GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR … TIMUR_16_1994.pdfgubernur kepala daerah tingkat i jawa timur peraturan daerah propinsi daerah tingkat i jawa timur nomor 16 tahun 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, bentuk Badan Hukum Lembaga / Badan / Bank Perkreditan milik Pemerintah Daerah ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bentuk Badan Hukum dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini perlu mengubah Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur yang telah ada menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecil Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank

Perkreditan Rakyat ;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Ketiga ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

11.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;b. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur ;c. Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur;d. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten /

Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;e. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa

Timur ;f. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Kredit Usaha Rakyat

Kecil Jawa Timur, adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD BPR KURK JATIM ;

g. Direksi, adalah direksi PD BPR KURK JATIM ;h. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD BPR KURK JATIM ;i. Pegawai, adalah pegawai PD BPR KURK JATIM ;j. RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD BPR KURK JATIM


BAB IIKEDUDUKAN HUKUM DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1) Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987, yang modalnya telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada angka 1 (satu) sampai dengan 82 (delapan puluh dua) dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, diubah menjadi Badan Hukum PD BPR KURK Jawa Timur dengan kewajiban mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan ;

(2) Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 yang modalnya dibawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan belum memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada angka 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, diubah menjadi Badan Hukum PD BPR-KURK JATIM, dengan kewajiban untuk meningkatkan modalnya dan memperoleh izin dari Menteri Keuangan sehingga memenuhi persyaratan.

Pasal 3

(1) PD BPR-KURK JATIM berkedudukan diwilayah Kecamatan dan Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Daerah ini;

(2) PD BPR KURK JATIM dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di wilayah Kabupaten/ Kotamadya, Kecamatan dan di Desa-Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IIIAZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR KURK JATIM dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati - hatian.

Pasal 5

PD BPR KURK JATIM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang.


BAB IVTUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR KURK JATIM merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD BPR KURK JATIM menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :(1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

tabungan dan deposito berjangka ;(2) memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan khususnya

terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;(3) melakukan kerja sama antar PD BPR KURK JATIM dan dengan

Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya ;(4) menjalankan Usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VMODALPasal 8

(1) Modal dasar dan modal disetor masing-masing PD BPR KURK JATIM sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan 5 lampiran Peraturan Daerah ini ;

(2) Modal PD BPR KURK JATIM terdiri atas saham-saham, dengan nilai nominal setiap saham, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

(3) Perbandingan kepemilikan modal tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebagai berikut :a. 60 % Pemerintah Daerah Tingkat I;b. 30 % Pemerintah Daerah Tingkat II;c. 10 % Bank Jatim ;

(4) Modal PD BPR KURK JATIM yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;

(2) Penambahan Modal Disetor yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VISAHAM-SAHAM

Pasal 10

(1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham tercatat nama pemilik ;

(2) Surat saham diterbitkan secara kolektif (Surat Saham Kolektif) serta diberi nomor unit dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Ketua Dewan Pengawas, atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan penandatanganan dilakukan oleh seorang Direksi bersama-sama salah seorang anggota Dewan Pengawas ;

(3) Terhadap setoran saham oleh pemilik yang belum mencapai nilai nominal saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis) ;

(4) Setiap pemegang saham tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan semua keputusan RUPS.

BAB VIIPENGURUS DAN PEGAWAI

BAGIAN PERTAMADIREKSIPasal 11

(1) Masing-masing PD BPR KURK JATIM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;

(2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur, dan lainnya sebagai Wakil Direktur ;

(3) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS ;(4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif

lainnya ;(5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR

KURK JATIM ;(6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan

Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;

(7) Apabila hubungan keluarga tersebut pada ayat (6) pasal ini.terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;

(8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR KURK JATIM atau usaha lain yang diberi kredit oleh PD BPR KURK JATIM.

Pasal 12

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang Undang Dasar 1945 ;


b. Memiliki keahlian dibidang operasional perbankan sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun ;

c. Memiliki akhlak serta moral yang baik ;d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

setiap kegiatan yang mengkhianati Negara ;e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;

(2) Sebelum ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang peng-angkatan anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;

(3) Setiap permohonan pertimbangan pengangkatan Anggota Direksi tersebut pada ayat (2) pasal ini disertai keterangan identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa :a. Keputusan RUPS tentang pencalonan ;b. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan

keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;

c. Surat Keterangan Lolos Butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau PD BPR KURK JATIM ;

d. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;

e. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;

(4) Kepala Cabang Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon yang diusulkan sebagai anggota Direksi ;

(5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 14

(1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;

(2) Setiap pengangkatan anggota Direksi PD BPR KURK JATIM dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 15

Tata cara dan tata tertib tugas Direksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.


Pasal 16

(1) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR KURK JATIM ;(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan

Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;

(3) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja PD BPR KURK JATIM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

(1) Direksi mewakili PD BPR KURK JATIM baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR KURK JATIM guna melakukan kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR KURK JATIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR KURK JATIM.

Pasal 19

(1) Anggota Direksi berhenti karena :a. Masa jabatannya berakhir ;b. Meninggal dunia ;c. Mengundurkan diri ;

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas karena :a. Permintaan sendiri ;b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR KURK JATM ;c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara ;d. Melakukan hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan

tugasnya secara wajar.

Pasal 20

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ay at (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;


(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 21

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasikan kembali ;

(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, Surat Pemberhentian sementara batal demi hukum ;

(3) Apabila dalam persidangan tersebut pada ayat (l) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Dewan Pengawas ;

(4) Keputusan Dewan Pengawas tersebut pada ayat (3) pasal ini, disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakpidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 22

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

(3) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;

(4) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian KeduaDewan Pengawas

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang serta salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;

(2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;


(3) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antar anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;

(4) Apabila hubungan keluarga tersebut pada ayat (3) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;

(5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan PD BPR KURK JATIM atau Badan Hukum atau Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR KURK JATIM.

Pasal 24

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, berdedikasi,

mempunyai akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam Pembinaan PD BPR KURK JATIM ;

b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela ;c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap

kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah atas usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;

(2) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;

(3) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR KURK JATIM diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 26

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas diatur dalam suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, dan melaksanakan pembinaan terhadap PD BPR KURK JATIM ;

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR KURK JATIM ;

(3) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :a. periodik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;


b. insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya ;

(4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu ;

(5) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :a. masa jabatan berakhir ;b. meninggal dunia ;c. mengundurkan diri;

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul RUPS karena :a. permintaan sendiri ;b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR KURK JATIM;c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara ;d. melakukan hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan

tugasnya secara wajar.Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul RUPS ;

(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 30

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dilaksanakan RUPS yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan keanggotaan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasikan kembali ;

(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini RUPS belum dilaksanakan, surat pemberhentian sementara batal demi hukum ;

(3) Apabila dalam RUPS tersebut pada ayat (1) pasal ini anggota Dewan Pengawas tidak hadir, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS ;

(4) Keputusan RUPS tersebut pada ayat (3) pasal ini disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;


(2) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, anggota Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

(3) Apabila anggota Dewan Pengawas mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;

Pasal 32

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kemampuan PD BPR KURK JATIM.

Bagian KetigaKepegawaian

Pasal 33

(1) Ketentuan kepegawaian diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;

(2) Peraturan gaji pegawai diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VIIIDANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 34

(1) PD BPR KURK JATIM wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR KURK JATIM yang dipisahkan ;

(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua tersebut pada ayat (1) pasal ini bersumber dari :a. luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai ;b. bagian dari dana kesejahteraan ;c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB IXRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

(RUPS)Pasal 35

(1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan, dan dalam keadaan normal RUPS diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;

(2) RUPS dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuknya ;

(3) Keputusan RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat;(4) Apabila kata mufakat tersebut padaayat (3) pasal ini tidak dicapai,

keputusan terakhir diambil dengan suara terbanyak ;


(5) Tata tertib RUPS ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XRENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 36

(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;

(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM dinyatakan berlaku ;

(3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;

(4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR KURK JATIM yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XITAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 37

(1) Tahun buku PD BPR KURK JATIM adalah Tahun Takwin ;(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Buku, Direksi

menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yangtelah diaudit oleh akuntan negara/publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan ;

(3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tersebut pada ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi ;

(4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;

(5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR KURK JATIM yang telah disahkan RUPS untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;

(6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan oleh RUPS pada papan pengumuman PD BPR KURK JATIM yang bersangkutan.

BAB XIIPENETAPAN DAN PENGGUNAN LABA BERSIH

Pasal 38

(1) Laba bersih PD BPR KURK JATIM yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :


a. Deviden untuk pemegang saham ..................... 40%b. Cadangan Umum ......................................... 20 %c. Cadangan Tujuan ......................................... 20 %d. Dana Kesejahteraan ...................................... 10 %e. Jasa Produksi.............................................. 10%

(2) Cadangan Umum tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita ;

(3) Cadangan Tujuan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini dipergunakan untuk :a. Dana Pensiun .............................................. 25 %b. Pendidikan .................................................. 25 %c. Cadangan Modal.......................................... 50%

(4) Dana Kesejahteraan tersebut pada ayat (1) huruf d pasal ini untuk kesejahteraan pegawai dan tunjangan hari tua ;

(5) Penggunaan Jasa Produksi tersebut pada ayat (1) huruf e pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;

(6) Bagian Deviden untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XIIITANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

(1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD BPR-KURK JATIM yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR-KURK JATIM, wajib mengganti kerugian dimaksud ;

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi tersebut pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIVKERJA SAMA

Pasal 40

PD BPR-KURK JATIM dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVPEMBINAAN

Pasal 41

(1) Kepala Daerah melakukan Pembinaan terhadap PD BPR-KURK JATIM yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ;


(2) Bank Jatim (Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) memberikan bantuan teknis perbankan kepada PD BPR-KURK JATIM yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ;

(3) Bank Indonesia setempat melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan terhadap PD BPR - KURK.

BAB XVIPEMBUBARAN

Pasal 42

(1) Pembubaran PD BPR KURK JATIM ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

(2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR KURK JATIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;

(3) Apabila PD BPR KURK JATIM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR KURK JATIM, dan sisa lebih menjadi pemilik pemegang saham ;

(4) Panitia pembubaran PD BPR KURK JATIM menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR KURK JATIM kepada Kepala Daerah

Pasal 43

(1) Kepala Daerah menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPR KURK JATIM yang dibubarkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Pembubaran PD BPR KURK JATIM dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang diubah bentuk hukumnya menjadi PD BPR KURK JATIM adalah menjadi kekayaan/asset PD BPR KURK JATIM beralih menjadi kekayaan/asset PD BPR KURK JATIM ;

(2) PD BPR KURK JATIM sebagaimana tercantum pada angka 83 (delapan puluh tiga) sampai dengan 222 (dua ratus dua puluh dua) Lampiran Peraturan Daerah ini, apabila sampai dengan tanggal 30 Oktober 1997 belum memenuhi persyaratan sebagai PD BPR dinyatakan sebagai Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) dan tidak melakukan kegiatan usaha Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.


BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987 tentang Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : SurabayaPada tangal : 29 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMURKetua,

ttd

TRIMARJONO, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR

ttd

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juli 1995 Nomor 581.35-378 Tahun 1996

MENTERI DALAM NEGERIttd

MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1995 Nomor 6 Tahun 1995 Seri D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR

Plh. Sekretaris Wilayah/Daerahttd.

H.MOCHTAR ABDUL KADIR


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR :16 TAHUN 1994TANGGAL : 29 DESEMBER 1994

NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

1 2 3 4 5 61 PD BPR KURK JATIM

PADENAWUKec. padenawu 200.000.00,00 135.193.894,00

2 PD BPR KURK JATIM WILANGAN

Kec. Wilangan 200.000.00,00 131.498.311,00

3 PD BPR KURK JATIM Kwanyar

Kec Kwanyar 200.000.00,00 129.314.546,65

4 PD BPR KURK JATIM Banyuwangi

Kec.Banyuwangi 200.000.00,00 126.933.140,23

5 PD BPR KURK JATIM Karangan

Kec.Karangan 200.000.00,00 121.062.776,85

6 PD BPR KURK JATIM Mojoroto

Kec.Mojoroto 200.000.00,00 120.867.039,00

7 PD BPR KURK JATIM Kawedanan

Kec.Mojoroto 200.000.00,00 120.452.816,00

8 PD BPR KURK JATIM Kudu

Kec.Kudu 200.000.00,00 119.721.436,00

9 PD BPR KURK JATIM Pringkuku

Kec.Pringkuku 200.000.00,00 114.640.263,00

10 PD BPR KURK JATIM Sutojayan

Kec.Sutojayan 200.000.00,00 106.778.291,00

11 PD BPR KURK JATIM Kademangan

Kec.Kademangan

200.000.00,00 102.396.279,11

12 PD BPR KURK JATIM Plandaan

Kec.Plandaan 200.000.00,00 101.497.486,00

13 PD BPR KURK JATIM Giri

Kec.Giri 200.000.00,00 98.275.890,95

14 PD BPR KURK JATIM Donorojo

Kec.Donorojo 200.000.00,00 94.962.082,00

15 PD BPR KURK JATIM Tikung

Kec.Tikung 200.000.00,00 94.746.866,00

16 PD BPR KURK JATIM Tanjung Bumi

Kec.Tanjung Bumi

200.000.00,00 92.476.776,15

17 PD BPR KURK JATIM Parang

Kec.Parang 200.000.00,00 90.453.306,00

18 PD BPR KURK JATIM Durenan

Kec.Durenan 200.000.00,00 86.829.037,51


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

19 PD BPR KURK JATIM Kabuh

Kec.Kabuh 200.000.00,00 84.891.259,50

20 PD BPR KURK JATIM Lengkong

Kec.Lengkong 200.000.00,00 83.004.213,00

21 PD BPR KURK JATIM Klakah

Kec.Klakah 200.000.00,00 82.635.254,00

22 PD BPR KURK JATIM Lembeyan

Kec.Lembeyan 200.000.00,00 81 .977.487,00

23 PD BPR KURK JATIM Kanigoro

Kec.Kanigoro 200.000.00,00 81.732.631,00

24 PD BPR KURK JATIM Sanan kl

Kec.Sanan kl 200.000.00,00 79.166.405,00

25 PD BPR KURK JATIM Besuki

Kec.Besuki 200.000.00,00 76.948.111,53

26 PD BPR KURK JATIM Plosoklaten

Kec.Plosoklaten 200.000.00,00 76.187.435,00

27 PD BPR KURK JATIM Tulakan

Kec.Tulakan 200.000.00,00 75.935.493,00

28 PD BPR KURK JATIM Randuagung

Kec.Randuagung 200.000.00,00 74.672.163,00

29 PD BPR KURK JATIM Munjungan

Kec.Munjungan 200.000.00,00 73.125.741,91

30 PD BPR KURK JATIM Rungkut

Kec.Rungkut 200.000.00,00 72.370.171,21

31 PD BPR KURK JATIM Manyar

Kec.Manyar 200.000.00,00 71.414.611,47

32 PD BPR KURK JATIM Kepohbaru

Kec.Kepohbaru 200.000.00,00 71.120.041,00

33 PD BPR KURK JATIM Wringin

Kec.Kepohbaru 200.000.00,00 70.098.128,00

34 PD BPR KURK JATIM Tang Gunung

Kec.Tang Gunung

200.000.00,00 69.123.112,19

35 PD BPR KURK JATIM Socah

Kec.Socah 200.000.00,00 68.765.775,69

36 PD BPR KURK JATIM Binangun

Kec.Binangun 200.000.00,00 68.019.055,00

37 PD BPR KURK JATIM Sukorejo

Kec.Sukorejo 200.000.00,00 67.976.571,55

38 PD BPR KURK JATIM Ketapang

Kec.Ketapang 200.000.00,00 67.740.743,00

39 PD BPR KURK JATIM Candi

Kec.Candi 200.000.00,00 67.382.353,73


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

40 PD BPR KURK JATIM Gadingrejo

Kec.Gadingrejo 200.000.00,00 66.941.628,27

41 PD BPR KURK JATIM Jatikalen

Kec.Jatikalen 200.000.00,00 66.369.244,00

42 PD BPR KURK JATIM LAbang

Kec.LAbang 200.000.00,00 65.287.912,00

43 PD BPR KURK JATIM Ngadirejo

Kec.Ngadirejo 200.000.00,00 64.811.730,00

44 PD BPR KURK JATIM Gedangan

Kec.Gedangan 200.000.00,00 64.657.842,00

45 PD BPR KURK JATIM Kalidawir

Kec.Kalidawir 200.000.00,00 63.517.939,00

46 PD BPR KURK JATIM Wonorejo

Kec.Wonorejo 200.000.00,00 63.497.143,29

47 PD BPR KURK JATIM Saradan

Kec.Saradan 200.000.00,00 63.072.514,95

48 PD BPR KURK JATIM GAndusarin

Kec.Gandusarin 200.000.00,00 62.678.132,00

49 PD BPR KURK JATIM Bagor

Kec.Bagor 200.000.00,00 62.168.889,00

50 PD BPR KURK JATIM Waru

Kec.Waru 200.000.00,00 61.722.630,76

51 PD BPR KURK JATIM Ngoro

Kec.Ngoro 200.000.00,00 59.580.301,00

52 PD BPR KURK JATIM Poncol

Kec.Poncol 200.000.00,00 59.524.714,00

53 PD BPR KURK JATIM Gondang

Kec.Gondang 200.000.00,00 59.327.360,26

54 PD BPR KURK JATIM Magersari

Kec.Magersari 200.000.00,00 59.110.543,00

55 PD BPR KURK JATIM Magersari

Kec.Watulimo 200.000.00,00 58.577.161,16

56 PD BPR KURK JATIM ranuyoso

Kec.ranuyoso 200.000.00,00 58.546.921,00

57 PD BPR KURK JATIM Taman

Kec.Taman 200.000.00,00 58.096.464,19

58 PD BPR KURK JATIM Kabat

Kec.Kabat 200.000.00,00 57.524.442,32

59 PD BPR KURK JATIM badegan

Kec.badegan 200.000.00,00 55.823.024,96

60 PD BPR KURK JATIM badegan

Kec.badegan 200.000.00,00 55.320.334,55


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

61 PD BPR KURK JATIM Lakarsantri

Kec.Lakarsantri 200.000.00,00 54.846.946,36

62 PD BPR KURK JATIM Kepanjen kd

Kec.Kepanjen kd 200.000.00,00 54.622.191,00

63 PD BPR KURK JATIM Kepanjen kd

Kec.Kepanjen kd 200.000.00,00 53.814.516,00

64 PD BPR KURK JATIM Klabang

Kec.Klabang 200.000.00,00 53.524.703,00

65 PD BPR KURK JATIM Klabang

Kec.Klabang 200.000.00,00 53.468.024,76

66 PD BPR KURK JATIM Kalitengah

Kec.Kalitengah 200.000.00,00 52.929.150,00

67 PD BPR KURK JATIM Klojen

Kec. Klojen 200.000.00,00 51.974.034,79

68 PD BPR KURK JATIM Kademangna

Kec.Kademangna

200.000.00,00 51.083.799,00

69 PD BPR KURK JATIM Sokoec

K.Sokoec 200.000.00,00 50.937.973,00


Kec.Sukorejo 200.000.00,00 50.852.014,67

71 PD BPR KURK JATIM Wongsorejo

Ke.Wongsorejo 200.000.00,00 50.796.961,50

72 PD BPR KURK JATIM Slahung

Kec.Slahung 200.000.00,00 50.729.159,91

73 PD BPR KURK JATIM Ploso

Kec.Ploso 200.000.00,00 50.607.530,00

74 PD BPR KURK JATIM Curahdami

Kec.Curahdami 200.000.00,00 50.576.818,00

75 PD BPR KURK JATIM Tandes

Kec.Tandes 200.000.00,00 50.559.477,15

76 PD BPR KURK JATIM Cabon

Kec.Cabon 200.000.00,00 50.462.990,31

77 PD BPR KURK JATIM Kandangan

Kec.Kandangan 200.000.00,00 50.413.582,00

78 PD BPR KURK JATIM Dagangan

Kec.Dagangan 200.000.00,00 50.379.485,00

79 PD BPR KURK JATIM Montong

Kec.Montong 200.000.00,00 50.309.050,83

80 PD BPR KURK JATIM Kampak

Kec.Kampak 200.000.00,00 50.178.851,24

81 PD BPR KURK JATIM Panggul

Kec.Panggul 200.000.00,00 50.174.784,00

82 PD BPR KURK JATIM Kec.Sampang 200.000.00,00 50.004.306,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

Sampang83 PD BPR KURK JATIM

Sekaran.Kec.Sekaran. 200.000.00,00 45.081.087,00

84 PD BPR KURK JATIM Manguharjo.

Kec.Manguharjo. 200.000.00,00 44.816.315,25

85 PD BPR KURK JATIM Tapen

KecTapen 200.000.00,00 44.117.837,00

86 PD BPR KURK JATIM Ke.Kotac 200.000.00,00 43.311.995,0087 PD BPR KURK JATIM

WonomertoKec.Wonomerto 200.000.00,00 42.077.317,00

88 PD BPR KURK JATIM Mayangan

Kec.Mayangan 200.000.00,00 41.314.282,95

89 PD BPR KURK JATIM Karangmojo

Kec.Karangmojo 200.000.00,00 40.764.853,00

90 PD BPR KURK JATIM Grogol

Kec.Grogol 200.000.00,00 40.452.742,00

91 PD BPR KURK JATIM Gudo

Kec.Gudo 200.000.00,00 40.085.042,00

92 PD BPR KURK JATIM Sooko

Kec.Sooko 200.000.00,00 39.516.745,59

93 PD BPR KURK JATIM Kenjeran

Kec.Kenjeran 200.000.00,00 38.211.922,00

94 PD BPR KURK JATIM Gondong

Kec.Gondong 200.000.00,00 37.924.425,42

95 PD BPR KURK JATIM Pagak

Kec.Pagak 200.000.00,00 37.777.297,00

96 PD BPR KURK JATIM .Nglegok

Kec.Nglegok 200.000.00,00 37.126.919,00

97 PD BPR KURK JATIM Dongko

Kec.Dongko 200.000.00,00 36.934.118,47

98 PD BPR KURK JATIM Kebonagung

Kec.Kebonagung 200.000.00,00 36.845.731,00

99 PD BPR KURK JATIM Pagerwojo

Kec.Pagerwojo 200.000.00,00 36.321.485,64

100 PD BPR KURK JATIM Kedamean

Kec.Kedamean 200.000.00,00 36.149.406,47

101 PD BPR KURK JATIM Pesantren

Kec.Pesantren 200.000.00,00 36.075.302,00

102 PD BPR KURK JATIM Kb.Bahu

Kec.Kb.Bahu 200.000.00,00 35.807.210,00

103 PD BPR KURK JATIM Donomulyo

Kec.Donomulyo 200.000.00,00 35.806.250,70

104 PD BPR KURK JATIM Kec.Plemahan 200.000.00,00 35.637.479,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

Plemahan105 PD BPR KURK JATIM

SumberasihKec.Sumberasih 200.000.00,00 35.502.924,17

106 PD BPR KURK JATIM Punung

Kec.Punung 200.000.00,00 35.100.389,00

107 PD BPR KURK JATIM Wlingi

Kec.Wlingi 200.000.00,00 34.642.212,00

108 PD BPR KURK JATIM Pace

Kec.Pace 200.000.00,00 34.107.777,00

109 PD BPR KURK JATIM Jogorogo

Kec.Jogorogo 200.000.00,00 33.998.636,00

110 PD BPR KURK JATIM Tlogasari

Kec.Tlogasari 200.000.00,00 33.957.248,00

111 PD BPR KURK JATIM Jetis

Kec.Jetis 200.000.00,00 33.947.654,68

112 PD BPR KURK JATIM Jetis

Kec.Jetis 200.000.00,00 33.833.048,00

113 PD BPR KURK JATIM Kare

Kec.Kare 200.000.00,00 33.785.340,35

114 PD BPR KURK JATIM Talango

Kec.Talango 200.000.00,00 33.373.815,95

115 PD BPR KURK JATIM Bandar

Kec.Bandar 200.000.00,00 32.889.707,00

116 PD BPR KURK JATIM Magetan

Kec.Magetan 200.000.00,00 32.835.046,92

117 PD BPR KURK JATIM Pagantenan

Kec.Pagantenan 200.000.00,00 32.726.655,99

118 PD BPR KURK JATIM .Klampis

Kec.Klampis 200.000.00,00 32.600.721,10

119 PD BPR KURK JATIM Kedunggalar

Kec.Kedunggalar 200.000.00,00 31.944.181,00

120 PD BPR KURK JATIM Panekan

Kec.Panekan 200.000.00,00 31.876.100,00

121 PD BPR KURK JATIM BalongPanggang

Kec.BalongPanggang

200.000.00,00 31.506.871,00

122 PD BPR KURK JATIM Wates

Kec.Wates 200.000.00,00 31.414.037,00

123 PD BPR KURK JATIM Cermee

Kec.Cermee 200.000.00,00 31.081.463,00

124 PD BPR KURK JATIM Bantaran

Kec.Bantaran 200.000.00,00 30.873.684,00

125 PD BPR KURK JATIM Menganti

Kec.Menganti 200.000.00,00 30.057.615,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

16 PD BPR KURK JATIM Tugu

Kec.Tugu 200.000.00,00 30.050.938,53

127 PD BPR KURK JATIM Propo

Kec.Propo 200.000.00,00 29.964.167,26

128 PD BPR KURK JATIM Dasuk

Kec.Dasuk 200.000.00,00 29.324.176,73

129 PD BPR KURK JATIM Bugul Kidu

Kec.Bugul Kidu 200.000.00,00 29.214.158,75

130 PD BPR KURK JATIM Sendeang

Kec.Sendeang 200.000.00,00 29.186.900,38

131 PD BPR KURK JATIM Kd.Pring

Kec.Kd.Pring 200.000.00,00 28.832.918,00

132 PD BPR KURK JATIM SugihWaras

Kec.SugihWaras 200.000.00,00 28.755.467,00

133 PD BPR KURK JATIM Tempeh

Kec.Tempeh 200.000.00,00 28.725.339,00

134 PD BPR KURK JATIM Banyuates

Kec.Banyuates 200.000.00,00 27.654.951,00

135 PD BPR KURK JATIM Banyuates

Kec.Ampel Gading

200.000.00,00 27.381.899,26

136 PD BPR KURK JATIM Kartoharjo

Kec.Kartoharjo 200.000.00,00 27.288.651,18

137 PD BPR KURK JATIM Parengan

Kec.Parengan 200.000.00,00 27.051.658,00

138 PD BPR KURK JATIM Bangsal

Kec.Bangsal 200.000.00,00 26.825.654,69


Kec.Sukorejo 200.000.00,00 26.268.198,00

140 PD BPR KURK JATIM Pesanggaran

Kec.Pesanggaran

200.000.00,00 26.135.272,00

141 PD BPR KURK JATIM Rubaru

Kec.Rubaru 200.000.00,00 25.837.898,61

142 PD BPR KURK JATIM Dungkek

Kec.Dungkek 200.000.00,00 25.667.640,98

143 PD BPR KURK JATIM Winongan

Kec.Winongan 200.000.00,00 25.584.998,45

144 PD BPR KURK JATIM Winongan

Kec.Lowok Waru 200.000.00,00 25.516.457,25

145 PD BPR KURK JATIM Bakung

Kec.Bakung 200.000.00,00 24.933.343,00

146 PD BPR KURK JATIM Tongas

Kec.Tongas 200.000.00,00 24.792.884,00

147 PD BPR KURK JATIM Kec.Semanding 200.000.00,00 24.559.920,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

Semanding148 PD BPR KURK JATIM

Karang RejoKec.Karang Rejo 200.000.00,00 24.089.221,94

149 PD BPR KURK JATIM Pule

Kec.Pule 200.000.00,00 23.956.577,41

150 PD BPR KURK JATIM Sumberjambe

Kec.Sumberjambe

200.000.00,00 23.915.185,00

151 PD BPR KURK JATIM Kunir

Kec.Kunir 200.000.00,00 23.765.776,00

152 PD BPR KURK JATIM Ngadiluwih

Kec.Ngadiluwih 200.000.00,00 23.569.478,00

153 PD BPR KURK JATIM Batu Putih

Kec.Batu Putih 200.000.00,00 23.375.555,05

154 PD BPR KURK JATIM Panggungrejo

Kec.Panggungrejo

200.000.00,00 23.355.881,00

155 PD BPR KURK JATIM Sedatiec

K.Sedatiec 200.000.00,00 23.332.699,38

156 PD BPR KURK JATIM Ponggok

Kec.Ponggok 200.000.00,00 23.190.801,00

157 PD BPR KURK JATIM Manding

Kec.Manding 200.000.00,00 23.057.145,01

158 PD BPR KURK JATIM campurdarat

Kec.campurdarat 200.000.00,00 22.728.110,64

159 PD BPR KURK JATIM Tamanan

KecTamanan 200.000.00,00 22.587.464,00

160 PD BPR KURK JATIM Tamanan

Kec.Pamekasan 200.000.00,00 22.568.258,76

161 PD BPR KURK JATIM Sukobanah

Kec.Sukobanah 200.000.00,00 21.203.728,00

162 PD BPR KURK JATIM Bandung

Kec.Bandung 200.000.00,00 20.867.842,05

163 PD BPR KURK JATIM Wonoasih

Kec.Wonoasih 200.000.00,00 20.853.953,77

164 PD BPR KURK JATIM Panti

Kec.Panti 200.000.00,00 20.569.454,58

165 PD BPR KURK JATIM Bungkal

Kec.Bungkal 200.000.00,00 19.986.368,80

166 PD BPR KURK JATIM Prajurit kl

Kec.Prajurit kl 200.000.00,00 19.838.172,99

167 PD BPR KURK JATIM Bantur

Kec.Bantur 200.000.00,00 19.651.283,18

168 PD BPR KURK JATIM arosbaya

Kec.arosbaya 200.000.00,00 19.278.529,41


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

169 PD BPR KURK JATIM Purworejo

Kec.Purworejo 200.000.00,00 19.266.010,01

170 PD BPR KURK JATIM Purworejo

Kec.Omben 200.000.00,00 18.989.548,00

171 PD BPR KURK JATIM Pongalan

Kec.Pongalan 200.000.00,00 18.937.161,23

172 PD BPR KURK JATIM torjun

Kec.torjun 200.000.00,00 18.929.839,00

173 PD BPR KURK JATIM Tabelangan

Kec.Tabelangan 200.000.00,00 18.890.128,50

174 PD BPR KURK JATIM Sudimoro

Kec.Sudimoro 200.000.00,00 18.865.924,00

175 PD BPR KURK JATIM Kasimanb

Kec.Kasimanb 200.000.00,00 18.564.662,00

176 PD BPR KURK JATIM Jatibanteng

Kec.Jatibanteng 200.000.00,00 18.122.321,00

177 PD BPR KURK JATIM Pitu

Kec.Pitu 200.000.00,00 18.091.965,00

178 PD BPR KURK JATIM Wates

Kec.Wates 200.000.00,00 17.804.814,42

179 PD BPR KURK JATIM Larangan

Kec.Porong 200.000.00,00 17.336.291,91


Kec.Benowo 200.000.00,00 17.118.688,99


Kec.Larangan 200.000.00,00 17.054.766,67

182 PD BPR KURK JATIM Jiwan

Kec.Jiwan 200.000.00,00 16.673.325,67

183 PD BPR KURK JATIM Sukun

Kec.Sukun 200.000.00,00.

16.518.303,68

184 PD BPR KURK JATIM Merakurak

Kec.Merakurak 200.000.00,00 16.044.390,00

185 PD BPR KURK JATIM Kamal

Kec.Kamal 200.000.00,00 15.269.253,85

186 PD BPR KURK JATIM Tlanakan

Kec.Tlanakan 200.000.00,00 15.172.558,00

187 PD BPR KURK JATIM Dolopo

Kec.Dolopo 200.000.00,00 14.993.025,14

188 PD BPR KURK JATIM Sumberbaru

Kec.Sumberbaru 200.000.00,00 14.916.802,34

189 PD BPR KURK JATIM Jatirejo

Kec.Jatirejo 200.000.00,00 14.801.074,54

190 PD BPR KURK JATIM Kec.TegaLombo 200.000.00,00 14.778.889,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

TegaLombo191 PD BPR KURK JATIM

GalisKec.Galis 200.000.00,00 14.610.116,79

192 PD BPR KURK JATIM Purwosari

Kec.Purwosari 200.000.00,00 14.456.933,08

193 PD BPR KURK JATIM Panji

Kec.Panji 200.000.00,00 14.413.245,00

194 PD BPR KURK JATIM Nawangan

Ke.Nawangan 200.000.00,00 13.358.051,00

195 PD BPR KURK JATIM Pucanglaban

Kec.Pucanglaban

200.000.00,00 13.299.916,83

196 PD BPR KURK JATIM Mayang

Kec.Mayang 200.000.00,00 12.999.749,00

197 PD BPR KURK JATIM Singgahan

Kec.Singgahan 200.000.00,00 12.891.918,29

198 PD BPR KURK JATIM Pelengan

Kec.Pelengan 200.000.00,00 12.793.263,10

199 PD BPR KURK JATIM KedungKandang

Kec.KedungKandang

200.000.00,00 12.227.114,66

200 PD BPR KURK JATIM Bringin

Kec.Bringin 200.000.00,00 12.150.713,50

201 PD BPR KURK JATIM Bendungan

Kec.Bendungan 200.000.00,00 10.883.321,11

202 PD BPR KURK JATIM Bluto

Kec.Bluto 200.000.00,00 9.379.890,59

203 PD BPR KURK JATIM Pangkur

Kec.Pangkur 200.000.00,00 8.108.728,00

204 PD BPR KURK JATIM Gapura

Kec.Gapura 200.000.00,00 7.357.104,02

205 PD BPR KURK JATIM Gemarang

Kec.Gemarang 200.000.00,00 7.317.765,63

206 PD BPR KURK JATIM Kutorejo

Kec.Kutorejo 200.000.00,00 7.239.136,40

207 PD BPR KURK JATIM Silo

Kec.Silo 200.000.00,00 6.953.754,00

208 PD BPR KURK JATIM Berbek

Kec.Berbek 200.000.00,00 6.866.998,86

209 PD BPR KURK JATIM Berbek

Kec.Laren 200.000.00,00 6.719.781,00

210 PD BPR KURK JATIM Arjasa

Kec.Arjasa 200.000.00,00 6.243.755,00

211 PD BPR KURK JATIM Panceng

Kec.Panceng 200.000.00,00 5.726.156,00


NONAMA PD BPR KURK

JATIM

TEMPAT KEDUDUKAN/

KANTOR

MODAL PASAR

MODAL DISETOR

KET.

212 PD BPR KURK JATIM Krian

Kec.Krian 200.000.00,00 4.684.545,89

213 PD BPR KURK JATIM Blimbing

Kec.Blimbing 200.000.00,00 3.219.474,93

214 PD BPR KURK JATIM Gondang

Kec.Gondang 200.000.00,00 1.285.343,51

215 PD BPR KURK JATIM Malo

Kec..Malo 200.000.00,00 871.053,00

216 PD BPR KURK JATIM Suboh

Kec.Suboh 200.000.00,00 592.658,00

217 PD BPR KURK JATIM Sepuluh

Kec.Sepuluh 200.000.00,00 (436.432,46)

218 PD BPR KURK JATIM Ngambon

Kec.Ngambon 200.000.00,00 (1.985.340,47)

219 PD BPR KURK JATIM Paiton

Kec.Paiton 200.000.00,00 (2.294.033,00)

220 PD BPR KURK JATIM Kendit

Kec.Kendit 200.000.00,00 (2.796.169,51)

221 PD BPR KURK JATIM Glagah

Kec.Glagah 200.000.00,00 (4.855.918,00)

222 PD BPR KURK JATIM Sumberejo

Kec.Sumberejo 200.000.00,00 (5.865.663,00)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMURKetua,

ttd

TRIMARJONO, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR

Ttd

M. BASOFI SOEDIRMAN


PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMURNOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANGPERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYATKREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur didirikan dengan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1987.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan peristiwa penting dalam rangkaian upaya pembangunan sektor keuangan pada umumnya dan sektor perbankan yang dimulai tahun 1983 dengan pemberian kebebasan kepada Bank untuk menetapkan suku bunga, dilanjutkan Paket kebijaksanaan Pemerintah di bidang keuangan/perbankan (Pakto 1988, Pakmar 1990, Pakjan 1990 dan Pakfeb 1991) pada dasarnya disatu pihak telah memungkinkan sektor perbankan menjadi lebih terbuka, yaitu dengan kemudahan-kemudahan untuk membuka dan memperluas usaha di bidang perbankan, dilain pihak juga menekankan perlunya Perbankan Indonesia menata diri kearah yang lebih tertib dan lebih sehat serta menyelenggarakan kegiatannya secara berhati-hati. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap badan usaha yang bergerak dibidang perbankan termasuk Lembaga KURK menyesuaikan bentuk hukum dan peraturan pendiriannya dengan Undang-undang tersebut. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 telah ditetapkan tentang tata cara Pengukuhan Lembaga KURK menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat KURK.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayta (1) : Tempat kedudukan adalah diwilayah Kecamatan baik Kota madya maupun Kabupaten.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 4 sampai dengan pasal 7

: Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Modal dasar adalah modal yang telah dicantumkan dalam kolom 4 dan 5 lampiran Peraturan Daerah ini dengan Pertimbangan total asset yang telah dimiliki oleh Lembaga KURK tersebut.



Ayat (3) : Perbandingan kepemilikan modal 60 % 30 % dan 10 % berdasarkan hasil survei Instintut Bankir Indonesia (IBI) dengan pertimbangan selama 10 tahun modal yang disetor sudah dapat terpenuhi.


Pasal 9 ayat (1) : Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (10) dan ayat (2)

: Cukup jelas

Ayat (3) : Apabila setoran saham kurang dari nilai nominalnya, dikeluarkan Surat Tanda Setoran saja sampai dengan terpenuhinya nominal saham.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1)

: Direksi dapat ditetapkan 2 (dua) orang apabila omzet PD BKR KURK JATIM mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun.

Ayat (2) sampai dengan ayat (8)

: Cukup jelas

Pasal 12 sampai dengan pasal 41

: Cukup jelas

Pasal 42 ayat (1)

: Pembubaran PD BKR KURK JATIM setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu ditetapkan dalam RUPS.

Ayat (2) sampai dengan ayat (4)

: Cukup jelas

Pasal 43 sampai dengan Pasal 47

: Cukup jelas


Documents

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR … TIMUR_16_1994.pdfgubernur kepala daerah tingkat i jawa timur peraturan daerah propinsi daerah tingkat i jawa timur nomor 16 tahun 1994