Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 910/Kep. 1253-Org/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 910/KEP.711-ORG/2015 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, telah ditetapkan
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur
Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang
Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
2
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif
Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5655);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/KPTS/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Penghasilan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
4
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
30. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep. 120/Kep/7/1994
tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan,
dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 166 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan
Bahan Bakar, Biaya Pelumasan, dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor
48 Seri E);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4
Seri E);
5
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 82 Seri E);
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri E);
39. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 5 Seri
E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 76 Seri
E);
40. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-
Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang
Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
1. Ketentuan pada BAB II diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan pada nomor urut 14 Honorarium jasa SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN
FRONT OFFICE, diubah menjadi : a.1. point a dilakukan melalui kontrak perorangan Tabel
2.29 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN
FRONT OFFICE, serta Tabel 2.30 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI diubah, sehingga
berbunyi :
6
Tabel 2.29
Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN
FRONT OFFICE
No Kabupaten/
Kota
Honorarium yang
dibayarkan/ Bulan sudah
termasuk Jaminan
Kewajiban Pemberi Kerja dan Tenaga
Kerja (Rp)
Kewajiban Pemberi Kerja
Kewajiban Tenaga Kerja
Kesehatan 3.00%
Kecelaka-an Kerja 0.24%
Kematian 0,30 %
Jaminan Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan
2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00%
1 Kota Bandung 2.882.896 77.748 6.220 7.775 95.889 51.832 51.832
2 Kab. Bandung 2.497.449 67.353 5.388 6.735 83.069 44.902 44.902
3 Kab. Bandung Barat
2.502.345 67.485 5.399 6.749 83.232 44.990 44.990
4 Kab. Sumedang
2.497.449 67.353 5.388 6.735 83.069 44.902 44.902
5 Kota Cimahi 2.500.561 67.353 5.388 9.847 83.069 44.902 44.902
6 Kota Bekasi 3.651.148 98.472 7.878 9.653 121.449 65.648 65.648
7 Kab. Bekasi 3.579.352 96.525 7.722 9.857 119.048 64.350 64.350
8 Kab. Karawang
3.653.822 98.571 7.886 8.666 121.571 65.714 65.714
9 Kab. Purwakarta
3.210.975 86.658 6.933 6.362 106.878 57.772 57.772
10 Kab. Subang 2.361.832 63.624 5.090 9.016 78.470 42.416 42.416
11 Kota Depok 3.342.730 90.156 7.212 8.762 111.192 60.104 60.104
12 Kab. Bogor 3.248.949 87.615 7.009 8.946 108.059 58.410 58.410
13 Kota Bogor 3.314.840 89.463 7.157 6.498 110.338 59.642 59.642
14 Kab. Sukabumi
2.408.278 64.977 5.198 5.429 80.138 43.318 43.318
15 Kota Sukabumi
2.012.898 54.285 4.343 5.438 66.952 36.190 36.190
16 Kab. Cianjur 2.015.292 54.384 4.351 4.171 67.074 36.256 36.256
17 Kab. Majalengka
1.547.272 41.712 3.337 4.762 51.445 27.808 27.808
18 Kota Cirebon 1.765.663 47.619 3.810 4.712 58.730 31.746 31.746
19 Kab. Cirebon 1.747.576 47.124 3.770 4.930 58.120 31.416 31.416
20 Kab. Indramayu
1.828.118 49.302 3.944 4.930 60.806 32.868 32.868
21 Kab. Kuningan
1.497.735 40.392 3.231 4.039 49.817 26.928 26.928
22 Kab. Garut 1.560.142 42.075 3.366 4.208 51.893 28.050 28.050
23 Kab. Tasikmalaya
1.791.409 48.312 3.865 4.831 59.585 32.208 32.208
24 Kota Tasikmalaya
1.801.198 48.576 3.886 4.858 59.910 32.384 32.384
25 Kab. Ciamis 1.440.224 38.841 3.107 3.884 47.904 25.894 25.894
26 Kab. Pangandaran
1.453.684 39.204 3.136 3.920 48.352 26.136 26.136
27 Kota Banjar 1.457.355 39.303 3.144 3.930 48.474 26.202 26.202
7
Tabel 2.30
Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
No Kabupaten/
Kota
Honorarium
yang dibayarkan/ Bulan sudah
termasuk Jaminan
Kewajiban Pemberi Kerja dan Tenaga
Kerja (Rp)
Kewajiban Pemberi Kerja
Kewajiban Tenaga
Kerja
Kesehatan
3.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kematian
0,30 %
Jamina Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan
2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00 %
1 Kota Bandung
2.827.276 76.248 6.100 7.625 94.039 50.832 50.832
2 Kab. Bandung
2.441.829 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
3 Kab. Bandung Barat
2.446.725 65.985 5.279 6.599 81.382 43.990 43.990
4 Kab. Sumedang
2.441.829 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
5 Kota Cimahi 2.441.829 65.853 5.268 6.585 81.219 43.902 43.902
6 Kota Bekasi 3.595.722 96.972 7.758 9.697 119.599 64.648 64.648
7 Kab. Bekasi 3.523.528 95.025 7.602 9.503 117.198 63.350 63.350
8 Kab. Karawang
3.599.393 97.071 7.766 9.707 119.721 64.714 64.714
9 Kab. Purwakarta
3.157.659 85.158 6.813 8.516 105.028 56.772 56.772
10 Kab. Subang
2.303.558 62.124 4.970 6.212 76.620 41.416 41.416
11 Kota Depok 3.287.364 88.656 7.092 8.866 109.342 59.104 59.104
12 Kab. Bogor 3.193.145 86.115 6.889 8.612 106.209 57.410 57.410
13 Kota Bogor 3.261.668 87.963 7.037 8.796 108.488 58.642 58.642
14 Kab. Sukabumi
2.353.727 63.477 5.078 6.348 78.288 42.318 42.318
15 Kota
Sukabumi 1.957.269 52.785 4.223 5.279 65.102 35.190 35.190
16 Kab. Cianjur
1.960.939 52.884 4.231 5.288 65.224 35.256 35.256
17 Kab. Majalengka
1.491.061 40.212 3.217 4.021 49.595 26.808 26.808
18 Kota Cirebon
1.710.093 46.119 3.690 4.612 56.880 30.746 30.746
19 Kab.
Cirebon 1.691.738 45.624 3.650 4.562 56.270 30.416 30.416
20 Kab. Indramayu
1.772.498 47.802 3.824 4.780 58.956 31.868 31.868
21 Kab. Kuningan
1.442.115 38.892 3.111 3.889 47.967 25.928 25.928
22 Kab. Garut 1.504.522 40.575 3.246 4.058 50.043 27.050 27.050
23 Kab.
Tasikmalaya 1.735.789 46.812 3.745 4.681 57.735 31.208 31.208
24 Kota Tasikmalaya
1.745.578 47.076 3.766 4.708 58.060 31.384 31.384
25 Kab. Ciamis 1.384.604 37.341 2.987 3.734 46.054 24.894 24.894
26 Kab.
Pangandaran 1.398.064 37.704 3.016 3.770 46.502 25.136 25.136
27 Kota Banjar 1.401.735 37.803 3.024 3.780 46.624 25.202 25.202
a.2 point b dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga Tabel 2.31 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE, serta Tabel 2.32 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN
DAN PRAMUBAKTI diubah, sehingga berbunyi :
8
Tabel 2.31
Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN
FRONT OFFICE
No Kabupaten/Kota
Honorarium yang
dibayarkan/Bulan
(Rp)
1 Kota Bandung 2.882.896
2 Kab. Bandung 2.497.449
3 Kab. Bandung Barat 2.502.345
4 Kab. Sumedang 2.497.449
5 Kota Cimahi 2.497.449
6 Kota Bekasi 3.651.342
7 Kab. Bekasi 3.579.148
8 Kab. Karawang 3.655.013
9 Kab. Purwakarta 3.213.393
10 Kab. Subang 2.359.178
11 Kota Depok 3.342.984
12 Kab. Bogor 3.248.765
13 Kota Bogor 3.317.288
14 Kab. Sukabumi 2.409.347
15 Kota Sukabumi 2.012.889
16 Kab. Cianjur 2.016.559
17 Kab. Majalengka 1.546.681
18 Kota Cirebon 1.765.713
19 Kab. Cirebon 1.747.358
20 Kab. Indramayu 1.828.118
21 Kab. Kuningan 1.497.735
22 Kab. Garut 1.560.142
23 Kab. Tasikmalaya 1.791.409
24 Kota Tasikmalaya 1.801.198
25 Kab. Ciamis 1.440.224
26 Kab. Pangandaran 1.453.684
27 Kota Banjar 1.457.355
Tabel 2.32
Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
No. Kabupaten/Kota
Honorarium yang
dibayarkan/Bulan
(Rp)
1 Kota Bandung 2.827.276
2 Kab. Bandung 2.441.829
3 Kab. Bandung Barat 2.446.725
4 Kab. Sumedang 2.441.829
5 Kota Cimahi 2.441.829
6 Kota Bekasi 3.595.722
9
7 Kab. Bekasi 3.523.528
8 Kab. Karawang 3.599.393
9 Kab. Purwakarta 3.157.659
10 Kab. Subang 2.303.558
11 Kota Depok 3.287.364
12 Kab. Bogor 3.193.145
13 Kota Bogor 3.261.668
14 Kab. Sukabumi 2.353.727
15 Kota Sukabumi 1.957.269
16 Kab. Cianjur 1.960.939
17 Kab. Majalengka 1.491.061
18 Kota Cirebon 1.710.093
19 Kab. Cirebon 1.691.738
20 Kab. Indramayu 1.772.498
21 Kab. Kuningan 1.442.115
22 Kab. Garut 1.504.522
23 Kab. Tasikmalaya 1.735.789
24 Kota Tasikmalaya 1.745.578
25 Kab. Ciamis 1.384.604
26 Kab. Pangandaran 1.398.064
27 Kota Banjar 1.401.735
a.3. Ketentuan nomor urut 14 Honorarium jasa SATPAM, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Front
Office, pada Keterangan nomor 7) point iv) Front Office hanya untuk di OPD Induk (berdasarkan analisis beban kerja) dan
UPTD di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maksimal 2 (dua) orang, diubah menjadi nomor 7a).
b. Ketentuan pada nomor urut 15 Honorarium PNS Non Pemerintah
Provinsi dan Tenaga Teknis Non PNS, Tabel 2.33 angka 1 diubah, sehingga menjadi :
Tabel. 2.33
c. Ketentuan pada nomor urut 18 Honorarium Kegiatan untuk PNS
Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS, setelah Tabel 2.36 disisipkan poin keterangan, sehingga berbunyi :
Keterangan :
Honorarium per Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan
setelah selesai kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan yang dimaksud selesai.
No Uraian Satuan
Honorari- Um yang
dibayarkan
/Bulan (Rp)
Kewajiban Pemberi Kerja Kewajiban Tenaga
Kerja
Keseha- tan
3.00%
Kecela- kaan Kerja 0.24%
Kemati- an
0.30%
Jami- nan Hari
Tua 3.70%
Jami- nan Kese
hatan 2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00%
1. Tenaga Teknis sesuai pendidikan
1.1 SD/SLTP Org/bln 2.400.000 72.000 5.760 7.200 88.800 48.000 48.000
1.2 SLTA/D1 Org/bln 2.500.000 75.000 6.000 7.500 92.500 50.000 50.000
1.3 Sarjana
Muda/D3 Org/bln 2.700.000 81.000 6.480 8.100 99.900 54.000 54.000
1.4 Sarjana Org/bln 2.900.000 87.000 6.960 8.700 107.300 58.000 58.000
1.5 Master (S2) Org/bln 3.200.000 96.000 7.680 9.600 118.400 64.000 64.000
10
d. Ketentuan pada nomor urut 24 Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :
d.1. Ketentuan pada point a Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 1) Tabel 2.39, angka 2) Tabel 2.40, Tabel 2.41 dan angka 3) Tabel 2.42, sehingga
berbunyi :
1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke
Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 4 km s.d 30 km
sebagai berikut :
Tabel. 2.39
Gol Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah (Rp) Uang Saku
Uang Makan,
Uang Transport lokal
IV Orang/Hari 120.000 240.000 360.000
III Orang/Hari 116.000 234.000 350.000
II Orang/Hari 113.000 227.000 340.000
I Orang/Hari 110.000 220.000 330.000
2) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke
Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 31 km s.d 100 km
sebagai berikut :
Tabel. 2.40
Gol Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah (Rp) Uang Saku
Uang Makan, Uang Transport
lokal
IV Orang/Hari 166.000 334.000 500.000
III Orang/Hari 158.000 317.000 475.000
II Orang/Hari 150.000 300.000 450.000
I Orang/Hari 140.000 285.000 425.000
3) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke
Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 101 km s.d 150 km
sebagai berikut :
Tabel. 2.41
Gol Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah
(Rp) Uang Saku Uang Makan,
Uang Transport
lokal
IV Orang/Hari 200.000 400.000 600.000
III Orang/Hari 190.000 385.000 575.000
II Orang/Hari 185.000 365.000 550.000
I Orang/Hari 175.000 350.000 525.000
11
4) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke
Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak lebih dari 151 km
sebagai berikut :
Tabel. 2.42
Gol Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah (Rp) Uang Saku
Uang Makan,
Uang Transport lokal
IV Orang/Hari 250.000 500.000 750.000
III Orang/Hari 230.000 470.000 700.000
II Orang/Hari 215.000 435.000 650.000
I Orang/Hari 200.000 400.000 600.000
Keterangan :
1) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di
tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan).
2) Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/ seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar
kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua
diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian.
d.2. Ketentuan pada point b Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam
Kabupaten /Kota lebih dari 8 (delapan) jam Tabel 2.44,
sehingga berbunyi :
Tabel. 2.44
Gol Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah
(Rp) Uang Saku
Uang Makan,
Uang Transport lokal
IV Orang/Hari 85.000 165.000 250.000
III Orang/Hari 75.000 150.000 225.000
II Orang/Hari 65.000 135.000 200.000
I Orang/Hari 55.000 120.000 175.000
d.3. Ketentuan point c Uang Representasi Tabel 2.45 diubah, sehingga berbunyi :
Tabel 2.45
No Uraian Satuan
Luar
Kota/Luar Provinsi
Dalam Kota lebih dari 8
(delapan)
jam
1. Gubernur, Wakil Gubernur,
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
OH 500.000 250.000
2. Pejabat Eselon II OH 200.000 100.000
12
d.4. Ketentuan pada point d Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam
Kota DKI Jakarta Tabel 2.46, sehingga berbunyi :
Tabel 2.46
No Uraian Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah
(Rp) Uang
Saku
Uang
Makan, Uang
Transport
lokal
1 Dari Wilayah Jawa
Barat ke Provinsi DKI Jakarta :
- Golongan IV OH 225.000 455.000 680.000
- Golongan III OH 210.000 420.000 630.000
- Golongan II OH 195.000 385.000 580.000
- Golongan I OH 175.000 355.000 530.000
2 Dalam Kota Wilayah
DKI Jakarta Lebih dari 8 (delapan) jam
- Golongan IV OH 90.000 180.000 270.000
- Golongan III OH 85.000 165.000 250.000
- Golongan II OH 75.000 155.000 230.000
- Golongan I OH 70.000 140.000 210.000
d.5. Ketentuan pada point e Perjalanan Dinas Non PNS diubah dan disisipkan Tabel 2.46a, sehingga berbunyi :
Penyediaan Anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNS diatur sebagai berikut :
Tabel 2.46a
No Uraian Besaran
1 S3 Dipersamakan dengan Golongan IV
2 S2 dan S1 Dipersamakan dengan Golongan III
3 D4/D3/D1/
SMA/SMK
Dipersamakan dengan Golongan II
4 SD/SMP Dipersamakan dengan Golongan I
e. Ketentuan pada nomor urut 28 Satuan Uang Harian Perjalanan
Dinas Luar Provinsi Tabel 2.50 diubah, sehingga berbunyi :
Tabel 2.50
No Provinsi Satuan Besaran Uang Harian
Gol. IV Gol III Gol II Gol I
1 Nanggro Aceh Darusalam
OH 540.000 480.000 420.000 360.000
2 Sumatera Utara OH 580.000 510.000 440.000 370.000
3 Riau OH 580.000 510.000 440.000 370.000
13
4 Kepulauan Riau OH 580.000 510.000 440.000 370.000
5 Jambi OH 580.000 510.000 440.000 370.000
6 Sumatera Barat OH 620.000 540.000 460.000 380.000
7 Sumatera
Selatan
OH 620.000 540.000 460.000 380.000
8 Lampung OH 620.000 540.000 460.000 380.000
9 Bengkulu OH 620.000 540.000 460.000 380.000
10 Bangka Belitung OH 560.000 510.000 460.000 410.000
11 Banten OH 620.000 540.000 460.000 380.000
12 Jawa Tengah OH 620.000 540.000 460.000 380.000
13 D.I. Yogyakarta OH 570.000 520.000 470.000 420.000
14 Jawa Timur OH 560.000 510.000 460.000 410.000
15 Bali OH 720.000 640.000 560.000 480.000
16 Nusa Tenggara
Barat
OH 590.000 540.000 490.000 440.000
17 Nusa Tenggara
Timur
OH 580.000 530.000 480.000 430.000
18 Kalimantan
Barat
OH 620.000 540.000 460.000 380.000
19 Kalimantan
Tengah
OH 540.000 480.000 420.000 360.000
20 Kalimantan Selatan
OH 620.000 540.000 460.000 380.000
21 Kalimantan Timur
OH 580.000 530.000 480.000 430.000
22 Kalimantan Utara
OH 580.000 530.000 480.000 430.000
23 Sulawesi Utara OH 580.000 510.000 440.000 370.000
24 Gorontalo OH 580.000 510.000 440.000 370.000
25 Sulawesi Barat OH 560.000 510.000 460.000 410.000
26 Sulawesi Selatan OH 580.000 530.000 480.000 430.000
27 Sulawesi Tengah OH 580.000 510.000 440.000 370.000
28 Sulawesi
Tenggara
OH 620.000 540.000 460.000 380.000
29 Maluku OH 620.000 540.000 460.000 380.000
30 Maluku Utara OH 580.000 530.000 480.000 430.000
31 P a p u a OH 820.000 740.000 660.000 580.000
32 Papua Barat OH 720.000 640.000 560.000 480.000
f. Setelah ketentuan nomor urut 28 disisipkan nomor urut 28a
Perjalanan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan disisipkan Tabel
2.50a serta Tabel 2.50b, sehingga berbunyi :
28a Perjalanan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
14
Tabel 2.50a
Uang Harian Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
No Provinsi dan
Kab/Kota Satuan
Uang Harian (Rp)
Jumlah
(Rp) Uang Saku
Uang Makan,
Uang
Transport
lokal
1 Kab/Kota dalam Provinsi
OH 750.000 750.000 1.500.000
2 DKI Jakarta dan Banten
OH 1.000.000 1.000.000 2.000.000
3 Provinsi lainnya OH 1.500.000 1.000.000 2.500.000
Tabel 2.50b
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
Provinsi Uraian Satuan Jumlah
(Rp)
Provinsi lainnya (selain DKI dan
Banten)
Transportasi dari
tempat kedudukan ke
Bandara (PP)
Orang/kali 500.000
Transportasi dari
Bandara tujuan ke tempat yang dituju PP
Orang/kali 500.000
g. Ketentuan nomor urut 31 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan
Dinas Luar Provinsi (PP), keterangan dari Tabel 2.53, angka 2
dihapus.
h. Ketentuan nomor urut 40 Pakaian Dinas Tabel 2.63 diubah,
sehingga menjadi :
Tabel 2.63
Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
No Jenis Pakaian Harga (Rp)
1. Pakaian Linmas + atributnya 750.000
2. PDH khaki + atributnya 750.000
3. Pakaian OR 500.000
4. PDH kemeja putih + celana/rok
hitam atau gelap 400.000
5. Sepatu olahraga 400.000
Keterangan:
Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
i. Ketentuan pada nomor urut 41 Ongkos Jahit Pakaian Dinas Tabel 2.65, dihapus.
15
2. Ketentuan pada BAB III diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan pada huruf (A) PEKERJAAN KONSULTANSI, nomor urut 2 Besaran Biaya Langsung Personil (Remunerasi) untuk Tenaga Ahli Berpendidikan (S1, S2, S3 ) Non Sertifikat, nomor urut 3 Besaran
Biaya Langsung Pemeliharaan ISO, dan nomor urut 4 Event Organizer (EO), dipindahkan ke huruf (C) Pekerjaan Lainnya,
ditempatkan setelah ketentuan huruf h Honorarium Tenaga Non PNS Khusus Bidang Data dan Analisa pada Pusat Data dan Analisa
Pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
b. Ketentuan pada huruf (B) PEKERJAAN KONSTRUKSI, Tabel 3.9 Daftar Harga Standar Upah Pekerja Jasa Konstruksi pada jenis
pekerjaan/keahlian angka 2 Tukang, besaran upah di wilayah Kota Bandung diubah menjadi Rp. 136.368,00.
c. Ketentuan pada huruf (C) PEKERJAAN LAINNYA, point d Tenaga Khusus Bidang Kesehatan Non PNS dan PNS Non Pemerintah
Provinsi, Tabel 3.12 diubah, dan setelah Tabel 3.12 disisipkan Tabel 3.12a, sehingga menjadi:
Tabel 3.12
Biaya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi, Tidak Diminati, Kelangkaan Tenaga dan Kejauhan
No Kelompok Ahli Honorarium
Bulanan
(Rp)
Insentif Tambahan/
Bulan (Rp)
Jasa pelayanan/
Bulan (Rp)
Besaran yang
diterima
1 2 3 4 5 6
1. Dokter Sub Spesialis 6.000.000 17.050.000 5.000.000 27.050.000
2. Dokter Spesialis 5.000.000 15.850.000 4.650.000 25.500.000
3. Dokter Hewan 4.000.000 4.600.000 - 8.600.000
4. Dokter Umum/ Dokter Gigi
4.000.000 7.850.000 1.500.000 13.350.000
5. Psikolog (Profesi) 2.750.000 5.600.000 1.500.000 9.850.000
6. S1/Sarjana Psikologi/
Sarjana Keperawatan profesi
2.600.000 4.750.000 1.500.000 8.850.000
7. Bidan/Perawat 2.500.000 1.950.000 1.000.000 5.450.000
8. Tenaga Kesehatan lainnya
2.500.000 2.450.000 750.000 5.700.000
9. Perawat ICU/IGD 2.500.000 2.450.000 1.000.000 5.950.000
10. Konselor Napza/HIV
AIDS :
- Senior 3.000.000 - - 3.000.000
- Middle 2.850.000 - - 2.850.000
- Junior 2.750.000 - - 2.750.000
Tabel 3.12a
Biaya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Balai dan Puskesmas/Desa di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil
atau Tidak diminati
No Kelompok Ahli Honorarium
Bulanan
(Rp)
Insentif Tambahan/
Bulan (Rp)
Jasa pelayanan/
Bulan (Rp)
Besaran yang
diterima
1 2 3 4 5 7
1. Dokter Sub Spesialis 6.000.000 7.500.000 1.500.000 15.000.000
2. Dokter Spesialis 5.000.000 5.000.000 2.500.000 12.500.000
3. Dokter Hewan 3.000.000 1.250.000 - 4.250.000
4. Dokter Umum/
Dokter Gigi 4.000.000 2.500.000 1.000.000 7.500.000
5. Sarjana Keperawatan profesi
2.500.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000
6. Bidan/Perawat 2.500.000 750.000 1.000.000 4.000.000
7. Tenaga Kesehatan lainnya
2.500.000 750.000 750.000 4.000.000
16
Keterangan :
1) Terpencil, sangat terpencil dan tidak diminati berpedoman pada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat
terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak
diminati.
2) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013,
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013. Biaya program jaminan sosial tenaga
kerja untuk tenaga kesehatan non pns yang bekerja di Rumah
Sakit Provinsi, RSUD Kabupaten/Kota, Balai Kesehatan dan
Puskesmas yang dibayarkan oleh pemberi kerja melalui BPJS
yaitu : Jaminan kesehatan 3 %, Jaminan kecelakaan kerja 0,24
%, Jaminan kematian 0,30 %, Jaminan hari tua 3,70 % dengan
total 7,24 %. Sedangkan program jaminan yang ditanggung oleh
tenaga kerja dan harus dibayarkan melalui BPJS adalah
Jaminan kesehatan 2 %, jaminan hari tua 2 % dengan total yang
dibayarkan 4 %. Honorarium bulanan sudah mencakup program
jaminan sosial yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja dan
tenaga kerja melalui BPJS sebesar 11,24 %.
3) Jasa pelayanan tidak diberikan kepada Dokter/Dokter
Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Tenaga Kesehatan lainnya yang
sudah menerima jasa pelayanan medik dari Rumah Sakit.
4) Honorarium yang diterima merupakan batas tertinggi.
d. Ketentuan pada keterangan nomor urut 1 yang menjelaskan tentang
tenaga kesehatan lainnya diubah menjadi tenaga kesehatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
e. Ketentuan Tabel 3.13, Tabel 3.14, Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 dihapus.
3. Ketentuan pada BAB IV STANDAR BIAYA DAN KEGIATAN DAN STANDAR ANALISA KEGIATAN, DAFTAR (4.10 ) BIDANG INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN diubah sebagai berikut :
a. Ketentuan Tabel 4.199 Standar Biaya Pengujian UTTP/BDKT yang pelaksanaan tera/tera ulang/pengujian BDKT di tempat UTTP itu
berada atas permintaan pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP/BDKT diubah, sehingga menjadi :
No Jenis UTTP/BDKT Jumlah petugas
(orang) Keterangan
1 Anak Timbangan
Diuji berdasarkan
permintaan
a. Kelas M2 1
b. Kelas M1 1
c. Kelas F2 1
d. Kelas F1 1
e. Kelas E2 1
f. Kelas E1 1
17
2 Timbangan
a. Elektronik kapasitas :
< 1 kg 2 Maksimal 5 unit / 5 jam
dari 1 kg s/d 25 kg
2 Maksimal 15 unit/ 5 jam
Dari 26 kg s/d 100 kg 2 Maksimal
10 unit/5 jam
dari 101 kg s/d 250 kg
2
Maksimal
7 unit/ 5 jam
dari 251 kg s/d 500 kg
2 Maksimal
5 unit/ 5 jam
Dari 501 kg s/d 1000 kg 2 Maksimal
3 unit/5 jam
dari 1001 kg s/d 3000 kg
2
Maksimal :
2 unit/5 jam
dari 3001 kg s/d 5000 kg
2
Maksimal : 1 unit/5 jam
b. Timbangan Mekanik Dengan kapasitas :
< 1 kg 2
Maksimal : 7 unit/ 5 jam
dari 1 kg s.d. 1000 kg
2
Maksimal :
10 unit/ 5 jam
dari 1100 kg s.d.3000 kg
2
Maksimal :
5 unit/5 jam
dari 3100 kg s.d. 5000 kg 2
Maksimal :
3 unit/5 jam
c. Timbangan Jembatan
elektronik/mekanik dengan kapasitas :
Lebih kecil dari 20.000 kg 2
Maksimal : 1 unit / 5 jam
dari 20.000 s.d. 50.000 kg
2
Maksimal : 1 unit / 5 jam
Lebih besar dari 50.000
s.d. 100.000 kg
3
Maksimal :
1 unit / 5 jam
d. Timbangan Pengisian
Baching Plant / AMP
dengan kapasitas :
- 1 kg s/d 200 kg 2 Maksimal :
3 unit / 5 jam
- 201 kg s/d 500 kg
2 Maksimal : 2 unit / 5 jam
- 501 kg s/d 1000 kg
2 Maksimal : 1 unit / 5 jam
- 1000 kg s/d 5000 kg
3 Maksimal :
1 unit / 5 jam
- 5001 kg s/d 20000 kg
4 Maksimal :
1 unit / 5 jam
Timbangan Pengisian
untuk LPG, Semen, gula, pupuk dan jenis lainnya
dengan kapasitas :
- 1 kg s/d 25 kg
2
Maksimal :
12 unit / 5 jam
- 25 kg s/d 50 kg
2
Maksimal :
7 unit / 5 jam
- 50 kg s/d 100 kg
2
Maksimal : 5 unit / 5 jam
18
e. Timbangan Tangki dengan
kapasitas :
100 kg s/d 10.000 kg
2 Maksimal :
2 unit / 5 jam
10.100 kg s/d 50.000 kg
2 Maksimal :
1 unit / 5 jam
50.100 kg s/d 100.000 kg
4 Maksimal :
1 unit / 5 jam
f. Crane scale dengan kapasitas :
100 kg s/d 1000 kg
2 Maksimal : 2 unit / 5 jam
1010 kg s/d 10.000 kg
2 Maksimal : 1 unit / 5 jam
10.000 kg s/d 50.000 kg
3 Maksimal :
1 unit / 5 jam
50.100 kg s/d 100.000 kg
2 Maksimal :
1 unit / 5 jam
g. Dead Weight Testing
Machine
1 kg/cm² s/d 100 kg/cm² 2
Maksimal :
5 unit / 5 jam
101 kg/cm² s/d 1000
kg/cm²
3
Maksimal :
3 unit / 5 jam
Lebih dari 1000 kg/cm² 1
Maksimal :
1 unit / 5 jam
h. Meter Kadar Air (MKA)
- Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak
1 Maksimal :
2 unit / 5 jam
- Untuk biji – bijian yang mengandung minyak.
1 Maksimal : 2 unit / 5 jam
- Untuk kayu dan
komoditi lain
1 Maksimal :
2 unit / 5 jam
3. Ukuran Arus, Panjang dan
Volume
a. Ukuran Arus
- Meter listrik / meter
kWh 1 fhasa
2
Maksimal :
300 unit / 5 jam
- Meter listrik / meter
kWh 3 fhasa
2 Maksimal :
30 unit / 5 jam
- Pembatas arus 2 Maksimal :
200 unit / 5 jam
- Meter Gas Industri 2 Maksimal : 10 unit/5 jam
- Meter Gas Rumah tangga
2 Maksimal : 30 unit/5 jam
b. Ukuran Volume
- Meter air untuk Rumah tangga
2
Maksimal : 300 unit/ 5 jam
- Meter air untuk Industri
> 10 m³/jam
2
Maksimal :
4 Unit / 5 jam
- Bejana Ukur 5 L s/d 20
L
2
Maksimal :
10 Unit / 5 jam
- Bejana Ukur 50 L s/d 100 L
2
Maksimal :
2 Unit / 5 jam
- Bejana Ukur 200 L s/d
500 L
2
Maksimal :
1 Unit / 5 jam
- Bejana Ukur 1000 L s/d
5000 L
4
Maksimal :
1 Unit / 5 jam
19
Tangki Ukur Mobil
- Kapasitas 5 kilo liter 4
Maksimal :
3 unit / 5 jam
- Kapasitas 10 kilo Liter
s/ 20 kilo liter
3
Maksimal :
1 unit / 5 jam
Tangki Ukur Tetap Silinder
- Tangki Ukur Tetap silinder datar
6
Maksimal : Rp 100,- / liter
- Tangki ukur tetap
silinder tegak
6
Berdasarkan jumlah
hari pelaksanan yang
mengacu terhadap perjalanan SBD
c. Alat Ukur Panjang
- Counter meter 2 Maksimal : 30 Unit / 5 jam
- Meter Taksi 2 Maksimal : 20 Unit / 5 jam
d. Pompa Ukur BBM 2 Maksimal : 6 Unit / 5 Jam
e. Meter Arus Kerja Flow
Meter
2 Maksimal :
3 Unit / 5 Jam
PENGUJIAN BARANG DALAM
KEADAAN TERBUNGKUS
(BDKT)
1. Pengujian BDKT dengan
pengisian mesin otomatis
2 Maksimal :
3 Produk/5 Jam
2. Pengujian BDKT dengan pengisian manual
2 Maksimal : 5 Produk/ 5 Jam
b. Ketentuan Tabel 4.201 Standar Biaya Uji Laboratorium Makanan
dan Minuman diubah, sehingga menjadi :
No. Uji kimia Metode Harga per sample (Rp)
1 Pemerian 10.000
2 Pemutih (chlorin) Titrasari Iodometri 50.000
3 Yodium (KIO3) Titrasari Iodometri 50.000
4 Pengawet (K.Benzoat) HpLc 450.000
5 Pemanis (Natrium Siklamat)
HpLc
125.000
6 Zat Warna Sintetis K.Kol, K.Kertas Spektrofotometri
125.000
7 Formalin Destilasi-reaksi
warna
25.000
8 Borax Pengabuan-reaksi
warna
35.000
9 Uji Laboratorium Tar Rokok - 600.000
10 Nikotin Roko - 600.000
11 Uji Kandungan Protein - 85.000
12 Uji Kandungan Lemak - 85.000
13 Uji kandungan Vitamin - 260.000
14 Biaya Sertifikasi P-IRT - 1.250.000 - 1.600.000
15 Biaya Sertifikasi P Burcode
- 3.350.000 -7.200.000
16 Biaya Sertifikasi Halal bagi
IKM
- 1.900.000-2.500.000
17
Biaya Sertifikasi SNI bagi
IKM
- 40.000.000-70.000.000
18 Biaya Sertifikasi Merk - 1.600.000
19 Biaya Verifikasi/Registrasi
Mesin Pelinting
Rokok/Cigaret
- 6.000.000 -10.000.000
19a Biaya Barcode untuk IKM - 4.000.000-5.000.000
20
4. Ketentuan pada BAB IV DAFTAR (4.15) BIDANG SOSIAL Tabel 4.266 dihapus dan diubah sebagai berikut :
No. Jenis Kebutuhan Satuan
Harga
Satuan (Rp)
I Kebutuhan Klien
A Kebutuhan Makan Dan Minum
a. Bahan makanan Klien
b. Minuman Klien
c. Susu Klien
d. Makanan Tambahan Klien
Orang/Hari
Orang/Galon/ bulan
Orang/Kg/bulan
Orang/Hari
50.000
5.000
80.000
5.000
B Uang sakuKlien Orang/Hari 5.000
II Kebutuhan Kesehatan
A Tenaga Medis
a. Dokter Umum (2 kali/minggu)
Orang/Bulan
2.000.000
b. Dokter Gigi (2 kali/minggu) Orang/Bulan 2.000.000
c. Paramedis/Perawat Orang/Bulan 2.580.000
d. Paramedis/Perawat (2
kali/minggu)
Orang/Bulan
1.000.000
B Tenaga Psikolog (2 kali/minggu) Orang/Bulan 2.000.000
C Psikiater (2 kali/minggu) Orang/Bulan 2.000.000
D Kebutuhan Lainnya
a. Obat-obatan
b. Rujukan kesehatan
c. General check up d. Imunisasi
e. Physioterapy Klien
f. Pemberian vitamin
Orang/Bulan
Orang/Tahun
Orang/Tahun Orang/Tahun
Orang/Tahun
Orang/Tahun
45.000
2.400.000
350.000 500.000
4.800.000
960.000
III Kebutuhan Pendidikan
A Biaya Pendidikan Sekolah
Dasar
a. Transportasi ke sekolah Orang/Hari 7.500
b. Buku LKS Orang/Semester 50.000
c. Kegiatan Ekstrakurikuler Orang/Bulan 100.000
B Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama
a. Transportasi ke sekolah
b. Buku LKS
c. Kegiatan Ekstrakurikuler
d. Daftar Ulang
Orang/Hari
Orang/Semester
Orang/Bulan
Orang/Semester
10.000
150.000
150.000
250.000
C Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
a. Transportasi ke sekolah
b. Buku LKS c. Kegiatan Ekstrakurikuler
d. Daftar Ulang
e. SPP f. DSP
Orang/Hari
Orang/Semester Orang/Bulan
Orang/Semester
Orang/Bulan Orang
15.000
125.000 300.000
450.000
100.000 2.500.000
D Perlengkapan Sekolah/
Pendidikan/Pelatihan/
Bimbingan
a. Tas Sekolah
b. ATK (buku, pensil,
ballpoint, penggaris, penghapus, serutan, buku
gambar, pensil warna, kertas
HVS, folio) c. Alat Peraga Edukasi (APE)
d. Buku-buku ceritera/
Bacaan
Buah /Tahun
Paket/Semester
Orang/Tahun
Orang/Tahun
150.000
300.000
300.000
250.000
E Kebutuhan Rekreatif Edukatif
a. Dinamika kelompok outdor
b. Terapi kelompok
c. ESQ (ABH/Anak Nakal)
Orang/Tahun Orang/Bulan
Orang/Tahun
600.000 50.000
600.000
21
F Biaya Kursus Persiapan
Terminasi
Orang/Tahun 1.500.000
G Pembimbing Mental Agama,
Pembimbing Belajar,
Pembimbing Kedisiplinan, Pembimbing keterampilan,
Pembimbing Olah Raga/
Beladiri, Pembimbing Kesenian, Pembimbing Khusus di lengkapi
dengan sertifikat keprofesian
Orang/Jam 60.000
H Biaya Jasa Profesi dalam
rangka assesmen Klien
Orang/Kegiatan 1.000.000
IV Pakaian dan Perlengkapannya
A Pakaian
a. Pakaian Sekolah
1. Seragam Batik
2. Seragam Sekolah
3. Seragam Pramuka
4. Seragam Jurusan/
Wearpack/Jaslab
Stel/Orang/
Semester Stel/Orang/Tahun
Stel/Orang/
Semester Stel/Orang/Tahun
150.000
150.000
150.000
150.000
b. Pakaian Harian
c. Pakaian Olah Raga d. Pakaian dalam wanita/pria
e. Keperluan khusus wanita f. Pakaian Hangat/Jaket
g. Pakaian Tidur
h. Popok sekali pakai
i. Pakaian Hari Raya
Stel/Orang/
Semester
Stel/Orang/Tahun Paket/Orang/
Triwulan
Pak/Orang/Bulan Buah/Orang/Tahun
Buah/Orang/Tahun
Pak/Orang/Bulan
Stel/Orang/Tahun
200.000
250.000 50.000
20.000 125.000
125.000
65.000
300.000
B Perlengkapan Ibadah
a. Wanita
b. Pria
Stel/Orang/Tahun
Stel/Orang/Tahun
250.000
250.000
C Perlengkapan Tidur
a. Bantal/guling
b. Sprei c. Selimut
d. Tempat Tidur Lengkap
e. Perlak
f. Kain Pernel g. Sprei anti air
Set/Tahun
Buah/Tahun Buah/Tahun
Set
Buah
Lusin buah
150.000
150.000 150.000
2.000.000
75.000
200.000 300.000
D Perlengkapan Alas kaki
a. Sepatu
b. Sandal
Pasang/Semester
Pasang/Tahun
200.000
100.000
c. Sepatu Olah Raga
d. Kaos Kaki Pasang Pasang
200.000 10.000
V Perlengkapan Mandi Dan Cuci
a. Handuk Buah/Tahun 75.0000
b. Shampoo, sabun mandi,
sabun cuci, sikat gigi, pasta gigi, sikat gigi, sisir dan lain-
lain
Paket/bulan/orang
50.000
VI Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
wisma/asrama/ruang praktek/dapur
Paket/unit/bulan 400.000
VII Peralatan Makan
Piring, Sendok, Garpu,
Mangkok, Cangkir/Gelas,
Termos
Paket/tahun 300.000
22
VIII Bahan Percontohan/praktek
Klien
a. Bahan Praktek Keterampilan
b. Peralatan Keterampilan
c. Peralatan Pengolahan Tanah
dan Tanaman Praktek Klien
Paket/kegiatan/
Bulan
Paket/kegiatan/ Tahun
Paket/angkatan
3.500.000
100.000.000
15.000.000
IX Penggantian alat praktek belajar kerja (PBK, Training/
PKL, magang)
Paket/tahun 15.000.000
X A Biaya Pernikahan Klien /Pasangan 750.000
B Uang Saku Pernikahan Klien /Pasangan 300.000
C Biaya Khitanan Klien /Orang 750.000
D Biaya Pengurusan Fasilitasi
Transmigrasi Klien /Orang 750.000
E Bahan kontak bimbingan lanjut
(peralatan keterampilan)
Paket/Orang 2.000.000
XI Kebencanaan
a. Piket siaga bencana Org/bulan 300.000
b. Piket pada saat terjadi
bencana
Org/hari 100.000
XII Lain-lain
A Hibah Reintregasi Klien /Orang 1.000.000
B Transport Klien
a. Transport PP dan paket
lebaran b. Transport Pemulangan
Klien (Reunifikasi)
c. Transport Pemanggilan Klien
d. Transport Praktek Belajar
Kerja (PBK, Training/ PKL,
Magang) e. Biaya Pemulangan Orang
Terlantar
- Dalam Jawa Barat
- DKI Jakarta dan Banten
- Jawa Tengah dan Yogyakarta
- Jawa Timur dan luar
jawa
/Orang
/Orang
/Orang
/Orang
/Orang /Orang
/Orang
/Orang
650.000
200.000
200.000
40.000
100.000 150.000
200.000
300.000
5. Ketentuan sesudah DAFTAR (4.15) BIDANG SOSIAL disisipkan
DAFTAR (4.15a) BIDANG PETERNAKAN dan Tabel 4.266a serta Tabel 4.266b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Tabel 4.266a
Estimasi Biaya Rehab Kebun Rumput Per Hektar
Jenis Rumput Gajah, King Grass, Odot
No Uraian Satuan Volume
(HOK) Harga (Rp) Jumlah (Rp)
A Tenaga Kerja
1 Upah Kerja
Pembongkaran/
Pembersihan Gulma
HOK 80 PM PM
23
2 Upah Kerja
Pencangkulan/
Penggemburan Tanah
HOK 240 PM PM
3 Upah Kerja
Pembuatan Petakan/ Lobang Tanaman
HOK 30 PM PM
4 Upah Kerja
Pemasangan Pupuk
Kandang
HOK 20 PM PM
5 Upah Kerja
Penanaman
HOK 20 PM PM
6 Upah Kerja
pemupukan pupuk urea dan penyulaman
HOK 20 PM PM
JUMLAH (A) 410 PM
B Bahan - Bahan
1 Bibit Rumput Stek/
Pols
20.000 250 5.000.000
2 Kapur Pertanian Kg 1.000 750 750.000
3 Pupuk Organik/ Kandang
Kg 25.000 500 12.500.000
4 Pupuk Urea Kg 200 8.000 1.600.000
5 SP 36 Kg 100 8.500 850.000
6 KCl Kg 100 7.500 750.000
JUMLAH (B)
21.450.000
JUMLAH TOTAL
( A + B )
21.450.000 +
PM
Tabel 4.266b
Estimasi Biaya Pemeliharaan Kebun Rumput
Per Hektar/Tahun
No Uraian Satuan Volume
(HOK) Harga (Rp) Jumlah (Rp)
A Tenaga Kerja
1 Upah Kerja
Pembongkaran/ Pembersihan Gulma
(6 Kali/Tahun)
HOK 60 PM PM
2 Upah Kerja
Penyiangan/
Penggemburan Tanah (2 kali/Tahun)
HOK 400 PM PM
3 Upah Kerja Pemupukan Kandang (2 Kali/Tahun)
HOK 40 PM PM
4 Upah Kerja pemupukan
pupuk urea dan
penyulaman
(6 kali/Tahun)
HOK 12 PM PM
JUMLAH (A) 512 PM
B Bahan – Bahan
1 Pupuk Organik/
Kandang (2 kali/Tahun)
Kg 40.000 500 20.000.000
2 Pupuk Urea (6 kali/
Tahun)
Kg 1.200 8.000 9.600.000
JUMLAH (B) 29.600.000
JUMLAH TOTAL
( A + B )
29.600.000 +
PM
24
Keterangan :
Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.266a dan
Tabel 4.266b mengacu pada Tabel 2.35 Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Peternakan, Sosial,
Pendidikan, Kebencanaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 November 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
