GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 106 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 106 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 294 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh perlu mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang ...../2

- 2 -

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;

20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008).

21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

Pasal 1

1. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Pengelolaan ...../3

- 3 -

2. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.

4. Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat KUA adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

5. Rekening Kas Umum Daerah Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

6. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.

9. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.

10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

17. SPP ...../4

- 4 -

17. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Aceh berdasarkan SPM.

20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA kepada pihak ketiga.

24. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

25. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.

26. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.

27. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.

28. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.

29. Kuasa Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disebut Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUA.

30. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.

31. Pejabat ...../5

- 5 -

31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

32. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.

33. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.

Pasal 2

(1) Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Aceh dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan Aceh harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Aceh.

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Aceh diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ...../6

- 6 -

Pasal 3

Pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh;

b. Struktur APBA dan Kode Rekening;

c. Sistem dan Prosedur Perencanaan;

d. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan;

e. Sistem dan Prosedur Penatausahaan;

f. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;

g. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur Aceh ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Aceh sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Aceh ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 10 Desember 2013

07 Shafar 1435 Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 10 Desember 2013 07 Shafar 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH DERMAWAN BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR 80

GUBERNUR ACEH, ZAINI ABDULLAH

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Tujuan ............................................................................... 2

1.3 Definisi .............................................................................. 3

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH .......... 9

2.1 Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Kekayaan

Aceh .................................................................................. 9

2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh ........................... 10

2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Aceh ...................................... 11

2.4 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang .................. 13

2.5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ....... 14

2.6 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPA ....................... 15

2.7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA ............................ 15

2.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ......... 16

BAB III STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING ................... 18

3.1 Struktur APBA ................................................................... 18

3.2 Kode Rekening Penganggaran ............................................ 32

BAB IV PERENCANAAN .......................................................... 33

4.1 Perencanaan Pembangunan ............................................... 33

4.1.1 Ketentuan Umum Perencanaan Pembangunan ....... 33

4.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi SKPA Dalam

Perencanaan ........................................................... 34

4.1.3 Tahap Perencanaan Pembangunan ......................... 35

4.1.3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Aceh (RPJPA) ...................... 35

4.1.3.2 Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh (RPJMA) ................. 36

4.1.3.3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Aceh (RKPA) .................................................. 37

4.2 Penyusunan APBA ............................................................. 38

4.2.1 Kebijakan Umum Penyusunan APBA ...................... 38

4.2.2 Kebijakan Umum Kegiatan Lanjutan ....................... 39

ii

4.2.3 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam Penyusunan APBA ....................................... 40

4.2.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan .................. 46

4.2.5 Prosedur Penyusunan APBA ................................... 67

4.2.5.1 Prosedur Penyusunan KUA & PPAS .......... 67

4.2.5.2 Prosedur Penyusunan RKA-SKPA ............. 68

4.2.5.3 Prosedur Penyiapan dan Pembahasan

Rancangan Qanun APBA, dan

Penyusunan Rancangan Peraturan-

Gubernur Aceh tentang Penjabaran

APBA ...................................................... 69

4.2.5.4 Prosedur Evaluasi, Penetapan dan

Pembatalan Rancangan Qanun APBA

dan Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh tentang Penjabaran APBA ................ 70

4.2.5.5 Prosedur Rancangan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran

APBA (DPRA tidak mengambil

Keputusan Bersama) ................................ 71

BAB V PELAKSANAAN ........................................................... 72

5.1 Pelaksanaan Anggaran SKPA ............................................. 72

5.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 72

5.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam Pelaksanaan Anggaran SKPA ..................... 73

5.1.3 Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam

Pelaksanaan ........................................................... 76

5.1.4 Prosedur Penyiapan, Penyusunan dan

Pengesahan Rancangan DPA-SKPA dan

Rancangan Anggaran Kas ....................................... 100

5.2 Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA .............................. 103

5.2.1 Ketentuan Umum ................................................... 103

5.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait

Dalam Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ................ 103

5.2.3 Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan

Anggaran Lanjutan SKPA ........................................ 105

5.2.4 Prosedur Pengesahan Rancangan DPA-L SKPA ....... 108

5.3 Pelaksanaan Perubahan APBA .......................................... 109

5.3.1 Ketentuan Umum ................................................... 109

iii

5.3.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam Pelaksanaan Perubahan APBA ..................... 110

5.3.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan dalam

Pelaksanaan Perubahan APBA ................................ 116

5.3.4 Prosedur Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

APBA ...................................................................... 138

5.3.5 Prosedur Penyiapan Pedoman dan Penyusunan

RKA-SKPA Perubahan APBA ................................... 139

5.3.6 Prosedur Persiapan Rancangan Qanun

Perubahan APBA .................................................... 140

5.3.7 Prosedur Pembahasan, Evaluasi, Penetapan

Rancangan Qanun Perubahan APBA ....................... 141

5.3.8 Prosedur Pembatalan Qanun Perubahan APBA

dan Peraturan Gubernur Aceh tentang

Penjabaran Perubahan APBA .................................. 143

5.3.9 Prosedur Penyusunan, dan Pembahasan

Rancangan DPPA-SKPA .......................................... 144

5.3.10 Pengesahan Rancangan DPPA-SKPA ....................... 145

BAB VI PENATAUSAHAAN ..................................................... 146

6.1 Penatausahaan Pendapatan ............................................... 146

6.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 146

6.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dengan Penatausahaan Penerimaan ....................... 147

6.1.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Bank ............ 149

6.1.4 Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam

Penatausahaan Penerimaan .................................... 151

6.1.5 Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pendapatan Aceh .................................................... 168

6.1.5.1 Prosedur Pelaksanaan Pendapatan

Aceh Melalui Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu ........... 168

6.1.5.2 Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh

Melalui Bank Lain ......................................

6.1.5.3 Prosedur Penatausahaan Penerimaan ...... 170

6.1.5.4 Prosedur Penatausahaan Dengan

Bendahara Pembantu .............................. 171

iv

6.2 Penatausahaan Belanja ..................................................... 172

6.2.1 Kentuan Umum ..................................................... 172

6.2.2 Surat Penyediaan Dana (SPD) ................................. 172

6.2.2.1 Ketentuan Umum ................................... 172

6.2.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait Dalam Penyediaan Dana ............. 173

6.2.2.3 Dokumen dan Catatan yang digunaka

Digunakan ............................................. 174

6.2.2.4 Prosedur Penyediaan Uang ..................... 180

6.2.3 Mekanisme Uang Persediaan (UP) ........................... 181

6.2.3.1 Ketentuan Umum ..................................... 181

6.2.3.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

terkait dalam Uang Persediaan ................. 182

6.2.3.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan ...... 185

6.2.3.4 Prosedur Mekanisme Uang Persediaan ..... 210

6.2.3.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP .... 210

6.2.3.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-UP ... 211

6.2.3.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana

UP ............................................... 212

6.2.4 Mekanisme Ganti Uang (GU) ................................... 213

6.2.4.1 Ketentuan Umum ..................................... 213

6.2.4.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait dalam Ganti Uang ........................ 213

6.2.4.3 Dokumen dan Catatan yang

Digunakan ............................................... 217

6.2.4.4 Prosedur Ganti Uang ............................... 245

6.2.4.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP .... 245

6.2.4.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-GU .... 246

6.2.4.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana

GU ............................................ 247

6.2.5 Mekanisme Tambah Uang (TU) ............................... 248

6.2.5.1 Ketentuan Umum ..................................... 248

6.2.5.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait Dalam Tambah Uang .................... 250

6.2.5.3 Dokumen dan Catatan yang

Digunakan ............................................... 253

6.2.5.4 Prosedur Mekanisme Tambah Uang ......... 283

6.2.5.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-TU .... 283

v

6.2.5.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D

TU ............................................ 284

6.2.5.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana

TU ............................................... 285

6.2.6 Mekanisme Langsung (LS) ...................................... 286

6.2.6.1 Ketentuan Umum ..................................... 286

6.2.6.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait Dalam LS pengadaan barang

dan jasa ................................................... 286

6.2.6.3 Dokumen dan Catatan yang

Dipergunakan .......................................... 292

6.2.6.4 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait Dalam LS Gaji dan Tunjangan ...... 299

6.2.6.5 Dokumen dan Catatan yang

Dipergunakan .......................................... 303

6.2.6.6 Prosedur Mekanisme LS ........................... 327

6.2.6.6.1 Prosedur Pengajuan SPP-LS

Gaji dan Tunjangan ................. 327

6.2.6.6.2 Prosedur Penerbitan SP2D-

LS Gaji dan Tunjangan ............ 328

6.2.6.6.3 Pembelanjaan Dana Gaji

dan Tunjangan ........................ 329

6.2.7 Mekanisme Langsung untuk Belanja PPKA ............. 330

6.2.7.1 Ketentuan Umum ..................................... 330

6.2.7.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi

yang terkait LS PPKA yang meliputi

Belanja Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Langsung ................................................. 330

6.2.7.3 Dokumen yang Digunakan ....................... 333

6.2.7.4 Prosedur Mekanisme Langsung ............... 341

6.2.7.4.1 Prosedur Pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran

Langsung PPKA ....................... 341

6.2.7.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-

LS PPKA .................................. 342

6.2.7.4.3 Prosedur Belanja PPKA ........... 343

vi

6.2.8 Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU)

untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja

Bantuan Sosial ....................................................... 343

6.2.8.1 Ketentuan Umum ..................................... 343

6.2.8.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait dalam Mekanisme Belanja

Tidak Terduga dan Belanja Bantuan

Sosial ....................................................... 344

6.2.9 Pembentukan Dana Cadangan ................................ 346

6.2.9.1 Ketentuan Umum ..................................... 346

6.2.9.2 ProsedurAktivitas Fungsi-fungsi yang

Terkait Dalam Pembentukan Dana

Cadangan ................................................ 347

6.2.9.3 Prosedur Pembentukan Dana

Cadangan ................................................ 348

6.2.10 Retur SP2D ............................................................. 349

6.3 Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban ....................... 349

6.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dalam Pembuatan SPJ ............................................ 349

6.3.2 Dokumen dan Catatan yang Digunakan .................. 351

6.3.3 Prosedur Pembuatan SPJ ........................................ 355

6.3.4 Prosedur SPJ Dengan Bendahara Pengeluaran

Pembantu ............................................................... 356

BAB VII AKUNTASI KEUANGAN ACEH ...................................

7.1 Akuntansi SKPA .................................................................. 357

7.1.1 Ketentuan Umum ................................................... 357

7.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait

dalam Akuntansi SKPA ........................................... 358

7.1.3 Akutansi Pendapatan SKPA .................................... 359

7.1.4 Akuntansi Belanja SKPA ......................................... 360

7.1.4.1 Akuntansi Belanja UP/GU/TU ................. 360

7.1.4.2 Akuntansi Belanja LS ............................... 361

7.1.5 Akuntansi Aset SKPA .............................................. 364

7.1.6 Akuntansi Selain Kas ............................................... 366

7.1.6.1 Jurnal Terkait Transaksi yang Bersifat

Akrual dan Prepayment ............................ 366

7.1.6.2 Koreksi Kesalahan ................................... 366

vii

7.1.7 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada

Akuntansi SKPA ...................................................... 370

7.1.8 Prosedur Akuntansi SKPA ........................................ 374

7.1.9 Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ..................... 375

7.1.10 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada

Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ..................... 377

7.1.11 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPA ...... 385

7.2 Akuntansi PPKA ................................................................. 386

7.2.1 Ketentuan Umum .................................................... 386

7.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dalam Akuntansi PPKA ........................................... 387

7.2.3 Akuntansi Pendapatan PPKA .................................. 388

7.2.4 Akuntansi Belanja PPKA ......................................... 388

7.2.5 Akuntansi Pembiayaan ........................................... 389

7.2.6 Akuntansi Aset ....................................................... 391

7.2.7 Akuntansi Hutang .................................................. 391

7.2.8 Akunansi Selain Kas ............................................... 392

7.2.9 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada

Akuntansi PPKA ...................................................... 393

7.2.10 Prosedur Akuntansi PPKA ....................................... 397

7.2.11 Penyusunan Laporan Keuangan PPKA .................... 398

7.2.12 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada

Penyusunan Laporan Keuangan PPKA .................... 400

7.2.13 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan PPKA ..... 409

7.3 Akuntansi SKPKA .............................................................. 410

7.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dalam Akuntansi SKPA ........................................... 410

7.3.2 Akuntansi Konsolidator ........................................... 411

7.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ... 413

7.3.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ... 416

7.3.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Aceh ...................................................... 427

7.3.6 Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBA ...................................................................... 428

7.3.7 Prosedur Pembahasan Laporan Keuangan

Pemerintah Aceh ...................................................... 429

viii

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .............................. 430

8.1 Pembinaan ......................................................................... 430

8.2 Pengawasan ....................................................................... 430

BAB XI PENUTUP .................................................................. 432

PENDAHULUAN

1

 

LAMPIRAN - PERATURAN GUBERNUR ACEH. NOMOR : 106 TAHUN 2013

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan Aceh, Gubenur Aceh mengatur

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan

pemerintahan Aceh yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah pasal 134. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 330

menggariskan dalam tahap pelaksanaan tata usaha keuangan

daerah diperlukan pedoman sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan,

penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh

merupakan informasi minimal yang dapat digunakan sebagai salah

satu pedoman bagi Pemerintah Aceh yang substansinya tetap

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

disesuaikan dengan kondisi daerah. Pedoman ini merupakan

dokumen yang dinamis (live documents), yang artinya akan

senantiasa diperbaharui (up date).

Diharapkan dengan adanya sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan ini, akan didapatkan kesamaan pandangan pada semua

SKPA dan SKPKA dalam mengimplementasikan pengelolaan

keuangan pada Pemerintah Aceh sehingga akan mempercepat dan

memperlancar proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Aceh.

2

 

1.2 Tujuan

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dibuat

untuk mencapai tujuan-tujuan berikut :

1. untuk memastikan proses penatausahaan keuangan Aceh

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

2. sebagai pedoman bagi pengelola anggaran dalam

mengimplementasikan anggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan keuangan yang berlaku baik di tingkat SKPA

maupun SKPKA;

3. untuk menjamin kepastian hukum bahwa penatausahaan

keuangan Aceh dilaksanakan secara konsisten;

4. untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dan

penerimaan kas Aceh telah dijustifikasi, diotorisasi dan

disetujui sesuai dengan undang-undang, peraturan dan

kebijakan Pemerintah Aceh;

5. untuk menetapkan pengendalian dan menjamin kepatuhan

terhadap batas otoritas untuk semua pengeluaran dan

penerimaan kas Aceh;

6. untuk memudahkan bagi pelaksana kegiatan penatausahaan

keuangan dalam menggunakan anggaran sesuai dengan

prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas serta

transparansi pengelolaan keuangan Aceh;

7. untuk memudahkan bagi pengelola dan pelaksanaan

anggaran dalam menjaga tertib administrasi dan disiplin

anggaran sesuai peraturan keuangan Aceh yang berlaku;

8. mengendalikan pengeluaran Aceh untuk memastikan

penyesuaian terhadap standar, serangkaian tujuan yang

telah ditetapkan dalam kebijakan keuangan Aceh.

3

 

1.3 Definisi

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi

dan kewenangan masing-masing.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan

Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.

6. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur

Aceh.

7. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, selanjutnya disingkat

APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan dengan

Qanun Aceh.

9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA

adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh selaku pengguna

anggaran/pengguna anggaran.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya

disingkat SKPKA adalah perangkat daerah pada Pemerintah

Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh.

4

 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat

PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh

yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKA yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan

bertindak sebagai bendahara umum Aceh.

13. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA

adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai

bendahara umum Aceh.

14. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disebut

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran/penggunaan barang untuk melaksanakan

tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.

15. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang

selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

Penggunaan Anggaran/Penggunaan Barang dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.

16. Pejabat pengguna anggaran adalah pejabat yang bertugas

sebagai pengguna anggaran/PPKA atau yang dikuasakan.

17. Kuasa Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat

Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian tugas BUA.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPA.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Aceh dalam

rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.

5

 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Aceh

dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.

22. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam

rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat

perencana Aceh, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak

ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan publik

dan pemerintahan.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang

selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan

Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.

24. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), adalah dokumen

perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu ) tahun.

25. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPA

sebelum disepakati dengan DPRA.

27. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBA,

6

 

28. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah

Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung

seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Aceh.

29. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat

penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh

Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Aceh

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh

pada bank yang ditetapkan.

30. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

31. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

32. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh

dan Belanja Aceh.

33. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara Pendapatan

Aceh dan Belanja Aceh.

34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

35. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

7

 

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

39. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

40. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk

permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan

kegiatan SKPA yang bersifat mendesak dan tidak dapat

digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

42. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas

dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya

dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan

waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM

adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D

atas beban pengeluaran DPA-SKPA.

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh BUA berdasarkan SPM.

8

 

45. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dipergunakan

sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

46. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang

dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang

telah dibelanjakan.

47. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA, karena

kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang

persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

48. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat

SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D

atas beban pengeluaran DPA-SKPA kepada pihak ketiga.

49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah SKPA/unit kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah

Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

9

 

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

2.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Gubernur selaku kepala Pemerintah Aceh adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh dan mewakili Pemerintah

Aceh dalam kepemilikan kekayaan Aceh yang dipisahkan.

2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai

kewenangan:

a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBA;

b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Aceh;

c) menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

d) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara

pengeluaran;

e) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

penerimaan Aceh;

f) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

utang dan piutang Aceh;

g) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan

barang milik daerah;

h) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

3. Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Aceh melimpahkan kekuasaannya kepada:

a) Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan

Aceh;

b) Kepala Dinas Keuangan sebagai kepala SKPKA selaku PPKA;

c) Kepala SKPA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang.

4. Pelimpahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur

berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang

memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau

mengeluarkan uang.

10

 

2.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

Aceh mempunyai peran dan fungsi dalam membantu

Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh termasuk

pengelolaan keuangan Aceh.

2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

Aceh mempunyai tugas koordinasi di bidang:

a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

APBA;

b) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan

barang Aceh;

c) penyusunan rancangan APBA dan rancangan perubahan

APBA;

d) penyusunan Rancangan Qanun APBA, perubahan APBA,

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;

e) tugas-tugas pejabat perencana Aceh, PPKA, dan pejabat

pengawas keuangan Aceh;

f) penyusunan laporan keuangan Aceh dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.

3. Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah

mempunyai tugas:

a) memimpin TAPA;

b) menyiapkan pedoman pelaksanaan APBA;

c) menyiapkan pedoman pengelolaan barang Aceh;

d) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPA/DPPA-SKPA;

e) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan

keuangan Aceh lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Gubernur.

4. Koordinator pengelolaan keuangan Aceh bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

11

 

2.3 Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

1. PPKA adalah Kepala Dinas Keuangan yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai BUA.

2. Kepala Dinas Keuangan selaku PPKA mempunyai tugas:

a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

keuangan Aceh;

b) menyusun rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA;

c) melaksanakan fungsi BUA;

d) menyusun laporan keuangan Pemerintah Aceh dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;

e) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Gubernur.

3. PPKA dalam melaksanakan fungsinya selaku BUA berwenang:

a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;

b) mengesahkan DPA-SKPA/DPPA-SKPA;

c) melakukan pengendalian pelaksanaan APBA;

d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

dan pengeluaran kas Aceh;

e) menetapkan SPD;

f) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Aceh;

g) menyiapkan informasi keuangan Aceh.

4. PPKA selaku BUA menunjuk pejabat Kuasa BUA yang ditetapkan

dengan keputusan Gubernur.

5. PPKA mengusulkan bendahara pengeluaran dan bendahara

penerimaan yang ditempatkan di SKPA di lingkup Pemerintah

Aceh kepada Gubernur.

6. Kepala Dinas Keuangan selaku BUA yang melakukan perjalanan

dinas, pendidikan, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan

hadir maka:

a) bila melebihi 10 (sepuluh) hari sampai selama-lamanya

1 (satu) bulan, Kepala Dinas Keuangan selaku BUA tersebut

wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang

ditunjuk/pemegang nota dinas untuk melaksanakan tugas-

tugas BUA atas tanggung jawab BUA;

12

 

b) bila melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

Gubernur menunjuk pejabat sementara BUA dan diadakan

berita acara serah terima keadaan fisik keuangan.

7. PPKA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

8. Kepala Dinas Keuangan selaku pengguna anggaran PPKA yang

melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena suatu hal

berhalangan, maka:

a) bila melebihi 10 (sepuluh) hari sampai selama-lamanya

1 (satu) bulan, Kepala Dinas Keuangan selaku pengguna

anggaran PPKA tersebut wajib menunjuk pejabat yang

menandatangani SPM melalui nota dinas Sekretaris Daerah

atas nama Gubernur;

b) bila melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

Gubernur dapat menunjuk pejabat sementara PPKA yang

melaksanakan fungsi BUA sebagaimana point 3 dan

diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan.

9. Untuk melaksanakan pemungutan Pajak Aceh yang telah

ditetapkan dengan qanun/peraturan Gubenur Aceh dilakukan

oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

10. Khusus untuk retribusi Aceh dilaksanakan oleh SKPA.

11. Kuasa BUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a) menyiapkan anggaran kas;

b) menyiapkan SPD;

c) menyiapkan SP2D;

d) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

e) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBA;

f) menyimpan uang Aceh;

g) melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/

menatausahakan investasi Aceh;

h) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Aceh.

13

 

12. Dalam hal Kuasa BUA berhalangan sementara:

a) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, Kuasa BUA wajib

memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk

untuk melaksanakan tugas-tugas Kuasa BUA atas

tanggungjawab Kuasa BUA dengan diketahui oleh BUA;

b) melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu)

bulan, kuasa BUA wajib memberikan surat kuasa kepada

pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas

Kuasa BUA atas tanggungjawab Kuasa BUA dengan

diketahui oleh BUA dan disetujui Sekretaris Daerah atas

nama Gubernur;

c) melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan,

Gubernur menunjuk pejabat sementara Kuasa BUA atas

usulan BUA dan diadakan berita acara serah terima posisi

kas;

d) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan

telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan

sebagai Kuasa BUA, oleh karena itu segera diusulkan

penggantinya oleh PPKA dan ditetapkan dalam keputusan

Gubernur.

2.4 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

1. Kepala SKPA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang mempunyai tugas:

a) menyusun RKA-SKPA;

b) menyusun DPA-SKPA;

c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;

d) melaksanakan anggaran SKPA yang dipimpinnya;

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

f) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h) menandatangani SPM;

14

 

i) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang

menjadi tanggung jawab SKPA yang dipimpinnya;

j) menandatangani dan menyampaikan laporan keuangan SKPA

yang dipimpinnya kepada PPKA;

k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya;

l) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Gubernur;

m) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

2. Pengguna anggaran yang melakukan perjalanan dinas,

pendidikan, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir

maka:

a) melebihi 10 (sepuluh) hari sampai selama-lamanya

1 (satu) bulan, pengguna anggaran tersebut wajib

memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk

untuk melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atas

tanggungjawab pengguna anggaran;

b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

Gubernur menunjuk pejabat sementara pengguna anggaran

dan diadakan berita acara serah terima.

2.5 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam

melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPA selaku

kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang

ditetapkan melalui keputusan Gubernur.

2. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan

tingkatan daerah, besaran SKPA, besaran jumlah uang yang

dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang

kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

3. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran/pengguna barang.

15

 

4. Apabila kuasa pengguna anggaran berhalangan sementara maka

kewenangannya dapat dialihkan kepada kuasa pengguna

anggaran lainnya atas persetujuan pengguna anggaran dengan

terlebih dahulu diatur dalam keputusan Gubernur tentang

penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

2.6 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPA

1. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kuasa

pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam

melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada

unit kerja SKPA selaku PPTK.

2. Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi

jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau

rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

3. Penunjukan PPTK dapat berasal dari pejabat struktural maupun

non struktural dalam unit kerja SKPA berkenaan.

4. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

pengguna anggaran/ pengguna barang.

5. PPTK mempunyai tugas mencakup:

a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

6. Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan

maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan

pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

2.7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA

1. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPA,

kepala SKPA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata

usaha keuangan pada SKPA sebagai PPK-SKPA.

2. PPK-SKPA mempunyai tugas:

a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa

yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

diketahui/disetujui oleh PPTK;

16

 

b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS

Gaji, SPP Nihil dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c) melakukan verifikasi SPP;

d) menyiapkan SPM;

e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

f) melaksanakan akuntansi SKPA;

g) menyiapkan laporan keuangan SKPA.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPK-SKPA dapat

dibantu oleh pelaksana yang berfungsi sebagai verifikator,

penyiapan SPM, serta tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. PPK-SKPA yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau

karena suatu hal berhalangan hadir maka:

a) melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)

bulan, PPK-SKPA tersebut wajib memberikan surat kuasa

kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-

tugas PPK-SKPA atas tanggungjawab PPK-SKPA dengan

diketahui oleh kepala SKPA selaku pengguna anggaran;

b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Kepala

SKPA menunjuk pejabat sementara PPK-SKPA dan diadakan

berita acara serah terima keadaan fisik keuangan;

c) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan

telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai

PPK-SKPA, oleh karena itu segera diusulkan penggantinya

dan ditetapkan dalam keputusan kepala SKPA.

5. PPK-SKPA tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,

dan/atau PPTK.

2.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

1. Gubernur atas usul PPKA menetapkan bendahara penerimaan

dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPA.

2. Usulan penetapan bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran oleh PPKA dapat berasal dari masukan SKPA.

17

 

3. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah

pejabat fungsional dan tidak boleh rangkap jabatan.

4. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik

secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan

kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan

jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/

penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan

uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas

nama pribadi.

5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan

pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, bendahara

pengeluaran pembantu bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada kepala SKPA melalui bendahara pengeluaran dan

fungsinya lebih ditekankan untuk perbendahaaraan.

6. Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran yang melakukan

perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena suatu hal berhalangan

hadir maka:

a) melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)

bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa

kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-

tugas bendahara atas tanggungjawab bendahara dengan

diketahui oleh pengguna anggaran;

b) melebihi 1 (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan,

Gubernur menunjuk pejabat sementara bendahara dan

diadakan berita acara serah terima keadaan fisik keuangan;

c) melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan

telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai

bendahara, oleh karena itu segera diusulkan penggantinya

oleh pengguna anggaran dan ditetapkan dalam keputusan

Gubernur.

7. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada PPKA selaku BUA dan secara administratif bertanggung

jawab pada kepala SKPA terkait.

STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING

18

 

BAB III STRUKTUR APBA DAN KODE REKENING

3.1 Struktur APBA

Struktur APBA merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Aceh

Pendapatan Aceh meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening Kas Umum Aceh, yang menambah ekuitas dana,

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Aceh dirinci

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok,

jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan Aceh

terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Aceh

Kelompok Pendapatan Asli Aceh dibagi menurut jenis

pendapatan yang terdiri atas:

(1) Pajak Aceh

Jenis Pajak Aceh dirinci menurut obyek pendapatan

yang mencakup:

(a) Pajak Kendaraan Bermotor;

(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(d) Pajak Air Permukaan;

(e) Pajak Rokok.

(2) Retribusi Aceh

Jenis Retribusi Aceh dirinci menurut obyek

pendapatan yang mencakup:

(a) Retribusi Jasa Umum;

(b) Retribusi Jasa Usaha;

(c) Retribusi Perizinan Tertentu.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang

Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang

mencakup:

19

 

(a) Bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMA;

(b) Bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik pemerintah/BUMN;

(c) Bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan patungan/ milik swasta.

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah disediakan

untuk menganggarkan penerimaan Aceh yang tidak

termasuk dalam jenis pajak Aceh, retribusi Aceh dan

hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan

dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

(a) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak

Dipisahkan;

(b) Jasa Giro;

(c) Pendapatan Bunga;

(d) Tuntutan Ganti Kerugian (TGR);

(e) Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai

Tukar Rupiah;

(f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan;

(g) Pendapatan Denda Pajak;

(h) Pendapatan Denda Retribusi;

(i) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;

(j) Pendapatan dari Pengembalian;

(k) Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Umum;

(l) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan;

(m) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;

(n) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

(o) Pendapatan BLUD;

(p) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh.

20

 

(5) Zakat dan Infaq/Shadaqah

Jenis zakat dan infaq/shadaqah dinilai menurut objek

pendapatan yang mencakup:

(a) Zakat;

(b) Infaq/Shadaqah.

b) Dana Perimbangan

Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis

pendapatan yang terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek

pendapatan yang mencakup:

(a) Bagi hasil pajak;

(b) Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

(2) Dana Alokasi Umum

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek

pendapatan dana alokasi umum.

(3) Dana Alokasi Khusus

Jenis dana alokasi khusus hanya terdiri atas objek

pendapatan dana alokasi khusus.

(4) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Jenis tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi

terdiri atas objek pendapatan dana tambahan bagi

hasil minyak dan gas bumi.

c) Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah dibagi

menurut jenis pendapatan yang mencakup:

(1) Pendapatan Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta

dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan

lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

(2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana

alam;

21

 

(3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah

daerah lainnya;

(4) Dana Penyesuaian, dan Otonomi Khusus;

(5) Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya.

2. Belanja Aceh

Belanja Aceh meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas

Umum Aceh yang mengurangi ekuitas dana, merupakan

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Aceh

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek

belanja.

Belanja Aceh dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan

Pemerintah Aceh atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan.

1) Belanja Penyelenggaraan Urusan Wajib

Diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

(a) Pendidikan;

(b) Kesehatan;

(c) Pekerjaan Umum;

(d) Perencanaan Pembangunan;

(e) Perhubungan;

22

 

(f) Lingkungan Hidup;

(g) Kependudukan dan Catatan Sipil;

(h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(i) Sosial;

(j) Ketenagakerjaan;

(k) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

(l) Penanaman Modal;

(m) Kebudayaan;

(n) Kepemudaan dan Olah Raga;

(o) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;

(p) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian;

(q) Ketahanan Pangan;

(r) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(s) Kearsipan.

2) Belanja Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

(a) Pertanian;

(b) Kehutanan;

(c) Energi dan Sumber Daya Mineral;

(d) Kelautan dan Perikanan;

(e) Industri.

3) Klasifikasi belanja menurut fungsi

(digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan

pengelolaan keuangan negara).

Sebagai rekapitulasi realisasi Belanja Aceh untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Aceh dan

fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Terdiri dari:

23

 

(a) Pelayanan Umum;

(b) Ketertiban dan Ketentraman;

(c) Ekonomi;

(d) Lingkungan Hidup;

(e) Perumahan dan Fasilitas Umum;

(f) Kesehatan;

(g) Pariwisata dan Budaya;

(h) Pendidikan;

(i) Perlindungan Sosial.

4) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan

susunan organisasi Pemerintah Aceh.

5) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Aceh.

6) Belanja menurut kelompok belanja

(a) Belanja Tidak Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan.

(1) Belanja Pegawai

- merupakan belanja kompensasi, dalam

bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

- uang representasi dan tunjangan pimpinan dan

Anggota DPRA serta gaji dan tunjangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

penghasilan dan penerimaan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dianggarkan dalam

belanja pegawai.

24

 

(2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan

pembayaran bunga utang yang dihitung atas

kewajiban pokok utang (principal outstanding)

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.

(3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan

keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi

dalam qanun tentang APBA yang peraturan

pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam

peraturan Kepala Daerah.

(4) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan

pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok

masyarakat/perorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya.

(5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk

uang dan/atau barang kepada masyarakat yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara

terus menerus/tidak berulang setiap tahun

anggaran, selektif dan memiliki kejelasan

peruntukan penggunaannya.

(6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi

kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau

25

 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada

pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

(7) Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus

dari provinsi kepada kabupaten/kota,

pemerintah desa, dan kepada pemerintah

daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten

kepada pemerintah desa dan pemerintah

daerah lainnya dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

- bantuan keuangan yang bersifat umum

peruntukan dan penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerintah daerah/

pemerintah desa penerima bantuan;

- bantuan keuangan yang bersifat khusus

peruntukan dan pengelolaannya

diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah

pemberi bantuan;

- Bantuan kepada partai politik diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang.

(8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak

diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian

atas kelebihan penerimaan daerah tahun

sebelumnya yang telah ditutup.

26

 

(b) Belanja Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

(1) Belanja Pegawai

- belanja pegawai untuk pengeluaran

honorarium/upah dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dikecualikan dalam hal ini adalah jasa nara

sumber atau tenaga ahli diluar Pemerintah

Aceh;

- belanja honorarium panitia pengadaan untuk

memperoleh aset tetap

(2) Belanja Barang dan Jasa

- belanja barang dan jasa digunakan untuk

pengeluaran pembelian/pengadaan barang

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan Aceh;

- belanja administrasi pembelian/pembangunan

untuk memperoleh aset tetap;

- Pembelian/pengadaan barang dan/atau

pemakaian jasa mencakup belanja barang

pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi

asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak/penggandaan, sewa rumah gedung/

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat

berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan

hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan

dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai;

27

 

- pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap)

yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat.

(3) Belanja Modal

- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembelian/

pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan

aset tetap lainnya.

3. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan Aceh meliputi semua transaksi keuangan untuk

menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Aceh dirinci menurut pemerintahan daerah,

organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek

pembiayaan. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi:

1) Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup:

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya meliputi

pelampauan penerimaan pendapatan asli Aceh,

pelampauan penerimaan dana perimbangan,

pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Aceh

yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya,

kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum

terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(b) Pencairan Dana Cadangan

(1) Dana cadangan digunakan untuk mendanai

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu

tahun anggaran;

28

 

(2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk

menganggarkan pencairan dana cadangan dari

rekening dana cadangan ke rekening kas umum

daerah dalam tahun anggaran berkenaan;

(3) Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah

yang telah ditetapkan dalam qanun tentang

pembentukan dana cadangan;

(4) Pemanfaatan dana cadangan dianggarkan pada

SKPA terkait, kecuali diatur tersendiri dalam

peraturan perundang-undangan.

(c) Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan

digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil

penjualan perusahaan milik daerah/BUMA dan

penjualan aset milik Pemerintah Aceh yang

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil

divestasi penyertaan modal Pemerintah Aceh.

(d) Penerimaan Pinjaman Aceh

Penerimaan pinjaman digunakan untuk

menganggarkan penerimaan pinjaman termasuk

penerimaaan atas penerbitan obligasi yang akan

direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

(e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pinjaman digunakan untuk

menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman

yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau

pemerintah daerah lainnya.

(f) Penerimaan Piutang Aceh

Penerimaan piutang Aceh digunakan untuk

menganggarkan penerimaan yang bersumber dari

pelunasan piutang pihak ketiga seperti, berupa

penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah,

pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan

bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan

piutang lainnya.

29

 

2). Pengeluaran Pembiayaan Aceh terdiri atas:

(a) Pembentukan Dana Cadangan

(1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk

mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam

satu tahun anggaran;

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam qanun;

(3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas

penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi

khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain

yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran

tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

(4) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri;

(5) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana

cadangan dan penempatan dalam portofolio

dicantumkan sebagai penambah dana cadangan

yang berkenaan dalam daftar dana cadangan;

(6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

yang berkenaan.

(b) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Aceh

(1) Investasi Pemerintah Aceh digunakan untuk

mengganggarkan kekayaan Pemerintah Aceh yang

diinvestasikan baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang;

(2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang

dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan

dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah

serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan yang

meliputi deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai

12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang

secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara

(SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat

Perbendaharaan Negara (SPN);

30

 

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri

dari investasi permanen dan non permanen;

(4) Investasi jangka panjang meliputi surat berharga

yang dibeli Pemerintah Aceh dalam rangka

mengendalikan suatu badan usaha misalnya

pembelian surat berharga untuk menambah

kepemilikan modal saham pada suatu badan

usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh

untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan

luar negeri, surat berharga yang tidak

dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek;

(5) Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara

berkelanjutan tanpa ada niat untuk

diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti

kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam

bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset Aceh,

penyertaan modal Aceh pada BUMA dan/atau

badan usaha lainnya dan investasi permanen

lainnya yang dimiliki Pemerintah Aceh untuk

menghasilkan pendapatan atau meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat;

(6) Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki

secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk

diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti

pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang

yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan

tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan

Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan/

pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal

kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada

kelompok masyarakat, pemberian fasilitas

pendanaan kepada usaha mikro dan menengah;

31

 

(7) Investasi Pemerintah Aceh dapat dianggarkan

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran bekenaan telah ditetapkan dalam qanun

tentang penyertaan modal dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(c) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk

menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok

utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(d) Pemberian Pinjaman Aceh

Pemberian pinjaman Aceh digunakan untuk

menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

4. Surplus/(Defisit) APBA

1) Surplus APBA terjadi apabila anggaran pendapatan Aceh

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja Aceh.

2) Dalam hal APBA diperkirakan surplus, diutamakan untuk

pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) Aceh,

pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah

daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan

jaminan sosial.

3) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan Aceh

diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja Aceh.

4) Batas maksimal defisit APBA untuk setiap tahun angaran

berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBA

oleh Menteri Keuangan.

5) Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan

untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan

kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan

piutang serta surplus dari BLUD;

32

 

6) Pemerintah Aceh wajib melaporkan posisi surplus/defisit

APBA kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan;

7) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit

anggaran.

3.2 Kode Rekening Penganggaran

1. Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang

dicantumkan dalam APBA menggunakan kode urusan

pemerintahan daerah dan kode organisasi;

2. Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang

digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun

pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan;

3. Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian

obyek yang dicantumkan dalam APBA menggunakan kode

program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek

dan kode rincian obyek;

4. Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu

kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening;

5. Urutan susunan kode rekening APBA dimulai dari kode urusan

pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode

kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek

dan kode rincian obyek.

PERENCANAAN

33

BAB IV PERENCANAAN

4.1 Perencanaan Pembangunan

4.1.1 Ketentuan Umum Perencanaan Pembangunan

1. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan

merupakan satu kesatuan yang terkait satu sama

lainnya mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja,

dan penganggaran.

2. RPJP Aceh berfungsi sebagai pedoman penyusunan visi,

misi, dan program prioritas calon kepala daerah dan

menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMA. RPJPA

disusun mengacu pada RPJN dan berpedoman pada

RTRWA serta memperhatikan RPJP dan RTRW provinsi

lainnya.

3. RPJMA berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala SKPA

untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPA

menjadi Renstra SKPA, pedoman utama penyusunan

RKPA RPJM Nasional merupakan bahan masukan dalam

penyusunan RPJMA.

4. Dalam penyusunan RPJMA ini ditambahkan program

transisi yaitu rancangan program indikatif 1 (satu) tahun

ke depan setelah periode RPJMA berakhir yang ditujukan

untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan

jangka menengah pada masa awal jabatan kepala daerah

yang baru.

5. RKPA menjadi acuan penyusunan rancangan Renja SKPA

berupa program/kegiatan SKPA atau lintas SKPA, dan

mengacu pada RKP Pusat serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh yang dikeluarkan setiap

tahun.

6. RKPA merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan

PPAS, dalam rangka penyusunan rancangan APBA tahun

yang berkenaan.

34

7. RKPA instrument pelaksanaan RPJMA untuk

mewujudkan visi dan misi gubernur dan muwujudkan

konsistensi program dan sinkronisasi percapaian sasaran

RPJMA serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi

rancangan Qanun Aceh APBA dan instrumen evaluasi

kinerja.

8. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Aceh

dengan Pemerintah Pusat maka Pemerintah Aceh harus

memperhatikan sasaran utama 11 (sebelas) prioritas

nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya untuk disinergikan

dengan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh yang

diwujudkan dalam penyusunan KUA dan Rancangan

PPAS yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh

dengan DPRA.

9. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Aceh dengan

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada poin 6

(enam) dicantumkan dalam suatu daftar yang menjadi

lampiran KUA dan PPAS.

4.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi SKPA Dalam Perencanaan

1. melakukan analisis keuangan dan kondisi;

2. menyiapkan Rancangan Renstra SKPA sebagai

pedoman untuk rancangan awal RPJM Aceh;

3. melakukan proses penyesuaian Renstra SKPA;

4. menetapkan Renstra SKPA;

5. melaksanakan proses issue strategis capaian akhir;

6. menyusun Rancangan Renja SKPA yang berpedoman

pada Renstra SKPA;

7. menyempurnakan Renja SKPA;

8. melakukan proses penyesuaian Renja SKPA;

9. menetapkan Renja SKPA;

10. menetapkan RKP Pemerintah Aceh sebagai pedoman

penyusunan SKPA.

35

4.1.3 Tahap Perencanaan Pembangunan

4.1.3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Aceh (RPJPA)

36

4.1.3.2 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA)

37

4.1.3.3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh

(RKPA)

38

4.2 Penyusunan APBA

4.2.1 Kebijakan Umum Penyusunan APBA

1. Penetapan prioritas ditujukan untuk menentukan skala

atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program

dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu

dibandingkan dengan program atau kegiatan yang lain.

2. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun

3. KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana

dimaksud, masing-masing dituangkan ke dalam nota

kesepakatan yang ditandatangani bersama antara

kepala daerah dengan pimpinan DPRA.

4. Plafon anggaran sementara merupakan jumlah rupiah

batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh setiap satuan

kerja perangkat Aceh, termasuk didalamnya belanja

pegawai.

5. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan

dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk

menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

6. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap,

penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang.

7. RKA-SKPA disusun dengan menggunakan pendekatan

kerangka pembangunan jangka menengah Aceh,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan

prestasi kerja.

8. Pendekatan kerangka pembangunan jangka menengah Aceh

dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang

berisikan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program

dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

39

9. Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan

memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran

pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPA

untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

10. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara

pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan

dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

4.2.2 Kebijakan Umum Kegiatan Lanjutan

1. Pendanaan kegiatan lanjutan, menutup defisit anggaran

dan mendanai kewajiban lainnya menggunakan SiLPA

tahun anggaran sebelumnya.

2. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Lanjutan SKPA (DPAL-SKPA) Tahun Anggaran berikutnya

sesuai DPA SKPA Tahun Anggaran berikutnya dengan

berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPA

disahkan oleh SKPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran

dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam

DPAL-SKPA masing-masing dilakukan sebagai berikut:

a) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan

penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya

diluar kelalaian penyedia Barang/Jasa atau pengguna

barang/jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.

Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan

disebabkan kelalaian penyedia barang/jasa atau

pengguna barang/jasa maka tidak dapat di DPAL-

kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan

dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang belaku.

40

b) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah

terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:

(1) Sisa DPA-SKPA yang belum diterbitkan SPD

dan/atau belum diterbitkan SPM atas kegiatan

yang bersangkutan;

(2) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM;

(3) SP2D yang belum diuangkan.

c) Pengganggaran beban belanja atas pelaksaan

kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL

SKPA dimaksud, agar ditampung kembali di dalam

Perubahan APBA tahun anggaran berkenaan pada

belanja langsung Pos SKPA berkenaan.

d) Dalam hal ini Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban

kepada pihak ketiga terkait dalam pekerjaan yang

telah selesai dalam tahun anggaran sebelumnya,

maka harus dianggarkan kembali pada akun Belanja

APBA Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode

rekening berkenaan. Tata cara penganggaran

dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas

Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA

Tahun Anggaran berikutnya dan diberitahukan

kepada pimpinan DPRA untuk selanjutnya ditampung

dalam Qanun tentang Perubahan APBA Tahun

Anggaran berikutnya.

4.2.3 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam

Penyusunan APBA

1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Uraian tugas:

a) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama

Pemerintah Aceh untuk disepakati bersama

sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan

Nota Kesepakatan PPAS yang ditandatangani oleh

Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh;

41

b) membahas rancangan Qanun tentang APBA beserta

Nota Keuangan bersama Pemerintah Aceh sesuai

dengan dokumen KUA dan PPAS sehingga

menghasilkan persetujuan bersama terhadap

Rancangan Qanun APBA yang ditandatangani oleh

Pimpinan DPRA dan Gubernur.

2. Gubernur

Uraian tugas:

a) menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada

DPRA;

b) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama

DPRA;

c) manandatangani surat edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA SKPA;

d) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA

beserta lampiran dan Nota Keuangan ke DPRA;

e) membahas Rancangan Qanun tentang APBA beserta

lampiran dan Nota Keuangan ke DPRA;

f) menyerahkan Rancangan Qanun tentang APBA

beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRA;

g) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBA

yang telah mendapat persetujuan bersama

Pemerintah Aceh dan DPRA dan Rancangan

Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA

kepada Menteri Dalam Negeri;

h) menetapkan Rancangan Qanun tentang APBA dan

Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang

Penjabaran APBA menjadi Qanun tentang APBA dan

Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran

APBA;

i) menyampaikan Qanun tentang APBA dan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA kepada

Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja setelah ditetapkan.

42

3. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)

Uraian tugas:

a) menyusun rancangan awal Kebijakan Umum APBA

(KUA) dan Rancangan KUA Perubahan;

b) menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPAS) APBA dan PPAS APBA Perubahan;

c) menyusun Rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh

tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA/RKA-SKPA

Perubahan dan RKA-PPKA/RKA-PPKA Perubahan

sebagai acuan Kepala SKPA dan Kepala SKPKA;

d) melakukan pembahasan dan penelitian terhadap

RKA-SKPA/RKA-SKPA Perubahan dengan KUA, KUA

Perubahan, PPAS, PPAS Perubahan, Prakiraan serta

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya;

e) menyerahkan hasil pembahasan kepada

Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh melalui

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA);

f) menyusun Rancangan APBA/Rancangan APBA

Perubahan beserta lampiran dan Nota Keuangan

APBA/Nota Keuangan APBA Perubahan;

g) melakukan penyempurnaan rancangan Qanun

tentang APBA/APBA Perubahan bersama Panitia

Anggaran DPRA sesuai dengan hasil evaluasi

Menteri Dalam Negeri;

h) melakukan verifikasi dan finalisasi Rancangan RKA-

SKPA/ RKA-PPKA, RKA-SKPA/RKA-PPKA Perubahan

menjadi DPA-SKPA/DPA-PPKA, DPA-SKPA/DPA-PPKA

Perubahan dan Rancangan Kas SKPA kepada PPKA;

i) menandatangani RKA-SKPA/RKA-PPKA, RKA-

SKPA/RKA-PPKA Perubahan menjadi DPA-SKPA/DPA-

PPKA, DPA-SKPA/DPA-PPKA Perubahan;

j) menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

Gubernur Aceh lainnya dalam rangka penyusunan

APBA/APBA Perubahan.

43

4. Sekretaris Daerah

Uraian tugas:

a) memimpin dan mengkoordinasikan TAPA;

b) menyetujui rancangan awal KUA dan PPAS;

c) menyerahkan rancangan KUA kepada Gubernur;

d) menyetujui rancangan awal PPAS menjadi Rancangan PPAS;

e) menyerahkan rancangan PPAS yang disetujui kepada

Gubernur;

f) menyetujui Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA;

g) menyerahkan Rancangan Awal Surat Edaran

Gubernur Aceh kepada Gubernur;

h) mengkoordinasi penyebaran Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPA kepada

SKPA-SKPA;

i) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPA;

j) menyerahkan Rancangan Qanun APBA beserta

lampiran dan Nota Keuangan kepada Gubernur;

k) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPA dan

perubahan DPA-SKPA.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas:

a) memberikan masukan tentang struktur APBA dan

kode rekening sebagai bahan masukan Surat Edaran

Gubernur Aceh;

b) menyusun RKA-PPKA sebagai berikut:

(1) RKA PPKA yaitu ringkasan Anggaran pendapatan

belanja dan pembiayaan PPKA;

(2) RKA PPKA 1 rincian anggaran pendapatan PPKA;

(3) RKA PPKA 2.1 rincian anggaran belanja tidak

langsung PPKA;

(4) RKA PPKA 3.1 rincian penerimaan pembiayaan Aceh;

(5) RKA PPKA 3.2 rincian pengeluaran pembiayaan Aceh.

44

c) melakukan kompilasi atas RKA-SKPA dengan

data tambahan berupa Laporan Keuangan dan

Daftar Pegawai, menjadi Rancangan Qanun APBA

beserta lampiran dan Nota Keuangan;

d) menyerahkan Rancangan Qanun APBA beserta

lampiran dan Nota Keuangan kepada Sekretaris

Daerah ;

e) menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh

tentang Penjabaran APBA dan lampiran Rancangan

Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran APBA

berdasarkan Persetujuan Bersama Rancangan Qanun

APBA dan RKA-SKPA;

f) menyerahkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh

tentang Penjabaran APBA kepada Gubernur;

g) menyerahkan RKA-SKPA kepada TAPA untuk

dilakukan pembahasan;

h) menyusun Rancangan Qanun APBA beserta

lampiran;

i) menyerahkan Rancangan Qanun APBA beserta

lampiran kepada Sekretaris Daerah Aceh;

j) membuat surat pemberitahuan kepada semua SKPA

agar menyusun dan menyampaikan rancangan

DPA-SKPA dan Anggaran Kas paling lambat 3 (tiga)

hari setelah Peraturan Gubernur Aceh tentang

Penjabaran APBA ditetapkan;

k) memberikan otorisasi rancangan DPA-SKPA dan

anggaran kas SKPA;

l) mengesahkan rancangan DPA-SKPA yang telah

disetujui oleh Sekretaris Daerah menjadi DPA-SKPA

dan Anggaran Kas SKPA;

m) memberikan tembusan DPA-SKPA kepada SKPA

yang bersangkutan, Inspektorat Aceh dan BPK;

45

6. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Uraian tugas:

a) menerima Surat Edaran Gubernur Aceh tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPA;

b) menyusun RKA masing-masing berdasarkan SE

tersebut;

c) menyusun RKA-SKPA sebagai berikut:

(1) RKA SKPA yaitu ringakasan Anggaran

pendapatan dan belanja SKPA;

(2) RKA SKPA 1 rincian anggaran pendapatan SKPA;

(3) RKA SKPA 2.1 rincian anggaran belanja tidak

langsung SKPA;

(4) RKA SKPA 2.2 rekapitulasi anggaran belanja

langsung menurut program dan kegiatan SKPA;

(5) RKA SKPA 2.2.1 rincian anggaran belanja

langsung menurut program dan kegiatan SKPA;

d) menyerahkan RKA-SKPA yang telah disiapkan oleh

masing-masing SKPA kepada PPKA untuk memulai

pembahasan dengan TAPA;

e) menyerahkan RKA-SKPA kepada PPKA;

f) Menyiapkan rancangan anggaran kas SKPA untuk

dibahas dengan PPKA;

g) Menyusun rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan

kepada PPKA dalam batas waktu 6 (enam) hari

setelah pemberitahuan diterima dari PPKA.

46

4.2.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Aceh (RKA-SKPA)

RKA-SKPA merupakan formulir ringkasan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sumber datanya

berasal dari ringkasan jumlah pendapatan menurut

kelompok dan jenis (RKA-SKPA 1), jenis belanja tidak

langsung menurut kelompok dan jenis (RKA-SKPA 2.1),

penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis

belanja langsung (RKA-SKPA 2.2.1).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

RKA-SKPA Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Jumlah

(Rp) 1 2 3

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan neto ………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

47

4. Kolom 1 diisi dengan rekening pendapatan/nomor kode rekening

belanja/nomor kode rekening pembiayaan. Pengisian kode rekening

dimaksud secara berurutan dimulai dari kode rekening akun

pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-masing

kode rekening kelompok pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri

dengan kode rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan.

5. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan:

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian

kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut

atau diterima oleh SKPA sebagaimana dianggarkan dalam formulir

RKA-SKPA 1.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,

selanjutnya urusan belanja dikelompokan ke dalam Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam kelompok

Belanja Tidak Langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai

dengan yang tercantum dalam formulir RKA-SKPA 2.1.

Dalam kelompok Belanja Langsung diuraikan jenis-jenis belanja

sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-SKPA 2.2.1.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian

pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis

penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir RKA-

SKPA 3.1. Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan

jenis-jenis pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam

formulir RKA-SKPA 3.2.

6. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut jenis

pendapatan, menurut jenis belanja. Jumlah dimaksud merupakan

penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir RKA-SKPA 1,

formulir RKA-SKPA 2.1, seluruh formulir RKA-SKPA 2.2.1.

7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih

besar dari jumlah anggaran belanja.

8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih

48

kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda

kurung.

9. Khusus formulir RKA SKPKA sebagaimana diterangkan diatas, pada

kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, jenis penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pada kolom 2 diisi

dengan uraian pembiayaan neto untuk menerangkan selisih antara

jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran

pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3. Pencantuman

mengenai ringkasan pembiayaan pada formulir RKA–SKPA pada

prinsipnya sama dengan yang diuraikan dalam formulir RKA–SKPA

3.1 dan formulir RKA–SKPA 3.2.

10. Nama ibu kota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan

pembuatan formulir RKA–SKPA, dengan mencantumkan nama

jabatan Kepala SKPA.

11. Formulir RKA–SKPA ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai.

12. Formulir RKA–SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

13. Apabila formulir RKA–SKPA lebih dari satu halaman, maka pada

halaman berikutnya cukup dimulai dari ringkasan anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA serta pengisian nama

ibukota, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan

Kepala SKPA ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman

diberi nomor urut.

49

2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Aceh 1 (RKA –SKPA 1)

RKA-SKPA 1 merupakan formulir untuk menyusun

rencana pendapatan atau penerimaan SKPA dalam tahun

anggaran yang direncanakan. Nomor kode rekening dan

uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek

pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA–

SKPA1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang

akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPA.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

RKA-SKPA 1 Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

(Rp) Volume Satuan Tarif/Harga

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Jumlah

………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst

Tim Anggaran Pemerintah Aceh No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 2

dst

50

Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 1

a. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

b. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

SKPA.

d. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan rekening akun, kelompok,

jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA.

e. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek pendapatan SKPA.

f. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dan rincian objek

pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor,

jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala

keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang

memanfaatkan lahan 50ariff, jumlah bibit perikanan/pertanian/

peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji,

jumlah kios/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana

olahraga/gedung/lahan milik pemerintah Aceh, jumlah unit barang

bekas milik pemerintah Aceh yang dijual, jumlah uang yang

ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro,

jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.

g. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/

tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan lain

sebagainya.

h. kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan 50ariff pajak/retribusi atau

harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku

bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang

milik Aceh yang tidak dapat dipisahkan.

i. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang

direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek

pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang

dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

51

j. Formulir RKA–SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun

formulir RKA–SKPA.

k. Nama ibu kota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan

pembuatan formulir RKA–SKPA 1, dengan mencantumkan nama

jabatan Kepala SKPA.

l. Formulir RKA–SKPA 1 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai.

m. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA 1

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan

dalam baris catatan hasil pembahasan.

n. Seluruh TAPA menandatangani formulir RKA– SKPA 1 yang telah

dibahas dan dilengkapi dengan nama, Nomor Induk Pegawai dan

jabatan.

o. Formulir RKA–SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

p. Apabila formulir RKA–SKPA lebih dari satu halaman, maka pada

halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPA serta pengisian nama

ibukota, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan

Kepala SKPA ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap

halaman diberi nomor urut.

52

3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Aceh 2.1 (RKA–SKPA 2.1)

Formulir RKA-SKPA 2.1 merupakan formulir untuk

menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung

Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam tahun anggaran

yang direncanakan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

RKA-SKPA 2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan : Organisasi :

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Tahun n+1 Volume Satuan Harga

Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Jumlah

………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahaasn : 1 2 Dst

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2 dst

53

Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 2.1

Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan

prestasi kerja, pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan

mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm,

up, lumpsum.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dengan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun,

kelompok, jenis, objek dan rincian objek Belanja Tidak Langsung.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek

dan rincian objek Belanja Tidak Langsung.

6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawai.

7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/

tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

8. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa

tarif, harga, tingkat suku bunga, dan nilai kurs.

9. Kolom 6 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah perkalian antara

jumlah volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap

jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian

objek belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek

belanja selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah objek belanja

berkenaan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja

kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.

10. Kolom 7 (jumlah tahun n+1) diisi dengan perkiraan jumlah menurut

jenis belanja untuk 1 tahun berikutnya.

11. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari

seluruh jenis belanja Tidak Langsung yang tercantum dalam

kolom 7.

54

12. Formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman, maka pada

halaman-halaman berikutnya cukup diisi dari rincian Belanja Tidak

Langsung SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

13. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka

pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari

rincian Belanja Tidak Langsung, SKPA dan setiap halaman diberi

nomor urut halaman.

14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPA 2.1.

15. Formulir RKA-SKPA 2.1 ditandatangani oleh kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

16. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPA

2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil oleh TAPA untuk

mendapatkan perhatian kepala SKPA dicantumkan dalam baris

catatan hasil pembahasan.

17. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir RKA-SKPA 2.1

yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

18. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka

tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan

nama kepala SKPA, serta keterangan tanggal pembahasan, catatan

hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA

ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar

RKA-SKPA 2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPA.

19. Formulir RKA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir RKA-SKPA.

55

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

2.2.1 (RKA-SKPA 2.2.1)

RKA-SKPA 2.2.1 digunakan untuk merencanakan Belanja

Langsung setiap kegiatan yang diprogramkan. Apabila

dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan,

maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-

SKPA 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

RKA-SKPA 2.2.1 Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan : ……….. Organisasi : …………. Program : …………. Kegiatan : ………… Lokasi Kegiatan : Rp ……… (…………….) Jumlah Tahun n-1 : Rp ……… (…………….) Jumlah Tahun n : Rp ……… (…………….) Jumlah Tahun n+1 : Rp ……… (…………….)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : ………………………………….. Rincian Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp) Volume Satuan

Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 X 5

Jumlah

………, tanggal……. Kepala SKPA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tim Anggaran Pemerintah Aceh No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2

dst

56

Cara Pengisian formulir RKA – SKPA 2.2.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama satuan

kerja perangkat Aceh.

4. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama

program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan atau kegiatan mesyarakat yang dikoordinasikan oleh

SKPA untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan

untuk memperoleh alokasi anggaran.

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama

kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan

yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan

untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari

setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat

dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.

7. Baris kolom jumlah tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja

kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.

8. Baris kolom jumlah tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja

kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan.

9. Baris kolom jumlah tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja

kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya.

10. Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung (wajib diisi):

Contoh 1

Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan.

Kegiatan : Pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan kualitas

dan produktivitas hasil jahitan ibu-ibu rumah tangga.

57

- Tolok ukur untuk capaian program : ibu-ibu rumah

tangga yang bergerak di bidang usaha jahit menjahit.

- Target kinerja untuk capaian program : 5000 orang.

- Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang

dibutuhkan.

- Target kinerja untuk masukan : Rp 100 juta.

- Tolok ukur untuk keluaran : terlatihnya ibu-ibu

rumah tangga mendayagunakan peralatan menjahit

secara optimal.

- Target kinerja untuk keluaran : 500 orang.

- Tolok ukur untuk hasil : meningkatnya kemampuan

menjahit ibu-ibu rumah tangga yang dilatih.

- Taget kinerja untuk hasil ; 450 orang dari 5000 orang

(9% dari target capaian program).

Contoh 2

Program : Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMP.

- Tolok ukur untuk capaian program : kualitas

pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.

- Target kinerja untuk capaian program : 1000 anak

didik usia SMP.

- Tolok ukur untuk masukan : jumlah dana yang

dibutuhkan.

- Target kinerja untuk masukan : Rp 5 milyar.

- Tolok ukur untuk keluaran : tersedianya ruang

belajar bagi peserta didik SMP.

- Target kinerja untuk keluaran : 5 gedung SMP.

- Tolok ukur untuk hasil : tersedianya ruang belajar

yang dapat menampung peserta didik SMP.

- Taget kinerja untuk hasil : 5 gedung untuk 600

peserta didik atau 60% dari target capaian program.

11. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.

58

Contoh 1 : Ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi

menjahit yang perlu dikembangkan namun disisi lain

kemampuan ekonomi terbatas.

Contoh 2 : Peserta didik usia SMP yang belum tertampung di

sekolah SMP.

12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,

jenis, objek dan rincian objek Belanja Langsung.

13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek dan

rincian objek Belanja Langsung.

14. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang

15. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,

ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

16. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,

harga, tingkat suku bunga, dan nilai kurs.

17. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume

dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah uraian

rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja.

Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja

selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah objek belanja berkenaan.

Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian

dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh

jenis belanja merupakan jumlah kelompok Belanja Langsung yang

dituangkan dalam formulir RKA – SKPA 2.2.1

18. Formulir RKA–SKPA 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan

kebutuhan

19. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada

halaman-halaman berikutnya cukup diisi dari rincian Belanja

Langsung program per kegiatan SKPA dan setiap halaman diberi

nomor urut halaman.

20. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan perbuatan RKA-SKPA 2.2.1.

21. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

59

22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPA

2.2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

TAPA untuk mendapatkan perhatian kepala SKPA dicantumkan

dalam baris catatan hasil pembahasan.

23. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir RKA-SKPA 2.2.1

yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

24. Apabila formulir RKA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman maka pada

halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian Belanja

Tidak Langsung, SKPA dan setiap halaman diberi nomor urut

halaman.

25. Apabila formulir RKA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman maka

tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama

kepala SKPA, serta keterangan tanggal pembahasan, catatan hasil

pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA

ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA-

SKPA 2.2.1 yang telah dibahas di paraf oleh setiap anggota TAPA.

26. Formulir RKA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir RKA-SKPA.

60

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Aceh 2.2. (RKA-SKPA 2.2.)

Formulir RKA-SKPA 2.2 merupakan formulir rekapitulasi

dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja

perangkat Aceh yang dikutip dari setiap formulir RKA-

SKPA 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut program dan per kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Aceh).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Formulir RKA-SKPA 2.2

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: ……………………… : ………………………

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program/ Kegiatan

Uraian Lokasi Target

Jumlah Tahun n

Tahun n+1 Belanja

Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 XX Program… XX Kegiatan … XX Kegiatan … XX Kegiatan … XX dst XX dst

Jumlah

… Tanggal….. Menyetujui Kepala SKPA (nama lengkap) NIP : ………………

Cara Pengisian Formulir RKA-SKPA 2.2

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan Pemerintah Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama

SKPA.

61

4. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program.

5. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.

6. Untuk nomor kode program dan kegiatan tersebut pada kolom 5

dan 6 tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang

selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk

mendukung terlaksananya program dimaksud.

8. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat

setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat

berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

9. Kolom 6 (Jumlah tahun n belanja pegawai) diisi dengan jumlah

belanja pegawai per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja pegawai per

program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja

pegawai per kegiatan yang termasuk dalam program yang

dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja pegawai setiap

kegiatan merupakan jumlah belanja pegawai untuk mendukung

pelaksanaan masing-masing kegiatan.

10. Kolom 7 (jumlah tahun n barang dan jasa) diisi dengan jumlah

belanja barang dan jasa per program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah belanja

barang dan jasa per program merupakan penjumlahan dari seluruh

jumlah belanja barang dan jasa per kegiatan yang termasuk dalam

program yang dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja barang

dan jasa setiap kegiatan merupakan jumlah belanja barang dan

jasa untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

11. Kolom 8 (jumlah tahun n modal) diisi dengan jumlah belanja modal

per program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun

yang direncanakan. Jumlah belanja modal per program merupakan

penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang

termasuk dalam program yang dimaksud, sedangkan untuk jumlah

belanja modal setiap kegiatan merupakan jumlah belanja modal

untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

62

12. Kolom 9 (jumlah tahun n) diisi dengan jumlah menurut program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang

direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan dari

seluruh jumlah kegiatan yang termasuk dalam program yang

dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja setiap kegiatan

merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk

mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

13. Kolom 10 (jumlah tahun n+1) diisi dengan jumlah menurut program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berikutnya

dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi apabila program dan

kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal

program dan kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan

merupakan tahun terakhir maka kolom 10 tidak perlu diisi.

14. Baris jumlah kolom 6,7,8,9 dan kolom 10 diisi dengan

penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam

kolom 6, 7, 8, 9 dan kolom 10.

15. Nama ibukota, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan

pembuatan formulir RKA–SKPA 2.2, dengan mencantumkan nama

jabatan Kepala SKPA.

16. Formulir RKA–SKPA 2.2 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.

17. Formulir RKA–SKPA 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan

kebutuhan.

- Apabila formulir RKA–SKPA 2.2 lebih dari satu halaman,

maka pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari

rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan

program dan kegiatan serta pengisian nama ibukota, tanggal,

bulan, tahun, nama jabatan dan tanda tangan Kepala SKPA

ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman

diberi nomor urut.

63

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

3.1 (RKA-SKPA 3.1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

RKA-SKPA 3.1 Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah

(Rp) 1 2 3

Jumlah Penerimaan ………, tanggal……. Kepala SKPKA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst

Tim Anggaran Pemerintah Aceh No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2

dst

Cara Pengisian Formulir RKA – SKPA 3.1

Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, tetapi pengerjaan dilakukan

oleh SKPKA.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

64

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan rekening akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek penerimaan pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek penerimaan pembiayaan.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan pembiayaan

merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan

pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan

bersangkutan.

7. Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis

penerimaan pembiayaan.

8. Formulir RKA–SKPA 3.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

9. Apabila formulir RKA–SKPA 3.1 lebih dari satu halaman, maka

pada halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian penerimaan

pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut.

10. Tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA–SKPA 3.1.

11. Formulir RKA–SKPA 3.1 ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.

12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA 3.1

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA

untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam baris

catatan hasil pembahasan.

13. Seluruh anggota TAPA menandatangani Formulir RKA–SKPA 3.1 yang

telah dibahas dan dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

14. Apabila formulir RKA–SKPA 3.1 lebih dari satu halaman, maka

tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tandatangan dan nama

Kepala SKPKA serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil

pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan TAPA ditempatkan

pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA–SKPA 3.1 yang

telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPA.

15. Formulir RKA–SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir RKA–KPD.

65

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

3.2 (RKA-SKPA 3.2)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

RKA-SKPA 3.2 Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah

(Rp) Jumlah Pengeluaran

………, tanggal……. Kepala SKPKA (tanda tangan) (nama lengkap) NIP…………….

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2

dst

Cara Pengisian Formulir RKA – SKPA 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat Aceh lainnya,

pengerjaan dilakukan satuan kerja pengelola keuangan Aceh.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan Pemerintah Aceh yang dilaksanakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPA.

66

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

4. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan rekening akun, kelompok,

jenis, objek, rincian objek pengeluaran pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek pengeluaran pembiayaan.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek

pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran pembiayaan

merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran

pembiayaan yang termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan

bersangkutan.

7. Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis

pengeluaran pembiayaan.

8. Formulir RKA–SKPA 3.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

9. Apabila formulir RKA–SKPA 3.2 lebih dari satu halaman, maka pada

halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran

pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut.

10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA–SKPA 3.2.

11. Formulir RKA–SKPA 3.2 ditandatangani oleh Kepala SKPKA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.

12. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA–SKPA

3.2 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan

dalam baris catatan hasil pembahasan.

13. Seluruh anggota TAPA menandatangani Formulir RKA–SKPA 3.2

yang telah dibahas dan dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

14. Apabila formulir RKA–SKPA 3.2 lebih dari satu halaman, maka

tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan

nama Kepala SKPKA serta keterangan, tanggal pembahasan,

catatan hasil pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan

TAPA ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap

lembar RKA–SKPA 3.2 yang telah dibahas diparaf oleh setiap

anggota TAPA.

67

15. Formulir RKA–SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun

formulir RKA–SKPA.

4.2.5 Prosedur Penyusunan APBA

4.2.5.1 Prosedur Penyusunan KUA & PPAS

68

SEKDAURAIAN SKPA

SKPA menerima Surat Edaran Gubernur tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA‐SKPA. Berdasarkan  SE  tersebut,  SKPA mulai menyusun RKA masing‐masing

SKPA menerima Surat Edaran Gubernur tentang  Pedoman  Penyusunan  RKA‐SKPA. Berdasarkan  SE  tersebut,  SKPA mulai menyusun RKA masing‐masing

SE Gubernur tentang Pedoman 

Penyusunan RKA SKPA

SE G

ub

ern

ur 

ten

tan

g P

ed

om

an P

en

yusu

nan

 RK

A 

SKP

A

1.1.

Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan

RKA SKPA 1

Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Tidak 

Langsung

RKA SKPA 2.2.1Penyusunan Rincian Anggaran Belanja 

Langsung (Program  & Kegiatan)

RKA SKPA 2.1

Penyusunan Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja 

Langsung (Program & Kegiatan)

Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan 

RKA SKPA 3.1

Penyusunan Rincian Pengeluaran Pembiayaan 

RKA SKPA 3.2

RKA SKPA 2.2 Penyusunan RKA SKPA

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA‐SKPA  1.  Form RKA‐SKPA  1  disiapkan hanya oleh SKPA Pemungut Pendapatan

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA‐SKPA  1.  Form RKA‐SKPA  1  disiapkan hanya oleh SKPA Pemungut Pendapatan

2.2.

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Belanja  Tidak  Langsung  untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.1

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Belanja  Tidak  Langsung  untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.1

3.3.

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Belanja  Langsung  masing‐masing kegiatan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi  Rincian  Anggaran  Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.2

SKPA  menyusun  Rincian  Anggaran Belanja  Langsung  masing‐masing kegiatan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi  Rincian  Anggaran  Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA‐SKPA 2.2

4.4.

SKPA  yang  bertindak  sebagai  SKPKA menyusun  Rincian  Penerimaan Pembiayaan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 3.1.

SKPA  yang  bertindak  sebagai  SKPKA menyusun  Rincian  Penerimaan Pembiayaan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 3.1.

5.5.

SKPA  mengkompilasi  dokumen  RKA‐SKPA diatas menjadi RKA‐SKPA

RKA‐SKPA  tersebut  selanjutnya diserahkan kepada PPKA untuk proses penyusunan Raqan APBA

SKPA  mengkompilasi  dokumen  RKA‐SKPA diatas menjadi RKA‐SKPA

RKA‐SKPA  tersebut  selanjutnya diserahkan kepada PPKA untuk proses penyusunan Raqan APBA

6.6. SKPA  yang  bertindak  sebagai  SKPKA menyusun  Rincian  Pengeluaran Pembiayaan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 3.2.

SKPA  yang  bertindak  sebagai  SKPKA menyusun  Rincian  Pengeluaran Pembiayaan untuk menghasilkan RKA‐SKPA 3.2.

7.7.

Mencakup :

PPA untuk setiap Program SKPA dan rencana pendapatan dan pembiayaan

Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPA dengan kinerja SKPA sesuai dengan SPM

Batas waktu penyampaian RKA‐SKPA kepada PPKA Hal‐hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPA

Lampiran: ‐KUA‐PPA‐Kode rekening APBA‐Format RKA‐SKPA‐Analisis Standar Belanja‐Standar satuan harga

Mencakup : PPA untuk setiap Program SKPA dan rencana pendapatan dan 

pembiayaan Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPA dengan kinerja 

SKPA sesuai dengan SPM Batas waktu penyampaian RKA‐SKPA kepada PPKA

Hal‐hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPA

Lampiran: ‐KUA‐PPA‐Kode rekening APBA‐Format RKA‐SKPA‐Analisis Standar Belanja‐Standar satuan harga

{ { 

Form RKA SKPA 1 disiapkan hanya oleh SKPA Pemungut Pendapatan

Form RKA SKPA 3,1 dan 3,2 Disiapkan oleh SKPA yang bertindak sebagai SKPKA

RKA SKPA

4.2.5.2 Prosedur Penyusunan RKA-SKPA

69

4.2.5.3 Prosedur Penyiapan dan Pembahasan Rancangan

Qanun APBA, dan Penyusunan Rancangan

Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA

70

4.2.5.4 Prosedur Evaluasi, Penetapan dan Pembatalan Rancangan Qanun APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA

71

4.2.5.5 Prosedur Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Penjabaran APBA (DPRA tidak mengambil Keputusan Bersama)

PELAKSANAAN

72

BAB V PELAKSANAAN

5.1 Pelaksanaan Anggaran SKPA

5.1.1 Ketentuan Umum

1. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran

belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia

atau tidak cukup tersedia dalam APBA.

2. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBA

merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran

belanja.

3. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota

DPRA, Kepala SKPA dan Pejabat Aceh lainnya serta

bendahara dilarang melakukan pengeluaran atas

beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang

telah ditetapkan dalam APBA.

4. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBA

tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun

tentang APBA ditetapkan dan ditempatkan dalam

lembaran daerah.

5. Pengecualian atas pengeluaran kas sebagaimana

dimaksud huruf (4) adalah sebagai berikut :

a) Uang representasi berikut tunjangan pimpinan dan

anggota DPRA;

b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

c) Gaji dan tunjangan PNS;

d) Belanja listrik, telpon, air, gas dan kebutuhan rumah

tangga kantor lainnya;

e) Belanja alat tulis kantor;

f) Pembayaran pokok utang dan bunga yang jatuh

tempo dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

dalam tahun anggaran yang berkenaan;

g) Perjalanan dinas;

h) Pengeluaran lainnya yang dianggap mendesak seperti

73

belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan

tidak diharapkan berulang, misalnya penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian

atas pendapatan Aceh tahun-tahun sebelumnya.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPA

sebagai pengguna anggaran.

7. Rancangan DPA-SKPA berisikan rincian sasaran yang

hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang

disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan

rencana penarikan dana tiap-tiap SKPA serta pendapatan

yang diperkirakan.

8. BUA menyusun anggaran kas Pemerintah Aceh guna

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk

mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-

SKPA yang telah disahkan.

9. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

10. Anggaran kas dibuat untuk menentukan besarnya uang

kas yang tersedia dan dijadikan acuan untuk pengisian

jumlah maksimal Surat Penyediaan Dana (SPD).

5.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam Pelaksanaan Anggaran SKPA

1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas:

a) membuat Surat Pemberitahuan berdasarkan Qanun

APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang

Penjabaran APBA paling lambat 3 hari kerja sejak

APBA ditetapkan;

b) menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada SKPA;

74

c) mengotorisasi Rancangan DPA-SKPA dan

Rancangan Anggaran Kas SKPA;

d) menyerahkan Rancangan DPA-SKPA dan

Rancangan Anggaran Kas SKPA kepada TAPA;

e) menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPA menjadi

Anggaran Kas Pemerintah Aceh;

f) mengesahkan Rancangan DPA-SKPA menjadi DPA-

SKPA;

g) menyerahkan DPA-SKPA kepada SKPA, Inspektorat,

dan BPK;

h) menyerahkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah

Aceh dan DPA-SKPA kepada Kuasa BUA.

2. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)

Uraian tugas:

a) melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPA dan

Rancangan Anggaran Kas SKPA bersama Kepala

SKPA;

b) menyerahkan Rancangan DPA-SKPA yang lolos

verifikasi kepada Sekretaris Daerah dan Rancangan

Anggaran Kas SKPA yang lolos verifikasi kepada PPKA.

3. Sekretaris Daerah

Uraian tugas:

a) Menyetujui Rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan

kepada PPKA.

4. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Uraian tugas:

a) menyusun Rancangan DPA-SKPA berdasarkan

Surat Pemberitahuan Qanun APBA dan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA;

b) menyusun Rincian DPA Pendapatan SKPA untuk

menghasilkan DPA-SKPA 1;

c) menyusun Rincian DPA Belanja Tidak Langsung

SKPA untuk menghasilkan DPA-SKPA 2.1;

d) menyusun Rincian DPA Belanja Langsung masing-

75

masing kegiatan untuk menghasilkan DPA-SKPA

kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian DPA

Belanja Langsung untuk menghasilkan DPA-SKPA

2.2;

e) SKPA bertindak sebagai SKPKA;

(1) menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan

Aceh untuk menghasilkan DPA-SKPA 3.1;

(2) menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Aceh untuk menghasilkan DPA-SKPA 3.2;

f) mengkompilasi dokumen-dokumen DPA-SKPA di

atas menjadi Rancangan DPA-SKPA. Rancangan

DPA-SKPA ini digunakan sebagai dasar pembuatan

Rancangan Anggaran Kas;

g) menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPA

Berdasarkan Rancangan DPA-SKPA yang telah dibuat;

h) menyerahkan Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan

Anggaran Kas SKPA kepada PPKA paling lambat 6

hari kerja setelah adanya pemberitahuan.

76

5.1.3 Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam

Pelaksanaan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 1 (DPA-SKPA 1) DPA-SKPA 1 yaitu

dokumen yang digunakan untuk menyusun rencana

pendapatan atau penerimaan SKPA dalam tahun

anggaran yang direncanakan

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN NOMOR DPA - SKPA Formulir

DPA-SKPA 1 SATUAN KERJA

PERANGKAT ACEH X.XX XX 00 00 4

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

(Rp) Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Jumlah

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ………….

Rencana Pendapatan

Per - Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp….…… Triwulan II Rp….…… Triwulan III Rp….…… Triwulan IV Rp….…… Jumlah Rp. ……

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

dst

77

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 1

1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode

00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode

anggaran pendapatan diisi dengan kode 4.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,

objek, rincian objek pendapatan SKPA.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek pendapatan.

7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek

pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotor,

jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala

keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung RSUD, jumlah bibit

perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah

limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki lima, jumlah

pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/lahan milik

Pemerintah Aceh, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Aceh

yang dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu

dalam bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau

diinvestasikan.

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/ bulan/tahun,

ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai

satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase

bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak

dipisahkan.

10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah

78

pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan

hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

11. Rencana pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan

yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun

anggaran yang direncanakan.

12. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana yang

dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak dibenarkan

pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah

yang direncanakan dalam satu tahun.

13. Tahun anggaran keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan

sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

14. Formulir DPA-SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA-SKPA.

15. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPA-SKPA 1, dengan mencantumkan nama jabatan Pengguna

Anggaran.

16. Formulir DPA-SKPA 1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP dan disahkan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Aceh.

17. Formulir DPA-SKPA 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA-SKPA 1 lebih dari satu halaman, setiap halaman

diberi nomor urut halaman.

79

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 2.1 (DPA-SKPA 2.1) DPA-SKPA 2.1

yaitu dokumen yang digunakan untuk menyusun

rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPA

dalam tahun anggaran yang direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN NOMOR DPA - SKPA Formulir DPA-

SKPA 2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

X.XX XX 00 00 5 1

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening

Uraian Rincian Penghitungan Jumlah

(Rp) Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Jumlah

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………

… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan) (nama lengkap) NIP : ……………

Rencana Penarikan Dana Per - Triwulan

Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. ….…… Triwulan II Rp. ….…… Triwulan III Rp. ….…… Triwulan IV Rp. ..….… Jumlah Rp. ………

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 2

3 4 5

dst

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.1

1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan

kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta

nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor

kode kelompok belanja tidak langsung diisi dengan kode 1.

80

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

SKPA.

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok,

jenis, objek dan rincian objek belanja tidak langsung.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan

rincian objek belanja tidak langsung.

7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai atau barang.

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,

ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,

harga, tingkat suku bunga dan nilai kurs.

10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah

volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah

uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek

belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek

belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan.

Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian

dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.

11. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan

selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah

yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu

tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan

sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

12. Formulir DPA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun

Formulir DPA-SKPA.

81

13. Formulir DPA-SKPA 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

14. Apabila Formulir DPA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

15. Nama ibukota, Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan

DPA-SKPA 2.1.

16. Formulir DPA-SKPA 2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP kemudian disahkan

oleh PPKA.

82

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 2.2 (DPA-SKPA 2.2) DPA-SKPA 2.2

merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program

dan kegiatan SKPA yang dikutip dari setiap formulir

DPA-SKPA 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung

menurut program dan per kegiatan SKPA).

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir

DPA-SKPA 2.2

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintah : Organisasi :

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program / Kegiatan

Uraian Lokasi Kegiatan

Target Kinerja (Kuantitatif)

Sumber Dana

Triwulan Jumlah

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Jumlah

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

No Nama Nip Jabatan Tanda Tangan

1 2 3

4

5 6

dst

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.2

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang

83

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

SKPA.

4. Kolom 1 (kode program) diisi dengan nomor kode program.

5. Kolom 2 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.

6. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang

selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk

mendukung terlaksananya program dimaksud.

7. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat

setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat

berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

8. Kolom 5 (taget kinerja) diisi dengan target kinerja program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

9. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAA, bagi

hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai

pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan

untuk kolom ini diisi oleh TAPA, kecuali apabila pendanaan untuk

program kegiatan tersebut sumber dananya sudah pasti, seperti

DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut :

a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun

anggaran yang direncanakan.

b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan II dalam tahun

anggaran yang direncanakan.

c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan III dalam tahun

anggaran yang direncanakan.

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV

dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap

kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan

84

dengan rencana kegiatan yang senyatanya berdasarkan jadwal

pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan

pengisian kolom triwulan dengan cara membagi 4 dari setiap

jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Hal

tersebut mengingat keakurasian data pelaksanaan anggaran

per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran

kas sebagai dasar pengendalian likuiditas Kas Umum Aceh dan

penerbitan SPD.

11. Kolom 11 (jumlah) diisi dengan hasil penjumlahan kolom 7, 8, 9

dan kolom 10.

12. Formulir DPA-SKPA 2.2 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP dan disahkan oleh

PPKA.

13. Formulir DPA-SKPA 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

14. Apabila formulir DPA-SKPA 2.2 lebih dari satu halaman, diberi nomor

urut halaman.

85

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 2.2.1 (DPA-SKPA 2.2.1). DPA-SKPA

2.2.1 yaitu dokumen yang digunakan untuk

merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan

yang diprogramkan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPA Formulir

DPA-SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH X.XX XX XX 5 2

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan : Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :

Indokator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indokantor Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capain Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran kegiatan : Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3x5

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : …………

… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……..……

Rencana Penarikan Per - Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. …………….. Jumlah Rp. ……………..

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

5 6

dst

86

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 2.2.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

satuan kerja perangkat Aceh. Kolom 1 kode rekening diisi dengan

nomor kode rekening kelompok/jenis/objek belanja langsung.

4. Baris kolom program diisi dengan nama program dari kegiatan

yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat

Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang

ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan

dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

6. Baris waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat

dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat

dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/kecamatan.

8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap

masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam

kerja, jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk

menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah

keluaran yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang

direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang

akan diterima pada masa yang akan datang.

9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat

diukur pencapaiannya atas masukan, keluaran dan hasil yang

ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.

10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

87

kelompok/jenis objek/rincian objek belanja langsung.

11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek

dan rincian objek belanja langsung.

12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang.

13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

uang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,

ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa

tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah

volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah

rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek

belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan

menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis

belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang

dituangkan dalam formulir DPA-SKPA 2.2.1.

16. Formulir DPA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA-SKPA 2.2 dan DPA-SKPA.

17. Formulir DPA-SKPA 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan

kebutuhan.

18. Apabila formulir DPA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman

setiap halaman diberi nomor urut halaman.

19. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 2.2.1.

20. Formulir DPA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan dan

disahkan oleh PPKA.

21. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPA-SKPA 2.2.1

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA

untuk mendapatkan perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh

dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

22. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPA-SKPA 2.2.1 yang

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

88

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 3.1 (DPA-SKPA 3.1) DPA-SKPA 3.1

yaitu dokumen yang digunakan untuk merencanakan

penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang

direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPA Formulir

DPA-SKPA 3.1 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH X.XX XX 00 6 1

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp) 1 2 3

Jumlah Penerimaan

… Tanggal…..

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : …………

Rencana Penerimaan Per-Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. ……………..

Triwulan IV Rp. ..……………. Jumlah Rp. ……………..

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

dst

89

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 3.1

Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh

SKPKA.

1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode

00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode

anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok

penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Provinsi diisi dengan nama Provinsi.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun

atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan

pembiayaan.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan

rincian objek penerimaan pembiayaan.

8. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek

penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan

penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan pembiayaan

yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

9. Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan

seluruh jenis penerimaan pembiayaan.

10. Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan

pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran

yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan

dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4

dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.

Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat

dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan

90

likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

11. Formulir DPA-SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA-SKPA dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir DPA-SKPA 3.1 lebih dari satu halaman, setiap

halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal, bulan, tahun diisi

berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 3.1.

12. Formulir DPA-SKPA 3.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Aceh dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang

bersangkutan.

91

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh 3.2 (DPA-SKPA 3.2) DPA-SKPA 3.2

yaitu Dokumen yang digunakan untuk merencanakan

pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang

direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPA Formulir

DPA-SKPA 3.2 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH X.XX XX 00 6 2

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp) 1 2 3

Jumlah Pengeluaran

… Tanggal…..

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : …………

Rencana Pengeluaran Per-Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. ……………..

Triwulan IV Rp. ..……………. Jumlah Rp. ……………..

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

dst

92

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPA 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh

SKPKA.

1. Nomor DPA-SKPA diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,

nomor kode organisasi SKPA, nomor kode program diisi dengan kode

00 dan nomor kegiatan diisi dengan nomor kode 00, nomor kode

anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok

pengeluaran pembiayaan diisi dengan kode 2.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA.

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok

atau jenis atau objek atau rincian objek pengeluaran pembiayaan.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan

berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek

pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran

pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek pengeluaran merupakan

penjumlahan dari seluruh rincian objek pengeluaran pembiayaan yang

termasuk dalam objek pengeluaran pembiayaan bersangkutan.

8. Baris jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh

jenis pengeluaran pembiayaan.

9. Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun

anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus

disesuaikan dengan rencana pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu

tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat

dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan

likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

93

10. Formulir DPA-SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPA-SKPA dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Apabila formulir ini lebih dari satu halaman, maka pada halaman-

halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian pengeluaran

pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor urut halaman. Tanggal,

bulan dan tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPA 3.2.

Formulir ini ditandatangani oleh PPKA dengan mencantumkan nama

lengkap dan NIP.

94

7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh (Ringkasan DPA-SKPA) Ringkasan

DPA-SKPA merupakan kompilasi dari seluruh DPA–SKPA.

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN ANGGARAN ……………. Formulir

DPA-SKPA Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Kode Rekening

Uraian Jumlah

(Rp) 1 2 3

Jumlah Pendapatan

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Per-Triwulan

No Uraian Triwulan Tanda

Tangan I II III IV 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.2 Belanja Langsung

3.1 Penerimaam Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

… Tanggal…..

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

Cara Pengisian Formulir Ringkasan DPA-SKPA

Sumber data formulir DPA-SKPA diperoleh dari peringkasan

jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan yang

diisi dalam formulir DPA-SKPA 1, jumlah belanja tidak langsung

95

menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir DPA-

SKPA 2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan

jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir DPA-SKPA

2.2.1 .Khusus SKPKA pada formulir DPA-SKPA setelah surplus

dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasan penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam formulir DPA-

SKPA 3.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan dan nama diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi dan nama satuan kerja perangkat diisi dengan nomor

kode perangkat Aceh .

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening

pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan

dimulai dari kode rekening anggaran pendapatan/belanja/

pembiayaan, diikuti dengan masing-masing kode rekening kelompok

pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode

rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/

pembiayaan.

a) Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian

kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang

dipungut atau diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh.

b) Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,

selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja

tidak langsung dan belanja langsung.

c) Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-

SKPA 2.1.

d) Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja

sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-SKPA 2.2.1.

96

e) Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian

pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

f) Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis

penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-

SKPA 3.1.

g) Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis

pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir

DPA-SKPA 3.2.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut

jenis pendapatan dan belanja.

7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan

lebih besar dari anggaran belanja.

8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan

lebih kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda

kurung.

9. Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) pada

formulir DPA-SKPA, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan

mengenai pembiayaan.

10. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut

kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

11. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan netto menerangkan

selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah

pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.

12. Rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh per

triwulan diisi sebagai berikut :

a) Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat

dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun

anggaran yang direncanakan.

b) Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja

tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu

tahun anggaran yang direncanakan.

c) Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung

97

yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap

triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

d) Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan

yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu

tahun anggaran.

e) Baris pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah

pembiayaan yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu

tahun anggaran.

13. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom

3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. Pengisian setiap kolom triwulan I

sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan dengan rencana

kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena

itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan

cara membagi empat dari jumlah yang direncanakan dalam satu

tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per

triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan

mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

14. Formulir DPA-SKPA dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

15. Apabila formulir DPA-SKPA lebih dari satu halaman, setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

16.Formulir ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.

98

8. Anggaran Kas PEMERINTAH ACEH

ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN ………

Kode Rekening Uraian

Anggaran Tahun

ini (Rp)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 2 3 4 5 6 7 Saldo Awal Kas Pendapatan Asli Aceh Retribusi Daerah …….. Dst Pembiayaan Penerimaan …….. Dst Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai …….. Pembiayaan Pengeluaran Pembayaran Pokok Utang …….. Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per triwulan Belanja Langsung Belanja Langsung Kegiatan …. Kegiatan …. Jumlah alokasi belanja langsung per-bulan Jumlah alokasi belanja langsung per-triwulan Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran Sisa Kas Setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran ………. Tanggal………… BUA / KUASA BUA (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

99

Cara Pengisian Anggaran Kas

1. Formulir ini diisi oleh BUA/Kuasa BUA untuk menyusun anggaran

kas;

2. Setiap kolom mulai dari kolom 3 sampai dengan kolom 7

dijumlahkan pada baris terakhir;

3. Diisi dengan uraian rekening pendapatan dan pembiayaan

penerimaan;

4. Diisi dengan jumlah anggaran pendapatan dan pembiayaan

penerimaan yang tercantum dalam DPA-SKPA;

5. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan

penerimaan setiap bulan di triwulan I (boleh per triwulan);

6. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan

penerimaan setiap bulan di triwulan II (boleh per triwulan);

7. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan

penerimaan setiap bulan di triwulan III (boleh per triwulan);

8. Diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan dan pembiayaan

penerimaan setiap bulan di triwulan IV (boleh per triwulan);

9. Diisi dengan kode rekening rincian objek belanja dan pembiayaan

pengeluaran;

10. Diisi dengan uraian rekening belanja dan pembiayaan pengeluaran;

11. Diisi dengan perkiraan jumlah anggaran belanja dan pembiayaan

pengeluaran;

12. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan

pengeluaran setiap bulan di triwulan I (boleh per triwulan);

13. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan

pengeluaran setiap bulan di triwulan II (boleh per triwulan);

14. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan

pengeluaran setiap bulan di triwulan III (boleh per triwulan);

15. Diisi dengan perkiraan jumlah belanja dan pembiayaan

pengeluaran setiap bulan di triwulan IV (boleh per triwulan);

100

5.1.4 Prosedur Penyiapan, Penyusunan dan Pengesahan

Rancangan DPA-SKPA dan Rancangan Anggaran Kas

101

102

Uraian SKPA PPKA TAPA SEKDA

1. TAPA menyerahkan Rancangan DPA-SKPA yang lolos verifikasi kepada SEKDA dan Rancangan Anggaran Kas SKPA yang lolos verifikasi kepada PPKA

2. PPKA menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPA menjadi Anggaran Kas Pemerintah Aceh

3. SEKDA menyetujui Rancangan DPA-SKPA dan menyerahkan kepada PPKA

4. PPKA mengesahkan Rancangan DPA-SKPA menjadi DPA-SKPA

5. PPKA menyerahkan DPA-SKPA kepada SKPA, Inspektorat, dan BPK. Penyerahan kepada SKPA selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak disahkan.

RancanganDPA-SKPA

RancanganDPA-SKPA

RancanganAnggaran Kas

SKPA

RancanganAnggaran Kas

SKPA

Anggaran KasPemerintah Aceh

RancanganDPA-SKPA

RancanganDPA-SKPA

DPA-SKPA

DPA-SKPA BPK & Inspektorat

103

5.2 Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPA

5.2.1 Ketentuan Umum

1. Anggaran lanjutan ditujukan untuk pelaksanaan

kegiatan atas beban belanja langsung yang

diperkirakan belum selesai pada tahun berjalan.

2. Dana untuk melaksanakan kegiatan lanjutan ini

berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan

SKPA berisikan sebagai berikut :

a) Saldo DPA tahun awal penganggaran;

b) Keterangan penyebab tidak dapat diselesaikannya

kegiatan tersebut sampai akhir tahun anggaran

berjalan;

c) Jumlah belanja yang telah dilakukan tahun pertama;

d) Jumlah anggaran yang dilanjutkan pada tahun

kedua.

5.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang terkait Dalam

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

1. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

Uraian tugas :

a) Menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangannya;

b) Menyusun Rancangan DPA-L SKPA;

c) Menyerahkan Rancangan DPA-L SKPA kepada PPKA

dan Laporan Akhir Realisasi paling lambat

pertengahan Desember tahun anggaran berjalan.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) Menerima laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangannya

dari SKPA;

b) Melakukan verifikasi rancangan DPA-L SKPA;

c) mengesahkan rancangan DPA-L SKPA menjadi DPA-L

SKPA tahun anggaran berikutnya.

104

3. Pengguna Anggaran

Uraian tugas :

a) menyetujui rancangan DPA-L SKPA yang akan

diverifikasi PPKA.

4. Sekretaris Daerah

Uraian tugas :

a) menyetujui rancangan DPA-L SKPA yang akan

disahkan oleh PPKA.

105

5.2.3 Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Anggaran

Lanjutan SKPA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan

Kerja Perangkat Aceh (DPAL-SKPA) yaitu dokumen

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dan sudah

melewati batas akhir penyusunan RKA-SKPA untuk

tahun anggaran selanjutnya dan ditujukan untuk

pembebanan kegiatan langsung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

NOMOR DPAL - SKPA

Formulir

DPA-L SKPA

XX XX XX XX 5 2 L

Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintah :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana :

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan : …………………..

Rincian Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program/Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode

Rekening Uraian

Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi

Saldo

Akhir

(DPAL) Volume Satuan Harga Satuan Tarif/Harga

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8=6-7

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : …………

….… Tanggal……..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : …………

Rencana Pendapatan Per - Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. ……………..

Triwulan II Rp. ……………..

Triwulan III Rp. ……………..

Triwulan IV Rp. ……………..

Jumlah Rp. ……………..

No Nama Nip Jabatan Tanda

Tangan

1

2

3

4

5

6

dst

106

Cara Pengisian Formulir DPAL-SKPA

1 Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

SKPA.

4. Baris kolom program diisi dengan dengan nama Program dari

Kegiatan yang berkenaan.

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan

dilaksanakan.

6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama tempat atau lokasi

dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi

dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/ kecamatan.

7. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD,

bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk

mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Catatan untuk baris kolom ini diisi oleh tim anggaran eksekutif,

kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut

sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana

darurat, bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap

masukan, keluaran, dan hasil yang diwujudkan dari pelaksanaan

program, kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat pencapaian yang

direncanakan pada masing-masing indikator kinerja.

10. Kolom 1 kode rekening diisi dengan nomor kode rekening

kelompok/jenis/objek/ rincian objek belanja langsung.

11. Kolom 2 uraian diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan

rincian objek belanja langsung yang dibutuhkan untuk mendanai

program dan kegiatan yang direncanakan.

12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang.

107

13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target

rincian objek yang direncanakan seperti unit/jam/hari/bulan/

tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa

tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume

dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah

rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja

pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi

jumlah jenis belanja.

16. Kolom 7 (Realisasi) diisi dengan realisasi belanja pada masing-

masing objek belanja.

17. Kolom 8 (Saldo Akhir) diisi dengan hasil pengurangan jumlah

anggara (kolom 6) dengan hasil realisasi (kolom 7).

18. Formulir DPAL-SKPA dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

19. Apabila Formulir DPAL-SKPA lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

20. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPAL-SKPA.

21. Formulir DPAL-SKPA ditandatangani oleh Kepala SKPA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPAL-SKPA

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim

anggaran pemerintah Aceh untuk mendapatkan perhatian Kepala

SKPA dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

23. Formulir ini ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKA.

24. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPAL-SKPA yang

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan

jabatan.

108

5.2.4 Prosedur Pengesahan Rancangan DPA-L SKPA

109

5.3 Pelaksanaan Perubahan APBA

5.3.1 Ketentuan Umum

1. Perubahan APBA dapat dilakukan oleh Pemerintah

Aceh, apabila:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA yang

meliputi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi

pendapatan Aceh, alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan

dalam KUA;

b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar

kegiatan dan antar jenis belanja;

c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun

berjalan;

d) Keadaan darurat;

e) Keadaan luar biasa;

f) SKPA dalam menyusun APBA Perubahan harus

mempedomani realiasasi anggaran sampai saat

perubahan Anggaran diajukan supaya tidak terjadi

revisi anggaran di atas yang telah terealisasi.

2. Perubahan APBA dilakukan satu kali dalam satu tahun

anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

3. Perubahan DPA-SKPA meliputi peningkatan dan

pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan

dari yang telah ditetapkan semula.

4. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis

belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah,

sedangkan pergeseran anggaran rincian objek belanja

dalam objek belanja berdasarkan persetujuan PPKA

5. Apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya

perubahan APBA, maka pemerintah Aceh dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

110

5.3.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait Dalam

Pelaksanaan Perubahan APBA

1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) menyerahkan RKA SKPA perubahan APBA yang

diterima dari SKPA kepada TAPA;

b) melakukan proses penyusunan Rancangan Qanun

perubahan APBA beserta lampiran-lampiran;

c) membuat dokumen Rancangan Qanun APBA beserta

lampirannya dan dokumen nota keuangan perubahan

APBA;

d) menyerahkan dokumen Rancangan Qanun APBA

beserta lampirannya dan dokumen nota keuangan

perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah;

e) mengarsipkan RKA SKPA;

f) menerima dokumen persetujuan bersama Rancangan

Qanun perubahan APBA;

g) melakukan proses penyiapan Rancangan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA;

h) membuat dokumen Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA;

i) menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA

kepada Gubernur;

j) mengarsipkan dokumen Rancangan Peraturan

Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA;

k) membuat Surat Pemberitahuan;

l) mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA;

m) mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA;

n) kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA

kepada TAPA;

o) mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPA-

SKPA;

p) menyerahkan DPPA-SKPA kepada SKPA;

111

2. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)

Uraian tugas :

a) mengidentifikasi faktor penyebab perubahan APBA;

b) melakukan proses penyusunan rancangan awal KUA

perubahan;

c) menyerahkan rancangan awal KUA perubahan kepada

Sekretaris Daerah;

d) menyerahkan rancangan KUA perubahan yang telah

disetujui Sekretaris Daerah kepada Gubernur;

e) menerima rancangan awal KUA perubahan yang

tidak disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk dilakukan

proses penyusunan kembali rancangan awal KUA

perubahan;

f) menyerahkan Rancangan KUA perubahan yang telah

diotorisasi Gubernur kepada DPRA;

g) melakukan proses penyusunan rancangan awal PPAS

perubahan;

h) mengarsipkan Nota kesepakatan KUA perubahan dan

dokumen KUA perubahan;

i) menyerahkan rancangan awal PPAS diserahkan

kepada Sekretaris Daerah;

j) menyiapkan Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA

Perubahan APBA;

k) menyerahkan Rancangan Awal Surat Edaran

Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-

SKPA Perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah;

l) menyiapkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang pedoman penyusunan RKA SKPA

perubahan APBA;

m) menyerahkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang pedoman penyusunan RKA SKPA

perubahan APBA kepada Sekretaris Daerah untuk

proses persetujuan;

112

n) Menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh

tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan

APBA yang telah disetujui Sekretaris Daerah kepada

Gubernur Aceh untuk diotorisasi;

o) Menerima kembali rancangan awal Surat Edaran

Gubernur Aceh pedoman penyusunan RKA-SKPA

perubahan APBA yang tidak disetujui Sekretaris

Daerah untuk dilakukan proses penyiapan kembali

rancangan awal tersebut;

p) melakukan pembahasan kesesuaian RKA-SKPA

perubahan APBA dengan KUA dan PPAS dan dokumen

lainnya;

q) menyerahkan RKA -SKPA perubahan APBA kepada

PPKA untuk dilanjutkan dengan proses berikutnya;

r) membahas Rancangan DPPA-SKPA;

s) menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada

Sekretaris Daerah untuk disetujui;

t) mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPA-

SKPA;

u) Menyerahkan DPPA-SKPA yang telah disahkan kepada

PPKA.

3. Sekretaris Daerah

Uraian tugas :

a) menyetujui Rancangan Awal Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA

Perubahan APBA;

b) menyerahkan Rancangan Surat Edaran Gubernur

Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA

Perubahan APBA kepada Gubernur;

c) melakukan koordinasi penyebaran Surat Edaran

Gubernur Aceh tentang Pedoman Penyusunan RKA-

SKPA Perubahan APBA kepada seluruh SKPA;

d) menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh

tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan

113

APBA yang telah disetujui kepada Gubernur untuk

diotorisasi;

e) menyerahkan rancangan awal Surat Edaran Gubernur

Aceh pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan

APBA yang tidak disetujui kepada TAPA untuk

melakukan proses penyiapkan kembali rancangan

awal tersebut;

f) menerima Surat Edaran Gubernur Aceh tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA;

g) menyerahkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA;

h) Mengarsipkan Surat Edaran Gubernur Aceh tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA;

i) melakukan otorisasi dokumen Rancangan Qanun

perubahan APBA beserta lampirannya dan dokumen

nota keuangan perubahan APBA;

j) melakukan proses sosialisasi Rancangan Qanun

perubahan APBA kepada masyarakat;

k) Menyetujui dan menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA

kepada TAPA.

4. Gubernur Aceh

Uraian tugas :

a) melakukan otorisasi atas rancangan Surat Edaran

Gubernur Aceh tentang pedoman;

b) penyusunan RKA- SKPA perubahan APBA menjadi

Surat Edaran Gubernur Aceh tentang pedoman

penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA;

c) menyerahkan rancangan Surat Edaran Gubernur Aceh

tentang pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan

APBA menjadi Surat Edaran Gubernur Aceh tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPA perubahan APBA

kepada Sekretaris Daerah;

d) menerima dokumen Rancangan Qanun perubahan

APBA beserta lampirannya yang sudah melalui proses

114

sosialisasi pada masyarakat dan dokumen nota

keuangan perubahan APBA;

e) menyerahkan dokumen Rancangan Qanun perubahan

APBA beserta lampirannya dan nota keuangan kepada

DPRA paling lambat akhir September tahun anggaran

berjalan;

f) menerima dokumen Rancangan Qanun perubahan

APBA beserta lampirannya dari DPRA;

g) menerima dokumen Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh Penjabaran perubahan APBA dari PPKA;

h) melakukan evaluasi atas dokumen Rancangan

Qanun perubahan APBA beserta lampirannya dan

dokumen Rancangan Peraturan Gubernur Aceh

Penjabaran perubahan APBA;

i) melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi

dokumen Rancangan Qanun perubahan APBA beserta

lampirannya yang diterima dari DPRA dan dokumen

Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran

perubahan APBA untuk diserahkan kepada Menteri

Dalam Negeri;

j) menetapkan Rancangan Qanun Perubahan APBA

beserta lampiran dan Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh Penjabaran Perubahan APBA menjadi Qanun

Perubahan APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur

Aceh Penjabaran Perubahan APBA;

k) menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan

Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA kepada

Menteri Dalam Negeri;

l) menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan

Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA kepada PPKA;

m) menerima kembali Qanun Perubahan APBA dan

Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan

APBA dari Menteri Dalam Negeri apabila dinyatakan

tidak sesuai dengan kepentingan umum, Peraturan

115

Perundangan yang lebih tinggi, dan Permendagri

untuk dilakukan penyempurnaan;

n) menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang

pembatalan Qanun Perubahan APBA dan Peraturan

Gubernur Aceh tentang perubahan APBA, apabila

Gubernur Aceh dan DPRA tidak menindaklanjuti

penyempurnaan berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri, Gubernur Aceh :

(1) menetapkan Peraturan Gubernur Aceh;

(2) Pelaksanaan Pengeluaran atas Pagu Tahun

Anggaran Berjalan;

(3) memberhentikan pelaksanaan Qanun Perubahan

dan mencabut Qanun Perubahan dengan

mengeluarkan Qanun pencabutan Qanun

Perubahan APBA selambat-lambatnya 7 hari kerja

setelah pembatalan;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Uraian tugas :

a) melakukan pembahasan rancangan KUA bersama-

sama dengan pemerintah Aceh;

b) menghasilkan dokumen Nota kesepakatan KUA

perubahan dan dokumen KUA perubahan;

c) menyerahkan dokumen nota kesepakatan KUA

perubahan dan dokumen KUA perubahan diserahkan

kepada TAPA;

d) mengarsipkan dokumen nota kesepakatan KUA

perubahan dan dokumen KUA perubahan;

e) membahas Rancangan Qanun Perubahan APBA

beserta lampiran dan Nota Keuangan Perubahan APBA

bersama Pemerintah Aceh;

f) membuat persetujuan bersama tentang Rancangan

Qanun Perubahan APBA antara DPRA dan Gubernur

Aceh paling lambat tiga bulan sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan berakhir.

116

5.3.3. Dokumen dan Catatan yang Digunakan dalam

Pelaksanaan Perubahan APBA

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh 1 (DPPA-SKPA 1) DPPA-SKPA 1

yaitu dokumen yang digunakan untuk menyusun

rencana perubahan pendapatan atau penerimaan SKPA

dalam tahun anggaran yang direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir DPPA SKPA1 Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah :

Organisasi :

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan

:

Perubahan APBA :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening

Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah (Berkurang) Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

...… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

Rencana Pendapatan Per - Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. ……………..

Jumlah Rp. ……………..

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

dst

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama SKPA

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPA.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek,

dan rincian objek pendapatan.

6. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek

117

pendapatan yang sebelum perubahan, seperti jumlah kendaraan

bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor, jumlah kepala

keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang

memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit perikanan/pertanian/

peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah

kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/ penggunaan sarana

olahraga/gedung/lahan milik Pemerintah Aceh, jumlah unit barang

bekas milik Pemerintah Aceh yang dijual, jumlah uang yang

ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau giro,

jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.

7. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

sebelum perubahan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran

berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

8. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/nilai

satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase

bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik daerah yang tidak

dipisahkan.

9. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah

pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan

hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

10. Formulir DPPA-SKPA 1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPPA-SKPA.

11. Nama ibu kota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPPA-SKPA 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPA.

12. Formulir DPPA-SKPA 1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh PPKA.

13. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 1

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam

kolom catatan hasil pembahasan.

14. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut

atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang

direncanakan.

118

15. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus

disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan

kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap

triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang direncanakan

dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran

per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas

dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Aceh serta penerbitan SPD.

119

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh 2.1 (DPPA-SKPA 2.1)

DPPA-SKPA 2.1 yaitu dokumen yang digunakan

untuk menyusun rencana perubahan kebutuhan

belanja tidak langsung SKPA dalam tahun anggaran

yang direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Nomor DPPA-SKPA

Formulir DPPA SKPA

2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH X.XX XX 0 0 5 1

Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran …………. Urusan Pemerintah :

Organisasi :

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA

:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening

Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah (Berkurang) Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

...… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

Rencana Penarikan Dana Per - Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. ……………..

Jumlah Rp. ……………..

No Nama Nip Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

dst

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 2.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama Satuan

Kerja Perangkat Aceh.

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening kelompok/

jenis/objek/rincian objek belanja tidak langsung.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek dan rincian

objek belanja tidak langsung.

6. Sebelum perubahan :

120

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai.

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

objek yang direncanakan seperti hari/bulan/tahun.

c. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat

berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan penghasilan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah

volume dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah

rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek

belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan

menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis

belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang

dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA.

7. Setelah perubahan :

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai.

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian

objek yang direncanakan seperti hari/bulan/tahun.

c. Kolom 9 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat

berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan penghasilan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah

volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap

jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja

selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan.

Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian

dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari

seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak

langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA.

121

8. Kolom 11 diisi dengan selisih antara jumlah belanja tidak

langsung sebelum perubahan (kolom 6) dengan jumlah belanja

tidak langsung setelah perubahan (kolom 10).

9. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase yaitu jumlah selisih belanja

tidak langsung (kolom 11) dibagi dengan jumlah belanja tidak langsung

sebelum perubahan (kolom 6) dikali 100 % (perseratus).

10. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan

selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang

disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu tidak

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4

dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.

Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat

dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan

likuiditas kas Aceh serta penerbitan SPD.

11. Formulir DPPA-SKPA 2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPPA-SKPA.

12. Formulir DPPA-SKPA 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

13. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

14. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA 2.1.

15. Formulir DPPA-SKPA 2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan dan

disahkan oleh PPKA.

16. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 2.1

yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

122

3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh 2.2.1 (DPPA-SKPA 2.2.1)

DPPA-SKPA 2.2.1 yaitu dokumen yang digunakan

untuk merencanakan perubahan belanja langsung

dari setiap kegiatan yang diprogramkan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Nomor DPPA-SKPA Formulir

DPPA SKPA 22.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH X.XX XX 0 0 5 2

Pemerintah Aceh

Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintah :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Lokasi Kegiatan :

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah

Perubahan

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening

Uraian

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah (Berkurang) Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif/Harga Jumlah Volume Satuan Tarif/ Harga

Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

Jumlah

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. …………… Jumlah Rp. ……………..

...… Tanggal…..

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ………………………

Tim Anggaran Pemerintah Aceh :

No Nama Nip Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

dst

123

Cara Pengisian Formulir DPPA SKPA 2.2.1

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

satuan kerja perangkat Aceh. Kolom 1 kode rekening diisi dengan

nomor kode rekening kelompok/jenis/objek belanja langsung.

4. Baris kolom program diisi dengan nama program dari kegiatan yang

berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk

mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk

memperoleh alokasi anggaran.

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan

dilaksanakan. Kegiatan merupakan tindakan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

6. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau

tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau

tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan/ kecamatan.

7. Baris latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan

APBA diisi dengan berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya

perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara

lain apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

kebijakan umum APBA, pergeseran anggaran antar unit organisasi,

antar kegiatan, antar jenis belanja, terjadi keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran berjalan

serta keadaan darurat.

8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap

masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam

kerja, jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk

124

menghasilkan keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran

yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima

pada masa yang akan datang.

9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang

dapat diukur pencapaiannya atas masukan, keluaran dan hasil

yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur kinerja.

10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening

kelompok/jenis objek/rincian objek belanja langsung.

11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek

dan rincian objek belanja langsung.

12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah

orang/pegawai dan barang.

13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek

uang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/ tahun,

ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,

harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume

dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek belanja. Setiap jumlah

rincian objek pada masing-masing objek belanja selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan. Setiap objek belanja

pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi

jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja

merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung yang dituangkan

dalam formulir DPPA-SKPA 2.2.1.

16. Formulir DPPA-SKPA 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPPA-SKPA 2.2 dan DPPA-SKPA.

17. Formulir DPPA-SKPA 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan

kebutuhan.

18. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

125

19. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA

2.2.1.

20. Formulir DPPA-SKPA 2.2.1 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama dan NIP yang bersangkutan dan

disahkan oleh PPKA.

21. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA

2.2.1 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh

TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala Satuan Kerja Perangkat

Aceh dicantumkan dalam kolom catatan hasil pembahasan.

22. Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 2.2.1

yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

126

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah 2.2 (DPPA-SKPA 2.2)

DPPA-SKPA 2.2 merupakan formulir rekapitulasi

dari seluruh perubahan program dan kegiatan SKPA

yang dikutip dari setiap formulir DPPA-SKPA 2.2.1

(rincian anggaran belanja langsung menurut program

dan per kegiatan SKPA).

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH Formulir DPPA-SKPA

2.2 Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ……………………..

Urusan Pemerintahan

:

Organisasi : Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program Kegiatan

Kode Program Kegiatan

Uraian Lokasi Kegiatan

Target Kinerja (Kuantitatif)

Sumber Dana

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 xx

Program A

xx Kegiatan … xx Kegiatan … xx dst…

xx

Program B

xx Kegiatan … xx Kegiatan … xx dst…

xx

dst…

xx dst…

Jumlah

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

...… Tanggal…..

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

Tim Anggaran Pemerintah : No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2

dst

127

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 2.2

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan

pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat Aceh dan nama

Satuan Kerja Perangkat Aceh.

4. Kolom 1 diisi dengan kode angka program.

5. Kolom 2 diisi dengan kode angka kegiatan.

6. Untuk kode angka program dan angka kegiatan tersebut pada

angka 5 dan 6 sesuai dengan format lampiran VII Peraturan Menteri

ini dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan uraian nama program yang

selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian kegiatan untuk

mendukung terlaksananya program dimaksud.

8. Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat

setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat

berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

9. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi

hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk

mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan. Catatan untuk kolom ini diisi oleh TAPA, kecuali

apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber

dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat,

bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10. Kolom 7 (jumlah sebelum perubahan) diisi dengan jumlah

sebelum perubahan menurut program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang

termaksud dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah

setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis

belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan.

128

11. Kolom 8 (jumlah setelah perubahan) diisi dengan jumlah setelah

perubahan menurut program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan. Jumlah program

merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang

termasuk dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah

setiap kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis

belanja untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan

yang mengalami perubahan.

12. Kolom 9 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara

jumlah anggaran setelah perubahan dikurangi dengan jumlah

anggaran sebelum perubahan.

13. Kolom 10 (%) diisi dengan persentase kenaikan/penurunan

anggaran setelah perubahan dengan jumlah anggaran sebelum

perubahan.

14. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan 10 diisi dengan

penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum dalam

kolom 6, 7, 8, 9 dan 10.

15. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPPA-

SKPA 2, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala Satuan Kerja

Perangkat Aceh.

16. Formulir DPPA-SKPA 2.2 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran

dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP, dan disahkan oleh

PPKA.

17. Formulir DPPA-SKPA 2.2 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

18. Apabila formulir DPPA-SKPA 2.2 lebih dari 1 halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

129

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh 3.1 (DPPA-SKPA 3.1)

DPPA-SKPA 3.1 yaitu dokumen yang digunakan

untuk merencanakan perubahan penerimaan

pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

NOMOR DPPA-SKPA

Formulir DPPA-SKPA

3.1

x.xx xx 0 0 6 1

Pemerintah Aceh …………………….. Tahun Anggaran ……………………..

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Latar Belakang Perubahan Penerimaan Pembiayaan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening

Uraian Jumlah Bertambah / (Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penerimaan

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. …………….. Jumlah Rp. ……………..

...… Tanggal…..

Mengesahkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

Tim Anggaran Pemerintah :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2 3 4

dst

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 3.1

Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh

SKPKA.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPKA dan nama SKPKA

130

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,

objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek penerimaan pembiayaan.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan

sebelum perubahan.

Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah

rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing

objek penerimaan pembiayaan selanjutnya dijumlahkan menjadi objek

penerimaan pembiayaan berkenaan. Setiap objek penerimaan

pembiayaan pada masing-masing jenis penerimaan pembiayaan

kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis penerimaan pembiayaan.

Penjumlahan dari seluruh jenis penerimaan pembiayaan merupakan

jumlah kelompok penerimaan pembiayaan yang dituangkan dalam

formulir DPPA-SKPA dengan jumlah kelompok, jenis, objek, dan rincian

objek penerimaan pembiayaan sebelum perubahan.

7. Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan pembiayaan setelah

perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan

menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada

masing-masing objek penerimaan pembiayaan selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek penerimaan pembiayaan berkenaan. Setiap

objek penerimaan pembiayaan pada masing-masing jenis penerimaan

pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis penerimaan

pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis penerimaan pembiayaan

merupakan jumlah kelompok penerimaan pembiayaan yang

dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan jumlah kelompok jenis,

objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan setelah perubahan.

8. Kolom 5 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan dikurangi dengan

jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan.

9. Kolom 6 (%) diisi dengan persentase kenaikan/penurunan penerimaan

pembiayaan setelah perubahan dengan jumlah penerimaan

pembiayaan sebelum perubahan.

131

10. Formulir DPPA-SKPA 3.1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPPA-SKPA.

11. Formulir DPPA-SKPA 3.1 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

12. Apabila Formulir DPPA-SKPA 3.1 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

13. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA-SKPA 3.1.

14. Formulir DPPA-SKPA 3.1 ditandatangani oleh PPKA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

15. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA 3.1

oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPA

untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan dalam

kolom catatan hasil pembahasan.

Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 3.1 yang

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan.

132

6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Aceh 3.2 (DPPA-SKPA 3.2)

DPPA-SKPA 3.2 yaitu dokumen yang digunakan

untuk merencanakan perubahan pengeluaran

pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

NOMOR DPPA-SKPA Formulir

DPPA-SKPA 3.2 x.xx xx 0 0 6 2

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ……………………..

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Latar Belakang Perubahan Penerimaan Pembiayaan / Dianggarkan Dalam Perubahan APBA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening

Uraian Jumlah Bertambah /

(Berkurang) Sebelum

Perubahan Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Jumlah Penerimaan

Triwulan I Rp. …………….. Triwulan II Rp. …………….. Triwulan III Rp. …………….. Triwulan IV Rp. …………….. Jumlah Rp. ……………..

...… Tanggal…..

Mengesahkan

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ………………………

Tim Anggaran Pemerintah :

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2

dst

Cara Pengisian Formulir DPPA-SKPA 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh SKPA lainnya, pengerjaan dilakukan oleh

SKPKA.

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

133

dan nama urusan pemerintahan Aceh yang dilaksanakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPKA dan nama SKPKA.

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,

objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama, kelompok, jenis, objek, dan

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan

sebelum perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek

dijumlahkan menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian

objek pada masing-masing objek pengeluaran pembiayaan selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

Setiap objek pengeluaran pembiayaan pada masing-masing jenis

pengeluaran pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah

jenis pengeluaran pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis

pengeluaran pembiayaan merupakan jumlah kelompok pengeluaran

pembiayaan yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan

jumlah kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pengeluaran

pembiayaan sebelum perubahan.

7. Kolom 4 diisi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan. Untuk setiap jumlah uraian rincian objek dijumlahkan

menjadi jumlah rincian objek. Setiap jumlah rincian objek pada

masing-masing objek pengeluaran pembiayaan selanjutnya

dijumlahkan menjadi objek pengeluaran pembiayaan berkenaan.

Setiap objek pengeluaran pembiayaan pada masing-masing jenis

pengeluaran pembiayaan kemudian dijumlahkan menjadi jumlah

jenis pengeluaran pembiayaan. Penjumlahan dari seluruh jenis

pengeluaran pembiayaan merupakan jumlah kelompok pengeluaran

pembiayaan yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPA dengan

jumlah kelompok jenis, objek, dan rincian objek pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan.

8. Kolom 5 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih antara

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dikurangi dengan

jumlah pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan.

134

9. Kolom 6 (%) diisi dengan persentase kenaikan/penurunan pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan dengan jumlah pengeluaran

pembiayaan sebelum perubahan.

10. Formulir DPPA-SKPA 3.2 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPPA-SKPA.

11. Formulir DPPA-SKPA 3.2 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

12. Apabila Formulir DPPA-SKPA 3.2 lebih dari satu halaman setiap

halaman diberi nomor urut halaman.

13. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPPA SKPA 3.2.

14. Formulir DPPA-SKPA 3.2 ditandatangani oleh PPKA dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

15. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-SKPA

3.2 oleh TAPA. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan

oleh TAPA untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPA dicantumkan

dalam kolom catatan hasil pembahasan.

Seluruh anggota TAPA menandatangani formulir DPPA-SKPA 3.2 yang

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP, dan jabatan.

135

7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Aceh (Ringkasan DPPA-SKPA)

merupakan kompilasi dari seluruh DPPA-SKPA.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Formulir DPPA-SKPA

Pemerintah Aceh Tahun Anggaran ………….

Urusan Pemerintahan Organisasi

: :

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

1 2 3

Jumlah Pendapatan

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Per-Triwulan

No Uraian Triwulan Tanda

Tangan I II III IV

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 1 Pendapatan

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.2 Belanja Langsung

3.1 Penerimaam Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

… Tanggal…..

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(nama lengkap) NIP : ……………

136

Cara Pengisian Ringkasan DPPA-SKPA

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Urusan pemerintahan Aceh dan nama diisi dengan nomor kode

urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan Aceh yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3. Organisasi daerah dan nama satuan kerja perangkat diisi dengan

nomor kode perangkat Aceh.

4. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening

pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening

pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,

selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian

kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut

atau diterima oleh satuan kerja perangkat Aceh.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,

selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Dalam kelompok belanja tidak

langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang

tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 2.1. Dalam kelompok

belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja sesuai dengan yang

tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 2.2.1.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian

pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke

dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok

penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis penerimaan sesuai

dengan yang tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 3.1. Dalam

kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis pengeluaran

sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPPA-SKPA 3.2.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut

jenis pendapatan dan belanja.

7. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan

lebih besar dari anggaran belanja.

8. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih

kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.

137

9. Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) pada formulir

DPPA-SKPA, setelah surplus/defisit anggaran diuraikan mengenai

pembiayaan.

10. Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran

pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut

kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

11. Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan netto menerangkan selisih

antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah pengeluaran

pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.

12. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Aceh per

triwulan diisi sebagai berikut :

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat

dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun

anggaran yang direncanakan.

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak

langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun

anggaran yang direncanakan.

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung yang

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap triwulan

dalam tahun anggaran yang direncanakan.

d. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan

yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu

tahun anggaran.

e. Baris pengeluaran pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan

yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun

anggaran. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah

pada kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. Pengisian setiap

kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuaikan

dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan

kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap

triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah yang

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data

pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas

Umum Aceh serta penerbitan SPD.

138

5.3.4 Prosedur Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBA

139

5.3.5 Prosedur Penyiapan Pedoman dan Penyusunan RKA-

SKPA Perubahan APBA

140

5.3.6 Prosedur Persiapan Rancangan Qanun Perubahan APBA

141

5.3.7 Prosedur Pembahasan, Evaluasi, Penetapan Rancangan

Qanun Perubahan APBA

142

143

5.3.8 Prosedur Pembatalan QANUN Perubahan APBA dan

Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan APBA

1. Apabila Rancangan Qanun Perubahan APBA dan

Rancangan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran

APBA dinyatakan tidak sesuai kepentingan umum,

Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, dan

Permendagri tentang Evaluasi Rancangan Qanun

Perubahan APBA maka Menteri Dalam Negeri akan

mengembalikan kedua dokumen tersebut kepada

Gubernur Aceh. Penyempurnaan ini dilakukan paling

lambat 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Bila Menteri Dalam Negeri tidak menindaklanjuti, maka

Gubernur Aceh membatalkan Qanun Perubahan APBA

dan Peraturan Gubernur Aceh Penjabaran Perubahan

APBA dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh–

Pembatalan Qanun Perubahan dan Peraturan Gubernur

Aceh Perubahan, dan Berlakunya APBA TA Berjalan.

3. Gubernur Aceh kemudian menyerahkan Peraturan

Gubernur Aceh – pembatalan Qanun Perubahan dan

Peraturan Gubernur Aceh Perubahan, dan berlakunya

APBA Tahun Anggaran Berjalan kepada Mendagri

4. Berdasarkan dokumen ini Gubernur Aceh :

a) Menetapkan Peraturan Gubernur Aceh

b) Pelaksanaan Pengeluaran atas Pagu Tahun

Anggaran Berjalan.

c) Memberhentikan pelaksanaan Qanun Perubahan

dan mencabut Qanun Perubahan dengan

mengeluarkan Qanun

d) Pencabutan Qanun Perubahan APBA selambat-

lambatnya 7 hari kerja setelah pembatalan.

144

5.3.9 Prosedur Penyusunan, dan Pembahasan Rancangan

DPPA SKPA

GUBERNURSEKDAPPKASKPATAPAUraian

Ph

ase

Pergub Penjabaran Perubahan APBA

Surat Pemberitahuan

Rancangan DPPA SKPA

Qanun Perubahan APBA

Surat Pemberitahuan

Pergub-Penjabaran Perubahan APBA

Qanun Perubahan APBA

Rancangan DPPA SKPA

Rancangan DPPA SKPA

Rancangan DPPA SKPA

Gubernur menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Pergub Penjabaran Perubahan APBA kepada PPK.

Berdasarkan kedua dokumen ini PPKA membuat Surat Pemberitahuan

PPKA mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA

Berdasarkan Surat Pemberitahuan, SKPA menyusun Rancangan DPPA-SKPA

3 hari kerjaSKPA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada PPKA paling lambat 3 hari kerja setelah perubahan APBA ditetapkan.

PPKA mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA kemudian menyerahkannya kepada TAPA

TAPA membahas Rancangan DPPA-SKPA, kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA ini kepada SEKDA untuk disetujui.

Rancangan DPPA SKPA

DPPA SKPA

Setelah disetujui, SEKDA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada TAPA

TAPA mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPA-SKPA kemudian DPPA-SKPA diserahkan kepada PPKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

145

5.3.10 Pengesahan Rancangan DPPA-SKPA

GUBERNURSEKDAPPKASKPATAPAUraian

Ph

ase

Pergub Penjabaran Perubahan APBA

Surat Pemberitahuan

Rancangan DPPA SKPA

Qanun Perubahan APBA

Surat Pemberitahuan

Pergub-Penjabaran Perubahan APBA

Qanun Perubahan APBA

Rancangan DPPA SKPA

Rancangan DPPA SKPA

Rancangan DPPA SKPA

Gubernur menyerahkan Qanun Perubahan APBA dan Pergub Penjabaran Perubahan APBA kepada PPK.

Berdasarkan kedua dokumen ini PPKA membuat Surat Pemberitahuan

PPKA mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada SKPA

Berdasarkan Surat Pemberitahuan, SKPA menyusun Rancangan DPPA-SKPA

3 hari kerjaSKPA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada PPKA paling lambat 3 hari kerja setelah perubahan APBA ditetapkan.

PPKA mengotorisasi Rancangan DPPA-SKPA kemudian menyerahkannya kepada TAPA

TAPA membahas Rancangan DPPA-SKPA, kemudian menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA ini kepada SEKDA untuk disetujui.

Rancangan DPPA SKPA

DPPA SKPA

Setelah disetujui, SEKDA menyerahkan Rancangan DPPA-SKPA kepada TAPA

TAPA mengesahkan Rancangan DPPA-SKPA menjadi DPPA-SKPA kemudian DPPA-SKPA diserahkan kepada PPKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PENATAUSAHAAN

146  

BAB VI PENATAUSAHAAN

6.1 Penatausahaan Pendapatan

6.1.1 Ketentuan Umum

1. Penerimaan SKPA tidak digunakan secara langsung

untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

2. Penerimaan SKPA berupa uang tunai atau cek harus disetor

ke rekening Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.

3. Penerimaan Aceh disetor ke rekening Kas Umum Aceh.

Penyetoran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) disetor langsung ke bank;

b) disetor melalui bendahara penerimaan.

4. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka

rekening dengan atau atas nama pribadi pada bank

atau giro pos untuk tujuan pelaksanaan APBA.

5. Bendahara penerimaan SKPA bertanggung jawab secara

administratif dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6. Bendahara penerimaan SKPA bertanggung jawab

secara fungsional dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKA selaku

BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

7. Berdasarkan pertimbangan Pendapatan Aceh yang

tersebar dan kondisi geografis, Gubernur Aceh

menetapkan bendahara penerimaan pembantu yang

diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi

Bendahara Penerimaan.

8. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu wajib menyetor seluruh penerimaannya ke

rekening Kas Umum Aceh paling lama 1 (satu) hari

kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.

147  

9. Bendahara penerimaan pembantu secara periodik

melakukan pertanggungjawaban atas penerimaannya

kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5

(lima) bulan berikutnya.

10. Bendahara penerimaan PPKA dijabat langsung oleh

kuasa BUA.

11. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung

untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan,

tanpa disetorkan ke Kas Umum Aceh.

6.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dengan Penatausahaan Penerimaan

1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

a) PPKA selaku BUA mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

(1) menerima nota kredit/STS/bukti penerimaan

lainnya sebagai bukti setoran yang sah;

(2) menerima laporan pertanggungjawaban

penerimaan dari bendahara penerimaan;

(3) melakukan analisis atas laporan

pertanggungjawaban bendahara penerimaan

SKPA dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

a) menandatangani Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

b) menandatangani tanda-tanda bukti penerimaan;

c) menandatangani buku kas umum, buku pembantu

per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi

penerimaan harian;

d) menerima dan mengesahkan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara

penerimaan melalui PPK-SKPA.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Aceh (PPK-SKPA)

a) melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan

penyetoran yang dilakukan oleh bendahara

148  

penerimaan/bendaharan penerimaan pembantu;

b) menyerahkan SPJ penerimaan kepada pengguna

anggaran.

4. Bendahara Penerimaan

a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera

pada SKP-Aceh/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi;

b) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang

diterima dengan dokumen SKP-Aceh yang

diterimanya dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Aceh;

c) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang

diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya

dari pengguna anggaran;

d) membuat STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/

bukti lain yang sah;

e) menyerahkan tanda bukti pembayaran/tanda bukti

lain yang sah kepada wajib pajak/retribusi;

f) menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya

pada Bank;

g) melakukan pencatatan penerimaan di buku kas

umum penerimaan;

h) membuat rekapitulasi penerimaan harian;

i) membuat dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan disertai bukti

penerimaan dan bukti setoran kepada pengguna

anggaran dan PPKA selaku BUA;

j) khusus untuk SKPA yang memiliki bendahara

penerimaan pembantu, maka uraian tugas

bendahara penerimaan sebagai berikut :

(1) menerima laporan pertanggungjawaban

penerimaan dari bendahara penerimaan

pembantu melalui PPK-SKPA;

(2) melakukan verifikasi, evaluasi serta analisis

atas laporan pertanggungjawaban yang

149  

disampaikan oleh bendahara penerimaan

pembantu;

(3) menggunakan SPJ penerimaan pembantu

dalam penatausahaan penerimaan.

5. Pembantu Bendahara Penerimaan

melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat

dokumen penerimaan.

6. Bendahara Penerimaan Pembantu

a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera

pada SKP-Aceh/ SKR dari Wajib Pajak/Retribusi;

b) melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang

diterima dengan dokumen SKP-Aceh/SKR yang

diterimanya dari pengguna anggaran;

c) membuat STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/

bukti lain yang sah;

d) menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda

bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi;

e) menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya

pada Bank;

f) menerima STS yang telah diotorisasi dari bank dan

menyampaikannya kepada BUA;

g) melakukan pencatatan penerimaan di buku kas

umum penerimaan pembantu;

h) membuat dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan disertai bukti

penerimaan dan bukti penyetoran kepada bendahara

penerimaan.

6.1.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Melalui Bank

1. Penerimaan Aceh yang disetor ke rekening Kas Umum

Aceh dengan disetor langsung ke bank tidak

membutuhkan STS dari bendahara penerimaan. Bank

yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan

membuat bukti setoran untuk diserahkan kepada pihak

ketiga dan nota kredit untuk diberikan kepada BUA.

150  

2. Bank yang ditunjuk, bank lain, badan/lembaga keuangan,

dan/atau kantor pos, memiliki tugas sebagai berikut :

a) menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera

pada SKP-Aceh/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi;

b) menerbitkan slip setoran/bukti setoran lain yang

sah dan nota kredit;

c) menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah

kepada Wajib Pajak/Retribusi dan nota kredit

kepada BUA.

151  

6.1.4 Dokumen dan Catatan yang digunakan dalam

Penatausahaan Penerimaan

1. Surat Ketetapan Pajak Aceh (SKP-Aceh)

Catatan :

Penetapan jumlah SKP-Aceh didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar

penetapan pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ NO. :

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN

PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, BIAYA ADM, STNK DAN BIAYA ADM TNKB BERIKUT

NO. SKUM

NO. KOHIR

BBN-KB

PKB

MERK / TYPE : BAHAN BAKAR : SWDKLLJ

JENIS / MODEL : WARNA TNKB : BIAYA ADM STNK

TAHUN / CC : NO. POL LAMA : BIAYA ADM TNKB

WARNA : NO. PENDAFT : JUMLAH

NO. RANGKA : JML. SUMBU/AS :

NO. MESIN :

KEPOLISIAN DAERAH ACEH KEPALA DINAS PENDATAN Kepala Cabang

DIRLANTAS DAN KEKAYAAN ACEH PT. JASA RAHARJA (Persero)

NAMA NAMA NAMA

NRP NIP NPP

TGL. DITETAPKAN PETUGAS KOREKTOR

BERLAKU SAMPAI

SAMSAT PROVINSI

ACEH

NOMOR POLISI

NAMA PEMILIK

ALAMATPOKOK

SANKSI JUMLAH

ADM

152  

2. Pajak Air Permukaan (PAP)

Nomor:P E M E R I N T A H A C E H

DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)(Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2012

Nomor Berkas : Peruntukan :Nama Wajib Pajak : No. Kohir :Alamat Wajib Pajak : Bagian Bulan :Nama Perusahaan : Tahun :Alamat Perusahaan : Ditetapkan Tanggal :

P A P

Catatan :

1.

KEPALA DINAS PENDAPATAN

DAN KEKAYAAN ACEH

2.

3.

Jalan :

JUMLAH

Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalambatas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterbitkan

Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukandikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2%sebulan.

Pembayaran dilakukan pada Dinas Pendapatan danKekayaan Aceh/UPTD/Seksi Pungutan DinasPendapatan dan Kekayaan Aceh.

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis PungutanVolume/Areal/Daya Harga Dasar Air

Tarif PajakPajak Terutang

(M3/Ha/PK) ( Rp ) ( Rp )

153  

3. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

Catatan :

1. Penetapan jumlah SKR berdasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar

penetapan retribusi;

2. Untuk retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan, dan sejenis lainnya,

format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti

penarikan.

No. URUT :………………..

MASA : …………………………………

TAHUN : …………………………………

NAMA : ……………………………………………

ALAMAT : ……………………………………………

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH NPWPD : ……………………………………………

TANGGAL JATUH TEMPO : ……………………………………………

NO URAIAN RETRIBUSI JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

5

Jumlah Ketetapan Retribusi

Jumlah Sanksi : a. Bunga

                              b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

1

2

NO. URUT :

TANDA TERIMA …………………

NAMA :  …………………………….

ALAMAT :  …………………………….

NPWPD :  …………………………….

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  potong di sini _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

……………… Tanggal ………………

Yang menerima,

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima

(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per‐bulan

………………………… Tanggal …………………………

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.

Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan …………………….

PEMERINTAH ACEHSURAT KETETAPAN RETRIBUSI

(SKR)

KODE REKENING

Dengan Huruf : ………………………………………………………………………………………………….PERHATIAN :

154  

4. Surat Tanda Setoran (STS)

Cara pengisian STS :

1. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian objek

pendapatan;

2. Kolom uraian rincian objek diisi uraian nama rincian objek

pendapatan;

3. Kolom jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian

objek pendapatan.

Catatan :

Formulir ini digunakan untuk menyetor pungutan Aceh (pajak Aceh, retribusi

dan penerimaan Aceh lainnya).

STS No…………………. Bank : …………..

No Rekening : …………..

…………………………………………………………..

(…………………………………………………………..

…………………………………………………………..)

Dengan Rincian Penerimaan Sebagai Berikut :

No Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5

PEM ERIN TAH ACEH

SU RAT TANDA SETORAN (STS)

Harap diterima uang sebesar

(dengan huruf)

Kode Rekening

JUMLAH

Uang tersebut diterima pada tanggal …………………………………………….

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.

155  

5. Tanda Bukti Pembayaran

Cara pengisian :

1. a)Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diisi

dengan nama bendahara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu.

2. b)Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari

pihak ketiga, diisi dalam rupiah dan kata-kata.

3. c)Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga yang

melakukan pembayaran.

4. d)Sebagai pembayaran diisi dengan uraian peruntukkan pembayaran

yang diterima dari pihak ketiga.

5. e)Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas

pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga.

6. f) Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari pihak

ketiga.

a)

b)

c) :

:d) :

Jumlah

f) :

Mengetahui,

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Lembar Asli :

Salinan 1 :

Salinan 2 :

Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga

Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Arsip

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP.

(tanda tangan) (tanda tangan)

……………………………………….

……………………………………….

Kode Rekening e)

Tanggal diterima uang ……………………………………….

Pembayar / Penyetor

Sebagai Pembayaran ……………………………………….

PEM ERINTAH ACEH

TAN DA BU KTI PEM BAYARAN

NOM OR BU KTI ……..

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu ………………………...…………

Telah menerima uang sebesar Rp. ………………………………..

(dengan huruf …………………………………...………………………………….)

dari Nama ……………………………………….

Alamat ……………………………………….

156  

6. Bukti Penerimaan Lainnya

Bank………… (Nama Bank)

No.….……… (Nomor Slip Setoran)

Rp. …………

Nomor Bank

Total

TOTAL KREDIT Rp……………

Terbilang ……………

Tanda Tangan

Kurs Rp………….

No. SEQ

BUKTI SETORAN / SLIP DEPOSIT

Tanggal ……………

No. Rekening ……………………. Tunai

(No. Rekening Penerima)

Nama Dari Rekening Cek

(Nama Pihak Pertama)

Disetor Oleh

Untuk dikirimkan pada hari kerja berikutnya

DIISI OLEH BANK

PD check untuk dikliringkan tanggal

157  

7. Buku Kas Umum Penerimaan

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS UMUM PENERIMAAN

SKPA : BENDAHARA PENERIMAAN :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7

..............., Tanggal...................... Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPA diisi dengan nama SKPA.

2. Bendahara Penerimaan diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan.

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas.

6. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas.

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

9. Kolom 7 diisi dengan saldo buku kas umum penerimaan.

158  

8. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan

PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU

PER RINCIAN OBJEK PENERIMAAN

SKPA : Kode Rekening : Nama Rekening : Jumlah Anggaran : Rp.………………………………. Tahun Anggaran :

Halaman : ............

Nomor Urut

Nomor BKU Penerimaan

Tanggal Setor

Nomor STS & Bukti

Penerimaan Lainnya

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5

Jumlah Bulan ini Jumlah s.d Bulan Lalu Jumlah s.d Bulan ini

........, Tanggal.............. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

2. Kolom 2 diisi dengan nomor BKU penerimaan.

3. Kolom 3 diisi dengan tanggal penyetoran STS/bukti penerimaan

lainnya.

4. Kolom 4 diisi dengan nomor STS/bukti penerimaan lainnya.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/bukti penerimaan

kas.

159  

9. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

PEMERINTAH ACEH

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

:

Bendahara Penerimaan :

Nomor Urut Tanggal Referensi

PAJAK ACEH RETRIBUSI ACEH LAIN-LAIN PAA YANG SAH

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ………, Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

160  

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

3. Kolom 3 diisi dengan halaman buku kasir penerimaan.

4. Kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diisi dengan jumlah rupiah atas masing-

masing kode dan uraian kode rekening penerimaan kas (rincian

objek)

161  

10. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPA (SPJ Penerimaan-Administratif)

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA (SPJ PENERIMAAN - ADMINISTRATIF)

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Penerimaan :

Kode Rekening Uraian Jumlah

Anggaran

Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini

Penerimaan Penyetoran Sisa Penerimaan Penyetoran Sisa

Jumlah Anggaran

yang Terealisasi

Jumlah Anggaran

yang Telah

Disetor

Sisa yang Belum Disetor

Sisa Anggaran yang Belum

Terealisasi/Pelampauan Anggaran

1 2 3 4 5 6=(5-4) 7 8 9=(8-7) 10 = (4+7) 11 = (5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)

Jumlah ...............Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

Catatan :

Format ini digunakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban secara administratif ke

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPA.

162  

Langkah-langkah pembuatan SPJ Penerimaan adalah sebagai

berikut:

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening.

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan

dalam APBA atau masing-masing kode rekening.

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas

masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor

berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan

bulan lalu.

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4).

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada

bulan ini.

8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan terealisasi yang telah

disetor berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini.

9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini

yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7).

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan

ini (kolom 4 ditambah kolom 7).

11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai

dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan

ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom

8).

12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini,

kolom 11 dikurangi kolom 10).

Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang

belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan

jumlah pendapatan yang telah terealisasi, kolom 3 dikurangi

kolom 10). Jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif

berarti terjadi pelampauan pendapatan.

163  

11. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPA (SPJ Penerimaan-Fungsional)

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA

(SPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)

SKPA :

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran :

Bendahara Penerimaan :

Kode Rekening Uraian

Jumlah Anggaran

Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini

Penerimaan Penyetoran Sisa Penerimaan Penyetoran Sisa

Jumlah Anggaran

yang Terealisasi

Jumlah Anggaran

yang Telah

Disetor

Sisa yang Belum Disetor

Sisa Anggaran yang Belum

Terealisasi/Pelampauan Anggaran

1 2 3 4 5 6=(5-4) 7 8 9=(8-7) 10 = (4+7) 11 = (5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)

Jumlah

….… Tanggal………..

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

164  

Langkah-langkah pembuatan SPJ Penerimaan adalah sebagai

berikut:

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

2. Kolom 2 diisi dengan uraian/nama kode rekening.

3. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan yang ditetapkan

dalam APBA atau masing-masing kode rekening.

4. Kolom 4 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi atas

masing-masing kode rekening sampai dengan bulan lalu.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disetor

berdasarkan Surat Tanda Setoran/dokumen lainnya sampai dengan

bulan lalu.

6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan lalu yang belum disetor (kolom 5 dikurangi kolom 4).

7. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi pada

bulan ini.

8. Kolom 8 diisi dengan jumlah pendapatan terealisasi yang telah

disetor berdasarkan STS/dokumen lainnya bulan ini.

9. Kolom 9 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi bulan ini

yang belum disetor (kolom 8 dikurangi kolom 7).

10. Kolom 10 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan terealisasi bulan

ini (kolom 4 ditambah kolom 7).

11. Kolom 11 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetor sampai

dengan bulan lalu ditambah dengan pendapatan yang disetor bulan

ini berdasarkan STS/Dokumen Lainnya (kolom 5 ditambah kolom 8).

12. Kolom 12 diisi dengan jumlah pendapatan yang terealisasi sampai

dengan bulan ini belum disetor (bulan lalu ditambah bulan ini,

kolom 11 dikurangi kolom 10).

13. Kolom 13 diisi dengan jumlah total anggaran pendapatan yang

belum terealisasi (jumlah anggaran setahun dikurangi dengan

jumlah pendapatan yang telah terealisasi, kolom 3 dikurangi

kolom 10). Jika jumlah rupiah dalam kolom 13 bernilai negatif

berarti terjadi pelampauan pendapatan.

165  

12. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS UMUM PENERIMAAN PEMBANTU

SKPA : BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

.................,................................. Bendahara Penerimaan Pembantu (Tanda Tangan) (Nama Lengkap

Cara Pengisian:

1. SKPA diisi dengan nama SKPA.

2. Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan Nama Bendahara

Penerimaan Pembantu.

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas.

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas.

5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas.

6. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas.

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

9. Kolom 7 diisi dengan saldo buku kas umum penerimaan.

166  

13. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu

PEMERINTAH ACEH

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN PEMBANTU SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

:

Bendahara Penerimaan Pembantu :

Nomor Urut

Tanggal Referensi

PAJAK ACEH RETRIBUSI ACEH LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

Kode dan Nama

Rekening Rincian Objek

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah ………, Tanggal…………….. Bendahara Penerimaan

Pembantu

(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

167  

14. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPA (SPJ PENERIMAAN)

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

:

Bendahara Penerimaan Pembantu :

Kode Rekening

Uraian Jumlah

Anggaran

Sampai dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai dengan Bulan ini

Penerimaan Penyetoran Sisa Penerimaan Penyetoran Sisa

Jumlah Anggaran

yang Terealisasi

Jumlah Anggaran

yang Telah

Disetor

Sisa yang Belum Disetor

Sisa Anggaran yang Belum

Terealisasi/Pelampauan Anggaran

1 2 3 4 5 6=(5-4) 7 8 9=(8-7) 10 = (4+7) 11 = (5+8) 12 = (11-10) 13 = (3-10)

Jumlah

Mengetahui, ………, Tanggal…………….. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

168  

6.1.5 Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Aceh

6.1.5.1 Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh

Melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu

169  

6.1.5.2 Prosedur Pelaksanaan Pendapatan Aceh Melalui

Bank Lain

170  

6.1.5.3 Prosedur Penatausahaan Penerimaan

171  

6.1.5.4 Prosedur Penatausahaan Dengan Bendahara

Pembantu

172  

6.2 Penatausahaan Belanja

6.2.1 Ketentuan Umum

1. APBA merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitungmulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

2. Belanja hanya dapat dilakukan apabila anggarannya

tersedia dan tidak melebihi pagu anggaran yang

ditetapkan, kecuali untuk belanja gaji dan tunjangan;

3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak

boleh menerbitkan SPM melewati Tahun Anggaran;

4. Mekanisme pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan

penerbitan SPM oleh PPKA tanpa melalui pengajuan

SPP;

5. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir

tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana

bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31

Desember;

6. Ketentuan tentang belanja BLUD diatur melalui

Peraturan tersendiri.

6.2.2 Surat Penyediaan Dana (SPD)

6.2.2.1 Ketentuan Umum

1. Manajemen Kas adalah kemampuan

Pemerintah Aceh mengatur jumlah

penyediaan dana kas bagi setiap SKPA,

artinya BUA harus mampu memperkirakan

kemampuan keuangan Pemerintah Aceh

dalam memenuhi kebutuhan dana SKPA.

2. Manajemen kas mempengaruhi jumlah dana

yang dapat disediakan dalam satu kali

pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD.

3. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi

tiap-tiap SKPA dalam periode tertentu.

4. SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap

kegiatan tetapi SPD tidak selalu dibuat untuk

173  

setiap kegiatan secara tersendiri.

5. SPD diterbitkan berdasarkan anggaran kas

yang diajukan oleh SKPA dan telah disetujui

oleh PPKA.

6. PPKA selaku BUA dapat membuat SPD tanpa

menunggu pengesahan DPA untuk

mengakomodasi belanja dan kegiatan yang

sifatnya wajib dan mengikat dan harus

dilaksanakan sebelum DPA-SKPA disahkan.

6.2.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi–Fungsi yang Terkait

dalam Penyediaan Dana

1. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) mengotorisasi Rancangan SPD dan

menyerahkan SPD kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b) menyerahkan dokumen Anggaran Kas

Pemerintah Aceh dan DPA-SKPA kepada

Kuasa BUA;

2. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA)

Uraian tugas :

a) menganalisis DPA-SKPA dan anggaran kas

per SKPA;

b) menyiapkan Rancangan SPD berdasarkan

Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Aceh

dan DPA-SKPA;

c) menyerahkan Rancangan SPD kepada

PPKA.

3. Pengguna Anggaran

Uraian tugas:

a) memberikan keterangan yang diperlukan

Kuasa BUA;

b) menyiapkan rencana anggaran kas dan

menyerahkan kepada PPKA;

c) mengarsipkan SPD yang diterima.

174  

6.2.2.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH ACEH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ACEH SELAKU BENDAHARA UMUM ACEH NOMOR......... TAHUN ….

TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN … PPKA SELAKU BUA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun angaran ..... berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD):

Mengingat : 1. Qanun Aceh.......... Nomor........ Tahun....... tentang Penetapan APBA Tahun Anggaran .......;

2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor..... Tahun... tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran...........;

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor........ Tahun........ tentang Pedoman Pelaksanaan APBA;

4. DPA-SKPA ….............; (Daftar nomor terlampir)

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan Qanun Aceh ...... Nomor ........ Tahun.... Tanggal ….. tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh....... Tahun Anggaran........ menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

1. Ditujukan Kepada SKPA :

2. Nama Bendahara Pengeluaran :

3. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. .................................... (terbilang.........................................)

4. Untuk Kebutuhan : Bulan ............ s.d bulan..............

5. Ikhitisar Penyediaan Dana : a. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA- : Rp. ....................................

SKPA/DPAL-SKPA b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp. ....................................

c. Sisa dana yang belum di SPD kan: Rp. .................................... d. Jumlah dana yang di SPD kan : Rp. ....................................

saat ini e. Sisa jumlah dana DPA SKPA/DPPA- : Rp. ....................................

SKPA/DPAL-SKPA*) yang belum (terbilang.........................................) di SPD kan

6. Ketentuan-ketentuan lain : …………………………………..

Ditetapkan di ...................... Pada Tanggal .....................

PPKA SELAKU BUA (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP Tembusan disampaikan kepada : 1. Inspektur Aceh; 2. Arsip.

175  

Cara Pengisian Formulir SPD

1. Nomor diisi dengan nomor SPD.

2. Penerbitan SPD didasari dengan berbagai pertimbangan sebagai dasar

hukum. Seluruh payung hukum yang mendasari penerbitan SPD

dicantumkan secara urut lengkap dengan nama, nomor dan tahun

dasar hukum (pada teks menimbang dan mengingat).

3. Pada teks keputusan tentang penerbitan SPD juga diisikan nomor,

tanggal dan tahun Qanun Aceh tentang APBA.

4. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

5. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran

SKPA.

6. Jumlah penyediaan dana diisi dengan jumlah dana yang disediakan dan

menjadi hak SKPA lewat penetapan SPD yang bersangkutan. Pengisian jumlah

dana disertai dengan jumlah terbilang dari dana tersebut.

7. Untuk kebutuhan diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan

dana SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode

waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.

8. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan jumlah

total anggaran satu tahun untuk SKPA yang bersangkutan berdasarkan

pada DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA.

9. Akumulasi SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana yang telah

disediakan lewat penetapan seluruh SPD sebelumnya dalam tahun

anggaran yang bersangkutan.

10. Sisa dana yang belum di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana hasil

pengurangan jumlah dana total (dari point 8) dikurangi dengan

akumulasi dana SPD sebelumnya (dari point 9).

11. Jumlah dana yang di-SPD-kan diisi dengan jumlah dana yang disediakan

lewat penetapan SPD saat ini.

12. Sisa jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA yang belum di-SPD-kan

diisi dengan jumlah dana yang belum di-SPD-kan (dari point 10) dikurangi

dengan jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini (dari point 11).

13. Ketentuan-ketentuan lain dapat diisi jika memang ada beberapa

ketentuan yang menyertai penetapan SPD.

14. SPD ditetapkan dengan mencantumkan tempat dan tanggal penetapan

dan ditandatangani oleh PPKA selaku BUA. Di bawah tandatangan

dicantumkan nama dan NIP PPKA.

176  

a. Lampiran Surat Penyediaan Dana untuk

Belanja Tidak Langsung

Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Tidak

Langsung

1. Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang

tercantum dalam surat penetapan SPD.

2. Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana

SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode

waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan

SPD.

4. Kolom nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA diisi dengan nomor DPA-

SKPA/DPPA-SKPA untuk belanja tidak langsung untuk tahun

anggaran yang bersangkutan.

5. Kolom uraian diisi dengan kelompok belanja tidak langsung dan

jenis belanja pegawai.

6. Kolom anggaran diisi dengan anggaran belanja tidak langsung

untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana

PEMERINTAH ACEHLAMPIRAN SPD NOMOR :BELANJA TIDAK LANGSUNG :PERIODE BULAN :TAHUN ANGGARAN :

Nomor DPA-/DPPA-SKPA Uraian AnggaranAkumulasi Pada SPD Sebelumnya

Jumlah Pada SPD Periode ini

Jumlah Dana Belanja Tidak Langsung : Rp. ………………………………..(Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………….)

Ditetapkan di …………………Pada Tanggal ……………………

PPKA SELAKU BU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

177  

belanja tidak langsung yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang

telah ditetapkan sebelumnya.

8. Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana

belanja tidak langsung yang disediakan lewat SPD ini.

9. Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana belanja tidak

langsung untuk satu tahun anggaran (dari point 5) dikurangi

dengan jumlah dana belanja tidak langsung yang telah di-SPD-kan

sebelumnya (dari point 6) dan juga dikurangi dengan jumlah dana

belanja tidak langsung dalam SPD saat ini (dari point 7).

10. Jumlah dana belanja tidak langsung diisi dengan jumlah dana

belanja tidak langsung yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian jumlah

dana tersebut dilengkapi juga dengan jumlah dana terbilangnya.

11. Lampiran SPD untuk belanja tidak langsung ditetapkan dengan

mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani

oleh PPKA selaku BUA. Di bawah tandatangan dicantumkan nama

dan NIP PPKA.

178  

b. Lampiran Surat Penyediaan Dana untuk

Belanja Langsung

Cara Pengisian Formulir Lampiran SPD Untuk Belanja Langsung

1. Nomor SPD diisi dengan nomor SPD sesuai dengan nomor yang

tercantum dalam surat penetapan SPD.

2. Periode diisi dengan periode waktu peruntukan penyediaan dana

SPD. Misalnya jika SPD disediakan untuk triwulan 1 maka periode

waktu diisi dengan Januari s/d Maret beserta tahun anggarannya.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran sesuai peruntukan

SPD.

4. Kolom nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan

nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA untuk belanja langsung untuk

tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Kolom uraian diisi dengan nama program dan kegiatan.

PEMERINTAH ACEH::: s/d:

Uraian AnggaranAkumulasi Pada SPD

Sebelumnya

Jumlah Pada SPD Periode ini

Sisa Anggaran

Jumlah Dana Belanja Langsung Rp. ………………………………..(Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………….)

Ditetapkan di ……………………………Pada Tanggal ……………………………

LAMPIRAN SPD NOMOR BELANJA LANGSUNGPERIODE BULANTAHUN ANGGARAN

PPKA SELAKU BUA,

(tanda tangan)

Nomor DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA

179  

6. Kolom kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan sesuai dengan

yang dianggarkan dengan nomor DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-

SKPA pada kolom sebelumnya (dari point 4).

7. Kolom anggaran diisi dengan anggaran kegiatan (dari point 6) untuk

satu tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Kolom akumulasi pada SPD sebelumnya diisi dengan jumlah dana

kegiatan (dari point 6) yang telah disediakan lewat SPD-SPD yang

telah ditetapkan sebelumnya.

9. Kolom jumlah pada SPD periode ini diisi dengan jumlah dana

kegiatan (dari point 6) yang disediakan lewat SPD ini.

10. Kolom sisa anggaran diisi dengan jumlah dana kegiatan (dari point

6) untuk satu tahun anggaran (dari point 7) dikurangi dengan

jumlah dana kegiatan (dari point 6) yang telah di-SPD-kan

sebelumnya (dari point 8) dan juga dikurangi dengan jumlah

dana kegiatan (dari point 6) dalam SPD saat ini (dari point 9).

11. Jumlah dana belanja langsung diisi dengan jumlah dana belanja

langsung dari seluruh kegiatan yang di-SPD-kan saat ini. Pengisian

jumlah dana tersebut dilengkapi juga dengan jumlah dana

terbilangnya.

12. Lampiran SPD untuk belanja langsung ditetapkan dengan

mencantumkan tempat dan tanggal penetapan dan ditandatangani

oleh PPKA selaku BUA. Di bawah tandatangan dicantumkan nama

dan NIP PPKA.

180  

6.2.2.4 Prosedur Penyediaan Uang

181  

6.2.3 Mekanisme Uang Persediaan (UP)

6.2.3.1 Ketentuan Umum

1. Uang Persedian (UP) adalah uang muka

kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat

daur ulang (revolving) diberikan kepada

bendahara pengeluaran untuk membiayai

kegiatan operasional kantor sehari-hari yang

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

2. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran dan setelah

digunakan dapat melakukan pengisian

kembali (revolving) sepanjang dananya masih

tersedia.

3. Pengisian kembali UP diberikan apabila dana

UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-

kurangnya 50%.

4. Batas atas jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap

SKPA adalah 1/12 (satu perduabelas) dari

anggaran belanja pegawai (belanja langsung)

dan belanja barang dan jasa (non LS) dalam

tahun anggaran bersangkutan. Jika

penetapan APBA sudah memasuki tahun

anggaran berjalan (terlambat penetapan)

maka batas atas jumlah UP mempedomani

anggaran tahun sebelumnya.

5. Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan

untuk UP tidak termasuk belanja barang dan

jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga

atau belanja barang dan jasa yang

dipersamakan dengan belanja modal.

6. Besaran UP masing-masing SKPA ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Aceh, dalam hal

APBA terlambat disahkan maka Gubernur

182  

menetapkan peraturan tentang pengeluaran

kas mendahului penetapan APBA.

7. Uang panjar adalah uang diberikan

bendahara pengeluaran untuk membantu

kelancaran operasional kegiatan yang

sifatnya terikat waktu dan tempat, seperti

pelaksanaan teknis untuk perjalanan dinas.

8. Belanja melalui uang panjar adalah

pengeluaran berdasarkan kegiatan yang

telah dianggarkan dan tidak bisa langsung

dipertanggungjawabkan oleh pelaksana pada

saat itu.

9. Pencatatan pengeluaran uang panjar dicatat

dalam buku panjar.

10. Pertanggungjawaban uang panjar paling

lambat 7 hari kerja setelah kegiatan selesai

dilaksanakan.

6.2.3.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang terkait

dalam Uang Persediaan

1. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA)

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan SPM;

b) menerbitkan SP2D apabila SPM

dinyatakan lengkap paling lambat 2 hari

kerja semenjak pengajuan SPM diterima

c) kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu:

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya.

d) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

menggunakan daftar penguji atau nama

lain;

e) menyerahkan SP2D kepada pengguna

anggaran;

183  

f) mencatat SP2D dan nota debet (dari

bank) ke dokumen penatausahaan yang

terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan

Buku Kas Pengeluaran;

g) menerbitkan Surat Penolakan SP2D,

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

paling lambat 1 hari kerja sejak SPM

diterima;

h) menyerahkan Surat Penolakan SP2D

kepada pengguna anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Pengguna Anggaran

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA;

b) menyerahkan SP2D kepada bendahara.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA)

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP;

b) membuat SPM, apabila SPP-UP dinyatakan

lengkap. Dokumen kelengkapan SPM UP

adalah surat pernyataan tanggung jawab

pengguna anggaran;

c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari

kerja sejak SPP-UP diterima;

d) menyerahkan rancangan SPM kepada

pengguna anggaran untuk diotorisasi;

e) menerbitkan surat penolakan SPM Jika

SPP-UP dinyatakan tidak lengkap paling

lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima;

f) menyerahkan Surat penolakan penerbitan

SPM kepada pengguna anggaran untuk

diotorisasi.

184  

4. Bendahara Pengeluaran

Uraian tugas :

a) membuat SPP-UP beserta dokumen

lainnya yang terdiri dari:

(1) Surat Pengantar SPP-UP;

(2) Ringkasan SPP-UP;

(3) Rincian SPP-UP;

(4) Salinan SPD atau Peraturan

Gubernur Aceh dan/atau Keputusan

Gubernur Aceh;

(5) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;

(6) Lampiran lain yang diperlukan;

b) menyerahkan SPP-UP beserta dokumen

lainnya kepada PPK-SKPA;

c) mencatat ke dalam dokumen penatausahaan

yang terdiri dari:

(1) BKU Pengeluaran;

(2) Buku Pembantu Simpanan Bank;

(3) Buku Pembantu Pajak;

(4) Buku Pembantu Panjar;

(5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per

Rincian objek.

d) menerima dana dari bank.

185  

6.2.3.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Uang Persediaan (Surat Pengantar SPP UP)

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ............................ Tahun ..............

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang ……………, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan : .................................................... b. SKPA : .................................................... c. Tahun Anggaran : .................................................... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : .................................................... e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. .............................................

(terbilang.....................................) f. Nama Bendahara : ...................................................

Pengeluaran g. Jumlah Pembayaran yang : Rp. .............................................

diminta (terbilang......................................) h. Nama dan Nomor : ...................................................

Rekening Bank

.........,tanggal ..................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

186  

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. SKPA diisi dengan nama SKPA.

3. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan

Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran yang

bersangkutan.

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan

pemerintahan.

5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari

penerbitan SPP (dikosongkan).

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari

SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan

jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut

(dikosongkan).

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara

pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta

untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan

jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta

nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut

yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta

untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama

jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

187  

2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran

Uang Persediaan (Ringkasan SPP UP)

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : .................. Tahun ...............

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor ................. Tanggal ............ tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPA ................................sejumlah Rp. ................................. Terbilang ................................................... .................,............... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-UP

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Nomor Keputusan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Keputusan

Gubernur Aceh yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti

dengan pengisian tanggal Keputusan Gubernur Aceh tersebut.

3. SKPA diisi dengan nama SKPA yang menerbitkan SPP-UP dan

besaran UP nya ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Aceh.

4. Jumlah uang diisi dengan jumlah/besaran dana UP yang

ditetapkan untuk SKPA tersebut.

5. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang

ditetapkan.

6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

188  

3. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan (Rincian SPP-UP)

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor : .................. Tahun ...............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening (Jenis)

Uraian Jumlah

1. 2. 3.

TOTAL

Terbilang:............................................................................................... .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja. 3. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan

kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening. 4. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL. 5. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana SPP-UP

yang diminta. 6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP. 8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

189  

4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

PEMERINTAH ACEH

SKPA

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP

Nomor : ....................

Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : .......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,- (terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas/Badan .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 1. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut diatas akan dipergunakan untuk

keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas/Badan ....................

2. Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPM-UP SKPA kami.

Banda Aceh, tanggal

Pengguna Anggaran,

(tandatangan)

(nama lengkap)

NIP. .................

190  

5. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran

PEMERINTAH ACEH

SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Aceh :………………………………............................ Kode SKPA :……………………………………………............ Nomor/Tanggal DPA SKPA :……………………………………………………… Keperluan : Pembayaran ............................................. ……………………………………………………… Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,…………………….

PENGGUNA ANGGARAN

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP. .................

191  

6. Register Surat Permintaan Pembayaran Uang

Persediaan (Register SPP-UP)

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPM-LS

No Urut Tanggal

Nomor SPP

Uraian

Jumlah SPP

UP GU TU LS

UP GU TU LS

GAJI Barang & Jasa Gaji Barang

& Jasa 1 2 3 4 5

…………Tanggal…………

Mengetahui,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP

Cara Pengisian Register SPP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP.

192  

7. Surat Perintah Membayar (SPM)

Format:

UP/GU/TU/LS

Nomor SPM:

NoUraian

(No.Rekening)Jumlah Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai

Negeri

2 Tabungan Perumahan

Pegawai

3 ……………

Jumlah Potongan Rp. …………….

Kode Rekening Uraian Jumlah

No Uraian Jumlah Keterangan

1 PPN

2 PPh

Jumlah Rp. …………

Rp. ……………

Jumlah SPP yang Diminta

Nomor dan Tanggal SPP : ……..

*) coret yang tidak perlu

**) Pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA

SKPA : ………………………………………….

Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)………………………………

……………………………………………………………………………….

Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................………

……………………………………………………………………………….

NPWP : )………………………....................................................………

……………………………………………………………………………….

Dasar Pembayaran / No. dan Tanggal SPD : ……………………

Untuk Keperluan : ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **)Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Pembebanan pada Kode Rekening :

1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah SPM

Uang sejumlah :

...… Tanggal…..

Penguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEM ERINTAH ACEH

SURAT PERINTAH M EM BAYAR (SPM )

TAHU N AN GGARAN………..

(Diisi oleh PPK-SKPA)

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH Potongan-potongan:

193  

Cara mengisi dokumen SPM

1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana.

2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga” diisi dengan nama

bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus

untuk SPM UP).

3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank

SKPA/pihak ketiga.

4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.

5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang

menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan.

6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di

SPM-kan.

7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan,

program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian

yang dimintakan dananya.

8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang

dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.

9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar

pengajuan SPP bersangkutan.

10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan

pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan

langsung dikurangkan oleh kasda (kuasa BUA) sehingga akan

mengurangi jumlah SPM.

11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya

sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak

mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan Kasda

melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas

nama bendahara pengeluaran.

194  

8. Register Surat Perintah Membayar (Register SPM)

PEMERINTAH ACEH REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

SKPA : ……………..

No Urut Tanggal

Nomor SPM

Uraian

Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS

UP GU TU LS

GAJI Barang &

Jasa Gaji Barang & Jasa

1 2 3 4 5

Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.

195  

Cara Pengisian Register/Register Penolakan SPM-UP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-UP.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP.

196  

9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor SPM :

Tanggal : Dari :  Kuasa BUA

SKPA : Tahun Anggaran :

Kepada :

NPWP :

No. Rekening :

Bank :

Bank / Pos :

Keperluan  :

NO KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp)

1 2 3 4

1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah

Potongan‐Potongan :

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 PPn

4 PPh

5 Zakat

6 ……..

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1

2

3

JumlahSP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………….

Jumlah Potongan Rp. ……………….Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………….Uang Sejumlah ……………………………………………………………………

Lembar 1 :    Bank Aceh

Lembar 2 :    Bank Aceh (arsip)

Lembar 3 :    Bid. Akuntansi

Lembar 4 :    Bid. Perbendaharaan

Lembar 5 :    Bendahara/Bendahara Pembantu

Lembar 6 :    Kuasa BUA

...… Tanggal….. 

Kuasa Bendahara 

Umum Aceh

(Tanda Tangan)

PEMERINTAH ACEH

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D)

Bank

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor

Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………)

197  

Cara pengisian SP2D

Kolom 1

a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.

b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM.

c. SKPA diisi dengan nama SKPA.

d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA).

e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.

f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan

SP2D.

g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke rekening nomor diisi

dengannomor rekening Kas Umum Aceh (nomor rekening bank kuasa BUA).

h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang

dicairkan.

Kolom 2

Khusus SPP-UP

a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.

b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau yang

berhak atas SP2D.

c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran

yang berhak atas SP2D.

d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan

SP2D.

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.

Kolom 3

a. Nomor diisi dengan nomor urut.

b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.

c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.

d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening

peruntukan SP2D.

SP2D yang dibayarkan:

a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.

b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).

c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi dengan

jumlah potongan.

d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D

yang dicairkan.

198  

10. Register Surat Perintah Pencairan Dana (Register SP2D)

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SP2D Halaman : …………………..

No Urut Tanggal

Nomor SP2D

Uraian

Jumlah SP2D (Rp)

UP GU TU

LS

UP GU TU

LS

Gaji Barang & Jasa Gaji

Pegawai, Barang & Jasa dan

Modal 1 2 3 4 5 Jumlah

…………Tanggal……………… Kuasa Bendahara Umum

Aceh

(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP

199  

Cara pengisian Register SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran UP yang

diterbitkan.

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran UP yang

diterbitkan.

Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran

UP.

200  

11. Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana

PEMERINTAH ACEH

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ..............,........................20......

Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran Perihal : Pengembalian SPM .................................................. Di Tempat Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang dan langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Bendahara Umum Aceh

(Nama Lengkap)

NIP.

201  

12. Register Surat Penolakan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Halaman: ..................

No Urut

Tanggal Nomor SPM

Uraian Jumlah (Rp)

Keterangan UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

..................,tanggal............................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Register Penolakan SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan

SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak.

Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 7 diisi dengan penjelasan.

202  

13. Buku Kas Umum Pengeluaran

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

203  

14. Buku Pembantu Simpanan/Bank

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

SKPA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

Jumlah Periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah sampai dengan periode ini Sisa Kas Terbilang (…………………………………) ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

204  

Cara pengisian Buku Pembantu Simpanan/Bank

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penerimaan atau

pengeluaran simpanan/bank.

Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank.

Kolom 7 diisi dengan saldo simpanan/bank.

205  

15. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna : Anggaran Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............ No. Urut

Tanggal No.

Bukti Uraian

Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Jumlah Periode ini Jumlah sampai periode lalu Jumlah sampai dengan periode ini Sisa Kas Terbilanng (…………………………………) ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP. Cara pengisian Buku Pembantu Kas Tunai Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran Kas

Tunai. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran Kas

Tunai. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penerimaan atau

pengeluaran Kas Tunai. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran Kas

Tunai. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan Kas Tunai. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Kas Tunai.

Kolom 7 diisi dengan saldo Kas Tunai.

206  

16. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut

Tanggal No.

Bukti Uraian

Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara pengisian Buku Pembantu Pajak

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penyetoran pajak.

Kolom 4 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 7 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.

207  

17. Buku Pembantu Pajak Perjenis Pajak

PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU PAJAK PERJENIS PAJAK

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran : Jenis Pajak :

Halaman : ............ No. Urut Tanggal

No. Bukti Uraian

Penerimaan Pengeluaran Saldo (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara pengisian Buku Pembantu Pajak

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan nomor bukti pencatatan penyetoran pajak.

Kolom 4 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 7 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.

208  

18. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PANJAR

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No.

Urut Tanggal

No.

Bukti Uraian

Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara pengisian Buku Pembantu Panjar

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

kas dipergunakan untuk panjar.

Kolom 2 Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 3 Diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas

yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 4 Diisi dengan nomor urut buku pengeluaran.

Kolom 5 Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/SPJ atas panjar.

Kolom 6 Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/panjar yang

diberikan.

Kolom 7 Diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang

yang diberikan.

209  

19. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

PEMERINTAH ACEH

REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK

SKPA : Kode Rekening : Nama Rekening : Kredit APBA : Tahun Anggaran :

Halaman : ............

Nomor BKU Pengeluaran (Rp)

LS UP/TU/GU Jumlah

1 2 3 4

Jumlah Bulan ini .........................................

Jumlah Sampai dengan Bulan lalu .........................................

Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek

Kolom 1 Diisi dengan nomor BKU.

Kolom 2 Diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika

kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS.

Kolom 3 Diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi, jika

kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP.

Kolom 4 Diisi dengan jumlah total pengeluaran UP.

210  

6.2.3.4 Prosedur Mekanisme Uang Persediaan

6.2.3.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP

211  

6.2.3.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-UP

212  

6.2.3.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana UP

213  

6.2.4 Mekanisme Ganti Uang (GU)

6.2.4.1 Ketentuan Umum

1. Ganti uang merupakan permintaan kembali/

pengisian kembali dana yang dipergunakan

sebagai pengganti uang persediaan.

2. Ganti uang dapat diberikan apabila dana uang

persediaan telah dipertanggungjawabkan

sekurang-kurangnya 50%.

3. Ganti uang tidak diperbolehkan untuk

membiayai pengeluaran yang seharusnya

dibayarkan secara langsung (LS).

4. Belanja barang dan jasa serta belanja modal

yang dipertanggungjawabkan melalui

mekanisme SPP-GU paling banyak

Rp.50.000.000,00 untuk masing-masing

pihak ketiga. Kelengkapan dokumen terhadap

belanja barang dan jasa mengikuti peraturan

perundang-undangan.

6.2.4.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

dalam Ganti Uang

1. Kuasa BUA

Uraian tugas :

a) meneliti kelengkapan SPM.

Kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu:

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya.

b) menerbitkan SP2D apabila SPM

dinyatakan lengkap paling lambat 2

hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;

c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

menggunakan daftar penguji atau nama

lain;

214  

d) menyerahkan SP2D kepada pengguna

anggaran;

e) mencatat SP2D dan nota debet (dari

bank) ke dokumen penatausahaan yang

terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan

Buku Kas Pengeluaran;

f) menerbitkan Surat Penolakan SP2D

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

paling lambat 1 hari kerja sejak SPM

diterima;

g) menyerahkan Surat Penolakan SP2D

kepada Pengguna Anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Pengguna Anggaran

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan

PPK-SKPA;

b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada Bendahara.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA)

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU

dan kesesuaiannya dengan SPD dan

DPA-SKPA;

b) membuat SPM, apabila SPP-GU yang

dinyatakan lengkap;

Dokumen kelengkapan SPM GU terdiri

dari:

(1) Surat pernyataan tanggung jawab

pengguna anggaran/pengguna barang;

(2) Surat pernyataan kelengkapan

dokumen bermaterai yang

ditandatangani oleh pengguna

215  

anggaran. (Surat ini sebagai pengganti

bukti-bukti terkait pembayaran yang

tidak disampaikan kepada Kuasa BUA).

c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari

kerja semenjak SPP-GU diterima;

d) menyerahkan rancangan SPM kepada

pengguna anggaran untuk diotorisasi;

e) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika

SPP-GU dinyatakan tidak lengkap paling

lambat 1 hari kerja semenjak SPP-GU

diterima;

f) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan

SPM kepada pengguna anggaran untuk

diotorisasi.

4. Bendahara Pengeluaran

Uraian tugas:

a) membuat SPP-GU disertai dokumen

lainnya yang terdiri dari:

(1) Surat pengantar SPP-GU;

(2) Ringkasan SPP-GU;

(3) Rincian penggunaan SP2D-UP/GU

yang lalu;

(4) Bukti-bukti transaksi yang sah dan

lengkap;

(5) Salinan SPD;

(6) Laporan pertanggungjawaban Uang

Persediaan;

(7) Lampiran lain yang diperlukan.

b) menyerahkan SPP-GU beserta dokumen

lainnya kepada PPK-SKPA

c) mencatat ke dalam dokumen

penatausahaan yang terdiri dari:

(1) BKU pengeluaran;

(2) Buku pembantu simpanan bank;

216  

(3) Buku pembantu pajak;

(4) Buku pembantu panjar;

(5) Buku rekapitulasi pengeluaran per

rincian objek.

d) menerima dana dari bank;

e) menyerahkan uang dan bukti

pembayaran kepada pihak ketiga

penyedia barang dan jasa;

f) menerima bukti pembayaran yang telah

ditandatangan oleh pihak ketiga.

217  

6.2.4.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Ganti Uang (SPP GU)

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ............................ Tahun ..............

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan :....................................................... b. SKPA :....................................................... c. Tahun Anggaran :....................................................... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :....................................................... e. Jumlah Sisa Dana SPD :.......................................................

(terbilang........................................) f. Nama Bendahara Pengeluaran....................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta: Rp .............................................

(terbilang.......................................) h. Nama dan Nomor Rekening Bank:.......................................................

..................,..................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

218  

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. SKPA diisi dengan nama SKPA.

3. Nomor Peraturan Gubernur diisi dengan nomor Peraturan

Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun

anggaran yang besangkutan.

4. Urusan pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan

pemerintahan.

5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari

penerbitan SPP.

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum

dicairkan tersebut.

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara

pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk

dicairkan tersebut.

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank

beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank

tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

219  

2. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran

Ganti Uang (SPP GU)

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : .................. Tahun ...............

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. ....................

RINGKASAN SPD No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana

1 2

JUMLAH II. Rp. ................... I-II. Rp. .................

SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH III. Rp.................... II-III. Rp.................

..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

220  

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan

jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA untuk satu

tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masing-

masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan

jumlah yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom

yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan

untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada

tempat bertanda II. Rp….).

4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …….) diisikan

hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/

DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana

yang telah di-SPD-kan.

5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk

keperluan UP.

6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk

keperluan GU.

7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan

dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.

8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan

tunjangan PNS.

9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak

ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.

221  

10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9)

dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …..

11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp ….. diisikan jumlah

hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana

yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

222  

3. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti

Uang (SPP GU)

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : .................. Tahun ...............

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No Kode Rekening

(Jenis) Uraian Jumlah

1. 2. 3.

TOTAL

Terbilang : .................................................................................................. .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap)

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-GU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Kolom kode rekening diisi dengan jenis rekening yang telah

dibebani belanja.

3. Kolom uraian diisi dengan nama jenis rekening sesuai dengan

kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).

4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan

pada masing-masing kode rekening.

5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan

sehingga dihasilkan jumlah totalnya.

6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang total dana yang telah

dibebankan pada seluruh kode rekening.

7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

223  

4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

PEMERINTAH ACEH SKPA

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU Nomor : ....................

Sehubungan dengan Surat Perintah Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

Nomor : .......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,- (terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 3. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut diatas akan dipergunakan

untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas....................

4. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPM-GU SKPA kami.

Banda Aceh, Tanggal … Pengguna Anggaran,

(tandatangan)

(nama lengkap) NIP. .................

224  

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang

PEMERINTAH ACEH

SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR : ……../SPM-…../1.20……../2013 Satuan Kerja Perangkat Aceh : …………………………………............... Kode SKPA : …………………………………………...... Nomor/Tanggal DPA SKPA : …………………………………………….. Keperluan : Pembayaran..................................... ...................................................... Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :......................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN ……………………………… Pembina Utama ……….. NIP. …………………….

225  

6. Surat pernyataan tanggung jawab

kelengkapan dokumen

PEMERINTAH ACEH

SKPA

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……..

Satuan Kerja Perangkat Aceh : ……………………………………………............... Kode SKPA : ……………………………………………............... Nomor/Tanggal DPA SKPA : ……………………………………………............... Keperluan : Pembayaran ................................................. ……………………………………………............... Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang ..............................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN ……………………………… Pembina Utama ………..

NIP…………………….

Materai

6000

Menyetujui,

Pengguna Anggaran

……………………………

Pembina Utama…

NIP.

226  

7. Laporan Pertanggungjawaban Uang

Persediaan

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPA : TAHUN ANGGARAN :

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total

Uang Persediaan Awal Periode

Uang Persediaan Akhir Periode

…………………, Tanggal………………..

Bendahara Pengeluaran

Tanda Tangan

Nama Jelas NIP

227  

Cara Pengisian:

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI ACEH , nama SKPA yang

bersangkutan dan tahun anggaran.

2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari kode

rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian objek.

3. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja

sampai dengan rincian objek.

4. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode

rekening setiap rincian objek belanja.

5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara

pengeluaran disertai nama jelas.

228  

8. Register Surat Permintaan Pembayaran.

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPA : ……………..

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal Uraian

Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS Gaji Pegawai, Barang & Jasa

dan Modal Jumlah

…………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran PPK-SKPA

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

229  

Cara Pengisian Register SPP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-GU.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-GU.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-GU yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-GU.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-GU.

230  

9. Surat Perintah Membayar (SPM)

Format:

GU

Nomor SPM:

NoUraian

(No.Rekening)Jumlah Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan 

Pegawai

3 ……………

Jumlah Potongan Rp. …………….

Kode Rekening Uraian Jumlah

No Uraian Jumlah Keterangan

1 PPN

2 PPh

Jumlah Rp. ……………

Rp. ……………

Jumlah SPP yang Diminta

Nomor dan Tanggal SPP     :    ……..

*) coret yang tidak perlu

**) Pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA

SKPA : ………………………………………….Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)……………………………………………………………………………………………………………….Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................…………………………………………………………………………………

Untuk Keperluan : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………1 Belanja Tidak Langsung **) Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)Pembebanan pada Kode Rekening :

Jumlah SPM

Uang sejumlah :

...… Tanggal….. 

Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN………..

(Diisi oleh PPK‐SKPA)

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH Potongan‐potongan:

231  

Cara mengisi dokumen SPM

1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana.

2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga” diisi dengan nama

bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus

untuk SPM GU).

3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank

SKPA/pihak ketiga.

4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.

5. Dasar pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang

menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan.

6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di

SPM-kan.

7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode

urusan, program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian

dari rincian yang dimintakan dananya.

8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang

dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.

9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi

dasar pengajuan SPP bersangkutan.

10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan

perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan

ini akan langsung dikurangkan oleh Kasda (Kuasa BUA) sehingga

akan mengurangi jumlah SPM.

11. Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya diisi

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah

tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah

SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas

kesepakatan kasda melakukan pemotongan namun tindakan

tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.

232  

10. Register Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPA : ……………..

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal Nomor SPM Uraian Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS Gaji Barang & Jasa

Jumlah

…………Tanggal……………… Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPA (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

233  

Cara pengisian Register/Register Penolakan SPM-GU

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-GU.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-GU.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-GU yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-GU.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-GU.

234  

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor SPM :

Tanggal : Dari :  Kuasa BUA

SKPA : Tahun Anggaran :

Kepada :

NPWP :

No. Rekening :

Bank :

Bank / Pos :

Keperluan Untuk :

NO KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp)

1 2 3 4

Jumlah

Potongan‐Potongan :

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 ……

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1 PPN

2 PPh

3 ……

Jumlah

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………….

Jumlah Potongan Rp. ……………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………….

Uang Sejumlah ……………………………………………………………………

Lembar 1 :    Bank yang Ditunjuk

Lembar 2 :    Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :    Arsip Kuasa BUA

Lembar 4 :    Pihak Ketiga

Lembar 5 :    Bidang Akuntansi

...… Tanggal….. 

Kuasa Bendahara Umum 

Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEMERINTAH ACEH

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D)

Bank Pos

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor

Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………)

235  

Cara pengisian SP2D

Kolom 1

a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.

b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM.

c. SKPA diisi dengan nama SKPA.

d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA).

e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.

f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.

g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi dengan

nomor rekening Kas Umum Aceh(nomor rekening bank kuasa BUA).

h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D

yang dicairkan.

Kolom 2

Khusus SPP-GU

a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.

b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau

yang berhak atas SP2D.

c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara

pengeluaran yang berhak atas SP2D.

d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan SP2D.

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.

Kolom 3

a. Nomor diisi dengan nomor urut.

b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.

c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.

d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening

peruntukan SP2D.

SP2D yang dibayarkan:

(1) Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.

(2) Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).

(3) Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta

dikurangi dengan jumlah potongan.

(4) Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah

SP2D yang dicairkan.

236  

12. Register Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman : …………………..

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa1 2 4

Jumlah

(Nama Lengkap)

NIP

3 5

…………Tanggal………………

Kuasa Bendahara Umum Aceh

(Tanda Tangan)

LS

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SP2D

No Urut Tanggal

Nomor SP2D

Uraian

Jumlah SP2D (Rp)

UP GU TU LS UP GU TU

237  

Cara pengisian Register SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran GU yang

diterbitkan.

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran GU yang

diterbitkan.

Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran

GU.

238  

13. Surat Penolakan Penerbitan SP2D

PEMERINTAH ACEH REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Halaman: .................. No

Urut Tanggal

Nomor SPM

Uraian Jumlah (Rp)

Keterangan UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

..................,tanggal............................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Register penolakan SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan

SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak.

Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-GU yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 7 diisi dengan penjelasan.

239  

14. Buku Kas Umum Pengeluaran

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

240  

15. Buku Pembantu Simpanan/Bank

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut

Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah

........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

241  

Cara pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

simpanan/ bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran

simpanan/ bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran

simpanan/ bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/ bank.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/ bank.

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/ bank.

242  

16. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara Pengisian Buku Pembantu Pajak PPN/ PPh

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.

243  

17. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PANJAR

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara Pengisian Buku Pembantu Panjar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

kas yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas

yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas

yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/ SPJ atas

panjar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/ panjar yang

diberikan.

Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh orang

yang diberikan.

244  

18. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

PEMERINTAH ACEH

REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK

SKPA : Kode Rekening : Nama Rekening : Kredit APBA : Tahun Anggaran :

Halaman : ............

Nomor BKU Pengeluaran (Rp)

LS UP/TU/GU Jumlah 1 2 3 4

Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek

Kolom 1 diisi dengan nomor BKU.

Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi,

jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS.

Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi,

jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran GU

Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran GU.

245  

6.2.4.4 Prosedur Ganti Uang

6.2.4.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-UP

246  

6.2.4.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-GU

247  

6.2.4.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana GU

248  

6.2.5 Mekanisme Tambah Uang (TU)

6.2.5.1 Ketentuan Umum

1. Tambah uang adalah uang yang digunakan

sebagai tambahan uang persediaan untuk

kebutuhan yang sangat mendesak/tidak

dapat ditunda dan sifatnya tidak revolving dan

akan habis digunakan dalam waktu satu

bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya

SP2D.

2. Tambahan uang diajukan apabila ada

pengeluaran yang sedemikian rupa sehinggga

saldo UP tidak akan cukup untuk

membiayainya dan berdasarkan pada rencana

perkiraan pengeluaran yang matang.

3. TU tidak diperbolehkan untuk membiayai

pengeluaran yang seharusnya dibayarkan

secara langsung (LS).

4. Belanja barang dan jasa yang

dipertanggungjawabkan melalui mekanisme

SPP-TU paling banyak Rp50.000.000,00

untuk masing-masing pihak ketiga.

Kelengkapan dokumen terhadap belanja

barang dan jasa mengikuti peraturan

perundang-undangan.

5. Dalam hal dana TU tidak habis digunakan

dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU disetor ke

kas umum Aceh

6. TU dapat diajukan walaupun UP belum

dipertanggungjawabkan, apabila pengguna

anggaran dan atau bendahara dapat

memperlihatkan bukti bahwa UP yang ada

tidak mencukupi hingga perlu adanya

tambahan uang.

249  

7. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU

sebagaimana dimaksud poin (d) dikecualikan

untuk:

a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1

(satu) bulan;

b) Kegiatan yang mengalami penundaan dari

jadwal yang telah ditetapkan yang

diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali

PA/KPA.

8. Bendahara pengeluaran melakukan

pertanggungjawaban penggunaan TU apabila

TU yang dikelolanya telah habis/selesai

digunakan untuk membiayai suatu kegiatan

atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.

9. Dalam melakukan pertanggungjawaban TU

dokumen yang disampaikan adalah :

a) Surat pengantar dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

b) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan

Uang Persediaan.

c) Surat pernyataan kelengkapan dokumen

bermaterai yang ditandatangani pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti

terkait pembayaran yang tidak

disampaikan kepada Kuasa BUA).

d) STS (apabila ada kelebihan/sisa TU).

250  

6.2.5.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam Tambah Uang

1. Kuasa BUA

Uraian Tugas

a) meneliti kelengkapan SPM.

Kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu :

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya.

b) menerbitkan SP2D apabila SPM

dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari

kerja semenjak pengajuan SPM diterima;

c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

daftar penguji;

d) menyerahkan SP2D kepada pengguna

anggaran;

e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank)

ke dokumen penatausahaan yang terdiri

dari : Buku kas penerimaan dan

pengeluaran;

f) menerbitkan Surat Penolakan SP2D

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

paling lambat 1 hari kerja semenjak SPM

diterima;

g) menyerahkan Surat Penolakan SP2D

kepada pengguna anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

Uraian tugas :

a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan

PPK-SKPA;

b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada bendahara.

251  

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Aceh (PPK-SKPA)

Uraian tugas :

a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU dan

kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-

SKPADokumen kelengkapan SPM-TU yaitu

Surat pernyataan tanggungjawab pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b) membuat SPM, apabila SPP-TU yang

dinyatakan lengkap;

c) menerbitan SPM paling lambat 2 hari

kerja semenjak SPP-TU diterima;

d) menyerahkan rancangan SPM kepada

pengguna anggaran untuk diotorisasi;

e) menerbitkan surat penolakan SPM Jika

SPP-TU dinyatakan tidak lengkap paling

lambat 1 hari kerja semenjak SPP-TU

diterima;

f) menyerahkan Surat Penolakan penerbitan

SPM kepada pengguna anggaran untuk

diotorisasi.

4. Bendahara Pengeluaran

Uraian tugas :

a) membuat SPP-TU beserta dokumen

lainnya yang terdiri dari:

(1) Surat pengantar SPP-TU;

(2) Ringkasan SPP-TU;

(3) Rincian SPP- TU;

(4) Salinan SPD;

(5) Surat pernyataan pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran

(6) Surat keterangan penjelasan keperluan

pengisian TU;

(7) Lampiran lain.

252  

b) menyerahkan SPP-TU beserta dokumen

lainnya kepada PPK-SKPA;

c) mencatat ke dalam dokumen

penatausahaan yang terdiri dari:

(1) Buku kas pengeluaran;

(2) Buku pembantu simpanan bank;

(3) Buku pembantu pajak;

(4) Buku pembantu panjar;

(5) Buku rekapitulasi pengeluaran per

rincian objek.

d) menerima dana dari bank;

e) memindahkah uang dari bank ke kas

tunai bendahara pengeluaran.

253  

6.2.5.3 Dokumen dan Catatan yang Digunakan

1. Surat Pengantar SPP TU

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor : ............................ Tahun ..............

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan :..................................................... b. SKPA :..................................................... c. Tahun Anggaran :..................................................... d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :..................................................... e. Jumlah Sisa Dana SPD :.....................................................

(terbilang...............................................................) f. Nama Bendahara Pengeluaran :..................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. ............................................

(terbilang...............................................................) h. Nama dan Nomor Rekening Bank :.....................................................

................,Tanggal................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. SKPA diisi dengan nama SKPA.

3. Nomor Peraturan Gubernur Acehdiisi dengan nomor Peraturan

Gubernur Acehmengenai penjabaran APBA pada tahun

anggaran yang bersangkutan.

4. Urusan pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan

pemerintahan.

5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

254  

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari

penerbitan SPP.

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum

dicairkan tersebut.

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara

pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk

dicairkan tersebut.

11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank

beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada

bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana

yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

255  

2. Ringkasan SPP-TU

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

(SPP-TU) Nomor : .................. Tahun ...............

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA

Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. .................... RINGKASAN SPD

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2

JUMLAH II. Rp. ................... I-II. Rp. .................

SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH III. Rp. .................. II-III. Rp. ...............

..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA diisi dengan

jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu

tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masing-

masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD

dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam

kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang

pernah diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan

(diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………).

256  

4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp…………………..)

hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/

DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total

dana yang telah di-SPD-kan.

5. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan UP diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk

keperluan UP.

6. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan GU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk

keperluan GU.

7. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan TU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk

keperluan TU.

8. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan LS

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan

tunjangan PNS.

9. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan LS

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak

ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.

10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point

9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp

……………

11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp ………… diisikan jumlah

hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana

yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

257  

3. Rincian SPP-TU .

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor : .................. Tahun ...............

RINCIAN PENGGUNAAN

Program: Kegiatan: Waktu Pelaksanaan: No Kode Rekening

(Rincian Objek) Uraian Jumlah

SUBTOTAL Rp........................... Program: Kegiatan: Waktu Pelaksanaan:

No Kode Rekening Uraian Jumlah

SUBTOTAL Rp........................... TOTAL Rp...........................

Terbilang : .................................................................................................. .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-TU

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Program diisi dengan kode dan nama program yang akan

dilaksanakan.

3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang akan

dilaksanakan.

4. Waktu pelaksanaan diisi dengan periode waktu pelaksanaan

kegiatan.

5. Kolom nomor urut diisi dengan nomor urut pengisian kode

rekening.

6. Kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari

kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Uraian diisi dengan uraian rincian objek dari kode rekening pada

258  

kolom sebelumnya (dari point 6).

8. Jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan

pada masing-masing kode rekening.

9. Sub total diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan

dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.

10. Total diisi dengan jumlah dari seluruh jumlah sub total.

11. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari seluruh jumlah sub

total.

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

259  

4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran

PEMERINTAH ACEH

SKPA

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

Nomor :....................

Sehubungan dengan Surat Perintah Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor :.......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp................,- (terbilang) untuk keperluan SKPA Dinas .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 19. Jumlah TambahanUang Persediaan (TU) tersebut diatas akan

dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPA Dinas....................

20. Jumlah TambahanUang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan

pengajuan SPM-TU SKPA kami.

Banda Aceh, tanggal

Pengguna Anggaran,

(tandatangan)

(nama lengkap)

NIP. .................

260  

5. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU

PEMERINTAH ACEH

SKPA………..

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehuhungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp…………. (terbilang…………). Untuk keperluan SKPA……….. Tahun Anggaran ……, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

SKPA : TAHUN ANGGARAN :

Kode Rekening Uraian Jumlah

Jumlah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPA.

…………………, Tanggal………………..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan

Nama Jelas NIP

Catatan Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK dan ditandangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUA.

*) Coret yang tidak perlu

261  

6. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna

anggaran/pengguna barang

PEMERINTAH ACEH

SKPA SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NOMOR :……../SPM-…../1.20……../2013 Satuan Kerja Perangkat Aceh : ……………………………….…............... Kode SKPA : ………………………………………………. Nomor/Tanggal DPA SKPA : ………..…………………………………….. Keperluan : Pembayaran ..................................... ........................................................................................................................ Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang........................................................................................................) Yang bertandatangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN ……………………………… Pembina……….. NIP. …………………….

262  

7. Surat pernyataan tanggungjawab kelengkapan

dokumen

(formulir ini digunakan pada saat penyampaian

pertanggungjawaban TU)

PEMERINTAH ACEH

SKPA

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : …………………………………….

Satuan Kerja Perangkat Aceh :…………………………..………............... Kode SKPA :………………………..…………………...... Nomor/Tanggal DPA SKPA :.……………………..……………………….. Keperluan : Pembayaran ..................................... ……..…............................................................................................................. Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang .......................................................................................................) Yang bertandatangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,……………………. PENGGUNA ANGGARAN ……………………………… Pembina …………..

NIP…………………….

Materai 

6000 

263  

8. Laporan Pertanggungjawaban tambahan uang persediaan

(formulir ini digunakan pada saat penyampaian pertanggungjawaban TU)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

SKPA : TAHUN ANGGARAN : PROGRAM : KEGIATAN : TANGGAL SP2D TU :

Kode Rekening Uraian Jumlah

Total

Tambahan Uang Persediaan

Sisa Tambah Uang Persediaan*

Menyetujui: …………………, Tanggal……………….. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda Tangan Tanda Tangan

Nama Jelas Nama Jelas NIP NIP

* Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Aceh pada tanggal….

264  

9. Register SPP PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SKPA : ……………..

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal Uraian

Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS

Gaji Pegawai, Barang & Jasa dan Modal

Jumlah

…………Tanggal………………

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPA

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

265  

Cara Pengisian Register SPP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-TU.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-TU.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-TU yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-TU.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-TU.

266  

10. Surat Perintah Membayar (SPM)

Format:

TU

Nomor SPM:

NoUraian

(No.Rekening)Jumlah Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai

Negeri

2 Tabungan Perumahan

Pegawai

3 ……………

Jumlah Potongan Rp. …………….

Kode Rekening Uraian Jumlah

No Uraian Jumlah Keterangan

1 PPN

2 PPh

Jumlah Rp. ……………

Rp. ……………

Jumlah SPP yang Diminta

Nomor dan Tanggal SPP : ……..

*) coret yang tidak perlu

**) Pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA

SKPA : ………………………………………….

Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)………………………………

……………………………………………………………………………….

Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................………

……………………………………………………………………………….

NPWP : )………………………....................................................………

……………………………………………………………………………….

Dasar Pembayaran / No. dan Tanggal SPD : ……………………

Untuk Keperluan : ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **)Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Pembebanan pada Kode Rekening :

Jumlah SPM

Uang sejumlah :

...… Tanggal…..

Kepala SKPA

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEM ERIN TAH ACEH

SURAT PERINTAH M EM BAYAR (SPM )

TAHUN ANGGARAN ………..

(Diisi oleh PPK-SKPA)

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

Potongan-potongan:

267  

Cara mengisi dokumen SPM

1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana.

2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” diisi dengan nama

bendahara pengeluaran SKPA yang akan menerima dana (khusus

untuk SPM TU).

3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank

SKPA/pihak ketiga.

4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.

5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang

menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan.

6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di

SPM-kan.

7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan,

program dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian

yang dimintakan dananya.

8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang

dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.

9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar

pengajuan SPP bersangkutan.

10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan

pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung

dikurangkan oleh kasda (kuasa BUA) sehingga akan mengurangi

jumlah SPM.

11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya

sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM,meskipun atas

kesepakatan kasda melakukan pemotongan namun tindakan

tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran.

268  

12. Register Surat Perintah Membayar

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

SKPA : ……………..

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal Nomor SPM Uraian

Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS

Gaji Pegawai, Barang &

Jasa dan Modal

Jumlah

…………Tanggal………………

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPA

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

269  

Cara Pengisian Register/Register Penolakan SPM TU

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM- TU.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM- TU.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-TU yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM- TU.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-TU.

270  

12. Surat Perintah Pencairan Dana

Nomor SPM :

Tanggal : Dari : Kuasa BUA

SKPA : Tahun Anggaran :

Kepada :

NPWP :

No. Rekening :

Bank :

Bank / Pos :

Keperluan Untuk :

NO KODE REKEN ING U RAIANJU M LAH

(Rp)

1 2 3 4

Jumlah

Potongan-Potongan :

No U raian (N o.Rekening)JU M LAH

(Rp)Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 ……

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No U raian (N o.Rekening)JU M LAH

(Rp)Keterangan

1 PPN

2 PPh

3 ……

Jumlah

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………….

Jumlah Potongan Rp. ……………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………….

Uang Sejumlah ……………………………………………………………………

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUA

Lembar 4 : Pihak Ketiga

Lembar 5 : Bidang Akuntansi

...… Tanggal…..

Kuasa Bendahara Umum Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEM ERINTAH PROVINSI/KABU PATAN/KOTA….

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SU RAT PERINTAH PENCAIRAN DAN A

(SP2D)

Bank Pos

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor

Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………)

271  

Cara pengisian SP2D

Kolom 1

a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.

b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM.

c. SKPA diisi dengan nama SKPA.

d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA).

e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.

f. Bank/Pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan

SP2D.

g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke Rekening Nomor diisi

dengannomor rekening kas umum daerah (nomor rekening bank kuasa

BUA).

h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D yang

dicairkan.

Kolom 2 Khusus SPP-TU

a. Kepada diisi dengan bendahara pengeluaran yang berhak atas SP2D.

b. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran atau

yang berhak atas SP2D.

c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara

pengeluaran yang berhak atas SP2D.

d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk mencairkan

SP2D.

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan pencairan SP2D.

Kolom 3

a. Nomor diisi dengan nomor urut.

b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.

c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.

d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode rekening

peruntukan SP2D.

SP2D yang dibayarkan:

a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.

b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).

c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta dikurangi

dengan jumlah potongan.

d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah SP2D

yang dicairkan.

272  

13. Register Surat Perintah Pencairan Dana

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SP2D

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal

Nomor SP2D

Uraian

Jumlah SP2D (Rp)

UP GU TU LS

UP GU TU LS

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa

1 2 3 4 5

Jumlah

…………Tanggal………………

Kuasa Bendahara Umum Aceh

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP.

273  

Cara Pengisian Register SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran TU yang

diterbitkan.

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran TU yang

diterbitkan.

Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran

TU.

274  

14. Surat Penolakan Penerbitan SP2D

PEMERINTAH ACEH SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

..............,........................20...... Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perihal : Pengembalian SPM ...............................................

Di Tempat

Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.

275  

15. Register surat Penolakan penerbitan SP2D

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D Halaman: ..................

No Urut

Tanggal Nomor SPM

Uraian Jumlah (Rp)

Keterangan UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

..................,tanggal........................ Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Register Penolakan SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor Surat Penolakan Penerbitan

SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak.

Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak

penerbitan SP2D.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 7 diisi dengan penjelasan

276  

16. Buku Kas Pengeluaran

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS PENGELUARAN

SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo

277  

17. Buku Pembantu Simpanan/Bank

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............ No. Urut

Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah

........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

278  

Cara Pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/bank.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/bank.

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank.

279  

18. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

280  

Cara Pengisian Buku Pembantu Pajak PPN/ PPh

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 3 diisi dengan uraian pemotongan atau penyetoran pajak.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pemotongan atau penyetoran

pajak.

Kolom 6 diisi dengan saldo pemotongan atau penyetoran pajak.

 

281  

19. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH ACEH

BUKU PEMBANTU PANJAR

SKPA : Kepala SKPA : Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara Pengisian Buku Pembantu Panjar

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas

yang dipergunakan untuk panjar.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas yang

dipergunakan untuk panjar.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran kas yang

dipergunakan untukpanjar.

Kolom 4 diisi dengan nomor urut buku pengeluaran.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas/ SPJ atas

panjar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas/ panjar

yang diberikan.

Kolom 7 diisi dengan saldo panjar yang belum di SPJ-kan oleh

orang yang diberikan.

 

282  

20. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI PENGELUARAN

PER RINCIAN OBJEK

SKPA : Kode Rekening : Nama Rekening : Kredit APBA : Tahun Anggaran :

Halaman : ............

Nomor BKU Pengeluaran (Rp)

LS UP/TU/GU Jumlah 1 2 3 4

Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

Cara Pengisian Buku Rekap Pengeluaran per Objek

Kolom 1 diisi dengan nomor BKU.

Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kwitansi, jika

kwitansi tersebut untuk pengeluaran LS.

Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kwitansi, jika

kwitansi tersebut untuk pengeluaran TU.

Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran LS dan TU.

 

283  

6.2.5.4 Prosedur Mekanisme Tambah Uang

6.2.5.4.1 Prosedur Pengajuan SPP-TU

 

284  

6.2.5.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D TU

 

285  

6.2.5.4.3 Prosedur Pembelanjaan Dana TU

 

286  

6.2.6 Mekanisme Langsung (LS)

6.2.6.1 Ketentuan Umum

1. Langsung adalah uang yang dibayarkan

langsung kepada pihak ketiga atas dasar

bukti pembelian, kuitansi, surat perintah

kerja atau surat perintah.

2. Pembayaran langsung adalah pembayaran

yang dilakukan oleh Bendahara Umum Aceh

kepada pihak yang berhak berdasarkan SPM-

LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas

nama pihak yang berhak sesuai bukti

pengeluaran yang sah.

3. Penggunaan LS yang dikelola Bendahara

Pengeluaran adalah untuk belanja pegawai

baik untuk gaji dan tunjangan maupun

belanja pegawai lainnya seperti honorarium

(LS-BTL dan LS-BL).

4. SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan

untuk pembayaran langsung pada pihak

ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi : a) SPP-LS Gaji dan Tunjangan; b) SPP-LS Barang dan Jasa; c) SPP-LS PPKA.

6.2.6.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam LS pengadaan barang dan jasa

1. Kuasa BUA

Uraian tugas :

a) meneliti kelengkapan SPM.

Kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu:

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya.

 

287  

b) menerbitkan SP2D apabila SPM

dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari

kerja semenjak pengajuan SPM diterima;

c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

daftar penguji;

d) menyerahkan SP2D kepada pengguna

anggaran;

e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank)

ke dokumen; penatausahaan yang terdiri

dari buku kas penerimaan dan

pengeluaran;

f) mencatat penerimaan PFK atas potongan

SP2D yang telah dipotong oleh pihak bank;

g) menerbitkan Surat Penolakan SP2D,

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

paling lambat 1 hari kerja semenjak SPM

diterima;

h) menyerahkan Surat Penolakan SP2D

kepada pengguna anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Pengguna Anggaran

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan

PPK-SKPA;

b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada bendahara.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPA)

Uraian tugas :

a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS

Pengadaan Barang dan Jasadan

kesesuaiannya dengan SPDdan DPA-SKPA;

b) membuat SPM, apabila SPP-LS Pengadaan

Barang dan Jasayang dinyatakan lengkap;

 

288  

Dokumen kelengkapan SPM LS terdiri dari :

(1) Surat pernyataan tanggung jawab

pengguna anggaran/pengguna barang;

(2) Surat pernyataan kelengkapan dokumen

bermaterai yang ditandatangani oleh

pengguna anggaran. (Surat ini sebagai

penganti bukti-bukti terkait pembayaran

yang tidak disampaikan kepada Kuasa

BUA).

c) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja

semenjak SPP-LS Pengadaan Barang dan

Jasa diterima;

d) menyerahkan rancangan SPM kepada

pengguna anggaran untuk diotorisasi;

e) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika

SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa

dinyatakan tidak lengkap paling lambat 1

hari kerja semenjak SPP-LS Pengadaan

Barang dan Jasa diterima;

f) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan

SPM kepada pengguna anggaran untuk

diotorisasi.

4. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-

SKPA)

Uraian tugas:

a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b) melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan;

c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

d) menyiapkan bahan-bahan dokumen

kelengkapan pengajuan SPP LS;

e) menandatangani SPP LS;

 

289  

f) menyerahkan dokumen pengajuan LS

kepada bendahara pengeluaran;

g) menyiapkan buku register kontrak;

h) mencatat realisasi kontrak berdasarkan

SP2D yang telah terbit;

5. Bendahara Pengeluaran

Uraian tugas:

a) Membuat SPP-LS Pengadaan Barang dan

Jasa beserta dokumen lainnya yang terdiri

dari:

(1) Surat pengantar SPP-LS Pengadaan

Barang dan Jasa;

(2) Ringkasan SPP-LS Pengadaan Barang

dan Jasa;

(3) Rincian SPP-LS Pengadaan Barang dan

Jasa;

(4) Lampiran yang terdiri dari (disiapkan

oleh PPTK) :

- salinan SPD;

- salinan surat rekomendasi dari SKPA

teknis terkait;

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan

PPh) yang telah ditandatangani wajib

pajak dan wajib pungut;

- surat perjanjian kerjasama/kontrak

antara pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran dengan pihak

ketiga serta mencantumkan nomor

rekening bank pihak ketiga;

- berita acara penyelesaian pekerjaan;

- berita acara serah terima barang dan

jasa;

- berita acara pembayaran;

 

290  

- kwitansi bermaterai, nota/faktur

yang ditandatangani pihak ketiga

dan PPTK sertai disetujui oleh

pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran;

- surat jaminan bank atau yang

dipersamakan yang dikeluarkan oleh

bank atau lembaga keuangan non

bank;

- dokumen lain yang dipersyaratkan

untuk kontrak-kontrak yang

dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan

pinjaman/hibah luar negeri;

- berita acara pemeriksaan yang

ditandatangani oleh pihak ketiga/

rekanan serta unsur panitia

pemeriksaan barang berikut

lampiran daftar barang yang

diperiksa;

- surat angkutan atau konosemen

apabila pengadaan barang

dilaksanakan di luar wilayah kerja;

- surat pemberitahuan potongan

denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami

keterlambatan;

- foto/buku/dokumentasi tingkat

kemajuan/penyelesaian pekerjaan;

- potongan jamsostek (potongan sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan

jamsostek); dan

 

291  

- khusus untuk pekerjaan konsultan

yang perhitungan harganya

menggunakan biaya personil (billing

rate), berita acara prestasi kemajuan

pekerjaan dilampiri dengan bukti

kehadiran dari tenaga konsultan

sesuai pentahapan waktu pekerjaan

dan bukti penyewaan/pembelian

alat penunjang serta bukti

pengeluaran lainnya berdasarkan

rincian dalam surat penawaran;

b) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS

pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud diatas digunakan sesuai dengan

peruntukannya;

c) menyerahkan SPP-LS Pengadaan Barang

dan Jasa beserta dokumen lainnya kepada

PPK-SKPA;

d) Mencatat ke dalam dokumen

penatausahaan yang terdiri dari:

(1) Buku kartu kendali kegiatan;

(2) Buku kas pengeluaran;

(3) Buku rekapitulasi pengeluaran per

rincian objek.

 

292  

6.2.6.3 Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan

SPP LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-

LS-BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ......

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPA ………………………. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan :……………................…………………… b. SKPA : ……………................…………………… c. Tahun Anggaran : ……………................…………………… d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ……………................…………………… e. Jumlah Sisa Dana SPD : ……………................…………………… (terbilang: …........……………………….) f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………................…………………… g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ……………................……………………

(terbilang: …........……………………….)

………….,.....……………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

 

293  

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPA diisi dengan nama SKPA. 3. Nomor Peraturan Gubernur diisi dengan nomor Peraturan

Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran yang besangkutan.

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan.

5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP.

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut.

9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut.

11. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

13. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.

14. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

 

294  

PEMERINTAH ACEH ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ……

RINGKASAN KEGIATAN

1. Program : ………………………………………………………………. 2. Kegiatan : ………………………………………………………………. 3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPA : ………………………………………………………………. 4. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………. 5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV d. Firma e. Lain-Lain 6. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………. 7. Nama Pimpinan Perusahaan : ………………………………………………………………. 8. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………………………………………………. 9. Nomor Kontrak : ………………………………………………………………. 10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan 11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ………………………………………………………………. 12. Deskripsi Pekerjaan : ……………………………………………………………….

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA

I. Rp …………………….

RINGKASAN SPD

No. Urut

Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana

1.

2.

JUMLAH II. Rp……………………...

I-II. Rp……………………

RINGKASAN SP2D

SP2D Peruntukan UP

SP2D Peruntukan GU

SP2D Peruntukan TU

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH III. Rp………………………

II-III Rp ……………………

…………. , ………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

 

295  

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan

LS Barang/Jasa. 3. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan

LS Barang/Jasa. 4. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA diisi dengan nomor

dan tanggal penetapan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA untuk kegiatan (pada point 3).

5. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

6. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia.

7. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

8. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur) perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.

10. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa.

11. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan.

12. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan.

13. Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kaliman yang padat dan singkat.

14. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.

15. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………).

16. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di SPD kan.

17. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP.

 

296  

18. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU.

19. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU.

20. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS.

21. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.

22. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp ……………………..

23. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 15) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 22).

24. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

25. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

26. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.

27. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

 

297  

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA

(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ......

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut

Kode Rekening (Rincian Objek)

Uraian Jumlah (Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

JUMLAH

………. , ………………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

 

298  

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan

tunjangan. 3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan

tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).

4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.

5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya.

6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

8. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK.

9. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi

 

299  

6.2.6.4 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait

Dalam LS Gaji dan Tunjangan

1. Kuasa BUA

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan SPM;

b) menerbitkan SP2D apabila SPM

dinyatakan lengkap, paling lambat 2 hari

kerja semenjak pengajuan SPM diterima;

kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu:

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya;

c) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

daftar penguji;

d) Menyerahkan SP2D kepada pengguna

anggaran;

e) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank)

ke dokumen penatausahaan buku kas

penerimaan dan pengeluaran;

f) menerbitkan Surat Penolakan SP2D,

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

paling lambat 1 hari kerja sejak SPM

diterima;

g) menyerahkan Surat Penolakan SP2D

kepada pengguna anggaran agar

dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Pengguna Anggaran

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPD kepada bendahara dan

PPK-SKPA;

b) menyerahkan SPM kepada Kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada bendahara.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPA)

 

300  

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS

Gaji dan kesesuaiannya dengan SPD dan

DPA-SKPA;

b) membuat SPM, apabila SPP-LS Gaji yang

dinyatakan lengkap

c) menyiapkan dokumen kelengkapan SPM

LS terdiri dari:

(1) Surat pernyataan tanggung jawab

pengguna anggaran/pengguna barang;

(2) Surat pernyataan kelengkapan

dokumen bermaterai yang

ditandatangani oleh pengguna

anggaran. (Surat ini sebagai penganti

bukti-bukti terkait pembayaran yang

tidak disampaikan kepada Kuasa

BUA).

d) menerbitkan SPM paling lambat 2 hari

kerja sejak SPP-LS Gaji diterima;

e) menyerahkan rancangan SPM kepada

pengguna anggaran untuk diotorisasi;

f) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika

SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap

paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS

Gaji diterima;

g) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan

SPM kepada pengguna anggaran untuk

diotorisasi.

4. Bendahara Pengeluaran

Uraian tugas

a) Membuat SPP-LS Gaji beserta dokumen

lainnya yang terdiri dari:

(1) Surat pengantar SPP-LS Gaji;

(2) Ringkasan SPP-LS gaji;

 

301  

(3) Rincian SPP-LS Gaji Lampiran yang

terdiri dari:

- pembayaran gaji induk;

- gaji susulan;

- kekurangan gaji;

- gaji terusan;

- uang duka wafat/tewas yang

dilengkapi dengan daftar gaji

induk/gaji susulan/ kekurangan

gaji/uang duka wafat/tewas;

- SK CPNS;

- SK kenaikan pangkat;

- SK jabatan;

- kenaikan gaji berkala;

- surat pernyataan pelantikan;

- surat pernyataan masih menduduki

jabatan;

- surat pernyataan melaksanakan

tugas;

- daftar keluarga (KP4);

- fotokopi surat nikah;

- fotokopi akte kelahiran;

- surat keterangan pemberhentian

pembayaran (SKPP) gaji;

- daftar potongan sewa rumah dinas;

- surat keterangan masih sekolah/

kuliah;

- surat pindah;

- surat kematian;

- SSP PPh Pasal 21;

- Peraturan perundang-undangan

mengenai penghasilan pimpinan

dan anggota DPRA serta gaji dan

tunjangan kepala daerah/wakil

 

302  

kepala daerah.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-

LS pengadaan barang dan jasa

sebagaimana dimaksud diatas

digunakan sesuai dengan

peruntukannya.

b) Menyerahkan SPP-LS Gaji beserta

dokumen lainnya kepada PPK-SKPA;

c) Mencatat SP2D ke dalam dokumen

penatausahaan yang terdiri dari:

(1) Buku kendali kegiatan;

(2) Buku kas pengeluaran;

(3) Buku pembantu simpanan bank;

(4) Buku pembantu pajak;

(5) Buku rekapitulasi pengeluaran per

rincian objek;

d) Menerima pencairan/transfer dana dari

bank;

e) Mendistribusikan dana kepada penerima

gaji.

 

303  

6.2.6.5 Dokumen dan Catatan yang Dipergunakan

1. Surat Pengantar SPP LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : ............................ Tahun ..............

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran SKPA ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang ………………, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Persediaan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan : ………........................................ b. SKPA : ………........................................ c. Tahun Anggaran : ………........................................ d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ………........................................ e. Jumlah Sisa Dana SPD : ………........................................ f. Untuk Keperluan : ………........................................ g. Nama Bendahara Pengeluaran : ………........................................ h. Jumlah Pembayaranyang diminta : Rp. ........................................... (terbilang..........................................................) i. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………........................................

..................,....................... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

 

304  

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS-Gaji dan

Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. SKPA diisi dengan nama SKPA.

3. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan

Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun anggaran

yang bersangkutan.

4. Urusan pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan

pemerintahan.

5. SKPA diisi dengan kode dan nama SKPA.

6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari

penerbitan SPP.

8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum

dicairkan tersebut.

9. Untuk keperluan bulan diisi dengan nama bulan peruntukan

dana LS Gaji dan Tunjangan PNS.

10. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara

pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

11.Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk

dicairkan tersebut.

12. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank

beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada

bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana

yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP.

13. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

14. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama

jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

305  

2. Ringkasan SPP LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : .................. Tahun ...............

RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA

Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. .................... RINGKASAN SPD

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 1 2

JUMLAH II. Rp..................... I-II. Rp. .................

SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH III. Rp. ................. II-III. Rp. ..............

..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

 

306  

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS-Gaji dan Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA diisi dengan

jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu

tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masing-

masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan

jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-

kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah

diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi

pada tempat bertanda II. Rp……………………).

4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..)

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-

SKPA/DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah

total dana yang telah di-SPD-kan.

5. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan UP diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

UP.

6. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan GU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

GU.

7. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan TU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

TU.

8. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan LS

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan

tunjangan PNS

9. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan LS

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak

ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa.

 

307  

10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point

9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp

……………………..

11.Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan

jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan

dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10).

12.Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

13.Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

308  

3. Rincian SPP LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : .................. Tahun ...............

RENCANA PENGGUNAAN DANA BULAN.......................

No Kode Rekening

(Jenis) Uraian Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JUMLAH

Terbilang :.............................................................................................. .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap)

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS-Gaji dan Tunjangan

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan

PNS.

3. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan

tunjangan.

4. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji

dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom

sebelumnya (dari point 3).

5. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan

pada masing-masing kode rekening.

 

309  

6. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan

sehingga dihasilkan jumlah totalnya.

7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP

8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

310  

4. Register SPP-LS PEMERINTAH ACEH

REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

SKPA : ……………..

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal Uraian

Jumlah SPM (Rp)

UP GU TU LS

Gaji Barang & Jasa

Jumlah

…………Tanggal………………

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

PPK-SKPA

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

 

311  

Cara Pengisian Register SPP

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-LS Gaji.

2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-LS Gaji.

3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-LS Gaji yang diajukan.

4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-LS Gaji.

5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-LS Gaji.

 

312  

5. Surat Perintah Membayar

Cara Mengisi Dokumen SPM

1. Baris ”SKPA” diisi dengan nama SKPA yang akan menerima dana.

2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” untuk SPM LS, diisi dengan

nama pihak ketiga (pegawai SKPA untuk LS Gaji) karena SPM LS akan

diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara

pengeluaran.

3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPA/pihak

ketiga.

4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga.

Format:

LS

Nomor SPM:

NoUraian

(No.Rekening)Jumlah Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 ……………

Jumlah Potongan Rp. …………….

Kode Rekening Uraian Jumlah

No Uraian Jumlah Keterangan

1 PPN

2 PPh

Jumlah Rp. ……………

Rp. ……………

Jumlah SPP yang Diminta

Nomor dan Tanggal SPP     :    ……..

*) coret yang tidak perlu

**) Pilih yang sesuai

SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPA

SKPA : ………………………………………….Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga *)……………………………………………………………………………………………………………….Nomor Rekening Bank :)…………………..……...........................………

Untuk Keperluan : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………1. Belanja Tidak Langsung **)2. Belanja Langsung **)

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)Pembebanan pada Kode Rekening :

Jumlah SPM

Uang sejumlah :

...… Tanggal….. 

Kepala SKPKA

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

TAHUN ANGGARAN………..

(Diisi oleh PPK‐SKPA)

KUASA BENDAHARA UMUM ACEH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

Potongan‐potongan:

 

313  

5. Dasar pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang

menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan.

6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang diSPM-

kan.

7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan,

program, dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang

dimintakan dananya.

8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang

dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan.

9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar

pengajuan SPP bersangkutan.

10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan

pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung

dikurangkan oleh Kasda (Kuasa BUA) sehingga akan mengurangi jumlah

SPM.

11. Potongan berupa PPN, PPh atau pajak lainnya diisi sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai

informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi

jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan Kasda melakukan pemotongan

namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara

pengeluaran.

 

314  

6. Surat Perintah Pencaiaran Dana

Nomor SPM :

Tanggal : Dari :  Kuasa BUA

SKPA : Tahun Anggaran :

Kepada :

NPWP :

No. Rekening :

Bank :

Bank / Pos :

Keperluan Untuk :

NO KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp)

1 2 3 4

Jumlah

Potongan‐Potongan :

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1 Iuran Wajib Pegawai Negeri

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 ……

Jumlah

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No Uraian (No.Rekening)JUMLAH

(Rp)Keterangan

1 PPN

2 PPh

3 ……

Jumlah

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta Rp. ……………….

Jumlah Potongan Rp. ……………….

Jumlah yang Dibayarkan Rp. ……………….

Uang Sejumlah ……………………………………………………………………

Lembar 1 :    Bank yang Ditunjuk

Lembar 2 :    Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 :    Arsip Kuasa BUA

Lembar 4 :    Pihak Ketiga

Lembar 5 :    Bidang Akuntansi

...… Tanggal….. 

Kuasa Bendahara 

Umum Aceh

(Tanda Tangan)

(nama lengkap)

NIP : ………………………

PEMERINTAH ACEH

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

(SP2D)

Bank Pos

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor

Uang sebesar Rp. ……………………………………… (terbilang : …………………………………………………………)

 

315  

Cara pengisian SP2D

Kolom 1

a. Nomor SPM diisi dengan nomor SPM.

b. Tanggal diisi dengan tanggal SPM.

c. SKPA diisi dengan nama SKPA.

d. Dari diisi dengan Kuasa Bendahara Umum Aceh (Kuasa BUA).

e. Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran berkenaan.

f. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk

mencairkan SP2D.

g. Hendaklah mencairkan/memindahbukukan ke rekening nomor diisi

dengan nomor rekening kas umum Aceh (nomor rekening bank

kuasa BUA).

h. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah

SP2D yang dicairkan.

Kolom 2

Khusus SPP LS Gaji

a. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D.

b. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas SP2D.

c. Kode rekening bank diisi dengan nomor rekening bank milik

pihak ketiga yang berhak atas SP2D.

d. Bank/pos diisi dengan nama bank/pos yang ditunjuk untuk

mencairkan SP2D.

e. Keperluan untuk diisi dengan uraian keperluan peruntukan

pencairan SP2D.

Kolom 3

a. Nomor diisi dengan nomor urut.

b. Kode rekening diisi dengan kode rekening peruntukan SP2D.

c. Uraian diisi dengan uraian nama kode rekening peruntukan SP2D.

d. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah atas masing-masing kode

rekening peruntukan SP2D.

Khusus hanya ada pada SPP LS Gaji (nomor 4 dan 5)

Potongan-potongan:

a. Iuran wajib pegawai negeri diisi dengan jumlah potongan gaji pegawai

sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Tabungan perumahan diisi dengan jumlah potongan tabungan

perumahan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

316  

SP2D yang dibayarkan:

a. Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah SPM yang diajukan.

b. Jumlah potongan diisi dengan jumlah potongan (No. 4).

c. Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah yang diminta

dikurangi dengan jumlah potongan.

d. Uang sejumlah diisi dengan jumlah rupiah dan bilangan rupiah

SP2D yang dicairkan.

 

317  

7. Register Surat Perintah Pencairan Dana PEMERINTAH ACEH

REGISTER SP2D

Halaman : …………………..

No Urut Tanggal

Nomor SP2D

Uraian

Jumlah SP2D (Rp)

UP GU TU LS UP GU TU LS Gaji Barang

& Jasa Gaji Barang &

Jasa 1 2 3 4 5 Jumlah

…………Tanggal……………… Kuasa Bendahara Umum

Aceh

(Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP

 

318  

Cara Pengisian Register SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut SP2D untuk pengeluaran LS

Gaji yang diterbitkan.

Kolom 2 diisi dengan tanggal diterbitkannya SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SP2D untuk pengeluaran LS yang

diterbitkan.

Kolom 4 diisi dengan uraian SP2D yang diterbitkan.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah dikeluarkan untuk pengeluaran

LS.

 

319  

8. Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana

PEMERINTAH ACEH

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ..............,........................20......

Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Perihal : Pengembalian SPM Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran………... Di Tempat Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang dan langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal........... tahun .......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Aceh (Nama Lengkap) NIP.

 

320  

9. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D

PEMERINTAH ACEH

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Halaman: ..................

No Urut Tanggal Nomor SPM

Uraian Jumlah (Rp)

Keterangan UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

..................,tanggal............................

Kuasa Bendahara Umum Aceh

(Nama Lengkap)

NIP.

 

321  

Cara Pengisian Register Penolakan SP2D

Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal dan nomor surat penolakan penerbitan

SP2D.

Kolom 3 diisi dengan nomor SPM yang ditolak.

Kolom 4 diisi dengan alasan penolakan penerbitan SP2D.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak

penerbitan SP2D.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SPM LS yang ditolak penerbitan SP2D.

Kolom 7 diisi dengan penjelasan

 

322  

10. Buku Kas Pengeluaran

PEMERINTAH ACEH

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN

SKPA : BENDAHARA PENGELUARAN :

NO Tanggal Kode

Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo

 

323  

11. Buku Pembantu Simpanan/Bank

PEMERINTAH ACEH BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

SKPA : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : Pembantu Bendahara Pengeluaran :

Halaman : ............

No. Urut Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6

Jumlah ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

 

324  

Cara Pengisian Buku Pembantu Simpanan/ Bank

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran

simpanan/bank misalnya nomor SP2D dan nomor cek.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan simpanan/ bank.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran simpanan/ bank.

Kolom 6 diisi dengan saldo simpanan/bank.

 

325  

12. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek

PEMERINTAH ACEH

REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK

SKPA : Kode Rekening : Nama Rekening : Kredit APBA : Tahun Anggaran :

Halaman : ............

Nomor BKU Pengeluaran (Rp)

LS UP/TU/GU Jumlah 1 2 3 4

Jumlah Bulan ini ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan lalu ......................................... Jumlah Sampai dengan Bulan ini ......................................... ........, Tanggal.............. Mengetahui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.

 

326  

Cara Pengisian Buku Rekap Pengeluaran Per Objek

Kolom 1 diisi dengan nomor BKU.

Kolom 2 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi,

jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran LS.

Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam kuitansi,

jika kuitansi tersebut untuk pengeluaran UP/ GU/ TU.

Kolom 4 diisi dengan jumlah total pengeluaran LS dan UP/ GU/ TU.

 

327  

6.2.6.6 Prosedur Mekanisme LS

6.2.6.6.1 Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji

dan Tunjangan

PENGGUNA ANGGARANURAIAN PPK SKPABENDAHARA 

PENGELUARAN

Ph

ase

SPD

SPD

SPD

SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain

SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain

DPA

Penelitian SPP ‐LS Gaji

Rancangan SPM

SPM

SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain

Surat Penolakan Penerbitan SPM

Lengkap

Tidak Lengkap

SPP‐LS Gaji dan Dokumen Lain

Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPP‐LS Gaji dan Dokumen 

LainSurat 

Penolakan Penerbitan 

SPM

1 hari kerjasejak SPP diterima

2 hari kerjasejak SPP diterima

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pengguna  Anggaran  menyerahkan  SPD kepada Bendahara dan PPK‐SKPA.

Berdasrkan  SPD,  Bendahara  membuat SPP‐Gaji beserta dokumen  lainnya,  yang terdiri dari :‐ Surat Pengantar SPP‐LS Gaji‐ Ringkasan SPP‐LS Gaji‐ Rincian SPP‐LS Gaji‐ Lampiran yang terdiri dari :

‐ Pembayaran Gaji Induk‐ Gaji Susulan‐ Kekurangan Gaji‐ Gaji Terusan‐ Dll

Bendahara  menyerahkan  SPP‐LS  Gaji beserta dokumen lain kepada PPK‐SKPA.

PPK‐SKPA  meneliti  kelengkapan  SPP‐LS Gaji berdasar SPD dan DPA‐SKPA.

Apabila  SPP‐LS  Gaji  dinyatakan  kengkap maka  PPK‐SKPA  membuat  rancangan SPM,  paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja sejak SPP diterima.

PPK‐SKPA  menyerahkan  SPM  kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

Jika SPP‐LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK‐SKPA  akan  menerbitkan  Surat Penolakan  SPM.  Penolakan  SPM  paling lambat  1  (satu)  hari  kerja  sejak  SPP‐LS Gaji diterima.

Surat  Penolakan  Penerbitan  SPM  ini kemudian  diberikan  PPK‐SKPA  kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

Surat  Penolakan  Penerbitan  SPM diberikan  kepada  Bendahara  agar Bendahara  melakukan  Penyempurnaan SPP‐LS Gaji.

 

328  

6.2.6.6.2 Prosedur Penerbitan SP2D-LS Gaji

dan Tunjangan

 

329  

6.2.6.6.3 Pembelanjaan Dana Gaji Dan

Tunjangan

 

330  

6.2.7 Mekanisme Langsung untuk Belanja PPKA

6.2.7.1 Ketentuan Umum

1. SPP LS PPKA dikelola oleh bendahara

pengeluaran PPKA.

2. SPP LS PPKA diajukan oleh bendahara

pengeluaran PPKA kepada PPKA melalui PPK

PPKA.

6.2.7.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

terkait LS PPKA yang meliputi Belanja Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

1. Kuasa Bendahara Umum Aceh

Uraian tugas:

a) meneliti kelengkapan SPM;

b) menerbitkan SP2D, jika SPM dinyatakan

lengkap.

Kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu :

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapannya.

c) menyerahkan SP2D kepada pihak bank

dengan daftar penguji;

d) menyerahkan tembusan SP2D kepada

PPKA melalui PPK-PPKA;

e) menerbitkan Surat Penolakan SP2D,

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

penerbitan paling lambat 1 hari kerja sejak

SPM diterima;

f) menyerahkan Surat Penolakan

Penerbitan SP2D kepada PPKA untuk

dilakukan penyempurnaan anggaran;

g) mencatat SP2D dan nota debet ke

dokumen penatausahaan buku kas

 

331  

penerimaan dan pengeluaran;

2. Bendahara Pengeluaran PPKA

Uraian tugas:

a) membuat SPP-LS dan dokumen lain yang

terdiri dari Surat pengantar SPP-LS,

Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS;

b) menyerahkan SPP-LS beserta dokumen

lain kepada PPK PPKA.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKA

(PPK-PPKA)

Uraian tugas :

a) meneliti SPP-LS yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran PPKA;

b) membuat SPM paling lambat 2 hari kerja

sejak diterimanya SPP;

Dokumen kelengkapan SPM LS-PPKA

terdiri dari:

(1) Surat pernyataan tanggung jawab

belanja PPKA;

(2) Surat pernyataan kelengkapan

dokumen bermaterai yang

ditandatangani oleh PPKA yang dibuat

berdasarkan surat pernyataan

kelengkapan dokumen atau nama lain

oleh kepala SKPA terkait. Surat ini

sebagai pengganti bukti-bukti terkait

pembayaran yang tidak disampaikan

kepada Kuasa BUA.

c) menyerahkan SPM kepada PPKA untuk

diotorisasi;

d) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika

SPP-LS dinyatakan tidak lengkap.

e) Penolakan SPM paling lambat 1 hari

kerja sejak SPP-LS diterima;

 

332  

f) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan

SPM kepada PPKA untuk diotorisasi;

g) menyerahkan Surat Penolakan SPM

kepada bendahara untuk dilakukan

penyempurnaan SPP-LS.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPD dan keputusan

Gubernur Aceh Untuk Belanja Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Pembiayaankepada bendahara pengeluaran

SKPKA;

b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada bendahara

pengeluaran SKPKA.

 

333  

6.2.7.3 DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Surat Pengantar SPP-LS Belanja Pengeluaran

PPKA

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKA

Nomor : ............................ Tahun ..............

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor .................. Tahun .................tentang Penjabaran APBA, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKA Persediaan sebagai berikut :

a. Jenis Belanja :................................................... b. Tahun Anggaran :................................................... c. Dasar Pengeluaran SPD Nomor :................................................... d. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp..............................................

(terbilang…….............................) e. Untuk Keperluan Bulan :................................................... f. Nama Bendahara Pengeluaran :................................................... g. Jumlah Pembayaran yang diminta :Rp..............................................

(terbilang…….............................)

h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ................................................ ..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP

 

334  

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Belanja

Pengeluaran PPKA

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Nomor Peraturan Gubernur Aceh diisi dengan nomor Peraturan

Gubernur Aceh mengenai penjabaran APBA pada tahun

anggaran yang besangkutan.

3. Jenis Belanja diisi dengan jenis belanja.

4. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari

penerbitan SPP.

6. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum

dicairkan tersebut.

7. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara

pengeluaran SKPA yang menerbitkan SPP.

8. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian

disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk

dicairkan tersebut.

9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor

rekening bank pihak ketiga yang menerima dana dari belanja LS

PPKA.

10. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran

diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP.

11 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

335  

2. Ringkasan SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA

PEMERINTAH ACEH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKA

Nomor : .................. Tahun ...............

RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPA

Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA I. Rp. ................... RINGKASAN SPD

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana

JUMLAH II. Rp. ................... I-II. Rp. .................

SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS

JUMLAH III. Rp. .................. II-III. Rp. ..............

..................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Belanja Pengeluaran

PPKA

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/DPAL-SKPA diisi dengan

jumlah dana DPA-SKPA/DPPA-SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu

tahun anggaran yang bersangkutan

3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPA yang bersangkutan. Masing-

masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan

jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-

kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah

 

336  

diterbitkan untuk SKPA yang bersangkutan dijumlahkan (diisi

pada tempat bertanda II. Rp……………………).

4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..)

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPA/DPPA-

SKPA/ DPAL-SKPA untuk satu tahun anggaran dengan jumlah

total dana yang telah di-SPD-kan.

5. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan UP diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

UP.

6. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan GU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

GU.

7. Pada kolom di samping kanan SP2D peruntukan TU diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

TU.

8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS diisi

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan

pembayaran langsung.

9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point

8) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp

……………………..

10. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan

jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan

dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 9).

11. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama

jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

337  

3. Rincian SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA

PEMERINTAH ACEH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

BELANJA PENGELUARAN PPKA Nomor : .................. Tahun ...............

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No Kode Rekening (Jenis)

Uraian Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JUMLAH

Terbilang : ................................................................................... .................,................................. Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP

 

338  

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Belanja Pengeluaran PPKA

1. Nomor diisi dengan nomor SPP.

2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek.

3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek sesuai dengan

kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2).

4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan

dibebankan pada masing-masing kode rekening.

5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan

sehingga dihasilkan jumlah totalnya.

6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat

penerbitan SPP.

7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama

jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP

bendahara pengeluaran.

 

339  

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PPKA

PEMERINTAH ACEH

PPKA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Aceh :………………………………............................ Kode PPKA :……………………………………………............ Nomor/Tanggal DPA PPKA :……………………………………………………… Keperluan : Pembayaran ............................................. ……………………………………………………… Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang :................................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, PPKA ………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,…………………….

PPKA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP. .................

 

340  

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kelengkapan Dokumen PPKA

(Formulir ini digunakan sebagai bukti-bukti

pembayaran yang tidak disampaikan kepada

Kuasa BUA)

PEMERINTAH ACEH

PPKA

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……..

Satuan Kerja Perangkat Aceh : ……………………………………………............... Kode PPKA : ……………………………………………............... Nomor/Tanggal DPA PPKA : ……………………………………………............... Keperluan : Pembayaran ................................................. ……………………………………………............... Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang ..............................................................................................) Yang bertanda tangan di bawah ini, PPKA………………….., menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Banda Aceh,…………………….

PPKA

(tanda tangan) (nama lengkap)

NIP..................

Materai

6000

 

341  

6.2.7.4 Prosedur Mekanisme Langsung

6.2.7.4.1 Prosedur Pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran Langsung

PPKA

PPK SKPAPengguna Anggaran

UrainBendahara 

Pengeluaran SKPKA

Ph

ase

PPKA  menyerahkan  SPD  dan  Keputusan  KDH Subsidi,  Bunga,  Hibah  kepada  Bendahara Pengeluaran SKPKA.

Berdasarkan  kedua  dokumen  ini,  Bendahara Pengeluaran  SKPKA  membuat  SPP‐LS  & Dokumen Lain, yang terdiri dari :

Surat Pengantar SPP‐LS,Ringkasan SPP‐LS,Rincian SPP‐LS.

Lampiran :Salinan SPD,Salinan  Surat  Rekomendasi  dari  SKPA terkait,SSP  disertai  faktur  pajak  yang ditandatangani WP,DLL

Bendahara  Pengeluaran  SKPKA  menyerahkan SPP‐LS  beserta  dokumen  lain  kepada  PPK‐SKPKA untuk diteliti.

PPK‐SKPKA  meneliti  SPP‐LS  beserta  dokumen lain  berdasarkan  SPD  yang  diterima  dari Pengguna Anggaran dan DPA‐SKPA.

Setelah  diteliti  dan  dinyatakan  lengkap,  PPK‐SKPKA  membuat  SPM,  paling  lambat  2  hari kerja sejak diterimanya SPP.

PPK‐SKPKA  menyerahkan  SPM  kepada  PPKA untuk diotorisasi.

Jika SPP‐LS dinyatkan tidak lengkap, PPK‐SKPKA akan  menerbitkan  Surat  Penolakan  SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP‐LS diterima.

Surat Penolakan Penerbitan SPM  ini kemudian diberikan  PPK‐SKPKA  kepada  SKPA  untuk diotorisasi.

Surat  Penolakan  Penerbitan  SPM  diberikan kepada Bendahara  agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP‐LS.

4.

3.

2.

1.

5.

SPD SPD

6.

7.

8.

9.

Keputusan Gubernur Subsidi, 

Bunga, Hibah

Keputusan GubernurSubsidi, 

Bunga, Hibah

SPP‐LS dan Dokumen Lain

SPP‐LS dan Dokumen Lain

DPA

Penelitian SPP‐LS

SPD

Rancangan SPM

Lengkap

SPD

2 hari kerjaSejak SPPditerima

SPP‐LS dan Dokumen Lain

Surat PenolakanPenerbitan SPM

Tidak Lengkap

SPP‐LS dan Dokumen Lain

Surat PenolakanPenerbitan SPM

1 hari kerjaSejak SPPditerima

SPP‐LS dan Dokumen Lain

Surat PenolakanPenerbitan SPM

 

342  

6.2.7.4.2 Prosedur Penerbitan SP2D-LS PPKA

 

343  

6.2.7.4.3 Prosedur Belanja PPKA

1. Berdasarkan SP2D yang diterima,

Bank mencairkan dana dan

membuat nota debet. Nota debet

ini kemudian diserahkan kepada

Kuasa BUA.

2. Bank membayarkan/mentransfer

uang kepada Pihak Ketiga.

6.2.8 Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) untuk

Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial

6.2.8.1 Ketentuan Umum

1. Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap

darurat bencana dilakukan dengan mekanisme

TU.

2. Pencairan belanja Bantuan Sosial untuk

kegiatan yang tidak direncanakan dengan nilai

maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

dapat dilakukan melalui mekanisme TU.

3. Bendahara pengeluaran PPKA melakukan

pertanggungjawaban penggunaan TU apabila TU

yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan

dan sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

4. Dalam melakukan pertanggungjawaban TU

dokumen yang disampaikan adalah :

a) Surat pengantar dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

b) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan

Uang Persediaan.

c) Surat pernyataan kelengkapan dokumen

bermaterai yang ditandatangani pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran. (Surat

ini sebagai penganti bukti-bukti terkait

pembayaran yang tidak disampaikan kepada

Kuasa BUA).

d) STS (apabila ada kelebihan/sisa TU).

 

344  

6.2.8.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang

Terkait Dalam Mekanisme Belanja Tidak

Terduga dan Belanja Bantuan Sosial

1. Kuasa Bendahara Umum Aceh

Uraian tugas :

a) meneliti kelengkapan SPM;

b) menerbitkan SP2D, jika SPM dinyatakan

lengkap;

c) kelengkapan dokumen SPM untuk

penerbitan SP2D yaitu:

(1) SPP dan kelengkapannya;

(2) SPM dan kelengkapan.

d) menyerahkan SP2D kepada bank dengan

daftar penguji;

e) menyerahkan SP2D kepada PPKA;

f) menerbitkan Surat Penolakan SP2D,

apabila SPM dinyatakan tidak lengkap,

penerbitan paling lambat 1 hari kerja sejak

SPM diterima;

g) menyerahkan Surat Penolakan

Penerbitan SP2D kepada PPKA untuk

dilakukan penyempurnaan anggaran;

h) mencatat SP2D dan nota debet ke

dokumen penatausahaan buku kas

penerimaan dan pengeluaran.

2. Bendahara Pengeluaran PPKA

Uraian tugas:

a) membuat SPP-TU dan dokumen lain yang

terdiri dari Surat pengantar SPP-TU,

Ringkasan SPP-TU, Rincian SPP-TU;

b) menyerahkan SPP-TU beserta dokumen

lain kepada PPK-PPKA.

 

345  

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKA

(PPK-PPKA)

Uraian tugas:

a) meneliti SPP-TU beserta dokumen lain

berdasarkan SPD yang diterima dari

PPKA dan DPA-PPKA;

b) menyiapkan okumen kelengkapan SPM

LS-PPKA yaitu Surat pernyataan tanggung

jawab pengguna anggaran/pengguna

barang;

c) membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja

sejak diterimanya SPP;

d) menyerahkan SPM kepada PPKA untuk

diotorisasi;

e) menerbitkan Surat Penolakan SPM, jika

SPP-TU dinyatakan tidak lengkap.

Penolakan SPM paling lambat 1 hari

kerja sejak SPP-TU diterima;

f) menyerahkan Surat Penolakan Penerbitan

SPM kepada PPKA untuk diotorisasi;

g) menyerahkan Surat Penolakan SPM

kepada bendahara untuk dilakukan

penyempurnaan SPP-TU.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas:

a) menyerahkan SPD dan keputusan

Gubernur Untuk Belanja Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan

kepada bendahara pengeluaran PPKA;

b) menyerahkan SPM kepada kuasa BUA;

c) menyerahkan SP2D kepada bendahara

pengeluaran PPKA.

 

346  

6.2.9 Pembentukan Dana Cadangan

6.2.9.1 Ketentuan Umum 1. Dana cadangan dibukukan dalam rekening

tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Aceh yang dikelola oleh BUA.

2. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan dana cadangan.

3. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

4. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Aceh.

5. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Aceh tentang pembentukan dana cadangan.

6. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUA atas persetujuan PPKA.

7. Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

8. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

 

347  

6.2.9.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait Dalam Pembentukan Dana Cadangan

1. Bendahara Umum Aceh

Uraian tugas :

a) menyisihkan Dana Cadangan, Berdasarkan

dokumen daftar program/kegiatan dan

daftar kebutuhan dana cadangan;

b) melakukan verifikasi kecukupan dana

cadangan;

c) membuat Surat Perintah Pemindah-

bukuan, jika dana dinyatakan cukup;

d) menyerahkan surat perintah

pemindahbukuan kepada PPKA;

e) mencatat surat perintah pemindahbukuan

dalam dokumen penatausahaan;

f) menyerahkan surat perintah

pemindahbukuan kepada Bank.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) memilih program/kegiatan untuk

menghasilkan dokumen daftar program/

kegiatan dan daftar kebutuhan dana

cadangan, berdasarkan Qanun tentang dana

cadangan;

b) menyerahkan dokumen daftar program/

kegiatan dan daftar kebutuhan dana

cadangan kepada BUA;

c) menyetujui Surat Perintah Pemindahbukuan

dan menyerahkannya kembali kepada BUA.

 

348  

6.2.9.3 Prosedur Pembentukan Dana Cadangan

 

349  

6.2.10 Retur SP2D

1. SP2D yang diretur oleh Bank ditindaklanjuti oleh Kuasa

BUA untuk proses pencairan kembali.

2. Retur SP2D yang disebabkan kesalahan nomor

rekening bank penerima yang telah dilaporkan oleh

pihak bank, ditindaklanjuti oleh Kuasa BUA dengan

memberitahukan kepada PA/KPA untuk melakukan

koreksi terhadap kesalahan rekening tersebut dan

menyerahkan surat pernyataan kebenaran nomor

rekening bank kepada Kuasa BUA.

3. Masa pencairan kembali setelah retur paling lama

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal retur atau paling

lambat akhir Januari Tahun Anggaran berikutnya.

6.3 Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban

6.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-Fungsi yang Terkait dalam

Pembuatan SPJ

1. Bendahara Pengeluaran

Uraian Tugas :

a) mencatat bukti-bukti pembelanjaan dana;

b) membuat dokumen-dokumen yang terdiri dari :

(1) Buku kas pengeluaran;

(2) Buku simpanan/pajak;

(3) Buku pembantu pajak;

(4) Buku pembantu panjar;

(5) Buku rekapitulasi pengeluaran per objek.

c) membuat SPJ pengeluaran berdasarkan dokumen

tersebut ditambah SPJ pengeluaran pembantu;

d) menyerahkan SPJ pengeluaran kepada PPK-SKPA;

e) menyerahkan SPJ pengeluaran kepada BUA paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

f) Jika SKPA memiliki bendahara pengeluaran

pembantu, maka bendahara pengeluaran melakukan

verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis SPJ

pengeluaran pembantu;

 

350  

g) membuat SPJ dengan menggunakan SPJ

pengeluaran pembantu.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uraian tugas :

a) mencatat bukti-bukti transaksi pembelanjaan dana

b) membuat dokumen :

(1) Buku kas pengeluaran pembantu

(2) Buku pajak PPN/PPh pembantu

(3) Buku panjar pembantu

c) membuat SPJ pengeluaran pembantu dilengkapi

dengan dokumen SPJ Pembantu :

(1) Buku kas pengeluaran

(2) Buku pajak PPN/PPh

(3) Bukti pengeluaran yang sah

d) menyerahkan SPJ pengeluaran pembantu kepada

bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5

bulan berikutnya.

 

351  

6.3.2 Dokumen dan Catatan yang Digunakan

1. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu Pengeluaran

:

:

:

:

:

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)

JUMLAH

SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/T

U) s.d

Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

Penerimaan *)

- SP2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh-21

c. PPh-22

d. PPh-23

- Lain-Lain

Jumlah Penerimaan

SPJ-LS-Barang & Jasa *)

Tahun Anggaran

Bulan

Kode

RekeningUraian

Jumlah

Anggaran

SPJ-LS-Gaji

Bendahara Pengeluaran

PEM ERINTAH ACEH

SU RAT PERTANGGU NGJAWABAN BENDAHARA PEM BANTU PENGELU ARAN

(SPJ BELANJA)

SKPA

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggara

 

352  

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

s.d

Bulan

Lalu

Bulan

ini

S.d Bulan

ini

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3‐13)

JUMLAH

…………Tanggal………………

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran *)

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP. NIP.

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/T

U) s.d

Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

Pengeluaran *)

‐ SPJ (LS + UP/GU/TU)

‐ Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh‐21

c. PPh‐22

d. PPh‐23

Kode

RekeningUraian

Jumlah

Anggaran

SPJ‐LS‐Gaji SPJ‐LS‐Barang & Jasa *) SPJ UP/GU/TU

‐ Lain‐Lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

 

353  

Cara Pengisian SPJ Pengeluaran:

*) Diisi berdasarkan data dari PPTK yang terdokumentasikan dalam

kartu kendali anggaran

1. Diisi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Aceh.

2. Diisi dengan nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna

anggaran.

3. Diisi dengan nama bendahara penerimaan pembantu Satuan Kerja

Perangkat Aceh.

4. Diisi dengan Tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran.

5. Diisi dengan bulan pertanggungjawaban pengeluaran.

6. Diisi dengan nama bendahara pengeluaran dan tandatangan.

7. Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Penandatanganan oleh Pengguna anggaran baru dilakukan setelah

diverifikasi oleh PPK-SKPA.

8. Jumlah Penerimaan diisi :

a. SP2D diisi dengan jumlah SP2D yang diterima dari BUA.

b. Potongan Pajak PPN diisi dengan jumlah potongan PPN.

c. Potongan Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah potongan PPh 21.

d. Potongan Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah potongan PPh 22.

e. Potongan Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah potongan PPh 23.

f. Potongan lain-lain diisi dengan jumlah potongan lain selain yang

disebutkan di atas.

g. Jumlah Penerimaan diisi dengan jumlah SP2D ditambah

Potongan PPN, Potongan PPh 21, Potongan PPh 22,

Potongan PPh 23 dan Potongan lain-lain.

9. Jumlah Pengeluaran diisi:

a. SPJ (LS + UP/GU/TU) diisi dengan jumlah pembelanjaan.

b. Penyetoran Pajak PPN diisi dengan jumlah Penyetoran PPN.

c. Penyetoran Pajak PPh 21 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 21.

d. Penyetoran Pajak PPh 22 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 22.

e. Penyetoran Pajak PPh 23 diisi dengan jumlah Penyetoran PPh 23.

f. Penyetoran lain-lain diisi dengan jumlah penyetoran lain

selain yang disebutkan di atas.

g. Jumlah pengeluaran diisi dengan jumlah SP2D ditambah

penyetoran PPN, penyetoran PPh 21, penyetoran PPh 22,

penyetoran PPh 23 dan penyetoran lain-lain.

 

354  

Kolom 1 diisi dengan kode rekening.

Kolom 2 diisi dengan uraian nama rekening.

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam

APBA atas masing-masing kode rekening

Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan bulan

lalu.

Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ bulan berjalan.

Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Gaji dan

tunjangan yang telah diterbitkan/ SPJ sampai dengan

bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan ini).

Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga

yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu

berdasarkan data dari PPTK.

Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga

yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini (bulan berjalan)

berdasarkan data dari PPTK.

Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak ketiga

yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini

berdasarkan data dari PPTK (akumulasi sampai dengan bulan

ini).

Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU

sampai dengan bulan lalu.

Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU

bulan ini.

Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/ GU/ TU

sampai dengan bulan ini (akumulasi sampai dengan bulan

ini).

Kolom 13 diisi dengan Jumlah SPJ atas penggunaan dana

LS+UP/GU/TU sampai dengan bulan ini.

Kolom 14 diisi dengan Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh

dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas

penggunaan dana LS+UP/ GU/TU sampai dengan bulan ini.

 

355  

6.3.3 Prosedur Pembuatan SPJ

 

356  

6.3.4 Prosedur SPJ Dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu

AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

357

 

BAB VII AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

7.1 Akuntansi SKPA

7.1.1 Ketentuan Umum

1. Akuntansi SKPA dilakukan oleh PPK-SKPA.

2. Akuntansi pendapatan SKPA dilakukan hanya untuk

mencatat Pendapatan Asli Aceh yang dalam kewenangan

SKPA.

3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

4. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai

dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau

pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga,

jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat

penyimpanan dana anggaran pada bank serta

pendapatan dari hasil pemanfaatan barang atas kegiatan

lainnya merupakan pendapatan Aceh.

5. Akuntansi belanja pada SKPA meliputi akuntansi belanja

UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang),

dan akuntansi belanja LS (langsung).

6. Prosedur akuntansi aset pada SKPA meliputi pencatatan

dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,

rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penghapusan

terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPA.

7. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBA, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,

dan catatan atas laporan keuangan.

358

 

8. Sistem pencatatan akuntansi SKPA menggunakan

metode cash towards accrual. Aset, kewajiban dan

ekuitas disajikan dengan basis akrual. pendapatan,

belanja dan pembiayaan disajikan dengan basis kas.

dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis

akrual dan laporan realisasi anggaran disajikan

dengan basis kas.

7.1.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam

Akuntansi SKPA

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Aceh (PPK-SKPA)

Uraian tugas :

a) membuat jurnal :

(1) SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal

Penerimaan Kas;

(2) SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal

Pengeluaran Kas;

(3) Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam

Register Jurnal Umum;

(4) Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam

Register Jurnal Umum;

(5) Bukti memorial terhadap persediaan, hutang,

piutang, dalam register Jurnal Penyesuaian.

b) melakukan posting dalam Register Buku Besar;

c) membuat Neraca Saldo;

d) membuat Kertas Kerja;

e) menyusun Laporan Keuangan SKPA yang terdiri dari:

(1) Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Neraca;

(3) Catatan Atas Laporan Keuangan;

f) menyerahkan Laporan Keuangan SKPA kepada

Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

359

 

2. Pengguna Anggaran

Uraian tugas :

a) menerima laporan keuangan SKPA dari PPK-SKPA;

b) melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPA;

c) membuat surat pernyataan tanggung jawab bahwa

laporan keuangan disusun berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

d) menyerahkan laporan keuangan disertai surat

pernyataan kepada PPKA.

3. Bendahara

Uraian tugas:

Menyiapkan dokumen atas transaksi yang terkait dengan

proses pelaksanaan akuntansi SKPA.

7.1.3 Akuntansi Pendapatan SKPA

Pendapatan dijurnal pada saat PPK-SKPA menerima SPJ

penerimaan dari Bendahara Penerimaan. Jurnal pendapatan

ini merupakan transaksi yang berulang atau frekuensi

terjadinya relatif sering, sehingga pencatatannya dapat dibuat

dalam Buku Jurnal Khusus Pendapatan.

Pada saat penerimaan Pendapatan Asli Aceh disetor/

dibayarkan melalui bendahara penerimaan. PPK-SKPA

mencatat jurnal:

Kode. Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 2.1.5.xx.xx Pendapatan Diterima

Dimuka xxx

Pada saat pendapatan yang diterima kemudian disetor ke

kas daerah, PPK-SKPA mencatat jurnal:

Kode. Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

2.1.5.xx.xx Pendapatan diterima dimuka xxx

4.1.x.xx.xx Pendapatan …… (rincian objek)

xxx

Kode. Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara

Penerimaan xxx

360

 

Dalam kondisi sebenarnya, dimungkinkan terjadi

pengembalian kelebihan pendapatan yang harus

dikembalikan ke pihak ketiga.

Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang

(recurring) baik yang terjadi diperiode berjalan atau periode

sebelumnya, PPK-SKPA berdasarkan informasi transfer kas

dari BUA, mencatat transaksi pengembalian kelebihan

tersebut dengan menjurnal :

Kode. Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 4.1.x.xx.xx Pendapatan …………..

(rincian objek) xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang

sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode

berjalan.

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat

tidak berulang (non recurring) dan terkait dengan

pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak

melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh

Akuntansi PPKA.

Transaksi pendapatan dicatat ke dalam Buku Jurnal

Khusus Pendapatan. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut

akan diposting ke Buku Besar SKPA sesuai dengan kode

rekening pendapatan, dan diakhir periode tertentu PPK-

SKPA memindahkan saldo-saldo yang ada ditiap buku

besar ke dalam neraca saldo.

7.1.4 Akuntansi Belanja SKPA

7.1.4.1 Akuntansi Belanja UP/GU/TU

PPK-SKPA membuat Jurnal pengisian kas

UP/GU/TU pada saat menerima SP2D dari Kuasa

BUA melalui Pengguna Anggaran dan jurnal

penggunaan UP/GU/TU dicatat berdasarkan SPJ

yang diterima dari Bendahara Pengeluaran yang

dilampiri dengan bukti-bukti transaksi.

361

 

Pengisian UP/ GU/TU

Pada saat diterima SP2D dari Kuasa BUA melalui

pengguna anggaran PPK-SKPA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

SPJ atas Penggunaan UP/GU/TU

Pada saat SPJ diterima dari Bendahara

Pengeluaran dilampiri bukti transaksi, PPK-SKPA

mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.x.x.xx.xx Belanja (rincian obyek) xxx

5.x.x.xx.xx Belanja (rincian obyek) xxx 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara

Pengeluaran xxx

Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU

Apabila terdapat sisa dana dalam penggunaan

UP/GU/TU, sisa tersebut disetor ke kas daerah.

PPK-SKPA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

7.1.4.2 Akuntansi Belanja LS

Belanja LS (Langsung) yang dimaksud adalah

belanja langsung gaji, tunjangan, barang dan

jasa. Dalam konteks belanja langsung akuntansi

mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUA

langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain

yang telah ditetapkan.

a) Belanja Pegawai

Gaji tunjangan yang diterima oleh pegawai adalah

jumlah netto (setelah dikurangi potongan), tetapi

PPK-SKPA tetap mencatat belanja gaji dan

tunjangan sejumlah bruto. PPK-SKPA tidak

362

 

mencatat potongan tersebut, karena

pencatatannya sudah dilaksanakan oleh BUA.

PPK-SKPA mencatat jurnal sebagai berikut:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.1.1.01.xx Gaji dan Tunjangan xxx

5.1.1.02.xx Tambahan Penghasilan PNS

xxx

5.1.1.03.xx Belanja Operasional KDH/WKDH

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

b) Belanja Barang dan Jasa/Modal

Berdasarkan mekanisme LS barang dan

jasa/modal, seringkali mendapat potongan

pajak sehingga dana yang diterima oleh

pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah

dikurangi potongan pajak), tetapi PPK-SKPA

tetap mencatat belanja barang dan jasa

sejumlah bruto kemudian mencatat potongan

tersebut sebagai hutang di jurnal umum.

Belanja Barang dan Jasa

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.2.2.xx.xx Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)

xxx

5.2.2.xx.xx Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)

xxx

5.2.2.xx.xx Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)

xxx

5.2.2.xx.xx Belanja Barang dan Jasa (rincian obyek)

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

Potongan Pajak

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.03.01 Kas di bendahara Pengeluaran

xxx

2.x.x.xx.xx Hutang Pajak xxx

363

 

Penghapusan Hutang pajak

Pada saat Surat Setoran Pajak (SPP) telah

diterima dilakukan penghapusan hutang pajak

dengan jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

2.x.x.xx.xx Hutang pajak xxx

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

Belanja Modal

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.2.3.xx.xx Belanja Modal (rincian obyek)

xxx

5.2.3.xx.xx Belanja Modal (rincian obyek)

xxx

5.2.3.xx.xx Belanja Modal (rincian obyek)

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

Potongan Pajak

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.03.01 Kas di bendahara Pengeluaran

xxx

2.x.x.xx.xx Hutang Pajak xxx

Penghapusan Hutang pajak

Pada saat Surat Setoran Pajak (SPP) telah

diterima dilakukan penghapusan hutang pajak

dengan jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

2.x.x.xx.xx Hutang pajak xxx

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Khusus untuk transaksi belanja modal/belanja

yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPA juga

mengakui penambahan aset dengan mencatat

jurnal korolari perolehan aset tetap.

Transaksi belanja dicatat ke dalam Buku Jurnal

Khusus Belanja. Setiap periode, jurnal-jurnal

tersebut akan diposting ke Buku Besar SKPA

364

 

sesuai dengan kode rekening belanja, dan diakhir

periode tertentu PPK-SKPA memindahkan saldo-

saldo yang ada besar ke dalam neraca saldo.

7.1.5 Akuntansi Aset SKPA

1. Pengakuan Aset Tetap

a) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Modal

Pencatatan aset tetap dalam buku jurnal merupakan

proses lanjutan dari pencatatan belanja modal/belanja

yang menghasilkan aset tetap.

Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat saat perolehan

aset tetap disebut korolari (collolary). PPK-SKPA mencatat

jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.2.3.xx.xx Belanja Modal (Rincian Obyek)

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek) xxx

3.2.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

b) Perolehan Aset Tetap dari Hibah/Donasi

Penambahan aset tetap selain diperoleh dari

belanja/pembelian dapat pula diperoleh dari

hibah/donasi. Aset tetap hibah/donasi yang telah

diserahkan kepada SKPA dicatat sebagai aset tetap

SKPA. PPK-SKPA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.3.2.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek) xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

c) Konstruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap

yang sedang dalam proses pembangunan namun

pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan sebesar

365

 

biaya yang dilaksanakan selama pengerjaan. PPK-

SKPA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.3.6.xx.xx Konstruksi dalam Pengerjaan (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

Apabila konstruksi telah selesai, PPK-SKPA mencatat

jurnal :

(1) Jurnal balik atas pencatatan konstruksi dalam

pengerjaan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset

Tetap xxx

1.3.6.xx.xx Konstruksi dalam Pengerjaan

xxx

(2) Mencatat perolehan aktiva tetap

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.3.x.xx.xx Aset tetap (Rincian Obyek) xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

d) Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dapat terjadi disebabkan

adanya penjualan/pelelangan, penghapusan

terhadap aset yang telah rusak berat dan tidak dapat

dimanfaatkan lagi atau sebab lainnya. PPK-SKPA

mencatat jurnal:

(1) Penghapusan pencatatan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

1.3.x.xx.xx Aset tetap (Rincian Obyek)

xxx

(2) Pelelangan atas aset yang dilepas

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

4.1.4.xx.xx Lain-lain PAA yang Sah

(Rincian Obyek)

xxx

366

 

7.1.6 Akuntansi Selain Kas

7.1.6.1 Jurnal Terkait Transaksi yang Bersifat Accrual

dan Prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan karena adanya

transaksi yang sudah dilakukan SKPA namun

pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau

terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa

yang akan datang (prepayment).

Piutang

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.3.xx.xx Piutang….. xxx

3.1.2.xx.xx Cadangan Piutang….. xxx

Persediaan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.5.xx.xx Persediaan….. xxx

3.1.3.x.xx.xx Cadangan Persediaan… xxx

Belanja dibayar dimuka

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.x.xx.xx

1.1.x.xx.xx

Sewa dibayar dimuka…..

Asuransi dibayar dimuka…..

xxx

xxx

3.1.x.xx.xx Cadangan Belanja dibayar dimuka…..

xxx

7.1.6.2 Koreksi Kesalahan

Dalam kondisi sebenarnya, sering terjadi kesalahan

pencatatan jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Dalam hal ini koreksi harus dilakukan.

a) Jurnal koreksi karena salah pencatatan kode

rekening:

(1) Koreksi Pendapatan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 4.x.x.xx.xx Pendapatan…..

(Rincian obyek pendapatan yang dikoreksi)

xxx

4.x.x.xx.xx Pendapatan….. (Rincian obyek pendapatan yang seharusnya dicatat)

xxx

367

 

(2) Koreksi Belanja

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.x.x.xx.xx Belanja….. (Rincian obyek belanja yang seharusnya dicatat)

xxx

5.x.x.xx.xx Belanja….. (Rincian obyek belanja yang dikoreksi)

xxx

(3) Koreksi Perolehan Aset

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 1.x.x.xx.xx Aset…..

(Rincian obyek aset yang seharusnya dicatat)

xxx

1.x.x.xx.xx Aset….. (Rincian obyek aset yang dikoreksi)

xxx

b) Jurnal koreksi karena kesalahan nilai rupiah

(1) Koreksi Nilai Pendapatan

Apabila jurnal yang telah diposting nilainya

dicatat lebih kecil dari transaksi yang

sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan

dengan mencatat jurnal yang sama senilai

selisih rupiahnya

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

4.x.x.xx.xx Pendapatan…..

(Rincian Obyek)

xxx

Apabila jurnal yang telah diposting nilainya

dicatat lebih besar dari transaksi yang

sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan

dengan membalik jurnal senilai selisih

rupiahnya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx Pendapatan…..

(Rincian Obyek)

xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

(2) Koreksi Nilai Belanja

Apabila jurnal yang telah diposting nilainya

dicatat lebih kecil dari nilai transaksi belanja

368

 

yang sebenarnya, maka jurnal koreksi

dilakukan dengan mencatat jurnal yang

sama senilai selisih rupiahnya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 5.x.x.xx.xx Belanja….

(Rincian obyek) xxx

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

Apabila jurnal yang telah diposting nilainya

dicatat lebih besar dari transaksi yang

sebenarnya, maka jurnal koreksi dilakukan

dengan membalik jurnal senilai selisih

rupiahnya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.4.1.01.01 RK-PPKA xxx

5.x.x.xx.xx Belanja….

(Rincian obyek)

xxx

(3) Koreksi Nilai Aset

(a) Perolehan/Penambahan Aset

Apabila jurnal yang telah diposting

nilainya dicatat lebih kecil dari nilai

aset yang sebenarnya, maka jurnal

koreksi dilakukan dengan mencatat

jurnal yang sama senilai selisih

perolehannya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.x.x.xx.xx Persediaan….. (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx Cadangan Persediaan

xxx

1.x.x.xx.xx Aset Tetap….. (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

Apabila jurnal yang telah diposting

nilainya dicatat lebih besar dari nilai

aset yang sebenarnya, maka jurnal

koreksi dilakukan dengan membalik

jurnal senilai selisih perolehannya.

369

 

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.x.x.xx.xx Cadangan Persediaan…..

xxx

1.x.x.xx.xx Persediaan….. (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap (Rincian Obyek)

xxx

1.x.x.xx.xx Aset Tetap….. (Rincian Obyek)

xxx

(b) Penghapusan/Pengurangan Aset

Apabila jurnal yang telah diposting

nilainya dicatat lebih kecil dari

pengurangan nilai aset yang sebenarnya,

maka jurnal koreksi dilakukan dengan

mencatat jurnal yang sama senilai selisih

pengurangannya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.x.x.xx.xx Cadangan Persediaan xxx

1.x.x.xx.xx Persediaan…..

(Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

1.x.x.xx.xx Aser Tetap…..

(Rincian Obyek)

xxx

Apabila jurnal yang telah diposting

nilainya dicatat lebih besar dari

pengurangan nilai aset yang

sebenarnya, maka jurnal koreksi

dilakukan dengan membalik jurnal

senilai selisih pengurangannya.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.x.x.xx.xx Persediaan…. (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx Cadangan Persediaan

xxx

1.x.x.xx.xx Aset Tetap…. (Rincian Obyek)

xxx

3.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasi dalam Aset Tetap

xxx

370

 

7.1.7 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Akuntansi

SKPA SKPA …….

BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN

Banda Aceh,…………..…….

PPK-SKPA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

STS/Nota Kredit

Bukti Lain

1 2 3 5 6 7 8

NomorTanggal

Jumlah

Akumulasi (Rp)

Jumlah (Rp)

RefUraianKode Rekening

4

371

 

SKPA………. BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA

Banda Aceh,…………..…….

PPK-SKPA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

SP2D Bukti Lain

1 2 3 5 6 7 8

NomorTanggal

Jumlah

Akumulas i

(Rp)

Jumlah

(Rp)RefUraianKode Rekening

4

372

 

SKPA………. BUKU BESAR

NAMA REKENING :

KODE REKENING :

PAGU APBA :

PAGU PERUBAHAN APBA :

Banda Aceh,…………..…….

PPK-SKPA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

Jumlah

373

 

SKPA….. NERACA SALDO PER TANGGAL……..

Kode rekening Uraian Neraca saldo

D K

Banda Aceh,…………..…….

PPK-SKPA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

374

 

7.1.8 Prosedur Akuntansi SKPA

PPK SKPAUraianP

has

e

Akuntansi Penerimaan Kas

Akuntansi Pengeluaran Kas

Akuntansi Aset Akuntansi Selain Kas

SPJ PenerimaanSPJ Penerimaan

Register Jurnal Penerimaan Kas

Register Jurnal Penerimaan Kas

SPJ Penerimaan

SPJ Penerimaan

SP2DSP2D

Register Jurnal Pengeluaran Kas

Register Jurnal Pengeluaran Kas

Bukti TransaksiBukti Transaksi

Bukti MemorialBukti Memorial

Register Jurnal Umum

Register Jurnal Umum

Bukti TransaksiBukti Transaksi

Bukti MemorialBukti Memorial

Register Jurnal Umum

Register Jurnal Umum

Register Buku Besar SKPA

Register Buku Besar SKPA

Neraca SaldoNeraca Saldo

1. PPK‐ SKPA Menjurnal SPJ  Penerimaan  dalam  Register 

Jurnal Penerimaan Kas, SPJ  Pengeluaran  dan  SP2D  dalam 

Register Jurnal Pengeluaran Kas, Bukti  Memorial  transaksi  Aset 

Tetap  dalam  Register  Jurnal Umum.

Bukti  Memorial  transaksi  Aset  Tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari : Berita Acara Penerimaan Barang, SK Penghapusan Barang, SK Mutasi Barang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penilaian, Berita  Acara  Penyelesaian 

Pekerjaan.Bukti  Memorial  transaksi  selain  Kas dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari : Berita Acara Penerimaan Barang, SK Penghapusan Barang, Surat Pengiriman Barang, SK Mutasi Barang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Penilaian.

2. Setiap  Periode  jurnal‐jurnal  tersebut oleh  PPK‐SKPA  diposting  ke  Register Buku Besar SKPA.

3. Berdasarkan Buku Besar SKPA, di akhir bulan  PPK‐SKPA  membuat  Neraca Saldo SKPA.

375

 

7.1.9 Penyusunan Laporan Keuangan SKPA

Laporan keuangan SKPA dihasilkan melalui proses

akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPA.

Kertas Kerja

PPK-SKPA menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur

sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas

kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses

pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk

mempermudah pembuatan laporan keuangan yang

dihasilkan secara manual.

Langkah-langkah Pembuatan Laporan Keuangan:

- Neraca Saldo

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap

transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan

laporan keuangan. PPK-SKPA melakukan rekapitulasi

saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Saldo-

saldo buku besar yang telah direkap sebagai neraca

saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja.

- Jurnal Penyesuaian

PPK-SKPA membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini

dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo

pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-

transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1. Koreksi kesalahan

2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual

atau prepayment)

3. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya

pada akhir tahun

PPK-SKPA melakukan penyesuaian atas neraca saldo

berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Nilai

yang telah disesuaikan dicantumkan pada kertas kerja.

376

 

- Identifikasi

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-

SKPA mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam

komponen Laporan Realisasi Anggaran dan akun-akun

yang termasuk dalam komponen Neraca dalam kertas

kerja.

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-SKPA dapat

menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang dihasilkan

belum final karena PPK-SKPA belum membuat Jurnal

Penutup.

Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup

saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi.

Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk

Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan dan

Belanja.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

Pendapatan Apropriasi Belanja Defisit

xxx xxx xxx

Belanja Estimasi Pendapatan Surplus

xxx xxx xxx

Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca menjadi

jumlah yang benar.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx Pendapatan xxx

3.4.1.01.01 SiLPA xxx

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx SiLPA xxx 5.x.x.xx.xx Belanja

xxx

377

 

7.1.10 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan SKPA

SKPA….. KERTAS KERJA Per tanggal………

No. Urut Uraian Neraca saldo

SKPA Penyesuaian

Neraca saldo SKPA setelah penyesuaian

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

D K D K D K D K D K

378

 

SKPA………………… LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN …..

……….., …….. KEPALA SKPA

ttd (NAMA LENGKAP)

NIP.

Nomor

UrutUraian

Jumlah

Anggaran

Realisas i

Semester

Pertama

Sisa Anggaran

s .d Semester

Pertama

Prognosis Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 Pendapatan

1,1 Pendapatan Asli Aceh

1.1.1 Pajak Aceh

1.1.2 Pendapatan Retribusi Aceh

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Aceh yang Dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh

yang Sah

1.1.5 Zakat

Jumlah

2 Belanja

2,1 Belanja Operas i

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang

2,2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus/(Defis it)

379

 

SKPA………………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN …..

……….., …….. KEPALA SKPA

ttd (NAMA LENGKAP)

NIP

Nomor Urut

UraianAnggaran Setelah

Perubahan

Realisasi Tahun n

Lebih / (Kurang)

Realisasi Tahun n -1

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Aceh

1.1.1 Pajak Aceh

1.1.2 Pendapatan Retribusi Aceh

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Aceh yang Dipindahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

1.1.5 Zakat

Jumlah

2 Belanja

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus/(Defisit)

380

 

SKPA………………………….. NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

……….., …….. KEPALA SKPA

ttd (NAMA LENGKAP)

NIP

URAIAN Tahun n Tahun n-1 Kenaikan

(Penurunan) Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah Kas Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Belanja Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Barang Pakai Habis

Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

Jumlah Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain

JUMLAH ASET LAINNYA TOTAL ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi

RK-PPKA Jumlah Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi

JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

381

 

SKPA …………. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN …….

BAB I Pendahuluan

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPA.

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPA.

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPA.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1.Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPA.

2.2.Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran SKPA.

2.3.Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja SKPA, berupa indikator program dan kegiatan SKPA yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegitan yang dilaksanakan SKPA.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPA, berupa realiasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPA.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada SKPA, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).

382

 

BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1.Entitas Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi SKPA. 4.2.Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan

Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanagan daerah SKPA.

4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah SKPA.

4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPA.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPA 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos

Pelaporan Keuangan SKPA. 5.1.1. Pendapatan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Asli Daerah SKPA.

5.1.2. Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal.

5.1.3. Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya.

5.1.4. Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban Jangka Pendek SKPA.

5.1.5. Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Ekuitas Dana Lancar SKPA.

5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas

383

 

pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya (disesuaikan dengan kondisi SKPA): a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi

tempat entitas tersebut berada; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan

pokoknya; c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan

operasionalnya; d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun

berjalan; e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh

manjemen baru; f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan

pada Neraca; g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya

pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

……….., ……..

KEPALA SKPA

ttd

(NAMA LENGKAP)

NIP

384

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPA ……… yang terdiri dari (a) Neraca;

(b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (c) Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran …… sebagaimana terlampir adalah

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas

laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

……….., ……..

KEPALA SKPA

ttd

(NAMA LENGKAP)

NIP

385

 

7.1.11 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPA

Uraian Pengguna AnggaranPPK SKPA PPKAP

has

e

1. Berdasarkan Neraca Saldo SKPA, PPK‐SKPA  menyusun  Laporan  Keuangan SKPA yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan.

PPK‐SKPA  menyerahkan  Laporan Keuangan  SKPA  kepada  Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

Pengguna  Anggaran  mengotorisasi Laporan  Keuangan  SKPA,  dan membuat surat Pernyataan.

Pengguna  Anggaran  menyerahkan Laporan Keuangan SKPA berikut Surat Pernyataan kepada PPKA.

3.

Neraca Saldo SKPA

Laporan Keuangan SKPA                              ( LRA, Neraca, 

CaLK)

Laporan Keuangan SKPA                   (LRA, Neraca, 

CaLK)

Surat Pernyataan

Laporan Keuangan SKPA                     (LRA, Neraca, 

CaLK)

Surat Pernyataan

Laporan Keuangan SKPA                     (LRA, Neraca, 

CaLK)

2.

4.

Kerta Kerja

386

 

7.2 Akuntansi PPKA

7.2.1 Ketentuan Umum

1. Akuntansi PPKA dilakukan oleh PPK-PPKA.

2. Akuntansi pendapatan PPKA dilakukan untuk mencatat

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang

Sah.

3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran)

4. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai

dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau

pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga,

jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat

penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan

dari hasil pemanfaatan barang atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan Aceh.

5. Akuntansi belanja PPKA meliputi belanja, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga.

6. Prosedur akuntansi aset pada PPKA meliputi pencatatan

dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,

rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan dan

perubahan klasifikasi terhadap aset tetap yang

dikuasai/digunakan PPKA.

7. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA,

entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang

terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan

catatan atas laporan keuangan.

8. Sistem pencatatan akuntansi PPKA menggunakan

metode cash towards accrual. Aset, kewajiban dan

ekuitas disajikan dengan basis akrual. pendapatan,

387

 

belanja dan pembiayaan disajikan dengan basis kas.

dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual

dan laporan realisasi anggaran disajikan dengan basis kas.

7.2.2 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam

Akuntansi PPKA

1. PPK-PPKA

Uraian tugas :

a) membuat jurnal :

(1) SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal

Penerimaan Kas;

(2) SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register

Jurnal Pengeluaran Kas;

(3) Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam

Register Jurnal Umum;

(4) Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam

Register Jurnal Umum;

(5) Bukti memorial terhadap persediaan, hutang,

piutang, dalam register Jurnal Penyesuaian.

b) melakukan posting dalam Register Buku Besar;

c) membuat Neraca Saldo;

d) membuat Kertas Kerja;

e) menyusun Laporan Keuangan PPKA yang terdiri dari:

(1) Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Neraca;

(3) Catatan Atas Laporan Keuangan;

f) menyerahkan laporan keuangan PPKA kepada PPKA

untuk diotorisasi

2. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) Menerima laporan keuangan dari PPK-PPKA

b) melakukan otorisasi atas Laporan Keuangan PPKA;

c) membuat surat pernyataan tanggung jawab bahwa

laporan keuangan disusun berdasarkan Sistem

Pengendalian Intern (SPI).

388

 

5. Bendahara Umum Aceh (BUA)

Uraian tugas :

a) membuat laporan posisi kas harian;

b) menyerahkan laporan posisi kas yang dilampirkan nota

debet dan nota kredit kepada fungsi akuntansi SKPKA.

7.2.3 Akuntansi Pendapatan PPKA

Pada saat penerimaan pendapatan disetor ke rekening kas

daerah, PPK-PPKA mencatat jurnal:

1. Dana Perimbangan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

4.2.1.01.01 Bagi hasil dari PBB xxx

4.2.2.01.01 Pendapatan Dana Alokasi Umum

xxx

4.2.3.00.00 Pendapatan Dana Alokasi Khusus

xxx

2. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

4.3.4.xx.xx Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

xxx

4.3.4.xx.xx Pendapatan Hibah xxx

Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian diposting

ke Buku Besar dan setiap akhir bulan PPK-PPKA

memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar

ke dalam neraca saldo.

7.2.4 Akuntansi Belanja PPKA

Yang dimaksud dengan Akuntansi Belanja PPKA adalah

langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam

perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah,

bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja

tidak terduga. PPK-PPKA menerima SP2D dari Kuasa BUA,

berdasarkan SP2D terkait PPK-PPKA mencatat jurnal:

389

 

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

5.1.2.xx.xx Belanja Bunga xxx

5.1.3.xx.xx Belanja Subsidi xxx

5.1.4.xx.xx Belanja Hibah xxx

5.1.5.xx.xx Belanja Bantuan Sosial xxx

5.1.6.xx.xx Belanja Bagi Hasil xxx

5.1.7.xx.xx Belanja Bantuan Keuangan xxx

5.1.8.xx.xx Belanja Tidak Terduga xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

Jurnal belanja yang telah dibuat kemudian diposting ke

Buku Besar dan setiap akhir bulan PPK-PPKA

memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar

ke dalam neraca saldo.

7.2.5 Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan.

a) Pencairan Dana Cadangan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

6.1.2.xx.xx Penerimaan Pembiayaan– Dana C d

xxx

3.3.x.xx.xx EDI-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx

1.4.x.xx.xx Dana Cadangan xxx

b) Penerimaan Pinjaman

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 6.1.2.xx.xx Penerimaan Pembiayaan

– Penerimaan Pinjaman pada daerah

xxx

3.2.4.xx.xx Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxx

2.2.x.xx.xx Pinjaman Jangka panjang Panjang

xxx

c. Penerimaan Dana Bergulir.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 6.1.2.xx.xx Penerimaan Pembiayaan–

Dana Bergulir xxx

3.2.1.xx.xx EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen

xxx

1.2.1.xx.xx Investasi Non Permanen xxx

390

 

Jurnal-jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum (jurnal

collolary-nya) kemudian diposting ke buku besar dan

setiap akhir bulan PPK-PPKA memindahkan saldo-saldo

yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Dana Cadangan

xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 1.4.x.xx.xx Dana Cadangan

xxx

3.2.x.xx.xx EDI-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx

b) Penyertaan Modal

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal

xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 1.2.x.xx.xx Penyertaan Modal xxx 3.3.x.xx.xx EDI-Diinvestasikan dalam

Investasi Jangka Panjang (Rincian Obyek)

xxx

c) Pembayaran Pokok Utang

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang

xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx 2.2.1.xx.xx Utang Dalam Negeri

xxx

3.2.4.xx.xx Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

xxx

d) Pembentukan Dana Bergulir

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir

xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

1.2.1.xx.xx Investasi Non Permanen

xxx

x.x.x.xx.xx EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen

xxx

391

 

Jurnal-jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum (jurnal

collolary-nya) kemudian diposting ke buku besar dan

setiap akhir bulan PPK-PPKA memindahkan saldo-saldo

yang ada di setiap buku besar ke dalam neraca saldo.

7.2.6 Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada PPKA merupakan pencatatan

atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi

pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh,

misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.

PPK- PPKA mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal

umum.

Jurnal pengakuan investasi sebagai berikut :

Kode rek Investasi ………. xxx

xx.xx.xx Diinvestasikan dalam investasi …. xxx

Jurnal pelepasan investasi, sebagai berikut :

Kode rek Diinvestasikan dalam investasi xxx

xx.xx.xx Investasi ………….. xxx

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi investasi

jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar

rekening yang terkait.

7.2.7 Akuntansi Hutang

Prosedur akuntansi hutang merupakan pencatatan atas

pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari

transaksi pengeluaran pembiayaan dan dicatat ke dalam

buku jurnal umum.

Jurnal pengakuan hutang sebagai berikut :

Kode rek Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang

xxx

xx.xx.xx Hutang jangka panjang Xxx

392

 

Jurnal pembayaran hutang, sebagai berikut :

Kode rek Hutang jangka panjang xxx

xx.xx.xx Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang

xxx

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka

panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening

yang terkait dan setiap akhir periode semua buku besar

ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

PPKA.

7.2.8 Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada PPKA meliputi :

Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam

membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

Pengakuan aset, hutang dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan aset,

hutang dan ekuitas.

Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual

dan prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya

transaksi yang sudah dilakukan namun pengeluaran kas

belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi

pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang

(prepayment).

Bukti transaksi yang dilakukan dalam prosedur akuntansi

selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti

transaksi jika tersedia, transaksi dicatat ke dalam buku jurnal

umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau

kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode

rekening yang bersangkutan dan setiap akhir periode semua

buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan.

393

 

7.2.9 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Akuntansi

PPKA

BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN

Banda Aceh,…………..…….

PPK-PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP.

STS/Nota

KreditBukti Lain

1 2 3 5 6 7 8

NomorTanggal

Jumlah

Akumulas i

(Rp)

Jumlah

(Rp)RefUraianKode Rekening

4

394

 

BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA

Banda Aceh,…………..…….

PPK-PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP.

SP2D Bukti Lain

1 2 3 5 6 7 8

NomorTanggal

Jumlah

Akumulas i

(Rp)

Jumlah

(Rp)RefUraianKode Rekening

4

395

 

BUKU BESAR

NAMA REKENING :

KODE REKENING :

PAGU APBA :

PAGU PERUBAHAN APBA :

Banda Aceh,…………..…….

PPK-PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP.

Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

Jumlah

396

 

NERACA SALDO PER TANGGAL……..

Kode

rekening Uraian Neraca saldo D K

Banda Aceh,…………..…….

PPK-PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP.

397

 

7.2.10 Prosedur Akuntansi PPKA

Uraian Fungsi AkuntansiBUAP

has

e

1. BUA  menjurnal  Nota  Kredit  dan  Nota Debet  kedalam  Register  Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Kas.

BUA  kemudian  memposting  jurnal tersebut kedalam Buku Besar Kas.

Berdasarkan  Buku  Besar  Kas,  BUA membuat  Laporan Posisi Kas Harian.

BUA  menyerahkan  Laporan  Posisi  Kas Harian  yang  dilampiri Nota  Kredit  dan Nota Debet kepada Fungsi Akuntansi.

Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi  Akuntansi  melakukan penjurnalan  dalam  Register  Jurnal Penerimaan  Kas  dan  Register  Jurnal Pengeluaran Kas.

Fungsi Akuntansi  juga menjurnal Bukti Memorial  Transaksi  Aset/Hutang  dan Bukti  Memorial  transaksi  selain  Kas kedalam Register jurnal Umum.

Fungsi  Akuntansi  memposting  jurnal‐jurnal tersebut kedalam Buku Besar.

Berdasarkan  Buku  Besar,  Fungsi Akuntansi membuat Neraca Saldo.

Fungsi  Akuntansi  menggabungkan Neraca Saldo dalam menyusun Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CaLK).

3.

2.

4.

Nota Kredit

Nota Debet

Register Jurnal Penerimaan/

Pengeluaran Kas

Buku Besar Kas

Laporan Posisi Kas 

Harian

Akuntansi Penerimaan Kas

Akuntansi Pengeluaran  

Kas

Akuntansi Aset Akuntansi Selain Kas

Laporan Posisi kas Harian Bukti Transaki Bukti Transaki

Bukti Memorial

Bukti Memorial

Register Jurnal Umum

Register Jurnal Umum

Register Jurnal Pengeluaran Kas

Register Jurnal Penerimaan Kas

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Laporan Keuangan  (LRA, Neraca, CaLK)

7.

6.

5.

8.

9.

398

 

7.2.11 Penyusunan Laporan Keuangan PPKA

Laporan keuangan PPKA yang dimaksud adalah laporan

keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi

lanjutan yang dilakukan oleh PPK-PPKA.

Kertas Kerja

PPK-PPKA menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur

sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas

kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses

pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk

mempermudah pembuatan laporan keuangan yang

dihasilkan secara manual.

- Neraca Saldo

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap

transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan

laporan keuangan. PPK-PPKA melakukan rekapitulasi

saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Saldo-

saldo buku besar yang telah direkap sebagai neraca

saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja.

- Jurnal Penyesuaian

PPK-PPKA membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini

dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo

pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-

transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1. Koreksi kesalahan

2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual

atau prepayment)

3. Pemindahbukuan

4. Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset

lainnya pada akhir tahun

PPK-PPKA melakukan penyesuaian atas neraca saldo

berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Nilai

yang telah disesuaikan dicantumkan pada kertas kerja.

399

 

- Identifikasi

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, fungsi

PPK-PPKA mengidentifikasi akun-akun yang termasuk

dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan akun-

akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam

kertas kerja.

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-PPKA dapat

menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang dihasilkan

belum final karena PPK-PPKA belum membuat Jurnal

Penutup.

Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup

saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi.

Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk

Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Estimasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx xxx xxx xxx

Belanja Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA

xxx xxx xxx xxx xxx

Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca

menjadi jumlah yang benar.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx Pendapatan

xxx

6.1.x.xx.xx Penerimaan Pembiayaan xxx

3.4.1.01.01 SiLPA xxx

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx SiLPA xxx 5.x.x.xx.xx Belanja

xxx

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan xxx

400

 

7.2.12 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan PPKA

PEMERINTAH ACEH KERTAS KERJA Per tanggal………

No. Urut Uraian

Neraca saldo Pemerintah

Aceh Penyesuaian

Neraca saldo Pemerintah Aceh setelah penyesuaian

Laporan realisasi anggaran

Neraca

D K D K D K D K D K

Banda Aceh,…………..…….

PPK-PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP

401

 

PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA

DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN …..

Banda Aceh,…………..…….

PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

NIP

Sisa Anggaran

s.d

Se me ste r Pe r tama

3 4 5 6 7

2.1.1 Belanja Bunga

2.1.1 Belanja Subsidi

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIA YAAN

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah Pe ner imaan Pe mbiayaan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYA AN ANGGARAN ( SILPA )

3.2.2 Pembayaran Kegiatan Lanjutan

Jumlah Pe nge luaran Pe mbiayaan

JUMLAH BELA NJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT

2.3.1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

2.3.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

Jumlah Transfe r

JUMLAH BELA NJA

2.3 TRANSFER

2.2 BELANJA TIDAK TERDUGA

2.2.1 Belanja Tidak Terduga

Jumlah Pe ndapatan Lain- lain yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

Jumlah Be lanja Tidak Terduga

2.1 BELANJA OPERA SI

2.1.3 Belanja Hibah

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

1.2.1 Dana Penyesuaian

1.2.2 Dana Otonomi Khusus

1.1.1.6 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Jumlah Pe ndapatan Transfer -Dana Pe r imbangan

1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YA NG SAH

1.1.1.4 Dana Alokasi Umum

1.1.1.5 Dana Alokasi Khusus

1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

1.1.1.3 Biaya Pemungutan PBB

Ke te rangan

1 2

1 PENDAPATAN

No.

UrutUraian Anggaran Re alisasi Prognosis

1.1 PENDAPATAN TRANSFER

1.1.1TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA

PERIMBANGAN

1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

402

 

PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN …..

Banda Aceh,…………..…….

PPKA

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP) NIP

Lebih / ( Kurang

s.dSemester Pertama

3 4 5 6

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

PEMBIAYAAN NETTO

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA )

3.2.2 Pembayaran Kegiatan Lanjutan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT

2.3.1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

2.3.2 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA

2.3 TRANSFER

2.2 BELANJA TIDAK TERDUGA

2.2.1 Belanja Tidak Terduga

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

2.1.3 Belanja Hibah

2.1.1 Belanja Bunga

2.1.2 Belanja Subsidi

1.2.1 Dana Penyesuaian

1.2.2 Dana Otonomi Khusus

1.1.1.6 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.1.1.4 Dana Alokasi Umum

1.1.1.5 Dana Alokasi Khusus

1.1.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

1.1.1.3 Biaya Pemungutan PBB

1.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

No. Urut

Uraian

1 2

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN TRANSFER

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Tahun n

Realisasi Tahun n-1

1.1.1TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

403

 

PEMERINTAH ACEH NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN Tahun n Tahun n-1 Kenaikan

(Penurunan) Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) ASET ASET LANCAR Kas

Kas di Kas Daerah Jumlah Kas

ASET UNTUK DIKONSOLIDASI RK-SKPA……..

Jumlah RK-SKPA

INVESTASI JANGKA PANJANG Invesasi Non Permanen

Investasi Dana Berglir Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

Jumlah Invesatasi Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET LAINNYA

TOTAL ASET

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Banda Aceh,…………..……

PPK-PPKA (tanda tangan)

(NAMA LENGKAP) NIP

404

 

PEMERINTAH ACEH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN …….

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan

penyusunan laporan keuangan PPKA. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKA.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan PPKA.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 1.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan.

1.2 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca PPKA. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran.

1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja.

405

 

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja. 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian

Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).

BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan

Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos

Pelaporan Keuangan. 5.1.1 Pendapatan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

5.1.2 Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja Aceh : a. Belanja Barang; b. Belanja Bunga; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah; e. Belanja Bantuan Sosial;

406

 

f. Belanja Bantuan Keuangan; g. Belanja Tidak Terduga.

5.1.3 Pembiayaan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan.

5.1.4 Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya.

5.1.5 Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban Jangka Pendek.

5.1.6 Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Ekuitas Dana.

5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya: a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi

tempat entitas tersebut berada;

407

 

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya;

d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru;

f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca;

g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan;

h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

Banda Aceh,…………..…… PPKA

(tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

NIP

408

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran ……. sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh,…………..…… PPKA

(tanda tangan) (NAMA LENGKAP)

NIP

409

 

7.2.13 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan PPKA

U raian PPKAPPK  PPKA

1. Berdasarkan  N eraca   Saldo  PPKA,  PPK‐PPKA   m enyusun   Laporan   Keuangan  PPKA  yang  terdiri dari : Laporan  Realisasi Anggaran, N eraca, Catatan  atas  Laporan  Keuangan.

PPK‐PPKA   m enyerahkan   Laporan  Keuangan   kepada   PPKA   untuk  diotorisasi.

PPKA   m engotorisasi  Laporan  Keuangan   dan   m em buat  surat pernyataan

3.

Neraca  Saldo  PPKA

Laporan  Keuangan  PPKA                               ( LRA, Neraca, 

CaLK)

Laporan  Keuangan  PPKA                    

(LRA, Neraca, CaLK)

Surat Pernyataan

2.

Kertas  Kerja

410

 

7.3 Akuntansi SKPKA

7.3.1 Prosedur Aktivitas Fungsi-fungsi yang Terkait dalam

Akuntansi SKPKA

1. Gubernur

Uraian tugas :

a) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

dilampirkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

beserta Surat Pernyataan Gubernur Aceh kepada

BPK;

b) meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan

Keuangan yang telah diperiksa kepada Fungsi

Akuntansi untuk disesuaikan;

c) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh,

(berupa Rancangan Qanun Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBA) kepada DPRA.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Uraian tugas :

melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun

Pertangungjawaban Pelaksanaan APBA,

3. Sekretaris Daerah

Uraian tugas :

a) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dari

PPKA;

b) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

kepada Gubernur.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)

Uraian tugas :

a) melakukan otorisasi atas Laporan Keuangan

Pemerintah Aceh;

b) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

kepada Sekretaris Daerah.

5. Bendahara Umum Aceh (BUA)

Uraian tugas :

a) membuat laporan posisi kas harian;

b) menyerahkan laporan posisi kas yang dilampirkan

nota debet dan nota kredit kepada fungsi akuntansi

SKPKA.

411

 

6. Akuntansi SKPKA

Uraian tugas :

a) membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal

pengeluaran kas;

b) membuat jurnal umum berdasarkan bukti memorial

aset/hutang dan bukti memorial selain kas;

c) melakukan posting jurnal ke dalam buku besar;

d) melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPA dan

PPKA;

e) membuat Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

f) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

kepada PPKA untuk diotorisasi

g) menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan

laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dari

Gubernur;

h) melakukan penyesuaian laporan keuangan;

i) menyerahkan laporan keuangan kepada Gubernur.

7.3.2 Akuntansi Konsolidator

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, SKPKA diibaratkan

sebagai kantor pusat (home office) dan SKPA sebagai kantor

cabang (branch office).

Dalam skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara

yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKA dan SKPA.

Akun yang dimaksud adalah RK-PPKA dan RK-SKPA. Fungsi

akuntansi SKPKA harus mengidentifikasi aliran kas BUA

kepada bendahara pengeluaran SKPA berdasarkan SP2D,

dan aliran kas dari bendahara penerimaan SKPA kepada

BUA berdasarkan nota kredit.

Untuk mencatat aliran dana dari bendahara penerimaan

SKPA kepada kas daerah, fungsi akuntansi SKPKA mencatat

jurnal:

412

 

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

3.4.1.01.01 RK-SKPA xxx

Sedangkan untuk membukukan aliran kas dari kas daerah

kepada bendahara pengeluaran SKPA, fungsi Akuntansi

SKPKA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

3.4.1.01.01 RK-SKPA xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

Pada saat Pendapatan Asli Aceh dari SKPA disetor ke

rekening kas daerah, fungsi Akuntansi SKPKA mencatat

jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

3.4.1.01.01 RK-SKPA xxx

Pada saat dilakukan pengeluaran dari rekening kas daerah

berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUA,

fungsi Akuntansi SKPKA mencatat jurnal:

Pengisian UP/GU/TU dan LS

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit 3.4.1.01.01 RK-SKPA xxx

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah Xxx

Pada saat dikembalikan sisa dana UP/GU/TU dan LS, fungsi

Akuntansi SKPKA mencatat jurnal:

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah xxx

3.4.1.01.01 RK-SKPA

xxx

413

 

7.3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

Laporan keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari gabungan

Laporan Keuangan SKPA dan Laporan Keuangan PPKA.

Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini

pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan

keuangan yang telah jelaskan dalam prosedur sebelumnya.

Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk

menihilkan reciprocal account.

Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi SKPKA menyiapkan kertas kerja

(worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan

keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan

dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja

berguna untuk mempermudah pembuatan laporan

keuangan yang dihasilkan secara manual.

- Neraca Saldo

Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap

transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan

laporan keuangan. Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan

rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca

saldo. Saldo-saldo buku besar yang telah direkap

sebagai neraca saldo dipindahkan ke dalam kertas kerja.

- Jurnal Eliminasi

Fungsi Akuntansi SKPKA membuat jurnal eliminasi.

Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi

atas saldo pada akun-akun yang bersifat reciprocals,

yaitu akun-akun Rekening Koran (RK)

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

RK-PPKA xxx RK-SKPA….

xxx

RK-SKPA….. xxx

- Jurnal Penyesuaian

Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan penyesuaian yang

diperlukan atas neraca saldo. Jurnal ini dibuat dengan

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-

414

 

akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi

yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1. Koreksi kesalahan;

2. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual

atau prepayment);

3. Pemindahbukuan;

4. Pencatatan piutang, hutang, persediaan dan atau

aset lainnya pada akhir tahun.

Fungsi Akuntansi SKPKA melakukan penyesuaian atas

neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah

dibuat. Nilai yang telah disesuaikan dicantumkan pada

kertas kerja.

- Identifikasi

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan,

fungsi Akuntansi SKPKA mengidentifikasi akun-akun

yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi

Anggaran dan akun-akun yang termasuk dalam

komponen Neraca dalam kertas kerja.

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, fungsi Akuntansi

SKPKA dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Neraca yang

dihasilkan belum final karena fungsi Akuntansi SKPKA

belum membuat Jurnal Penutup.

Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup

saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi.

Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk

Laporan Realisasi Anggaran, yaitu perkiraan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.

415

 

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Estimasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx xxx xxx xxx

Belanja Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan SILPA

xxx xxx xxx xxx xxx

Jurnal Penutup akan mempengaruhi SILPA di neraca

menjadi jumlah yang benar.

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx Pendapatan

xxx

6.1.x.xx.xx Penerimaan Pembiayaan xxx

3.4.1.01.01 SILPA xxx

Kode Rek Nama Perkiraan Debet Kredit

4.x.x.xx.xx SILPA xxx 5.x.x.xx.xx Belanja xxx

6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan

xxx

416

 

7.3.4 Dokumen dan Catatan yang Digunakan pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBA DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN …..

Banda Aceh, ……..

GUBERNUR ACEH (tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

Lebih / ( Kurang )

s .d

Semester Pertama

3 4 5 6 7

1,1 PENDAPATAN ASLI ACEH

1.1.1 Pajak Aceh

1.1.2 Pendapatan Retribusi Aceh

1.1.3

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah1.1.5 Zakat

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang

2.1.3 Belanja Subsidi

2.2

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA

PERIMBANGAN1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Keterangan

1 2

1 PENDAPATAN

No.

UrutUraian Anggaran Realisas i Prognosis

1.2.1.4 Dana Alokasi Umum

1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

1.2.1.3 Biaya Pemungutan PBB

1.3.1 Dana Penyesuaian

1.3.2 Dana Otonomi Khusus

1.2.1.6 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA

2.4 TRANSFER

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

2.3.1 Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT

2.4.1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

3.3SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

( SILPA )

3.2.2 Pembayaran Kegiatan Lanjutan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang

Dipindahkan

BRLANJA MODAL

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

417

 

PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN …..

Banda Aceh, ……..

GUBERNUR ACEH (tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

3 4 5 6 7

1.1 PENDAPATAN ASLI ACEH

1.1.1 Pajak Aceh

1.1.2 Pendapatan Retribusi Aceh

1.1.3

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah1.1.5 Zakat

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Belanja Barang

2.1.3 Belanja Subsidi

2.2

2.2.1 Belanja Tanah

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang

Dipindahkan

BRLANJA MODAL

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

PEMBIAYAAN NETTO

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh

3 PEMBIAYAAN

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.3SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

( SILPA )

3.2.2 Pembayaran Kegiatan Lanjutan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS/DEFISIT

2.4.1 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

2.4 TRANSFER

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

2.3.1 Belanja Tidak Terduga

2.1.4 Belanja Hibah

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2.1 BELANJA OPERASI

1.3.1 Dana Penyesuaian

1.3.2 Dana Otonomi Khusus

1.2.1.6 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.2.1.4 Dana Alokasi Umum

1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

1.2.1.3 Biaya Pemungutan PBB

Keterangan

1 2

1 PENDAPATAN

No.

UrutUraian

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisas i

Tahun n

Realisas i

Tahun n-1

Lebih /

(Kurang

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA

PERIMBANGAN1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

418

 

PEMERINTAH ACEH NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

URAIAN Tahun n Tahun n-1 Kenaikan

(Penurunan) Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) ASET ASET LANCAR Kas

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan

Investasi Jangka Pendek Jumlah Kas Piutang

Piutang Pajak Piutang Retribusi

Piutang Dana Bergulir Penyisihan Piutang

Piutang Lain-lain Jumlah Piutang Belanja Dibayar Dimuka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Barang Pakai Habis

Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

Jumlah Persediaan

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG Invesasi Non Permanen

Investasi Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

Jumlah Invesatasi Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET LAINNYA

TOTAL ASET

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN

419

 

URAIAN Tahun n Tahun n-1 Kenaikan

(Penurunan) Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Cadangan Persediaan

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Banda Aceh, ……..

GUBERNUR ACEH

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

420

 

PEMERINTAH ACEH LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3 dan 20X2

URAIAN Tahun n Tahun n-1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Aceh Pendapatan Retribusi Aceh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah

Zakat Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Linnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas

421

 

URAIAN Tahun n Tahun n-1

Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemeritah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Kueuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Kueuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Penggunaan SILPA yang telah Diterbitkan SKPS

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Transito (netto)

Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas di BUA Saldo Akhir Kas di BUA Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

Banda Aceh, ……..

GUBERNUR ACEH

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

422

 

PEMERINTAH ACEH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN …….

BAB I Pendahuluan

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan

penyusunan laporan keuangan. 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 1.4 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan.

1.5 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran.

1.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat Penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja, berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

423

 

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa realiasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).

BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.5 Entitas Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi. 4.6 Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan

Keuangan Memuat informasi tentang basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanagan daerah.

4.7 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.3 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos

Pelaporan Keuangan. 5.3.1 Pendapatan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Pendapatan Aceh.

5.3.2 Belanja Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja Aceh.

5.3.3 Pembiayaan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan; b. Pengeluaran pembiayaan.

424

 

5.3.4 Aset Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset: a. Aset lancar; b. Aset tetap; c. Aset lainnya.

5.3.5 Kewajiban Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Kewajiban Jangka Pendek.

5.3.6 Ekuitas Dana Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos Ekuitas Dana Lancar.

5.4 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual. Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya: a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi

tempat entitas tersebut berada; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan

pokoknya; c. Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan

operasionalnya; d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun

berjalan;

425

 

e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru;

f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca;

g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan;

h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

BAB VII Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

Banda Aceh, ……..

GUBERNUR ACEH

(tanda tangan)

(NAMA LENGKAP)

426

 

GUBERNUR ACEH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (a) Neraca (LRA); (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran ……. sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. ……….., ……..

GUBERNUR ACEH ttd

(NAMA LENGKAP)

427

 

7.3.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Aceh

Uraian PPKAFungsi Akuntansi SKPKA SEKDA GUBERNURP

has

e

1.

3.

2.

4.

Fungsi  Akuntansi  SKPKA  melakukan konsolidasi  (penggabungan)  Laporan Keuangan  SKPKA  dan  Laporan Keuangan PPKA, yang diserahkan oleh PPKA.

Proses  konsolidasi  tersebut menghasilkan  Laporan  Keuangan Pemerintah Aceh dan Penjabaran LRA.

Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh tersebut  disertai  oleh  Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh dan  Laporan  Keuangan  Perusahaan Daerah  diserahkan  oleh  fungsi Akuntansi SKPKA kepada PPKA.

PPKA  kemudian  menyerahkan  kedua laporan tersebut kepada SEKDA.

SEKDA  meneruskan  kedua  laporan tersebut kepala Gubernur.

Setelah  menerima  Laporan  Keuangan Pemerintah  Aceh  dan  Laporan Keuangan  Perusahaan  Daerah, Gubernur membuat surat pernyataan. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh dan Perusahaan Daerah beserta Surat Pernyataan  Gubernur  berlanjut  ke proses  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.

Laporan Keuangan SKPA (LRA, 

Neraca, CaLK)

Konsolidasi

Laporan Keuangan SKPKA (LRA, 

Neraca, CaLK)

Penjabaran LRA

LK Pemerintah Aceh (LRA, 

Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah

Laporan Keuangan SKPA (LRA, 

Neraca, CaLK)

LK Pemerintah Aceh (LRA, 

Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

LK Pemerintah Aceh (LRA, 

Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

6.

5.

LK Pemerintah Aceh (LRA, 

Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Surat Pernyataan Gubernur

7.

428

 

7.3.6 Prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA

Uraian  BPKFungsi Akuntansi 

SKPKAGubernur

Ph

ase

1.

3.

2.

4.

5.

Gubernur  menyerahkan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Aceh  dan Laporan  Keuangan  Perusahaan Daerah  beserta  surat  Pernyataan Gubernur kepada BPK.

BPK  melakukan  pemeriksaan  atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan  Laporan  Keuangan  Perusahaan Daerah.  Pemeriksaan  diselesaikan paling  lambat  2  bulan  setelah diterimanya Laporan Keuangan.

BPK  menyerahkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang  telah  diperiksa  kepada Gubernur.

Gubernur meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang  telah  diperiksa  kepada  Fungsi Akuntansi untuk disesuaikan.

Fungsi  Akuntansi  melakukan penyesuaian  dan  penyiapan tanggapan  terhadap  Laporan  Hasil Pemeriksaan. Fungsi Akuntansi  juga menambahkan  Penjabaran  LRA  ke Laporan Keuangan.

Fungsi  Akuntansi  menyerahkan Laporan  Keuangan  yang  disertai Penjabaran LRA kepada Gubernur.

Surat pernyataan Gubernur

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Pemeriksaan

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan

Penjabaran LRA

Tanggapan dan Penyesuaian

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Penjabaran LRA

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Penjabaran LRA

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

Surat pernyataan Gubernur

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

6.

429

 

7.3.7 Prosedur Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh

DPRAUraian GubernurP

has

e

1. Gubernur menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah  Aceh,  Qanun  Pertanggung‐jawaban APBA) kepada DPRA.

DPRA  melakukan  pembahasan  terhadap Laporan  Keuangan  Pemerintah  Aceh.  Persetujuan bersama dicapai paling  lambat 1  bulan  sejak  diterimanya  Rancangan Qanun  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBA.

Rancangan  Qanun  yang  disetujui ditetapkan  menjadi  Qanun Pertanggungjawaban APBA. 

2.

3.

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

LRA Penjabaran

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

LRA Penjabaran

LK Pemerintah Aceh (LRA, Neraca, LAK, 

CaLK)

LK Perusahaan Daerah

LRA Penjabaran

Berupa Rancangan QanunPertanggungjawaban APBA

Berupa Rancangan QanunPertanggungjawaban APBA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

430

 

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

8.1 Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang meliputi:

1. Koordinasi antar SKPA yaitu berkaitan dengan aspek

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintah Aceh.

2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan

Pemerintah Aceh mencakup perencanaan dan penyusunan

APBA, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan Aceh,

pemantauan dan evaluasi serta kelembagaan pengelolaan

keuangan Aceh.

3. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, mencakup

perencanaan dan penyusunan APBA, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBA yang dilaksanakan secara berkala

dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada

seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan

kebutuhan.

4. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi

Gubernur atau Wakil Gubernur, anggota DPRA, dan pegawai

negeri sipil.

5. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala

atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

8.2 Pengawasan

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menguji apakah

pelaksanaan yang terjadi telah sesuai dengan rencana dan

kriteria yang berlaku.

2. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan sesuai dengan

seharusnya dan apabila terjadi penyimpangan, dapat

memberikan saran dan perbaikan.

3. Unsur pengawasan dalam hal ini Inspektorat Aceh adalah

sebagai aparat pengawas fungsional Pemerintah Aceh,

431

 

mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan/

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan termasuk

perencanaan dan pelaksanaan APBA.

a) Aspek Pengawasan

(1) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA;

(2) pembinaan sumber daya manusia SKPA;

(3) pengelolaan keuangan;

(4) pengelolaan sarana dan prasarana.

b) Objek Pengawasan

(1) perencanaan;

(2) pengujian kebenaran formal dan material atas

pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

c) Dokumen Pengawasan

(1) DPA;

(2) Kontrak/SPK;

(3) SP2D;

(4) SPJ disertai bukti pendukung.

PENUTUP

432  

BAB IX

PENUTUP

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh disusun

sebagai operasionalisasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem dan prosedur ini akan menjadi pedoman dalam

pengelolaan keuangan Aceh secara berkesinambungan dan akan

diubah sesuai kebutuhan atau jika terdapat perubahan-perubahan

yang mendasar dari perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH