HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DAN … 2016... · 1 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada ... 1 = Mendukung kegiatan eksplorasi

HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015

Dipresentasikan Pada Acara:

HASIL SURVEI PERTAMBANGAN LINGKUP KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA

TAHUN 2015

LANTAI 5 GEDUNG B DITJEN MINERBA23 JUNI 2016

JAKARTA


Oleh:

INDONESIAN MINING INSTITUTE

Bekerja Sama dengan:

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Menjadi lembaga kajian yang kredibel di Indonesia dan di

Kawasan Asia Pasifik yang diakui oleh segenap stakeholders

sektor pertambangan minerba termasuk investor dan

perusahaan tambang di dunia dan menjadi referensi utama

kepentingan investasi dan penyusunan kebijakan di sektor

pertambangan di Indonesia

VISI

Membawa dunia pertambangan Indonesia menjadi sektor

utama untuk memberikan dukungan bagi perkembangan

ekonomi Indonesia, berkesinambungan, meningkatkan taraf

hidup masyarakat dan berwawasan lingkungan.

MISI

LAYANAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

KAJIAN

STRATEGIS &

STUDI

Manajemen dan Tenaga Ahli

REKANREKAN

REKAN

REKANPORTOFOLIO

REKAN

SURVEI INVESTASI PERTAMBANGAN DI DAERAH

Survei tahunan yang di inisiasi dan dilaksanakan

oleh IMI terhadap 20 keabupaten penghasil

minerba utama di Indonesia mulai dari tahun

2014-2015

KAJIAN IMPLIKASI KENAIKAN

ROYALTI BATUBARA

Studi dilaksanakan dua kali oleh IMI bekerjasama

dengan APBI yaitu studi pertama di tahun 2013 dan

studi kedua di tahun 2015. Proses studi dilaksanakan

melalui seri FGD yang dihadiri narasumber dari

Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dll.

BLUEPRINT

Pertambangan

Berkelanjutan

Ketahanan

Energi

Berbasis

Batubara

Pertambangan

Rakyat

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN

UNDANG-UNDANG

Studi secara mendalam tentang rencana

perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009

dilihat dari segi akademis, yang merupakan

kerjasama antara IMI dan PERHAPI serta

didukung oleh Armila Law Office.

Diskusi Bersama Seskab, 31 Maret 2016

Diskusi Bersama Ditjen Minerba, 7 Maret 2016

Diskusi Bersama ADARO, 11 Maret 2016

Diskusi Bersama ASPINDO, 16 Maret 2016

Diskusi Bersama KEIN, 8 Maret 2016

Diskusi Bersama Dirut PT Inalum, 8 April 2016

Diskusi Bersama BKPM, 11 April 2016

Diskusi Bersama KEIN, 17 Mei 2016

Diskusi Bersama ESDM JaBar, 25 Mei 2016

Diskusi Bersama Fraksi Nasdem DPR-RI Mei 2016

Dipresentasikan Pada Acara:

HASIL SURVEI PERTAMBANGAN LINGKUP KABUPATEN DAN PROVINSI DI INDONESIA

TAHUN 2015

LANTAI 5 GEDUNG B DITJEN MINERBA23 JUNI 2016

JAKARTA


Oleh:

INDONESIAN MINING INSTITUTE

Bekerja Sama dengan:

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Survei ini bertujuan untuk membuat kajian (report card) yang

dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas

kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan dalam rangka

menarik investasi disektor pertambangan demi pertumbuhan

ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik

TUJUAN SURVEI

OUTLINE

1.

Informasi UmumSurvei

2.

MetodologiSurvei

3.

Hasil Survei

4.

Perbandingandengan Hasil Tahun

Sebelumnya

1. INFORMASI UMUM SURVEI


Merupakan suatu survei untuk mengukur persepsi pelaku

pertambangan terhadap kebijakan pertambangan minerba di daerah-daerah utama penghasil sumber daya minerba

720Responden

72Perusahaan

25Kabupaten

2015Mar Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov

Waktu pelaksanaan survei:

17Provinsi

Apr


Tapanuli Selatan

Muara Enim

BangkaKetapang

Barito Utara

Tanah Bumbu

Balangan

Tabalong

Kutai TimurKutai

Kartanegara

Berau

Nunukan

SamarindaLuwu Timur

Morowali Utara

Kolaka

Minahasa Utara

Sumbawa Barat

Halmahera Timur

Mimika

25

Kusioner yangdibagikan

Kabupaten

720 Kuesioner

25 kabupaten dipilih dari sekitar lebih 80 kabupaten yang menerima dana bagi hasil lebih dari20 miliar rupiah di tahun 2014 (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2014)

17Provinsi

20

Kusioner yangditerima kembali

Kabupaten

339 Kuesioner

14Provinsi

Kota Baru

MurungRaya

Halmahera Utara

Lahat

PEMAHAMAN BERSAMA

Pemilihan kabupaten yang dijadikan obyek survei bukan semata-matamengambil 20 kabupaten dengan dana bagi hasil teratas, tetapi

pemilihan kabupaten tersebut juga didasarkan atas pertimbanganpemerataan sesuai dengan provinsi di Indonesia.

Peringkat dalam hasil survei ini bukanlah merupakan peringkat yang mutlak karena masih ada kabupaten lain yang belum diikutkan dalam

survei tahun ini.

Survei ini merupakan penilaian atas persepsi dari pelaku industripertambangan. Hasil survei sangat bergantung dari pengetahuan,

pengalaman, dan penilaian dari masing-masing individu responden.

Nilai pada provinsi merupakan akumulasi dari hasil kuesioner padatingkat kabupaten yang mewakili

2. METODOLOGI SURVEI


• 17 pertanyaan untuk memperoleh persepsiprofesional pertambangan mengenai keadaankebijakan suatu kabupaten dalam mendukungkegiatan pertambangan

Bagian 1

• Survei mengenai pola investasi perusahaanpertambangan di IndonesiaBagian 2

• Komentar umum responden tentang keadaanpenerapan kebijakan oleh pemerintah daerahyang berkaitan dengan pertambangan

Bagian 3

Survei Pertambangan Kabupaten dan Provinsi merupakan

program rutin tahunan IMI yang diadopsi dari survei serupa yang

diadakan oleh Fraser Institute untuk negara dan dimodifikasi oleh IMI

untuk kabupaten dan provinsi. Survei dibagi menjadi 3 Bagian, yaitu:


No Pertanyaan

1 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada

2 Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah

3 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten

4 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen

5 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah

6 Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)

7Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai

dengan peraturan)

8 Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

9Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung,

situs arkeologi

10 Ketersediaan infrastruktur

Pertanyaan pada Bagian 1


No Pertanyaan

11

Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk

pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau

rumah sakit,)

12Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif

perdagangan)

13Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan

pemimpin dan tokoh masyarakat

14 Peraturan ketenagakerjaan

15 Keamanan lokal

16 Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah

17 Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan

Pertanyaan pada Bagian 1


Respon untuk Bagian 1

1 = Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan.

2 = Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.

3 = Agak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.

4 = Sangat menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan.

5 = Tidak akan mengupayakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di kabupaten.

3. HASIL SURVEI

3. HASIL SURVEI

Terdapat 5 indeks yang menggambarkan hasil survei, yaitu:

1. Indeks Potensi Kebijakan2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice4. Ruang untuk Peningkatan5. Indeks Komposit

3. HASIL SURVEI

1. Indeks Potensi Kebijakan

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisidari penerapan kebijakan pada suatu daerah.Semakin tinggi indeks ini berarti semakin baik kondisikebijakan yang diterapkan pada daerah tersebut

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-17) dengancara menghitung persentase responden yang menjawabpilihan 1 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut

3. HASIL SURVEI

1. Indeks Potensi Kebijakan KabupatenIndeks Potensi Kebijakan

Ranking2015

Kabupaten/KotaNilai2015

1 Mimika 21,18

2 Bangka 17,65

3 Kutai Kartanegara 15,82

4 Halmahera Timur 14,02

5 Tapanuli Selatan 13,61

6 Samarinda 12,88

7 Muara Enim 11,61

8 Berau 10,59

9 Halmahera Utara 10,59

10 Minahasa Utara 10,29

11 Balangan 9,47

12 Nunukan 9,41

13 Kutai Timur 8,98

14 Barito Utara 8,75

15 Kolaka 8,24

16 Tabalong 7,92

17 Tanah Bumbu 5,31

18 Luwu Timur 5,11

19 Tanah Laut 0,59

20 Sumbawa Barat 0,00

21.18

17.65

15.82

14.02

13.61

12.88

11.61

10.59

10.59

10.29

9.47

9.41

8.98

8.75

8.24

7.92

5.31

5.11

0.59

0.00

0 20 40 60 80 100

Mimika

Bangka

Kutai Kartanegara

Halmahera Timur

Tapanuli Selatan

Samarinda

Muara Enim

Berau

Halmahera Utara

Minahasa Utara

Balangan

Nunukan

Kutai Timur

Barito Utara

Kolaka

Tabalong

Tanah Bumbu

Luwu Timur

Tanah Laut

Sumbawa Barat

Tahun 2015

3. HASIL SURVEI

1. Indeks Potensi Kebijakan Provinsi

Potential Policy IndexRanking Provinsi Nilai

1 Papua 21,182 Bangka Belitung 17,653 Maluku Utara 14,024 Sumatera Utara 13,615 Kalimantan Timur 12,866 Sumatera Selatan 11,617 Maluku 10,598 Sulawesi Utara 10,299 Kalimatan Utara 9,41

10 Kalimantan Tengah 8,7511 Sulawesi Tenggara 8,2412 Kalimantan Selatan 5,9613 Sulawesi Selatan 5,1114 Nusa Tenggara Barat 0,00

21.18

17.65

14.02

13.61

12.86

11.61

10.59

10.29

9.41

8.75

8.24

5.96

5.11

0.00

0 20 40 60 80 100

Papua

Bangka Belitung

Maluku Utara

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

Sumatera Selatan

Maluku

Sulawesi Utara

Kalimatan Utara

Kalimantan Tengah

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Indeks Potensi Kebijakan

3. HASIL SURVEI

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisidari penerapan kebijakan pada suatu daerah yangmempengaruhi potensi dari sumber daya padadaerah tersebut.

Nilai yang rendah pada indeks ini menggambarkan adanyapotensi-potensi sumber daya yang tidak dapatdikembangkan/ dieksploitasi karena adanya hambatandari kebijakan yang diterapkan .

3. HASIL SURVEI

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan caramenghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeksini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi danpertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidakmenghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

3. HASIL SURVEI

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini KabupatenIndeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

Ranking2015

Kabupaten/KotaNilai2015

1 Halmahera Utara 62,712 Bangka 58,333 Tapanuli Selatan 41,184 Berau 37,215 Kutai Kartanegara 35,656 Tabalong 35,277 Minahasa Utara 34,788 Samarinda 33,339 Muara Enim 32,31

10 Balangan 31,9011 Kutai Timur 29,0212 Mimika 27,0513 Kolaka 26,9614 Tanah Laut 26,3615 Tanah Bumbu 25,0016 Nunukan 21,9317 Halmahera Timur 19,3018 Barito Utara 18,7319 Luwu Timur 13,1920 Sumbawa Barat 12,12

62.71

58.33

41.18

37.21

35.65

35.27

34.78

33.33

32.31

31.90

29.02

27.05

26.96

26.36

25.00

21.93

19.30

18.73

13.19

12.12

0 20 40 60 80 100

Halmahera Utara

Bangka

Tapanuli Selatan

Berau

Kutai Kartanegara

Tabalong

Minahasa Utara

Samarinda

Muara Enim

Balangan

Kutai Timur

Mimika

Kolaka

Tanah Laut

Tanah Bumbu

Nunukan

Halmahera Timur

Barito Utara

Luwu Timur

Sumbawa Barat

Tahun 2015

3. HASIL SURVEI

2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Provinsi

Indeks Potensi Sumber Daya Saat IniRanking Provinsi Nilai

1 Maluku 62,712 Bangka Belitung 58,333 Sumatera Utara 41,184 Sulawesi Utara 34,785 Kalimantan Timur 33,766 Sumatera Selatan 32,317 Kalimantan Selatan 29,268 Papua 27,059 Sulawesi Tenggara 26,96

10 Kalimatan Utara 21,9311 Maluku Utara 19,3012 Kalimantan Tengah 18,7313 Sulawesi Selatan 13,1914 Nusa Tenggara Barat 12,12

62.71

58.33

41.18

34.78

33.76

32.31

29.26

27.05

26.96

21.93

19.30

18.73

13.19

12.12

0 20 40 60 80 100

Maluku

Bangka Belitung

Sumatera Utara

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Sumatera Selatan

Kalimantan Selatan

Papua

Sulawesi Tenggara

Kalimatan Utara

Maluku Utara

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

3. HASIL SURVEI

3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice

Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi daripenerapan kebijakan pada suatu daerah yangmempengaruhi potensi dari sumber daya padadaerah tersebut apabila kebijakan suatu daerah dikelola dengan

baik. Indeks ini mengasumsikan beberapa kebijakan telah dikeloladengan baik.

Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan caramenghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeksini dilakukan pembobotan sebagai berikut:

3. HASIL SURVEI

3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice

Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi danpertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidakmenghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1

Namun untuk pertanyaan 1,2,7,8,9,13 jawaban responden akandiasumsikan menjadi pilihan 1 karena diasumsikan kebijakan didaerah tersebut telah dikelola dengan baik.

3. HASIL SURVEI

3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice KabupatenIndeks Potensi Sumber Daya Best Practice

Ranking2015 Kabupaten/Kota

Nilai2015

1 Bangka 88,892 Halmahera Utara 84,093 Berau 83,404 Balangan 82,185 Tapanuli Selatan 81,716 Tabalong 81,497 Kutai Kartanegara 81,288 Samarinda 81,209 Tanah Laut 80,59

10 Minahasa Utara 80,0011 Kutai Timur 79,5812 Mimika 79,3313 Muara Enim 78,9814 Kolaka 78,1615 Nunukan 77,0116 Sumbawa Barat 76,4717 Barito Utara 76,1618 Tanah Bumbu 76,0319 Halmahera Timur 75,7420 Luwu Timur 75,71

88.89

84.09

83.40

82.18

81.71

81.49

81.28

81.20

80.59

80.00

79.58

79.33

78.98

78.16

77.01

76.47

76.16

76.03

75.74

75.71

0 20 40 60 80 100

Bangka

Halmahera Utara

Berau

Balangan

Tapanuli Selatan

Tabalong

Kutai Kartanegara

Samarinda

Tanah Laut

Minahasa Utara

Kutai Timur

Mimika

Muara Enim

Kolaka

Nunukan

Sumbawa Barat

Barito Utara

Tanah Bumbu

Halmahera Timur

Luwu Timur

Tahun 2015

3. HASIL SURVEI

3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Provinsi

Indeks Potensi Sumber Daya Best PracticeRanking Provinsi Nilai

1 Bangka Belitung 88,892 Maluku 84,093 Kalimantan Timur 81,174 Sulawesi Utara 80,005 Papua 79,336 Kalimantan Selatan 79,277 Sumatera Selatan 78,988 Sulawesi Tenggara 78,169 Kalimatan Utara 77,01

10 Nusa Tenggara Barat 76,4711 Kalimantan Tengah 76,1612 Maluku Utara 75,7413 Sulawesi Selatan 75,7114 Sumatera Utara 54,47

88.89

84.09

81.17

80.00

79.33

79.27

78.98

78.16

77.01

76.47

76.16

75.74

75.71

54.47

0 20 40 60 80 100

Bangka Belitung

Maluku

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Papua

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan

Sulawesi Tenggara

Kalimatan Utara

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Tengah

Maluku Utara

Sulawesi Selatan

Sumatera Utara

Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice

3. HASIL SURVEI

4. Ruang untuk Peningkatan

Merupakan Indeks yang menggambarkan seberapajauh suatu daerah dapat berkembang apabilakebijakan dikelola dengan baik

Dinilai dari selisih hasil Indeks Potensi Sumber Daya BestPractice dan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini

3. HASIL SURVEI

4. Ruang untuk Peningkatan KabupatenRuang untuk Peningkatan

Ranking2015 Kabupaten/Kota

Nilai2015

1 Sumbawa Barat 64,352 Luwu Timur 62,533 Barito Utara 57,434 Halmahera Timur 56,445 Nunukan 55,086 Tanah Laut 54,227 Mimika 52,288 Kolaka 51,209 Tanah Bumbu 51,03

10 Kutai Timur 50,5611 Balangan 50,2912 Samarinda 47,8713 Muara Enim 46,6714 Tabalong 46,2315 Berau 46,1916 Kutai Kartanegara 45,6317 Minahasa Utara 45,2218 Tapanuli Selatan 40,5419 Bangka 30,5620 Halmahera Utara 21,38

64.35

62.53

57.43

56.44

55.08

54.22

52.28

51.20

51.03

50.56

50.29

47.87

46.67

46.23

46.19

45.63

45.22

40.54

30.56

21.38

0 20 40 60 80 100

Sumbawa Barat

Luwu Timur

Barito Utara

Halmahera Timur

Nunukan

Tanah Laut

Mimika

Kolaka

Tanah Bumbu

Kutai Timur

Balangan

Samarinda

Muara Enim

Tabalong

Berau

Kutai Kartanegara

Minahasa Utara

Tapanuli Selatan

Bangka

Halmahera Utara

Tahun 2015

3. HASIL SURVEI

4. Ruang untuk Peningkatan Provinsi

64.35

62.53

57.43

56.44

55.08

52.28

51.20

50.00

47.42

46.67

45.22

40.54

30.56

21.38

0 20 40 60 80 100

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan

Kalimantan Tengah

Maluku Utara

Kalimatan Utara

Papua

Sulawesi Tenggara

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Bangka Belitung

Maluku

Ruang untuk Peningkatan

Room for ImprovementRanking Provinsi Nilai

1Nusa Tenggara Barat 64,35

2 Sulawesi Selatan 62,533 Kalimantan Tengah 57,434 Maluku Utara 56,445 Kalimatan Utara 55,086 Papua 52,287 Sulawesi Tenggara 51,208 Kalimantan Selatan 50,009 Kalimantan Timur 47,42

10 Sumatera Selatan 46,6711 Sulawesi Utara 45,2212 Sumatera Utara 40,5413 Bangka Belitung 30,5614 Maluku 21,38

3. HASIL SURVEI

5. Indeks Komposit

Merupakan Indeks gabungan yang menggambarkankeadaan kebijakan dari suatu daerah dan potensisumber daya pada daerah tersebut

Dinilai dari rata-rata hasil Indeks Potensi Kebijakan danIndeks Potensi Sumber Daya Best Practice denganpembobotan beturut-turut 40 : 60. Diasumsikan bahwapotensi sumber daya lebih mempengaruhi keadaanpertambangan di suatu daerah.

3. HASIL SURVEI

5. Indeks Komposit KabupatenComposite Index

Ranking Kabupaten/KotaNilai2015

1 Bangka 60,39

2 Mimika 56,07

3 Kutai Kartanegara 55,10

4 Halmahera Utara 54,69

5 Tapanuli Selatan 54,47

6 Berau 54,27

7 Samarinda 53,87

8 Balangan 53,10

9 Minahasa Utara 52,12

10 Tabalong 52,06

11 Muara Enim 52,03

12 Kutai Timur 51,34

13 Halmahera Timur 51,05

14 Kolaka 50,19

15 Nunukan 49,97

16 Barito Utara 49,19

17 Tanah Laut 48,59

18 Tanah Bumbu 47,74

19 Luwu Timur 47,47

20 Sumbawa Barat 45,88

60.39

56.07

55.10

54.69

54.47

54.27

53.87

53.10

52.12

52.06

52.03

51.34

51.05

50.19

49.97

49.19

48.59

47.74

47.47

45.88

0 20 40 60 80 100

Bangka

Mimika

Kutai Kartanegara

Halmahera Utara

Tapanuli Selatan

Berau

Samarinda

Balangan

Minahasa Utara

Tabalong

Muara Enim

Kutai Timur

Halmahera Timur

Kolaka

Nunukan

Barito Utara

Tanah Laut

Tanah Bumbu

Luwu Timur

Sumbawa Barat

Tahun 2015

3. HASIL SURVEI

5. Indeks Komposit Provinsi

Composite Index

Ranking Provinsi Nilai

1 Bangka Belitung 60,39

2 Papua 56,07

3 Maluku 54,69

4 Sumatera Utara 54,47

5 Kalimantan Timur 53,85

6 Sulawesi Utara 52,12

7 Sumatera Selatan 52,03

8 Maluku Utara 51,05

9 Sulawesi Tenggara 50,19

10 Kalimatan Utara 49,97

11 Kalimantan Selatan 49,94

12 Kalimantan Tengah 49,19

13 Sulawesi Selatan 47,47

14 Nusa Tenggara Barat 45,88

60.39

56.07

54.69

54.47

53.85

52.12

52.03

51.05

50.19

49.97

49.94

49.19

47.47

45.88

0 20 40 60 80 100

Bangka Belitung

Papua

Maluku

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sumatera Selatan

Maluku Utara

Sulawesi Tenggara

Kalimatan Utara

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Composite Index

Composite Index

3. HASIL SURVEI

6. Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan

IndeksIMI Fraser

2015 2015Indeks Potensi Kebijakan 10,92 12,02Indeks Potensi Sumber DayaSaat Ini 30,54 29Indeks Potensi Sumber DayaBest Practice 79,94 82Ruang untuk Peningkatan 49,40 53Indeks Komposit 52,33 54

Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute

3. HASIL SURVEI

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan SecaraKeseluruhan

Peringkat Hambatan yang dihadapi

1 Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

2 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen

3 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten

4 Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengandaerah

5 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada

6 Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah

7 Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutanlindung, situs arkeologi

8 Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidaksesuai dengan peraturan)

9 Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahantarif perdagangan)

3. HASIL SURVEI

7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan SecaraKeseluruhan (lanjutan)

Peringkat Hambatan yang dihadapi

10 Ketersediaan infrastruktur

11 Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihanpemimpin dan tokoh masyarakat

12 Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)

13 Keamanan lokal

14 Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah

15 Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasukpembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolahatau rumah sakit,)

16 Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan

17 Peraturan ketenagakerjaan

3. HASIL SURVEI

8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten/ Kota Hambatan utama yang dihadapi

Tapanuli Selatan • Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, danpenegakan peraturan yang ada

• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar kabupaten

• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen

• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah

Muara Enim • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen

• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Bangka • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Berikut merupakan uraian hambatan yang yang paling dirasakan oleh pelakupertambangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kualitaskebijakan di masing-masing kabupaten.

3. HASIL SURVEI



Barito Utara • Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkandaerah


Nunukan • Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, danpenegakan peraturan yang ada

Kutai Timur • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Kutai Kartanegara • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Berau • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Samarinda • Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnyapungutan yang tidak sesuai dengan peraturan)


3. HASIL SURVEI



Tanah Bumbu • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah


Tanah Laut • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Tabalong • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Balangan • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

Mimika • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen

• Ketersediaan infrastruktur

Sumbawa Barat • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen

3. HASIL SURVEI



Halmahera Utara • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah

Halmahera Timur • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah

Kolaka • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antara pusat dengan daerah

Minahasa Utara • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar kabupaten

• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindihkewenangan antar departemen


4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA


Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit

BANGKA 60,39

Ranking Nilai

49,78113

MIMIKA 56,147,61215

KUTAI KARTANEGARA 55,155,6632

HALMAHERA UTARA 54,74

TAPANULI SELATAN 54,5

Ranking Nilai

47,12517

BERAU

SAMARINDA

54,354,665

BALANGAN 53,153,1289

53,950,29712



MINAHASA UTARA

Ranking Nilai

TABALONG

MUARA ENIM

52,153,12109

KUTAI TIMUR

52,19

5254,62114

51,362,5121



HALMAHERA TIMUR

Ranking Nilai

KOLAKA

NUNUKAN

50,255,2143

BARITO UTARA

51,113

5047,651514

49,253,63168



TANAH LAUT

Ranking Nilai

TANAH BUMBU

LUWU TIMUR

47,747,171816

SUMBAWA BARAT

48,617

47,552,871911

45,953,82206



Perbandingan Indeks Komposit Kabupaten

60.39

56.07

55.10

54.69

54.47

54.27

53.87

53.10

52.12

52.06

52.03

51.34

51.05

50.19

49.97

49.19

48.59

47.74

47.47

45.88

0 20 40 60 80 100

Bangka

Mimika

Kutai Kartanegara

Halmahera Utara

Tapanuli Selatan

Berau

Samarinda

Balangan

Minahasa Utara

Tabalong

Muara Enim

Kutai Timur

Halmahera Timur

Kolaka

Nunukan

Barito Utara

Tanah Laut

Tanah Bumbu

Luwu Timur

Sumbawa Barat

62.50

55.66

55.20

54.62

54.60

53.82

53.68

53.63

53.12

53.12

52.87

50.29

49.78

47.65

47.61

47.17

47.12

0 20 40 60 80 100

Kutai Timur

Kutai Kartanegara

Kolaka

Muara Enim

Berau

Sumbawa Barat

Morowali

Barito Utara

Balangan

Tabalong

Luwu Timur

Kota Samarinda

Bangka

Nunukan

Mimika

Tanah Bumbu

Tapanuli Selatan

Tahun 2015 Tahun 2013-2014


Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan

IndeksIMI Fraser Institute

2013 -2014

20152012 -2013

2013 2014 2015

Indeks Potensi Kebijakan 13,29 10,92 9,4 15,30 15,83 12,02

Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini 34,89 30,54 25 23 22 29

Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice 80,48 79,94 79 73 69 82

Ruang untuk Peningkatan 45,59 49,40 54 50 47 53

Indeks Komposit 53,60 52,33 51,16 49,8 47 54

Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute


TERIMA KASIH

Documents

HASIL SURVEI PERTAMBANGAN KABUPATEN DAN … 2016... · 1 Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada ... 1 = Mendukung kegiatan eksplorasi