Hibah Insentif kabupaten/Kota (HIK) PAMSIMAS. Petunjuk Teknis

7/31/2019 Hibah Insentif kabupaten/Kota (HIK) PAMSIMAS. Petunjuk Teknis

1/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"i


2/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"ii

KATA SAMBUTAN

Program Pamsimas sebagai salah satu program prioritas nasional, pada dasarnyamerupakan wujud kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.Melalui kemitraan ini, Pamsimas telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskinperdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencapaian hasil Pamsimasini telah membantu Pemerintah Indonesia dalam pencapaian target Tujuan PembangunanMillennium (Millennium Development Goals/MDGs) khususnya dalam bidang air minum dansanitasi.

Program Pamsimas membuktikan bahwa melalui komitmen dan konsistensi PemerintahDaerah dalam kebijakan peningkatan akses air minum dan sanitasi di perdesaan,Pemerintah Daerah mampu memberdayakan masyarakat miskin sehingga menjadi mitrastrategis dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Untuk mendorong pencapaian kinerja yang baik di kabupaten/kota lokasi pelaksanaan, maka

Program Pamsimas memberikan penghargaan yaitu Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK).

HIK diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki kinerja yang baik, memiliki program

perluasan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan siap menerapkan

pola kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah pusat dalam rangka percepatanpencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan. Tujuan

pemberian HIK adalah untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Proses seleksi kabupaten/kota penerima HIK ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2012,dan diharapkan akan semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terusmeningkatkan kinerja dan prestasinya dalam penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi,meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum berbasis masyarakat, sehingga diharapkan pada Tahun 2015 target MDGs dapatdicapai dan pada tahun 2025 Indonesia mampu mewujudkan 100% penduduk Indonesiamenikmati air minum yang layak dan berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2012Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P.NIP.110020173


3/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"iii

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi

adalah melalui Program Pamsimas. Program Pamsimas adalah program andalan

Pemerintah di dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat bagi

masyarakat miskin di perdesaan untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi

yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pelaksanaan Program Pamsimas telahmampu meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakatmiskin di 5000 desa yang tersebar di 110 kabupaten/kota dalam 15 provinsi. Sebagaiprogram stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawabpelaksanaan kegiatan.

Menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mampu bermitra dengan masyarakat untukmeningkatkan akses aman air minum dan sanitasi, Pamsimas memberikan dukungan yangsemakin besar untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakatdalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. Dukungan Pamsimas ini disusun dalamPaket Pamsimas Hibah Insentif Kabupaten/Kota (Paket Pamsimas HIK), yaitu hibahinsentif bagi kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaanPamsimas dan menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan penyediaan air minum dansanitasi berbasis masyarakat dengan pola kemitraan.

HIK sebagai salah satu komponen dalam Program Pamsimas menjadi salah satu tolok ukurkinerja pelaksanaan Pamsimas. Keberhasilan Program Pamsimas turut ditentukan olehkeberhasilan dalam penyelenggaraan HIK ini.

Untuk membantu penyelenggaraan HIK mencapai sasaran dan sesuai aturan yangdisepakati bersama, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Buku Petunjuk TeknisPaket Pamsimas - HIK ini merupakan salah satu buku petunjuk yang sangat penting dalampelaksanaan Pamsimas secara keseluruhan, mencakup antara lain:

Penjelasan Paket Pamsimas - HIK yang akan dimulai sebagai penerapan HIK dimanakabupaten/kota dan desa-desa dipilih berdasarkan kinerjanya;

Tata cara pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan insentif;

Tata cara pemilihan desa yang akan mendapat insentif dari pemerintah kabupaten/kota; Mekanisme penyaluran dana HIK; Tata cara pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan Paket Pamsimas - HIK dapat berjalan denganbaik. Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sanitasi yang layak sepanjang masa dalampengelolaan yang berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2012Direktur Pengembangan Air Minum DJCK

Ir. Danny SutjionoNIP.110021833


4/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"iv

DAFTAR ISI

Hal

KATA SAMBUTAN................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR.............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI.......... ................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL.......... ........................................................................................................ vi

DAFTAR GAMBAR........... ................................................................................................... vi

DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................................ vii

BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Substansi Utama Juknis Paket Pamsimas HIK ........................................... 2

1.3 Pengguna Petunjuk Teknis ......................................................................... 3

BAB 2. PAKET PAMSIMAS HIK ............................................................................ 4

2.1 Konsep Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK ............................................... 4

2.2 Tujuan Penyediaan HIK .............................................................................. 5

2.3 Prinsip Penyelenggaraan HIK ..................................................................... 6

2.4 Ketentuan dalam Penyelenggaraan HIK ..................................................... 6

2.4.1 Ketentuan Umum ............................................................................ 6

2.4.2 Ketentuan Khusus ........................................................................... 7

2.5 Pemanfaatan Dana Paket Pamsimas HIK .................................................. 7

2.5.1 Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK ..................... 8

2.5.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK

(Negative List) ................................................................................. 9

BAB 3. PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK ................................... 10

3.1 Persyaratan Pemilihan Penerima HIK ....................................................... 10

3.1.1 Persayaratan Pemilihan Kabupaten/Kota ...................................... 10

3.1.2 Persyaratan Pemilihan Desa/Kelurahan Penerima Paket Pamsimas

HIK ................................................................................................ 12

3.2 Pelaku Utama Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ............................ 14

3.2.1 Pelaku Tingkat Nasional ................................................................ 14

3.2.2 Pelaku Tingkat Kabupaten ............................................................ 14

3.2.3 Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan .................................................... 16

3.2.4 Pembagian Peran dalam HIK ........................................................ 16

3.2.5 Dukungan Bantuan Teknis Pamsimas dalam Penyelenggaraan HIK...................................................................................................... 20


5/71


6/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"vi

DAFTAR SINGKATAN

Air Minum : Air yang siap diminum dengan melalui pengolahan (mengacu kepadaperaturan yang berlaku)

AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BABS : Buang Air Besar Sembarangan

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

CPMU : Central Project Management Unit

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DitPAM : Direktorat Pengembangan Air Minum

DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya

DPMU : District Project Management Unit

Fasilitator : Tenaga Pendamping Program Pamsimas di masyarakat

IMAS : Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi

Kem. PU : Kementerian Pekerjaan Umum

Kemendagri : Kementerian Dalam Negri

Kemenkes : Kementerian KesehatanKPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yangdahulu dinamakan BKM

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs : Millennium Development Goals

NGO : Non Governrment Organization

PA/KPA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PMD : Pemberdayaan Masyarakat Desa

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPM : Penanganan Pengaduan MasyarakatPPMU : Provincial Project Management Unit

Pokja : Kelompok Kerja

RAD : Rencana Aksi Daerah

RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RKM : Rencana Kerja Masyarakat

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Sanitasi : Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan,terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial.

SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum


7/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah (pusat dan daerah) untuk

meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang

ditularkan melalui air dan lingkungan. Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah

warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air

minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat

dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui

pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Ruang lingkup komponen program Pamsimas mencakup 5 (lima) komponen kegiatan,

yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal;

2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;

3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;

4. Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota;

5. Dukungan pelaksanaan dan manajemen proyek.

Dengan demikian salah satu komponen dalam program Pamsimas adalah insentif bagi

kabupaten/kota (hibah insentif kabupaten/kota/HIK) yang turut menentukan

keberhasilan Pamsimas secara keseluruhan.

Sampai dengan Tahun 2011 Pamsimas telah mendukung penyediaan air minum dan

sanitasi pada 110 kabupaten/kota di 5.354 desa/kelurahan. Selama pelaksanaanPamsimas mulai dari tahun 20082011, kabupaten/kota telah menunjukkan kinerja

yang baik. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan penyelesaian kegiatan di

desa/kelurahan secara tepat waktu, pelaksanaan replikasi yang sesuai atau melebihi

persyaratan, dan dimuatnya program penyediaan air minum dan sanitasi dengan

pendekatan berbasis masyarakat dalam dokumen rencana daerah (RPJMD, RKPD,

atau RAD AMPL). Kinerja yang baik tersebut menghasilkan pelayanan AMPL menuju

kondisi yang diharapkan oleh Pamsimas, yaitu keberfungsian sarana air minum,

pencapaian status SBS, dan target sanitasi lainnya, serta potensi keberlanjutan dari

sarana air minum terbangun.


8/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"2

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap kabupaten/kota dengan kinerja

baik, maka Pamsimas menyediakan program insentif penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat yaitu Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK).

Pembelajaran penting dari perjalanan pelaksanaan Pamsimas adalah bahwa adanya

kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat akan menjamin

keberlanjutan penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat. Menyadari hal ini, Pamsimas memberikan dukungan yang semakin besar

untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam

rangka percepatan pencapaian target MDGs.

Selanjutnya, Pamsimas mendorong kabupaten/kota untuk melaksanakan penyediaan

air minum dan sanitasinya melalui kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerahdan masyarakat atau disebut dengan Paket Pamsimas.

Paket Pamsimas merupakan promosi kegiatan kemitraan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam penyelenggaraan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat. Kemitraan diwujudkan dengan adanya porsi pembiayaan

dan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan

masyarakat dalam Paket.

Pamsimas mendukung penyelenggaraan HIK dengan Pola Kemitraan (Paket).

Penyelenggaraan HIK melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat disebut dengan Paket Pamsimas HIK.

Paket Pamsimas HIK diharapkan dapat mempercepat upaya untuk peningkatan

kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan penyediaan air minum

dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, Pamsimas memberikan HIK

sebagai dana pendamping kepada kabupaten/kota yang telah siap atau mampu

menyelenggarakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat secara

mandiri dan dengan pola kemitraan.

Paket Pamsimas HIK dalam petunjuk teknis ini selanjutnya disebut sebagai HIK.

1.2 SUBSTANSI UTAMA JUKNIS PAKET PAMSIMAS HIK

Petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai konsep dan penyelenggaraan Hibah Insentif

Kabupaten/Kota (HIK) sebagai acuan bagi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

HIK melalui pola kemitraan (Paket Pamsimas).

Petunjuk teknis ini memuat substansi utama sebagai berikut:

1. Konsep Paket Pamsimas HIK serta prinsip dan ketentuan utama yang mendasari

seluruh penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota dan

desa/kelurahan;


9/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"3

2. Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK, termasuk di dalamnya adalah: (a)

persyaratan pemilihan calon penerima HIK baik untuk tingkat kabupaten/kota dan

desa/kelurahan, (b) peran masing-masing pelaku dalam penyelenggaraan HIK,

termasuk peran fasilitator dan konsultan, dan (c) tata cara atau langkah-langkahpenyelenggaraan Paket Pamsimas HIK;

3. Pengelolaan keuangan untuk Paket Pamsimas HIK;

4. Pemantauan serta pelaporan untuk keseluruhan penyelenggaraan Paket Pamsimas

HIK pada tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

1.3 PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi para pelaku Pamsimas terutama para pelaku

pada:

a. Tahap seleksi kabupaten/kota penerima Paket Pamsimas HIKyaitu CPMU,

TKP, PPMU, TKK, dan DPMU;

b. Tahap seleksi desa/kelurahan penerima Paket Pamsimas HIKyaitu TKK, Panitia

Kemitraan, dan Pemerintah Desa/kelurahan serta LKM.

c. Tahap pelaksanaanyaitu masyarakat, LKM, fasilitator, Panitia Kemitraan

(Pakem), DPMU, dan Konsultan Pamsimas tingkat kabupaten/kota;

d. Tahap pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIKyaitu

Panitia Kemitraan, Pokja AMPL kabupaten/kota (jika telah terbentuk), TimKoordinasi Kabupaten/Kota (TKK), Pokja AMPL Provinsi (jika telah terbentuk), Tim

Koordinasi Provinsi (TKP), dan Konsultan Pamsimas tingkat provinsi dan tingkat

pusat.


10/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"4

BAB 2. PAKET PAMSIMAS HIK

2.1 KONSEP PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK

Hibah insentif kabupaten/kota adalah insentif bagi kabupaten/kota pelaksana

Pamsimas yang telah menunjukkan kinerja baik selama pelaksanaan program

Pamsimas 2008-2011. Insentif ini akan diberikan dalam bentuk dana dan bantuan

teknis sebagai penghargaan dan dukungan kepada kabupaten/kota yang berkinerja

baik, memiliki program perluasan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat, dan siap menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah

pusat dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan

sanitasi khususnya di perdesaan.

HIK yang diterima oleh kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima menjadi dana

pendamping bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam

perluasan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Keseluruhan

sumber daya iniAPBD, kontribusi masyarakat, dan HIKdimanfaatkan melalui pola

paket kemitraan sehingga dinamakan Paket Pamsimas HIK.

Dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ini, kabupaten/kota penerima HIK harus

memiliki Panitia Kemitraan yang anggotanya berasal dari unsur Tim Koordinasi

Kabupaten/Kota (TKK), asosiasi pengelola SPAM perdesaan, dan Pokja

AMPL/kelompok masyarakat peduli AMPL. Kabupaten/kota dapat memerankan Pokja

AMPL yang telah ada sebagai Panitia Kemitraan sepanjang memenuhi persyaratan

kelengkapan unsur anggota suatu Panitia Kemitraan.

Pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK di suatu kabupaten/kota dapat

dikelompokkan kedalam tiga komponen (menu), yaitu perluasan, pengembangan, danoptimalisasi. Panitia Kemitraan berperan dalam mengelola pemanfaatan dana Paket

Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan desa/kelurahan penerima Paket

Pamsimas HIK diputuskan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan sejumlah kriteria.

Proses pemilihan desa/kelurahan ini difasilitasi Panitia Kemitraan.

Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan pada prinsipnya tetap

mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat

dengan beberapa penyesuaian tertentu yang selengkapnya akan diuraikan dalam bab-

bab selanjutnya.


11/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"5

Bagan 1. Konsep Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

2.2 TUJUAN PENYEDIAAN HIK

Tujuan penyediaan HIK adalah mendukung pemerintah kabupaten/kota dengan kinerja

baik dalam Pamsimas untuk:

1. Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota untuk penyediaan dan peningkatan

kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

2. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam

penyediaan air minum dan sanitasi;

3. Mendorong kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan program

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

4. Mendukung percepatan pencapaian target MDGs kabupaten/kota dalam bidang

air minum dan sanitasi;

5. Melembagakan pendekatan berbasis masyarakat untuk penyediaan air minum

dan sanitasi;


12/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"6

6. Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005

pasal 40.

2.3 PRINSIP PENYELENGGARAAN HIK

Prinsip penyelenggaraan HIK adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kemandirian kabupaten/kota dalam penyediaan air minum dan

sanitasi;

2. Mengutamakan kemitraan yang setara antara pemerintah kabupaten/kota dan

masyarakat;

3. Memberikan prioritas kepada desa/kelurahan miskin yang sangat membutuhkansarana air minum dan sanitasi;

4. Memastikan keberlanjutan pengelolaan dan peningkatan cakupan dan kualitas

pelayanan SAM tingkat desa/kelurahan.

2.4 KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN HIK

2.4.1 Ketentuan Umum

1. HIK adalah dana insentif untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh

karena itu, dana ini digunakan untuk pembiayaan penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas.

2. HIK diselenggarakan berlandaskan kemitraan antara pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat atau dengan mekanisme Paket Pamsimas.

3. Pendekatan penyediaan air minum dan sanitasi dalam HIK adalah berbasis

masyarakat dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian,

kontribusi masyarakat untuk pembangunan/pengembangan/optimalisasi SAM

tingkat desa/kelurahan tetap diwajibkan ada dalam bentuk in-cash dan in-kind.

4. Pagu dana HIK dalam Paket Pamsimas adalah pagu tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, pagu dana Paket Pamsimas HIK untuk setiap desa/kelurahan

ditentukan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan setiap

desa/kelurahan tersebut dan evaluasi teknis dan pembiayaan terhadap RKM.

Dengan demikian, dana Paket Pamsimas HIK bagi pembiayaan SAM setiap

desa/kelurahan bisa berbeda.

5. Maksimum jumlah dana APBN dalam Paket Pamsimas HIK untuk setiap

kabupaten/kota adalah Rp 1 Milyar.


13/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"7

6. Porsi APBN dalam Paket Pamsimas HIK yang diberikan kepada kabupaten/kota

adalah setara dengan komitmen porsi APBD kabupaten/kota.

7. Porsi APBD dalam Paket Pamsimas HIK minimum 40% dari total nilai Paket

Pamsimas (APBN, APBD, dan kontribusi masyarakat).

8. Pemanfaatan dana Paket Pamsimas meliputi perluasan, pengembangan, dan

optimalisasi SPAM perdesaan.

9. Dana Paket Pamsimas hanya digunakan untuk kebutuhan BLM desa/kelurahan

lokasi pelaksanaan.

10. HIK hanya diberikan kepada kabupaten/kota dengan kinerja baik dalam

Pamsimas, memiliki rencana perluasan akses air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat dalam rangka pencapaian target MDGs kabupaten/kota, serta

memiliki kesenjangan tinggi terhadap target air minum dan sanitasinya.

11. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan khusus dalam rangka keberlanjutan SPAM

perdesaan, CPMU dan PIU dapat merekomendasikan kabupaten/kota penerima

HIK.

12. Panitia Kemitraan (Pakem) adalah tim di tingkat kabupaten/kota beranggotakan

berbagai unsur pemangku kepentingan yang berperan sebagai mitra Tim

Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dalam pengelolaan penyelenggaraan Paket

Pamsimas HIK, terutama berperan untuk menentukan daftar desa penerima dana

Paket pamsimas HIK untuk direkomendasikan kepada Bupati/Walikota.

2.4.2 Ketentuan Khusus

Berikut ini adalah ketentuan khusus pelaksanaan HIK:

1. Pada desa lokasi perluasan, desa pengembangan, desa optimalisasi SPAM,

seluruh ketentuan dan tata cara (IMAS, pemilihan LKM, RKM, pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan keuangan, pengamanan sosial dan lingkungan) adalah

mengikuti tata cara dalam juknis Pamsimas yang berkenaan, yaitu:

a. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat

c. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat

d. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan

e. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial

2. RKM untuk desa pengembangan dan optimalisasi SPAM disusun dengan

mengacu pada format RKM HID.

3. Dukungan untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan:


14/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"8

a. Pembiayaan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) untuk pendampingan

pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan disediakan

oleh kabupaten/kota penerima Paket Pamsimas HIK diluar dana BLM Paket.

b. Komposisi TFM Paket Pamsimas HIK menyesuaikan dengan kebutuhan

pendampingan desa dengan tetap menjamin kualitas pendampingan dan

hasil pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat mutu. TOR TFM pada desa

lokasi perluasan sekurang-kurangnya sebagaimana TOR TFM reguler dan

TOR TFM pada desa pengembangan/optimalisasi sekurang-kurangnya

sebagaimana TOR TFM HID.

c. Penguatan kapasitas (seperti pelatihan dan coaching) bagi TFM Paket

Pamsimas HIK disediakan oleh Pamsimas bersama dengan penguatan

kapasitas TFM untuk Pamsimas reguler.

2.5 PEMANFAATAN DANA PAKET PAMSIMAS HIK

2.5.1 Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK

Berikut ini adalah komponen pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK.

1. Perluasan Pamsimas

a. Perluasan Pamsimas ditujukan bagi desa-desa baru diluar desa reguler dan

desa replikasi pada tahun pelaksanaan Paket Pamsimas HIK. Perluasan ini

ditujukan untuk menambah cakupan layanan SPAM perdesaan dan

berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat

kabupaten/kota.

b. Siklus pelaksanaan pada desa-desa perluasan adalah sama dengan siklus

pada desa reguler.

2. Pengembangan SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas

a. Pengembangan SPAM pada desa Pamsimas (regular atau replikasi pada

tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya) dapat diusulkan untuk dibiayai dalam

rangka memaksimalkan pelayanan dengan menambah kapasitas SPAM

untuk dapat menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan

tersebut.

b. Pengembangan SPAM pada desa Pamsimas ditujukan untuk membantu

meningkatkan kemampuan pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan dan

berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat

kabupaten/kota.

3. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas

a. Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas (regular atau replikasi

pada tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya) dapat diusulkan untuk dibiayai


15/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"9

dalam rangka optimalisasi kinerja SPAM (memanfaatkan idle capacity) untuk

menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut.

b. Optimalisasi SPAM pada desa Pamsimas (regular atau replikasi) ditujukan

untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat

desa/kelurahan dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima

manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota.

2.5.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK (Negative List)

Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai Paket Pamsimas HIK adalah sebagai

berikut:

1. Pada perluasan Pamsimas, pengembangan, dan optimalisasi; daftar kegiatan

yang tidak dibiayai Paket Pamsimas HIK adalah sesuai dengan negative list yang

tercantum dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Masyarakat.

2. Khusus pada pengembangan dan optimalisasi; selain negative list yang

tercantum dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Masyarakat,

berikut adalah daftar kegiatan yang tidak boleh didanai dengan Paket Pamsimas-

HIK, yaitu:

a. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas (regular dan

replikasi) tahun-tahun sebelumnya;

b. Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola

SPAM perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Paket Pamsimas HIK di

tingkat kabupaten/kota.

c. Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan

dan peri urban


16/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"10

BAB 3. PENYELENGGARAAN PAKETPAMSIMAS HIK

3.1 PERSYARATAN PEMILIHAN PENERIMA HIK

Pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK terdiri dari pemilihan kabupaten/kota dan

pemilihan desa/kelurahan. Pemilihan kabupaten/kota terdiri dari dua tahap, yaitu tahap

prakualifikasi dan tahap usulan (proposal). Setelah penetapan kabupaten/kota

penerima, selanjutnya dilakukan pemilihan desa/kelurahan berikut penetapan pagu

indikatif per desa/kelurahan oleh masing-masing kabupaten/kota penerima.

Berikut ini adalah persyaratan pemilihan penerima Paket Pamsimas HIK untuk

kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

3.1.1 Persyaratan Pemilihan Kabupaten/Kota

A. Persyaratan Prakualifikasi

Persyaratan prakualifikasi kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota telah melaksanakan replikasi sesuai/melampaui jumlah

kewajiban replikasi sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan

penerima Paket Pamsimas HIK.

2. Kabupaten/kota telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana

(misused fund) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum

tahun pelaksanaan tahap prakualifikasi.

3. Kabupaten/kota telah merealisasikan kewajiban penyediaan dana APBDuntuk BLM dalam Pamsimas sampai dengan akhir tahun sebelum tahun

penetapan penerima Paket Pamsimas HIK.

Data seleksi prakualifikasi kabupaten/kota adalah Data SIM dan PPM

Pamsimas.

B. Penilaian Proposal Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan prakualifikasi akan diundang untuk

mengajukan proposal pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK. Penilaian

proposal didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen penyediaan dana APBD untuk Paket Pamsimas HIK.


17/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"11

2. Rasio efisiensi pembiayaan SPAM terhadap target penerima manfaat.

3. Data kinerja kab/kota:

a. Status dokumen rencana daerah yang digunakan sebagai acuankegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam

penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK (Dokumen rencana daerah

yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu dari dokumen berikut:

RPJMD, RKPD, RAD AMPL, atau dokumen perencanaan lainnya yang

sejenis);

b. Persentase jumlah desa berdasarkan status keberfungsian SAM;

c. Persentase jumlah desa berdasarkan status kinerja BPSPAMS;

d. Persentase jumlah dusun SBS selama 2008-2011 (berdasarkan data

SIM Pamsimas);

e. Jumlah desa selisih realisasi terhadap kewajiban replikasi sampai

dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan (berdasarkan data SIM

Pamsimas);

f. % Target tambahan jumlah pemanfaat SAM melalui pembiayaan Paket

Pamsimas HIK terhadap jumlah pemanfaat sebelumnya (jumlah

pemanfaat sampai dengan tahun seleksi);

g. % kesenjangan jumlah akses air minum saat ini dengan target

kabupaten/kota pada tahun pelaksanaan Paket Pamsimas HIK.

h. Upaya Pemda dalam menangani desa dengan SAM belum/tidak

berfungsi

Skor masing-masing kabupaten/kota yang mengajukan proposal akan

diumumkan melalui website Pamsimas. Selanjutnya, kelompok kabupaten/kota

dengan skor tertinggi menjadi penerima HIK. Kabupaten/kota penerima HIK

tersebut akan menandatangani MOU Paket Pamsimas HIK bersama Executing

Agency.

Usulan atau proposal kabupaten/kota untuk mendapatkan HIK memuat:

1. Surat pernyataan Bupati/Walikota yang berisikan:

a. Jumlah dana BLM APBD untuk Paket Pamsimas HIK sebagai komitmen

kabupaten/kota yang besarnya minimum sama dengan usulan

pembiayaan kegiatan Paket Pamsimas dengan APBN;

b. Kesiapan menyediakan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM-HIK) dan Biaya

Operasional Panitia Kemitraan dengan dana APBD diluar dana Paket

Pamsimas HIK;

c. Kesediaan mengikuti petunjuk teknis Paket Pamsimas HIK;

d. Kesediaan untuk menyampaikan salinan APBD yang menyatakananggaran untuk Paket Pamsimas HIK, TFM HIK, dan Panitia Kemitraan


18/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"12

paling lambat pada akhir Februari tahun pelaksanaan Paket Pamsimas

HIK.

2. Formulir Proposal Paket Pamsimas HIK sebagaimana format dalam lampiran

Juknis ini.

3. Lampiran dokumen sumber data-data yang digunakan dalam proposal,

sekurang-kurangnya lampiran dokumen data perihal:

a. Jumlah desa berdasarkan status keberfungsian SAM dengan format 6

dalam lampiran juknis ini;

b. Jumlah desa berdasarkan status kinerja BP-SPAMS dengan format 7

dalam lampiran juknis ini;

c. Salinan matriks dokumen rencana daerah yang memuat kegiatan

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sebagai acuandalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK. Salinan dilengkapi

dengan informasi status dokumen rencana daerah yang digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan proposal Paket Pamsimas HIK

(status yang dimaksud adalah draft, atau draft akhir, atau draft akhir

yang telah diekspose, atau perbup/perwali, atau perda (jika dokumen

acuannya adalah RPJMD);

d. Salinan matriks RKPD yang memuat upaya Pemda dalam menangani

desa dengan SAM belum/tidak berfungsi.

3.1.2 Persyaratan Pemilihan Desa/Kelurahan Penerima Paket Pamsimas HIK

Pemilihan desa/kelurahan dan pengambilan keputusan mengenai desa/kelurahan

penerima Paket Pamsimas HIK sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK, dalam pemilihan

desa/kelurahan, kabupaten/kota wajib mengikuti sekurang-kurangnya kriteria berikut.

Kabupaten/kota dapat menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal

sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan penyediaan dana Paket Pamsimas HIKatau dengan kriteria di bawah ini.

A. Desa Perluasan Pamsimas

Kriteria pemilihan desa lokasi perluasan Pamsimas adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20%, yaitu dalam bentuk in cash

sebesar 4% dan in kind sebesar 16%, dari nilai total usulan pembiayaan

pembangunan SPAM tingkat desa/kelurahan;

b. Merupakan desa/kelurahan miskin yang membutuhkan sarana air minum dan

sanitasi;

c. Memiliki sumber air baku yang relatif mudah diolah;


19/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"13

d. Rasio pembiayaan pembangunan SPAM dengan jumlah jiwa penerima

manfaat adalah yang paling efisien;

e. Merupakan target wilayah rencana perluasan penyediaan air minum dan

sanitasi kabupaten/kota;

f. Desa/kelurahan bersedia untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan SPAM

terbangun dengan menerapkan tariff pemakaian SAM yang memenuhi biaya

operasional, dan pemeliharaan dengan pernyataan tertulis yang

ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;

g. Jika desa belum memiliki Kader AMPL, desa/kelurahan bersedia untuk

menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam

bidang AMPL (Kader AMPL) dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani

oleh Kepala Desa/Lurah.

B. Desa Pengembangan dan desa optimalisasi

Kriteria pemilihan desa pengembangan dan desa optimalisasi adalah:

a. Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas.

b. Merupakan desa Pamsimas (reguler atau replikasi) dengan SAM yang telah

beroperasi minimal 1 (satu) tahun.

c. Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan

pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini

dalam bentuk in cash 10% (baik dari dana yang dikumpulkan dari

masyarakat maupun dana kas BPSPAMS) dan in kind sebesar 10%.

d. Rasio pembiayaan pembangunan SPAM dengan jumlah jiwa penerima

manfaat adalah yang paling efisien;

e. Mempunyai potensi pengembangan untuk memaksimalkan jangkauan

pelayanan atau memaksimalkan kapasitas sarana air minum terbangun atau

dapat menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah

pemanfaat semula.

f. Diutamakan bagi desa yang belum pernah mendapatkan bantuan

pengembangan/optimalisasi SPAM setelah Pamsimas.

g. Bersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan SAM secara berkelanjutan

melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional,

pemeliharaan, dan recoverydengan pernyataan tertulis yang ditandatangani

oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS, dan Ketua LKM;

h. Jika desa belum memiliki Kader AMPL, desa/kelurahan bersedia untuk

menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam

bidang AMPL (Kader AMPL) dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani

oleh Kepala Desa/Lurah.


20/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"14

3.2 PELAKU UTAMA PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK

3.2.1 Pelaku Tingkat Nasional

Sebagai bagian dari tugas utama CPMU dan PIU (Ditjen PMD dan Ditjen Bina

Bangda Kementerian Dalam Negeri, Ditjen PP& PL Kementerian Kesehatan, dan

Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum), CPMU dan PIU juga

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK. Ketua CPMU dan

Waka CPMU Ditjen Bina Bangda memimpin proses penyelenggaraan Paket

Pamsimas HIK.

Tugas pelaku tingkat nasional dalam penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

terutama meliputi:

1. Melaksanakan pemilihan prakualifikasi dan mengumumkan hasil prakualifikasi

kepada kabupaten/kota;

2. Melakukan evaluasi atau penilaian usulan atau proposal kabupaten/kota;

3. Merekomendasikan daftar kabupaten/kota penerima HIK dan alokasi pembiayaan

porsi APBN kepada Executing Agency Program Pamsimas.

4. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat

kabupaten/kota.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan Paket Pamsimas HIK kepada Executing Agency

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengantembusan kepada provinsi dan kabupaten/kota pelaksana.

3.2.2 Pelaku Tingkat Kabupaten

Kabupaten/Kota menyediakan Panitia Kemitraan yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK.

A. Keanggotaan Panitia Kemitraan (Pakem) Kabupaten/Kota

Panitia Kemitraan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Perwakilan TKK dan SKPD yang relevan, sekurang-kurangnya terdiri dari:

Bappeda, BPMD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Jumlah

perwakilan pemerintah kabupaten/kota dalam keanggotaan Pakem

maksimum 4 (empat) orang.

2. Perwakilan Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan. Jika belum terbentuk,

dapat diwakilkan oleh BP-SPAMS atau LKM atau KPM dari desa yang

mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan SPAM desa/kelurahan. Jumlah

perwakilan Asosiasi Pengelola SPAM Perdesaan atau BPSPAMS/LKM/KPM

adalah maksimum 2 (dua) orang.

3. Perwakilan Pokja AMPL atau kelompok masyarakat atau perseorangan yangpeduli terhadap pencapaian dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi


21/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"15

tingkat kabupaten/kota. Termasuk dalam kelompok masyarakat atau

perseorangan ini adalah anggota LSM atau forum masyarakat yang bekerja

di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutanterutama yang berhubungan

dengan pendekatan berbasis masyarakatpakar, akademisi, duniausaha/swasta. Jumlah perwakilan Pokja AMPL atau kelompok

masyarakat/perseorangan dalam Panitia Kemitraan adalah maksimum 3

(tiga) orang.

Keanggotaan Panitia Kemitraan kabupaten/kota ini dilakukan dengan cara

pemilihan dan tidak dengan penunjukan. Penetapan Panitia Kemitraan

disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Contoh SK

Bupati/Walikota perihal Penetapan Panitia Kemitraan dapat dilihat pada lampiran.

Ketentuan dalam keanggotaan Panitia Kemitraan:

1. Berjumlah ganjil atau maksimum 9 orang.

2. Bekerja bersama dan mengutamakan kemitraan dan kesetaraan diantara

sesama anggotanya.

3. Bekerja secara sukarela berdasarkan kepedulian terhadap masyarakat

miskin dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk air minum dan

sanitasi.

4. Minimum 30% anggota adalah perempuan.

Panitia Kemitraan memiliki biaya operasional yang jumlahnya maksimum 3% dari

nilai Paket Pamsimas HIK dari APBD dan APBN. Sebagai contoh, jika porsi

APBD dan APBN dalam Paket Pamsimas HIK masing-masing adalah Rp 500

juta, maka biaya operasional Pakem maksimum sebesar Rp 30 juta.

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan Pokja AMPL sebagai Panitia Kemitraan

jika memenuhi persyaratan kelengkapan unsur keanggotaan.

B. Tugas Pokok Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota

Tugas Panitia Kemitraan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu TKK dalam mensosialisasikan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK

kepada desa/kelurahan dan kecamatan;

2. Menilai proposal pemanfaatan Paket Pamsimas HIK dari desa/kelurahan

berdasarkan lingkup pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK dan kriteria

desa lokasi Paket Pamsimas HIK;

3. Menverifikasi proposal pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK dari

desa/kelurahan melalui pengecekan data resmi atau kunjungan lapangan;

4. Merekomendasikan daftar desa/kelurahan lokasi Paket Pamsimas HIK

kepada TKK untuk disahkan melalui SK Bupati/Walikota;


22/71


23/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"17

No Pelaku Tugas

2. Menyediakan kegiatan dan anggaran pelatihan bagi TFM Paket Pamsimas HIK;

3. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana BLM APBN sesuai dengan

petunjuk pencairan dana Paket Pamsimas HIK;4. Berdasarkan laporan Satker PKPAM Provinsi, menghimpun laporan

kabupaten/kota dalam penggunaan dana APBN pada Paket Pamsimas HIK danmelaporkannya kepada CPMU.

3. Tim KoordinasiProvinsi (TKP)

1. Memastikan proposal kabupaten/kota memenuhi ketentuan dalam Juknis PaketPamsimas HIK dan disampaikan tepat waktu kepada CPMU;

2. Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkat

kabupaten/kota;

3. Memberikan masukan/rekomendasi kepada TKK bagi perbaikan kualitaspelaksanaan Paket Pamsimas HIK;

4. Melaporkan kemajuan triwulan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tingkatkabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada CPMU.

4. PPMU 1. Menfasilitasi pelatihan bagi seluruh TFM termasuk TFM HIK;

2. Jika diperlukan kabupaten/kota, memberikan masukan/rekomendasi dalamproses rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan kualitas pendampingan TFM HIK;

3. Membantu TKP dalam pemantauan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK ditingkat kabupaten, serta memberikan masukan/rekomendasi untuk peningkatankinerja;

4. Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK termasuk dalamlaporan rutin kegiatan Pamsimas di kabupaten/kota.

5. Satker PKPAMProvinsi

1. Melakukan verifikasi untuk pencairan porsi APBN dalam Paket Pamsimas HIKberdasarkan usulan desa/kelurahan yang telah disetujui Panitia Kemitraan,DPMU, dan TKK;

2. Merekomendasikan pencairan porsi APBN dalam Paket Pamsimas HIK kepadaSatker Pembinaan Pamsimas DJCK;

3. Memantau kemajuan penggunaan dana APBN pada Paket Pamsimas HIK danmelaporkannya kepada Satker Pembinaan Pamsimas DJCK dengan tembusankepada CPMU;

4. Memastikan TFM HIK mendapat pelatihan sebagaimana TFM regular sesuairencana kerja (work plan) Pamsimas.

6 TKK 1. Menyusun proposal Paket Pamsimas HIK untuk disampaikan kepada CPMUdengan tembusan kepada TKP;

2. Memfasilitasi pembentukan Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota.

3. Memfasilitasi ketersediaan ruangan atau sekretariat bagi Panitia Kemitraan;

4. Memastikan ketersediaan dana APBD dalam Paket Pamsimas HIK sesuai

dengan komitmen Kepala Daerah;5. Memfasilitasi pertemuan rutin dengan Panitia Kemitraan dan DPMU untuk

pembahasan kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK.

6. Memimpin sosialiasi Paket Pamsimas HIK kepada desa/kelurahan dankecamatan;

7. Menfasilitasi ketersediaan data/informasi yang diperlukan Panitia Kemitraanuntuk proses seleksi desa/kelurahan;

8. Menyampaikan daftar desa/kelurahan penerima Paket berdasarkanrekomendasi Panitia Kemitraan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota;

9. Menyampaikan daftar desa/kelurahan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikotakepada TKP dan CPMU;

10. Memantau kinerja Panitia Kemitraan;

11. Menyusun laporan atas kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas berdasarkanlaporan Panitia Kemitraan dan Satker PIP Kab/Kota untuk disampaikan kepada


24/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"18

No Pelaku Tugas

Kepala Daerah dengan tembusan kepada TKP.

7 DPMU 1. Membantu Panitia Kemitraan dengan memberikan masukan dalam evaluasi

usulan desa/kelurahan dan RKM dari sisi teknis, kegiatan pemberdayaan, danpembiayaan (keuangan);

2. Membantu TKK untuk mereview laporan Panitia Kemitraan atas kemajuanpelaksanaan Paket Pamsimas HIK dan memberikan masukan/rekomendasiuntuk meningkatkan kualitas pelaksanaan;

3. Melakukan rekrutmen TFM HIK untuk direkomendasikan kepada Satker PIPKabupaten/Kota;

4. Memastikan TFM HIK mendapat pelatihan sebagaimana TFM regular sesuaijadwal pelatihan TFM regular;

5. Memantau kinerja pendampingan TFM HIK;

6. Memantau kemajuan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di desa/kelurahan;

7. Memastikan kualitas hasil pelaksanaan Paket Pamsimas HIK tepat waktu dan

tepat mutu;8. Melaporkan kemajuan hasil pelaksanaan Paket Pamsimas HIK kepada TKK

dengan tembusan kepada PPMU;

9. Merekomendasikan pencairan porsi APBN kepada Satker PKPAM Provinsi;

10. Merekomendasikan pencairan porsi APBD kepada Satker PIP Kabupaten/Kota;

11. Memastikan laporan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK termasuk dalamlaporan rutin kegiatan Pamsimas di kabupaten/kota.

8 Satker PIPKab/Kota

1. Memobilisasi TFM HIK;

2. Melakukan kontrak kerja dengan LKM yang difasilitasi oleh DPMU;

3. Membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) sesuai dengan rekomendasiDPMU;

4. Secara rutin setiap bulan melaporkan daftar penerbitan SPM-LS kepada DPMUsebagai bahan penyusunan laporan keuangan Paket PamsimasKabupaten/Kota;

5. Memberikan data keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun laporankemajuan bulanan;

Dalam pelaksanaan Paket Pamsimas HIK, seluruh pelaku mendapatkan dukungan

bantuan teknis yang disediakan oleh Pamsimas, DMAC, PMAC, CMAC.

Bagan 2 menunjukkan peran antar pelaku dalam organisasi Pamsimas, termasuk

bantuan teknis yang tersedia untuk setiap tahapan pelaksanaan Paket Pamsimas

HIK.


25/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"19

Bagan 2. Organisasi Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

PEMANTAUAN KINERJA

DAN PERSETUJUAN

PEMBAYARAN

PERSETUJUAN RKM,PENCAIRAN DANA

PEMANTAUAN

KOORDINASI

PELAPORAN

PELAPORAN

PELAPORAN

SELEKSIDESA/KEL,

PENEN

TUAN

PAGU

PE

MANTAUAN

SELEKSIKAB/KOTA

&PENENTUAN

PAGU

PMAC

TKP

Advisory CMAC

CPMU

FK DMAC

Panitia Kemitraan

TKK

TFM HIK

LKM

Satker

Pembinaan

Pamsimas DJCK

Satker PKPAM Provinsi

PPMU

Satker PIP Kab/Kota

DPMU

PELAPORAN

PEMANTAUAN

PELAPORAN

PEMANTAUAN

PELAPORAN

KOORDINASI

PELAPORAN


26/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"20

3.2.5 Dukungan Bantuan Teknis Pamsimas dalam Penyelenggaraan HIK

Setiap bantuan teknis Pamsimas (fasilitator, konsultan, dan advisory) wajib

memberikan dukungan kepada pelaku pengelola Pamsimas dalam penyelenggaraanPaket Pamsimas HIK. Dukungan bantuan teknis Pamsimas disediakan oleh DMAC,

Fasilitator Keberlanjutan, PMAC, dan CMAC serta advisory. Oleh karena itu, selain

dalam mendukung Pamsimas reguler, peran dan tanggungjawab pelaku bantuan

teknis Pamsimas dalam penyelenggaraan HIK adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran petunjuk teknis ini.

3.3 TATA CARA PENYELENGGARAAN PAKET PAMSIMAS HIK

Tata cara penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK beserta pelaksana dan pendukung

pelaksana-nya dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Tata Cara Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

No Jadwal Kegiatan Keterangan Pelaksana

Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

A Pemilihan Kabupaten/Kota Calon Penerima HIK dan Penentuan Pagu HIK dalam Paket Pamsimas HIK

1 Mei IV-

Juli II

Penilaian

prakualifikasi

kabupaten/kota

berdasarkan dataSIM dan PPM

Pamsimas.

Memilih kab/kota

berdasarkan kriteria pra

kualifikasi dengan

menggunakan Data SIMdan PPM Pamsimas

(Status data kinerja

berbasis SIM dan PPM

yang digunakan dalam

prakualifikasi

kabupaten/kota adalah

data per 26 Juni 2012)

CPMU dan

PIU

Advisory dan

CMAC

Daftar

kabupaten/kota

yang lulus

seleksiprakualifikasi

(long list). Long

list diumumkan

dalam website

Pamsimas.

2 Juli II-III Penjaringan

umpan balik dari

kabupaten/kota

berkenaan

dengan long list.

Melakukan verifikasi dan

pemutakhiran long list

berdasarkan umpan balik

kabupaten/kota mengenai

long list (Status datakinerja berbasis SIM dan

PPM yang digunakan

dalam verifikasi dan

pemutakhiran long list

adalah data per 10 Juli

2012)

CPMU Advisory dan

CMAC

Penetapan

longlist

kabupaten/kota

yang sudah

terverifikasisesuai dengan

umpan balik

kabupaten/kota

3 Juli III Penyampaian

undangan

pengajuan

proposal Paket

Pamsimas HIK

kepada

kabupaten/kota

yang termasuk

Menyusun serta

menyampaikan surat

undangan kepada

Bupati/Walikota dari

kabupaten/kota dalam

long-list untuk

menyampaikan proposal

CPMU Advisory dan

CMAC

Surat

undangan

penyampaian

proposal

kepada

kabupaten/kota

serta

pengumuman


27/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"21


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

dalam long list. dan dokumenterkait dalam

website

4 Juli IV-

Agustus

IV

Penyusunan

proposalTKK mengkoordinir

penyusunan proposal

pemanfaatan Paket

Pamsimas-HIK

TKK dan

DPMU

Proposal

pemanfaatan

Paket

Pamsimas-HIK

5 Agustus

IV-Sept I

Penyerahan

usulan (atau

proposal) oleh

TKK kepada

CPMU dengan

tembusan kepadaTKP masing-

masing

Penyampaian proposal

sesuai dengan format

yang tersedia, disertai

dengan dokumen

pendukungnya

TKK dan

DPMU

DMAC dan

LGF (jika

ada)

Proposal

sesuai dengan

format yang

disediakan

dalam website

serta dokumenpendukungnya

Memastikan seluruh

proposal diterima dengan

tepat waktu oleh CPMU

TKP Advisory dan

PMAC

6 Sept II Penilaian usulan

(atau proposal)

kabupaten/kota

Penilaian proposal Paket

Pamsimas HIK

berdasarkan kesiapan

pendanaan APBD, jumlah

penerima manfaat, dan

data kinerja

kabupaten/kota

CPMU dan

PIU

Advisory dan

CMAC

Skor masing-

masing

proposal

kabupaten/kota

7 Sept III Penyusunan

rankingkabupaten/kota

calon penerima

HIK

Penyusunan ranking

nasional kab/kotaberdasarkan hasil

penilaian proposal Paket

Pamsimas HIK

CPMU dan

PIU

Advisory dan

CMAC

Daftar ranking

kabupaten/kotasesuai dengan

skor hasil

penilaian

proposal

8 Sept III Penyampaian

rekomendasi

daftar

kabupaten/kota

penerima HIK

kepada DJCK

Kementerian

Pekerjaan Umum

a. Penyusunan beritaacara hasil pemilihankabupaten/kota

b. Penyampaian daftarkabupaten/kotapenerima HIK besertanilai pagu HIK APBNkepada DJCK

c. Rancanganpengumuman dalamwebsite

d. Rancangan MoUmengenai PaketPamsimas HIK antaraDJCK denganBupati/Walikota

CPMU Advisory dan

CMAC

Daftar

kabupaten/kota

calon penerima

HIK

9 Sept IV Penetapan dan

pengumuman

daftar

kabupaten/kota

penerima HIKbeserta nilai pagu

Pengesahan daftar

kabupaten/kota beserta

pagu HIK

DJCK dan

CPMU

Advisory dan

CMAC

Pengumuman

kabupaten/kota

penerima HIK

dalam website


28/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"22


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

HIK yang disetujui

10 Sept

IV/Oct I

Penandatangan

MOU antara

DJCK dengan

Bupati/Walikota

Penandatangan MOU

oleh Bupati/Walikota dan

DJCK mengenai

komitmen

Penyelenggaraan HIK

sesuai dengan Juknis

Paket Pamsimas HIK

DJCK/CPMU

dan

Bupati/Waliko

ta/TKK

Advisory,

CMAC,

PMAC

MOU yang

sudah

ditandatangani

oleh DJCK dan

Bupati/Walikota

dimuat dalam

SIM

B Pemilihan Desa/Kelurahan Calon Penerima Paket Pamsimas HIK dan Penentuan Alokasi Pagu

Desa/Kelurahan

1 Sept

IV/Oct II

Pembentukan

Panitia Kemitraan

Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi kepadaberbagai pemangkukepentinganmengenai PaketPamsimas HIK, danperlunyapembentukan PanitiaKemitraan (Pakem)sebagai pelaksanautamapenyelenggaraanPaket

b. Penyusunanrancangan SK dan

rencana kerja Pakem

c. Penyediaan danaBOP Pakem

TKK DMAC, LGF

dan FK

SK Pakem

disertai dengan

rencana kerja

dan rencana

alokasi APBD

untuk BOP

Pakem

2 Oct II Penyusunan

daftar

desa/kelurahan

calon penerima

Paket Pamsimas

HIK

a. Pengumpulan datadan informasi desa-desa/kelurahan yangmembutuhkanbantuan air bersihdan sanitasiberdasarkan kriteriatertentu

b. Penelaahan ataupengkajian data

desa/kelurahan

Pakem, TKK

dan DPMU

DMAC, LGF

dan FK

Daftar panjang

desa/kelurahan

yang

membutuhkan

air minum dan

sanitasi

3 Oct II Sosialisasi Paket

Pamsimas dan

pagu

kabupaten/kota

kepada

desa/kelurahan

dan kecamatan

a. Sosialiasi kepadakecamatan dandesa/kelurahanmengenai PaketPamsimas HIK

b. Kegiatan sosialisasiini dapatdiselenggarakanbersama denganlokakaryakeberlanjutanPamsimas

c. Penyampaian format

usulandesa/kelurahan

TKK DMAC, LGF

dan FK

Berita acara

sosialisasi


29/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"23


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

4 Oct III-IV Penyampaianproposal

desa/kelurahan

untuk

pembangunan

SPAM dengan

biaya Paket

a. Desa/kelurahanmenyusun usulanawal/proposal PaketPamsimas HIKdengan format yangdisediakan dalamJuknis PaketPamsimas-HIK

b. Penyampaian usulanawal kepada Pakem

Kepala Desadan LKM

FK dan KasiPMD

Kecamatan

Proposal awaldesa/kelurahan

5 Nov I Penilaian proposal

Paket oleh Panitia

Kemitraan dan

penyusunan

ranking

desa/kelurahan

calon penerima

Paket Pamsimas

HIK

a. Penilaian proposaldesa/kelurahansesuai dengan kriteriatertentu

b. Pengelompokan desaberdasarkankebutuhan:perluasan,pengembangan danoptimalisasi

c. Penyusunan daftardesa berdasarkanpagu dan menupemanfaatan

d. Pelaksanaanverifikasi usulanmelalui konsultasidengan SKPD tekait

dan kunjunganlapangan tertentu

e. Penyusunanrancanganrekomendasi daftardesa/kelurahanpenerima PaketPamsimas HIK

Pakem DMAC, LGF

dan FK

Daftar desa

calon penerima

paket beserta

pagu dananya

6 Nov II Pengesahan

daftar

desa/kelurahan

penerima Paket

a. Pengajuanpengesahan daftardesa/kelurahanpenerima PaketkepadaBupati/Walikota

dengan tembusankepada TKP danSatker PKPAMProvinsi

b. Kab/Kota dapatmengajukan usulantambahan danaAPBD untuk PaketPamsimas jika danayang diperlukanmelebihi nilai PaketPamsimas-HIK(jumlah APBD,APBN, kontribusi

masyarakat)c. Pengajuan usulan

TKK dan

Bupati/Waliko

ta

DMAC dan

LGF

SK

Bupati/Walikota

mengenai

daftar

desa/kelurahan

penerimaPaket, serta

pagu BLM

Paket untuk

setiap

desa/kelurahan

serta

pembiayaan

TFM-HIK


30/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"24


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

pembiayaan TFM HIKdari porsi APBD

7 Nov III Pengumuman

daftar

desa/kelurahan

Paket Pamsimas

HIK

a. Penyampaian SKBupati/Walikotaperihal daftardesa/kelurahan lokasiPaket Pamsimas HIKoleh TKK kepadaTKP, Satker PKPAMProvinsi dan CPMU

b. Penyampaianpemberitahuankepadadesa/kelurahan

penerima PaketPamsimas

TKK DMAC, LGF

dan FK

Surat

pemberitahuan

diterima oleh

desa/kelurahan

ybs.

c. Pemuatan daftardesa dan paguanggaran BLM PaketPamsimas dalamwebsite

CPMU CMAC Daftar

desa/kelurahan

dan pagu BLM

dalam website

8 November

IV-

Februari

IV

Mobilisasi dan

Pelatihan TFM

untuk

desa/kelurahan

penerima Paket

Pamsimas HIK

a. Pemilihan fasilitatorsesuai dengan TORdan kriteria kualifikasiminimum yangdirekomendasikandalam Pamsimasregular dan HID

b. Penyampaian daftarTFM kepada SatkerPKPAM Provinsi danPMAC

c. Penyediaan pelatihanuntuk TFM bersamadengan TFM reguler

Satker PIP

Kab/Kota,

DPMU dan

PPMU

DMAC dan

PMAC

TFM direkrut

dan ikut serta

dalam pelatihan

pendampingan

tingkat

masyarakat

9 Feb

IV/Mar I

Penyampaian

dokumen Alokasi

APBD (DPA untuk

pelaksanaan

Paket Pamsimas-

HIK) kepada

CPMU

Penyampaian DPA yang

memuat ketersediaan

alokasi APBD untuk BLM

Paket, dan TFM sebagai

bentuk pelaksanaan

komitmen kabupaten/kota

sesuai dengan MOU yang

ditandatangani antara

Bupati/Walikota dan DJCK

TKK DMAC, LGF

dan Advisory

DPA

kabupaten/kota

yang sudah

disahkan

C. Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di Tingkat Desa/Kelurahan

1 Maret I-

Juni IV

Perencanaan

tingkat

masyarakat

sesuai dengan

siklus Pamsimas

Pendampingan tingkat

masyarakat sesuai

dengan siklus Pamsimas

pada desa perluasan,

pengembangan dan

optimalisasi

TFM DMAC Kelembagaan

tingkat

desa/kelurahan

berfungsi (LKM

dan Satlak) dan

Rancangan

RKM diterimaoleh Pakem


31/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"25


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

2 Juli I-II Penilaian RKM a. Presentasi RKMkepada Pakem LKM TFM RancanganRKM

tersampaikan

b. Penilaian RKM darisisi kemanfaatan,teknis dan biaya,terutama diverifikasiterhadap usulan awaldesa/kelurahan

c. Verifikasi proposaldengan konsultasikepada SKPD terkaitdan kunjunganlapangan tertentu

Pakem DMAC dan

FK

Rekomendasi

Pakem kepada

TKK mengenai

RKM yang

telah

diverifikasi

3 Juli III Penandatanganan

Surat Perjanjian

Pemberian

Bantuan (SPPB)

Paket Pamsimas

HIK

a. Penyusunanrancangan SPPB

b. PenandatanganSPPB

Satker PIP

Kab/Kota dan

DPMU

TFM dan

DMAC

SPPB

ditandatangani

4 Juli IV-Agustus II

Pencairan danaBLM Tahap I,pelaksanaankegiatan tingkatdesa/kelurahandan pelaporan

pertanggungjawaban penggunaandana BLM

a. Pelaksanaanpekerjaan konstruksidan pelatihanmasyarakat sesuaidengan RKM

b. Penyusunan

dokumen pencairandana sesuai denganRKM

c. Penyusunandokumenpertanggungjawabanpencairan dana

LKM danSatlak

TFM danDMAC/FMA

Dokumenpencairan danpertanggung-jawabantersedia, sertainformasi terkait

termuat dalamSIM

Pemantauan atau uji petik

terhadap pelaksanaan

pekerjaan di tingkat

masyarakat, terutama

untuk melihat

kemanfaatan dan

kesesuaian pekerjaandengan RKM

Pakem DMAC Laporan hasil

pemantauan

5 Agustus

II-Sept IV

Pencairan dana

BLM Tahap II,

pelaksanaan

kegiatan tingkat

desa/kelurahan

dan pelaporan

pertanggungjawab

an penggunaan

dana BLM

a. Pelaksanaanpekerjaan konstruksidan pelatihanmasyarakat sesuaidengan RKM

b. Penyusunandokumen pencairandana sesuai denganRKM

c. Penyusunandokumen

pertanggungjawabanpencairan dana

LKM dan

Satlak

TFM dan

DMAC/FMA

Dokumenpencairan danpertanggung-jawabantersedia, sertainformasi terkaittermuat dalamSIM


32/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"26


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

Pemantauan atau uji petikterhadap pelaksanaan

pekerjaan di tingkat

masyarakat, terutama

untuk melihat

kemanfaatan dan

kesesuaian pekerjaan

dengan RKM

Pakem DMAC Laporan hasilpemantauan

6 Okt I-IV Penyusunan

laporan akhir

kegiatan tingkat

desa/kelurahan

Penyusunan laporan akhir

pelaksanaan pekerjaan

tingkat desa/masyarakat

LKM TFM Rancangan

laporan akhir

a. Penelaahan laporan

akhir LKM danrekomendasi untukperbaikan

b. Jika ada sisa dana,makamerekomendasikanpemanfaatan sisadana sesuai dengankebutuhan eksisting

c. Memastikankomitmen masyarakatuntuk keberlanjutanpelayanan SPAM

d. Memastikan

komitmen kab/kotauntuk mendukungkeberlanjutan SPAMtingkatdesa/kelurahan

Pakem dan

TKK

DMAC, TFM

dan FK

Laporan Akhir

yang disahkan

7 November

I-II

Serah-terima a. Penyusunandokumen serahterima

b. Penandatangandokumen serahterima

LKM dan

Satker PIP

Kab/Kota

TFM dan

DMAC

Dokumen serah

terima yang

ditandatangani

D. Penyusunan Laporan Penyelesaian Paket Pamsimas Tingkat Kabupaten/Kota

1 Desember Penyusunan

laporan

penyelenggaraan

Paket Pamsimas

di tingkat

kabupaten/kota

a. Penyusunanrancangan laporanpelaksanaan rencanakerja

b. Penyusunanrancangan laporanpenyelenggaraanPaket Pamsimas

c. Penyusunan laporankeuanganterkonsolidasi (APBD,APBN danmasyarakat) untuk

penyelenggaraanBLM PaketPamsimas, dengan

Pakem DMAC, LGF

dan FK

Rancangan

final laporan

penyelenggara

an Paket

Pamsimas


33/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"27


Pendukung

Pelaksana

(*)

Hasil

dukungan Satker PIPKabupaten/Kota

d. Diskusi dankonsultasi rancanganlaporanpenyelenggaraanPaket Pamsimasdengan TKK danSKPD terkait

2 Desember Pelaksanaan

lokakarya tingkat

kabupaten/kota

mengenai

penyelenggaraanPaket Pamsimas

a. Penyampaian kepadapublik dan berbagaipemangkukepentinganmengenai

pertanggungjawabanpenyelenggaraanPaket Pamsimastingkatkabupaten/kota

b. Penyelenggaraanlokakarya ini dapatdilakukan bersamadengan lokakaryakeberlanjutan

TKK DMAC, LGF

dan FK

Berita acara

penyelenggara

an Paket

Pamsimas


34/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"28

Bagan 3. Siklus Kegiatan Paket Pamsimas HIK

TKP membantumemastikanpenyusunan

proposal sesuaiJuknis dan tepat

waktu

Tahun Penetapan (n)

Tahun Pelaksanaan (n+1)

Ya

Tidak

Seleksi Pra Kualifikasi:

a) Memenuhi kewajiban

replikasi sd tahun

sebelumnya

b) Tidak memiliki kasus

misused fund yang belum

diselesaikan sd tahap

PraKualifikasi

c) Telah merealisasikan

kewajiban APBD untuk

BLM

Kab/Kota Pelaksana

PAMSIMAS

Tidak MengikutiSeleksi Paket

Pamsimas

Mengikuti SeleksiProposal PaketPamsimas HIK

CPMU mengundangKab/Kota untuk

menyusun Proposal

Paket Pamsimas HIK

TKK menyampaikan proposal kepadaCPMU dengan tembusan kepada TKP

TKK menyusunProposal

CPMU menilai ProposalPaket Pamsimas HIK

Penetapan RankingKab/Kota

Penetapan Penerima HIKBukan

Penerima

TidakMelaksanakan

Paket PamsimasHIK

Penerima

Pelaksanaan Paket Pamsimas sesuai Pendekatan Pamsimas HIK Reguler

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK

Membentuk Panitia Kemitraan untukPelaksanaan Paket Pamsimas HIK


35/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"29

BAB 4. PENGELOLAAN KEUANGANPAKET PAMSIMAS - HIK

4.1 KOMPONEN PENDANAAN

4.1.1 BLM Desa/Kelurahan

BLM Desa/Kelurahan bersumber dari porsi APBD dan porsi APBN dalam dana Paket

Pamsimas HIK. BLM untuk masing-masing desa bersumber dari APBD dan APBN

dengan porsi pendanaan yang sama. Penetapan pagu BLM untuk setiap

desa/kelurahan lokasi pemanfaatan Paket Pamsimas HIK diputuskan di tingkat

kabupaten/kota.

4.1.2 Biaya Operasional (BOP) Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota

Berikut adalah ketentuan mengenai besaran dan penggunaan dana BOP PanitiaKemitraan Kabupaten/Kota:

BOP berasal dari APBD sebesar maksimum 3% dari nilai Paket Pamsimas HIK

dari APBD dan APBN. BOP untuk Panitia Kemitraan berasal dari APBD di luar

porsi APBD untuk Paket Pamsimas HIK.

Penggunaan dana BOP dilakukan berdasarkan rencana kerja Panitia

Kemitraan dan rencana penggunaan dana yang disetujui oleh TKK dan

diverifikasi oleh DMAC.

BOP untuk Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota digunakan untuk hal-hal yang

mendukung kegiatan Paket Pamsimas HIK, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Biaya monitoring sesuai Rencana Kerja Panitia Kemitraan

b. Biaya alat tulis

c. Biaya penyusunan laporan

d. Biaya komunikasi

e. Biaya pertemuan terkait Paket Pamsimas HIK

f. Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya lokakarya dan pelatihan, yang

berkaitan dengan Paket Pamsimas HIK


36/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"30

4.1.3 Biaya Operasional (BOP) untuk LKM

Ketentuan mengenai biaya operasional untuk LKM menggunakan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan TingkatMasyarakat.

4.1.4 Tim Fasilitator Masyarakat Paket Pamsimas HIK (TFM-HIK)

Tim fasilitator masyarakat Paket Pamsimas HIK didanai dengan APBD diluar porsi

APBD untuk Paket Pamsimas HIK. Besaran pendanaan dari APBD untuk TFM-HIK

ini sekurang-kurangnya sama dengan yang diterapkan Pamsimas bagi TFM reguler.

Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Panitia Kemitraan dan pembayaran TFM

HIK ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Paket Pamsimas HIK.

4.2 TATA CARA PENCAIRAN BLM PAKET PAMSIMAS HIK

Tata cara pencairan BLM Paket Pamsimas HIK pada prinsipnya mengikuti mekanisme

penyaluran dana Pamsimas reguler. Perbedaan antara Pamsimas Reguler dengan

HIK adalah pada HIK pencairan BLM dilakukan dalam dua tahap sementara pada

Pamsimas Reguler dilakukan dalam tiga tahap.

Pencairan dana BLM Paket Pamsimas HIK tahap I adalah pencairan dana BLM APBN,

dan tahap II adalah pencairan dana BLM APBD, masing-masing 100% dari porsi

anggaran dalam Paket Pamsimas HIK atau sebaliknya mana yang tersedia terlebih

dahulu.

Dana BLM APBN dapat dicairkan setelah dokumen berikut ini lengkap:

1. Adanya salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kabupaten/kota yang

memuat anggaran APBD untuk Paket Pamsimas HIK sesuai komitmen yang

disampaikan dalam pengajuan proposal Paket Pamsimas HIK;

2. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan lokasi

pemanfaatan Paket Pamsimas HIK beserta alokasi pagu bagi setiap

desa/kelurahan;3. Adanya surat Satker PKPAM Provinsi perihal rekomendasi pencairan porsi

APBN ke kabupaten/kota.

Untuk setiap pendanaan yang telah dicairkan (APBN atau APBD), pemanfaatan dana

untuk setiap porsi (APBN dan APBD) dilakukan dua kali, yaitu pemanfaatan tahap

pertama sebesar 70%, dan sisa dana 30% dapat dicairkan jika LKM sudah melaporkan

pertanggungjawaban penggunaan dananya.

Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) harus disusun saat pemanfaatan dana

mencapai minimal 90%. LPD akan dilaporkan dan diverifikasi oleh DMAC CD dan FM.


37/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"31

Untuk desa perluasan, diperlakukan seperti desa regular Pamsimas, sedangkan untuk

desa pengembangan dan desa optimalisasi diperlakukan seperti desa HID.

Untuk keterangan lebih lengkap harap merujuk pada SOP Pengelolaan Keuangan HIK.

4.3 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dana BLM Paket Pamsimas HIK akan diberikan per kabupaten, dimana pendanaan

akan bersumber dari APBD dan APBN. Setiap desa yang mendapat BLM Paket

Pamsimas HIK akan didanai oleh APBD dan APBN dengan porsi yang sama.

Tabel berikut ini menjelaskan jadwal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Paket

Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan.

Perihal Pelaksana Waktu

Akuntabilitas keuangandan program

LKM NA

Rekening atas nama LKM LKM Awal/sebelummasuknya BLM

Tanda tangan rekening Tiga orang (LKM dan satlak) NA

Penyusunan pembukuan LKM/Satlak Setiap akhir bulan

Pemeriksaan pembukuan Fasilitator HIK bidang pemberdayaan danFMA DMAC (District FMS)

Setiap akhir bulan

Pengukuran kinerja

keuangan

Fasilitator HIK bidang pemberdayaan dan

FMA DMAC (District FMS)

Setiap akhir bulan

Pembukuan disusun sejak masuknya dana ke rekening LKM (termasuk dana in cash).

Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan dari masuknya dana ke rekening LKM.

Pengukuran kinerja akan berakhir pada saat Laporan Pertanggungjawaban Dana

(LPD) terakhir sudah dapat diterima dan diverifikasi oleh FMA DMAC (District FMS).

Akuntabilitas penggunaan dana ada di Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota. Sehingga

Panitia Kemitraan Kabupaten/Kota wajib melakukan rekonsiliasi bulanan dana yang

diterima oleh kabupaten/kota dan juga pertanggungjawaban bulanan BOP. Hal ini

diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dana yang telah diserahkan kekota/kabupaten dan untuk mengetahui aliran dana. Rekonsiliasi bulanan akan

diperiksa dan dicek oleh DMAC CD dan District FMS.

SOP pencairan BLM Paket Pamsimas HIK beserta format format yang akan

digunakan dalam proses pencairan dana akan disampaikan terpisah, namun tetap

merupakan satu kesatuan dengan Juknis Paket Pamsimas HIK ini.


38/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"32

BAB 5. PEMANTAUAN DAN

PELAPORAN

Pemantauan dan pelaporan terkait dengan penyelenggaraan HIK terbagi ke dalam dua

tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan. Kegiatan dan hasil

pemantauan ini akan berkaitan langsung dengan data SIM Pamsimas. Oleh karena itu setiapkemajuan penyelenggaraan HIK dapat dipantau langsung oleh berbagai pelaku Pamsimas,

baik tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

5.1 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pemantauan kinerja penyelenggaraan HIK tingkat kabupaten/kota diuraikan dalam

tabel berikut ini.

No. Indikator Penanggung-

jawab

Periode

PelaporanJadwal

1.Penandatangan MoU antara Pemerintah denganBupati/Walikota terkait dengan PenyelenggaraanPaket Pamsimas HIK

CPMU 1 kali September 2012

2.SK DJCK mengenai daftar Kabupaten/Kotapenerima HIK dan pagu indikatifnya

CPMU 1 kali Oktober 2012

3.SK Kabupaten/Kota mengenai Pembentukan PanitiaKemitraan Kabupaten/Kota

TKK 1 kali September 2012

4.

SK Kabupaten/Kota mengenai daftar desa penerimaPaket Pamsimas HIK, dan pagu indikatif terbagiatas desa perluasan, desa pengembangan dan

desa optimalisasi

PanitiaKemitraan

1 kali November 2012

5.Mobilisasi dan pelatihan fasilitator pendampingdesa-desa penerima Paket Pamsimas HIK

SatkerPamsimas/

DPMU

1 kaliSesuai workplan

2013

6.Penyampaian DPA untuk penyediaan dana APBDdalam Porsi Paket Pamsimas HIK

TKK 1 kali Februari 2013

7.Uji petik atau pemantauan pelaksanaan PaketPamsimas HIK tingkat desa/kelurahan

PanitiaKemitraan

3 Bulan 1 kaliSesuai workplan

2013

8.Pelaporan penggunaan dana BOP PanitiaKemitraan

PanitiaKemitraan

3 bulan 1 kaliSesuai WorkPlan PanitiaKemitraan

9. SK Kabupaten/Kota mengenai Laporan AkhirPenyelenggaraan Paket Pamsimas HIK

TKK 1 kali Desember13


39/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"33

Pemantauan kinerja penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK ini akan berhubungan

dengan data SIM Pamsimas melalui pengisian modul terkait. Modul penyelenggaraan

HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat kabupaten/kota akan disediakan secara

terpisah dari petunjuk teknis ini.

Pengisian modul dibantu oleh fasilitator dan konsultan.

5.2 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DESA/KELURAHAN

Pemantauan dan pelaporan tingkat desa/kelurahan adalah sesuai dengan pemantauan

dan pelaporan pada Pamsimas reguler sebagai berikut:

1. Pada desa perluasan menggunakan indikator yang sama dengan desa reguler

Pamsimas2. Pada desa pengembangan dan optimalisasi menggunakan indikator yang sama

dengan desa HID

Modul penyelenggaraan HIK dan tata cara pengisiannya untuk tingkat desa/kelurahan

disediakan terpisah, dengan tetap mengacu pada modul terkait untuk desa reguler dan

desa HID.


40/71

Lampiran


41/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"34

FORMAT DATA PENILAIAN PROPOSAL

Nama Kab/Kota:____________________________ Provinsi:____________________________________________

(1) Jumlah penduduk pemanfaat SPAM dengan pendekatan Pamsimas sampai dengan Tahun 2012: ________________(jiwa)

(2) Target tambahan penerima manfaat SPAM melalui pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK Tahun 2013:________________(jiwa)

(3) Kontribusi Paket Pamsimas-HIK 2013 terhadap kenaikan jumlah penduduk pemanfaat SPAM dengan pendekatan Pamsimas = (2)/(1)*100% = ________%

(4) Jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2011 ________________(jiwa) atau ____% dari total penduduk kabupaten/kota

(5) Target jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2013 ________________(jiwa) atau ____% dari total penduduk kabupaten/kota.

(6) Jumlah investasi dalam proposal: Rp____________________

(7) Rasio biaya investasi per tambahan penerima manfaat Rp ________/jiwa

(8) Surat Pernyataan Bupati/Walikota perihal penyediaan APBD: ADA TIDAK ADA

(9) Pendanaan APBD dalam proposal tidak kurang dari 40%: YA TIDAK Rp____________________

(10) Pengajuan Jumlah BLM APBN: Rp____________________

No

Kriteria Penilaian Kinerja

Kab/Kota

SKOR

Sumber Data Data Skor 0 1 2 3 4 5

1 Jumlah desa selisih realisasiterhadap kewajiban replikasisampai dengan akhir tahunsebelumnya (desa)

0 1-4 5-8 9-12 13-16 > 17 SIM

2 Status dokumen rencana daerahyang digunakan sebagai acuankegiatan penyediaan air minum

Belummenyusun

Proses Draft Draft Akhir TelahEkspose

Perbup/Perwali

Perda RPJMD

Lampiranproposal

FORMAT 1


42/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"35

NoKriteria Penilaian Kinerja

Kab/Kota

SKORSumber Data Data Skor

0 1 2 3 4 5

dan sanitasi berbasis masyarakatdalam proposal

3 Persentase jumlah desa denganSAM berfungsi baik

< 75 76-80 81-85 86-90 91-95 >96 SIM*)

4 Persentase jumlah desa denganBPSPAMS berkinerja tinggi

< 50 51-55 56-60 61-65 66-70 >71 Lampiranproposal

5 Persentase jumlah dusun SBSselama 2008-2011

< 20 21-25 26-30 31-35 36-40 >41 SIM

6 % Target tambahan penerimamanfaat SAM terhadap jumlahpenerima manfaat s/d tahun 2012

0-5 6-11 12-17 18-23 24-29 > 30 Data proposal,Format datapenilaianproposal baris 3

7 % kesenjangan jumlah akses airminum tahun 2011 dengan targetkabupaten/kota pada tahun 2013

< 10 11-15 16-20 21-25 26-30 > 35 Data proposal

8 Upaya Pemda dalam RKPD untukmenangani desa-desa belum/tidakberfungsi

< 20% desabelum/tidakberfungsi

21%- 40%

desabelum/tidakberfungsi

41%-60%desa

belum/tidakberfungsi

61%-80%

desabelum/tidakberfungsi

> 80% desa belum/tidakberfungsi

Data danLampiranproposal

Skor maksimal 40 Perolehan skor

*) Jika data belum tersedia pada SIM, maka sumber data yang digunakan adalah lampiran proposal.

Perhitungan Skor Akhir Proposal Kabupaten/Kota

No KriteriaSKOR*)

Sumber Data Data Skor 1 2 3 4 5

1 Alokasi APBD Proposal

2 Rasio Efisiensi Proposal

3 Skor Data Kinerja Proposal

Skor maksimal 15 Perolehan skor

*) Data untuk masing-masing skor disusun berdasarkan proposal yang diterima


43/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"36

Petunjuk Pengisian Format 1:

Baris (1) Diisi dengan data jumlah penduduk pemanfaat SPAM (dalam jiwa) dengan pendekatan Pamsimas sampai denganTahun 2012 sebagaimana data SIM Pamsimas.

Baris (2) Diisi dengan data jumlah target tambahan penerima manfaat (dalam satuan jiwa) sebagaimana dimuat dalam

proposal.

Baris (3) Diisi dengan rasio (dalam persentase) antara target tambahan penerima manfaat pelaksanaan Paket Pamsimas-HIKterhadap jumlah penduduk pemanfaat SPAM dengan pendekatan Pamsimas sampai dengan Tahun 2012.

Contoh:

Jika data jumlah target tambahan penerima manfaat = 7000 jiwa, jumlah pemanfaat SPAM dengan pendekatanPamsimas sampai dengan Tahun 2012 = 35000 jiwa, maka persentase diisi dengan 7000/35000 atau 20%

Baris (4) Diisi dengan data jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2011 (dalam satuan jiwa) sebagaimanadimuat dalam proposal, dilengkapi dengan lampiran sumber data, misalnya Laporan Hasil Renja Dinas PekerjaanUmum Tahun 2011 atau Laporan Hasil RKPD 2011 atau Laporan Bupati/Walikota per Juli 2012 atau laporan lainnyayang digunakan kabupaten/kota. Salinan dokumen sumber data agar dilampirkan.

Persentase diisi dengan rasio antara jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2011 terhadap jumlahpenduduk kabupaten/kota tahun 2011.

Baris (5) Diisi dengan data target jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2013 (dalam satuan jiwa)sebagaimana dimuat dalam proposal.

Persentase diisi dengan rasio antara target jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2013 terhadapjumlah penduduk kabupaten/kota tahun 2013.

Baris (6) Diisi dengan total biaya (dalam Rp) untuk melaksanakan kegiatan dalam proposal, sebagaimana dimuat dalamproposal.


44/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"37

Baris (7) Rasio biaya investasi per tambahan penerima manfaat = total biaya (dalam Rp) : target tambahan penerima manfaat(jiwa)

Baris (8) Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai

Baris (9) Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai dan menuliskan kembali jumlah pendanaan APBD sebagaimana dimuat

dalam proposal

Baris (10) Diisi dengan jumlah usulan pendanaan APBN sebagaimana dimuat dalam proposal

Tabel Skor Penilaian diisi pada kolom Data dan kolom Skor. Kolom Data diisi berdasarkan sumber data. Kolom Skor diisiberdasarkan skor masing-masing data. Total Skor adalah hasil penjumlahan skor pada kriteria 1 s/d kriteria 8.

Tabel Perhitungan Skor Akhir Proposal Kabupaten/Kota diisi berdasarkan seluruh proposal yang diterima.

Kriteria Alokasi APBD menggunakan data jumlah APBD yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara data tertinggidan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilai interval.

Kriteria Rasio Efisiensi menggunakan data rasio efisiensi yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara datatertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilaiinterval.

Kriteria Skor Data Kinerja menggunakan data skor data kinerja yang tertinggi dan yang terendah. Rentang data antara datatertinggi dan terendah kemudian dibagi menjadi 5 interval dan selanjutnya diberi skor 1 s/d 5 berdasarkan urutan nilaiinterval.

Kolom data diisi sesuai data pada Format Data Penilaian Proposal.

Kolom skor diisi berdasarkan skor masing-masing data

Total skor adalah hasil penjumlahan skor pada kriteria 1 s/d kriteria 3


45/71

3(04-0(4 %&

3*561.6/ 5*/1-4

3(/*5 3(04-0(4 # ,-)(, -14*15-+ /()63(5*1$/25( !,-/"38

FORMAT PROPOSAL PAKET PAMSIMAS HIK

Nama Kabupaten/Kota:______________________ Nama Provinsi: ______________________

1. Jumlah pemanfaat SPAM dengan Pendekatan Pamsimas s/d Tahun 2012: jiwa

2. Jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2011 _________ (jiwa) atau ____% daritotal penduduk tahun 2011

3. Target jumlah penduduk dengan akses air minum aman tahun 2013 ____(jiwa) atau ____% daritotal penduduk kab/kot

Documents

Hibah Insentif kabupaten/Kota (HIK) PAMSIMAS. Petunjuk Teknis