L/O/G/O

Hak dan Kewajiban Pasien yang

Dilindungi Hukum

Hak dan Kewajiban Pasien yang

Dilindungi Hukum

Kelompok 3Kelompok 3

Fahmadia J (09-037)Erna R (09-

104)Dwi P (10-

069)Erwinasari (10-169)Ririn Dwi (11-029)Rina F (11-

038)

Sulistiani (11-056)

Iftitah Adi (11-074)

Intan dwi (11-086)

Alif Dewi (11-115)

Yaniarta R (11-167)

Alfian N.B (12-123)

Aturan hukum terkait hak pasienAturan hukum terkait hak pasien

Declaration of Lisbon (1991)

UU No 29 tahun 2004 pasal 1 ayat 10

UU No 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 4

UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53.

SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan

kewajiban pasien, dokter dan RS

UU No 29 tahun 2004 pasal 1 ayat 10UU No 29 tahun 2004 pasal 1 ayat 10

“ Pasien adalah setiap orang yang

melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang diperlukan

baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada dokter atau dokter

gigi”

UU No 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 4UU No 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 4

“ Pasien adalah setiap orang yang

melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik

secara langsung maupun tidak langsung di

Rumah Sakit”

Rumah SakitRumah Sakit

UU No 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 1

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”

Alasan dibutuhkan aturan hukum yang melindungi pasienAlasan dibutuhkan aturan hukum yang melindungi pasien

Ingkar janji baru terjadi apabila dokter tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang disepakati,

Sedangkan perbuatan melanggar hukum terjadi jika terapi yang dilakukan oleh dokter menyimpang dari patokan atau standar yang ditentukan.

LanjutanLanjutan

Masalahnya sekarang, adalah sangat sulit untuk menentukan kapan suatu tindakan medis memenuhi patokan atau standar pelayanan kesehatan. Pengaturan hukum seperti yang tercantum dalam KUHPerdata masih bersifat terlalu umum. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang isinya mengatur hubungan antara pasien dengan dokter.

Alasan dibutuhkannya pengaturan hukum pasien - dokterAlasan dibutuhkannya pengaturan hukum pasien - dokter

Van der Mijn (dalam wordpress.com) mengemukakan adanya 9 alasan tentang perlunya pengaturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dengan dokter.1. Adanya kebutuhan pada keahlian

keilmuan medis.2. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik.3. Hasil guna.4. Pengendalian biaya.

LanjutanLanjutan

5. Ketertiban masyarakat.

6. Perlindungan hukum pasien.

7. Perlindungan hukum pengemban profesi

kesehatan.

8. Perlindungan hukum pihak ketiga, dan

9. Perlindungan hukum kepentingan hukum.

Declaration of LisbonDeclaration of Lisbon

Hak memilih dokter

Hak dirawat dokter yang “bebas”

Hak menerima / menolak pengobatan

setelah menerima informasi

Hak atas kerahasiaan

Hak mati secara bermartabat

Hak atas dukungan moral / spiritual

UU no 44 tahun 2009 pasal 32 tentang perlindungan hak pasien UU no 44 tahun 2009 pasal 32 tentang perlindungan hak pasien

memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumenUU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah:

 Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

LanjutanLanjutan

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

UU no. 29 Tahun 2004 : UU tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51) UU no. 29 Tahun 2004 : UU tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51)

Hak Pasien Pasien, dalam menerima pelayanan para

praktik kedokteran, mempunyai hak:a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), yaitu :-    Diagnosis dan tata cara tindakan medis;-    Tujuan tindakan medis yang dilakukan;-    Alternatif tindakan lain dan resikonya;-    Risiko dan komplikasi yang mukin terjadi; -    Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

UU No 29 tahun 2004 pasal 52UU No 29 tahun 2004 pasal 52

Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah: mendapatkan penjelasan secara lengkap

tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);

meminta pendapat dokter atau dokter lain;mendapatkan pelayanan sesuai dengan

kebutuhan medis;menolak tindakan medis; mendapatkan isi rekam medis.

LanjutanLanjutan

memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

LanjutanLanjutan

menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lanjutanlanjutan

mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

LanjutanLanjutan

didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

SE Direktur Jenderal Pelayanan Medik

No.YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 tentang

pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,

Dokter dan Rumah Sakit

SE Direktur Jenderal Pelayanan Medik

No.YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 tentang

pedoman Hak dan Kewajiban Pasien,

Dokter dan Rumah Sakit

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit

Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

LanjutanLanjutan

Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran / kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi .

Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan

Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

LanjutanLanjutan

Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

Pasien berhak atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a) penyakit yang diderita tindakan medik apa yang hendak dilakukan

b) kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tsb sebut dan tindakan untuk mengatasinya

c) alternatif terapi lainnyad) prognosanyae) perkiraan biaya

pengobatan

Apabila terjadi pelanggaran hakApabila terjadi pelanggaran hak

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

Dapat dilakukan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran.

 Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)

Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya.

Kewajiban Pasien (Menurut Jusuf hanafiah & amri amir)

Kewajiban Pasien (Menurut Jusuf hanafiah & amri amir)

Memeriksakan diri sedini mungkin pada

dokter

Memberikan informasi yang benar dan

lengkap tentang penyakitnya

Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter

Lanjutan....Lanjutan....

Menandatangani surat-surat PTM. Surat

jaminan dirawat di rumah sakit, dan lain-

lainnya

Yakin pada dokternya, dan yakin akan

sembuh

Melunasi biaya perawatan di Rumah

Sakit, biaya pemeriksaan dan

pengobatan serta honorarium dokter

UU no. 29 Tahun 2004 : UU tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51

Kewajiban Pasien

UU no. 29 Tahun 2004 : UU tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51

Kewajiban Pasien

Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;

Memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

LOGO

Thank You!Thank You!See You….See You….