i

HARMONISASI ANTARA HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT DENGAN KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS OLEH

TENAGA KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DI KABUPATEN SRAGEN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Kesehatan

Disusun oleh :

WISNU RETNANINGSIH

NIM S301602002

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

HARMONISASI ANTARA HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT DENGAN KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS OLEH

TENAGA KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DI KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh :

WISNU RETNANINGSIH

NIM : S301602002

Telah disetujui oleh Pembimbing :

Nama Tanda Tangan Tanggal

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. ……………… ………..

NIP. 1964120120051001

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum ……………… ………..

NIP. 197805012003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hari Purwadi. S.H., M.H.

NIP. 19641201 2005 1 001

iii

HARMONISASI ANTARA HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT DENGAN KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS OLEH

TENAGA KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DI KABUPATEN SRAGEN

Disusun Oleh :

WISNU RETNANINGSIH

NIM : S301602002

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

1. Ketua Dr. Arief Suryono, SH, M.H ..................... ............

NIP. 195809291987021001

2. Anggota Penguji Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum ……….......... …….....

NIP. 1964120120051001

3. Anggota Penguji Dr. Isharyanto, SH, M.Hum ……………… ………..

NIP. 197805012003121002

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukun

Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M,Pd. Dr. Hari Purwadi. SH, M.Hum

NIP. 196007271987021001 NIP. 19641201 2005 1 001

iv

PERNYATAAN

Nama : WISNU RETNANINGSIH

NIM : S 301602002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian hukum (tesis) yang berjudul

“HARMONISASI ANTARA HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT DENGAN KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS OLEH

TENAGA KESEHATAN DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI

KABUPATEN SRAGEN” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (tesis) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar

pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya untuk keasllian tesis saya, saya

bersedia di-upload atau dipublikasi website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Nopember 2017

Yang Membuat Pernyataan

WISNU RETNANINGSIH

S301602002

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “Harmonisasi Antara Hak Atas

Informasi Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis

Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten

Sragen” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian

persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta. Tesis ini membahas tentang analisis harmonisasi dalam kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen.

Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril

sehingga penulisan tesisi dapat selesai dengan baik dan lancar terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, MS, selaku rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Program Studi Magister Ilmu

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Hukum dan selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk

dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun

dan terselesaikan dengan baik dan lancar Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Dr. Isharyanto, SH., M. Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan

tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan

ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan

pengetahuan penulis.

7. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis

menempuh perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini.

vi

8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dr.H.Hargiyanto, M.Kes beserta jajaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, khususnya bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit.

9. Keluarga besar Puskesmas Kedawung 2 Sragen dan keluarga besar Puskesmas

Sambirejo Sragen yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan

penelitian ini.

10. Keluarga tercinta, Ayahanda Rawuh Soeprijanto MS, yang selalu mengiringi langkah

penulis dengan doa, suami Tri Raharno, SKM, M.Kes yang selalu sabar mendampingi

dan memberikan semangat kepada penulis, anak-anakku Avisena Surya Wihartama,

Krishna Rizqy Wihartama, Assyifa Putri Wihartama yang selalu menjadi penyemangat

(mood booster) bagi penulis.

11. Teman-teman kelas Hukum Kesehatan dan teman-teman Program Studi Magister Ilmu

hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016 yang telah

memberikan semangat dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

12. Semua pihak yang telah yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh

dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun

demi perbaikan pada masa yang akan datang. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat

bagi kita semua. Amin.

Surakarta, Agustus 2017

WISNU RETNANINGSIH

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR ......................................................................... i

HALAMAN JUDUL DALAM ...................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

KATA PENGANTAR ................................................................................... v

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................... vii

ABSTRAK ..................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 9

A. Landasan Teori .......................................................................................... 9

1. Tinjauan Teori Terhadap HIV AIDS .................................................... 9

2. Tinjauan terhadap Informasi Kesehatan ................................................ 16

3. Tinjauan Rahasia Kedokteran ............................................................... 18

4. Tinjauan terhadap Harmonisasi Hukum ................................................ 21

5. Teori yang digunakan dalam melakukan harmonisasi hukum .............. 24

B. Penelitian Yang Relevan ........................................................................... 26

C. Kerangka Berfikir ...................................................................................... 28

BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................ 30

A. Jenis Penelitian .......................................................................................... 30

B. Lokasi Penelitian ....................................................................................... 30

C. Sifat Penelitian ........................................................................................... 31

D. Pendekatan penelitian ................................................................................ 31

E. Bahan Hukum ............................................................................................ 32

F. Analisis Bahan Hukum .............................................................................. 32

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................... 34

A. Disharmonisasi ketentuan antara hak atas informasi kesehatan bagi masyarakat

dan kewajiban menyimpan rahasia medis oleh tenaga kesehatan dalam kebijakan

penanggulangan HIV AIDS di kabupaten Sragen ..................................... 34

viii

B. Harmonisasi hukum yang perlu dilakukan untuk pengaturan hak atas informasi kesehatan

bagi masyarakat terkait dengan penularan penyakit berhubungan dengan kebijakan

penanggulangan HIV AIDS DI Kabupaten Sragen ................................... 73

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 77

A. Kesimpulan ................................................................................................ 77

B. Implikasi .................................................................................................... 79

C. Saran .......................................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 81

ix

DAFTAR SINGKATAN

AIDS Acquired Immune Deficiency syndrome

ANC Antenatal Care

ARV Anti Retroviral

ASI Air susu Ibu

Fasyankes Fasilitas Pelayanan Kesehatan

HAM Hak Asasi Manusia

HIV Human Immunodeficiency Virus

IDU Injecting Drug Use

IMS Infeksi Menular Seksual

KDS Kelompok dukungan Sebaya

KTS Konseling dan Tes Secara Sukarela

KIA Kesehatan Ibu dan Anak

KIE Komunikasi, Informasi dan Edukasi

LBT Laki-laki Beresiko Tinggi

LKB Layanan Komprehensif Berkesinambungan

LSL Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki

ODHA Orang Dengan HIV/AIDS

PDP Perawatan, Dukungan dan Pengobatan

Penasun Pengguna Narkoba Suntik

PMTCT Prevention of Mother to Child Transmission

PPIA Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

TB Tuberculosis

TIPK Test HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling

WHO World Health Organization

WPS Wanita Pekerja Seks

x

ABSTRAK

Wisnu Retnaningsih, S301602002, 2017, Harmonisasi Antara Hak Atas Informasi

Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Tenaga

Kesehatan Dalam Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen.

Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi antara hak atas informasi kesehatan bagi

masyarakat dengan kewajiban menyimpan rahasia medis dalam kebijakan penanggulangan

HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif, dengan melakukan pengkajian beberapa peraturan hukum positif. Dalam

pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas rahasia medis (medical secrecy). Hak ini

merupakan hak dasar individual yang bersumber dari hak asasi manusia, yakni the rights to

self determinan. Persoalannya adalah saat rahasia kedokteran tersebut terkait dengan

seseorang yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, sementara salah satu

strategi penanggulangan yang paling awal adalah melalui pelaporan yang merupakan

subsistem informasi kesehatan. Problem yang kemudian muncul adalah hak mana yang

perlu didahulukan, apakah hak atas informasi kesehatan terkait penyakit menular ataukah

hak individu pasien atas rahasia medisnya untuk dilindungi dan tidak diberitahukan

mengenai penyakitnya kepada orang lain. Hak atas informasi publik dalam kaitannya

dengan pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang/masyarakat untuk mendapatkan

informasi dari pemerintah selaku penanggung jawab untuk terjaminnya hak hidup sehat bagi

setiap orang. Dalam rangka perwujudan hak atas informasi kesehatan tersebut, pemerintah

mengembangkan sistem informasi kesehatan. Dalam informasi kesehatan terdapat informasi

yang bersifat publik atau dapat diinformasikan kepada publik dan informasi yang bersifat

privat atau yang tidak boleh dibuka kepada publik.

Kata Kunci: HIV dan AIDS, rahasia medis, ha katas informasi kesehatan.

1

Abstract

This research examines abaout the harmonize between the right to health

information for the community with the duty to safe medical secrecy in the

HIV/AIDS prevention policy in Sragen regency. The type of research used is

normative law, by reviewing some positive legal rules. In the health service is

known the right of medical secrecy. This right is the basic right of the individual

that comes from human rights, namely the right to selh determinant. The problem

is when the secret of medicine is related to someone who has the potential to

transmit the disease to others, while one of the earliest coping strategies is trough

reporting which is a health information subsystem. The next problem arises as to

which rights need to take precedence, whether the right to health information

relating to infectious diseases or to the individual’s right to the medical secrets to

be protected and not informed of his illness to others. The right to public

information in relation to health services is the right of every person/ community

to obtain information from the government as responsible for ensuring the the

right to healthy living for everyone. In order to realize the right to health

information, the government develops health information system. In the health

information there is information that is private or that should not be opened to the

public.

Key words: HIV; AIDS; medical secrets; right to health information.

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membicarakan analisis harmonisasi hukum dalam kebijakan

penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Sesuai Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

ditetapkan bahwa kesejahteraan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

urusan daerah. Diantara urusan tersebut adalah penanggulangan penyakit

menular. Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang

menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu

dilakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif

dan efisien, secara komprehensif berkesinambungan sejak tingkat fasilitas

kesehatan tingkat primer sampai tingkat atas.1 Salah satu penyakit yang kini

dirasa sebagai permasalahan yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah

dan pemerintah daerah adalah penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan isu

kesehatan yang cukup sensitif untuk dibicarakan. Hal ini berkaitan dengan sifat

yang unik dari penyakit ini. Selain kasusnya yang seperti fenomena gunung es,

yaitu persebaran kasus HIV/ AIDS yang tidak dapat diprediksi pada fase awal.

Laporan Epidemi HIV Global UNAIDS 2012 menunjukkan bahwa

jumlah penderita HIV di dunia mencapai 34 juta orang. Sekitar 50%

diantaranya adalah perempuan dan 2,1 juta anak berusia kurang dari 15 tahun.

Di wilayah Asia Selatan dan Tenggara terdapat sekitar 4 juta orang dengan HIV

dan AIDS. Menurut laporan Kemajuan Program HIV dan AIDS WHO /

SEARO 2011, di wilayah Asia Tenggara terdapat sekitar 1,3 juta orang (37 %)

perempuan terinfeksi HIV. Jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dari tahun

ke tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah laki-laki

yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman,yang selanjutnya mereka

1 Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis Ibu ke Anak, 2015, Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, hlm iii

3

menularkan pada pasangan seksualnya yang lain.2

Sampai tahun 2013, kasus HIV dan AIDS di Indonesia telah tersebar di

368 dari 497 kabupaten/kota (72 %) diseluruh propinsi. Jumlh kasus HIV baru

setiap tahunnya mencapai sekitar 20.000 kasus. Pada tahun 2013 tercatat

29.037 kasus baru, dengan 26.527 (90,9%) berada pada usia reproduksi (15-49

tahun).3 Perkembangan kasus HIV/ AIDS di Indonesia masih perlu diwaspadai.

Setiap tahunnya masih ditemukan kasus baru. Berdasarkan data dari Komisi

Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2012 Provinsi Jawa

Tengah menduduki peringkat 6 di tingkat nasional. Peringkat ini setelah DKI

Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat dan Bali. Jumlah kumulatif kasus

AIDS sampai dengan Desember 2012 adalah sebanyak 2.815 kasus. Di

daerah Pulau Jawa tersendiri, Provinsi Jateng menempati urutan keempat

yaitu setelah Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan setelahnya

Jawa Tengah.4

Di kabupaten Sragen tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen

jumlah kasus HIV-AIDS setiap tahun mengalami peningkatan. Data kasus

sampai dengan bulan Juli 2017 tercatat ada 722 penderita HIV/AIDS yang

tersebar merata di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen.

Untuk mengatasi masalah tingginya jumlah kasus penyakit HIV/AIDS

yang terjadi di Jawa Tengah tersebut, maka pemerintah provinsi menetapkan

sebuah peraturan dalam mengendalikan penyakit HIV/AIDS, yaitu yang

mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Penanggulangan HIV dan AIDS. Target penerima kebijakan ini adalah seluruh

masyarakat Jawa Tengah, para stakeholder, dan khususnya para penerima

program ini adalah orang yang beresiko terkena HIV dan AIDS ataupun orang

yang sudah terkena HIV, dan AIDS (ODHA). Orang-orang yang beresiko

terkena HIV dan AIDS seperti kelompok waria, gay, pekerja seks, lelaki

beresiko tinggi, orang yang menggunakan NAPZA, dan lainnya. Kelompok-

kelompok inilah yang seharusnya sudah mengetahui tentang adanya upaya-

2 Ibid 3 Ibid. 4 Afriani Hanna Sagala, Sri Suwitri, R. Slamet Santoso, 2010, Implementasi Kebijakan

Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Tengah (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2009), Laporan Penelitian, Tidak Diterbitkan, hlm. 3.

4

upaya dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS ada

beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan Perda

ini. Ketiga upaya (upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya

rehabilitasi) tersebut telah dilakukan oleh agen-agen pelaksana misalnya seperti

telah ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat umum ataupun ODHA,

adanya pemberian layanan kesehatan, pengembangan kapasitas orang-orang

yang terkena HIV dan AIDS, adanya Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang

berjalan lancar, pemberian jarum suntik steril dalam langkah pencegahan

sebagai program pengurangan dampak buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat

Aditif lainnya (NAPZA) suntik, dan upaya lainnya. Akan tetapi, upaya-upaya

yang ada belum berjalan maksimal sehingga masih ada tujuan-tujuan kebijakan

yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Diantara persoalan yang menyebabkan upaya-upaya penanggulangan

HIV/AIDS tidak maksimal adalah ketentuan Perda Jateng Nomor 5 Tahun

2009 dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen terkait dengan

Bab X KETENTUAN PIDANA pasal 18, adanya ancaman pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar pasal 12 khususnya ayat

(3) yaitu setiap orang yang karena pekerjaannya dan atau jabatannya

mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang wajib

merahasiakannya. Dengan adanya ketentuan ini menyebabkan ketakutan

terhadap petugas kesehatan sehingga diantara petugas layanan kesehatan dan

diantara fasyankes yang ada di Kabupaten Sragen menjadi tidak ada

keterbukaan dalam penanganan seorang penderita HIV/AIDS yang pada

akhirnya justru akan berdampak yang tidak baik kepada petugas pemberi

layanan kesehatan itu sendiri, masyarakat pada umumnya, dan bahkan

berdampak pada penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

Secara hukum, hal ini berhubungan dengan informasi medis adalah

informasi tentang kondisi kesehatan seseorang, yang merupakan salah satu

“hak pasien”. Pada Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan

5

edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab”.

Selanjutnya pada Pasal 8 dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak memperoleh

informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan

yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Pada

ketentuan ini dapat dijelaskan pula bahwa informasi kesehatan dalam konteks

ketentuan ini adalah informasi kesehatan yang bersifat privat, sehingga yang

boleh mengetahui hanyalah yang berhak terutama pasien yang bersangkutan.

Data kesehatan pasien dicatat dalam suatu berkas yang disebut rekam

medis, yang memiliki nilai kerahasiaan. Ketentuan tentang medical records

dirumuskan dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Menurut Permenkes ini yang dimaksud medical record, adalah berkas yang

berisi catatan dan dokumen antara lain identas pasien, hasil pemeriksaan,

pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh

dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada

pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Selanjutnya disebutkan bahwa

bentuk medical record dapat berupa manual yaitu tertulis lengkap dan jelas

atau dalam bentuk elektronik sesuai ketentuan. Rekam medis terdiri dari

catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan.

Catatan-catatan tersebut sangat penting untuk pelayanan bagi pasien karena

data yang lengkap dapat memberikan informasi yang menentukan berbagai

keputusan baik pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. Dokter

atau dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Permenkes tersebut juga menyatakan bahwa isi rekam medis

adalah milik pasien, sedangkan dokumen adalah milik sarana pelayanan

kesehatan. Rekam medis merangkum kontak pasien dengan sarana pelayanan

kesehatan yang isinya melipu: data pasien, pemeriksaan, pengobatan dan

tindakan yang diberikan, korespondensi demi kesinambungan pelayanan

(biasanya dalam bentuk kartu). Medical records yang berisi data pasien

merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban dokter untuk membuatnya. Data

pasien yang dituangkan dalam medical records merupakan informasi yang

berisikan data yang mengandung kerahasiaan, sehingga provider wajib

6

mengelola data tersebut dengan sebaik-baiknya.

Jaminan perlindungan hak atas medical records diatur pada Pasal 79 huruf

b UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dalam rumusan

tentang sanksi pidana yang menyebutkan bahwa: “Dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1).”5 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

juga mengatur bahwa sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap

rekam medis. Di samping itu, sarana pelayanan kesehatan juga membuat atau

mencatat semua kejadian terkait dengan layanan yang dilakukan terhadap

pasien; mengelola sebaik-baiknya; dan menjaga kerahasiaannya. Oleh karena

itu, rekam medis yang berisi data pribadi pasien sifatnya rahasia dan

dikecualikan dalam ketentuan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut

dikarenakan informasi yang tercatat dalam rekam medis merupakan data

seseorang (personal), bersifat rahasia, hak pribadi dan terkait rahasia jabatan.

Dengan demikian, timbul disharmoni hukum antara kewajiban memegang

rahasia rekam medis yang berhubungan informasi status HIV/AIDS seseorang

dengan kebutuhan dasar untuk memperoleh data informasi kesehatan sebagai

dasar penyusunan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS. Jika diterima secara

kaku, maka kewajiban rahasia rekam medis itu akan menegaskan maksud

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan

AIDS dan pada tataran paling akhir, akan memberikan sumbangan bagi tidak

efektifnya pelaksanaan kebijakan terkait termasuk di lingkungan Kabupaten

Sragen. Oleh sebab itu, persepsi mengenai karakter penyediaan informasi

kesehatan dihubungkan dengan kewajiban merahasiakan rekam medis perlu

ditelaah lebih lanjut sehubungan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam informasi kesehatan terdapat informasi yang bersifat publik atau

dapat diinformasikan kepada publik dan informasi yang bersifat privat atau

yang tidak boleh dibuka kepada publik. Informasi kesehatan yang dapat

diinformasikan kepada publik terdiri dari bermacam bentuk dan jenis. Sebagai

5 Sanksi pidana kurungan dinyatakan tidak mengikat secara hukum melalui putusan Mahkamah Konstusi

pada bulan Juli tahun 2007.

7

contoh, sistem informasi kesehatan di rumah sakit yang diinformasikan kepada

publik antara lain: menyangkut bentuk dan jenis layanan rumah sakit, prosedur

layanan, biaya, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem pembiayaan. Contoh

yang lebih khusus adalah sistem informasi terkait pemberantasan penyakit

antara lain berupa: informasi hasil survei jenis penyakit tertentu (melalui

pelaporan, pendataan, pemetaan), program pencegahan penyakit, tindakan

penanggulangan penyakit, data perkembangan jenis-jenis penyakit menular dan

daerah penularannya, informasi tentang angka kejadian penyakit tertentu, yang

kesemuanya diamanatkan oleh undang-undang.

Adapun informasi kesehatan yang bersifat privat adalah data dan kondisi

kesehatan, baik yang dituangkan dalam medical record maupun yang diketahui,

dilihat, atau didengar oleh tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269 Tahun 2008 tentang

Rekam Medis dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia

Kedokteran.

Hak atas informasi kesehatan bagi masyarakat terkait dengan penularan

penyakit yang membahayakan merupakan hak yang harus dipenuhi agar

melalui informasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari penularan penyakit.

Hak ini merupakan salah satu hak dasar sosial yang bersumber dari HAM.6

Sementara itu, hak atas rahasia medis dari seseorang yang diduga terindikasi

penyakit menular merupakan hak dasar individual yang juga harus dihormati.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “HARMONISASI ANTARA HAK ATAS

INFORMASI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN

MENYIMPAN RAHASIA MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN

DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI

KABUPATEN SRAGEN.”

6 HAM adalah klaim dari rakyat/warga negara terhadap negaranya supaya dipenuhi apa yang menjadi hak

asasinya. Dalam hal ini, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat

universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. LIhat: Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Derajat Kesehatan

Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 10-11.

8

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi disharmonisasi antara hak atas informasi kesehatan bagi

masyarakat dengan kewajiban menyimpan rahasia medis oleh tenaga

kesehatan dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten

Sragen ?

2. Bagaimanakah harmonisasi hukum yang perlu dilakukan untuk pengaturan

hak atas informasi kesehatan bagi masyarakat terkait dengan penularan

penyakit berhubungan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di

Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

a. Untuk mengetahui terjadinya disharmonisasi antara hak atas informasi

kesehatan bagi masyarakat dengan kewajiban menyimpan rahasia medis

oleh tenaga kesehatan terkait penularan penyakit dalam hal ini

berhubungan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di

Kabupaten Sragen.

b. Untuk mengetahui dan menganalis harmonisasi hukum yang perlu

dilakukan untuk pengaturan hak atas informasi kesehatan bagi

masyarakat terkait dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di

Kabupaten Sragen.

2. Tujuan Khusus :

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya

yang terkait dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.

b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister

Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan pada Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan khususnya tentang kebijakan penanggulangan HIV/AIDS

9

terkait dengan hak atas informasi kesehatan bagi masyarakat dan

kewajiban menyimpan rahasia medis penderita HIV/AIDS oleh tenaga

kesehatan.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau acuan bagi

peneliti berikutnya dibidang ilmu hukum kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru kepada

pihak-pihak terkait dalam hal ini pemangku kebijakan dalam

penanggulangan HIV/AIDS.

b. Bagi tenaga kesehatan/ masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah dalam

penanggulangan penyakit menular khususnyapenyakit HIV/AIDS