Gubernur, Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia Bulan Bakti ...storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/surat pemda.pdf · Pembacaan Teks Pancasila diikuti peserta upacara;

SSeekkrreettaarriiaatt PPaanniittiiaa HHaarrppeerrnnaass:: KKaannttoorr KKeemmeenntteerriiaann PPeerruummaahhaann RRaakkyyaatt LLtt..33 WWiinngg 33,, JJll.. RR.. PPaattaahh II NNoo.. 11

KKeebbaayyoorraann BBaarruu –– JJaakkaarrttaa SSeellaattaann ((1122111100)) TTeellpp// FFaaxx.. 002211--77226644778866

Nomor : 05/Panhapernas/VIII/2010 Jakarta, 16 Agustus 2010

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :

Gubernur, Bupati/ Walikota

di

Seluruh Indonesia

Perihal : Bulan Bakti Hari Perumahan Nasional - HAPERNAS 2010

Untuk melihat sejauh mana kita telah mendorong pencapaian kebutuhan

rumah sejahtera bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah, perlu

ada suatu refleksi. Momentum HAPERNAS 2010 kita gunakan untuk merefleksikan

kepedulian semua stakeholder perumahan dan permukiman penyediaan rumah

untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah melalui Kementerian

Perumahan Rakyat menyelenggarakan bulan bakti HAPERNAS tahun 2010.

Kegiatan pokok adalah memberi penghargaan terhadap stakeholder perumahan di

tingkat pusat dan daerah dalam bentuk penghargaan “Adiupaya Puritama” dan

Upacara Peringatan HAPERNAS 2010. Selain itu, kegiatan bakti sosial, olah raga

dan penulisan karya ilmiah atau artikel serta advertorial di media masa.

Untuk pemerintah daerah, dimohon kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

kiranya dapat melaksanakan Bulan Bakti HAPERNAS 2010 di daerahnya masing-

masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta melibatkan semua

stakeholder perumahan dan permukiman yang ada di daerah. Adapun masa Bulan

Bakti HAPERNAS tahun 2010 dimulai bulan Agustus dan berakhir tangggal 25

September 2010. Setidaknya kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

I. Kegiatan Pokok :

Upacara HAPERNAS tanggal 25 Agustus 2010 dengan peserta upacara semua

stakeholder perumahan dan permukiman yang ada di daerah, Pimpinan upacara

Gubernur, Bupati/Walikota dengan membaca sambutan Menteri Negara

Perumahan Rakyat (naskah sambutan Menteri akan dikirim kemudian).



II. Kegiatan Tambahan :

- Bakti Sosial;

- Penulisan karya ilmiah atau artikel serta advertorial di media masa setempat;

- Penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/atau

miskin dalam masa Bulan Bakti HAPERNAS 2010; serta

- Olah raga dan lain-lain yang mungkin dapat dilaksanakan di daerah.

Adapun tema HAPERNAS 2010 adalah: “Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui

Sinergitas Pusat-Daerah”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan

terima kasih.

a.n Menteri Negara Perumahan Rakyat Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana HAPERNAS Tahun 2010, Ttd Jamil Ansari Pembina Utama (IV/e)

Tembusan : 1. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

2. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat;

3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

4. Seluruh Stakeholder Perumahan dan Permukiman Pusat di Jakarta.



SUSUNAN ACARA UPACARA PERINGATAN

HARI PERUMAHAN NASIONAL TAHUN 2010

25 AGUSTUS 2010

Acara pokok peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2010 dilaksanakan dalam bentuk Upacara dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Sifat Upacara : Khidmat dan Sederhana 2. Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2010

3. Pukul : 07.30 waktu setempat 4. Susunan Acara :

a. Persiapan Barisan;

b. Pembina Upacara memasuki lapangan upacara didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Perumahan;

c. Laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara dimulai; d. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara; e. Pembacaan Teks Pancasila diikuti peserta upacara; f. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945; g. Pembacaan Kilas Balik Perumahan; h. Pembacaan Sambutan Menteri Negara Perumahan Rakyat;

i. Pembacaan Pemenang Lomba (jika ada); j. Pembacaan Do’a; k. Pembina Upacara meninggalkan lapangan upacara;

l. Pembubaran peserta upacara oleh pemimpin upacara;

5. Petugas Upacara

Pembina Upacara : Gubernur/ Bupati/ Walikota Cadangan : ............................................. Pemimpin Upacara : .............................................

Pembaca Pancasila : ............................................. Pembaca UUD 1945 : .............................................

Pembaca Lintasan Sejarah Perumahan : ............................................. Pembaca Do’a : ............................................. Pembawa Acara : .............................................

Dirijen : ............................................. Pembaca Pemenang Lomba : .............................................

Ketua Pelaksana Hari Perumahan Nasional Tahun 2010

Ttd

Ir. Jamil Ansari, SH. MM.



LINTASAN SEJARAH PERKEMBANGAN PERUMAHAN NASIONAL

1. Perkembangan Kebijakan Perumahan Nasional yang sebelumnya ditanganisecara lembaga adat, dimulai sejak Pra Kemerdekaan sampai dengansekarang telah ditangani melalui kelembagaan formal.

Kebijakan Perumahan Nasional sejak Pra Kemerdekaan masih terbatas,hanya untuk Pegawai Negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungandalam rangka kesehatan.

2. Pelaksanaan Kebijakan pada waktu Pra Kemerdekaan dijalankan melalui:

a. Burgerlijke Woningsregeling 1934 yang pelaksanaannyamenggunakan Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bijaanneming van Openbare Werken in Indie 1941 serta IndischeComptabiliteits Wet. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan olehDepartement Van Verkeer en Waterstaat yang menanganiperumahan rakyat (Volkshuisvesting) dan bangunan gedung/ rumahnegara/ Pemerintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untukmenangani wabah penyakit perkotaan.

b. Pada masa Jepang masalah perumahan ditangani oleh “Doboku”yang merupakan lembaga pengganti Departement Van Verkeer enWaterstaat.

3. Pada tahun 1947 kebijakan yang dijalankan pada awal kemerdekaanIndonesia pada tahun 1945 telah terjadi perkembangan dengan dibentuknyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, yang antara lain menanganiperumahan pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada saat itu sebagianpenanganan tugas dan fungsi Kementerian ada pada tingkat Jawatan, Balai,dan Bagian. Sedangkan kelembagaan di daerah mengikuti struktur padajaman penjajahan Jepang yang sebagian besar mengikuti organisasi jamankolonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan.

Balai Perumahan antara lain membawahi Centrale Stichting Wederopbouw,diantaranya di Jakarta untuk penanganan pembangunan perkotaan dengancabang-cabangnya dalam bentuk Regionale Opbouw Bureau yangmembangun kota satelit Kebayoran.

4. Pada tanggal 25 – 30 Agustus 1950 telah diselenggarakan KonggresPeroemahan Rakjat Sehat di Bandoeng. Konggres tersebut dihadiri olehpeserta dari 63 Kaboepaten dan Kotapradja, 4 Propinsi, wakil dari DjawatanPekerjaan Oemoem, oetoesan Organisasi Pemoeda, Barisan Tani, PengoeroesParindra, dan tokoh-tokoh perseorangan yang memaparkan masalah:Pembangunan Cepat; Bahan Untuk Pembangunan Rumah-rumah Rakyat;Bentuk Perumahan Rakyat; Kepentingan Kesehatan dalam MembangunRumah Rakjat; Pembiayaan Perumahan; Serta Peninjauan Peraturan-peraturan Mendirikan Rumah Dinas di Kotapradja dan Kabupaten dan SoalPersediaan Tanah Perumahan.



5. Konggres tersebut telah menghasilkan pokok-pokok keputusan sebagaiberikut:

a. mengoesoelkan didirikannja peroesahaan pembangoenan peroemahandi daerah-daerah;

b. mengoesoelkan penetapan sjarat-sjarat minimal bagi pembangoenanperoemahan rakjat;

c. mengoesoelkan pembentukan badan/lembaga jang menanganiperoemahan.

6. Pada Konggres tanggal 25 Agustus 1950 terebut, Bapak Wakil Presiden

Republik Indonesia (Bapak Drs. Mohammad Hatta) menyampaikan

sambutannya yang terkait dengan masalah perumahan rakyat yang

kutipannya antara lain:

“… tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat

boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh

kepertjajaan, semoea pasti bisa…”;

7. Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman setelah awalkemerdekaan hingga masa sekarang seperti diwariskan oleh para pendiriNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meneruskanpembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalamUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangbertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui penyediaan sandang,pangan dan papan;

8. Dalam perjalanan waktu selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1)huruf H yang berbunyi: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

9. Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan olehgenerasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui suatukelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan.

10. Pada tanggal 10 Juli 2008 di Jakarta berdasarkan lintasan sejarah tersebutpara stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan HariPerumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri NegaraPerumahan Nasional Nomor: 46/KPTS/M/2008 tentang Hari PerumahanNasional, tanggal 6 Agustus 2008, yang menyatakan tanggal 25 Agustussebagai Hari Perumahan Nasional.

Documents

Gubernur, Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia Bulan Bakti ...storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/surat pemda.pdf · Pembacaan Teks Pancasila diikuti peserta upacara;