehatan
Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Medik.
Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pclayanan Medik.
Surat Edaran Direktur Jenderal
Pelayanan Medik.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
lrmbaran Negara RI No.49
| 995 Kesehatan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik lndonesia
Komisi Akreditasi RS &
Sarana Kesehatan lainnya
Berlakunya Kode Etik
Kedokteran lndonesia bagi
pam dokter di Indonesia
Pedornan Organisasi
Saki t Umum.
Eerlakunya Standar Pelayanan
Rumah Sakit dan Standar
Pelayanan Medis di Rumah
Sakit.
Berlakunya Standar Pelayanan
Praktek Berkclompok Dokter
Spcsialis.
Pedoman Tugas Pokok, Peran
dan Fungsi antara Penrilik,
Dewan Pcnyantun (Badan
Penrbina) dan Pengelola pada
Rurnah Sakit Swasta
Pedonran Hak dan Kervajiban
Pasien, Dokter dan Rumah
Sakit
TenagaKesehatan
Wajib Simpan Rahasia
Kedokteran.
Upaya Pelayanan Kesehatan
Swasta di bidang Medik
YM 02.03. 3.5.2626
TANGCAL 8 APRIL I998
434I[MENKES/S K/X/ i 983
TANCGAL 28 OKTOBER
| 983
983/MEN KES/S KlXt | 1992
TANCCAL 12 NOPEMBERl Qo,
436/MENKES/SK/V] / I 993
TANCCAL 3 JUNI I993
YM 02.04.3.5.2414
TANGCAL 30 MARET I998
YM02.M3 5.02270
TANGGAL 5 JUNI 1996
YM/02.04.3.5.2504
TANGGAL IO JUNI I997
32 TAHUN 1996
TANGCAL 22 MEI 1996
IO TAHUN 1996 ,
TANCGAL2I MEI 1966
92O/MENKES/PER/Xn/86
TANGGAL I7 DESEMBER
| 986
l l l
No. KETEI{ANCAN TENTANC N()N,t()tt
i l .
t3.
12.
14.
l -5.
t6.
17.
t8.
t9.
20.
Peraturan Mcnteri Kcschatan
Republ ik Indoncsi l
Keputusan Direktur Jenderal
Pelayarnan Metlik Departertrcn
Kesehrtan Republik Indoncsia
Keputusan Mcntcri Kcselratan
Republ ik Indonesia
Keputusan Direktul Jendernl
Pelayanan Medik
Keputusan Mcntcri Kesehatan
Republik Indoncsiir
Pemtul-an Menteri Kesehatan
Republik In<ionesia
Pemturan Menteri Kcsehirlnrr
Republik lndoncsia
Keput(rsan Direktur Jcndcrnl
Pelayrnan Medik
Surat Keputusarr Direktur
Jenderal Pelaynnan Medik
Peraturan Menteli Keselratan
Republ ik Indonesia
Perubahan atas pclrtulan
No 9.10/Mcnkcs/Per/X I l/ | 9li(r
Petunjuk Pelaksanaan Upnya
Pelavanan KcsehataD swasto (li
bidang Meclik Spesialis.
Khsiiikasi ltunrah Sakit
Urnunr/Swasta
Pedoman Teknis Upaya
Ke.sehalan Swasta di bidang
Runruh Sakit dalanr rangka
Penanarrran Modal Dalant
Negeri dan Penanantan Modal
Asing (RS PMDN/PMA)
Standar Pelnyanan Mcdis
Upaya Keschatan di bidang
Trausfusi Darah
Rckanr MediVMctlical
Rccords
Petun_iuk Pelaksanaan
Penyelenggalaan Rekarn
MediVMedical Recold di
Rumah Sakit
Rcvisi Pedonurr Pengeloharr
Rekarn Medis Rumah Saki t
Pemetu.juan Tindakan Mcdik
84/M EN KES/PER/t r/ I 990TANGCAL 9 PEI]I tUAITI| 990
HK. Cn.06. 3.5. 5797
TANGCAL I7 APRIL I99ft
n60b/MENKES/SK/XI t/ | 987TANCCAL II I)ESEIVIBERlt87
O3O8/YANMED/RSKS/PA/
sK/tv/92TANGGAL 9 APITIL I992
59.5/MENKES/SK,'Vt t/t 993
TANCGAL I7 JULI 1993
478/MEN KES/Perat uran/X/I 990
TANCCAL.5 OKTOI]EIII 990
T49dMENKES/PER/XII/
| 989TANCCAL 2 DESEMBER
t989
78/Yrn.Mcd t{,S.Urn.Dik/YMU/t /9|TANCGAL3I JANUARIt99 |
YM. ()O.03.2.2. t296TANGCAL ?7 NOPEMBER| 996
58s/MENKES/PER/X/ I 989TANCCAL 4 SEPTEIVIBER| 989
tv
ffie
f
I1;
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDBRAL PEI,AYANAN MEDIK
JL. H.F. RASUNA SAIO BLOK XS KAV. NO. 4-9 - PO. BOX : 3097. t 196 JAKAFITA 12950
TELEPON : 52o1s9o{HUNTING)FAKSIMIL : 5261814, 5203872
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIKNOMOR : YM.02.03 .3.5.2626
TENTANG
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT DAN SARANA KESEHATAI]LAINNYA
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang bahwa telah ada Komisi Gabungan Akreditasi RumahSakit yang diberi tugas membantu Direktur JenderalPelayanan Medik dalam penilaian akreditasi rumah sakit.
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanankesehatan, program akreditasi rumah sakit perlu diperluasdan dikembangkan secara efisien agar dapat menjangkausebanyak mungkin rumah sakit dan sarana kesehatan lain-nya-
bahwa pengembangan program akreditasi perlu didukungdengan organisasi dan manajemen yang memadai.
bahwa untuk dapat mengembangkan program akreditasiscbagaimana dimaksud pada but ir c, maka KomisiGabungan Akreditasi Rumah Sakit yang telah dibentukdengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Mediknomor HK.00.06.3.5.00788 tanggal l6 Pebruari 1995perlu disempurnakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
349s).
Keputusan Presiden RI Nomor l3 Tahun 1997 tanggal
23 Maret 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional.
J' li
i
b.
d.
b.
Mengingat
DEPARTEMEN KBSEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JL. H.R. FASUNA SAIO BLOK X5 KAV. NO.4.9. PO, BOX :3097, 1196 JAKARTA 12950
TELEPON : 5201590 (HUNTING)
FAKSIMIL : 5261914, 5203872
d.
e.
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/lVlenKes/
SK/l984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.-Departemen Kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor I 59b/lvlenKes/PerlU1989 tentang Rumah Sakit.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436lMenKes/
SMV/I993 tentang Penerapan Standar Pelayanan Ru-mah Sakit dan Standar Pelayanan Medik.
MEMI.'TUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN
MEDIK TENTANG KOMISI AKREDITASI RUMAH
SAKIT DAN SARANA KESEFIATAN LAINNYA.
BAB trKETBNTUAN UMUM
Menetapkan
Pasal L
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
( t )
(2)
Akreditasi adalah pengakuan bahwa rumah sakit dan sarana kesehatan lain-
nya memenuhi standar minimal yang ditentukan.
Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya disingkatKARS aclalah sebuah tim fungsional yang bersifat non-struktr-rral beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik,
selanjutnya disebut Komisi .
t
t,
Rumah Sakit adalahmaupun swasta.
rumah sakit trmum dan khusus, milik pemerintah
(4)
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JL. H.R. RASUNA SAIO BLOK Xg KAV. NO. 4-g - P.O. BOX : 3097. 1 196 JAKARTA 12950
TELEPON : 5201590(HUNTING)
FAKSIMIL : 520i814, 5203872
Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan, antara lain Puskesmas, Rumah Sakit dan lain-lain, milikpemerintah maupun swasta.
BAB iITUGAS DAN FUNGSI
' Pasal2
Komisi mempunyai Tugas Pokok merrrbantu Direktur Jenderat Pelayanan Medik
dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai program akreditasi rumah sakitdan sarana kesehatan lainnva.
Pasal 3
'Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ciimaksud dalarrr Pasal2,Komisi
menyelenggarakan fungsi :
Menyusun Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan SaranaKesehatan lainnya.
(2) Menyusun instrumen penilaian untuk akreditasi.(3) Melaksanakan survei penilaian untuk akreditasi.(4) Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan tentang akreditasi.(5) Memilih dan melatih tenaga surveior akreditasi.(6) Mengangkat dai memberhentikan tenaga surveior.(7) Memberikan bimbingan manajemen.(8) Mengajukan sar?n dan rekomendasi tentang penetapan status akreditasi.
( l )
lIri+3t
I
(a)
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MBDIK
JL. H.Fl. RASUNA SAID BLOK Xs KAV. NO. 4-9 - PO. BOX :3097, 1196 JAKARTA 12950
TELEPON : 5201s90{HUNTING)
FAKSIMfL : 5261814. 52O3a72
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Komisi dibantu oteh 3 (tiga)
Bidang, yaitu:
(b)
Bidang Standarisasi, dengan tugas dan fungsi : '
I . Menyusun dan mengcvaluasi standar pelayanan rumah sakit dan sarana
kesehatan lainnya.
2. Menyusun dan mengevaluasi standar ketenagaan, standar sarana dan
prasarana. i
3. Bersamadengan organisasi profesi kesehatan menyusun standarprofesi.
Bidang Akreditasi, dengan tugas dan fungsi :
| . Menyusun dan mengevaluasi buku pedoman darr tata laksana akreditasi.
2. Menyusun dan mengevaluasi instrumen akreditasi.
3. Merniiih tim surveior untuk akreditasi.
4. Melakukan survei akreditasi.
5. Memberikan saran dan rekomendasi penetapan status akreditasi.
Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dengan tugas dan fungsi :
l. Melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang akreditasi.
2. Melaktrkau pelatihan calon surveior akreditasi.
3. Memberikan sert i f ikat tanda telah mengikut i pelat ihan bagi calon
surveior.
4. Mengusulkan nama-narna untuk ditetapkan sebagai isurveior.
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan manajenten
(c)
DEPARTDMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT .IBNDERAL PEI,AYANAN MEDIKTELEPON : 520159O{HUNT|NG)
JL. H.R. RASUNASAID BLOK X5 KAV. NO.4-9- PO. BOX:3097,1196JAKABTA1295O FAKSIMIL : 5261814,5203872
BAT} ttlSUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
:,
Pasal 5
Susunan Organisasi Kornisi terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua,Sekretaris dan Anggota.
Pasal 6
Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. ditetapkan sebagaiberikut:
Perranggung Jawatr
Pengarah
Ketua, merangkap anggotaSekretaris, merangkap anggotaKetua Bidang Standarisasi
Anggota
Ketua Bidang Akreditasi
Anggota
Direktur Jenderal Pelayanan Medik
l. Dr. H. Soejoga. MPH.2. Dr. Hidayat Hardjoprawito.3 Dr. A. W Boediarso, SKM, MBA.
Dr. H. Bagus Mulyadi. DSM.Dr. Luwiharsilr, MSc.Dr. H. Bagus Mulyadi. DSM.
l . Dr. H. Aclrrnad Hardiman. DAJ.MARS,
2. Dr. HadiSoed. iono S., DSM.3. Dr. Januar Sjaaf Maarifat, lvIPH.4. Dr. Ratna Rosita, MPHM.5. Tien Gart inalr . MN.
Dr. H. Boedihartono, MHA.
l. Dr. Tyas P. Katamsi, MHA.2. Dr. LLrwiharsih. MSc.3. Dr. Robby Tandiari, DSR.4. Dr. Benotonro Rurnondor. DSB.5. Maria I Wiiaya. SKM.
I
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTO RAT .IENDERAL PELAI'ANAN MEDIK
JL. H.F. FASUNA SAID BLOK x5 KAV. NO. 4-9 - PO BOX :3097, 1196 JAKAFiTA 12950
TELEPON : 520159O(HUNTING)
FAKSIMIL : 5261814. 5203872
Ketua Bidang Kornunikasi.
Intbrmasidan Edukasi
Anggota
: Dr. Nico A. Lumenta. MM.
: l . Dr. Lies D. jakiah, MPH.
2. Dr. Snnrarsono. MHA.
3. Dr. Sumiat i Suhartono.4. Dra. M. Arnatyah, B.Ac
5. Dr. R. Ritiryantini, MHA.
Pasa! 7
( l ) Keanggotaan Komisi terdiri dari perorangan, dari unsur-unsur :
A. Oryanisasi Profesi Kesehatan.
B. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh lndcnesia (PERSI).
C. Adrninistrator Rurnah Sakit.
D. Departemen Kesehat'rn.
Keanggotailn Konlisi rebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat I di atas
beriumlah sebanyak-banyaknya 2-5 (dua puluh lirla) orang.
Keanggotaarr Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur -lenderalPelayanan Medik untuk masa bakti 5 (lirna) ta,hun.
Penggantiarr kcanggotaan Konrisi dapat dilakuk:rn apabila anggota yang
bersangkutan nreninggal dunia atau karena sesuatu hal rnerryebabkan tidak
mampu melaksanakan tugas dan t'ungsinya.
(2)
(3)
(4)
#ffi
( t )
. (2)
DEPARTEMEN .KESEHATAN R. I.
DIREKTORAT .IENDERAL PELAYANAN MEDIK
JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X5 KAV. NO 4.9 - PO. BOX :30e7. 1196 JAKABTA 12950
TELEPON : 520159O (HUNTING)
FAKSIMIL : 5261814, 5203872
Pasal 8
Uraian Tugas, Tata Kerja. Petunjuk Pelaksana dan h:rl-hal lairr yang berkaitandengan pengelolaan Komisi serta pelaksanaan progranr akreditasi akan diatur danditetapkan lebih lan-iut oleh Ketua Kcmisi .
BAB IVTANGGUNG JAWAB
Pasal 9
Komisi bertanggung.iawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
Setiap 6 (enam) bulan atau pada setiap waktu sesuai kebutuhan Komisiwajib memberikan laporan kegiatan Komisi.
BAII VT'['h{BIAYAAN
Pasal l0
Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan f 'ungsi Komisi c l ibebankankepada anggaran Depafiemen Kesehatarr dan atau surnber pernbiayaarr lain yangdarrat mendukung kenrandiriarr Kornisi.
. BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal lI
Suraf Keputusan ini berlaku se.iak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembaliapabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
7.
DEPARTEMBN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIKTELEPON : s2olsgOiHUNTtNGI
JL. H.R. RASUNASAID BLOK XS KAV. NO.4-9 - PO. BOX: 3097. 1196 JAKAFTA 12950 FAKSIMIL s2618i4, 5203872!
Pasal 12
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, rnaka Surat Keputusan Direktur JenderalPelayanan Medik nornor HK.00.06.3.5.00788 tanggal l6 Pebruari 1995 tentangKomisi Gabungan Akreditasi Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan : DI JAKARTA.Tanggal : 8 APRIL 1998
DEPARTEMEN KESEHATAN RIDirektur Jerrderal Pelayanan Medik
ttd.
Dr. H. Soe.ioga. MPHNIP. r40024 t48
.Etf
dt
Ia5
fr-+;
4fr
. i .
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
NOIVIOR : 434/MEN. KES/SK/X/1983TENTANG
BERLAKUNYA KODE ETIK KBDOKTERANINDONESIA BAGI PARA DOKTER DI INDONESIA
MENTERI KESEIIATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a:
4z-
4
- t .
b:
c:
d:
bahwa agar para dokter dapat lebih nyata mewujudkankesungguhan dan keluhuran penerapan ilmu kedokteranbaik secara perorangan maupun kelompok dalarnpengabdian profesinya untuk memberikan pelayanankesehatan, diperlukan adanya Kode Etik Kedokteran In-donesia;
bahwa keputusan Musyawarah kerja Nasional Et ikKedokteran II Tahun l98l di Jakarta menyatakan bahwaKode Etik Kedokteran yang dihasilkan oleh MusyawarahKerja Susila Kedokteran Nasional Tahun 1969 tidak sesuailagi dengan perkembangan pada dewasa ini dan perludisempurnakan;
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, makaKode Etik Kedokteran Indonesia yang ditetapkan denganF\eputusan.Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80/DPK/I/K/69 tentang Pernyataan Berlakunya Kode Etik KedokteranIndonesia, per lu digant i ;
bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b rlan c perludi tetapkan dengan Keputusan Menter i KesehatanRepubl ik Indonesia tentang Ber lakunya Kode Et ikKedokteran Indonesia Bagi Par-a Doktcr di Indonesia.
Undang-undang No. 9 Tahun | 964 tentang Pokok-pokokKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No l3l ,Tambahan Lembaran Negara No. 2068);Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No 79,Tambahan Lembaran Negara No 2576);Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1964 tentangPendaftaran ljazah dan Pemberian Ijin MenjalankanPekerjaan Dokter/Dokter Gigi /Apoteker ( l -embaranNegara Tahun 1964 No. 98, Tambahan Lembaran NegaraNo.269l) :Peratu ran Mcnteri Keseh atan No. 560/l\4en. Kes/Per/ I 98 ITentang pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan dan IjinPraktek Bagi Dopkter Umum.Peraturan Menteri Kesehatan 56ii Men.Kes/PerDOl 98 |tentang Pemberran ijin Menjalankan, Pekerjaan dan IjinPraktek Dokter Spesial is.
4.
MenetaPkan:
Pertama:
Kedua:
Ketiga:
Keempat:
Mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 80/DPKlllK/1969 tentang Pernyataan
Berlakunya kode Etik Kedokteran Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI KESEHA'TAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG BERLAKIINYA KODE ETIK
KEDOKTERAN INDONESIA BAGI PARA DOKTER
Di INDONESIA.
Menyatakan Kode Et ik Kedokteran Indonesia
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini berlaku bagi
semua dokter di Indonesia.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Keputusan Menteri Kesehatan ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik
Iudonesia
Jakarta. 28 Oktober 1983.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Dr. SIIWARDJONO SURJANINGRAT.
ttd.
t0
I:;{
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 983/MENKESISKfiVL99?
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM.
MBNTBRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan
mutu dan jangkauan pelal,anan rumah sakit seiring dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat, rumah sakit perlu dikelola
secara berdayaguna dan berhasilguna;
bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut di atas,
dipandang perlu menetapkan Pedoman Crganisasi Rumah
Sakit Umum.
b.
Mengingat f . Undang-Undang Nomor Z3Tah:un 1992.
2. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1987.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor44Tahun
1914.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor l5 Tahun
1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
t992.6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
t99t .7. Keputusan Menteri Kesehatar: Republik IndonesiaNomor
558 Thhun 1984.
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Surat nomcr B- I l35ll/92 Tanggal 5 Oktober 1992.
Mempcrhat ikan:
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG PEDOMAN ORGANISASIRUMAH SAKIT UMUM.
t l
:
FI?.I
T
t
Menetapkan
BAB TKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
(l) Rumah Sakit Umum adalah Runrah Sakit yang memberikan pelayanankesehatan yang bersifat dasa-r, spesialistik dan subspesialistik.
(2) Rumah Sakit Umum Pemerintah adalah Rumah Sakit Umum mil ikPemerintah baik Pusat, Daerah, Departemen Pertahanan dan Keamananmaupun Badan Usaha Milik Negara.
(3) Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas Adan kelas B yang dipergunakan sebagai tempat pendidikan tenaga medisoleh Fakultas Kedokteran.
(4) Klasifikasi Rumah Sakit Umum adalah pengelompokan Rumah Sakit Umumberdasarkan pembeCaan tingkatan menurut kemampuar, pelayanan keseha-tan yang dapat disediakan.
(5) Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistikpenyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatananak.
(6) Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialistik dasarditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidrrng dan tenggorokan,mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi,rehabi l i tasi medis, patologi k l in is, patologi anatomi dan pelayananspesialistik lain sesuai dengan kebutuhan.
(7> Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis subspesialistikdi setiap spesialisasi yang ada.
(8) Rumah Sakit Swadana adalah Rumah Sakit milik Pemerintah yang diberiwewenang untuk menggunalgan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
tsAB IIMISI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI
Pasal 2
(l) Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatanyang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkanderajat kesehatan masyarakat.
(2) Misi khusus Rumah Sakit Umum adalah aspirasi yang ditetapkan dan ingindicapai oleh pemil ik rumah szrki t .
l2
Pasal 3
Kedudukan Rumah Sakit Umum ditentukan pada waktu penetapan organisasidan tatakerja dari masing-masing rumah sakit yang bersangkutan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
Pasal 4
Rumah Sakit Umunl mempunyai tugas meiaksanakan upaya kesehatan secaraberdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhandan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upayapeningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
:, Pasals
Untuk menyelenggarakan tuga's tersebut pada Pasal 4, Rumah Sakit Umummempunyai fungsi:
a. menyelenggarakan pelayanan medis;b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;d. menyelenggarakanpelayanan rujukan;e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan:f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
Pasal 6
( l) Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat dan Daerah diklasifikasikan menjadiRumah Sakit Umum Kelas A. B. C. dan Kelas D.
Klasifikasi Rumah Sakit Lrmum sebagaimana tersebut pada ayat (1) didasarkanpada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan sebagaimana terlampirdalam keputusan ini .
Rumah Sakit Umum Kelas A adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyaifasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan subspesialistikluas.
Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyaifasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya I I spesialistikdan subspesialistik terbatas.
Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyaifasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.
Rumah Sakit Unrum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyaifasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar.
( t )
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
t3
BAB IIISUSUNAN ORGANISASI
Bagian PertamaRumah Sakit Umum Kelas A
Pasal 7
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas A terdiri dari :L Direktur yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) wakil Direktur;2. Wakil Direktur Pelayanan Medis;3. Wakil Direktur Penunjang Medis;4. Wakil Direktur Penciidikan dan Penelitian:5. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;6. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;7. Dewan Penyantun;8. Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 8
Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan,membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugasrumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
v/akil Direktur Pelayanan Medis membawahkan sekurang-kurangnya 6 (enam)Instalasi dan I (saru) Bidang Pelayanan Medis.
Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi.
Pasal 10
( l) Tugas waki l Direktur pelayanan Medis sekurang-kurangnya mel iput ipelayanan rawat .ialan, rawat inap, rarvat darurat, bedah sentral, perawatanintensif dan kegiatan bidang pelayanan meclis serta urusan Ketatausahaan dankerumahtanggaan.
(2) Tugas Bidang Pelayanan Medis mengkoordinasikan semua kebutuhanpelayanan medis, melaksanakan pemarrtauan dan pengawasan penggunaanfasilitas dan kegiatan pelayanan medis serta pengawasan dan pengendalianpenerimaan dan pemulangan pasien.
( t )
(2)
t4
( l )
(2)
(1)
Pasal 1l
wakil Direklur Penunjang Medis membawahkan sekurang-kurangnya 8
(delapan) Instalasi dan 1 (satu) Bidang Penunjang Medis'
Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi'
Pasal 12
Tugas wakil Direktur Penunjang medis sekurang-kurangnya meliputi
p"ilyunun radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi
anatorni, pemulaiaraan jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit dan
kegialan bidang penunjang medis serta urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan.
Tugas Bidang Penunjang Medis mengkoordinasikan semua kebutuhan
p"luyonon penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan
p"nggunuun fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis serta
pengawasan dan pengendalian pasien.
Pasal 13
( l ) Waki l Direktur Pendidikan dan Penel i t ian membawahkan sekuramg-
kurangnya 2 (dua) Instatasi dan 3 (tiga) bidang yang meliputi Bidang Pen-
didikan dan Pelatihan, Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Ridang
Keperawatan.
(2) Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi'
Pasal 14
( I ) Tugas Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian melipuli kegiatan pendidi-
kan, pelat ihan, penel i t ian, pengembangan, asuhan dan pelayanan
keperawatan serta uru san ketatausahaan dan kerumahtan gga an.
(2) Tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan mengkoordinasikan semua kebu-
- tuhin kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan'
pemanrauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan
dan pelatihan.
(3) Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan rnengkoordinasikan semua
kebutuhan kegiatan penel i t ian dan pengembangan serta bimbingan
pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penil ai an pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan'
(4) Tugas Bidang Keperawatan melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan
pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan'
:,
I
(/)
G
r5
Pasal t5
waki| Direktur umum dan Keuangan membawahkan sebanyak-banyaknya4 (empat) Bagian yang meriputi kegiatan kesekretaria,un, p"r"n"unaan danrekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi sertamobi l isasi dana.
Bagian membawahkan sebanyak_banyakny4.4 (empat) Subbagian.
wakil Direktur umum.dan Keuangan dimungkinkan dapat membawahkansebanyak-banyaknya 4 (empat) ti'starasi untuk menampung beban kerjaWhk i I Direktur penunjang Medis.
, pasal 16
Tugas wakir Direktur umum dan Keuangan meriput i kegiatankesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran danperbendaharaan, akuntasi serta mobilisasi dana. r --l -ver's" 4'
Tugas kegiatan kesekretariatan meriputi fietatausahaan. kepegawaian,kerumahtanggaan dan perlengkapan.
Tirgas-kegiatan perencanaan dan rekam medis meriputi penyusunan pro-gram Can laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaransosial dan informasi rumah sakit.
(4) Tugas kegiatan penyusunan anggaran dan perbendaharaan meriput ipenyusunan anggaran, perbendaharaan dan uerifikasi.
(5) Tugas kegiatan aku-ntansi meriput i akuntansi keuangan, akuntansimanajemen dan mobilisasi dana.
Bagian KeduaRumah Sakit Umum Kclas B
pasal 17
Rumah sakit Umrm Keras B dibedakan daram duajenis trerd.r;.rrka;i adanya fungsi;ebagai tempat pendidikan tenaga medis oreh Fakuftas t<eootie.an yaitu Rumahlakit Umum pendidikan dan Rrinrah sat<ii umum Nonp"noicir,on.
pasat lg
iusunan organisasi Rumah sakit umum Keras B pendidikan terdir idar i :' Direktur yang dibantu oreh sebanyak-b_anyaknya 3 (tiga) wakir Direktur;;. Wakil Direktur pelayanan l\4edis dan Keperawaran;' -- ,
( t )
(2)
(3)
( l )
(2)
(3)
t6
a
4.5.6.7.
Wakil Direktur Penunjang Meclis dan pendidikan:Wakil Direktur Umum dan Keuangan;Komite Medis dan Staf Medis fungsional;Dewan Penyantun;Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 19
' Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan petaksanaanmembina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan m"nguwasi pelaksanaan t;;;;
. rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berraku.
Pasal 20
(1) waki l Direktur pelayanan Medis dan Keperhwatan membawahkansekurangkurangnya 6 (enam) Instarasi,2 (dua) bidang yang meriputi BidangPelayanan Medis dan Bidang keperawatan.
(2) Bidang membawahkan sebanyak_banyaknya 3 (tiga) Seksi.
Pasal 2l
- (1) Tugas waki l Direktur pelayanan Me<I is dan Keperawatan
sekurangkurangnya meriputi perayanan rawat jatan. rawat inap, rawatdarrrrat, bedah sentral, perawatan intensif dan kegiatan bidang p"luyunun
3 medis, b idang keperawatan serta urusan ketatausahaan dankerumahtanggaan.
(2) Tugas Bidang Pelayanan Medis mengkoordinasikan semua kebutuhanpelayanan medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaanfasilitas dan kegiatan pelayanan medis serta penga*uiun oan pengendalia'penerimaan dan pemulangan pasien.
(3) Tugas Bidang Keperawatan meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan dan- pelayanan keperawatan. etika dan mutu keperu*uiun.
Pasal22----
( t ) waki I Di rektu r Penu nj ang Med i s dan pendid i kan membawahkan sekurang-kurangnya l0 (sepuluh) Insrarasi dan 2 (dua) Bidang yang meriput i BidangPenunjang Medis dan Bidang pendidikan dan peneliiian.
. (2) Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
Pasal 23:
( I ) Tugas Wakil Direktur Pcnunjang Medis clan Pendidikan sekurang-kurangnyameliputipelayanan radiologi. farmasi, gizi, rehabiIitasi medis, patotogi t ipis,
t7
(2',)
patologi anatomi, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit,dan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan serta urusanketatausahaan dan kerumahtanggaan.
Tugas Bidang Penunjang Medis mengkoordinasikan semua kebutuhanpelayanan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasanpenggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis sertapengawasan dan pengendalian pasien.
(3) Tugas Bidang Pendidikan dan Penelitian mengkoordinasikan semua kebu-tuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sertamelakukan bi nrbi n gan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan lrni laianpelaksanaan kegiatarr pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
Pasal 24
Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan sebanyak-banyaknya4 (empat) Bagian yang meliputi kegiatan kesekretariatan, perencanaandan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi sertamobilisasi dana.
Bagian membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
Waki l Direktur Umum dan Keuangan dimungkinkan dapatmembawahkasebanyak-banyaknya 4 (empat) Instalasi untuk menampungbeban kerja Wakil direktur Penunjang Medis dan Pendidikan.
Pasal 25
Tugas Waki l Direktur Umum dan Keuangan mel iput i kegiatankesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran danperbendaharaan, akuntansi serta mobilisasi dana.
Tugas kegiatan kesekretar iatan mel iput i ketatausahaan. kepegawaian.keru mahtangga dan perlengkapan.
Tugas kegiatan perencanaan dan rekam medis meliprrti penyusunan pro-gram dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, putrlika:., pcrnas<rransosial dan informasi rumah sakit.
Tugas kegiatan penyusunan anggaran dan perbendaharaan metiput ipenyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.
Tugas kegiatan akuntansi mel iput i akuntansi keuangan, akuntansimanajemen dan mobilisasi dana.
( t )
(2)
(3)
( t )
(2)
:3)
4)
s)
t8
pasal 26
susnnalr organisasi Rurnah Sakit umum Keras B Non pendidikan terdiri dari:
i fi,Xiii'il: llffi . r:.ili:fff""t' o - u'"v "t "v" z rou ur'wuiji b i."r,u,,3 Wakil Direktur Umum dan Keuangan;4. Komite Medis dan Staf Meai, nun-!.*ionul,5. Dewan penyantun;6. Satuan pengawasan Intern.
pasal27
3fitti:: ffi[Hl"?,, : f,::, f;:T,#Xj:i1l'" ny u,u n keb ij ak sanaa n peraksanaan,
ru mah sak it sesu a i J "n gun peraru ran *," ll J# "Tff"T;T;ff fji1* ;;;;:
pasal 2g
(l) wakir Direktrrperayanan membawall,T.*:ng-kurangnya I2(duaberas)
ii:r:;ldan 2 (dua) Bidang vung '"ripuiliffiJi;ufu"un dan Bidang
(2) Bidang membawahkan sebanyak_banl,aknya 3 (tiga) Seksi.
pasal 29
(l) Tugas Wakil Direktur p"luvu.lT^1?ky1n8;kurangnY.a metiprrti pelayananrawat jaran, rarvat inap, rawat darurat, bedah a"nL,, perawatan intensif,radiologi, tarmasi, gizi, rehabilnori *"ji i p"i.f
"!j f.,,"ir, patologi anatomi,pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana ru*oh sakit dan kegiatan bidangperayanan, keperarvatan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan,
(2) Tugas Bidang perayanan mengkoordinasikan sen-rua kebutuhan perayananmedis dan penunjang medis, ireraksa-nakr" p"."""r"uan dan pengawasanpenggunaan fasiritas sena kegiatan perayanan medis dan penunjang medis,pengawasarr dan pengendarian penerimaan oon p"mutungan pasien.(3) Tugas Bidang Kepei:iwatan merakukan bimbingan peraksanaan asuhan danpelayaanan keperawatan, etika can mutu keperawatan.
pasal 30
( r ) wakir Direktur umunr dan Keuangan membawahkan sebanyak_banyaknya3 (tiga) Bagian yang rneriputi keg;atan k";;k*;;ran, perencanaan danrekam medis serta keuangan.
(2) Bagian membawahkan sebanyak.banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
I
t9
(3)
(1)
(3)
(4)
Wakil Direktur Umum dan Keuangan dimungkinkan d6pat membawahkan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Instalasi untuk menampung beban kerjaWakil
Direktur Pelayanan.
Pasal 31
Tugas Waki l Direktur Umum dan Keuangan mel iput i kegiatankesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran danperbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.
(2) Tugas kegiatan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, kepegawaian,kerumahtanggaan dan perlengkapan.
Tugas kegiatan perencanaan dan rekam rnedis meliputi penyusunan pro-gram dan laporan, rekam medis, hukttm, perpusiakaan, publikasi, pemasaransosial dan informasi rumah sakit.
Tugas kegiatan keuangan meliputi penyusunan, anggaran, perbendaharaan,verifikasi. akuntansi dan mobilisasi dana.
Bagian KetigaRumah Sakit Umum Kelas C
Pasal 32
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umurr, Kelas C terdiri dari :
Direktur;Seksi Keperawatan;Seksi Pelayanan;Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;Subbagian Keuangan dan Program;Instalasi;Komite Medis dan Staf Medis Funssional;Dewan Penyantun;Satuan Pengawasan Intern.
Pasal 33
Direktur mempunyai tugas memimpin, menyustrn kebi jaksanaan pelaksanaan,membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugasrumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 34
Seksi membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subseksi.
itIi
il$
I- t -
I
Il r
1(!t .l.;
, - t .ht{iIEh
( t )
20
(2)(3)
Subbagian membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (e rhpat) Urusan.Instalasi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) Instalasi.
Pasal 35
Tugas Seksi Keperawatan meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan danpelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendi-dikan, pelatihan dan penyriluhan kesehatan.
(2> Tugas seksi Pelayanan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayananmedis dan pcnunjang medis, melakukan perrantauan dan pengawasanpenggunaan fasilitas serta kegiaian pelayanan nredis dan penunjang medis,melakukan pengawasan daan pengendalian penerimaan dan pemuranganpasien.
Tugas Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis meliputi ketatausahaan,kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan,hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
Tugas Subbagian Keuangan dan Program meliputi penyusunan anggaran,kegiatan perbendaharaan, ver i f ikasi , akuntansi. mobi l isasi dana danpenyusunan program.
Instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedahsentral , perawatan intensi f , radiologi , farmasi , g iz i , patologi danperneliharaan sarana rumah sakit.
Pasal 36
Berdasarkan beban ker ja Direkrur Rumah Saki t Umum Kelas Cdimungkinkan dapat dibantu oleh I (saru) wakil Direktur sesuai pereturanperundang-undangan yang berlaku,
Pembagiarr tugas dan wewenang wakil Direktur Rumah Sakit umum KerasC ditetapkan oleh Direktur,
Bagian KeempatRumah Sakit Umum Kelas D
Pasal 37
Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas D terdiri daril . Direktur;2. Seksi Pelayanan;3. Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
( l )
(3)
(4)
(5)
f l )
(2)
q
,!,
+$
& 2l
4. Subbagian Keuangan dan Program;
5. Instalasi;
6. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.
Pasal 38
Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan,
membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-
tugas runrah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)(2)(3)
' Pasal 39
Seksi membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subseksi.
Subbagian membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Urusan.
Instalasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Instalasi.
Pasal 40
Tugas Seksi Pelayanan mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan
medis, penur,jang medis, kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukanpemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan Delayananmedis dan penunjang medis, kegiatan pendidikan dan latihan, melakukanpengawasan dan pengendal ian penerimaan dan pemulangan pasien,
melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etikadan mutu keperawatan. kegiatan pendidikan, pelatihan serta penvuluhan
kesehatan.
Tugas Subbagian Kesekretariatan dan Rekam Medis meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, kerumahtanggan, perlengkapan, rekam medis, laporan,hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.
Tugas Subbagian Keuangan dan Program meliputi penyusunan anggaran,
kegiatan perhendaharaan, ver i f ikasi , akuntansi , mobi l ica. i dana danpenyusunan progranl.
Instalasi meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar
bedah, radiologi, farmasi, patologi klinis, gizi dan pemeliharaan sarana ru-mah sakit .
l-
i
ll - -
:
( l )
.i]5t .
t -tIIIi . (I
(4)
:::thfi;
iIIt:I
. i ,II
(2)
(3)
22
; ( l )
? (2)
(3)
(4)
BAB IVINSTALASI ...
Pasal 41
( I ) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayananpenunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihandan pemeliharaan sarana rumah sakit.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
(3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit senakebutuhan masyarakat.
(4> Penrbahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VKOMITE MEDIS
Pasal 42
Komi te Med i s adalah kelompok ten^ga medi s yang keanggotaannya dipi I ihdari anggota Staf Medis fungsional.
Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
Komite Medis rnempunyai tugas membantu Direktur menyusun standarpelayanan dan rrremantau pelaksanaannya, serta mel aksanakan pembinaanetika profesi, mengatur kewenangan profesi anggata Staf Medis Fungsionalserta mengembangkan progmm pelayanan, pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan.
Dalam rrrelaksanakan tugas Komite Medis dapat dibanru oleh Panitia-Panitiayang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lain-nya secara ex-officio.
Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentukuntuk mengatasi masalah khusus.
Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit milik Departemen Keseha-tan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik atasusul Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sokit bukan milik DepartemenKesehatan ditctapkan dengan Keputusan Pemilik Rumah Sakit atas usulDirektur.
i i i
,i$iiliililtlq
;i
(6)
(7',)
I
tEE
&'
(s)
(8)
23
(6)
BAB VISTAF MEDIS FUNGSIONAL
Pasal 43
(l) Stat Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasidalam jabatan fungsional.
(2) staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,pergobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemuliian ke-sehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serra penelitiandan pengembangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas Staff Medis Fungsionat dikelompokkan sesuaidengan keahliannya.
(4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipir ih oleh anggotakelompoknya untuk masa bakti tertentu.
(5) untuk Rumah Sakit Kelas A dan B pendidikan Ketua Kelompok diangkatoleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
untuk Rumah sakit Kelas B nonpendidikan, C dan Keras D Ketua Kelompokdiangkat oleh,Direktur.
BAB VIIPARA MEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NONMEDIS
Pasal 44
Paramedis Fungsional .adalah paramedis perawatan dan nonperawatan yangbertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
Dalam melaksanakan tugasnya Pararnedis Fungsional berada di bawah danbertan ggun gjawab I angsun g kepada Kepala In stal asi.
Penempatan Pa,ramed i s Perawatan d i r aksanakan oleh Kepal a B i dang/SeksiKeperawatan atas usul Kepala Bidang/Seksi terkait.
Penempatan Paramedis Non;rerawatan di laksanakan oleh lvakil Direkturumum dan Keuangan/Direktur atas usulan Kepara Bidang/Seksi terkait.
Pasal 45
Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khususdan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Nonmedis yang bekerja di Instalasibertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsionalbeftanggungjawab kepada Kepala Bagian/Subbagian terkait.
( l )
(2)
(3)
(1)
(4)
!
\:
..
il;:
(2)
24
T
(3) Penempatan Tenaga Nonmedis dilaksanakan oleh Wbtit piret<tur umumdan Keuangan/Direktur atas usulan Kepala Bidang/Seksi terkait.
BAB VII IDEWAN PENYANTUN
Pasal 46
( l ) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yangkeanggotaannya terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit, unsur Pemerintahdan Tokoh Masyarakat.
(2) Dewan Penyantun rnengarahkan Direktur dalam melaksanakan Misi Ru-mah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan olehPemerintah.
(3) Dewan Penyantun dapat dibentuk pada Rumah Sakit yang ditetapkan seba-gai Unit Swadana.
(4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pemilik Rumah Sakit untuk masa kefa3 (tiga) tahun.
BAB IXSATUAN PENGAWASAN INTERN
Pasal 47
-Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas me-laksauakan pengawasan terhadap pengelolaan surnberdaya Rumah Sakit.
Satuan Pengawasan Intern dapat dibentuk pada Rumah Sakit Kelas A, KelasB dan Rumah Sakit 1,ang ditetapkan sebagai Unit Swadana.
Satuan Pengaw,asan Intern ditetapkan oleh Direktur.
. rarT*JnraPasal 48
Dalam melaksanakan tugasnya set iap pinlpinan .satuan organisasi di l ingkunganRumah Sdkit waj ib merrerapkan pr irrs ip kooldinasi , integras; i da sinkronisi is i , bzr ikdalam l ingkungan masi l tg-masing nraupun dengan instansi la in di luar RumahSakit Umum sesuai dengan tugasnya masing-mesing.
Pasat 49
Setiap pimpinan Satuan Organisasidalam lingkungan Runrah Sakit Umum wajibmengawasi bawahannya masing-masing dan bi la tcr . jadi penyimpangan agarmengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j
: i i
1li:. it l
( r )
(2)
(3)iii,jl
25
Pasal 50
Set iap pimpinan satuan organisasi d i l ingkungan Rumah Saki t Umum
berthnggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasibertanggungf awab kepada atasanberkala tepat pada waktunya.
Pasal 51
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danmasing-masing dan menyampaikan laporan
Pasal 52
Setiap laporan yahg diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untukmemberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
Pasal 53
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporanwajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja.
Pasal 54
Dalam rnelaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehkepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingandan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapatberkala.
Pasal 55
Rumah Sakit Umum Kelas A, B. C dan Kelas D mempunyai hubungan denganKantorWilayah Departemen Kesehatan Provinsi/ Dinas Kesehatan Daerah i-ingkatI/ Kantor-Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya/Dinas Kesehatan DaerahTingkat lI di wilayahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
BAB XIKETENTUAN LAIN
Pasal 56
Pembentukan organisasidan Tatakeria nrasing-masing Rumah Sakit Umum milikDepartemen Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulumendapat persetujuan tertuli.s dari Menteri yang bertanggungjawab di bidangpendayagunaan aparatur negara.
26
:g:i.&*Ft
lA
F_*
: Pasal 57
Organisasi dan Tatakerja masing-masing Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerahdan instansi lain ditetapkan berdasarkan Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umumsebagaimana diatur dalam keputusan ini.
Pasal 58
Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Swasta dapat mengacu padaPedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
Pasal 59
Setiap penyusunan organisasidan tatakerja Rumah Sakit Umum berdasarkan hasilanalisis jabatan.
' Pasal 60
Bagan Organasi Rumah Sakit Umum Kelas A, B. C, dan D sebagaimana tercan-tum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusarrini .
BAB XII
PENUTUP
Pasal 61
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 134 Tahun 1978 dinvatakan tidak berlaku lasi
Pasal 62
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANCGAL : l2 NOVEMBER 1992
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDOI.{ESIA
ttd.
DT. ADHYATMA, MPH
27
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIIG.INDONESIA
NO MOR : 436/MBNKES/S K/VVI993
TENTANG
BERLAKUNYA STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT DANSTANDAR PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang bahwa pembangunan kesehatan dibidang perumah sakitanbertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan danefisiensi pelayanan kesehatan;
bahwa untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensipelayanan kesehatan di rumali sakil perlu diupayakanpemantapan dan peningkatan manajemen rumah sakit;
bahwa untuk itu telah disusun Standar Pelayanan RumahSaki t o leh Direktorat Jenderal Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan R.l dan Standar Pelayanan Medisoleh Ikatan Dokter Indonesia, sebagai saiah satu upayapenertiban dan peningkatan manajemen rumah sakitdengan memanfaatkan pendayagunaan segala sumberdaya yang ada di rumah sakit guna mencapai hasi lseopt imal mungkin;
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatasdiperlukan keputusan diberlakukannya Standar PelayananRumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis sebagaipenyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun | 992Tentang Kesehatan.
Mengingat : l.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Rl. no. 558/MENKES/ SIVII l1984, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerjaDepartemen Kesehatan Republik Indouesia,
3. Keputusan Menteri Keseharan R.l No. 983A4ENKES/ XV1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah sakit Umum;
. MBMUTUSKAN
MENETAPKAN: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANGBERLAKUNYA STANDAR PELAYANAN RUMAHSAKIT DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DIRUMAH SAKIT:
b.
c.
d.
Pertama
o Kedua
Ketiga
Keempat
Standar Pelayanan Rumah Sakit dafi Standar PelayananMedis yang diberlakukan, telah disusrrn dalam bentukbuku :- Standar Pelayanan Rumah Sakit No. 351.841. Ind. S
Tahun 1992 Direktorat Jenderal Pelavanan Medik.Jakarta;
- Standar Pelayanan Medis, bulan Apri l 1992 olehDepartemen Kesehatan Jakarta;
Pelaksanaan penerapan standar sebagaimana tercantumdalam buku per-tama tersebut dapat ditenrpuh secara ? :
bertahap.
Direktur Jenderal Pelayanan Medik akan mengatur,mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan serta tindaklanjut dari penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit danStanciar Pelayanan Medis
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabi la dikemudian hari terdapatkekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulansebagairnana mestinya
DITETAPKAN DI : JAKARTAPADATANGGAL : 3 JUNI 1993
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIArrd
Prof. Dr. SUJUDI
,::I*t
r5'sx,:F
29
-.E6st"' . i
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN NIEDIKTELEPON : s20159o(HUNflNG)
JL.H.R.FASUNASAIDBLOKXSKAVNO.4-9-PO.BOX:3097, 1196JAKARTA12950 FAKSIMIL: -q261314,5203872
KEPUTUSAN DIRBKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIKNOMOR : YM.02.04. 3. 5. 2414
TENTANGBERLAKUI{YA STA NDAR PELAYANA N PRA KTB K B ERKEI-ONIPOK
DOKTER SPESIALIS
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untukmeningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanankesehatan:
Mengingat :
MEMUTUSKAN:
t{f
b. bahwa untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensipelayanan kesehatan di Praktek Berkelompok DokterSpesial is (PBDS) perlu diupayakan pemantapan danpeningkatan manajemen Praktek Berkolompok DokterSpesial is.
c. bahwa untuk itu telah drsusun Standar Pelayaran Pral<tekBerkelompok Dokter Spesialis dan Direktorat JenderalPelayanan Medik Departemen Kesehatan R.I. sebagaisalah satu upaya penertibztn dan peningkatan manajemenPraktek Berkelompok l )okter Spesial is derrganmemanfaatkan pendayagunaan segala sumber daya adayang di Praktek Berkelompok Dokter Spesial is gunamencapai hasil seoptimal mungkin;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atasdiperlukan keputusan dilakukannya Standar PelayananPraktek Berkelompok Dokter Spesial is.
l. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Thhun 1992Tentang Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 5S8AvIenkes/SK/IIl
- 1984, tentang susunan organisasi dan tata ker jaDepartemen Kesehatan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.920/1986 tentang UpayaPelayanan Kesehatan Swasta.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANANMEDIK TENTANG BERLAKUNYA STANDARPBLAYANAN PRAKTEK BERKELOMPOK DOKTERSPESIALIS.
Standar Pelayanan Praktek Berkelompok Dokter Spesialisyang ber laku sepert i tercantum dalam lampiran suratkeputusan irr i .
Pertama :
't
iI
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JL. H.R. RASUNA SAID 8LOK X5 KAV. NO. 4-9 - PO. BOX : 3097, 1 1 96 JAKAFTTA 1 29s0IELEPON : 520159O(HUNTING)FAKSIMIL : 5261814, 5?03872
Kedua
Ketiga
Ketiga
: Dengan dikeluarkannya standar pelayanan PraktekBerkelontpok Dokter Spesial is maka inst i tusi PraktekBerkelompok Dokter Spesial is diwaj ibkan menerapkanstandar ini.
Evaluasi Pelaksanaan penerapan standar akan dilakukanmelalui program akreditasi Praktek Berkelompok DokterSpesial is.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan da-lam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.
DITETAPKANDI:JAKARTAPADATANGGAL : 30 MARET 1998DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
rtd.
Drs. H. Soejoga, MPHNIP. 140024148
3t
Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik'
Nomor :YM.02.04.3.5.2414
Tanggal : 30 MARE'I l99B
Tentang
STANDAR PELAYANANPRAKTEK BERKELOMPOK DOKTBR SPESIALIS (PBDS)
STANDAR 1. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Pirnpinzrn bertanggung jawab bahwa penyelenggaraan Praktek BerkelompokDokter Spesialis (PBDS) sesuai dengan peraturan parundangan yang berlzrku.
1.1 . Penyetenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis wajib mempunyaiijin penyelenggaraan.
| . 2. Perryelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis dalam menrberikanpel a,vanannya selalu memperti mbangkan fungsi sosi al nya terutama kepadapasien yang tak mampu.
Struktur organisasi Praktek Berkelompok Dokter Spesialis terdiri dari unsurpimpinan dan penrbantu pimpinan serta unsur pelaksana.
Pimpinan Praktek Belkelornpok Dokter Spesialis acialah dokter umum ataudokter spesialis yang mempunyai surat ij in praktek sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
Praktek Berkelompok Dokter Spesialis paling sedikit mempunyai 3 (tiga)dokter spesialis yang telah mempunyai ij in praktek sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
Praktek Berkelompok DokterSpesialis yang buka 24.iam wajib mempunyaidokter jaga.
iri,IT
- t '!i
$!
e
it
. { .. tIIit!
r . 3.
t .4
l . 5.
t . 6.
32
!
I
IIt rIIIIII
. l
1.7. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis wajib menyiidiakan obat-obatangawat darurat sesuai dengan kebutuhan.
l. 8. Ruang observasi pasca tindakan bedah minor atau tindakan medis lainnyamaksimum 2 (dua) tempat tidur.
I . 9. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis wajib menyelenggarakan pencatatandan pelaporan yang mengacu kepada pencatatan dan pelaporan rawat jalan
runrah sakit.
1.10. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis waiib menyelenggarakan rekammedis yang mengacu kepada rekam medis rawat jalan rumah sakit.
l I l. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnosisdalam Praktek Berkelompok Dokter Spesialis harus mengikuti ketentuanyang berlaku.
STANDAR2. KEBI.IAKAN DAN PROSEDUR.
- Pemberian pelayanan medis kepada pasien harus sesuai dengan standar profesi
, dan perkenrbangan ilmu dan teknotogi kedokteran serta harus dapat memanfaatkan: kemampuan fasilitas Praktek Berkelompok Dokter Spesialis secara optima..
2. | . Pelayanan medis dan tindakan medis diberikan berdasarkan standar profesiyang telah ditetapkan oieh Perhimplrnari Profesi.
2.2. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis mempunyai prosedur tetap untukpemeriksaan penunjang medis ( Laboratorium dan Radiologi ).
2.3. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis mempunyai kebijakan / ketentuanterttrlis yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan status kesehatan (medi-cal check-up).
:tl
1.
{k
iIb
I
b'g
&.
& 33
2. 4. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis wajib mempunyai sistem I tatacaramenerbitkan Surat Keterangan Kesehatan hasil medical check-up sehinggatidak memungkinkan terjadi pemalsuan surat keterangan kesehatan olehorang yang tidak berhak.
2.5. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis mempunyai prosedur rujukan se-suai dengan ketentuan yang berlaku.
7 6. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis mempunyai kebijakan / ketentuanupaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
STANDAR 3. FASILITAS DAN PERALATAN
Pemilik bertanggung jawab tersedianya sarana dan prasarana untuk rhendukungfungsi Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.
3.1. Peralatan, ruang dan tenaga mengacu kepada standar peralatan, ruang dantenaga rumah sakit kelas C untuk poliklinik.
3.2. Ada kebijakan dan-prosedur tertulis tentang program pemeliharaan danperbaikan dari sarana, prasarana dan alat.
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 30 Maret 1998
Direktur Jenderal Pelayanan Medik
ffd.
Drs. H. Soejoga, MPHNIP. 14002418
:
I
34
rE
SURAT KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PELAYANAN I\{EDIK
NOMOR : YM.02.04.3 .5.A227 O
TENTANG
PEDOMAN TUGAS POKOK, PBRAN DAN FUNGSI ANTARAPEMILIK,
DBWAN PENYANTUN GADAN PEMBINA) DAN PENGELOLA PADARUMAH SAKIT SWASTA
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang: bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan
rumah sakit semakin rneningkat dan berkembang ;bahwa agar manajemen dan penyelenggaraan setiap rumah
sakit dapat berjalan secara proposional maka perlu adanyapejelasan hukum tentang peran dan fungsi antara pemilik,
dewan penyantun (badan pembina) dan pengelola,
Berdasarkan ad. b) maka perlu disusun pedoman tugas pokok.
Peran dan fungsi antara pemilik dewan, penyantun (badan
pembina) dan pengelola pada rumah sakit swasta, yang
di tetapkan dengan suat keputusan Direktur JenderalPelayanan Medik.
Undang-undang no.23 tahun 1992 ientang Kesehatar;Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/86 tentang upayapelayanan kesehatan swasta di bidang medik.
MEMUTUSKAN
Pedoman tugas pokok, peran dan fungsi antara pemilik,
dewan penyantun (badan pembina) dan pengelola yang
berlaku bagi setiap rumah sakit swasta.Hal-hal yang bertalian dengan ketentuan-ketentuan tersebut
dalam diktum PERTAMA adalah seperti tercantum dalamlampiran surat keputusan DirekturJenderal Pelayanan Medik ini.Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabiadikemudian hari terdapat kekel iruan.
Mengingat
DITETAPKANDI :JAKARTAPADATANGGGAL : 5 JUNI 1996
DIREKTUR JENDERALPELAYANAN MF,DIK
ttd.
Dr. H.Soe.ioga. MPHNIP. 140024148
b.
c,
: l .2.
MenetapkanKedua
Kedua
Ketiga
35
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
NOMOR : YM. 02'04.3'5.02210
TANGGAL:5JUNI1996
TENTANG
PEDOMAN TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI ANTARA PEMILIK,
DEWAN PENYANTUN (BADAN PEMBINA) DAN PENGELOLA PADA
RUMAH SAKIT SWASTA
IENDAHIILUAN
Pelayanan rumah sakit khususnya rumah sakit swasta cenderung bergeser
lari pola yang sen-rula "social welfarc oriented' kearah "bussiness oriented" yang
rpabila tidak diantisipasi maka akan dapat menjauhkan diri dari pemerataan dan.eterjangkuan pelayanan.
Perubahan orientasi tersebut sering terjadi pada pemilik rumah sakit, namun.adang-kadang tidak demikian dengan pengelolanya sehingga menyebabkan
danya perbedaan persepsi antara pernilik dan pemilik, pengelola dan dewan
enyantun (badan pembina)
Berdasarkan hal tersebut diatas maka kejelasan tugas, peran dan fungsi
emilik, pengelola dan dewan penyantun (badan pembina) pada rumah sakit swastaangatlah penting.
'ENGERTIAN
. Yang dimaksud derrgan pemilik adalah badan hukum (yayasan atau badan
hukum lainnya) yang memil ik i runrah saki t tersebut.
. Yang dimaksud dengan pengelola adalah direkrur rumah sakit dan jajarannya.
. Yang dimaksud dengan dewan penyantun (badan pembina) adalalr kelornpok
pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah
sakit, unsur pemerintah, unsur profesi dan tokoh rnasyarakat.
UGAS POKOK,PERAN DAN FUNGSI
ubungan antara pemilik, pengelola dan dewan penyantun (badan pembina)
bagai berikut :
Txatdi:t
36
PEMILIK
' lDEWANPENYANTUN - ---J I(BADAN PEMBINA) I
DIREKTUR
a. Pemilik rumah sakit.
Thgas Pokok : - Menetapkan Misi, Falsafah dan Tujuan Rumah Sakit
Peran : Sebagai pemilik rumah sakit
Fungsi : - Menentukan "mission'tujuan Idiil rumah sakit (AD ART)- Bertanggungawab terhadap pelaksanaan Peraturan
ffil?"HiJJ::1"iiJH:?i:ff ?'#;:ilT'llfJ,T;(dewan penyantun)Mengangkat dan memberhentikan Direksi, terlebihdahulu dengan mengajukan.rencana pengangkatan danpemberhentian Direksi kepada Ka. Kanwil Dep Kessetempat
_ i:ilff'1Xff'o*oaharaanPenjamin kredit
_ iil'.?il:l"ffi:iMengagunkan kekayaan
- ilfi::Hiffi;ff1l"*un penyantun)BadanPembina dan DireksiMerencanakan dan melaksanakan pembangunan/pengembangan rumah sakit.
b. Dewan Penyantun (Badan Pembina)
- Thgas Pokok : Menetapkan starategi Penjabaran Misi, Falsafah danTujuan Rumah Sakit
37
peran : Mewakili pemilik/badan hukum.
Fungsi : - Memberi saran/nasehat kepada pemilik dan Direktur ru-mah sakitdalam penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit.
- Bersama-sama dengan direksi merumuskan "strategi" dan"Rencana Induk Pengembangan" dalam melaksanakan"Mission" yang ditentukan pemilik dan pemerintah.Mengesahkan program kerja dan anggaran tahunan yangdiajukan direksi.
- Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaanprogram direksi dengan koreksil penyesuaian jika diperlukan.Bila perlu mengundang akuntan publik untuk melakukanaudit ekstern terhadap rumah sakit dan mempelajari hasilaudit itu untuk diusulkan tindakan perbaikan
- Menyetujui kontrak pembelian investasi di atas jumlahtertentu
- Mengarahkan direktur rumah sakit dalam melaksanakanmissi rumah sakit dengan memperhatikan kebijaksanaanyang telah ditetapkan.
c. Direktur Rumah sakit.
T[gas Pokok : - Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna danberhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhandan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi danterpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta melak-sanakan upaya rujukan.
- Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen rumah sakitsecara terpadu efisien, efektifdan kreatif.
P-eran : Administrator/pimpinan ru:nah sakit.
Fungsi : - Menyusun kebijaksanan pelaksanaan kegiatan dirumah sakit- Membina pelaksanaan kegiatan di rumah sakit
H I -*,': TJJ*1XH,ff Tilil : ::' ffi T:IJff : ;undangan yang berlaku.
- Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.- Melaksanakan program kerja dan anggaran tahunan yang
telah disetujui- Mengusulkan rencana pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana rumah sakit yang diperlukan sejalandengan kebutuhan saat ini pengembangan dimasa depan.
II
38
Bersama dengan dewan penyantun (badan pembina)merumuskan strategi dan rencana induk pengembanganrumah sakit.Melaporkan kegiatan penyelenggaraan rumah sakit rneliputilaporan pelayanan, ketenagaan dan keuangan.Memelihara hubungan baik dengan pemerintah. organisasiperumahsakitan, organisasi profesi dan masyarakat.
PENUTT'P.
Pedoman ini digunakan sebagai dasarpembinaan manajemen rumah sakitswasta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
Dengan adanya kejelasan tugas pokok, peran dan fungsi antara pemilik,dewan penyantun (badan pembina) dan pengelola diharapkan pengelolaan rumahsakit secara profesional dapat lebih ditingkatkan.
DITETAPKANDI:JAKARTAPADATANGGAL :5 JUNI 1996
DIREKTUR JENDERALPELAYANAN MEDIK
ttd.
Dr. H. Soejoga, MPHNIP. 140024148
1:
li,:
. . :it
ti:1
39
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK\(uU ii
TELEPON :520159O(HUNT|NG) {Jt H.R.RASUNASAIOBLOKX5KAV.NO.4-9-P.O.BOX:[email protected] FAKSIMIL 15261814.5203872
SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
NOMOR : YM/ 02.04.3.5.2504
TENTANG
PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASMN, DOKTBR DAN RUMAH SAKIT
I. PENDAHULUAN
1. UMUM
a. Pernbangunan Kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama
dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseirnbangan
serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, dimana
kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan
individu atau golongan.
b. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sesuai
dengan tujuan Pernbangunan Kesehatan, maka perlu diselenggarakan
sarana kesehatan yang antara lain adalah rumah sakit.
c. Di dalam nrmah sakit, hubungan antara pasien, dokter dan rumah sakit
merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terus berkembang
sesuai dengan berubahnya tata nilai dan nornra dalam masyarakat.
Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat
terhadap hukum, maka tertib hukum dalam Pelayanan Kesehatan
yang pada intinya akan memberikan kepastian hukum kepada pasien
dokter dan rumah sakit perlu dikembangkan. Kepastian hukum dan
perlindungan hukum berlaku untuk pasien, dokterdan mmah sakit sesuai
dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
40
d. Pada dasarnya hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit
hamslah dilaksanakan secara seimbang dalam arti hak dan kewajiban
tersebut berlaku secara timbal balik (hak pihak kesatu terhadap pihak
kedua merupakan kewajiban pihak kedua terhadap pihak kesatu dan
sebal iknya, hak pihak kedua terhadap pihak kesatu merupakan
kewajibannya dan demikian seterusnya). Apabila satu pihak tidak me-
laksanakan kewajibannya maka ia tj.dak dapat menuntut hak yang
menjadi imbangan kewajiban tersebut kepada pihak yang lain.
e. Untuk meningkatkan hubungan yang serasi dan harmonis antaradoktet
pasien dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit maka
dipandang perlu adanya surat edaran tentang keJelasan hak dan
kewajiban pasien, dokterdan rumah sakit yang dalam hal ini telah diatur
dalam berbagai tingkat peraturan. Namun kita menyadari, tidaklah
mudah untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing, satu terha-
dap yang lain, tetapi tetap diperlukan adanya suatu pedoman meskipun
tidak selengkap yang diharapkan agar dapat dipergunakarr sebagai acuan
bagi rumah sakit dalam menyusun hak dan kewajiban pasien, dokter
dan rumah sakit di lingkungannya masing-masing.
2. DASAR :
Sebagai dasar dikeluarkannya edaran
kesehatan terutama yang menyangkut
dan rumah sakit yai tu :
l. KUHAP pasal 170;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun
ini adalah ketentuan dalam bidang
hak dan kewajiban pasien, dokter
| 992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor l0 tahun 1966 tentang Wajib Simpan
Rahasia Kedokteran:
:f::
ttr&
& 4l
4. Peraturan Pemerintah Nomor I 8 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis
dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan
Tubuh Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan:
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor l59b/Menkes/Per/IU 1988
tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 575/Menkes/Per/DV 1989
tentang Persetujuan Tindakan Medik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor T49alMenkes[Per/ XIVI989
tentang Rekam Medis/Medical Record;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434lMenkes/SK/X/ 1983
tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter. di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor g24lMenkes/SKD(V 1986 i
tentang berlakunya kode etik rumah sakit Indonesia bagi rumah sakit:di seluruh Indonesia:
I I . United Nations Universal Declaration of Human Right tahun t 948 yairu:
- Hak atas pemeliharaan kesehatan.
- Hak untuk inenentukan nasib sendiri. ,
12. Declaration of Lisboa on the Right of the Patients (Tahun f gA f l.
3. TUJUAN
Edaran ini adalah sebagai acuan bagi seluruh rumah sakit di Indonesia dalam
menyusun hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit yang perlu :di terapkan di l ingkungannnya masing-masing.
42
4. PENGERTIAN
1. Hak:
Kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badanhukumuntukmendapatkanataumemutuskanuntukberbuatSeSuatu.
2. Kewajiban :
Sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseo-mng atau suatu badan hukum.
3. Pasien :
Penerimajasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik daram keadaansehat maupun sakit.
4. Dokter:
Tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit,rnencakup dokter dan dokter gigi.
ii 5. Rumah Sakit :
sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanankesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga keseha-tan dan penelitian.
II. PASIEN
a. HAK PASIEN
F Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien.r
i i
43
l .
2.
Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tataitertib dan peraturanyang berlaku di rumah sakit.
Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
3. Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuaidengan standar profesi kedokteran / kedokteran gigi dan tanpadiskriminasi.
Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuaidengan standarprofesi keperawatan
Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengankeinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukanpendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihakluar.
Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar dirumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yangdideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
8. Pasien berhak atas "privacy" dan kerahasiaan penyakit yang dideritatermasuk data-data medisnya,
Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :- penyakit yang diderita.- tindakan medik apa yang hendak dilakukan.
- kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakanuntuk mengatasinya.
- alternatif terapi lainnya.
- prognosanya.
- perkiraan biayapengobatan.
Pasien berhak menyetuiui/memberikan izin atas tindakan yang akandilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap diri-nya dan mengakhiri pengobatan serta peraw,atan atas tanggung jawab
sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
4"
5.
6.
7.
9.
t0.
l l .
44
13. Pasien berhak menjarankan ibadah sesuai og^^ir kepercayaan yangdianutnya selama hal i tu t iclak nrengganggu pasien lainnya.
Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya serama daramperawatan di rumah sakit.
Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan ru_mah sakit terhadap dirinya.
16. Pasien berhak menerirna atau menorak birnbingan moril maupun spiri-tual .
b. KEWAJIBAN PASIEN.
t . Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segara peraturandan tata - tertib rumah sakit.Pasien berkewajiban untuk mematuhi segara instruksi dokter danperawat dal am pengobatannya.Pasien berkewaj iban memberikan informasi dengan ju jur danselengkapnya tentang penyakit yang dideri ta kepada dokter yangmerawat.
Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk merunasi semuaimbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter.Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal_hal yangtelah d isepakati/perj anj ian yang te I ah dibuarnya.
14.
t5.
2.
3.
4.
5.
III. DOKTER.
a. HAK, DOKTER.
L
2.
Dokter berhak mendapat perrindungan hukum daram meraksanakantugas sesuai dengan profesinya.Dokter berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkanhak otonomi. (seorang dokter, walaupun ia berstatus hukum sebagaikaryawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah
45
Sakit tidak dapat memerintahkan untuk melakukan sesuatu iindakan
yang menyimpang dari standar profesi atau keyakinannya).
Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan
dengan peraturan perundang undangan, profesi dan etika,
Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila
misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk
sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali
untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada
dokter lain.
Dokter berhak atas privacy.
(Berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan
ucapan atau tindakan yang melecehken atau memalukan).
Dokter berhak mendapat inforrnasi lengkap dari pasien yang dirawatnya
atau dari keluarganya.
Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam
menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.
Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit
maupun oleh pasien.
Dokter berhak untuk mendapat i rnbalan atas jasa profesi yang
diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan/peraturan yang
berlaku di rumah sakit tersebut.
b. KEWAJIBAN DOKTER
l. Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan
hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit.
2. Dokter wajib memberikan pelayanan niedis sesuai dengan standar
profesi dan menghormati hak-hak pasien.
3. Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang
mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
3.
A+.
5.
6.
7.
8.
9.
46
Dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasadapat berhubungan dengan keluarga dan dapat tnenjalankan ibadahsesuai keyakinannya.
Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
Dokter wajib melakukan pertolorrgan darurat sebagai suatu tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan
mampu memberikannya.
Dokter wajib memberikan informasi yang aCekwat tentang perlunya
t indakan medik yang bersangkutan serta r is iko yang dapat
di t imbulkannya.
Dokter waj ib membuat rekam medis yang baik secara
berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.
Dokter waj ib terus-menerus menambah i lmu pengetahuan dan
mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi .
10" Dokter wajib mcmenuhi hal-hal yang telah disepakati/ perjanjian yang
telah dibuatnya.
1 l. Dokter wajib beke{a sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait
secara timbal-balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
12. Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.
IV. RUMAH SAKIT
a. HAK RUMAH SAKIT
l. Rumah sakit berhak membuat peraturan-peraruran yang berlaku di ru-
mah sakitnya sesuai dengan kondisi/keadaan yang ada di nrmah sakit
tersebut (hospital by laws).
4.
5.
6.
7.
8.
9.
47
Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala
peraturan rumah sakit.
Rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segalainstruksi yang diberikan dokter kepadanya.
4. Rumah sakit berhak memilih tenaga dokter yang akan bekerja di ru-mah sakit melalui panitia kredensial.
5. Runrah sakit berhak menuntut pihak-pihak yang telah melakukanwanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain-lain).
6. Rumah sakit berhak mendapat perlindungan hukum.
b. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
L Rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah.
Rumah sakit wajib niemberikan pelayanan kepada pasien tanpamembedakan suku, ras, agama, seks dan status sosial pasien.
Rumah sakit waj ib merawat pasien sebaik-baiknya dengan t idakmembedakan kelas perawatan (duty of care).
Rumah sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakankelas perawatan (quality of care).
Rurrrah sakit wajib memberikan pertolongan pengobatan di unit gawatdarurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu.
Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan umum yangdibutuhkan.
Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medik (medical
equipment) sesuai dengan standar yang berlaku
Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan oeralatan senantiasadalam keadaarr siap pakai (ready for use).
Rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabilatidak merniliki sarana, prasarana- peralatan dan tenaga yang diperlukan.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
48
: ;;f
10. Rumah sakit waj ib mengusahakan adanya,sistem, sarana dan i . ,prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
.
I l . Rumah sakit waj ib mel indungi dokter dan memberikan bantuan Iadministrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas doktertersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum daripasien atau keluarganya.
| 2. Rumah sakit wajib mengadakan pe4aijian tertulis dengan para dokteryang bekerja di rumah sakit tersebut.
13. Rumah sakit wajib membuat standar dan prosedur tetap baik untukpelayanan medik, penunjang medik, non medik.
V. PBNUTUP
| . Dengan dikeluarkannya edaran ini maka setiap rumah sakit agar menyusundan menetapkan hak dan kervajiban pasien, dokter dan rumah sakit sebagaipedoman di rumah sakitnya masing-masing.
2. Apabila dalam melaksanakan surat edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitanagar menghubungi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
3. Surat edaran ini agar dijalankan sebaik-baiknya.
Dikeluarkan di : JA KARTAPadatanggal : l0Juni 1997
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
rtd.
Drs. H. Soeioea, MPHNIP. 140024 r48
iri$lrIiii
$Hlq!ilffi
ff
I
III
III
II
49ri ij lR__-_
LEMBARAN. NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.49,1995 Kesehatan. Tenaga. Pelatihan. Masa Bakti.(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3637 ).
D. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANGTENAGA KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Thhun 1995 tena-ga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang TenagaKesehatan.
I\{engingat :
l. Pasal 5 ayatgz Undang-tlndang dasar 19452. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100 Thmbahan Lembaran Negara Nomor 3a9il;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENA GA KESEIIATAN
50
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:I . Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pen-didikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukankewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Sarana Kesehatan adalah tempat yany digunakan untuk menyelenggarakanupaya kesehatan.
3. Upaya kesehatan adalah setiap upaya kegiatan untnk memelihara danmeningkatkan kesehatan yany dilakukan oleh Pemerintah dan/atau oleh ma-svarakat.
BAB IIJENIS TENAGA KESEHATAN
Pasal 2
(1) Tenaga Kesehatan dari :a. tenaga Medis:b. tenaga keperawatan;c. tenaga kefarmasian;d. tenaga kesehatan masyarakat;e. tenaga gizi;f. tenaga keterapian fisiky. tenaga keteknisian medis
(2) Tenaga nredis meliputi dokter dan dokter gigi(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker analis farmasi dan asisten apoteker(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomol-
ogy kesehatan, microbiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administratorkesehatan dan sanitarian.
(6) Tenaga gizi meliputi nutrisioni dan dietisien(7) Tenaga keterampilan fisik meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gizi.
teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionisoptisien, oterik protestik,teknisi transfusi dan perekam medis.
BAB IIIPERSYARATAN
Pasal 3
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kese-hatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.
, ltrti : i r i l
. , . i
: . i : : t :: '.:'i i iI i i l
titrit,il
tic
5lI
t i i
( l )
(2)
:3)
Pasal 4
Tenaga kesehatan melalui upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang
bersangkutan memiliki din dari Menteri.
Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( | )dari tenaga kesehatan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (l) diatur oleh Menteri.
Pasal 5
Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( | ) tenaga medis
dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan diluar negeri hanya
dapat melakukannya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan
adaptasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV
PERENCANAA N. PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6
Pengadaan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan nasional tenaga kesehaten.
Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikarr
faktor:
a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. sarana kesehatan.
c. jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kesehatan.
Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
r)
2)/.g
'i
t -I
r)
z)
3)
Il rt .Ii .
t :
4)
I;n
52
Bagian KeduaPengadaan
Pasal 7
Penggadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dibidangkesehatan.
Pasal 8
(l) Pendidikan dibidang kesehatan dilaksanakan dilembaga pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (l) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
(l) Petatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilanatau penguasaan pengetahuan dibidang teknis kesehatan.
' (2) Pelatihan dibidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuaidengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutipelatihan dibidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Penyelenggaraan dar/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab
atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan danatau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkanketerampi lan atau pen getahuan melalui pel ati han d i bidang kesehatan.
(l) Pelatihan dibidang kesehatan dilaksanakan dibalai pelatihan tenaga kese-hatan atau tempat pelatihan lainnya.
(2) Pelatihan dibidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau oleh masyarakat
Pasal 12
( I ) Pelatihan dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah
I
t ,Fii,'t':
E53
(2)
(1)
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-. undangan yang berlaku.
(2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakatdilaksanakan atas dasar ijin Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) diatur oleh Menteri.
Pasal 13
(l ) Pelatihan dibidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya:a. calon peserta latihan:b. tenaga pelatihan;c. kurikulum;d. sumber yang dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan
penyelenggaraan pelatihane. sarana dan prasaranaKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perijinan di bidang kesehatansebagaimana dimaksud dalam ayat (l ) diatur oleh Menteri.
Pasal 14
Menteri dapat.memberikan pelatihan apabi la pelaksanaan pelatihan dibidangkesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata :a. tidak sesuai ciengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal
9ayat( l )b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dinraksud dalam pasal l3
ayat ( | );Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(i) dapat mengakibatkan cabutnya ijin pelatihan.Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabunn ijinpelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) diatur olehMenter i .
Bagian KetigaPenempatan
Pasal L5
(l) Dalam rangkir pernyataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.Pemerintah dapat mewajibkan. tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada
sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.(2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam ayat ( l )
dilakukan dengan cara masa bakti.
(2)
(3)
il6
Ia
t
54
(3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalamayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketenruanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16
Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) danayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
Pasal L7
Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan
.memperhatikan:a. kondisi wilayah dimana tenaga kesehatan yang bersangkutan ditempatkanb. lamanya penempatanc; jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakatd. prioritas sarana kesehatan
Pasal 18
(l) Penempatan.tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada:a. sarana kesehatan yany diselenggarakan oleh pemerintahb. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau ditunjuk
oleh pemerintah.c. lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajard. lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalamayat (l) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangandari instalasi terkait.
Pasal 19
Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan suratketerangan dari menteri.Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( t) merupakanpersyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh ijin penyelenggaraanupaya kesehatan pada sarana kesehatanKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat ( | ) diatur oleh Menteri.
Pasal 20
!:,
i:t,rFrgl.
f,
B
( l )
(2)
(3)
55
status Tenaga kesehatan daram penempatan tenagakesehatan,fl apat benrpa:a. PegawaiNegeri ; ataub. Pegawai tidak tetap.
( l )
(2)
BAB VSTANDAR PROFESI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM
Bagian KesatuStandar Profesi
Pasal 21
setiap tenaga kesehatan daram merakukan tugasnya berkewajiban untukmematuhi standar profesi tenaga kesehatan.standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud daram ayat fi)ditetapkan oleh Menteri.
' Pasal22
(l) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalamberkewajiban untuk:a. menghormati hak pasien;
melaksanakan tugas profesinya
b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;c. memberikan iirformasiyang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang
akan dilakukan;d- meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan ctitakukan;e. membuat dan memelihara rekam medis;
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daram ayat (r) diatur iebihlanjut oleh Menteri.
Pasal 23
Pasien berhak atas ganti rugi apabira daram perayanan kesehatan yangdiberikan oleh tenaga kesehatan sebagairnana dimaksud daram pasar 22mengakibatkan terganggunya kesehatan. cacat atau kematian yang ter.ladikarena kesalahan atau kelalaian.
Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat ( | ) dilaksanakan sesuai densanperaturan perundang-undangan yang berlaku
1
I
( l )
a
I
I{
(2)
56
pagian KeduaPerlindungan Hukum
Pasal24
(l) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukantugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l ) diatur lebihlanjut oleh Menteri.
BAB VIPENGHARGAAN
Pasal 25
(l) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasarprestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggaldunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
(2\ Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat diberikan olehpemerintah dan/atau masyarakat.
(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang ataubentuk lain.
BAB VIIIKATAN PROFESI
Pasal 26 :
(l) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untukmeningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilanmartabat kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l )dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yangberlaku .
BAB VIIITENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal2T
' (l ) Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya kese-hatan atas dasar ij in dari Menteri.
(2) Ketentuan lebih lan.iut rnengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalamayat (l) diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang tenaga kerja asing.
57
BAB IXPEMBINAAN DA N PENGAWASAN
Bagian KesatuPembinaan
Pasal 28
(l) Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutupengabdian profesi tenaga kesehatan
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan melaluipembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.
t
Pasal 29
(l ) Pembinaan karier tenaga kesehatan metiputi kenaikan pangkat, jabatan danpemberian penghargaan.
(2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undan gan yangberlaku.
Pasal 30
( 1 ) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggaradan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.
(2) Pembinaan disipiin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(l) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.
Pasal 31
(f ) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan(2) Pembinaan teknis Profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (l) Dilaksanakan melalui :a. bimbingan;b. pelatihan dibidang kesehatan;c. penetapan standar profesi tenaga kesehatan;
Bagian KeduaPengawasan
Pasal 32
-Fr &.
I
- ttr l lr
[ .?
tflt
I
lT
Menteri melakukart pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan melaksanakan tugasprofesinya
58
Pasal 33
Dalam rangka pengawasan Menteri mendapar mengambil tindakan disiplinterhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai denganstandar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutanTindakan disiplin sebagaimana dimaksud daram ayat (l) dapat berupa:a. teguran;
b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatanPengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (l ) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XKETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan dibidang kesehatan tanpaijin sebagaimana maksud dalam pasar I 2ayat(2) dipidana sesuai dengan kerentuanpasal 84 Urrdang-undang dasar No. 23 1992 tentans kesehatan.
Pasal 35
Berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-r:ndang no 23 Tahun 1992 tentang Kese-hatan barang siapa dengan sengaja..a. Melakukan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayar ( l);b. Melakukan upaya kesehatan ranpa melakukan adaptasi sebagaimana d i
maksud dalam pasal 5 ayar ( I );c' Melakukan upaya kesalahan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kese-
hatan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasa! 2l ayat( I I ) ;
d ridak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal22 ayat( I ) dipidana denda paling banyak Rp. t0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB XIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturanperundang-undangan yang behubungan dengan tenaga kesehatan yang telah
( t )
(2)
(3)
59
ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/{tau belum diganti
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkanAgar setiap orang mengetahuinya memerintahkkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indo-nesia
Ditetapkandi JakartaPada tanggal22Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di JakartaPada tanggal 22 Nlei i996
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
t
-1I
-1
1lit li i
60
TAMBAHANLBMBARAN. NEGARA R.I.
No,49. 3637 Kesehatan. Tenaga. Pelatihan. Masa Bakti.( Penjelasan atas Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun I996 Nomor 49 )
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG
TENAGA KESEHATAN
UMUM
Pernbangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pernbangunan Nasional pada
hakekatnya adalah penyelenggaraan, upaya kesehatan untuk merrcapai kemampuan
hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat keseharan vangoptirnal yang besar artinya nyata bagi pengembangan pembinaan surnber daya
Manusia sebagai modal pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan
nrenanamkalr kebiasaan hidup sehat.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan
yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai
dengan yang dibutuhkan dalam Pembangunan Kesehatan. Oleh karena itu pola
pengembangan sumbel'daya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang
ineliputi perencanaan. Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala
nasional.
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara Nasional disesuikan dengan
masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangon pro:
gram pembangunan kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan
perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan
baik oleh Pemerintah dan/atau oleh masvarakat termasuk swasta sedanekan
6l
;:a.,,-, I
pendayagunaannya diselenggarakan secara efektif dan merata. Dalam rangkapenempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu di tetapkan melaluipelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensialdidalam kebutuhan penyelengaraan upaya kesehatan.Disamping itu tenaga kesehatan yang tertentu yang beftugas sebagai pelaksanaatau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensipendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya.Kompetisi dan kewenangan tersebut menunjukkan kenrampuan profesionot yangbaku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Tenagakesehatan yang dilaksanakan tugas sesuai denga' standar profesinya tetapdiperlukan ijin.Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankantugasnya harus selalu dibina dan diawasi . pembinaan di lakukan untukmempertahankan dan meningkatkan kemampu;rnnya, sehingga selaru tanggapterhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. se.iangtanpengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapatdilaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undanjandan sistem yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas olehtenaga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi.
PASAL DEN,II PASALPasal I
CukuP 'Ig12'
Pasal 2
Ayat ( l )
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
i
Ii
I,
t
Cukup Jelas
62
f?aifi
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
,a^yat (g)
Cukup Jelas
Pasal 3Persyaratan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan bagi tenagakesehatan hams sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
Pasal 4Ayat ( l )
Pengertian ijin dalam ayat ini misalnya:- surat penugasan bagi tenaga kesehatan- surat iiin praktek atau ijin kerja bagi tenaga kesehatan terrentu
Ayat (2)
Cukup JelasAyat (3)
Cukup Jelas
Pasal 5Ayat ( l )
Bagi tenaga kesehatan untuk jenis tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusandari lembaga pendidikan diluar negeri disyaratkan melakukan aclaptasi untuk da-pat nrelakukan tindakan kesehatan atau upaya kesehatan.Adaptasi dilakukan dengan maksud tenaga kesehatan untuk jenis tenaga medisdan tenaga kefarmasian yang diperoleh penyesuaian ilmu pengetahuan yang sesuaiuntuk melakukan tugas promosi dibidang kesehatan di Indonesia.Adaptasi perlu dilakukan sebab karakter dan tingkat kesehatan serta lingkunganmasyarakat Indonesia berbeda dengan diluar negeri. Sehingga suatu jenis penyakittertentu diluar negeri akan memerlukan analisa dan pendekatan, serta upayapengobatan yang berbeda dengan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ilmupengetahuan tenaga kesehatan jenis tenaga medis dan tenaga kefarmasian yangdiperoleh dari diluar negeri dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisimasyarakat lndonesia.
63
AYat (2)Cukup jelas
Pasat 6
Ayat ( l )Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)Cukup Jelas
Pasal 7Cukup Jelas
Pasal 8Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)Ijin penyelenggaraan pendidikan dibidang kesehatan adalah ijin dari Menteri Ke-sehatan dan MenteriPendidikan Kebudayaan bagi pendidikan profesionaldibidangkesehatan, misalnya: Akademi Perawatan, Akademi Kesehatan Lingkungan,Akademi Gizi, dan Akademi dibidang Kesehatan misalnya: Fakultas Kedokteran,Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas FarmasiPeraturan perundang-urrdangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturanperundang-undangan dibidang Pendidikan Nasional
Pasal 9
Ayat ( l )Cukup Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
!
Pasal l0
Ayat ( l )
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal I ITempat pelatihan kesehatan lainnya adalah tempat pelatihan yang memenuhi
persyaratan sebagai tempat pelatihan kesehatan yang ditunjuk oleh Menteriatau pejabat kesehatan yang berwena_ng.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 12Ayat ( l )
Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 13Ayat ( l )
Ayat (2)
Pasal 14Ayat ( l )
Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 15
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
65
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal 16
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup JelasPasal 17
Pasal 18
Ayat ( l )
Cukup Jelas
Ayat(2)Cukup Jelas
Pasal 19Ayat (l )
Pemberian surat keterangan merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan
oleh pemerintah kepada tenaga kesehaian bahwa tenaga kesehatan yang
bersangkutan telah mengabdikan dirinya kepada Negara melalui masa bakti.
Ayat (2)
Cukup Jelas
' Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 20
Termasuk dalam pengertian starus pegawai tidak tetap antara lain pegawai bulanan.
pegawai harian. pegawai honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor
4l tahun 1990 tentang masa bakti dan masa Ijin Kerja Apoteker, kepuhrsan presiden
Nomor 37 tahun l99l tentang pengangkatan dokter sebagai Pegawai tidak tetap
selama masa bakti, dan keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1994 Pengangkatan
Bidang Sebagai Pegawai Tidak Tetap.
f , i
66
t Pasal 2li Ayat 1l)
Yring dimaksud dengan standar profesi tenaga kesehatan adalah pedoman yang
harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam menjalankan
profesinya secara baik.
Ayat (2)
Dalam menetrpkan standar profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan.
Menteri dapat meminta pertimbangan dari para ahli dibidang kesehatan dan/atau
mewakili ikatan profesi tenaga kesehatan.
Pasal22Ayat ( l )
Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tertentu dalam ayat ini adalah tenaga
kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien misalnya dokter, dokter gigi'
perawat.
Huruf a
yang dimaksud hak pasien dalam hunrf ini antara lain atas informasi. hak untuk
memberikan/rnenolak persetujuan, hak atas pendapat kedua.
Huruf bCukup Jelas
Huruf cCukup Jelas
Huruf dCukup Jelas
Huruf eCukup Jefas
Ayat(2)Cukup Jelas
Pasal 23Ayat ( l)
Cukup'Jelas
Ayat (2)Cukup Jelas
6:t
. . .1
Pasal24Ayat ( l )
Pasal 25Ayar ( l )
Ayat (2)
Ayat (3)
Pasal26Ayat ( l )
Ayat (2)
Pasal27Ayat ( l )
Ayat (2)
Pasal 28Ayat ( l )
Ayat (2)
Pasal 29Ayat (l )
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Perlindungan hukum disini misarnya rasa aman daram menjarankan tugasprofesinya, perrindungan terhadap keadaan yang membahayakan yang dapatmengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatanmanusia.
Ayat (2)
t
Cukup JelaS
68
E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 T{AHUN 1996TENTANG
WAJIB SIMPAN RAHASIA KBDOKTERAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IT
. t;:l
&rc
.t' rlniLtF
trFFtI
lh$!t
f.
l
F,50
Menimbang
Mengingat
Mendengar
Bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang wajib simpanrahasia kedokteran.1. Pasal 5 ayat (4) tlndang-undang dasar 19452. Pasal 10 ayat (4) Undang-undang tentang pokok-pokok
Kesehatan ( Lembaran NegaraTahun 1960 No. 131)Presidium Kabinet Dwikora yang disempurnakan.
MEMUTUSKAN :
" Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan RahasiaKedokteran ".
Menetapkan
Pasal 1
Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahuioleh orang-orang tersebut dalanr pasal 3 pada waktu atau selama melakukanpekerjaan dalam lapangan kedokteran.
Pasal 2
Pengetahuan tersebut pasal I harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebutdalam pasal 3 kectrali, apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggidari pada peraturan Pemerintah ini menentukan lain.
- Pasal 3
Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal I ialah :Tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara tahun 1963 No. 78)Mahasiswa kedokteran, menurut yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan.pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh MenteriKesehatan.
Pasal 4
Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang
tidak atau tidak dapat dipidana. Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakanadministratif berdasarkan pasal II Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
b.
69
pasal 5
Apabila pelanggaran yang dimaksud craram pasar 4 dirakukan oreh merekayang disebut dalam pasal 3 huruf b. maka Menteri kesehatan dapa.t mengambiltindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya.
pasal 6
Dalam pelaksanaan peraturan ini Menteri Kesehatan dapat mendengarDewanPerlindungan Susira Kedokteran dan/atau badan-badan tain uita mana perru.
pasal 7
. - Peraturan ini dapat disebut "peraturan pemerintah tentang wajib simpan rahasiakedokteran".
pasal g
Peraturan ini dimurai berraku pada hari diundangkannya. Agar setiap orangdapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah inidengan penempatannya daram Lembaran Negara Repubrik Incionesia.
- Di tetapkandiJakartaPada tanggal2t Mei 1966
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO
trd.
Diundangkan di JakartaPada tanggal2l Mei 1966SEKRETRIAT NEGARA
ttd.
MOCH.ICHSANLNTahun 1966 No.2l
-t
70
a
Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1966Tentang wajib simpan Rahasia kedokteran
UMUI\{
' Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaanaman dan bebas. Ia harus menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan yangmenganggungnya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinanbahwa hak itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa kawatirbahwa segala sesustu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lainbaik oleh dokter maupun petugas kedr:kteran bekerja sama dengan dokter tersebut.
Ini adalah syamt utama untuk hubungan baik antaradokterdengan penderita.Pada waktu menerima ljazah seorang dokter bersurnpah : "saya akan merahasiakansegala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan sayasebagai dokter".
Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yangdiketahuinya karena jabatannya, merrurut pasal 322 KUHP yang berbunyi :"Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpan olehkarena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu,dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus juta rupiah.
"Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ia hanyadituntut atas pengaduan orang itu ".
Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mereka yang melakukan perbu-atan-perbuatan pelanggaran rahasia kedokteran yang tidak dapat dipidanakanmenurut pasal322 KUHP tersebut atau pasal I 12 KUHP tentang pengerahasiaan
sesuatu yang bersifat umum.
Penjelasan Pasal demi PasalPasal 1
Dengan kata-kata "Segala sesuatu yang diketahui :, dimaksud :Segala fakta yang di dapat dalam oemeriksaan penderita, interprestasinya
untuk menegakkan diagnose : dari anamnese, pemeriksaan jasmaniah, pemeriksaandengan alat-alat kedokteran dan sebagainya. Juga termasuk fakta yang dikumpulkanoleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalamApotik harus pula rnerahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan oleh dokterkepada pasiennya. Merahasiakan resep dokter adalah sesuatu yang penting darietik pejabat yang bekerja dalam Apotik.
' Pasal}
Berdasarkan pasal ini orang (selain dari pada tenaga kesehatan) yang dalam
:,'ii:. , i l l
';,
r,iii' I
7l
pekerjaannya berurusan dengan orang sakit atau mengetah{ri keadaan sisakit
{Uuit ; yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban
menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan sisakit.
Dengan demikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi. Altli farmasi, ahli
laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai, murid para medis dan sebagainya
menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan sisakit. Menteri kesehatan dapat
menetapkan, baik secara umuln, rnaupun secara insidentil, orang-orang yang wa-jib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya peggwai tata usaha rumah-rumahsakit Can laboratorium
Pasal 3Cukup Jelas
Pasal 4Berdasarkan Pasal 322 KLIHP maka pembocoran rahasia jabatan, dalam hal iniralrasia kedokteran, adalah suatu tindak pidana yang dituntut atas pengaduan(kachdelict), apabila kejahatan itu ditujukan pada seseorang tertentu. Demikepentingan umum Menterr Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoranrahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduanSebagai contoh:Seorang pejabat kedokteran berulang kali mengobrolkan didepan orang banyaktentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan demikian iamerendahkan martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orangkepada pejabat-pejabat kedokteran.
:
Pasal 5Berdasarkan pasal ini Menteri Kesehatan dapat meminta kepada instansi yangberwenang (umparna untuk urusan mahasiswa kepada Departemen PTIP dansebagainya) agar mengambil tindakan administratif yang wajar bilamana dilanggarwajib simpan rahasia kedokteran ini.
Pasal 6Menteri Kesehatan membentuk Dewan Perlindungan Sosial Kedokteran justru
untuk mendapat nasehat dalam soal-soal susila kedokteran.
Pasal 7 dan 8
Cukup jelas
MengetahuiSekretaris Negara.
trd.
Moch.Ichsan
72
Mengingat
PERATURAN N{ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAN OMOR : 920/MENKESiPERDilVS6
TENTANGUPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraanupaya pelayanan kesehatan swasta secara merata,terjangkau dan dapat diterima oleh- masyarakat sesuaiSistem Kesehatan Nasional semakin meningkat danberkembang;
b. bahwa peningkatan dan pengembangan tersebut perludiatur, diawasi dan dibina untuk melindungi masyarakatagar upaya pelayanan kesehatan swasta bermanfaat bagimasyarakat;
c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 523lMenkes/ Per/XI/1983 dipandang t idakmemadai lagi untuk menampung hal-hal tersebut di atas,oleh karena itu perlu diganti.
: | . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomorl3l, Thmbahan Lembran Negara Nomor 2068);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor l5 Tahun1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RBPUBLIKINDONESIA TENTANG UPAYA PELAYANANKESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Pera'trran ini dengan:
a. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah merupakan bagianintegral dar i jar ingan pe. layanan medik yang diselenggarakan olehperorangan, kelornpok atau yayasan yang mel iput i terutama upayapenyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);
b. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu ataukeluarga dalam masyarakat yang di laksanakan oleh tenaga kesehatanmaksimal dokter umum atau dokter gigil
c. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individuatau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialisatau dokter gigi spesialis atau kelornpok dokter spesialis;
d.
e.
fungri r*iuGdalah mencerminkan upaya pelayanan m.edik dengan
."tip".ti.bangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat
dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan rawat nginap untuk or-
angyangkurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan
pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik,
petayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat
nginaP; :
Rurnah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan
pelayan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan
intaiasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat nginap;
Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan
bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan
Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
Praktek Pelorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang
dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan
atau menggunakan Penunjang medik;
Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara
bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempal untuk memberikan
pelayanan medik dasar kepada waniia hamil, bayi dan anak prasekolah .
pelayanan Keluarga Berencana;
Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar
secara rawat jalan.
f.
g.
h.
J.
k.
a
BAB IIPELAYA NAN KESEHATAN SWASTA
DI BIDANG MBDTKPasal 2
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik terdiri dari:
a. Pelayanan Medik Dasar;b. Pelayanan Medik Spesialistik
BAB IIIBENTUK PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DI BIDANG MEDIKPasal 3
Bentuk Pelayanan Meclik Dasar adalah :
a. Praktek Perorangan Dokter Umum;b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;c. Praktek Berkelompok Dokter Umum;d. Praktek Berkelompok Doktcr Gigi;e. Balai Pengobatan;f. Balai Keseiahteraan lbu dan Anak;
74
g. Rumah Bersalin;h. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pasal 4
nentut< Pelayanan Medik Spesialistik adalah:a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktek Berkelompok Dokler Gigi Spesialis;e. Rumah Sakit Umum;f. Rumah Sakit Khusus;
.g.Pe|ayananMedikSpesial ist ikT;; . ' tetapkanolehMenter iKesehatan.
:
PERSYARATANBagian Pertama
Lokasi
Pasal 5 |
Tempat Pelayanan Medik Dasardan Pelayanan Medik Spesialistik harus di tempatyang sesuai dengan fungsinya.
Bagian Kedua. Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Dasar
Pasal 6
Praktek Perorangan Dokter umum dilaksanakan oleh seorang dokter umumdengan persyaratan sebagai berikut:
a. Mempunyai Surat Izin Dokter dan Surat lzin praktek sesuai denganperaturan perundang,undangan yang berlaku;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandiAVC);
c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokterumum dan peralatangawat darurat sederhana.
Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat ( l) dapat dibantu oreh te-naga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.
Pasal 7prattet Perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigidengan persyaratan sebagai berikut:
a. Mempunyai Surat Izin Dokter dan Surat Izin Praktek sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menerap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi danperalatan gawat darurat sederhana.
Dalarn pelaksanaan sebagaimana dimaksuC ayat ( l ) dapat dibantu olehtenaga pararnedis perawatan dan atau tenaga adlninistrasi.
(1)
(2)
( l )
(2)
75
(r)
Pasal 8
Praktek Berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh yayasan atauperorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum;c. Masing-masing mempunyai Surat izin Praktek (SIP) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beflaku ;d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa
ruang periksa, ruang tunggu. dan ruang kamar mandiAVC;e. Mempunyai peialatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan
- garvat darurat sederhana.
Dalanr pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu olehbeberapa tenaga pada medis perawatan dan atau tenaga administrasi.
Pasal 9
Praktek Berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh yayasan atauperorangan dengan persyaratan sebagai berikut :a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab ;b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigic. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa
ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan
peralatan gawat darurat sederhana.
Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu olehbeberapa tenaga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.
Pasal l0
Balai Pengobatan diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan, denganpersyaratan sebagai berikut :a. Dipimpin minimal oleh seorang parameCis perawatan yang
berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaanseorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagaipenanggung jawab ;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/lVC;
c. Memprrnyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuaikewenangan peralvat dan peralatan gawat darurat sederhana sertamenyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar.
Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu olehbeberapa tenaga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.
(2)
(1)
I a
(2)
( l )
(2)
76
( l )
Pasal 1l ',
Balai Kesejahteraan lbu dan Anak diselenggarakan olch yayasan atauperorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yangberpengalaman di bawah pengawasan seorang dokteryang mempunyaiSurat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamhr mandiAVC;
c. Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;
Dalam pelaksanaan sebagalmana dimaksud ayat ( | ) dapat dibantu olehbeberapa tenaga paramedis perawatan/kebidanan dan atau tenagaadministrasi.
Pasal 12
Rumah Bersalin diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan denganpersyaratan sebagai berikut:
a. Dipimpin oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek(SIP) sebagai penanggung jawab;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang persalinan dan ruang rawat nginap minimal l0 (sepuluh)tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur.
c. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhanadan peralatangawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluanpelayanan medik dasar.
Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat ( | ) dapat dibantu oleh mini-mal 2 (dua) orang paramedis kebidanan dan minimal 2 (dua) orang tenagaparamedis perawatan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya sesuai dengankebutuhan.
Bagian KetigaPersyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik
Pasal 13
Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokterspesialis dengan Dersyaratan sebagai berikut:
a. Mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang rnenetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/lVC;
c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawatdarurat sederhana.
Dalam pelaksanaan Sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu olehtenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.
--*::. .1.,";.,
(2)
( l )
(2)
( l )
(2)
77
Pasal 14
(l) Praktek Perorangan DokterGigi spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter' gigi spesialisdengan persyaratan sebagai berikut:
. a. Mempunyai Surat Izin Praktek dokterspesialis sesuai dengan peratumnperundang-undangan yang berlaku;
b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruangperiksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/IVC;
c. Mempunyai peralatan kedokteran kedokteran gigi spesialistik danperalatan gawat darurat sederhana
(2\ Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat dibantu oleh te-naga pararnedis perawatan dan atau tenaga administrasi .
' Pasal 15
( | ) Praktek Berkelornpok Dokter Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atauorangan dengan persy,lftfan sebagai berikut:a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang
. rnempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;b- Dilaksanakan oleh beberapa dokter spesialis yang mempunyai Surat
izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
c. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari. beberaparuang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
d. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standardan peralatan gawat damrat sederhana sesuai bidang spesialisasinya-
(2) Persyaratan khususuntuk bidang spesialis tertentu ditetapkan oleh DireknrrJenderal Pelayanan Medik-
(3) Dalam pelaksanaarr sebagaimana dirnaksud ayat ( | ) dapat didampingi olehbeberapa dokter urnum dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedisperawatan dan atau tenaga administrasi.
Pasal 16
Praktek Berkelompok Dokter Gigi spesialis diselenggarakan oleh yayasanatafr perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:a- Dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang
rnempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai pcnaggung jawab;b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang rpmpunyai surat
lzin praktek Spesialis sesuai dengan peraruran perundang-undanganyang berlaku;
c- Mempunyai satu tempat prdktek yang menerap dan terdiri dari beberaruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan Eawatdan sederhana.
Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayar ( l) dapat didampingi olehbeberapa dokter gigi dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatandan atau tenaga administrasi.
a j .
l
I
I' l '- i -
( l )
(2)
78
, , ]
Pasal l7
Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan se-
bagai berikut:a.
- Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh-(tidt meranglappada unit keda lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID)
sebagai penanggung jawab;
b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari :
I . bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi,
dan sebagainya;3. bangunan pcmbina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan
sebagainya;4. bangunair rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
5. banlunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;6. banlunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci dan
sebagainya;7. taman dan temPat Parkir;8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
c. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah denganperbandingan minimal 50 m2 (lima puluh meter persegi) untuk I (satu)
tempat tidur;
d. Luas tanah unnrk bangunan tidak bertingkat minimal I rn (satu setengah)kali luas bangunan yang direncanakan;
e. Luas tairah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanahuntuk bangunan lantai dasar;
f. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis nonperawatan dan non medis yang berpedoman pada standarisasiketenagaan Runrah Sakit Pemerintah;
g. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, normedis dan obat--
obatan yang berpedoman pada standarisasi Rumah Sakit;
h. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedornan padastandarisasi Rumah Sakit;
i. Standarisasi dimaksud dalam huruf g dan h, ditetapkan oleh DirekturJenderal Pelayanan Medik.
Semua renaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harusmempunyai Surat lzin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Yang berlaku'
Pasar lg
Rumah Sakit Khusirs diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan
sebagai berikut :
a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis sesuai denganbidang-py3 yang bekerja permh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dantelah hempunyai Surat ijin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari :
I . bangunan rawat jalan dan gawat darurat;
(2)
( t )
79
kl,{l
d.
e,
a
h.
l .
(2)
2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laborator{rrm, radiologi, dansebagainya;
3. bangunan pembina sarana runrah sakit yairu gudang, bengkel, dansebagainya.
4. bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan pararrredis;6. bangunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan
sebagainya7 - taman dan ternpat parkir;8- bangunan-bangunan lain yang diperlukan sesuai dengan firngsinya.
Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah denganperbandingan minimal50 m2 (limapuluh meter persegi) untuk | (satu) tempattidun
Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat rninimal I ln (saru setengahkali luas bangunan yang direncanakan
Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untukbangunan lantai dasar;
Mempunyai tenaga medis, pararnedis, perawatan, paramedis non perawatannonmedis, dan tenaga medis spesialistik sesuai dengan kekhususannya yangberpedornan pada standarisasi Rumah Sakit;
Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman padastandarisasi Rumah Sakit:
Standarisasi dimaksud dalarn huruf G dan h, ditetapkan oleh DirekturJenderal Pelayanan Medik.
Semua tenaga medis yang bekerja pada Rumah Sakit khusus tersebut harusrnempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan-undangan yangberlaku.
Pasal 19
Persyaratan dalam Bab IV oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatandapat diadalian ketentuan khusus sesuai dengan keadaan wilayah yang bersangkutandengan persetujuan Menteri Kesehatan.
*"*ff'Jo"Pasal 20
Unnrk nnndirikan dan rnenyelenggarakan Pelayanan Medik dan Medik Spesialistiksebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 hunrf (a) dan huruf (b) serta Pasal 4 huruf(a) dan hunrf (b) harus memenuhi ketentuan yang diaturdalam Peraturan MenteriKesehatan Republik IndonesiaNomor559/Menke.s/Per/xfl98lNomor 560llvlenkes/PerDff I 98 I, dan Nornor 56 I /lVfenkes/PerDil I 98 I .
' Pasal 2I
(l) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) sampai dengan (h) harusmemperoleh izin dari Mbnteri Kesehatan yang didelegasikan kepada KepalaKantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
I
a
80
l . l
!(2)
( l )
Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimEksud dalam ayat (l)diatur oleh Direklur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
Pasal22
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) sampai dengan (g) harusmemperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang di delegasikan kepadaDirektur Jenderal Pelayanan Medik.
(2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)diqtur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
Pasal 23
Izin untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medikberlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukanpermohonan baru.
BAB VIPENYELENGGARAAN
Pasal 24
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik diselenggarakanberdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik harus memberikanpertolongan pertama kepada pencierita gawat darurat tanpa memungut uangmuka terle
bih dahulu.
r l
i ii lt {}T
t filt l. l li lr i I
f i li i ti r I
iti it, i l l
iiiiliill
liliirilirrilill
,irlllir ' , i l i i l i i l
,:iiililiir;riiilill
( t )
(2)
(3)
( t )
( l )
(2)
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang dilengkapi saranarawat nginap harus menyediakan 25Vo (dua puluh lima persen) dari jumlahtempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampumembayar.
Pasal 25
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Wajib melaksanakanpencatatan dan pelaporan.
Thta cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)di laksanakan sesuai den gan ketentuan peraturan peru ndan g-undangan yangberlaku.
Pasal 26
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib membantu pro-gram Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pro-gram kependudukan dan Keluarga Berencana.
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib bekerja samadengan Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerintah di bidang medik dalamrangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaanperalatan medik canggih.
8l
(2)
BAB VIITARIFPasal27
Besarnya tarif Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berpedomankepada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan mem-perhatikan pertimbangan dari Organ i sasi Profesi setempat.
BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28
Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Dasar menjadi tanggungjawab DirekturJenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawab wilayah.
Pasal 29
Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Mcdik Spesialis menjadi tanggungjawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
BAB IXTINDAKAN ADMINISTRATIF
Pasal 30
Pelanggaran atas nama ketentuan Pasal 20, 21,22,23,24,25 danPasal 26 dikenakantindal<an berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan izin sementaraatau pencabutan izin tetap.
BAB XKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31 l
Pada saai berlaku Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka sernua penyelenggaraanUpaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah ada disesuaikandengan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya3 (t iga) tahun.
BAB XIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan oleh DirekturJenderalPembinaan Kesehatan Masyarakat dan DirekturJenderal pelayanan mediksesuai dengan bidang tugasnya.
**ri'*+!
tt
i lItF
F
IvF.
!'' :i;'
ii i ,
s,frI,ll
' I
t$
82
pasal 33
Dengan berlakunya peraturan Menteri Kesehatan ini, rnaka :a. KeputusanMenteri KesehatanRepubliklndonesiaNomor6TTgl/RSTahun
- 1963 tenrang Syarat-syarat pokok Mengenai Rumah Sakit Swasta:
b' Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5231N{enkes/pcr/XU lgSztenrang Upaya pelayanan Medik Swasta;
; c' Kepurusan DirekturJenderal Pelayanan Kesehatan, Departernen KeschatanRepublik Indonesia Nomor 895Menkes /PPL/81 tentang pelayanan Kese-hatan Swasta
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 34
Peraturan Menteri Kesehatan ini murai berraku pada tanggar ditetapkan j'l
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan $^ Menteri ini dengan penempatannya Dalam Berita Negara Republik Indonesia. ji
1;Ditetapkandi :JAKARTA ; jPada tanggai : 17 Desember 19g6. ,l
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA.
ttd.
Dr. Suwardjono Surjaningrat
f i
' , ,1
l i lJl
I : !. i i ,
Li fl
83
PERATURAN MENTBRI KESEHATAN REPUBLI#iNNONcsuNOMOR : 84/MENKES/PERAI I 1990
TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA
NO. 92OA4BNKES/PER/XIV1986 TENTANGUPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASYA DIBIDANG MEDIK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan peran serta swasta dalam
penyelenggaran upaya pelayanan kesehatan dibidang
medik perlu memberikan kesempatan kepada badan
hukum tertentu la innya untuk berperan dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada nrasy arakat.
b. bahwa sehubungan dengan huruf tersebut diatas perlu
diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 92OlMenkes/Per/XIVI 986 denean Peraturan
Menteri Keselratan
Mengingat : | . Undang-undangan Nomor 9 tahun | 960 tentang Pokok
pokok Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah
Penyakit N4enular.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/
XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta
dibidang Medik
Mcnetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKESEHATAN NCMOR/920IMENKES/PER IXIII I 986TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEH ATAN SWA STA
DIBIDANG MEDIK
84
Pasal I
Mengubah dan nrenambah ketentuan pasal I huruf a sehingga berbunyi sebagaiberikut :
l. Pasal I huruf a
Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :
Pelayanan kesehatan swasta dibidang medik adalah merupakan bagianintegral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan olehperorangan, kelompok, yayasan, atau badan hukum Iainnya yangmeliputi upaya penyembuhan (kuratifl dan pemulihan (rehabilitatif;
disamping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif);
Untuk selanjutnya semua amar yang berbunyi perorangau, kelompokatau yayasan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 harus ditambah dengan Badan Hukum lainnya.
Pasal II
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di : JAKARTApadatanggal : 9 Februari 1990
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
b.: ., i
i l. l{i
: i
;; t i
i'i. i
. : .1i!
; i' i l. : r l: ir i
: : I
i l
it: l l :' i l ,
, l l l: i l l -
, : : ; lr ; l l, l I
, i li , i l l
: : ! !I t Ir [ [: i t lr i Iif tl, ' i t l
t , '
,] ti, i l l li i i l
I tti:t l ii t I
, i i i i:i tIt i t l
, r l i : ii ; l il : i l; , ., l l i l' i 'L ;
i ; i i .. : i : l l :
" i . r 'i l i l l i
. . i l i l1" l i l l ll1l
. . I l i i l l.i trl ll
trd.
85
DT. ADHYATMA, MPH
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JL. H.F. BASUNA SAID BLOK X5 KAV NO. 4-9. PO. BOX : 3097, 1196 JAKAHTA 129s0
TELEPON : 5201590(HUNTING)
FAKSIMII : s261814, s20387A
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIKDEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK. 00.06.3.5.5797
TEN'TANG
PETUNJUK PELAKSANAA N UPAYA PELAYANAN KESEHATANSWASTA
DIBIDANG MEDIK SPESIALIS
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PelayananMedik Nomor 098/Yanmed/P.S KS/ 1 986 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XlU | 9 86 tentang Upaya Pel ay an an Keseha-tan Swasta di bidang Medik, khususnya bentuk pelayananmedik spesialistik sudah tidak sesuai lagi, oleh karena ituperlu ditinjau kembali.
bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perluditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PelayananMedik tentang Petunjuk Pelaksanaan Ltpaya PelayananIr4edik Spesialistik.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992tentang Keseha-tan (Lembaran Negara Thhu n 1992 Nomor 1 00, ThmbahanLembaran Negara Nomor 3195);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Thhun 1992 tentang Te-naga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor49, Thmbahan Lembaran Negara Nomor 3637);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tent.angPokok-pokok Organi sasi Departemen ;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 5 5 8/lvlenkes/Sl01984 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Numor 92O/lvlenkeslPerlXIVl986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta diBidang Medik;
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor O735/Tvlenkes/SK/I995 tentang Penyerahan Secara Nyata SebagianUrusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan KepadaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan PemerintahKabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat Il .
Mengingat : l.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
86
DEPARTBMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MBDIK
JL H.R. BASUNA SAIO BLOK X5 KAv. NO. 4-9 - P.O. BOx : 3097. 1196 JAI(ABTA tzg|n
TELEPON : 5201590{HUNTING)
FAKSIMIL : 526181a. 5203872
MenetapkanPertama
Kedua
Ketiga
Keempat
MEMUTUSKAN
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik DepartemenKe.sehatan RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan UpayaPelayanan Kesehatan Swnsta Dibidang Medik Spesialistik.
Ketentuan tata cara dan persyaratan upaya pelayanan kese-hatan swasta di bidang medik spesial ist ik sebagaimanatercantum dalam lampimn keputusan Ini.
Dengan di tetapkannya Keputusarr Direktur JenderalPelayanan Medik tentang Upaya Pelayanan MedikSpesialistik ini. maka Keputusan Direktur Jenderal PelayananMedik Nomor 09811987 tentang Petuniuk Pelaksanaan Per-atu ran Menteri Kesehatan Nomor 92O/MenkeVPe r/XII/ | 986tentang UpayaPelayanan Kesehatan Swastadi Bidang Medikdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tan-egalditetapkan.
DITETAPKANDI : JAKARTAPADATANGCAL : ITAPRIL 1998
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
ttd.
Dr. H. Soejoga.IvIPH.
r i ii , i
i : ! r. l i l, ] i l
r : l li i li !; i iii li:t l i
, i l l
iiiiitti,,lliil,iilill ;|ii ; i i!i'il; i i li itli'iil
i.'ii: l i i l l
iiitl',rliil87
Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan MedikNomor : HK.00.06.3.5.5797
tanggal : l7 APRIL 1998
Tentang
Petunjuk Pclaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Srvastadibidang medik spesialistik
I. PENDAHULUAN.
l . Umum
Dalarn Undang-undang Nomor 23 Talrun 1992 tentang Kesehatan,disebutkan antara lain bahwa untuk penyelenggaraan upava kesehatanperlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang berupa tenagakesehatan. saraua dan perbekalan;
Sebagai peiaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tersebut,telah dikeluarkan Peraturan Pcmerintah nomor 32 tahun 1996 tentangTenitga Kesehatan yang antara lain mengatur pc-rizinan bagi tenagakesehatan tertentu yarrg akan melakukan upaya kesehatan;
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.iuganrenyatakan bah wa penye lenggaraan saran :r kesehatan haru.s rne rni I i kii j in;
Untuk tnenjamin keseragaman dzrlam pelaksanaan perryelenggaraanupaya pelayanan kesehat:rn khrrsusnya dibidang rnedik spesial ist ikdipandang perlu petunluk pelaksanaan baik yang berkaitan denganbentuk upaya penyelenggaraannyu r-rlaupun persyaratan yang harusdipenuhi bagi setiap perryelenggara upaya tersebut.
2. Dasar
l\Iengingat :
er. Undang-undang Nonror 23'Tirhun 1992 tentan-e Kesehatan (LembaranNegarir talrun 199? Nornor 100. tambahart l-embitran Ne-9ura Nomor349.5).
b. Pcraturln Perncrintalr Nornor 3r tahun 1996 tcntang T'en:rga Kesehu-tan (l-c'rrbaran Ncgarir Tirhurr 1996 Nomor 49. titrrtbithan l-embaranNegara Nouror 36.j7):
;ifI
- r rrS
t
.$I
;' t t
a
t*,
t,*I*'*iF
$t
itI
ir t r
z*1!
. ; rr i ,
i;t!
- *r
a.
b.
c.
d.
- f -
88
' t
c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tdntang Pokok-pokokOrgani sasi Departemen ;
d. Keputusan Presiden RI Nomor 558 tahun | 984 tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Kesehatan RI;
e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920 Tahun I 986 tentang UpayaPelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0735/Menkes/SK./VIVl995,tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan dalambidang kesehatan kepada pemerintah propinsi daerah tingkat I danpemerintah kabupaten/kotamadya daerah tingkat iI.
Maksud dan'Ibjuan.
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan upayakesehatan dan para pejabat yang terkait dapat memahami peraturanperudang-undangan yang berlaku dengan tujuan sebagai pedoman dalampelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan medik spesialistik.
Pengertian.
a. Pelayanan Kesehatan Swasta tlibidang Medik adalah pelayanan yang
merupakan bagian integral dar i ja l ' ingan pelayanan medik yang
diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum
Iainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) danpemulihan (rehabilitatifl ;
Pelayanan Medik Spesialitik adalah pelayanan medik terhadap individu
atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleb dokter spesialis
atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakanpelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik,pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan
rawat inap.
Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan
pelayanan medik spesialistik tertentu, peiayanan perrunjang medik,
pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan
rawat inap.
Praktek perorangan dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan
medik spesialistik oleh dokter spesialistik atau dokter gigi spesialis
dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
Praktek berkelompok dokter spesial is adalah penyelenggaraan
pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh dokter spesialis atau
dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
3.
4.
' I
:l, i;
,il'.1 |J i' i I! t
' l l[ |t i
:t l il l lf l j
' ! l l' i i ll i ltil,t{I ; : l
iiji: r li l t
iirii l ; lilii i i l
' l l l l] i l l l
I ilii
b.
c.
d.
e.
f.
89
g. Fungsi sosial adalah fungsi inst i tusi pelayanan medik yangmencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkanimbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan
' sebagian dari fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawat inap, un-. tuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
If. Bentuk Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Speasialistik.
Sarana kesehatan swasta di bidang medik spesialistik dapat berbentuk
a. praktek perorangan dokter spesialis.b. praktek perorangan dokter gigi spesialis.c. praktek berkelompok dokter spcsialis.d. praktek berkelompok dokter gigi spesialis.e. rumah sakit umum.f. rumah sakit khusus.g. pelayanan rnedik spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
m. PersyaratanPenyelenggaraan.
I. Praktek Perorangan.Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
a. Mempunyai surat ij in praktek spesialis sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;
b. Mempunyai peralatan kedokterandarurat sederhana.
dan peralatan gawat
c. Dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga adminsitrasi.
2. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
a.b.
c.
d.
e.
f.
go'
Diselenggarakan oleh perorangan, yayasan atau badan hukum.Dipimpin oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ataudokter gigi spesialis yang mempunyai surat ij in praktek (SIP) sebagaipenanggunglawab;Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis yang masing-maging mempunyai surat ijin praktek spesialis sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku ;Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memilikiijin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan pe.rundang.undanganyang berlaku;Mempunyai peralatan kedokteran/kedokteran gigi spesialistik sesuaidengan standar dan peralatan gawat darurat sederbana sasuai bidangspesialisasinya;Dalam pelaksanaan pelayanan Sebagaimana dimaksud di atas, dapatdidampingi oleh dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis danatau tenaga administrasi ;Praktek berkelompok dokter spesialis harus diberi nama tertentu, yangdapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatanyang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai denganfungsinya;
90
T ' ' lE?- '
h. Pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi,diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawatinap.
i. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik irus mengikuti ketentuanyang berlaku;
j Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :- mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;- mempunyai dokter spesialis "on call" (dapat dipanggil sewaktu-
waktu sesuai dengan jadwal).- mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada
di tempat.
k. Thta ruang bangunan sarhna penyelenggaraan upaya meliputi :- minimal mempunyai dua ruang periksa, satu ruang administrasi,
satu ruang tunggu, satu ruang penunjang sesuai kebutuhan, dan satukamar mandiAVC;
- setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 3 x 4 m2;- semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan
penerangan yang cukup.
l. Memiliki peralatan :- set iap ruang periksa mempunyai. kedokteran;- peralatan penunjang medis dan non
ketentuan yang berlaku;- pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa ke-
butuhan dan berkonsultasi dahulu dengan Kepala Kantor V/ilayahDepartemen Kesehatan setempat. Untuk aiat canggilr tefientu KantorWilayah Departemen Kesehatan seternpat konsultasi denganDirektur Jenderal Pelayanan Medik.
m. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan se-suai dengan pelayairan spesialisasi yang diberikan.
n. Bersedia dilakukan akreditasi.
IV. Tata laksana perizinan.
l. Prosedur menyelenggarakan praktek berkelompok dokter spesialis latau
dokter gigi spesialis;
a. Permohonan ijin penyelenggaraan dapat diajukan apabila bangunan danperalatan yang dipersyaratkan telah tersedia;
b. Pemohon ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Ke-sehatan setempat, dengan melampirkan :
- identitas lengkap pemohon/salinan syah akta pendirian badan hukumpemohon;
- salinan sah persetujuan lokasidari Pemerintah Daerah setempat;- salinan sah bukti hak pemilikan/penggunaan tanah dan bangunan,
rekomenda-si dari Dinas Kesehatan Daerah Tk. I, yang didasarkan atas:
minimal satu set peralatan
medis sesuai kebutuhan dan
t l
i ii lr li ii !lili ; iifii{;iillil,il] i i l
1riilililriiiililril,iit
9l
'r adanya persetujuan dari Dinas Kesehatan Daertih rk. II setempat;- surat pernyataan pemohon (bermaterai cukup) yang menyatakan
akan tunduk serta patuh pada ketentuan-ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
c. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi setempat daram waktu25 hari kerja, mengeluarkan :1 surat ijin penyelenggaraan sarana keqehatan;2. surat penolakan, beserta alasannya;3. surat pemberitahu an agar memperbaiki/merubah permohonannya.
V. Jenis dan masa berlakunya ijin penyelenggaraan.
I . Ijin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis atau dokter gigispesialis berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukanpermohonan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya ijin.
2. Ijinpenyelenggaraan iidak berlaku atau berakhir apabila :a. masa berlakunya telah habis;b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan praktek;c. dicabut oleh Kepala Kanwil Departemen Kesehatan setempat bagi
praktek berkelompok yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama ltahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas danfungsinya atau ada pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuaiketentuan yang berlaku.
VI. Persyaratan Penyelenggaraan Rumah Sakit.
l. Nama rumah sakit :a. tidak boleh memakai nama orang yang masih hidup;b. Penamaan rumah sakit sesuai dengan misi tugas dan fungsinya dan
telah disetujui oleh Kepala Kanror Wilayah Propinsi setempat.
2. Lokasi.Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan anailisa kebutuhan pelayanan ke-sehatan dan rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah setempat.
3. Organisasi.a. mempunyai pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab,
susunan orgsnisasi, tata kerja dan tata laksana rumah sakit yang sesuaikelas rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Struktur organisasi terdir i dar i unsur pimpinan, unsur bantuanadministrasi dan bantuan medis teknis yang berpedoman pada organisasirumah sakit pemerintah;
c. badan hukum selaku pemilik rurnah sakit bertanggung jawab terhadap:
I .
l rI
bIsi,
**$F
I92
4.
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berh'bungandengan perumah sakitan;
- penggunaan dana./bantuan yang diterirna untuk rumah sakit.d. Rumah sakit diharuskan menririki Dewan penyantun Rumah sakit yang
mempunyai tugas memberikan sarar/nasehat kepada pemilik *rnuhsakit dan direktur rumah sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaanrumah sakit. Anggota Dewan penyantun Rumah sakit dipilih dandiangkat oleh Badan Hukum pemilik rumah Sakit.
Bangunan.a. Jumlah tempat tidur minimal:
- rumah sakit umum milik badan hukum sosial : 50 tt- rumah sakit umum milik badan hukum lain : 100 tt- rumah sakit khusus : 25 tt
b. Iuas bangunan minimal 50m2 setiap penyediaan I tempat tidur.c. Iuas tanah :
- bangunan tidak bertingkat- luas tanah minirnal 1,5 kali luas bangunan;- bangunan bertingkat = luas tanah minimal 2 (dua) kali luasbangunan lantai dasar.
d. tanah di luar bangunan dipergunakan untuk lapangan parkir, tamandan jalan.
e. bangunan/ruangan rumah sakit minimal terdiri dari :- ruangan rawat inap dengan jurnlah tempat tidur sesuai ketentuan;- ruangan rawat jalan;- ruangan rawat darurat;- kamar operasi;- ruangan instalasipenunjang medik minimal mempunyai laboratorium,
radiologi dan pelayanan obat;- ruangan penunjang sarana rumah sakit yaitu: gudang, dapur, tempat
cuci, bengkel sederhana dan kamarjenazah;- ruangan administrasi, ruang tenaga medis, ruangan paramedis dan
ruang pertemuan staf.f. seluruh bangunan berpedoman pada standarisasi bangunan rumah sakit
pemerintah yang disesuaikan dengan kelasnya.g.seluruh ruangan memenuhi persyaratan minimal untuk kebersihan, bebas
polusi, fentilasi, penerangan, tenaga, dan sistem pemadarn kebakaran yangakurat.
h.Diwajibkan mempunyai sistem keselamatan kerja, kebakaran dankewaspadaan, bencana. .
i. Tersedianya fasilitas listrik dan penyediaan air minum setiap hari selama24 jam yang memenuhi persyaratan kesehatan.
j. Tenedianya pengolahan air limbah dan pembuangan sampah sesuai denganperaturan yang berlaku.
Peralatan/kelengkapan.
, :i
:1.
i
. i
I
j i
" i
T
i i l
5.
93
peral atan/kelen gkapan medik dan penunjang nredik disesuai kan dengankelas rumah sakit dan pelayanan yang diselenggarakan dan berpedomanpada standar pelayanan medik/penunjang medik yang berlaku.pengadaan peralatan canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dankelas rumah sakit serta terlebih dahulu melakukan konsultasi denganKantorWilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. Untuk alatcanggih tertentu Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempatkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medikpersediaan obat-obatan berpedoman pada DOEN tan formularium ru-
. mah sakit yang kelasnya setingkat dengan rumah sakit pemerintah.Peralatan/kelengkapan non medis yang harus disediakan:- perlengkapan kebutuhan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan;- perlengkapan kebutuhan dapur dan cuci (kitchen dan laundry);- perlengkapan kebutuhan perkantoran;- perlengkapan perbengkelan sederhana dan pemadam kebakaran
sesuai kebutuhan:- perlengkapan/peralatan pengelolaan limbah dan sampah;- alat transportasi pasien, elevator/lift dan ram untuk gedung-gedung
bertingkat.
6. Ketenagaana. Direktur rumah sakit adalah seorang dokter (dokter umum atau dokter
spesialis) yang lnempunyai pengetahuan dan keterampilan manajemenrurnah sakit, bekerja purnawaktu dan berkewarganegaraan Indonesiadengan batas umur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun.
b. Direktur rumah sakit diangkat dan diberhentikan cleh Badan HukumPemilik Rumah Sakit dengan surat keputusan dan sepengetahuan sertatidak ada keberatan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Keseha-tan setempat.
c. Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang dipekerjakan se-suai dengan kebutuhan dan berpedoman pada kelas rumah sakit cianperaturan ketenagaan rumah sakit yang berlaku. Jumlah tenaga medispurna waktu sesuai dengan kelas rumah sakit minimal 2 (dua) orang.
d. Tenaga medis, paramedis dan non medis purna waktu mempunyai suratpengangkatan dari direktur rumah sakit.
e. Tenaga medis yang bekerja secara paruh waktu mempunyai ijin atasan
f.langsung dari instansinya.Semua tenaga medis mempunyai surat penugasan (SP) yang dikeluarkanoleh Departemen Kesehatan dan surat ijin praktek (SIP) sesuai denganketentuan yang berlaku.Pen ggu naan tenaga medi s asin g hanya diperbolehkan sebagai konsu ltan,tidak memberi pelayanan serta memenuhi persyaratan yang berlakubagi tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia sesuai ketentuanyang berlaku.Penggunaan tenaga medis asing dalam rangka pelayanan yang bersifatsosial harus bekerjasama dengan fakultas kedokteran dan ikatan profesi/organisasi profesi setempat dan mendapat ijin dari Direktur JenderalPelavanan Medik.
a.
b.
c.
d.
gb'
h.
94
7. Tarip.a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit
dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit dankemampuan membayar dari masyarakat, serta peraturan polatarif unnrkrumah sakit swasta yang berlaku/Keputusan Menteri Kesehatan RI No.Z8ZlMenkes/S K/IIV I 99 3 tentang Pol a Tari p Rumah S akit S wasta.
b. Penetapan besaran tarip untuk kelas III berpedoman pada pagu taripdari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
8. Kegiatan pelayanan
a. memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit, standar pelayanan medik dan prosedur tetapl
b. melaksanakan kegiatan rekam medik serta pencatatan dan pelaporan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
c. menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai kegiatan administrasi
rumah sakit yang dipertanggungawabkan direktur rumah sakit kepadapemilik rumah sakit.
d. mempunyai buku keuangan yang dapat Ciperlihatkan apabila suatu hal
tertentu diperlukan pemeriksaan.
e. bersedia dilakukan akreditasi rumah sakit.
f. telah memiliki ijin penyelenggafturn.
VII. Perijinan Penyelenggaraan Rumah Sakit.
Jenis ljin:
a. Ijin mendirikan rumah sakit:
- rjin ini diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit.
- lama berlakunya ijin 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang I (satu)
kali dengan lama berlaku I (satu) tahun.
- rjin mendirikan rumah sakit diterbitkan oleh Kepala KantorWilayah
Departemen Kesehatan Propinsi setempat, berdasarkan rekomendasi
dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah tingkat I.
Untuk rumah sakit dalam rangka penanaman modal asing dan dalam
negeri akan diatur dalam peraturan tersendiri.
b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit :
- tjin ini diberikan untuk menyelenggarakan rumah sakit atau melak-
sanakan kegiatan rumah sakit (operasional rumah sakit), diberikan
selama rumah sakit dapat melaksanakan kegiatannya dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
1.
t i
95
Urn=draJuk-an ke-pa-da Direktur Jenderal Pelaianan Medik olehpemchon setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :o telah selesainya bangunan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat,
kamar operasi, ruang laboratorium, mang farmasi, ruang radiologidan ruang perkantoran yang sesuai deirgan kelas dan persyaratanbangunan rumah sakit.
o telah adanya direktur rumah sakit yang purna waktu, tenagamedis, paramedis dan non medis sesuai dengan kelas danpersyaratan ketenagaan rumah sakit.
o Telah adanya peralatan/perlengkapan medik, penunjang medikdan non medik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,kanrar operasi, laboratorium, farmasi dan perkantoran sesuaidengan kelas dan persyaratan rumah sakit.
- ij in menyelenggarakan rumah sakit diterbitkan oleh DirekturJenderal Pelayanan Medik berdasarkan hasi l benta acarapameriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsisetempat bahwa rumah sakit swasta tersebut telah memenuhipersyaratan operasional.
- pemberian ijin menyelenggarakan rumah sakit dilakukan secarabertahap sesuai dengan pemenuhan kelengkapan :a. ijin berlaku selama 5 (lirna) tahun uniuk yang sudah lengkap
(memenuhi semua persyaratan), dan dapat diperpanjang lagisetiap habis masa berlakunya.
b. rumah sakityang bam memenuhi peryaratan minimal operasionaldiberi ij in uji coba menyelenggarakart selama 2 (dua) tahun.
2. Tata laksana permohonan ijin :
a. Ijin mendirikan rumah sakitl. Permohonan ijin diajukan oleh calon pemiiik rumah sakit dan
ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanPropinsi setempat dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Ke-sehatan Daerah Tingkat I dan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
2. Berkas/data-data yang harus di lampirkan dalam pengajuanpermohonan ijin mendirikan rumah sakit adalah :a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat.b. Studi kelayakan dan master plan yang meliputi :
o analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan;o analisa keuangan;o program fungsi;r kebutuhan ruang;
:o kebutuhan peralatan;o kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya;o rencana kelas rumah sakit.
96
c. Salinan/fotocopy yang sah akte notaris pefidirian yayasan ataubadan hukum pemohon.Salinan/fbtocopy yang sah sertifikat tanah atau surar penunjukanpenggunaan lokasi atas nama pernohon dari instasi yangberwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan diatasnya dari pemiliknya.Ijin lokasi dari Pemda setempat.Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohonbahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturanperundang-undangan yang ber laku daiam bidangpenyelenggaraan rumah sakit.Upaya pemantauan/pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempatberdasarkan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya, harussudah menetapkan permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan palinglambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonandari calon pemilik rumah sakit, yang ditembuskan kepada Direktur JenderalPelayanan Medik.
Rumah sakit harus mulai dibangun, selambat-lambatnl'a I (satu) tahunsetelah ijin mendirikan diterima.
Apabila sebelum habis masa ber!akunya ijin, rumah sakit telah memenuhipersyaratan untuk dapat melaksakan kegiatal)nya, maka pemilik rumah sakitdapat mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan nrmah sakit kepadaDirektur Jenderal Pelayanan Medik disertai hasil berita acara pemeriksaandari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
b. Ijin penyelenggaraan :
l. permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan olehpemil ik, di tujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medikmelalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prophsisetempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah TK. Isetempat.
2. Berkas/data-data vang harus dilampirkan sebagai berikut :a. isian data rumah sakit.b. hasil berita acara pemeriksaan dari KantorWilayah Departemen
Kesehatan Propin.si setempat.c. surat permohonan dari Pemilik.d. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon
bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam bidang penyelengga-
raan rumah sakit.e. xsalinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum
Pemil ik.
Id.
e.f.
('
J.
A
_5.
97
salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau suratpenunjukkanpenggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yansberwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan dfatasnya dari pemi liknya.struktur organisasi rumah sakit.
data ketenagaan direktur rumah sakit:. fotocopy-/salinan yang sah surat penugasan dan SIP;. fotocopy/salinan yang sah lolos butuh/surat penempatan dari
Departemen Kesehatan /SK Pensiun.r surat pengangkatan direktur rumah sakit oleh pemilik rumah
sakit.. kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi direktur rumah
sakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertasbermaterai cukup.
: i. Daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit :e Salinan yang sah surat penugasan (SP) dan (SIP);o ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu;o untuk ciokter tetap (purna waktu) ada SK penempatan dari
Departemen Kesehatan atau surat lolos butuh atau SKPensiirn;
o surat pengangkatan dari direktur rumah sakit bagi dokter yang. bekerja purna waktu;
o surat ikatan kerja antara tenaga medis dengan Cirektur rumahsakit untuk dokter yang bekerja paruh waktu.
j. Data ketenagaan paramedis-salinan yang sah ijazah.k. Data peralatan medis, penunjang meciis dan non medis.l. Denah bangunan, jaringan iistrik, air dan limbah dengan skala
l : 200.m. Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir.n. Daftar tar i f rumah sakit yang berlaku, di tanda tangani oleh
direktur rumah sakit dan badan hukum pemil iknya, sertadiketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Depaftemen KesehatanPropinsi setempat.
c. Pelpanjangan ijin penyelenggaraan:l) Permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan rumah sakit
diajukan oleh pemil ik rumah sakit di tujukan kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik melalui Kepala Kantor Wi layahDepartemen Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan KepalaDinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat
-2) Perrrrohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelum i j inmenyelenggarakan rumah. saki t yang terdahulu habis masaberlakunya; dengan mencantumkan perubahan yang ada dalam kurun5 (lima) tahun terakhir.
3) Berkas/data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut:a) isian data rumah sakit;b) surat permohonan dari pemilik;c) salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum
pemil ik.
f.
g.
h.
98
"td) salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukan
penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yangberwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan diatasnya dari pemiliknya.
e) struktur organisasi rumah sakit.l) data ketenagaan direktur rumah sakit.
* fotocopy/salinan yang sah surat penugasan dan SIP.* fotocopy/salinan yang sah surat lolos butuh/surat penempatan
dari Departemen Kesehatan /SK Pensiun.* surat pengangkatan direktur rumalr sakit oleh pemilik rumah
sakit .' * kesediaan yang belsangkutan untuk menjadi direktur rumah
sakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas
i )
bermaterai cukup.daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit:'i' salinan yang sah surat penugasan (SP) dan SIP.* rjin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu.* untuk dokter tetap ada SK penempatan dari Departemen Ke-
sehatan atau surat lolos butuh atau SK Pensiun.* surat pengangkatan dari direktur rumah sakit, bagi dokter yang
bekerja purna waktu.* surat ikatan kerja antara tenaga medis dengair dire.ktur rumah
sakit untuk dokter yang bekerja paruh waktu.
data ketenagaan paramedis.* salir,an yang sah ijazah.data peralatan medis, penunjang medis dan non medis. Denah
bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala l: 200
hasil pemeriksaan air minum.daftartarif rumair sakit yang berlaku, ditanda tangani oleh direktur
rumah sakit dan badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.Propinsisetempat.sertifikat akreditasi rumah sakit
4). Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kesehatan maka dalam waktu 75 (tujuh puluh
lima) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan ijin secara
lengkap, Direktur Jenderal Pelayanan Medik menyatakan menolak
atau mengabulkan permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan
rumah sakit.
5). Lama berlakunya ijin perpanjangan menyelenggarakan rumah sakit
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya ijin
menyelenggarakan terakh ir.
g)
h)
j)k)
D
99
3. Berakhirnya ijin rumah sakit.a) Ijin mendirikan rumah sakit.
Ijin mendirikan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagiapabi la:l. masa berlakunya ijin telah berakhir.2. ijin dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kese-
hatan Propinsi setempat dengan alasan:a. pembangunan rumah sakit dalam waktu satu tahun belum
dilaksanakan.b. pembangunan rumah sakit t idak ada kemajuamya
walaupun telah berjalan 2 (dua) tahun.Permohon menyatakan tidak meneruskan proses pendirianrumah sakit.Badan Hukum Pemilik bubar atau dibubarkan.
b). Ijin menyelenggarakan rumah sakit.Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir/tidak berlakulagi apabila :l. masa berlakunya ijin telah berakhir.2. permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya.3. Ijin dicabut oleh Direktur Jenderal Pelayarran \4edik dengan
. alasan :* ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang menetapkan melarang rumah saki tmenjalankan kegiatannya.
& rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan
, tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu I (satu)
tahun.* rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang
berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
VIII. Perluasan/Pengembangan Rumah Sakit dan Pembukaan Cabang Rumah Sakit.
1. Perluasan bangunan mmah sakit di dalam lokasi rumah sakit yang telahmempunyai ij in menyelenggarakan dan tidak terkait dengan peningkatankelas rumah sakit, tidak memerlukan ijin mendirikan rumah sakit atau ijinmenyelenggarakan baru, tetapi harus terlebih dahulu ada persetujuan dariKepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat-
2. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakitwalaupun masih dalam kota yang sama harus mengajukan ijin mendirikandan menyelenggarakan yang baru.
3. Penambahan cabang di luar lokasi rumah sakit harus mengajukan ijinmendirikan dan menyelenggarakan seperti rumah sakit yang baru sesuaiketentuan.
J.
4.
r00
4. Pengembangan rumah sakit khusus menjadi rumahr sakit khusus lainya(misalnya Rumah Sakit Bersalin menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin/Rurnah Sakit Ibu dan Anak) atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakitumum harus mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan yang barukepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik yang dilampiri berkas sebagai
' berikut:o Rekomendasi dan berita acara pem.eriksaan dari Kantor Wilayah
' Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
o Fotoccpy surat ijin menyelenggarakan yang masih berlaku.' c Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat umum
pemegang saham yang menunjuk tentang pengembangan pelayanan
rumah sakit yang dituangkan dalam akte notaris.
Ijin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik berlaku un-
tuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin yang ada.
IX. Pengalihan Kepemilikan Rumah SakitlPerubahan Status Pemilik.
Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau perubahan status dari badan sosialt
k" badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang
lain, harus memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :
l . Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukum pemilik
rumah sakit , atau bi la ter jadi pengal ihan pemil ikan harus memenuhi
ketentuan hukum tentang proses pengalihan pemilikan yang terjadi.
Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan status
kepada Di rektur Jenderal Pel ayanan Medi k mel alu i Kepal a Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan setempat.
Berkas/data-data yang perlu dilampirkan adalah :
a. Rekomendasi pengalihan/perubahan status kepemilikan rumah sakit dari
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat
b. Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris pemilik
lama.
c. Salinan yang salr akte notaris pengalihan keperrril ikan dari pemilik lama
ke pemilik baru sesuai ketentuan yang berlaku,
d. Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik/perubahan sta-
tus pemil ik rumah sakit mengenai perubahan sarana, prasarana,
peralatan dan kegiatan pelayanan rumah sakit.
e. Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum/rapat umum pemegang
saham yang menunjuk tentang perubahan status kepemilikan.
2.
3.
r0l
4. Dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah berkas diterima,Direktur Jenderal Pelayanan Medik sudah harus menerapkan persetujuan
. atau penolakan perubahan kepemilikan tersebut.
5. Dengan peralihan kepemilikan maka ijin menyelenggarakan rurnah sakitberpindah ke pemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijintersebut.
X. Ketentuan lain.
1. Fungsi sosial. \
a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesial ist ikdiselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan mcmperhatikanprinsip kelayakan.Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik harusmemberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tan-pa memungut uang muka terlebih dahulu.
Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang perumahsakitan
pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku/Per-aturan Menteri Kesehatan Nomor 678193 tentang Pelaksanaan FunesiSosial Rumah Sakit Swasta.
2. Pencatatan dan Pelaporan.
a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajibmelaksanakan pencatatan dan pelaporan serta rekam medik sesuaiketentuan yang berlaku.
b) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Kewajiban Membantu Program Pemerintah.
Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib
membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesohatan kepada
masyarakat, program kependudukan dan kelu arga berencana.
Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib
bekerjasama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang
medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan
pendayagunaan peralatan canggih.
b)
c)
a)
b)
i
. iII- t
. lI
II
I
102
xI.
L
Pembinaan dan Pengawasan.
Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan nredik spesialistik menjaditanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik, dirakukan secaraberjenjang sesuai tingkat tanggung jawab wilayahnya.
setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Kantor wilayah DeparternenKesehatan Propinsi setempat mclaporkan kepada Direktur JenderatPelayanan Medik mengenaijumlah upaya pelayanan kesehatan swasra danrencana kebutuhan upaya pelayanan kesehatan swasta dan tempat tidurdiwilayahnya.
Penutup.
Petunjuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan swasta ini tidak berlaku un-tuk upaya pelayanan kesehatan swasta yang diselenggarakan dalam rangkapenanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
Hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini. akandiatur atau akan ditetapkan lebih lanjut oleh DirekturJenderal Pelayanan Medik.
DITETAPKAN : DIJAKARTAPADA TANGGAL : 17 APRIL 1998
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDiK
Dr. H. Soejoga, MPH.
2.
i' i ;: i t1
' l
t.
t "' ! i
2.
rtd.
l , i
, i ii i i
, i i l ,r l ' l: t ,it i . ,
t l. i ir l' i .i l
: I
l l l r' t t l
lillr i i i ii i l l1' i i t l l
r03
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMO R : S60biMENKES/S K/X lll 1987
TENTANGKLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA
MENTERI
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
:4.
b,
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk meningkatkan pelayanan rujukan medik.perlu ditetapkan klasifikasi Rurnah Sakit Umum Swasra;
Klasifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a) tersebut di-atas sebagai pembagian kelas atas dasar derajatkemampuan pelayanan bagi Runrah Sakit Umurn, swasta;
Sehubungan dengan hal tersebut, lxrlu nierrgatur klasifikasiRurnah Sakit Urnum, Swasta yang di tetapkan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiit
Undang-Undang Nomor 9 Tahun I960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lerlbaran Negara Tahun 1960 Nomorl3 | ; Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 2068);
Peraturan Menter i Nomor 7 Tahun 1987 tentar igPenyeralran Sebagian Urusan Pemerintah Dalam BidangKe.sehatan Kepada Daerah;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor44Tahun1974 tentang Pckok-pokok Oryanisasi Departernen;
Keputusan Presiden Republik Irrdonesil Nornor l-5 Tahun1984 tentang Susunan Organisasi Departemen:
Keputusan Menteri Kesehiltan Republi k h rdonesia Nomor558/Menkes/SK/XII / 1984 tentang Organisasi darr ?rtaKerja Departemen Kesehatan Republik lr:donesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor920/Ivlenkes/Per/XII 1986 tentang tlpaya Pelayanan Ke-sehrtan Swasta di Bidans ]!Iedik.
c.
: l .
2.
4.
5.
6.
l . Hasi l dan rekomendasi Rapat Konsultasi Rumah SakitKhusus. Swasta. dan Rurrrah Sakit BUMN Seluruh Indo-nesia IV tanggal 4 s/d 8 Nopember !984 di Sernarang.
2. Hasil dan rekonrendasi Rapat Kbnsultasi RLrnrah SakitKl tusus. swasta. dun Rumlh Sakit BUN4N Seluruh Indo-nesia V tanggal l2 s/d l (r Januari 1 986 di Bandung.
i. Hasil clan Rekomendasi Rapat Konsultasi Rumalr sakitSwasta dan Rurr'i lh Sakit BUMN seluruh lrrdonesia Vitarr.ggal 30 Nopernher s/d 3 Dcsernber i986 di Puncakp: lss.
MEIVTUTUSKAN
KEPT}TUSAN MENTERI KESEHATAN REPUI}I,IKINDONESIA TENTANG KI,ASIFIKASI RT}I \ IAHSAKIT UMUM S\1ASTA.
l\'Icnetapkan
t0.1
BABI ,KETBNTUAN UMUM
Pasal I
Yang dimaksud dalanr keputusan ini dengan:a. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan
pembedaan bertingkat dan kemampuan pelayanannya;
b. Rumah Sakit Umum Swasta adalah rumah s.1kit umum yang diselenggarakan '
oleh pihak swasta;
c. Pelayanan Penunjang Umum adalah seluruh kegiatan administrasi dan
kegiatan non-medik yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran
pelayanan rnedik;
d. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
pelayanan medik.BAB II
KLASIFIKASIPasal 2
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta ditetapkan dengan pembagiarr kelas:
a. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yang memberikan pelayanan medik
bersifat untum;
b. Rurnah Sakit Umum Swasta Madya, yang memberikan pelayanan medik
bersifat umum dan spesialistik dalam 4 (empat) cabang:
c. Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yang memberikan pelayanan medik
bersifat umum, spesialistik dan subspesialisti k.
Pasal 3
(l) Penentuan kelas suatu Rumah Sakit Umum Swasta sebagaimana dimaksud
dalanr pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
(?\ Direktur Jenderal Pelayanan Medik dalam menetapkan kelas sebagaimana
dimaksud ayat (l ) harus memperhatikan:a. Manajemen Rumah Sakit;b. Pelayanan Medik Pasien;c. Penunjang:
- pelayanan penunjang medik- pelayanarr penurtjang umrrm
d. Pendidikan dan Latihan'
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Semua Rumah sakit umum Swasta yang telah ada harus menyesuaikan kelasnya
berdasarkan Keputusan ini dalarn waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun se-
suai dengan kelas rumah sakitnYa.
105
Pasal5
Hal-hal yang bersifat teknis dan perunjuk pelaksanaan dalam Keputusan Menteriini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
. Pasal 6
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
, Ditetapkan ii : JAKARTAPada tanggal : 11 Desember 1987
MENTERI KESEI{ATAN REPUBLIK INDONESIA
t td,
DT. SUWARDJONO SURJANINGRAT.
b
r!1
106
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PBLAYANAN MEDIKNO1VIOR.O3O8/YANMED/RSKS/PA I SKTIV 192
Tentang
PEDOMAN TEKNIS UPAYA KESEHATAN SWASTA DI BIDANGRUMAH SAKIT
DALAM RANGKAPENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL
ASING(RS PMDN/PMA)
DIREKTUR JENDBRAL PELAYANAN I\{EDIK,
Menimbang
Mengingat
b.
: l .
2.
a
c.
d.
bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan melalui rumahsakit memerlukan modal dan biaya operasional yangcukup besar, sedangkan dana yang disediakan pemerintahsangat terbatas. Oleh karena itu, peran serta masyarakattermasuk swasta perlu ditingkatkan dan dikembangkan
bahwa peran serta masyarakat termasuk swasta dapatberupa penanaman modal di bidang perumahsakitan baikyang bersumber dari dalam negeri maupun asing sebagaiPMDNiPMA.
bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Keseha-tan Ri Nomor 246lMenkes/SKlXl l977 tentangPelimpahan we\rvenang Pemberian Izin Usaha di BidangKesehatan, Dalam Rangka Penanaman modal kepadaKetua BKPM, khususnya di Bidang Rumah Sakit, perluditindak lanjuti dengan pedoman teknis pelaksanaannya.
sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkanPedoman Teknis Upaya Kesehatan di Bidang Rumah SakitDalam Rangka PMDN/PMA.
Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
Undang-undang Nomor I tahun 1967 jo Undang-undangNomor ll tahun 1970 tentang Penanaman ModalAsing
Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-undangNomor l2 tahun | 970 tentang Penanaman Modal DalamNegeri
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentangPenyerahan Sebagian Urusan pemerintahan DalamBidang Kesehatan kepada Daerah.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun.| 97 4 tentang pok ok- pokok O rganisasi Departemen.
4.
5.
107
Pertama
Kedua
Ketiga
Keputusan Presiden Republik Indone$ia Nomor 35 tahun
1985 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan
Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, jo
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987, tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Thhun 1985.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92OlNtlenkes/ Perl
XIV1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di
bidang Medik jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84/
Menkes/Per/IVl990 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehaian Nomor 920 tahun 1986 tentang Upaya
Pelawanan Kesehatan Swasta di bidang medik'
MEMUTUSKAN
Pedoman Teknis Upaya Kesehatan Di Bidang Rumah Sak:t
dalam rangka PMDN/PMA.
Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam amar
penama terlampir dalam keputusan ini.
Pedoman Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari
terny ata terdapat kekeliruan.
Ditetapkandi :Jakarta
Fada tanggal : 9 APril 1992.
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
trd.
Dr. Broto Wasisto, MPHNIP.140422724
r08
-,L
Lampiran : Keputusan Diiektur Jenderal iPelayanan Medik
Nomor : 0308/Yanmed/RSKS/PA/SIgW/92Tanggal : 9Apri l 1992
PEDOMAN TEKNIS
PBNYE,LENGGARAAN RUMAH SAKIT
DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN
PENANAMAN MODAL ASING
r09
BAB IPENDAHULUAN
A. I,ATAR BELAKANG
Pada hakekatnya, pemerintah dan masyarakat termasuk swasta bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatPenyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secaraserasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokterandan perubahan pola penyakit Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di rumahsakit memerlukan investasi dan modal operasional yang cukup besar. Sedangkandana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, sehingga peran masyarakattermasuk swasta perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan.
Salah satu al ternat i f adalah membuka penanaman modal di bidangperumahasakitan, baik modal yang bersunber dari luar negeri maupun dari dalamnegeri. Dorongan untuk mengembangkan rumah sakit swasta melalui penanananmodal harus diarahkan dengan cermat, karena kebijaksanaan ini bukan tanpa resikodan dapat menjauhkan diri dari keinginan untuk pemerataan pelayanan kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, per lu disusun pedoman teknispenyelenggaraan rumah sakit dalam rangka penanaman nodai dalam negeri danpenanaman modal asing. Dengan adanya pedoman teknis tersebut diharapkan dapat :lebih merangsang minat penanam modal dalam menanamkan modalnya di bidangperumahsakitan. Sedangkan untuk pengambil keputusan di bidang kesehatan,pedoman teknis ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pengambilan keputusancian dasar pembinaan.
B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT DALAMRANGKA PENANAMAN MODAL DALAH NEGERI DANPBNANAMAN MODALASING.
. l. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesdhatan.
2. Undang-undang Nomor I Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor I I tahun1970 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-undang Nomor l2 tahun1970 tentang Penananan Modal Daiam Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan SebagianUrusan pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada'Daerah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentangPokok-pokok Organisasi Departemen.
i l0
til
$$
I
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1985 tentang Ke-dudukan. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi
Penananan Modal, jo Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985.
Perafuran Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentangUpaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik Jo Peraturan Menteri
Ke sehatan Nomor 84ltv1en kes/P er /II/ | 990 ten tan g Perubah an atas Peratur-an Menteri Kesehatan Nomor 920 tahun 1986 tentang Upaya PelayananKesehatan Swasta di bidang medik.
C. PENGERTIAN UI\TUM
l. Runrah sakit adalah :
Sarana Upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kese-hatan serta, dapat dirnanfaatkan untuk pendidikan kesehatan dan penelitian.
Rumah sakit milik penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing(RS PMDN/PMA) adalah :
Rumah sakit yang kepernilikannya berbentuk badan hukum (PT) yangmendapatkan f'asilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modalasing.
Modal dalam negeri adalah
Bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-ha.k danbenda-benda, baik yang dimilik oleh negara maupun swasta nasional atauswasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan gunamenjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur olehketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-Undang No I tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing (Llndang-undang Ncmor 6 tahun 1968).
4. Modal Asing adalah :
a. alat pembayaran luarnegeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaandevisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untukpembiayaan perusahaan di Indonesia;
b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milikorang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalamwilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaandevisa Indonesia.
6.
7.
2.
J.
Iu
c. bagian dari hasil perusahaan asing yang berdasarkpn undang-undangdiperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayaiperusahaan di Indonesia.(Undang-Undang No. I tahun 1967).
5. Pemilik RS PMDNIPMA adalah :
Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang perumahsekitan dan tunduk pada UU No.6 Tahun 1968 (PMDN)dan UU No. l Tahun 1967 (PMA).
BAB IIBENTUK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN
MODAL ASINGDI BIDANG PERUMAHSAKITAN.
t . Penanaman modal dalam negeri danperumahsakitan dilakukan oleh suatuberdasarkan hukum yang berlaku diperumahsakitan.
penanaman modal asing di bidangbadan hukum. (PT) yang didir ikanIndonesia dan berusaha di bidans
1.
2.
2. Rumah sakit milik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asingmempakan pendirian rumah sakit swasta baru.
3. Rumah sakit milik penanam modal dalam negeridan penanaman modaltidak diperbolehkan rnerupakan cabang dari rumah sakit di luar negeri.
4. Penanaman modal dibidang rumah sakit tidak boleh merupakan penanamanmodal dari sebagian unitnya. (misalnya: unit penunjang medik saja).
BAB III :
WILAYAH/DAERAH YANG TBRBUKA T]NTUK PBNDIRIANRS PMDN/ PMA
Pendirian upaya pelayanan RS PMA terbuka untuk wilayah DKI Jakarta danwilayah lain yang ditetapkan oleh lvlenteri Kesehatan.
Perubahan ketentuan pada butir I di atas, ditetapkan oleh Direktur JenderalPelayanan Medik atas dasar rencana tahunan kebutuhan rumah sakit yangdisusun oleh Kanwil Depkes setempat.
BAB IVSYARAT PERMOHONAN
l. Dilengkapi Daftar Isian Analisa Pendirian RS PMDN/PMA atau masterplanrumah sakit.
2. DirekturJenderalPelayanan Medik menerbitkan persetujuan prinsip mendirikanrumah sakit berdasarkan'peni laian teknis Dattar Is ian Pendidikan atauMasterplan, pada butir I di atas.
f i2
BABV i . .
PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKITDALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
RS PMDN/PMA harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi ru-mah sakit. pada Permenkes RI Nomor 159.b Thhun 1980, yaitu :
L Menyediakan dan menyelenggarakan :- pelayanan medik,- pelayanan penunjang medik,- pelayanairperawatan,- pelayanan rehabilitasi,- pencegahan dan peningkatan kesehatan.
2. Sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan tenaga paramedis.
3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kese-hatan.
Persvaratan vans dioerlukan
A. Persyaratan mendirikan RS PMDN/PMA :
1). Lokasi rumah sakit tidak dibenarkan di dalam tempat-tempat umum, seperti:pusat berbelanjaan, tempat hiburan, restauran, hotel, dll.
2). Sarana dan Prasarana :
a). Luas bangunan mininal 42 m2 untuk satu tempat tidur.
b). Luas tanah :
- bangunan tidak bertingkat luas tanah minimal satu setengah kaliluas bangunan lantai dasar.
- bangunan bertingkat luas tanah minimal dua kali luas tanah untukbangunan lantai dasar..
c). Lapangan parkir, taman, dan tanah kosong seluas 5O7o dari luas lantaibangunan tidak bertingkat atau sama dengan luas lantai dasar untukrumah sakit, bertingkat dua. Untuk tenrpat parkir mobil tiap 5 tenrpattidur minimal I tempat parkir
d). Mempunyai bangunan/ruangan yang terdiri dari :- Ruangan rawat nginap minimal 100 tempat t idur.
Ruangan rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi .- Ruangan instalasi penunjang medik mininal mempunyai
laboratorium, radiologi, farmasi. CSSD.- Ruangan penunjang sarana rumah sakit yaitu gudang. bengkel, kamar
jenazah.- Ruangan administrasi, ruang tenaga medis dan pararnedis.
i l3
e). Seluruh ruangan memenuhi persyaratan minimal ufr-tuk ventilasi,penerangan, ketenagan dan sistem pemadam kebakaran yang memadai.
Mempunyai pintu darurat.
Tersedianya fasilitas listrik dan penyediaan air minun setiap hari selama24 jam, pengelolaan air limbah dan pembuangan sampah.
3). Nama RS PMDNIPMA :a). Tidak boleh memakai nama orang'yang masih hidup'
rb). Tidak boleh menyebutkan jenis badan hukun (misalnva : RS PT. Kerta' Usada).
l1r'fuocara permohonan Izin Mendirikan RS PMA/PMDN berpedoman ke-',. padaPermenkes RI No. 920Avlenkes/Per/XIU1986 tentang Upaya pelayanan
r, Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
Persyaratan Penyelenggaraan RS PMDNiPMA.
l). Organisasi :
RS PMDN/PMA mempunyai pengaturan kedudukan, fungsi, tugas,tanggung jawab, susunan organisasi, tata kerja dan tata pelaksana rumahsakit yang dapat berpedoman pada perahrran perundang-undangan yangberlaku.
2). Keterragaan :
a). Direktur RS PMDN/PMA adalah seorang dokter (umum atau spesialis)yang bekerja purna waktu dan berkewarganegaraan Indonesia.
b). Direktur RS PMDN/PMA diangkat dan diberhentikan oleh pemilik ru-mah sakit. Rencana pegangkatan dan pemberhentian diberitahukankepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
c). Jumlah tenaga medis, paramedis, dan non medis di RS PMDN/PMAberdasarkan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundanganyang berlaku (pada saat ini Permenkes RI No. 262lMenkestPer/Yll|1979).
d). Semua tenaga para medis dan non medis RS PMDA/PMA bekcrje purnawaktu, dengan surat pengangkatan dari Direktur Rumah Sakit .Sedangkan untuk tenaga medis minimal 4 (empat) spesialis dasar(bedah, anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan) bekerja purnawaktu. +
e). Semua tenaga medis rumah sakit mempunyai Surat lzin Praktek (SIP)yang masih berlaku.
f). Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing harus
t l4
o.
8),
a'
Itt
:iIri' i .lt
F
t!, : .
IFE.D!I
berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan TransmigrasiNo. Kep-249lMen/82 tentang Pelaksanaan Pembatasan PenggunaanTenaga Kerja Asing Pendatang
Pada Sektor Kesehatan SubSektorPelayanan Kesehatan dan PermenkesRI No. 44 I /Menkes/Perllll 1979.
3). Peralatan/Perlengkapan :
. a). Peralatan/perlengkapan medik dan penunjang medik disesuaikan denganpel ayanan yan g d i sel en ggarakan d an berpedoman pada standar peralatan
b). Obat-obatan berpedoman pada fornrularium rumah sakit pemerintah
Kelas A, B. C, dan D.
c). Pengadaan peralatan canggih didasarkan pada analisa kebutuhan dan
terlebih dahulu mendapat pertetujuan Direktur Jenderal Pelayanan
Medik. (Misal: MRI).
d). Peralatan/perlengkapan non-medis:- Perlengkapan kebutuhan rawat nginap dan rawat jalan.
- Perlengkapan kebutuhan perkantoran.Perlengkapan perbengkelan sederhana dengan pemadam kebakaran.
4). Tarif :
Penetapan tarif ditentukan oleh Pemitik Runah Sakit, sedangkan penetapan- besar tarif untuk Kelas III berpedoman pada pagu tarif dari Departemen
Kesehatan.
5). Rekam Medik. pencatatan dan pelaporan :
RS PMDN/PMA berkewajiban melaksanakan kegiatan rekam medik sertapencatatan dan pelaporan sesuai der:gan peraturan yang drkeluarkan
Departemen Kesehatan.
6). Fungsi sosial rumair sakit :
RS PMDN/PMA diwajibkan melaksanakan fungsi sosial rumah sakit, anta-
ra lain :- menyediakan 25To dari kapasitas tempat tidur untuk pasien kurang/
tidzrk rnampu,- menyelenggarakan pelayanan gawat darurat bagi pasien kurangitidak
mampu,ikut membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan
masyarakat (rnisalnya : Program KB, Imunisasi, gizi, dll).
7). Kelengkapan persyaratan penyelenggaraan rumah sakit tersebut dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir terlampir.
8). a. Direktur Jenderal : Pelayanan medik menilai kebenaran tehnis dari Berita
l15
A"uru Peffiz seuetum Iziir Penyetenggaraanrumah sakit diterbitkan.
b. Sebelum izin penyelenggaraan rumah sakit diterbitkan, nrmah sakit tidakdiperbolehkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
c. Masa berlakunya izin penyelenggaraan rumah sakit 5 (lima) tahun dan 3(t iga) bulan sebelum habis masa ber lakunya agar mengajukanpermohonan perpanjangan.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan RS PMDN/PMA dilaksanakan oleh Direkturlenderal Pelavanan Medik.
BAB VIIPENUTUP
Pedonran teknis ini dapat diubah/ditambah bila diperlukan dan apabilanasih terdapat kekurang jelasan dalam penetapan Keputusan ini, dapat memintarenjelasan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
i l6
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANO MOR : 595A4ENKES/SK/VIV1993
TENTANGSTANDAR PE,LAYANAN MEDIS
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa dalam rangka rpewujudkan derajat kesehatanmasyarakat yang optimal perlu dilakukan berbagai upayauntuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
bahwa uniuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatanyang diber ikan sarana pelayanan kesehatan per ludilakukan peningkatan mutu pelayanan medis secara temsmenenrs;
bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayananmedis diperlukan adanya standar pelayanan medis yangberlaku bagi setiapjenis sarana pelayanan kesehatarr;
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di-atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatantentang Standar Pelayanarr Medis.
Mengingat
a.
b.
c.
d.
Undang-Undang Nomor 23 tahun( Lembaran Negara Tahun 1992Lembaran Negara Nomor 3495).
MBMUTUSKAN:
1992 tentang KesehatanNomor 100. Tambahan
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Kepurusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentangStandar Pelayanan Medis.
Set iap sarana pelayanan kesehatan yang memberikanpelayanan medis wajib memberikan pelayanan medis sesuaidengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku.
Pemberian pelayanan nredis pada setiap saralra pelayanankesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan scsuai denganbidang tugasnya.
Standar pelayanan medis yang berlaku bagi setiap sarana-pelayanan kesehatan harus rnengikuti ketentuan sebagaima-na ter lampir dalam lampiran keputusan in i , yangpemutahirannya akan dilaksanakan secara berkala.
l l7
Keempat
Er*i*{e*;#i
Kelima
Keenam
Sarana pelayanan kesehatan harus memantau agar standarpelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam diktum ketigadipenuhi.
Sarana pelayanan kesehatan yang telah ada harusmenyesuaikan standar pelayanan medis sebagaimanadimaksud dalam keputusan ini selambat-lambatnya I (satu)tahun setelah berlakunya keputusan ini.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya mernerintahkan penempatan KeputusanMenteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal: l7 Juli 1993
MENTERI KESEHATAN RI.
ttd.
Prof. Dr. SUJUDI
n8
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 478/MENKES/Peratur anlXll990
TENTANG
TIPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DARAH
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang
b.
Mengingat : l .
bahwa upaya kesehatan di bidang tranfusi -darah sebagai
bagian dzri upaya kesehatan pelaksanaannyaperlu di daya
gunakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sesuai
dengan tujuan sistem Kesehatan Nasional;
bahwa Palang Merah Indonesia sebagai pihak yang
dipercaya oleh pemer- intah uniuk menyelenggarakan
upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana diatur da-
lam Peraturan Pemerintah Nomor : l8 tahun 1980, perlu
dibantu supaya dapat menjalankan tugas dan tungsinya
dengan baik.
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas.
maka upaya kesehatan di Bidang Tranfusi Darah perlu
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
Undang-undang nomor 9 tahun | 960 tentang Pokok-
pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor
l3l tambahan I embaran Negara Nomor 2058);
Undang-undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Ke-
sehatan (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2567)
Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 1980 tentang
Tranfusi Darah (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 27
Thmbahan Lembalan Negara Nomor 3165).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2.
3.
4.
i l9
a.
O23lBir-hubl1972 tentang Kegiatan klang lvlerah Indo-nesia di bidang Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor55 8llvlen. Kes/S IV I 984 tentang Organisasi Tata Kerj aDeparternen Kesehatan.
MAMUTUSKAN
Menetapkan PERATTIRAN MENTERI KESEHAATAN REPUBLIK IN-DONESIATENIANG TiPAYA KESEHATAN DI BIDANGTRANFUSI DARAH.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :
Upaya Kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segalatindakan yang dilakukan denan tujuan untuk memungkinkan penggunaandarah bagi keperluan pengobatan dan pernulihan kesehatan yang mencakupkegiatan-kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan,pengamanan, pengolahan, penyimpanan darah kepada pasien rneialui saranapelayanan kesehatan.
Darah adalah darah manusia atau bagian-bagian yang diambil dan diolahsecara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
Tranfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderitayang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kese-hatan, secara langsung ataupun tidak |angsung.
Penyumbang darah adalah orang yang secara suka rela memberi darah untukmaksud dan tujuan tranfusi darah.
Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut PMIadalah unit penyeleng[ara Tranfusi Darah pada Palang Merah Indonesia.
Instansi lain adalah adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah
atau yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan upaya kese-
hatan tranfusi darah.
c.
d.
e.
f.
;l, l--t,..l
t20
Ka' Kanwil adarah Kepara Kantor wirayah Departemen Kesehatan propinsi.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pelayanan Medik.Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
tsAI} IIPENYELENGGARAAN
pasal 2
Penye leg-eama n Lrpaya kese hatan tra n fus i damh terutama d i laksan akan olehUTD PMI.
upaya kesehatan tranfusi darah dapat disere'ggarakan oreh Instansi rainyang ditunjuk oleh Ka. Kanwir apabira pada suaru daerah berurr ada UTDPMI yang mampu ntenyelenggarakan upaya Kesehatirn Tr.antusi Darah.
Instansi lain seb:rgaimana dirnak.sud ayar (2) harus 'renghentikan kegiatan
upaya kesehatan trarrf'usi darah apa6ira Rrrang Merah Indonesia serempattelah merniliki UTD pMI.
(4). Pemyaratan tekni.s bagi Instansi rain untuk dapat 'rerakukan
upaya keseha_tan tranfusi darah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
pasal 3
UTD PMI dan Instansi lain sebagaimana dirnaksud pasal (2) rnernpunyai kegiatanyang mel iput i :a. Kegiatan non rnecJik, yaitu pengerahan penyumbang darah.b. Kegiatan medik yaitu:
l . pengarnbi lan
. 2. pengamanan
3. pengolrhan , ,. 4- penyirnpanan dan
-5. penyanrpaian/pendistribusian damh_
g.
h.
i .
( l ) .
(2).
(3).
Ii
t. :- !
iI
I
t
( l )
Q)
Dalam rnelaksanakan ;rengerahan, penyumbang darah
sur etis dart nonnit yang berlaku dalam rtrasyarakat.
Pasal 5
( | ) Dalam pengarnbilan darah harus mernperhatikarr keselanratatr penyumbang
darah. terutama yang menyangkut jumlah darah yang diambil, jangka rvaktu
pengambilan.
(2) Pengambil:tn darah harus dari penyuntbang darah sukarela.
(3) Darah tidak boleh diperjual-belikan den,qan dulih apapun juga.
Pasal 6
Pengamanan darah harus dilaksattrkan untuk rnenjuga keselamatan pasien
nrencegah penularan penyakit akibat trantusi darah.
Kegiatan penganlanan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) juga nrenyangkut
pemeriksaan laboratorium, pemberian label, penentuan golongan darah ditn
pengamanart keiahasiaan hasil pettreriksaan daralr.
Pasal 7
( t ) Pengolahan darah hanrs di takukan sesutri dengan standard yang berlaku.
(2) Pengolahan darah sebagaimana dinraksud ayat ( I ) terutanra dilakukan untuk
rnenyiapkarr darah yang aman dan siap pakai untuk tranfusi atau pengolahan
lain menjadi komponen-komponen darah. sesuai dengan kebutuhan tranfusi.
(3) Dalarn halterdapa( hasil pengolahan darah yang tidak rnemenhi syarat sesuai
dengan standar seba-eaimana dinraksud ayat (l) dan (2) harus dilaktrkan
pe n gamaniur de n gitn me nrperhati kan ke-sehatan li n gku n gan.
Pasal 8
Penyimpunan darah harus mernenuhi persyaratan teknis penyimpanan. baik suhtt.
tempat. larna penyin'lpiutan maupun persyilratan lain untuk terpeliharanya mutu
dirrah.
.,':1
: t f r '' :.t{
,qil.
f,. :E.E:&t#€i*i.$;*.., i
: i {
rnemperhatikan un-
j Pasal 9
UTD PMI menyampaikan darah yang telah siap pakai kepada saranapelayanan kesehatan yang memerlukan, untuk kepentingan pengobatan danpemulihan kesehatan pasien.
(2) Penyampaian darah sebagaimana dimaksud ayat (l) harus memperhatikan
prioritas dan pemerataan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 10
Tata caradan persyaratan teknis, kegiatan pengambilan, pengamanan, pengolahanpenyimpanan serta penyampaian darah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5, dan9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 11
(1) Penyelenggaraan.upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksudpasal 3 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan tugaspekerjaan upaya kesehatan tranfusi darah.
t (Z) Penyelenggaraan up-aya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksud
ayat (1) hams dibawah pengawasan seorang dckter.
, (3) Jenis tenaga kesehatan sibagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan olehDirektur Jenderal.
BAB IIIPERIZINAN
Pasal 12
(l) Pemberian UTD PMI, harus. berpedoman pacia kebutuhan darah dankemampuan tersedianya penyumbang darah diwilayah serta hanrs suclahmemiliki bangunan,peralaian dan tenaga pengelola yang memenuhi syaratleknis tertentu.
',2) Untuk pendirian UTD PMI, sebagaimana dimaksud ayat (l) harus dapatizin dari Kanwil setempai.
Kanwil dalam memberikan izin, berpedoman pada peraturan teknis yang
telah ditetaokan oleh Direktur Jenderal.
rlil
(1)
. :3)
123
Pasal 13
Pengiriman atau penerimaan darah dari dan ke Indonesia hanya dapatdilakukan untuk keperluan penelitian ilmiah dan pengembangan atau da-lam rangka kerja sama antara Perhimpunan Palang Merah Indonesia denganPerhimpunan Palang Merah lain atau Badan-Badan lain yang tidak bersifatkomersial.
Izin sebagaimana dimaksud ayat ( l) diberikan oleh Direktur Jenderal, ataupermintaan tertulis disertai penJelasan yang menyangkuta. Jenis dan jumlah darahb. Tirjuan pengiriman atau penerimaan.c. Negara tujuan atau negara asal.
Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan olehDirektur Jenderal.
Pasal 14
UTD PMI dan Instansi lain hanya dapat menerinra dari luar negeri, produk-produk plasma darah yang belum dapat diproduksi di Indonesia, yangdipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien.izin dan persyaratan teknis penerimaan produk-prodak plasma sebagaimadimaksud ayat( I ) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat danMakanan.
BAB IVSUBSIDI DAN KETENAGAAN
Pasal 15
(l) Kepada Um PMI akan diberikan subsidi berupa bahan, peralatan, danaatau fasilitas lainnya yang dibebankan melalui angaran Departemen Kese-hatan.
(2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat ( l ) disesuaikan dengananggarall yang tersed ia.
(3) Permohonan subsidi sebagaimana dirnaksud ayat ( l) diajukan oleh penguruspusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari usulan UTD PMI dan UTDPMI Cabang, kepada Menteri.
(4) Tatacara pemohonan dair pemberian subsidi ditetapkan oleh Direktur:;, Jenderal
(1)
(2)
(3)
( l )
{2)
124
Pasal 16 I
( I ) Kepada UTD PMI akan diberikan bantuan tenaga kesehatan medik dan paramedik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan memperhatikankepentingan pengadaan tenaga kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatanlainnva.
(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (l) berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipi l yang dipekerjakan atau diperbantukan danberkedudukan sebagai tenaga fungsional.
Permintaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) diajukan olehPengurusus Pusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari permohonan
UTD PMI daerah dan UTD PMI Cabang kepada Menteri.
(4) Menteri dapat mempekerjakan atau memperbantukan tenag kesehatan se-bagaimana dirnaksud ayat (l ) kepada UTD PMI melalui Ka. Kanwil sesuaidengan usulan Ketua Palang Merah Indonesia setempat.
iiiii
(3)
: : i i i: : i l i l,:!;ii
i . , i :
,li::il
I: t "
(6)
Pengembal ian Tenaga Kesehatan dari UTD PMI kepada Menter idisampaikan melalui Ka. Kanwil atas usul Ketua Palang Merah Indenesiasetempat.
Masa Kerja selama melaksanakan tugas di UTD PMI dihitung penuh masaKerja aktif pegawai.
Pasal 17
Pendidikan dan Latihan untuk tenaga pelaksana tranfusi darah selain tenaga yang
ditentukan, dapat diselenggarakan oleh Palang Merah tndonesia mendapatpersetujuan Depaftemen Kesehatan.
BAB VBIAYA PENGGANTIAN PENGGUNAAN DARAH
Pasal 18
Biaya penggantian penggunaan darah dapat diperoleh dari pasien dengan
tidak mencari keuntunean.
Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (l), diperhitungkan sesuai
dengan biaya yang diperlukan untrrk komponen kegiatan yang meliputi
pendi stribu si anlpeny ampai an darah, pembi naan donor, admi n i stras i cetak
(1)
(2)
t25
(3)
dan pemakaian bahan/alat habis pakai.
Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan
pola perhitungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (l ) ditetapkan Ka.Kanwil setempat atas usul dari UTD PMI yang berpedoman pada pola
perhitungan seperti ayat (3) serta dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat setempat.
BAB VIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 19
UTD PMI dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan upaya kese-
hatan tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
BAB VIITANDA PENGHARGAAN
Pasal 20
Kepada penyumbang darah dapat diberikan tanda penghargaan dari pengurus
pusat Palang Merah Indonesia berupa:
a. Piagam penghargaan
b. Peniti
c. Medal i
Pengurus pusat Palang Merah Indonesia dapat melimpahkan wewenang
pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) pada Pengurus
Daerah Palang Merah Indonesia.
BAB VIIIPENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 21
UTD PMI dan instansi lain harus melainkan pencatatan dan pelaporan yang
(4)
(1)
(2)
( r )
t26
(z)
(3)
mencaku p penye len gg araan upay a keseh atan tran fu s i darah.
Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (l) juga meliputikegiatan pengiriman, penerimaan dan pendistribusian darah, maupunproduk-produk plasma darah dari dan ke Indonesia.Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (l ) dan (9) dikirimkan secara berkalaada Menteri.
Thta cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (l ) ditetapoleh Direktur Jenderal.
BAB IXBIMIBINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal22
Bimbingan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan tranfusi darahdilakukan oleh Direktur -Ienderal.
Bimbingan cian pengawasan di l ingkungan palang Merah Indonesiadiselenggarakan sesuaidengan tata laksarra yang berraku pada palang Merahlndonesia.
BAB XDEWAN TRANFUSI DARAH
Pasal 23
Menteri dapat membentuk Dewan Tranfusi Darah yang keanggotaannya terdiriwakil-wakil Departemen Kesehatan, Pengurus pusat palang Merah indonesia,Organisasi profesi dan Departemen lain yang terkait, untuk membantu Menteridalam merumuskan kebijaksanaan, membina dan mengembangkan segala sesuarudan berhubungan dengan upaya kesehatan tranfusi darah.
tsAB XISANKSI
sal 24
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri atau Pejabat yang ditunjLrk dapat mengenakansanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan ini.
(4)
( l )
(2)
! ;
127
BAB XIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
IITD PMI yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah harusmenyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ini selambat-lambatnya I (satu)tahun sejak berlakunya peraturan ini.
BAB XIIIKBTBNTUAN PBNUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Menten ini, maka Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 024lBirhubl1912 tentang, Usaha Palang Merah Indo-nesia di Bidang Tranfusi Darah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal27
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penbmpatannya dalam Berita Negara Kepublik Indonesia.
DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : 5 OKTOBER 1990
' MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
rrd
DT. ADHYATMA, MPH
t28
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLft INDONESIANOMOR : 749aIMENKES/PER/X IU 1989
TBNTANG
REKAM MBDIS/MEDICAL RECORDS
MENTERI KBSEHATAN REPUETIK INDONESIA,
Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yangopt imal bagi seluruh masyarakat per lu adanyapeningkatan mutu pelayanan kesehatan;
b. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harusdisertai adanya sarana penunjang yang memadai antaralaln melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiapsarana pelayan kesehatan;
:. bahwa untuk mencapai tu juan huruf a dan b tersebut di
. atas dipandang perlu menetapkan peraturan Menteri Ke_sehatan tentang Rekam Medis.
Mengingat : l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 NomorI3l, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1963 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
Undang-Undang Nonror 7 Tahun l97l tentang Ketenruan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahunl97l Nomor 32,Tambahan Lembai-an Negara Nomor2964);
Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1966 tentang Wa-jib Simpan Rahasia Kedokreran (Lembaran Negara Tahun1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor2803):
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987Penyerahan Sebagian Urusan PemerintahanBidang Kesehatan Kepada Daerah (LembaranTahun 1987 Nomor 9, Tambahan LembaranNomor 3347)
MBMUTUSKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN-DONESIA TENTANG REKAM MEDIS.
il;ir::: ,1
i r t ; ;i i i r i l il , : i ; , :
2.
3.
i ; i i ir i .
4.
5. tentangDalamNegaraNegara
Menetapkan
t29
b
c.
d.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentangidentitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain ke]pada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawatnginap yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta.
Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokterspesial is.
Tenaga Kesehatan lain adalwr tenaga kesehatan yang ikut memberikanpelayanan kesehatan secara tangsung kepada pasien.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pelayanan Medik dan atauDi rektur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
BAB TITATA CARA PENYELENGGARAAN
Pasal
Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawatjalan maupunrawat nginap wajib rnembuat rekam medis.
Pasal 3
Rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 2 dibuat oleh dokter dan atau tenagakesehatan lain yang memberi pelayanan langsung kepada pasien.
Pasal 4
Rekam medis harus dibuat segera dan direngkapi seluruhnya setelahmenerima pelayanan
Pasal5
Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan ianda tanganpetugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
pasal 6
(l ) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada tulisan yang salah dan di beriparaf oleh petugas yang bersangkutan.
(2) Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan
130
' ( l )(2)
Pasal 7
(1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5- (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat
(2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifatkhusus dapat ditetapkan tersendiri
Pasal8
(1) Selelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilampaui, rekammedis dapat dimusnahkan.
(2\ Tatacara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan oleh DirekturJenderal .
Pasal 9
Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan saranapelayanan kesehatan
BAB III
PEMILIKAN DAN PEI\{ANFAATAN
Pasal 10
Berkas rekam rnedis milik sarana pelayanan kesehatanIsi rekam medis rni l ik pasicn.
Pasal 11
Rekam nredis merupakan berkas yang wajib clijaga kerahasiaannya.
Pasal 12
(1) Pemaparan isi rekam medis hanya boteh dilakukan oleh dokter yang merawatpasien dengan izin tertulis pasien.
(2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medistanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 13 . . r ; i ! :
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan beftanggung jawab atas :a. hilangnya, nrsaknya, atau pemalsuan rekam medisb. penggunaan oleh orang/Badan yang tidak berhak
Pasal 14
Rekam medis dapat dipakai sebagai r ,a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;b. bahan pembuktian dalam perkara hukum;c. bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
r3t
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
semua sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan_ketentuan dalam peraturan ini paling lama I (satu) tahun, sejak berlakunya peraturanini .
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal22
Hal-hal teknis yang belum diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akanditetapkan oleh Direktur Jenderar sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Pasal 23
Peraturan Menteri Inl berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrJangan peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Negara Repubrik Indonesia
Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 2 Desember l9g9
MENTERI KESEHA'IAN REPUBLIK INDONESIA.
cap & nd.
DT. ADHYATMA, MPH.
IIfi
: f, , i i l l
i i i i i l. : .
133
KEPUTUSAN DIREKTIIR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Nomor : 78/Yan.Med/RS. Um. Dik/YMU Ngl
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS/
MEDICAL RBCORD DI RUMAH SAKIT
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanan
penyelenggaraan rekam medis/medical record Ci rumah
sakit dipandang perlu rnenjabarkan lebih lanjut ketentuan
teknis penyelenggaraan rekam medis sebagai pelaksanaan
Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 749aIMENKES/
PER/XII / I989;
b. bahwa sehubungan dengan but ir a perlu di tetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis di
rumah sakit de.ngan Keputusan I) i rektur Jenderal
Pelayani,n Medik:
Mengingat :L UnCang-undang 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Ke-
sehatan (Lembaran Negara Tahun nomor 131 , 'lambahan
Lembaran Negara Nomor 2068)
Peraturan Pemerintah .No.l0 tahun 1966 tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran ( Lembaran Negara Tahun
1966 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 2964)
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. O34lBirhupt
1972 Tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah
Sakit
Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 558/
Men.Kes/SI?84 tentang, Organisasi dan Thta Kerja
Departemen Kesehatan Republik Indonesia
2.
3.
4.
134
MEMUTUSKAN+ i;ll' ?i , i l
Menetapkan:Pertama KeputusanDirekturJenderalPelayananMediktentangPetunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Recorddi Rumah Sakit
.- Kedua Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum per- I
tama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran kepurusan i
in i
Ketiga Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akandiadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapatkekeliruan
DITETAPKAN DI : JAKARTAPADATANGGAL : 3l JANUARI l99l
DEPARTEMEN KESEHATAN RIDIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
ttd.
Dr. BROTO WASISTO, MPHNrP 140022724
I
iilliill
t35
--- 'famprran:
Keputusan Dirjen Pelayanan MedikNomor : 78/Yanmed/RS UmdiklYMUll/g|Tanggal :31 Januari I99l
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYBLENGGARAANREKAM MEDISATEDICAL RECORDS DI RUMAH SAKIT
I. PENDAHULUAN
I . Bahwa dalam rangka upaya perringkatan mutu serta efisiensi pelayanan ke-
sehatan dirumah sakit, perlu adanya dukungan dari berbagai faktor yang
terkait.
Bahwa sebagai salah satu faktor yang ikut nrendukung keberhasilan upaya
tersebut adalah terlaksananya penyelenggaraan rekam medis yang sesuai
dengan standar yang berlaku
Adanya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan
Rahasia Kedokteran/Lembaran Negara Tahun 1966 No 2l Tambahan
Lembaran Negara No 2803; sebagai dasar menjamin terlaksananya Rekam
IVIedis di Rumah Sakit
Adanya keputrrsan Menter i Kesehatan No. 034/8irhup/1912 tentang
Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit dimana antara lain disebutkan
bahwa menunjang terselengggaranya Rencana induk yang baik, maka setiap
rumah sakit diwajibkan:
a. Mempunyai dan merawat statistik yang up-to-date.
b. Membina medical record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 134/1978 tentang Stmktirr Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum dimana antara lain disebutkan bahwa
salah satu Sub Bagian adalah Pencacatan Medis.
Dalam perundang-trndangan yang ada, rekam medis belum dapat dikelola
dengan memuaskan. Untuk mengatasi masalah tersebut diterbitkan Peraturan
Menteri Kesehatan No. 749alMenkes/per/Xll/89 tentang Rekam Medis/
Medical Record.
2.
4.
5.
6.
t36
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 749alMenkes/per/Xll/89 mengaturpengelolaan rekam medis di semua sarana pelayanan kesehatan karena itpperlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan rekam medisdi rumah sakit.
8. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai :a. Pedoman bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan rekam medis,
I $. Dasar untuk menjamin kesamaan pengertian dalam hal'- penyelenggaraan rekam medis.
II. PENGER'TIAN
Rekam Medis di Rumah Sakit adalah berkas yang berisikan catatan dandokumen tentang identitas anamnesis pemeriksaan. Ciagnosis pengobatantindakan dan pelay anan lain yang diberikan kepada seorang pasien selamadirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasukunit gawat darurat dan unit rawat nginap.
Rumah Sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah SakitKhusus, baik rnilik Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABP.I,BUMN maupun Swasta.
Dokter adalah dokter umu[n, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigispesial is.
Dokter Tamu adalah seorang dokter yang statusnya bukan sebagai dokter,tetap di suatu Rumah sakit.
. 5. Residens adalah dokter umum yang sedang mengikuti spesialisasi.
6. Tenaga kesehatan lain adalah tenaga paramedis perawatan dan paramedisnon perawatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsungkepada pasien.
III. TATA CARA PENYELENGGARAN REKAM MEDIS DI RUMAHSAKIT
L Setiap Rumah Sakit wajib membuat Rekam medis, sesuai dengan petunjuk. teknis dari Direkttrr Jenderal Peiayanan Medik.
2. Tenaga yang berhak membuat Rekam medis di Rumah Sakit adalah
a. Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi
spesialis yang bekerja di rumah sakit tersebut.
L
2.
3.
A.+-
137
Dokter tamu pada rumah sakit tersebut.
Residens yang sedang melaksanakan kepaniteraan klinik.
Tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang
langsung terlibat di dalam pelayanan kepada pasien di rumah sakit
meliputi antara lain: perawat, perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium
klinik, gizi. anestesia, penata rontgen, rehabilitas medik, dan lain
sebagainya.
Dalam hal dokter luar negeri melakukan alih teknologi kedokteran yang
ber.rpa Tindakan/Konsultasi kepada pasien, yang mentbuat Rekam
Medis adalah dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit.
3. Kelengkapan isi rekam medis :
a. Setiap tindakan/Konsulatasi yang dilakukan terhadap pasien, selambat-
lambatnya dalam waktu lx24 jam harus Citulis da-lam lembaran rekam
medis.
b. Semua penczitatan harus ditanda tangani oleh dokter tenaga kesehatan
lainnya sesuai dengan kewenangan dan ditulis nama terangnya serta
diberi tangggal.
c. Pencatatarr yang dibuat oieh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa lain-
nya ditanda tangani dan menjadi tanggung jawab dokter yang merawat
atau dokter pembimbingnya.
d. Pencatatan yang dibuat oleh residens harus diketahui oleh dokter
pembimbingnya
e. Dokter yang merawat, dapat memperbaiki kesalahan penulisan dan
melakukannya pada saat itu juga serta dibubuhi paraf
f. Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehk-an.
4. Penyimpanan Rekam Medis.
a. Penyimpanan rekam medis dapat dilakukan dengan cara sentralisasi
dan desentral isasi . Yang dimaksud dengan sentral isasi adalah
penyimpanan rekam medis dipusatkan di satu tempat di unit rekam
medis/medical record. Yang dimaksud desentral isasi adalah
penyimpanan rekam medis di masing-masing unit pelayanan.
Rumah sakit yang belum mampu melakukan penyimpanan rekam
b.
c.
d.
e.
138
, : imedis dengan sistem sentralisasi, dapat menggunakan sistem
desentralisasi.. b. Rekam Medis Rumah Sakit disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun,
dihitung dari tanggal terakhir berobat.
c. Dalam ha.l rekam medis yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu
dapat disimpan lebih dari 5 tahun. i''
r . d. Penyimpanan rekam medis dapat di lakukan sesuai dengan , jperkembangan teknologi penyimpanan, antara lain dengan microfilm. '
5. Tata Cara Memusnahkan Rekam Medis :
a. Rekam Medis yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan
dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit.
b. Direktur Rumah sakit membuat surat keputusan tentang pemusnahan
Rekam Medis dan menunjuk Tim Pemusnah Rekam Medis.
c. Tim Pemusnah Rekam Medis melaksanakan pemusnahan dan rlem-
buatBeri taAcaraPemusnahanyangdisyahkanDirekturRumahSakit .
d. Berita Acara dikirim kepada Pemilik Rumah Sakit dengan tembusan;.- kepada Direktur ienderal Pelayanan Medik.a
IV. PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN R"EKAM MEDIS
l. Berkas rekarn medis adalah milik- rumah sakit.
r Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas;t' a. Hilangnya. rusaknya atau pemalsuan rekam medis.
b. Penggunaan oleh Badan/orang yang tidak berhak.
2. Isi rekam medis adalah milik pasien yang wajib d'rjaga kerahasiaannya.
3. Untuk melindungi kerahasiaan tersebut dibuat ketentuan-ketentuan seba-
gai berikut :
a- Hanya petugas rekam medis yang diiizinkan masuk ruang penyirnpanan
berkas rekam medis.
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-
badan atau perorangan. kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
I "
Selama penderita dirawat, rekam meCis rnelni:Ci tanggrrnq izvu6
139. l Ii i
. l i IrJ l
perawat ruangan dan menjaga kerahasiannya.
3. Peminjaman Rekam medis :
a. Peminjaman rekam medis untuk keperluan pembuatan makalah, riset
dan lain-lain oleh seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya sebaiknya
dikerjakan di kantor rekam medis.
b. Mahasiswa kedokteran dapat meminjam rekam medis jika dapat
menunjukkan surat pengantar dari dokter ruangan.
c. Dalam hal pasien mendapat perawatan lanjutan di rumah sakiVinstitusi
lain, berkas rekam medis tidak boleh dikirimlian, akan tetapi cukup
diberikan resume akhir pelayanan.
Rekam Medis dapat dipakai sebagai :
a. Sumber informasi medis dari pasien yang berobat ke rumah sakit yang
berguna untuk keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
pasien.
b. Alat komunikasi antara dokter dengan dokter lainnya aniara dokter
dengan para rnedis dalam usaha memberikan pelayanan pengobatan
dari perawatan.
c. Bukti tertulis (documentary evidence) tentang pelayanan yang telah
diberikan oleh rumah sakit dan keperluan lainnya.
d. Alat untuk analisa dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan oleh rumah sakit.
Alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter tenaga
kesehatan lainnya dan rumah sakit.
Untuk penelitian dan pendidikan.
Untuk perencanaan dan pemanfaatan sumber daya.
Untuk keperluan lain yang ada kaitannya dengan rekam medis.
ISI REKAM RUMAH SAKIT
l. Untuk Pasien Rawat Jalan termasuk pasien gawat dan:rat
Rekam medis memuat informasi pasien antara lain ;
- Identitas pasien..
- Anamnesi : - keluhan utama.
4.
e.
f.
ob'
h.
v. *II
I
*'iIE
It40
- riwayat sekarang._ r iwayat penyakit yang pernah dideri ta.- riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin di
turunkanlkontak.
- Pemeriksaan : fisik, laboratorium khususnya lainnya- Diagnosis kerja/diferensial diagnosis
-5 - Persetujuan pengobatan/tindakan
- Pengobatan/tindakan.
2. Untuk Pasien rawat NginapRekarn Medis memuat informasipasien antara lain :- Identitas pasien
- Anamnesis : - keluhan utama
- riwayat sekarang._ riwayat penyakit yang pernah diderita._ riwayat keluarga tenrang penyakit yang mungkinditunrnkan/kontak.
- Perneriksaan : fisik, laboratorium, khusus lainnya- Diagnosis kerja,/differensial diagnosis/diagnosis akhir- Persetujuan pengobatan/tindakan
- Pengobatan/tindakan
- Catatan konsultasi
- Catatan perawat dan tenaga kesehatan lain- Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan.- Resume akhir dan evaluasi pengobatan
VI. PENGORGANISASIAN
l ' Dalam penyerenggaraan rekam medis di rumah sakit, terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :a. Penerimaan pasien
b. Pencatatan
c. Pengelolaan data medis
- d. Penyimpanan rekam medis
l4l
rekam medis (retrival)e. Pengambilan kembali rekam medis (retrival)
2. Pembinaan dan pengawasan
a. Direktur Rumah Sakit wajib melakukan pembinaan terhadap petugas. yang berkaitan dengan rekam medis sertapengetahuan dan keterampilan
b. Direktur Rumah Sakit waj ib membuat prosedur ker ja tetappenyelenggaraan rekam medis di rumah sakit masing-masing.
c. Didalam melakukan pembinaan dan pengawasan Direktur Rumah Sakit' dapat membentuk dan atau dibantu Kcmite Rekam Medis.
VII: SANKSI
L Direktur Jenderal Pelayanan Medik dapat memberikan sanksiadministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlzkuterhadap Pimpinan Rumah Sakit yang tidak melaksanakan ketentuanyang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 749alMenkeV
- Per/XIlll989.
2. Direktur Rumah sakit dapat memberikan sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terha-
dap senrua petugas Rumah Sakit yang tidak melaksanakan ketentuanyang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
ini .
- til
$B
!D.s.a
I3
VIII. PENUTUP
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk
d itetapkan dal am Petunjuk Tekni s Penyelenggaraan
mah Sakit.
pelaksanaan ini akan
Rekam lvledis di Ru-
DITETAPKAN DI : JAKARTAPADATANGGAL : 3l Januari l99l
, DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
ttd.
on. gnoro wAsIsTo, MPHNIP.140022724
142
I
DBPARTEMEN KESEHATAN RI.DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JAKARTA
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 KAV. No. 4-9 - P.O. BOX : 3097. 1196 Jakerla 12950
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIKNomor : YM. 00.03.2.2.129 6
Tentang
REVI$ PEDOMAN PENGELOLAANREKAM MEDIS RUMAH SAKIT
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan rumah
sakit, perlu didukung dengan sistem pengelolaan rekammedis 1'ang baik dan benar.
bah'..va untuk dapat rnengelola rekam medis yang baik danbenar, dibunrhkan pedoman teknis sebagai panduan dalampenyelenggaraannya.
bahwa pedoman teknis penyelenggaraan rekam medisyang ada per lu disempurnakan sesuai denganperkembangan ilnru dan teknologi kesehatan.
bahwa untuk menyempui 'nakan pedoman teknis
penyelenggaraan rekam medis perlu dibentuk panitia
penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat Keputusan
Direktur Jenderal Pelayanan medik.
Mengingat l. Undang-undang RI No. 32 Thhun 1996 tentang kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. j49alMenKes/PERi
XIYI 989 tentang/Medical Record.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.983/I4enKes/SIV
IV/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 558/lVIenKes/SK/
1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ker ja
Departemen Kesehatan RI.
b.
c.
d.
t43
DEPARTEMBN KESEHATAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK
JAKARTA
Jl. H.F. Rasuna Said Blok X5 KAV No. 4'9' P.O. BOX : 3097, 1 1 96 Jakarta 12950
Memperhatikan : I . Program Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Repelita VI DitjenYanmedik
2. Dik. Ditjen Yanmedik tahun Anggaran 199611997
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:Perlama : Melaksanakan penyusunan prosedur petap Penyelenggaraan
Rekam Medis.
Kedua : Membentuk Tim Penyusunan prosedur Tetappenyelenggaraan rekam Medis, dengan susunan sebagaiberikut :
l. Penanggungjawab
2. Ketua
3. Sekretaris4. Anggota
5. Sekretariat
Dr. Adji MuslihuddinKadit RS Umum dan Pendidikan
Dr. NurulAiny SidikKasubdit Yanmedik UmumKasi Pencatatan Medikl. Drs. Diyardi Nugroho2. Dr. Sumiati S. Kamil3. Drg. Entzar Noerdin4. Fitriah, SKM5. Dra. Sri Suwarti BSc6. Drs. Bardjo Taruna
l. M. Taufik Kahu l,use
II
Cl
2. Sumarno (a) '
3. ' l jasman4. Tries Mustikasari
Gtiga : Tim Penyusunan bertugas :
L Mengumpulkan data dan bahan
lry+
Keempat
Kelima
ttd.
Dr. Soejoga, MPHNip. 140024148
Tembusan kepada Yth :1. Sekretaris Jenderal Depkes RI2. Inspektur Jendeial Depkes Rl3. Badan Pemeriksa Keuangan Dan Perrrbangunan diJakana.4. Kepala Direktorat di Lingkungan Ditjen Yanmedik5. Kepala Pusdiknakes Depkes Rl6. Kepala Pusdiklat Pegawai Depkes Rl7. Anggota Panitia yang bersangkutan8. Pertinggalan
Keenam
2. Menyusun rencana penyempurnazin pedoman teknisperryelenggaraan rekam medis melalui rapat anggota danpenemuan intensif.
3. lvlerumuskan hasil pertemuan intensif anggota tim penyusun4. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasi l
penyusunan rancangan pedoman teknis penyelenggaraan
rekam medis.
Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun bertanggungjawab kepada Dirjen pelayanan Medik dan laporkan hasilkegiatannya, selambat-lambatnya satu bulan setelah seluruhkegiatan penyusunan prosedur tetap penyelenggaraan rekammedis selesai.
Biaya penyusunan prosedur tetap penyelenggaraan rekammedis dibebankan kepadaDlKDiden Pelayanan Medik tahunanggaran 199611997.
Masa tugas t im penyusun terhi tung sejak tanggalditetapkannya keputusan ini dan apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : Di JakartaPadaTanggal :27 Nopember 1996Direktur Jenderal Pelavanan Medik..
145
Lampiran:Keputusan Dirjen PelaYanan Medik
Nomor : YM.00.03.2.2. 1296
Tanggal: 27 November 1996
REVISI PEDOMAN PENGELOLAANREKAM MEDIS/IVIEDICAL RECORDS DI RUMAH SAKIT
T. PEI\DAHULUAN
Bahwa dalam rangka upaya peningkatan rnunr serta efisiensi pelayanan ke-sehatan di rumah sakit, perlu adanya dukungan dari berbagai taktor yangterkait.
Bahwa sebagai salah satu faktor yang ikut mendukung keberhasilan upayatersebut adalah terlaksananya peyelenggaraan rekam medis yang sesuaidengan standar yang berlaku.
Adanya Peraturan Pemerintah No.034/8 irhupl | 992 tentang Perencanaandan Pemeliharaan Rumah Sakit dimana antara lain disebutkan bahwa gunamenunjang terselenggaranya Rencana Induk yang baik, maka setiap rumahsakit diwajibkan :a. Mempunyai dan merawat statistik yang up-todateb. Membina medical record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 134/t978 tentang Struktur Organisasidan f'ata Kerja Rumah Sakit Umum dimana antara lain disebutkan bahwasalah satu Sub bagian adalah Pencatatan Medik.
Dalam perundang-undangan yang ada, rekam medis belum dapat dikeloladengan memuaskan. Untuk mengatasi masalah tersebut Peraturan MenteriKesehatan No. 749alMenKes/Per/XII/89 tentane Rekam Medis/MedicalRecord.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 479allVlenKes/PerlXII/Sg mengarurpengelo,laan rekam medis disemua sarana pelayanan kesehatan karena ituperlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis dirumah sakit.
Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai :a. Pedoman bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan rekam medis.b. Dasar untuk penjamin kesamaan pengertian dalam hal penyelenggaraan
rekam medis.
t .
2.
3.
5.
6.
7.
8.
146
II. PENGERTIAN
l. Rekam Medis di Rumah Sakit adalah berkas yang berisikan caratan dandoku men tentang identitas anamnes i si, pemeriksaan, diagnosi s pengobatantindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selamadirawat di rumah sakit yang dilakukan di Unit-unit rawat jalan termasukunit gawat darurat dan unit rawat nginap.
2. Rumalr Sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah SakitKhusus,baik milik Depatemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI,BUMN maupun swasta.
3. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigispesialis.
4. Dokter Tamu adalah seorang dokter yang statusnya bukan sebagai doktertetap disuatu rumah sakit.
5. Residens adalah dokter umum yang sedang mengikuti spesialisasi.6. Tenaga kesehatan lain adalah tenaga paramedis perawatan dan paramedis
non perawatan yang ikut memberikan pelavanan kesehatan secara langsungkepada pasien
III, TATA CARA PENYEI-ENGGARAAN REKAM MEDIS DI RUMAHSAKIT
l. Setiap rumah sakit wajib memuat Rekam Medis, sesuai dengan petunjukteknis dari Direktur Jendral Pelayanan Medik.
2. Tenagayang berhak membuat Rekam Medis di Rumah Sakit adalah :a. Dokter Umum. Dokter Spesiatis. Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis
yang bekerja di rumah sakit tersebut.b. Residens yang sedang melaksanakan kepaniteraan klinikc. Tenaga paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang
langsung telibat didalam pelayanan-pelayanan kepada pasien di rumahsakit meliputi antara lain ; perawat, perawat gigi. bidan, tenagalaboratorium klinik, gizi, anestesia, penata rontgen, rehabilitasi medik.dan lain sebagainya.
d. Dalam hal dokter luar negeri melakukan alih teknologi kedokteran yangberupa Tindakan/Konsultasi kepada pasien, yang membuat RekamMedis aclalah dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit.
3. Kelengkapan isi rekam medis :
a. SetiapTindakan/Konsultasi yangdilakukan terhadap pasien, selambat-lambatnya dalam waktu I x24iam harus ditulis dalam lembaran rekammedis.
d
147
5. Semua pencatatan harus ditanda tangani oleh dofiter/tenaga kesehatanlainnya, sesuai dengan kewenangannya yang ditulis nama terangnyaserta diberi tanggal.
c. Pencatatan yang dibuat oleh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa lain-nya ditanda tangani dan menjadi tanggung jawab dokter yang merawatatau oleh dokter pembimbingnya.
d. Pencatatan yang dibuat oleh Residens harus diketahui oleh dokterpembimbingnya.
e. Dokter yang merawat, dapat memperbaiki kesalahan penulisan dan - 3
-melakukannya pada saat itu juga serta dibubuhi paraf.
f. Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan f
4. Penyimpanan Rekam Medis: ".
a. Penyimpanan Rekam Medis dapat dilakukan dengan cara sentralisasidan desentral isasi . Yang dimaksud dengan sentral isasi adalahPenyimpanan Rekam Medis dipusatkan disatu tempat/di unit rekammedis/medical record. Yang dimaksud desentral isasi adalahpenyimpanan rekam medis dimasing-masing unit pelayanan. RumahSakityang belum mampu melakukan penyimpanan rekam medis dengansistem sentralisasi, dapat rnengguDakan.sistem desentralisasi.
b. Rekam Medis Rumah sakit disimpan sekurang-kuranganya 5 tahun,dihitung dari tanggal terakhir berobat.
c. Dalam hal rekam medis yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu ' -
dapat disimpan lebih dari 5 tahun. :
d. Penyimpanan rekam medis dapat di lakukan sesuai denganperkembangan teknologi penyirnpanan, antara lain dengan microfilm.
5. Tata Cara Pemusnahan Rekam Medis :
a. Rekam Medis yang sudah memenuhi syarat untuk ci imusnahkandilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit.
b. Direktur Rumah Sakit membuat Surat keputusan tentsng PemusnahanRekam Medis dan menunjuk Tim Pemusnah Rekam Medis.
c. Tim Pemusnah Rekam Medis melaksanakan pemusnahan dan mem-buat Berita Acara Pemusnahan yang di syahkan Direktur Rumeh Sakit.
d. Berita Acara dikirim keiradap milik Rumah sakit dengan tembusan ke-pada Direktur Jenderal Pelayanan Medik ,
IV. PEIVILIKAN DAN PBMANFAATAN REKAM MEDIS
l. Berkas Rekam Medis adalah milik rumah sakit
t48
2.
Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas ia. Hilangnya, rusaknya atau pemalsuan rekam medisb. Penggunaan oleh badan/orang yang tidak berhak
Isi Rekam Medis adalah milik pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya.Untuk melindungi kerahasiaan tersebut dibuat ketentuan-ketentuan sebagaiberikut :
a. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan
berkas rekam medis.
b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali bila telah ditentukan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku.
c. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawabperawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya.
Perninjaman Rekam Medis:a. Peminjarnan Rekam Meciis untuk keperluan pembuatarr makalah, riset
dan lain-lain oleh seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya sebaiknyadikerjakan di kantor rekam medis.
b. Mahasiswa kerJokteran dapat nieminjam rekanr medis jika dapatmenunjukkan surat pengantar dari dokter ntangan. ,
c. Dalam hal pasien mendapat perawatan lanjutan di rumah sakit/institusilain, berkas rekam medis tidak boleh dikirimkan, akan tetapi cukupdiberikan resume akhir pelayanan.
Rekam Medis dapat dipakai sebagai :a. Sumber informasi medis dari pasien yang berobat ke rumah sakit yang
berguna untuk keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasienb. Aiat komunikasi antara dokter dengan dokter lainnya, antara dokter
dengan paramedis dalam usaha memberikan pelayanan pengobatan danperawatan.
c. Bukti penulisan ( dokumentary evidence ) tentang pelayanan yang telahdiberikan oleh rurnah sakit dan keperluan lainnya.
d. Alat untuk analisa dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yangdiberikan oleh rumah sakit.Alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter tenagakesehatan lainnya dan rumah sakit.Untuk penelitian dan pendidikan.
Untuk perencanaan dan pemanfaatan sumber dayaUntuk keperluan lain yang ada kaitannya dengan rekam medis.
€
4.
f.ocr '
h.
149
V. ISI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT
l. untuk Pasien Rawat Jalan termasuk pasien gawat darurat. Rekam Medismemuat informasi pasien antara lain:
- Identitas pasien.
- Anamnesis : - keluhan utama
- riwayat sekarang
- riwayat penyakit yang pernah diderita,
- riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkinditurunkan&ontak.
- Pemeriksaan: fisik, laboratorium, khusus lainnya- Diagnosis kerja/diferensial diagnosis- Pengobatan/tindakan
2. Untuk Pasien Rawat Inap:Rekarn Medis memuat informasi pasien antara lain:- Identitas pasien.
- Anamnesis : - keluhan utama
- riwayat sekarang
- riwayat penyakit yang pemah diderita
- riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkinditurunkan/kcntak
- Pemeriksadn fisik, laboratorium, khusus lainnya- Diagnosis kerja / ditferensial diagnosis/diagnosis terakhir- Perserujuan pengobatan / tindakan- Pengobatan / tindakan
- Catatan konsultasi
- Catatan perawat dan tenaga kesehatan lain- Catatan observasi klinik dan hasil pengobatan
- Resume akhir dan evaluasi pengobatan
VI. PENGORGANISASIAN
l. Dalam penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit, terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:a. Penerimaan pasien
b. Pencatatan
i ,
r*&& t -
r50
b.
c.
c. Pengelolaan data medisd. Penyimpanan rekam medise. Pengambilan kembali rekam medis
2. Pembinaan dan Pengawasana. Direktur Rumah sakit wajib melakukan pembinaan terhadap petugas
yang berkaitan dengan rekam medis serta pengetahuan dan keterampilanmereka.Direktur Rumah sakit waj ib membuat prosedur ker ja tetappenyelenggaraan rekarn medis di rumah sakit masing-masingDi dalam melakukan pembinaan pengawasan Direkrtur Rumah Sakitdapat membentuk dan atau dibantu Komite Rekam Medis.
VII. SANKSIl. Direktur Jenderal Pelayanan Medik dapat memberikan sanksi administrasi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadapPimpinan Rumah Sakit yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercan-rum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 479allvlenKeslPer/)(I I/I989
2. Direknrr Rumah sakit dapat memberikan sanksi administratif sesuai denganketentuan ileraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap semuapetugas Rumah Sakit yang tidak melaksanakan ketentuarr yang tercantumdalam keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik ini.
VIII. PBNUTUP . i* .
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditetapkandalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit.
Di tetapkandi :JakartaPada tanggal : 27 November 1996
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
Dr. H. SOEJOGA, MNIP. 140.D24 148
ftd.
l5 l
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REqUBLIK INDONESIANO MOR : 585/IVIEN.KES/PER/X/1 989
TENTANGPERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK
MENTERI
Menimbang : a
KESEHATAN REPTTBLIK INDONESIA
bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran perluditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagipara dokter, baik yairg bekeda dirumah sakit, puskesmas,klinik maupun pada praktek perorangan atau bersama.
bahwa pengafuran tentang persetujuan tindakan medildinformed consent merupakan suatu hal yang berkaitan eratdengan tindakan medik yang dilakukan cleh dokter danoleh karenanya perlu diatur dalam suatu Peraturan N{enteriKesehatan.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran NegaraTahun 1960 Nomorl3l , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
b.
Mengingat ! l.
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor/Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79,Thmbahan Lembaran Negara Nomor 2576).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN-DONESIA TENTANG PERSETUJUAN TINDAKANMEDIK.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:a. Persetujuan tindakan medik/informed consent adalah persetujuan yang diberikan
oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medikyang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;
b. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasienberupa diagnostik terapeutik;
c. Tindakan invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhikeutuhan jaringan tubuh;
d. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialisyang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik atau praktek perorangan/bersama.
BAB IIPERSETUJUAN
Pasal2
Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harusmendapat persetujuan.Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
. r52
( l )
(2)
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (l) diberikan setelah pasienmendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yangbersangkutan serta resiko yang dapat ditimbullfunnya.
(4) Cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pen-didikan serta kondisi situasi pasien.
Pasal 3
(1) Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus denganpersetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh yang berhak memberikanpersetuJuan.
(2) Tindakan medik yang tidak termasul sebagaimana dimaksud dalam pasalini tidak diperlukan persetujuan tertulis, cukup persetujuan lisan.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayal (2) dapat diberikan secara nyata-nyata atau secara diam-diam
BAB IIIINFORMASI
Pasal 4
Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baikdiminta maupun tidak diminta.
Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkzrpnya, kecuali biladokter menilai bahwa informasi tersebut dapat nierugikan kepentingan ke-sehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi.
Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat(2) dokter dengan persetujuanpasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekatdengan didampingi oleh seorang perawaVparamedik lainya sebagai saksi.
Pasal 5
Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakanmedik yang akan diberikan , baik diagnostik maupun terapeutik.
Informasi diberikan secara lisan.
Infor.rnasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilaibahwa hal itu tidak merugikan kepentingan kesehatan pasien.
(4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuanpasien dapat memberi informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien.
Pasal 6
( I ) Dalam hal tindakdn bedah (operasi) atau tindakan invasif lainnya, informasiharus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri.
(2> Dalam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksudayat (l) informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuanatau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
(3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidakinvasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat,dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
( l )
(2)
(3)
( l )
(2)
(3)
153
Informasijuga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi.(l) Informasijuga harus diberikan jika ada kemungkinan perruasan operasi.
(2) Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya, dapat dilakukan un-tuk menyelamatkan jiwa pasien
(3) Setelah perluasan operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dokterharus memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya.
BAB IVYANG BBRHAK
MEMBERIKAN PERSETUJUANPasal 8
(l) Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadardan sehat mental,
(2) Pasien dewasa sebagaimara dimaksud ayat (l ) adalah yang telah berumur 21(dua puluh satu) tahun atau telah menikah.
Pasal g
(1) qlgip-asiendewasa.yangberadadibawahpengampunan(curarele)persetujuandiberikan oleh wali/curator.
(2) B-agi pasien dewas.a.yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikanoleh orang tua,/wali/curator.
, pasal l0
Bagi pasien d.i oawah umur 2l (dua pulu satu) tahuri dan tidak mempunyaiolang tua,/wali dan atau orang tua./rvali berhalangan, persetrijuan diberiianoleh keluarga terdekat atau induk sernang (guardian). -
Pasal 11
Dalam hal pasien tidak.sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluargaterdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat din atau darurat yaigmemerlukan tindakan medik segera untuk kepeniingannya, tidak diperlukaipersetujuan dari siapapun.
BAB VTANGGUNG JAWAB
Pasal 12 -
(l) Dokter-bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan lentang persetujuantindakan medik.
(2) Pemberian persetujan tindakan medik yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik,maka rumah sakit/ klinik,yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.
BAB VISANKSIPasal 13
t
Daltpemnyal
Hadit
Pe
P
n
154
iy
BAB VIIKETENTUAN LAIN
pasal 14
Dalam hal tindakan m:dik yang harus diraksanakan sesuai dengan programpemerintah dimana tindakan meJik tersebut untuk kepentingan masyarakat ba_nyak, maka persetujuan tindakan medik tidak di p"trur'an. 'D5" 'rrsorq^o! L"r-
{\
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
pasal 15
Har-har yang bersifat teknis yang berum diarur daram peraturan Menteri ini, iditetapkan oleh Direktur Jendera! pelayanan Medik
Fasal 16
Peraturan lvfenteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ot.r,::t]:I roFang; nengetahuinya, memerintahkan pengundangan
_ , peraturan ini dengan penempat nya daram Berita Negara Republik Inlonesia."
Di tetapkandi : JakartaPada tanggal :4 September l9g9
MENTERIKESEHATANREPM
ttd.
DT. ADHYATMA, MPH.
155
