Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartaarchives.siap-psb.com/2011/jakarta/edaran/Peraturan_Gubernur_PPDB... · Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012

1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang

Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/

atau Bakat Istimewa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008;


Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;


Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan

Dasar dan Menengah;


Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan

Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007, tentang Pembebasan

Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar

Negeri, Sekolah luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah

Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI

Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusi;

1

16. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;

17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;

18. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata

Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG Penerimaan Peserta didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas

Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar,

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan

Dasar dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi

Daerah Khusus IbukotaJakarta.

9. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas

Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah

Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1

10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak

Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN),Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN),

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Luar Biasa

Negeri (SLBN).

11. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Raudhatul Athfal

(RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan

Madrasah Aliyah (MA).

12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan

Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang

memberikan pendidikan setara SD.

13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan

Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang

memberikan pendidikan setara SMP.

14. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin

yang selanjutnya disingkat SMANU MHT.

15. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah

sekolah yang penyelenggaraannya sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan.

16. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disebut RSBI adalah

sekolah yang menyelenggarakan Kelas Bertaraf Internasional yang

telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya,

meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan,

penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasional.

17. Sekolah Penyelenggara Kelas Internasional adalah sekolah yang

memberikan layanan khusus kepada peserta didik yang terutama ingin

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang bertaraf internasional di

dalam negeri maupun di luar negeri.

18. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi adalah Sekolah yang

memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan

khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau

bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada

satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan

menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan

kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang

memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

19. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah

1

penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,

emosional, intelektual, mental, sosial.

20. Peserta didik adalah peserta didik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

SMK, SLB dan Program kesetaraan paket A dan B.

21. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki

pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi.

22. Calon peserta didik baru luar daerah adalah calon peserta didik baru

yang berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah asing dan

sekolah luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon

peserta didik baru.

24. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB

adalah penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SD Negeri SMP

Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

25. PPDB Real Time Online System adalah sistem penerimaan peserta

didik baru pada SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri

dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh

komputer, hasil seleksi otomatis Online Internet dan melalui Short

Message Service (SMS) setiap waktu.

26. Situs PPDB adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

27. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan

pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional

untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan

SMK.

28. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat

UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta

didik secara Nasional untuk pendidikan kesetaraan.

29. Nomor peserta UN/UNPK adalah Nomor bukti keikutsertaan peserta

didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).

30. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat

SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari

hasil Ujian Nasional.

31. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN

Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan

kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran

1

yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.

32. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN

Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan

kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran

yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.

33. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah

surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta

didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di

lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan

dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan

setingkat lebih tinggi.

34. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah

yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/

Madrasah.

35. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat

pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan STTB/

Ijazah;

36. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;

37. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab

langsung calon peserta didik.

BAB IITUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk

memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan

berkualitas.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip :

a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk

memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;

b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika

daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan

ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan

c. kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke

sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

1

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB memiliki asas :

a. objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan

harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;

b. transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh

masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

d. tidak diskriminatif, artinya PPDB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta tidak membedakan Suku, Agama, dan Ras atau Golongan; dan

e. kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan

kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB IIIRASIO KELAS

Pasal 5

1. PPDB untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada rasio kelas.

2. Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai

berikut :

1. TK dengan jumlah 25 (dua puluh lima) peserta didik;

2. TKLB dengan jumlah 5 (lima) peserta didik;

3. SD dengan jumlah 32 – 40 (tiga puluh dua sampai dengan empat

puluh) peserta didik;

4. SD SSN dan RSBI dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) peserta

didik;

5. SDLB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;

6. SMP dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

7. SMP RSBI dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta didik;

8. SMPLB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;

9. SMA dengan jumlah 40 (empat puluh) peserta didik;

10. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin dengan jumlah

20 (dua puluh) peserta didik;

11. SMA RSBI dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

12. SMA Kelas Internasional dengan jumlah 24 (dua puluh empat)

peserta didik;

1

13. SMALB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;

14. SMK RSBI Bidang Studi Keahlian:

a. Teknologi dan Rekayasa dengan jumlah 32 (tiga puluh dua)

peserta didik;

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan jumlah 32 (tiga

puluh dua) peserta didik;

c. Bisnis dan Manajemen dengan jumlah 32 (tiga puluh dua)

peserta didik;

d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata dengan jumlah 32 (tiga puluh

dua) peserta didik;

e. Kesehatan dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

15. SMK Bidang Studi Keahlian:

a. Teknologi dan Rekayasa dengan jumlah 36 (tiga puluh enam)

peserta didik;

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan jumlah 36 (tiga

puluh enam) pesertad idik;

c. Bisnis dan Manajemen dengan jumlah 40 (empat puluh)

peserta didik;

d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata dengan jumlah 36 (tiga puluh

enam) peserta didik;

e. Kesehatan dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

BAB IVPERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Bagian KesatuSekolah Reguler

Pasal 6

Calon peserta didik pada sekolah reguler harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru TK :

a. berusia 4 (empat) tahun untuk kelompok A dan 5 (lima) tahun untuk

kelompok B;

b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari

kelurahan; dan

c. kartu keluarga.

2. Calon peserta didik baru TKLB :

a. berusia sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun dapat diterima

1

sebagai calon peserta didik di kelompok A;

b. berusia minimal 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok B;

c. memiliki akte kelahiran/ surat keterangan laporan kelahiran dari

kelurahan ; dan

d. kartu keluarga.

3. Calon peserta didik baru SD :

a. pada tanggal 11 Juli 2011 berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan

12 (dua belas) tahun;

b. dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, maka calon peserta didik

baru yang telah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 11 Juli 2011

dapat diterima sebagai calon peserta didik baru dengan prioritas

usia yang lebih tua berdasarkan peringkat;

c. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD;

d. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari

kelurahan;dan

e. kartu keluarga;

4. Calon peserta didik baru SDLB :

a. pada tanggal 11 Juli 2011 berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan


b. dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik yang

berusia 12 (dua belas) tahun ke atas dapat diterima sebagai calon

peserta didik;

c. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari

kelurahan; dan

d. kartu keluarga;

5. Calon peserta didik baru SMP :

a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;

b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 11 Juli

2011.

6. Calon peserta didik baru SMPLB

a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A, SDLB atau SKYBS;

b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun;

7. Calon peserta didik baru SMA :

a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;

b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 11 Juli

2011.

8. Calon peserta didik baru SMALB :

a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYB;

1

b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

9. Calon peserta didik baru SMK:

a. memiliki SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;

b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;

c. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar

mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;

d. memiliki tinggi badan minimal 158 (seratus lima puluh delapan)

cm bagi calon peserta didik pria dan 153 (seratus lima puluh tiga)

cm bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian

Administrasi Perkantoran.

e. tidak buta warna untuk calon peserta didik pada kompetensi

keahlian :

1. semua kompetensi keahlian pada Bidang Studi Teknologi

dan Rekayasa dan Bidang Studi Teknologi Informasi dan

Komunikasi;

2. Akomodasi Perhotelan;

3. Busana Butik;

4. Jasa Boga;

5. Patiseri;

6. Kecantikan rambut;

7. Kecantikan kulit;

8. Usaha Perjalanan Wisata; dan

9. Desain Komunikasi Visual.

f. tidak buta warna dan memiliki tinggi badan minimal 158 cm bagi calon

peserta didik pria dan 153 cm bagi calon peserta didik wanita untuk

kompetensi keahlian :

1. Teknik Pemesinan;

2. Teknik Kendaraan Ringan/Mekanik Otomotif;

3. Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian

Teknologi Pesawat Udara;

4. Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik

Perkapalan;

5. Akomodasi Perhotelan;

6. Jasa Boga;

7. Usaha Perjalanan Wisata;

8. Patiseri;

1

9. Kecantikan Rambut;

10. Kecantikan Kulit;

11. Desain Komunikasi Visual; dan

12. Pemasaran.

Bagian Kedua SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI,

SMA KI dan SMANU MHTPasal 7

Calon peserta didik pada SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMA KI dan

SMANU MHT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru SD SSN dan SD RSBI :

a. pada tanggal 11 Juli 2011 berusia antara 6 (enam) sampa dengan


b. calon peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun

pada tanggal 11 Juli 2011(kelahiran tahun 2005) dapat diterima

sebagai calon peserta didik baru dengan melampirkan surat

keterangan dari psikolog yang memiliki ijin praktik yang dikeluarkan

oleh Himpunan Psikologi Indonesia yang menyatakan layak

bersekolah pada SD;

c. memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari TK/RA/

PAUD;

d. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari

kelurahan; dan

e. kartu keluarga.

2. Calon peserta didik baru SMP RSBI :

a. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 11 Juli

2011;

b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;

1

c. memliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan

sebagai peserta didik;

d. memiliki nilai minimal 7,0 (tujuh koma nol) untuk semester 7,

semester 8, semester 9, semester 10, dan semester 11 dari SD/MI

dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;

e. melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lain –

lain apabila memiliki;

f.melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi

akademik dan/atau non akademik apabila memilki;

g. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat)

sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

h. membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program

RSBI.

3. Calon peserta didik baru SMA RSBI dan SMA KI :

a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 11 Juli

2011;



sebagai peserta didik.;

d. memiliki nilai minimal 7,0 (tujuh koma nol) semester 1, semester

2, semester 3, semester 4, dan semester 5 dari SMP/MTs dan

menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;






sebanyak 3 (tiga) lembar; dan


RSBI/KI

4. Calon peserta didik baru SMK RSBI:


2011;




d. memiliki rapor SMP/MTs Kelas VII sampai Kelas IX(semester ganjil)

1

dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;






sebanyak 3 (tiga) lembar;


RSBI/KI; dan

i. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 9

huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

5. Calon peserta didik baru SMANU MHT


2011;




d. memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,6 (tujuh koma enam) untuk

mata pelajaran : ( Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan

Bahasa Inggris ) pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5 SMP/MTs dan

menyerahkan fotocopy yang dilegalisir sekolah asal;

e. melampirkan fotocopy olimpiade sains tingkat nasional/internasional

apabila memilki;

f.melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3

(tiga) lembar; dan

g. membuat surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan

mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orangtua/

wali.

BAB VPRA PENDAFTARAN

Pasal 8

1. Pra pendaftaran ditujukan hanya untuk calon peserta didik baru yang

memilih sekolah tujuan SMP Reguler, SMA Reguler, dan SMK Reguler

1

guna memperoleh nomor pengganti peserta ujian nasional.

2. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

a. calon peserta didik baru luar daerah;

b. calon peserta didik baru berasal dari daerah lulusan sebelum tahun

pelajaran 2010/2011; dan

c. calon peserta didik baru berasal dari daerah lulusan pendidikan

kesetaraan paket A / paket B .

3. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB.

Pasal 9

1. Pra pendaftaran dilaksanakan dengan cara menyerahkan berkas

SKHUN/DNUN Paket A/DNUN Paket B/SKYBS dari satuan pendidikan

yang menyatakan kelulusan.

2. Selain menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), untuk calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing

juga harus melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, serta mengikuti

seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada

tanggal 1 dan tanggal 3 Juni 2011.

BAB VI PROSEDUR PRA PENDAFTARAN

Bagian KesatuPengajuan Pra Pendaftaran

Pasal 10

1. Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan pra pendaftaran

secara mandiri maupun datang langsung ke sekolah.

2. Pengajuan pra pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1

a. calon peserta didik baru membuka situs PPDB;

b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pra

pendaftaran online dengan contoh formulir sebagaimana tercantum

Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pra pendaftaran

online yang memuat kode pra pendaftaran;dan

d. calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian

menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.

3. Pengajuan pra pendaftaran datang langsung ke sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah yang

menyediakan layanan pra pendaftaran dengan membawa berkas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

b. calon peserta didik kemudian dibantu panitia sekolah dalam

melakukan pra pendaftaran online;

c. panitia sekolah mencetak tanda bukti pra pendaftaran online yang

memuat kode pra pendaftaran dan menyerahkan kepada calon

peserta didik baru;dan


menyimpan tanda bukti pengajuan pra pendaftaran.

Bagian KeduaVerifikasi Pra Pendaftaran

Pasal 11

Verifikasi pra pendaftaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru membawa berkas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ke sekolah yang menyediakan layanan pra pendaftaran

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

b. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pra

pendaftaran online yang sudah ditandatangani dan fotocopy berkas

serta menunjukkan berkas asli kepada panitia sekolah;

c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas pra pendaftaran yang

dibawa calon peserta didik dengan data pra pendaftaran online.

d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pra pendaftaran yang di

dalamnya terdapat nomor pengganti peserta ujian nasional kemudian di

stempel dan ditandatangani untuk diberikan kepada calon peserta didik

baru.

1

e.

BAB VIIPROSEDUR PENDAFTARAN

Bagian KesatuTingkat TK dan SLB

Pasal 12

Pendaftaran untuk calon peserta didik baru TK dan SLB dilakukan dengan

prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru mendaftar langsung ke sekolah tujuan;

b. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotocopy persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan angka 2, serta

menunjukkan aslinya;

Bagian KeduaTingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Pasal 13

1. Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK

dapat dilakukan mandiri maupun datang langsung ke sekolah.

2. Pengajuan pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru membuka situs PPDB;

b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran

online dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Gubernur ini;

c. calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online

yang memuat kode pendaftaran;


menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;dan

e. untuk calon peserta didik baru pada tingkat SD, tanda bukti

pengajuan pendaftaran ditandatangani oleh orang tua/wali.

3. Pengajuan pendaftaran datang langsung ke sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat

1

dengan membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dan/atau Pasal 7 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

b. calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam

melakukan pendaftaran online;

c. panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online yang

memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta

didik baru;


menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;dan

e. untuk calon peserta didik baru pada tingkat SD, tanda bukti

pengajuan pendaftaran ditandatangani oleh orang tua/wali.

Bagian KetigaVerifikasi Pendaftaran

Pasal 14

Verifikasi pendaftaran dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. calon peserta didik baru membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan/atau Pasal 7 :

1. untuk SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMA KI dan SMANU MHT

dilakukan di sekolah tujuan; dan

2. untuk sekolah reguler di lakukan di sekolah yang terdekat, sesuai

dengan jenjang satuan pendidikannya;

b. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan

pendaftaran online yang sudah ditandatangani dan fotocopy berkas serta

menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah.

c. panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta

didik;

d. panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di

stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru;

e. untuk jenjang SD tanda bukti verifikasi pendaftaran ditandatangani oleh

orang tua/wali;

1

f. tanda bukti verfikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d

diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia

sekolah;dan

g. selain mencetak bukti verfikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud

dalam huruf d, panitia sekolah menyerahkan jadwal seleksi selanjutnya

untuk SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMA KI dan SMANU MHT.

BAB VIIIPELAKSANAAN PPDB

Bagian KesatuSD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI,

SMA KI, SMANU MHT dan PPDB Jalur BerprestasiPasal 15

Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK

RSBI, SMA KI, SMANU MHT dan PPDB jalur berprestasi dilaksanakan

sebelum PPDB pada sekolah reguler.

Pasal 16

1. Pelaksanaan pendaftaran PPDB pada SMK RSBI, SMA KI dan SMANU

MHT, dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dan tahap

kedua.

2. Pelaksanaan pendaftaran PPDB tahap kedua hanya bisa diikuti oleh :

a. calon peserta didik baru dari sekolah asal Provinsi DKI Jakarta; dan

b. calon peserta didik baru SMK RSBI yang gugur pada saat lapor diri

1

tahap pertama karena tidak memenuhi persyaratan khusus, dapat

memilih kembali kompetensi keahlian yang berbeda pada SMK

RSBI.

Pasal 17

1. Calon peserta didik baru yang memilih sekolah tujuan SD SSN, SD/

SMP/SMA RSBI, SMA KI, SMANU MHT dan PPDB jalur berprestasi

hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan.

2. Calon peserta didik baru yang memilih sekolah tujuan SMK RSBI, dapat

memilih maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian pada 1 (satu) SMK.

Bagian KeduaSekolah Reguler

Pasal 18

1. Pelaksanaan pendaftaran PPDB pada sekolah reguler dilakukan

dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua

2. Pelaksanaan pendaftaran PPDB tahap kedua hanya bisa diikuti oleh :

a. calon peserta didik baru dari sekolah asal Provinsi DKI Jakarta

yang tidak diterima pada tahap pertama; dan

b. calon peserta didik baru SMK Negeri yang gugur pada saat lapor

diri tahap pertama karena tidak memenuhi persyaratan khusus bagi

masing – masing kompetensi keahlian.

Pasal 19

Jumlah maksimal pilihan sekolah pada sekolah reguler untuk pelaksanaan

PPDB sebagai berikut :

a. SD maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah

b. SMP maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah

c. SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah

d. SMK maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian

Pasal 20

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima sementara pada

salah satu sekolah pilihan, saat proses seleksi berlangsung belum dapat

mendaftar lagi.

1

2. Calon peserta didik baru yang tidak diterima di semua sekolah pilihan,

selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali dengan

memilih sekolah yang berbeda selama batas waktu pendaftaran.

3. Khusus calon peserta didik baru SMK yang tidak diterima di semua

kompetensi keahlian pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat

memilih:

a. kompetensi keahlian yang sama pada SMK yang berbeda; atau

b. kompetensi keahlian yang berbeda pada SMK yang sama; atau

c. dapat mendaftar ke SMA.

BAB IXTATA CARA SELEKSI PPDB

Bagian Kesatu TK, SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMANU MHT dan SLB

Pasal 21

Seleksi pada jenjang satuan pendidikan TK dan SLB dilakukan secara manual

dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 22

1. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SD SSN dan SD RSBI

dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kemampuan dasar.

2. Seleksi kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi aspek :

a. sosial, emosional dan kemandirian;

b. berbahasa;

c. kognitif; dan

d. fisik/motorik.

3. Pemeringkatan hasil seleksi kemampuan dasar dilakukan secara online

dan dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Gubernur ini.

4. Dalam hal nilai hasil seleksi kemampuan dasar sama pada batas

maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi

sebagai berikut :

a. umur; dan

1

b. waktu verifikasi pendaftaran sekolah.

Pasal 23

1. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMP RSBI, dilakukan dengan

melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, tes praktik

dan wawancara.

2. Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tertulis (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia

dan Ilmu Pengetahuan Umum); dan

b. lisan (Bahasa Inggris)

3. Berdasarkan hasil tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), calon peserta didik yang diterima sejumlah 110 % (seratus

sepuluh persen) dari daya tampung termasuk didalamnya untuk kuota

5% (lima persen) calon peserta didik luar daerah.

4. Pemeringkatan seleksi didasarkan pada nilai akhir yang diperoleh dari

penjumlahan antara 60 % (enam puluh persen) nilai hasi tes potensi

akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional.

5. Perhitungan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara

online dan dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

6. Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka

dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMP

RSBI perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih

besar dengan urutan :

a. Bahasa Indonesia;

b. Matematika;dan

c. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 24 1. Seleksi pada satuan pendidikan SMA RSBI dilakukan melalui seleksi

administrasi, tes potensi akademik, TOEFL Prediction, psikotes, tes

praktik dan wawancara.


a. Matematika;

b. Ilmu Pengetahuan Sosial;

1

c. Ilmu Pengetahuan Alam; dan

d. Bahasa Indonesia.







akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional.






dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA




b. Matematika;

c. Bahasa Inggris; dan

d. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 25

1. Seleksi pada satuan pendidikan SMK RSBI dilakukan melalui

seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, tes praktik dan

wawancara.


a. Matematika;

b. Bahasa Inggris; dan








1

akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional

yang dilakukan secara online.






dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMK




b. Matematika;

c. Bahasa Inggris; dan


Pasal 26 1. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA Penyelenggara Kelas

Internasional, dilakukan dengan melalui seleksi administrasi, tes potensi

akademik, psikotes, tes praktik dan wawancara.

2. Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam bentuk soal Bahasa Inggris yang terdiri dari:

a. Matematika;

b. Science; dan

c. Bahasa Inggris.

3. Pemeringkatan hasil seleksi didasarkan pada nilai tes potensi akademik,

psikotes, tes praktik dan wawancara yang dilakukan secara online dan

dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Gubernur ini.

1

Pasal 27 1. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMANU MHT dilakukan

dengan melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes dan

wawancara.


a. Bahasa Inggris;

b. Matematika; dan


3. Pemeringkatan seleksi berdasarkan pada tes potensi akademik,

psikotes dan wawancara yang dilakukan secara online dan dihitung

dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Kedua Jalur Berprestasi

Pasal 28

1. Calon peserta didik baru berasal dari daerah yang berprestasi juara

1/medali emas, tingkat Provinsi atau juara 1, juara 2, juara 3 tingkat

Nasional/Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang melalui

jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah mendapatkan prioritas diterima

di SMP/SMA/SMK Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB Online.

2. Calon peserta didik baru berasal dari luar daerah yang berprestasi

juara 1 medali emas, tingkat Nasional atau juara 1, 2, 3 Internasional

yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau

Pemerintah Daerah mendapatkan prioritas diterima di SMP/SMA/SMK

Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB Online.

1

3. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan

prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru pada 2 (dua) tahun

terakhir.

4. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dapat diterima pada sekolah tujuan dengan menunjukkan sertifikat

atau surat keterangan kejuaraan lomba dan menyerahkan fotocopynya.

5. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diterima di sekolah tujuan maksimal 5 % (lima persen) dari daya

tampung sekolah tujuan.

6. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi

dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

a. peringkat kejuaraan;

b. apabila peringkat kejuaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a

sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan :

1. untuk calon peserta didik baru SMP, nilai rata-rata raport SD/MI

kelas 4,5,6;

2. untuk calon peserta didik baru PPDB SMA/SMK, nilai rata-rata

raport SMP/MTs kelas 7, 8, 9;

7. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);

b. International Junior Science Olympiad (IJSO);

c. International Mathematics and Science Olympiade (IMSO) ;

d. Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition

(IWYMIC);

e. International Mathematics Competition (IMC);

f.Olahraga;

g. Agama; dan

h. Seni dan Budaya.

Bagian KetigaSD Reguler

Pasal 29

1. Seleksi PPDB pada SD Regular dilakukan secara online berdasarkan

umur.

2. Dalam hal calon peserta didik baru melebihi daya tampung yang

tersedia, maka seleksi dilakukan dengan Seleksi PPDB dilakukan

berdasarkan urutan sebagai berikut :

1

a. umur;

b. urutan pilihan sekolah; dan

c. waktu verifikasi sekolah.

Bagian KeempatSMP, SMA dan SMK Reguler

Pasal 30

1. Seleksi PPDB pada SMP, SMA dan SMK Reguler dilakukan secara

online berdasarkan nilai rata-rata hasil UN/UNPK pada SKHUN/DNUN

Paket A/B;

2. Mata pelajaran hasil UN/UNPK yang dijadikan dasar seleksi:

a. pada SMP

1. Bahasa Indonesia;

2. Matematika;dan

3. Ilmu Pengetahuan Alam.

b. pada SMA/SMK

1. Bahasa Indonesia;

2. Matematika;

3. Bahasa Inggris;dan

4. Ilmu Pengetahuan Alam.

3. Dalam hal nilai rata-rata hasil UN/UNPK sama pada batas maksimum

daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

a. menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;

b. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih


1. pada SMP


b. Matematika;dan


2. pada SMA/SMK


b. Matematika;

c. Bahasa Inggris;dan


c. didahulukan calon peserta didik baru yang usianya lebih tua.

BAB X

1

PENGUMUMAN HASILPasal 31

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media

elektronik dan media cetak seperti internet, SMS, dan di sekolah, yang

ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Pasal 32

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tidak dapat

mengajukan PPDB kembali.

2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan tidak diterima dapat

mengajukan PPDB kembali.

BAB XILAPOR DIRI

Pasal 33 1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah

tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi

format lapor diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Gubernur ini.

2. Disamping menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK

dalam hal lapor diri, harus melampirkan :

a. SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP dan SMP

RSBI;

b. SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan

SMK RSBI; dan

c. Nomor Peserta Ujian Nasional untuk SMA KI dan SMANU MHT.

3. Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda

bukti lapor diri oleh panitia sekolah.

Pasal 34 Calon peserta didik baru yang telah diterima dan tidak lapor diri sesuai jadwal

yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan

PPDB kembali.

1

BAB XIIPPDB PADA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI

Bagian KesatuDaya Tampung

Pasal 35

Daya tampung peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah

penyelenggara pendidikan inklusi maksimum 2 (dua) peserta didik untuk

setiap rombongan belajar.

Bagian KeduaPersyaratan

Pasal 36

1. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di TK penyelenggara

pendidikan inklusi :

a. berusia 4 (empat) atau 5 (lima) tahun di kelompok A;

b. berusia 5 (lima) atau 6 (enam) tahun di kelompok B;

c. memiliki akte kelahiran / surat keterangan lahir dari kelurahan /

kartu keluarga; dan

d. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari

Psikolog/Dokter ( bagi yang memiliki ).

2. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di SD penyelenggara

pendidikan inklusi :

a. berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun pada tanggal 11 Juli

2011; dan

b. memiliki akte kelahiran / surat keterangan lahir dari kelurahan /

kartu keluarga.

3. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di SMP penyelenggara

pendidkan inklusi

a. memiliki Ijazah SD/SDLB/MI, dan/atau STTB dari SD

penyelenggara pendidikan Inklusi; dan

b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 11 Juli

2011.

4. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus di SMA/SMK

penyelenggara pendidikan inklusi

a. memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs, dan/atau STTB dari SMP

1

penyelenggara pendidikan Inklusi; dan

b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 11 Juli

2011.

Bagian KeduaPendaftaran

Pasal 37 1. Calon peserta didik baru mendaftar langsung ke sekolah tujuan.

2. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

oleh panitia sekolah, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36.

3. Calon peserta didik baru pada TK dan SD penyelenggara pendidikan

inklusi harus menunjukkan akte kelahiran/surat keterangan lahir dari

kelurahan/kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopynya;

4. Calon peserta didik baru pada SMP, SMA, dan SMK penyelenggara

pendidikan inklusi harus menyerahkan kartu peserta UN.

Pasal 38 Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya

tampung sekolah, maka :

a. pada TK dan SD penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan seleksi

berdasarkan usia; dan

b. pada SMP, SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan

seleksi berdasarkan usia dan nilai UN.

Pasal 39

1. Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan di terima pada sekolah

penyelenggara inklusi tidak dapat lagi mendaftar ke sekolah lainnya;

2. Sekolah penyelenggara inklusi yang menerima calon peserta didik

baru inklusi harus melaporkan calon peserta didik baru yang diterima

sebelum pelaksanaan PPDB Real Time Online kepada Dinas sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan

Gubernur ini.

1

BAB XIIIDAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK LUAR DAERAH

Pasal 40

Calon peserta didik baru luar daerah dapat diterima di sekolah maksimum 5%

(lima persen) dari daya tampung tahap pertama.

BAB XIVPANITIA PPDB

Pasal 41 1. Panitia PPDB terdiri atas:

a. Panitia PPDB tingkat provinsi, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas;

b. Panitia PPDB tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Suku Dinas;

c. Panitia PPDB tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan; dan

d. Panitia PPDB tingkat Sekolah, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Sekolah.

2. Ruang lingkup tugas panitia PPDB secara garis besar sebagai berikut:

a. tingkat provinsi

1. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;

2. melaksanakan sistem PPDB Real Time Online;

3. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil

seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;

4. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan

laporan; dan

5. menyusun dan menyampaikan laporan.

b. tingkat kota/kabupaten.



2. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi,dan laporan;

3. menyelesaikan masalah; dan


c. tingkat kecamatan



1

2. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi,dan laporan;

3. menyelesaikan masalah; dan


d. tingkat sekolah

1. menyediakan loket/ruang pengajuan pendaftaran bagi calon

peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah

2. membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan

pra pendaftaran dan pendaftaran yang mendaftar langsung ke

sekolah

3. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas.

4.menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat

pendaftaran lainnya;

5. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan

PPDB;

6. menerima pendaftaran calon peserta didik baru;

7. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dan/atau Pasal 7;

8. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra

pendaftaran untuk sekolah yang melayani pra pendaftaran;

9. mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;

10. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta

mengembalikan dokumen apabila calon peserta didik baru

mengundurkan diri;

11. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan

yang tidak diterima;

12. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;

13. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri calon peserta

didik baru yang diterima; dan

14. membuat laporan pelaksanaan PPDB.

3. Susunan organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB XVPENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 42

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-

1

ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan

membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.

2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar

kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ditujukan untuk

meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses

pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi, sampai dengan pelaporan.

4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil

pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbentuk

laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan,

proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang

ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup

dengan kesimpulan dan rekomendasi.

6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada pejabat terkait yang

memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.

7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh

sekretariat.

Pasal 44

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan

dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan

membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.

2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.

3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan

dengan aspek-aspek :

a. keterlaksanaan program;

b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;

c. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;

d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang

dibutuhkan; dan

1

e. kesiapan SDM pelaksana.

4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan

tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala

Dinas melalui Tim Pengendali;

5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu

oleh sekretariat.

Pasal 45

1. Selama pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan

laporan kasus yang terjadi setiap hari dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

2. Panitia Sekolah melaporkan hasil seleksi tahap pertama dan tahap

kedua dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

3. Laporan – laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.

4. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan menyusun, membuat, dan

melaporkan kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran

XIII Peraturan Gubernur ini.

5. Kepala Suku Dinas menyusun, membuat dan melaporkan kepada

Kepala Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 46 1. Tim Pengendali di Dinas melalui Faks Nomor :

a. 5204039;

b. 5270781; dan

c. 5272445.

2. Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Dasar melalui

Faks nomor;

a. 3855195, untuk wilayah Jakarta Pusat;

b. 43936445, untuk wilayah Jakarta Utara;

c. 58356237, untuk wilayah Jakarta Barat;

d. 72792586, untuk wilayah Jakarta Selatan;

e. 4802038, untuk wilayah Jakarta Timur; dan

1

f. 65832642, untuk kabupaten Kepulauan Seribu.

3. Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Menengah

melalui Faks nomor;

a. 3923219, untuk wilayah Jakarta Pusat;

b. 43901570, untuk wilayah Jakarta Utara;

c. 58356235, untuk wilayah Jakarta Barat;

d. 7256847, untuk wilayah Jakarta Selatan; dan

e. 4802053 dan 4802072, untuk wilayah Jakarta Timur.

BAB XVIBIAYA PPDB

Pasal 47

1. Biaya yang diperlukan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

2. Dalam pelaksanaan PPDB Real Time Online tidak ada pungutan biaya

dalam bentuk apapun.

BAB XVIIPPDB PADA SEKOLAH SWASTA

Pasal 48

PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIIIPENUTUPPasal 49

1. Kegiatan PPDB di sekolah berakhir pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2011

pukul 16.00 WIB.

2. Tidak dibenarkan adanya mutasi peserta didik kelas I, VII dan X sampai

1

dengan berakhirnya semester pertama tahun pelajaran 2011/2012.

Pasal 50

Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWODiundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN NOMOR

1

Documents

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartaarchives.siap-psb.com/2011/jakarta/edaran/Peraturan_Gubernur_PPDB... · Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota