HASIL PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

PROVINSI JAWA TIMUR

(Periode 29 Desemnber 2018 –15 Januari 2019)

Surabaya, 17 Januari 2019

Selama masa tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat

peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam

jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak

melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktifitas Kamapanye, Pengawas Pemilu mencatat aktifitas kampanye Peserta Pemilu pada tanggal 29

Desember 2018 sampai 15 Januari 2019, aktifitas kampanye ini baik ada pemberitahuan atau tidak ada

pemberitahuan ke pihak Kepolisian dan tembusan pemberitahuan ke Bawaslu Kabupaten/Kota, aktifitas

kampanye yang dicatat pada metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan

lainnya (kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, perlombaan, mobil branding dan kegiatan sosial). Aktifitas

kampanye yang tercatat oleh Pengawas Pemilu sebanyak 201 kegiatan kampanye, jumlah paling banyak

pada pertemuan terbatas sebanyak 122, pertemuan tatap muka berjumlah 51, kegiatan kebudayaan berjumlah

8, kegiatan olahraga berjumlah 3, perlombaan berjumlah 1, mobil branding berjumlah 1 dan kegiatan sosial

berjumlah 12.

Kabupaten Sidoarjo paling banyak Peserta Pemilu melakukan aktifitas kampanye tercatat ada 60 kegiatan,

disusul oleh Ponorogo ad 32 kegiatan kampanye, Kota Mojokerto ada 13 kegiatan kampanye, Jember ada 11

kegiatan kampanye, Kota Surabaya ada 10 kegiatan kampanye, Madiun ada 9 kegiatan kampanye, Nganjuk

ada 8 kegiatan kampanye, Probolinggo ada 8 kegiatan kampanye, Kediri ada 7 kegiatan kampanye, Gresik,

Situbondo, Tuba nada 4 kegiatan kampanye, Bojonegoro, Kota Madiun, Pasuruan, Kota Blitar, Kota Kediri,

Tabel 1: Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Kabupaten/Kota

Mojokerto, Pacitan dan Trenggalek ada 2 kegiatan kampanye dan Bangkalan, Blitar dan Ngawi ada 1

kegiatan kampanye.

Peserta Pemilu di Jawa Timur banyak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas

dengan 122 kegiatan, pertermuan tatap muka ada 51 keguatan, kegiatan sosial ada 12 kegiatan, kegiatan

kebudayaan ada 8 kegiatan, kegiatan olahraga ada 3 kegiatan dan perlombaan dan mobil branding ada 1

kegiatan. Artinya Peserta Pemilu memilih melakukan kegiatan kampanye di dalam ruangan atau tempat

tertutup, baru kemudian melakukan kagiatan kampanye pertemuan tatap muka diluar ruangan bentuk

kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Alat Perga Kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota pada penindakan pelanggaran terhadap pemasangan alat

peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye (BK), Bawaslu Jawa Timur membuat tagline

“Jatim tertib APK serentak”, gerakan penertiban APK dan BK serentak ini dilakukan 14 hari sekali yang

dilakukan pada hari Rabu, gerakan ini dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas

Tabel 2: Aktifitas Kampanye Peserta Pemilu di Jawa Timur

Tabel 3: Metode Kampanye Peserta Pemilu

Desa/Kelurahan dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan pihak lain. Adapaun Hasil pengawasan

kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Desember 2018 – 11 Januari 2019,

antara lain:

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap dua hal. Pertama; APK yang melanggar sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang yaitu di tempat ibadah

termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga

pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan peghinaan berdasarkan SARA dan

melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok dan ketga: APK yang dipasang

dirusak atau dihilangkan. Sebagian besar pelanggaran APK terdapat pada pemasangan APK ditempat yang

dilarang sebanyak 7.927, APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak 3 dan APK

yang dipasang dirusak atau dihilngkan sebanyak 14.

Tabel 4: Penindakan Bawaslu Kab/Kota terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar

Tabel 5: Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu

Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan aktifitas kampanye Peserta Pemilu

dalam bentuk pertemuan terbatas, dari 201 kegiatan kampanye terdapat 3 kegiatan kampanye yang

ditemukan terdapat dugaan pelanggaran kampanye, 2 pada kegiatan pertemuan terbatas dan 1 pada kegiatan

kegiatan lain. Adapun dugaan pelanggaran terjadi di 4 Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kabupaten Ngawi, pada tanggal 8 Januari 2019 Partai Gerindra melakukan kegiatan pertemuan

terbatas, yang tidak ada surat pemberitahuan ke Kepolisian atau STTPK;

2. Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 22 Desember 2018 Partai PDIP melakukan pertemuan terbatas

ada keterlibatan pihak yang dilarang yaitu Kepala Desa;dan

3. Kabupaten Pacitan,

Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik, baik berupa tulisan,

suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter,

interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan

ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, metode kampanye dalam bentuk iklan

media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan

berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk

iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019. Pengawas Pemilu mencatat

tidak terdapat pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik baik itu di media massa

cetak, iklan kampanye di media elektronik dan iklan kampanye di radio.

Iklan Kampanye di

Media Cetak

Iklan Kampanye di Media

Elektronik

Iklan Kampanye di

Radio

Total

0 0 0 0

Laporan Masyrakat dan Temuan Pengawas Pemilu, laporan dan temuan ini sudah memenuhi syarat

formil dan syarat materil serta sudah dilakukan proses register. Tidak adanya pasrtisipasi masyarakat yang

dilaporkan ke Pengawas Pemilu dalam bentuk laporan, baik itu laporan dari Peserta Pemilu, Pemantau

Pemilu dan Masyrakat yang mempunyai hak pilih, sedangkan Pengawas Pemilu menemukan 150 dugaan

pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemilu selama mengawasi kampanye.

Tabel 6: Kampanye Peserta Pemilu melalui Iklan Kampanye

Tabel 7: Jumlah Laporan Masyarakat dan Temuan Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu paling banyak temuan pada saat proses pengawasan kampanye, yaitu Bawaslu Lamongan

sebanyak 37 temuan dugaan pelanggaran kampanye, Kabupaten Pasuruan sebanyak 25 temuan dugaan

pelanggaran kampanye, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 18 temuan dugaan pelanggaran kampanye, Kabupaten

Tuban sebanyak 18 temuan dugaan pelanggaran kampanye, Bojonegoro sebanyak 16 temuan dugaan

pelanggaran kampanye, Magetan sebanyak 15 temuan dugaan pelanggaran kampanye, Lumajang sebanyak 9

temuan dugaan pelanggaran kampanye, Kota Blitar sebanyak 5 temuan dugaan pelanggaran kampanye,

Kabupaten Pamekasan sebanyak 4 temuan dugaan pelanggaran kampanye, Sampang sebanyak 2 temuan

dugaan pelanggaran kampanye dan Sumenep sebanyak 1 dugaan pelanggaran kampanye.

Paling banyak pada pelanggaran administrasi, yaitu pada tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilanggar

dalam kampanye sebanyak 2.550 (96.77%), pelanggaran hukum lainnya berjumlah 16 (0.61%) dan hasil

temuan setelah dilakukan kajian ternyata bukan merupakan pelanggaran sebanyak 69 (2.6.2%).

Pelanggaran

Administrasi

Pelanggaran Hukum

Lainnya

Bukan Pelanggaran Total

Pelanggaran

2.550 16 69 2.635

Rekomendasi:

1. Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga

kampanye yang berlangsung selama 14 hari. Pelanggaran terjadi dalam ketentuan larangan kampanye

dan larangan pemasangan APK, dalam mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, Peserta

Pemilu wajib mematuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggara Pemilu tentang

ketentuan kegiatan kampanye;

2. Peserta Pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran,

keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan

secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.

Tabel 8: Pelanggaran Kampanye Pemilu Tahun 2019

3. Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu

meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan

SARA dalam masyarakat. Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang

sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Tegalsari Kota Surabaya - Jawa Timur Telepon : (031) 5673571

Email: bawaslujatim@gmail.com FP : Bawaslu Jawa Timur

Twitter:@bawaslujatim website: www.jatim.bawaslu.go.id.