gpib.or.id€¦ · Web viewBila kita mempelajari keputusan-keputusan Persidangan Sinode, Seperti misalnya keputusan-keputusan Persidangan Sinode sejak Persidangan Sinode X/1970

Naskah Pemahaman Latar Belakang PenyusunanTata Gereja GPIB

PENDAHULUAN

1.Perelevansian Tata Gereja ini dimaksudkan sebagai inventarisasi pemikiran dan pengalaman, baik di lingkup Jemaat maupun Sinodal dalam menggumuli organisasi dan penatalayanan GPIB. hal ini merupakan refleksi, pemahaman mengenai dasar dan latar belakang penyusunan Tata Gereja GPIB untuk memenuhi kebutuhan GPIB dalam pelayanannya di tengah masyarakat.

2.Naskah Latar Belakang ini bertujuan untuk memberikan suatu pemerataan pemahaman mengenai Konsep Tata Gereja yang dipersembahkan agar dibahas dalam Persidangan Sinode XIX. Kiranya tujuan ini mencapai harapan kita bersama untuk pembaharuan Tata Gereja GPIB.

3.Hasil Persidangan Sinode XIX tahun 2010 tentang Tata Gereja dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak bersesuaian (sinkron), antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, karena itu Majelis Sinode XIX menugaskan Panitia Materi untuk melakukan penyesuaian guna dibahas dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode XX tahun 2015

4.Pembahasan ini diuraikan dalam beberapa pokok sebagai berikut:a.Permasalahanb.Pemahaman Tentang Ekklesiologi GPIB

1)Hubungan Gereja dan Jemaat.2)Sistem Pemerintahan Gereja.3)Unsur-unsur penting dari Presbiterial Sinodal.

c.Kerangka dan Jenjang Tata Gereja.d.Kesimpulan

I. Permasalahan

Untuk mengerti pasal-pasal yang terdapat dalam satu Tata gereja, kita tidak cukup hanya menyelidiki ayat-ayat dalam pasal-pasal tersebut. Tetapi kita harus menyelidiki bagaimana proses terjadinya rumusan-rumusan itu serta suasana yang melatar belakangi rumusan-rumusan itu.

1

Kita perlu mengerti suasana dan jiwa Tata Gereja itu dan bagaimana kehidupan gereja dalam praktek pelaksanaan peraturan-peraturan sekarang.

1.Bila kita mempelajari keputusan-keputusan Persidangan Sinode, Seperti misalnya keputusan-keputusan Persidangan Sinode sejak Persidangan Sinode X/1970 di Bandungan / Ambarawa, Persidangan Sinode Istimewa 1972 di Effatha Jakarta, Persidangan Sinode XI / 1974 di Waru / Surabaya sampai Persidangan Sinode XII / 1978 di Kuningan / Jakarta jelas bahwa GPIB telah pernah memiliki Tata Gereja dan ordinansi serta peraturan lainnya. Persoalan yang dihadapi bukan saja menyangkut susunan dan hubungan Pranata yang belum selaras, misalnya dalam hal urutan dan jenjang, tetapi ada persoalan hakiki yang perlu dipahami secara luas, yaitu : “Bagaimana sesungguhnya pemahaman GPIB mengenai sistem Presbiterial Sinodal baik yang tertuang dalam Tata Gereja, Ordonansi dan Peraturan-Peraturan, maupun dalam praktek pelaksanaannya.

2.Tidak hanya keseragaman pemahaman itu menyebabkan penyimpangan yang mengakibatkan ketidakserasian dalam pelayanan. Misalnya gagasan “Otonom” yang hendak menekankan kedaulatan Jemaat-jemaat lebih penting dari kebersamaan. Gagasan ini telah melemahkan posisi Persidangan Sinode dan peranan Majelis Sinode. Kedudukan Majelis Sinode sebagai lembaga penggalang kebersamaan Gereja (GPIB) menjadi kabur.

3.Permasalahan ini makin mempunyai pengaruh, sehingga Majelis Sinode XI membentuk satu Panitia Perelevansian Tata Gereja dan Ordonansi GPIB (PPTGO) yang telah menghasilkan beberapa konsep. Bila diteliti, bentuknya sangat sederhana, diusahakan singkat dan luwes dengan tidak meninggalkan prinsip yang telah diletakkan oleh Tata Gereja yang berlaku.

4.Persidangan Sinode ke-XII 1978 di Kuningan / Jakarta, kembali meneliti masalah-masalah di atas dan selanjutnya menegaskan agar perelevansian Tata Gereja, Ordinansi dan Peraturan GPIB dikerjakan secara lebih terarah dan berkesinambungan. Majelis Sinode XII segera menyiapkan Materi-materi Persidangan di antaranya yang menyangkut perelevansian Tata Gereja GPIB, yang dengan sendirinya membaharui seluruh Pranata GPIB. Dalam Persidangan Sinode XII, tahun 1982 ditetapkanlah Tata Gereja GPIB yang utuh dan menyeluruh (Komprehensif), yang dikenal dengan istilah Tata Gereja 1982.

RANDAS TATA GEREJA 2020 2

5.Persidangan Sinode XVI tahun 1995, memberi amanat kepada Majelis Sinode GPIB XVI melaksanakan Persidangan Sinode Istimewa pada tahun 1996, untuk membahas Perelevansian Tata Gereja 1982, secara utuh dan menyeluruh. Namun PSI 1996 hanya menetapkan Tata Gerja GPIB, yang terdiri atas : Tata Dasar, Peraturan Pokok (PP I tentang Jemaat , PP II tentang Persidangan Sinode dan PP III tentang Majelis Sinode), serta Peraturan Nomor. 4 tentang Kepegawaian Pendeta dan Pegawai GPIB. Sedangkan peraturan lainnya masih tetap menggunakan Peraturan yang belum direlevansikan dalam Tata Gereja 1982.

6.Persidangan Sinode XVII tahun 2000, kembali memberi amanat kepada Majelis Sinode GPIB XVII melaksanakan PSI pada tahun 2002, untuk membahas Peraturan-peraturan dari Tata Gereja 1982 yang belum direlevansikan. PSI 2002 pun hanya menetapkan beberapa peraturan, yaitu Peraturan Nomor 1 tentang Pemilihan Diaken dan Penatua, Peraturan Nomor 2 tentang Tata Tertib Persidangan Sinode, Peraturan Nomor 5 tentang Perbendaharaan dan Peraturan Nomor 6 tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan GPIB.

7.Kemudian dalam Persidangan Sinode XVIII tahun 2005, Majelis Sinode mengajukan Rancangan Ketetapan Tata Gereja yang utuh dan menyeluruh, namun pembahasannya tidak terlaksana dengan baik dalam komisi, sehingga Persidangan Sinode XVIII tahun 2005 menetapkannya sebagai “Catatan Awal” Tata Gereja.

8.Belajar dari Perjalanan Sejarah Tata Gereja, sejak ditetapkannya Tata Gereja GPIB 1982 yang komprehensif, Majelis Sinode XVIII telah membentuk Panitia Materi yang mempersiapkan Tata Gereja yang lengkap. Tata Gereja tersebut terdiri atas : Tata Dasar, Peraturan Pokok (I, II dan III) serta Peraturan-peraturan (15 Peraturan) dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode XIX tahun 2010 menjadi Tata Gereja GPIB 2010.

9.Majelis Sinode XIX kemudian membentuk Panitia Materi yang meneliti dan melakukan perubahan redaksional Tata Gereja GPIB 2010 tanpa mengubah sistematika Tata Gereja dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode XX tahun 2015 sebagai Tata Gereja GPIB 2015.

10.Persidangan Sinode XX di Balikpapan menetapkan perlunya perelevansian Pemahaman Iman GPIB sebagai payung proses perelevansian PKUPPG, Tata


Gereja dan Perangkat Teologi GPIB lainnya dengan membentuk Panitia Materi oleh Majelis Sinode XX berdasarkan kajian teologis atas konteks pelayanan GPIB di Indonesia yang berubah.

11.Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) adalah acuan jangka panjang di GPIB untuk pelaksanaan Pelayanan dan Kesaksian Gereja. PKUPPG ini ditetapkan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam sebuah persidangan sebagai pilihan yang diputuskan berdasarkan pertimbangan konteks sosiologis –cultural yang ada dalam terang tema Firman Allah. Arah misi GPIB di tengah konteks pelayanan ini tampak dalam rumusan sasaran dan strategi baik pada fungsi utama maupun fungsi penunjang PKUPPG dan KUPPG.

Panduan arah jangka panjang untuk mencapai Visi GPIB ini dibagi ke dalam empat tahap jangka pendek berlaku lima tahunan yang disebut dengan KUPPG ( Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja ). KUPPG lima tahunan dalam terang tema Firman Allah dijabarkan ke dalam tema tahunan serta rumusan sasaran dan strategi lima tahunan. Pada saat ini GPIB berada pada tahap PKUPPG Jangka Panjang II dan KUPPG jangka Pendek IV.2021-2026.

KUPPG ke empat harus dilihat sebagai mata rantai ke empat untuk pencapaian PKUPPG II. Kegiatan tidak lagi di tataran konsep tetapi implementasi sehingga yang dioptimalkan adalah relasi internal dan eksternal GPIB, termasuk di dalamnya relasi intergenerasional dengan penekanan pilihan pada budaya digital.

12.Perelevansian Tata Gereja tersebut kemudian ditetapkan dalam Persidangan Sinode XXI tahun 2020 menjadi Tata Gereja GPIB 2020.

II. Pemahaman Tentang Ekklesiologi GPIB

1.GerejaGereja adalah Tubuh Kristus dan Kristus sendiri adalah Kepalanya. Oleh karena itu Kuasa yang ada dalam Gereja adalah Kuasa Kristus. Kekuasaan itu mutlak atas Gereja melalui firman-Nya, dan tidak dapat diwakilkan kepada seseorang atau beberapa orang, karena Kristus tetap bekerja. Pemimpin-pemimpin yang dipanggil-Nya adalah orang-orang yang hanya


melayani Kristus dengan misi yang ditugaskan kepadanya masing-masing. Karena hanya ada satu, maka gerejapun satu adanya. Yesus yang memimpin Ekklesia itu mengutusnya dengan satu misi (Matius 16:18).

Gereja merupakan kesatuan yang sesungguhnya sejak semula sudah ada dalam diri Yesus Kristus dan bukan kesatuan yang dibentuk atau terjadi oleh kehendak banyak orang.Ini berarti hanya ada satu Gereja yang Kudus dan Am.Dengan demikian kehadiran Gereja itu tampak dalam kehidupan gereja-gereja di berbagai tempat, negara, bangsa dan suku, dan kemudian melembaga sebagai organisasi gerejawi dalam masyarakat (berbentuk badan hukum). Penampakan itu lebih jelas dalam kehidupan jemaat-jemaat, dimana Jemaat –jemat tersebut harus dipahami sebagai bagian yang utuh dari GPIB dan sekaligus merupakan wujud dari gereja yang kudus dan am itu.

2.Hubungan antara Gereja dan Jemaat.Dari pengertian di atas terlihat adanya hubungan timbal-balik antara Jemaat dan Gereja. Hubungan ini ditandai dengan satu garis dinamis yang tidak dapat dihalangi oleh apa dan siapapun juga. Hubungan ini sekaligus merupakan gerakan yang hidup untuk melaksanakan misi itu. Ada beberapa prinsip yang dipakai oleh gereja dari masa ke masa untuk menggambarkan hubungan dinamis itu. Dalam prakteknya kita sebut sistem-sistem pemerintahan gereja:a.Sistem dan bentuk yang pertama adalah Papal (bahasa latin: Papa= bapa=

Paus).Beberapa ciri khas dari sistem ini adalah:1)Adanya paham, tongkat kepemimpinan dan kuasa langsung yang

diterima dari Kristus. Paus menerima warisan itu sebagai pengganti Kristus.

2)Yang bertindak dalam gereja adalah imam-imam yang jenjang kepemimpinannya diatur/disusun menurut anak-tangga.

3)Paus memiliki kuasa mutlak dan jemaat hanya menerima tindakannya itu.

Hubungan timbal balik terhenti karena garis linier (komando) dari atas ke bawah yang ketat.

b. Sistem dan bentuk yang kedua adalah Episkopal (bahasa Yunani: Penilik, Penunggu, Gembala)Caranya antara lain: Setiap Gembala disebut Uskup (akhirnya sekarang jarang dipakai dan kemudian dikenakan kepada pemimpin Gereja saja – Superintenden). Para Uskup/Gembala memegang kepemimpinan Gereja dan mewariskan kuasa itu secara rasuli dan berkesinambungan.


Umumnya para Uskup/Gembala memegang kuasa di wilayah/ Provinsi/Jemaatnya di bawah pimpinan Gereja yang disebut Superintenden. Dalam sistem ini, bentuk hirarkis masih tampak tetapi garis linier lemah.

c. Sistem dan bentuk yang ketiga adalah Kongregasional (bahasa Inggris: Congregation = jemaat lokal). Cirinya antara lain: memberi tekanan (=kedaulatan) kepada eksistensi jemaat-jemaat yang independen (=berdiri sendiri). Bila jemaat mengusahakan kebersamaan dengan jemaat-jemaat lain sehingga terbentuk satu permusyawaratan, maka hal itu terjadi atas kerelaan dan tidak boleh mengurangi kedaulatan masing-masing jemaat. Kebersamaan jemaat-jemaat dapat terjadi tanpa ikatan ketat, yang diurus oleh suatu Sekretariat Bersama.

d. Sistem dan bentuk keempat adalah Presbiterial Sinodal (bahasa Yunani: Presbiter = tua-tua = Penatua; Sun = bersama; hodos = jalan).Cirinya antara lain adalah memberikan tekanan kepada peranan para presbiter yang terpanggil untuk melayani dan memimpin gereja. Untuk menentukan arah – kebijaksanaan gereja, kita melakukannya bersama-sama melalui Majelis Jemaat, Persidangan Sinode dan Majelis Sinode. Kebersamaan itu lebih praktis, nampak dalam Kepemimpinan Gereja Jemaat sehari-hari. Sistem ini ingin menghidupkan hubungan timbal balik antara Jemaat (Majelis Jemaat) dengan pimpinan Gereja (Majelis Sinode). Gereja bukan federasi dari jemaat-jemaat, tetapi keduanya mempunyai hubungan yang dinamis, kaitan yang hidup dan kepentingan timbal-balik untuk melaksanakan misi Kristus.

3. Unsur-unsur penting dari Presbiterial SinodalSistem ini sesungguhnya berasal dari tradisi Calvinis yang sangat mewarnai kehidupan GPIB.Ada beberapa hal yang sangat menonjol sebagai berikut : a.Peranan para Presbiter yang terpanggil untuk melayani dan memimpin

Gereja.

1)Para Presbiter mendapat peranan penting.Dalam Gereja mula-mula, setelah para rasul tidak ada, maka para Penatua (Presbiter) memegang peranan penting dalam mengelola kehidupan gereja. Jabatan Diaken telah terbentuk segera setelah Pentakosta dan mula-mula sangat berperan bersama para rasul. Dalam perjalanan GPIB, pengertian presbiter telah mengalami tekanan yang sangat berarti di mana yang dimaksud adalah Diaken,


Penatua, Pendeta dan Penginjil untuk daerah-daerah Pekabaran Injil / Pelkes. Namun, jabatan Penginjil tidak diadakan lagi, sejak tahun 1992, karena para Penginjil telah dialihkan menjadi Pendeta. Hal ini tentu bukan saja menyangkut pergeseran pengertian tetapi juga ingin memberikan bobot dan peranan yang lebih luas untuk mengelola kehidupan gereja, sebab pada dasarnya tiap jabatan tersebut mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain untuk menjabarkan pelayanan gereja.

2)Teologi Reformasi menegaskan bahwa panggilan dan pengutusan itu berasal dari dua pihak.Yang pertama : panggilan batin, oleh kuasa Roh Kudus dalam diri seseorang. Panggilan batin ini menyangkut kesadaran dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan kuasa Roh Kudus.Yang Kedua : panggilan lahir, yaitu seseorang dipanggil dan diutus oleh gereja. Melalui pemilihan oleh warga gereja, Roh Kudus memanggil dan mengurapi seseorang untuk melayani dan memimpin jemaat-Nya.Panggilan lahir inilah yang dilaksanakan oleh Gereja (GPIB) dewasa ini melalui Pemilihan Diaken dan Penatua. Melalui proses pemilihan, pembinaan dan peneguhan oleh penumpangan tangan para pendeta di jemaat di mana peneguhan tersebut dilaksanakan. Peneguhan Diaken dan Penatua diartikan sebagai pengguatan atas panggilan batinnya dan kesediaannya melayani atas pilihan jemaat. Tetapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa Diaken dan Penatua, itu menjadi wakil jemaat karena terpilih oleh jemaat hingga ia harus bertanggung jawab (secara organisatoris) kembali kepada jemaat, tetapi kepada Tuhan. Bagi Pendeta yang dipanggil oleh gereja harus melalui pendidikan teologi dan vikariat serta ditahbiskan oleh gereja dengan penumpangan tangan para pendeta dalam ibadah jemaat. Mereka adalah orang yang sadar akan panggilan Tuhan untuk melayani umat-Nya secara penuh waktu dan karena itu dididik pada lembaga Pendidikan Teologi yang diakui gereja. Pendidikan tersebut membuatnya memahami Alkitab dengan baik dan memaknainya secara kontekstual, mampu memberitakan Firman Allah dan melayani sakramen, melayani dengan memberi teladan, mengajar, memimpin dan mengembalakan. Oleh sebab itu mereka mewakili


Tuhan di hadapan jemaat dan mewakili jemaat di hadapan Tuhan (bdk. Keluaran 29:1-18, Matius 10:1-4).Secara moral ia terikat pada jemaat karena kepercayaan dan hubungan penggembalaan. Para Presbiter terikat dalam Majelis Jemaat dan bersama-sama melayani dan memimpin jemaat. Kepada badan itu pula para Presbiter mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya (secara organisatoris). Demikian selanjutnya pada ruang lingkup berikutnya yaitu Sinodal (Gereja).

b.Pengelolaan secara bersama dan sehidup sepelayananPara Presbiter dipanggil dan diutus untuk melayani dan memimpin gereja secara bersama. Kebersamaan itu bukan atas dasar suka rela atau terpaksa, tetapi karena misi Kristus itu yang satu dan mempersatukan Presbiter. Kebersamaan itu harus terwujud dalam tindakan, yaitu : berjalan, bergumul, bermusyawarah, bekerja dan berbuat serta mempunyai pengalaman bersama dalam mengisi persekutuan untuk melayani dan bersaksi. Tegasnya, dengan mengakui kebersamaan itu, ikrar untuk sehidup-sepelayanan dalam gereja dihayati dalam tugas dan tanggung jawab yang berbeda pada masing-masing jabatan. Perjalanan kebersamaan itu nampak melalui Persidangan-persidangan Sinode yang dihadiri oleh para presbiter dari jemaat-jemaat. Mereka hadir dalam persidangan itu bukan sebagai wakil jemaat, tetapi sebagai presbiter gereja yang menentukan arah kebijaksanaan pelayanan dan kepemimpinan di bawah terang Firman Tuhan (contoh, dipancarkan melalui Tema dan Sub-Tema). Dengan Tema dan Sub-Tema itu perjalanan gereja dicegah dari kesimpang-siuran pemahaman maupun tindakan yang merugikan pelaksanaan panggilan gereja. Anggota-anggota dari badan itu dipilih dari antara para presbiter yang adalah Utusan Jemaat dan peserta Persidangan Sinode itu. Sesuai prinsip kebersamaan di mana para presbiter bertanggung jawab kepada lembaga kebersamaan di lingkup Jemaat (Majelis Jemaat) yang bertindak sebagai Pimpinan jemaat, maka kepada Majelis Sinode (lembaga yang secara permanen menggalang kebersamaan) itulah Majelis-Majelis Jemaat menginformasikan pelayanan dan kepemimpinannya. Selanjutnya Majelis Sinode itu sendiri mempertanggung jawabkan pelayanan dan kepemimpinannya kepada Persidangan Sinode yang dihadiri oleh presbiter dari jemaat-jemaat. Sehubungan dengan itu maka pengelolaan secara bersama itu harus selalu terkendali melalui persidangan-persidangan presbiter (lingkup Jemaat dan sinodal). Arah program yang


jelas harus ditetapkan melalui persidangan-persidangan untuk diberlakukan bagi seluruh jajaran-pelayanan gereja.

c. Hubungan yang dinamis antara Majelis Jemaat dan Majelis Sinode Dalam kerangka penjelasan di atas maka hubungan Majelis Jemaat dan Majelis Sinode adalah hubungan yang hidup. Yang terlihat disini bukanlah garis linier atau komando, atasan kepada bawahan, tetapi hubungan timbal balik dimana misi gereja berlangsung dan berkembang.Jemaat disebut sebagai “jantung” gereja yang berdenyut dan bergerak sedemikian rupa sehingga “darah keselamatan” itu dipancarkan. Lembaga Sinode disebut sebagai “otak” yang berfungsi mengatur semua bagian bergerak bersama dan harmonis, sehingga tubuh gereja berfungsi dengan baik.Dengan demikian kebersamaan memegang peranan penting dimana kepentingan sendiri-sendiri selalu ditaruh dalam kerangka kebersamaan. Kepentingan persekutuan harus senantiasa mewarnai kepentingan perorangan.

III. Kerangka dan Jenjang Tata Gereja

1. Tata Gereja adalah himpunan dan susunan semua penata aturan gereja yang teranyam dan terurai dengan serasi, seimbang dan selaras untuk mengatur agar PKUPPG yang merupakan arah bagi seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB dapat terwujud.

2. Peraturan-peraturan gereja bertumpu pada Tata-Dasar, karena didalam Tata-Dasar tertampung semua Gagasan Dasar Perlengkapan GPIB.Tata Dasar ini terdiri atas 2 (dua) bagian utama yang mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu:a. Pembukaan, yang merupakan landasan idealb. Batang Tubuh, yang merupakan landasan operasional, disertai Penjelasan-

penjelasan secukupnya.

Melalui sistem Presbiterial Sinodal yang tertuang dalam Tata Dasar, maka ada 3 (tiga) komponen yang sesungguhnya menata panggilan dan pengutusan gereja:Tiga Komponen itu ialah :a. Jemaatb. Persidangan Sinode


c. Majelis Sinode

Dengan demikian, disusunlah Peraturan Pokok GPIB No. 1 tentang Jemaat, Peraturan Pokok GPIB No. II tentang Persidangan Sinode dan peraturan Pokok GPIB No. III tentang Majelis Sinode.Pada jenjang berikutnya Tata Dasar dan Peraturan-Peraturan Pokok dijabarkan ke dalam 15 Peraturan.Selanjutnya dari Peraturan-Peraturan ini diuraikan Peraturan Pelaksanaan, yaitu mengenai teknik dan mekanisme kerja dalam lembaga GPIB sesuai kebutuhan masing-masing: Lingkup Sinodal yang diatur oleh Majelis Sinode. Lingkup Jemaat yang diatur oleh Majelis Jemaat (setelah mendapat

persetujuan Majelis Sinode).

3. Jenjang Tata Gereja GPIB :

4. Walaupun dalam jenjang Tata Gereja tidak terlihat Pemahaman Iman GPIB, namun Pemahaman Iman GPIB menjadi landasan atau nilai-nilai yang menjiwai seluruh pelaksanaan Tri Dharma Gereja yang secara strategis dijabarkan dalam PKUPPG, Tata Gereja dan Akta Gereja GPIB.


IV. Kesimpulan1. Umum

Presbiterial Sinodal merupakan sistem bagi cara pengelolaan lembaga GPIB harus dilihat sebagai mekanisme untuk menentukan arah kebijakan dalam pola kepemimpinan GPIB. Sistem ini bukan dasar dan juga bukan tujuan gereja. Yang berkuasa dalam Gereja adalah Yesus Kristus. Kuasa-Nya tidak diwakilkan kepada seseorang atau lembaga, tetapi tetap hidup dan berkuasa melalui Firman dan Roh-Nya dalam kehidupan gereja. Di situlah semua Presbiter harus berorientasi dalam melaksanakan peranannya masing-masing.Sistem ini memiliki kebaikan-kebaikan tertentu yang hendaknya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan gereja untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan-Nya, dan sekaligus memperhitungkan segala kemungkinanakibat kelemahan-kelemahannya. Presbiterial Sinodal GPIB tidak dapat disamakan atau dibandingkan dan diukur dengan sistem-sistem lain.Pengertian Presbiterial Sinodal GPIB harus di pahami dengan:a. Menggali sejarah pembentukan dan berdirinya GPIB serta mempelajari

proses pertumbuhan dan perkembangannya.b. Menghayatinya sebagaimana disepakati oleh presbiter-presbiter GPIB

dengan kesadaran dan tanggung jawab ber-GPIB dan hidup beriman.

2. Khusus

Bertolak dari pemahaman di atas, maka dirumuskanlah Tata Dasar yang mencakup hal-hal berikut :a. Kristokratis

GPIB menyadari bahwa Yesus Kristus adalah dasar dan Kepala Gereja sekaligus pusat pemberitaan dan pelayanan gereja (dirumuskan dalam Pembukaan).

b. Pengakuan dan Pemahaman Iman GPIB dalam keesaan dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui Pengakuan Iman Gereja sekaligus memahami masalah-masalah konkrit yang dihadapi dari sudut iman yang dirumuskan dalam bentuk Pemahaman Iman GPIB. Pemahaman iman adalah pernyataan dari sudut pandang iman yang menjawab tantangan yang dihadapi GPIB di masa kini. Pemahaman iman GPIB dirumuskan dan disusun, pertama-tama dipahami sebagai respon terhadap penyataan diri Allah, yang diekspresikan lewat tanggung jawab


untuk setia dan taat kepada Allah. Dengan demikian, Pemahaman iman GPIB adalah pengakuan (Confession) yang menjawab beberapa persoalan yang sedang dihadapi GPIB pada masa kini yang sifatnya tambahan (Addendum) terhadap pengakuan Iman (Credo). Oleh karena itu pemahaman iman GPIB memang berbeda dengan Pengakuan Iman, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Atas dasar itu, Pengakuan Iman menjadi salah satu refrensi penting dalam penyusunan Pemahaman Iman.

c. Wujud dan bentuk gerejaBahwa gereja yang Kudus dan Am itu nampak dan berwujud dalam dan melalui GPIB yang diakui eksistensinya sebagai lembaga gerejawi di Indonesia (Lembaran Negara tahun 1948, No. 305), mempunyai wilayah pelayanan, Jemaat-jemaat, anggota-anggota, serta memelihara keesaan Tubuh Kristus itu (dirumuskan dalam Bab II).

d. Panggilan dan PengutusanGPIB menyadari kehadirannya untuk melaksanakan Panggilan dan Pengutusan Kristus melalui Misi untuk menghadirkan Kerajaan Allah dibumi ini dan damai sejahtera Allah bagi segenap ciptaan-Nya (dirumuskan dalam Bab III)

e. Visi :GPIB menjadi Gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Nya.

f. Misi : Menjadi Gereja yang terus menerus diperbarui dengan bertolak dari

Firman Allah, yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan, mau pun dalam hidup bermasyarakat

Menjadi Gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwjud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan social serta kerukunan dalam masyarakat, dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera.

Menjadi Gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan dan semangat persatuan dan kesatuan warga Gereja sebagai warga masyarakat.

g. Motto :


“Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah” (Lukas 13:29).

h. Cara Penatalayanan Gereja :GPIB melaksanakan misinya dipimpin oleh Yesus Kristus melalui kuasa Firman dan Roh dengan mempergunakan cara kerja yang dikembangkan dari sistem Presbiterial Sinodal (dirumuskan dalam Pembukaan dan Bab IV).

i. Perlengkapan :Untuk melaksanakan penatalayanan dengan sistem presbiterial sinodal perlu dipilih sejumlah presbiter yang harus bekerja secara tertib dan teratur serta ditunjang oleh penatalayanan dengan segala pengawasannya supaya bermanfaat bagi kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja (dirumuskan dalam Bab V).

j. Penggembalaan :Untuk memelihara kehidupan spiritual yang Kristiani dari warga jemaat agar dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan-Nya, maka dilaksanakan penggembalaan dalam pelayanan (dirumuskan dalam Bab VI).

Tata Dasar ini merupakan Dasar Hukum, dimana di atasnya dibangun semua Peraturan Pokok dan Peraturan-Peraturan selanjutnya.

3. Pengaturan mengenai Presbiter Telah diuraikan di atas bahwa adanya Presbiter itu karena panggilan, maka hal tersebut perlu dirumuskan dengan jelas dalam peraturannya supaya para Presbiter menghargai tugasnya sebagai panggilan Tuhan.


TATA DASAR

Pembukaan

Keselamatan merupakan Anugerah Allah bagi seluruh ciptaan. Keselamatan itu memuncak pada kedatangan, kehidupan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia memanggil dan menghimpun orang dari Timur, Barat, Utara dan Selatan menjadi satu persekutuan dalam Kerajaan Allah. Roh Kudus itu juga yang menyertai dan membimbing orang-orang percaya, yang dipersekutukan dalam suatu Gereja.

Gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah Tubuh Kristus yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli. Gereja hadir untuk mewujudkan kasih Allah di dunia ini pada segala waktu dan tempat. Dasar dan Kepala Gereja adalah Tuhan Yesus Kristus.

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) lahir dari kesepakatan persekutuan 19 (sembilan belas) Jemaat yang berdiri sendiri dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang hadir dalam Proto Sinode tanggal 25 sampai dengan 30 Oktober 1948 di Nassau Kerk (Gereja Paulus) yang dihadiri dan didukung GMIM, GPM dan GMIT. Ibadah peresmian Gereja Keempat (GPIB) berlangsung di Willems Kerk (Gereja Immanuel) pada tanggal 31 Oktober 1948 dan sejak itu GPIB menjadi Gereja yang berdiri sendiri sebagai wujud anugerah Tuhan bagi Bangsa Indonesia dengan wilayah pelayanan di sebelah barat dari GMIM, GPM dan GMIT. Selaras dengan pengakuannya GPIB adalah bentuk nyata dari Gereja Kristen Yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli. Kehadirannya di Indonesia untuk mengemban tugas mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah yaitu kasih, keadilan, kebenaran dan keutuhan ciptaan.

GPIB terpanggil untuk mewujudkan kebaikan Allah dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan ikut membangun nilai – nilai kehidupan yang berkeadaban, inklusif, adil, damai dan demokratis (”Civil Society”) dengan melaksanakan fungsi kenabian di tengah simpul-simpul kekuasaan yang ada. Dalam rangka itu, GPIB memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan dan lingkungan hidup serta masalah-masalah yang berhubungan dengan dampak negatif dari globalisasi dan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dilakukan baik secara individual, parokial, regional, sinodal, maupun


ekumenikal, dengan merangkul berbagai pihak yang mempunyai keinginan-keinginan yang sama untuk berpartisipasi dalam perjuangan mewujudkan masyarakat adil, makmur, damai dan sejahtera di bumi Indonesia.

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat, GPIB menata kehidupannya dengan bersumber dari Firman Allah. Penataan itu dilakukan dengan memberdayakan warga gereja berdasarkan Imamat Am dalam ketaatan kepada Yesus Kristus yang menghendaki segala sesuatu rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian dan perangkat, baik warga, wilayah, kepemimpinan dan tata aturan dengan sistem Presbiterial Sinodal.

Demi menata kehidupan bergereja untuk melaksanakan pelayanan yang tertib, teratur dan dinamis maka digariskan Tata Dasar GPIB sebagai berikut :

Bab IPengakuan dan Pemahaman Iman

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengaku bahwa Allah menyelamatkan umat manusia dan alam semesta ciptaan-Nya dalam karya Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, yang berlanjut dalam kehidupan secara kontekstual melalui Roh Kudus-Nya.

Pasal 1Pengakuan Iman

1. Bersama Gereja dari segala abad dan tempat GPIB mengaku bahwa keselamatan hanya oleh Iman, hanya oleh Anugerah dan hanya oleh Firman Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura ;

2. Bersama Gereja dari segala abad dan tempat GPIB mengikrarkan Pengakuan Imannya sebagaimana nyata dalam :a. Pengakuan Iman Rasuli ;b. Pengakuan Iman “Nicea-Konstantinopel” ;c. Pengakuan Iman “Athanasius”.


Pasal 2Pemahaman Iman

1. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat merumuskan Pemahaman Imannya berdasarkan: Firman Allah, tradisi gereja calvinis, pengakuan-pengakuan iman ekumenis dan keindonesiaan;

2. Pemahaman Iman GPIB berisikan pemahaman tentang pokok-pokok pergumulan yang dihadapi sesuai dengan tantangan zaman dalam kebersamaan dengan seluruh warga masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bab IIWujud, Bentuk dan Kelembagaan, Warga, Logo dan Hubungan dengan

Gereja lain

Pasal 3Wujud

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah persekutuan warga dalam wujud jemaat-jemaat yang berada di Indonesia, meliputi wilayah pelayanan mulai dari Sabang di bagian Barat sampai dengan Raha di bagian Timur, mulai dari Tarakan di Utara sampai dengan Nusakambangan di bagian Selatan. Pelayanan di luar wilayah dilakukan melalui pengiriman tenaga utusan gerejawi GPIB, berdasarkan kesepakatan kerja dengan gereja/mitra kerja GPIB.

Pasal 4Bentuk

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah kesatuan dari persekutuan Jemaat-jemaat :1. Yang telah ada pada waktu GPIB didirikan ;2. Yang dilembagakan berdasarkan pengembangan jemaat-jemaat ;3. Yang bertumbuh berdasarkan hasil Pelayanan dan Kesaksian.

Pasal 5Kelembagaan

Kelembagaan GPIB diakui oleh Negara disamakan sebagai Badan Hukum dan diatur berdasarkan :


a. Staatsblad Hindia Belanda. 1870 No 64. Diterbitkan 28 Maret 1870. b. Staadsblad Hindia Belanda S 1927 Nomor 156 Tanggal 29 Juni 1925. Gereja

menurut hukum memiliki sifat sebagai Badan Hukum.c. Staatsblad Hindia Belanda S 1927 nomor 155. Diterbitkan 10 Mei 1927

Gereja Protestan di Hindia Belanda beserta jemaat-jemaat Eropa maupun Bumiputera akan dipandang sebagai gereja atau bagian yang berdiri sendiri daripadanya.

d. Staatsblad Hindia Belanda S 1948 Nomor 305 GPIB sebagai bagian yang berdiri sendiri.

e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan. Departemen Agama RI No. 35 Tahun 1988 Tanggal 6 Februari 1988 Pernyataan GPIB sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja.

f. Keputusan Direktur Djenderal Agraria No. : SK22/DDA/1969 Tentang penundjukan GPIB sebagai badan hukum yang dapat memiliki Tanah dengan hak milik.

g. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.22/DDA/1969/D/13 Menunjuk GPIB sebagai Badan hukum yang dapat memiliki Tanah dengan hak milik.

Pasal 6Warga

1. Warga GPIB adalah Orang percaya yang melaksanakan misi Allah bersama dengan para presbiter dan unit-unit misioner GPIB;2. Warga GPIB adalah seorang yang terdaftar di Jemaat-Jemaat, yaitu :a. Lahir dari keluarga GPIB ;b. Menerima Baptisan di GPIB ;c. Mengaku percaya dan diteguhkan sebagai warga sidi GPIB ;d. Dibaptis di Gereja-gereja lain di Indonesia, maupun luar Indonesia dan

mendaftarkan diri menjadi warga GPIB dengan surat atestasi ;e. Terdaftar sebagai warga GPIB yang sedang berada di luar Indonesia ;f. Belum dibaptis tetapi sedang mengikuti katekisasi untuk diteguhkan sebagai

Warga Sidi GPIB.

Pasal 7Logo GPIB


1. Logo GPIB terlukiskan : Alkitab (terbuka) Lukas 13 : 29, salib, cawan dan roti, puncak bangunan/gereja/kota, pedataran/pedesaan, gunung dan lembah, orang-orang, sinar dan awan, tiga lingkaran yang mengapit tulisan : * GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT * GPIB. Dari logo tersebut jelas menunjukkan tugas dan pengutusan GPIB di mana Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.

2. Penjelasan Logo GPIB adalah :a. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) maksudnya adalah

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) lahir dari kesepakatan persekutuan 19 (sembilan belas) Jemaat yang berdiri sendiri dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang hadir dalam Proto Sinode tanggal 25 sampai dengan 30 Oktober 1948 di Nassau Kerk (Gereja Paulus) yang dihadiri dan didukung GMIM, GPM dan GMIT. Ibadah peresmian Gereja Keempat (GPIB) berlangsung di Willems Kerk (Gereja Immanuel) pada tanggal 31 Oktober 1948 dan sejak itu GPIB menjadi Gereja yang berdiri sendiri sebagai wujud anugerah Tuhan bagi Bangsa Indonesia dengan wilayah pelayanan di sebelah barat dari GMIM, GPM dan GMIT.

b. Alkitab terbuka bermakna GPIB menjadi surat Kristus yang terbuka dalam panggilan dan pengutusanNya. Kehadiran GPIB dapat dibaca, dipahami, dimengerti bagi setiap makhluk yang ada disekitarnya.

c. Lukas 13 : 29 merupakan Motto GPIB yaitu (TB) Dan orang akan datang dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah.

d. Salib, melambangkan Pengorbanan Kristus dan kemenanganNya yang menghapus dosa umat manusia dan menjadi Juruselamat bagi dunia.

e. Roti dan Cawan : Roti melambangkan Tubuh Kristus dan Cawan berisi anggur melambangkan Darah Kristus. Selain berdimensi kasih dan pengorbanan Kristus, Roti dan Cawan juga berdimensi eskatologis dan missional yang mengundang orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan datang duduk makan bersama untuk menikmati kasih karunia Allah. Dalam hal itu mereka sekaligus menjadi pelaksana misi Allah bagi dunia yang menderita.

f. Kota dan Desa, Gunung dan Lembah melambangkan kehadiran dan wilayah pelayanan GPIB yang tersebar di semua medan kehidupan.

g. Orang-orang melambangkan warga GPIB yang datang dari berbagai latar belakang : suku, budaya, generasi, pendidikan, status sosial, gender, ekonomi, dll. Menjadi pelaksana misi Allah bagi gereja dan dunia.


h. Sinar melambangkan terang Allah yang menerangi arah misi GPIB.i. Awan melambangkan Kasih Allah yang tetap menaungi dan memberikan

kesejukkan dalam melaksanakan misiNya. j. Lingkaran luar menunjukkan keutuhan pelayanan GPIB di lingkup

sinodal, lingkaran dalam menunjukkan keutuhan pelayanan GPIB di lingkup jemaat/parokhial.

k. Dasar logo berwarna netral, tulisan & simbol logo warna biru (tentukan kode warna : biru #0000FF atau biru laut #000080).

l. 2 (dua) Lingkaran di sisi luar mengapit tulisan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat melingkar dr kiri - atas - kanan dan di sisi lingkar bawah kata GPIB, 1 lingkaran mengapit simbol-simbol / lukisan / gambar logo.

3. Bentuk Logo

Pasal 8Hubungan dengan Gereja lain

1. Dalam memenuhi panggilan dan pengutusan Allah serta keesaan Tubuh Kristus, maka GPIB menjalin hubungan dengan gereja-gereja lain di Indonesia dan di seluruh dunia, dengan semangat saling menerima dan mengakui serta memenuhi kewajiban-kewajiban ekumenisnya.

2. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah anggota dari : a. GPI : Gereja Protestan di Indonesia ;b. PGI : Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia ;c. CCA : Christian Conference of Asia ;d. WCC : World Council of Churches ;e. WCRC : World Communion of Reform Churches.

Bab IIIPanggilan dan Pengutusan


GPIB adalah Gereja Misioner yang melaksanakan amanat Tuhan Yesus Kristus melalui Visi dan Misinya dalam rangka menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di bumi khususnya Indonesia.

Pasal 9Panggilan

1. GPIB dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus melalui Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian ;

2. GPIB memperlengkapi warganya melalui berbagai bentuk pembinaan dan pendidikan yang berkesinambungan untuk memampukan warganya melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja.

3. GPIB bersama dan di dalam masyarakat bangsa melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai Tri Dharma gereja dalam bingkai Misi Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian dan keutuhan Ciptaan.

Pasal 10Pengutusan

GPIB diutus ke dalam dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah dan bersama masyarakat secara khusus di bumi Indonesia.

Pasal 11Pokok-Pokok Kebijakan Umum

Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG)

GPIB melaksanakan panggilan dan pengutusan-Nya melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG)

BAB IVPenatalayanan Gereja

Pasal 12Sistem Penatalayanan


1. GPIB dalam rangka menata dan mengembangkan panggilan dan pengutusannya didasarkan pada sistem Presbiterial Sinodal ;

2. Di dalam sistem Presbiterial Sinodal, para presbiter menata dan mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian ;

3. Dalam mewujudkan panggilan dan pengutusan Allah sebagai Gereja Misioner, GPIB melalui upaya pembinaan dan pendidikan memberdayakan warga agar berperan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian.

Pasal 13Presbiter

1. Untuk memperlengkapi warga dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya, GPIB mempunyai tanggung jawab atas pengadaan, pendidikan, perupaan, pembinaan para Presbiter dalam pelayanan ;

2. GPIB menetapkan para Presbiter yang menjalankan panggilan dan pengutusan-Nya secara kolektif kolegial;

3. Para Presbiter dalam pelayanan adalah Diaken, Penatua dan Pendeta.

Pasal 14Sidang Presbiter

1. Sidang Presbiter adalah wadah pengambilan keputusan tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan Gereja.

2. Sidang Presbiter terdiri atas :a. Persidangan Sinode

1). Persidangan Sinode Raya (lima tahun sekali) ;2). Persidangan Sinode Tahunan (satu tahun sekali) ;3). Persidangan Sinode Istimewa ;

b. Sidang Majelis Sinodec. Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 15Musyawarah Pelayanan

1. Musyawarah Pelayanan disingkat MUPEL adalah wadah kebersamaan Jemaat-jemaat di Wilayah ;


2. Musyawarah Pelayanan dibentuk oleh Jemaat-jemaat sewilayah untuk menjembatani kepelbagaian Jemaat-jemaat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja ;

3. Musyawarah Pelayanan secara bertanggung-jawab menjabarkan dan mengkoordinasikan hasil Persidangan Sinode dan kebijakan-kebijakan Sinode menyangkut hal tersebut di wilayah pelayanannya.

Bab VPerlengkapan Penatalayanan

Perlengkapan Penatalayanan adalah alat untuk mendorong agar penatalayanan berjalan dengan teratur, tertib, berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 16Pimpinan

1. Majelis Sinode adalah pimpinan GPIB pada lingkup Sinodal ;2. Majelis Jemaat adalah pimpinan GPIB pada lingkup Jemaat.

Pasal 17Unit-unit Misioner

1. Unit-unit Misioner adalah wadah pembinaan dan pelaksana misi GPIB dalam rangka Pembangunan Jemaat secara berkesinambungan.

2. Unit-unit Misioner adalah :a. Pelayanan Kategorial ;b. Komisi ;c. Panitia ;d. Kelompok Kerja ;e. Musyawarah Pelayanan (Mupel) ;f. Kelompok Fungsional-Profesional (KFP) ;g. Unit-unit Usaha Milik Gereja (UUMG) ;h. Yayasan ;i. Departemen ;j. UP2Mk. Unit Penanggulangan Bencana (Crisis Centre)l. PMKIm. Sesuai kebutuhan.

3. Unit – unit misioner dibentuk pada lingkup Jemaat dan Sinode sesuai dengan kebutuhan.


Pasal 18Perbendaharaan

Perbendaharaan GPIB, baik pada lingkup Jemaat, maupun Sinode adalah milik dan anugerah Tuhan untuk menunjang pelaksanaan panggilan dan pengutusan Gereja; karena itu harus dikelola secara bertanggung jawab.1. Perbendaharaan GPIB meliputi penatalayanan :

a. Anggaran, Perbendaharaan dan Pencatatan Pembukuan ;b. Semua harta-milik yang ada di GPIB, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak.2. Pengelolaan perbendaharaan dilakukan secara terpusat, terpadu dan terbuka ;3. Pemanfaatan dan pengalihan harta-milik tidak bergerak hanya dapat

dilakukan atas persetujuan Persidangan Sinode ;4. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan perbendaharaan

dilakukan secara berkala dan terus menerus.

Pasal 19Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan GPIB

1. Pengawasana. Untuk menegakkan dan meningkatkan ketertiban berjemaat dan bergereja

serta pendayagunaan sumber daya gereja secara benar, tepat dan cermat, dilakukan pengawasan.

b. Tindakan pengawasan dilakukan secara melekat oleh para ketua di Majelis Sinode pada lingkup Sinode dan para Ketua di Majelis Jemaat pada lingkup Jemaat.

2. Pemeriksaana. Untuk memperoleh hasil guna yang tepat dan optimal atas pengelolaan dan

pengolahan sumber daya gereja yang selanjutnya digunakan secara benar dan sah dalam pelaksanaan tugas dan panggilan, dilaksanakan pemeriksaan ;


b. Persoalan-persoalan yang timbul di dalam Jemaat berhubungan dengan pemeriksaan diselesaikan oleh Majelis Jemaat dan bila tidak berhasil hal itu diserahkan kepada Majelis Sinode ;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa eksternal yaitu Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja disingkat BPPG pada lingkup Sinode dan Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat disingkat BPPJ di lingkup Jemaat.

Bab VIPenggembalaan

Penggembalaan adalah tindakan gerejawi dalam rangka melaksanakan misi gereja.

Pasal 20Percakapan Pastoral

Percakapan Pastoral dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara pengakuan dan ajaran serta ketertiban hidup bergereja.

Pasal 21Penggembalaan Khusus

Penggembalaan Khusus dikenakan bagi warga berhubungan dengan :1. Penyimpangan terhadap ajaran ;2. Tindakan amoral / asusila ;3. Pelanggaran terhadap Tata Gereja.

Bab VIIPerubahan Tata Dasar

Pasal 22

Perubahan Tata Dasar ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode GPIB, bila:1. Diusulkan oleh 2/3 jumlah jemaat-jemaat GPIB atau;2. Diusulkan oleh Majelis Sinode GPIB dan disetujui oleh 2/3 jumlah jemaat

GPIB ;3. Usul disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Persidangan

Sinode Raya.


BAB VIIIKetentuan Penutup

Pasal 23

1. Tata Dasar GPIB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;2. Dengan ditetapkannya Tata Dasar ini, maka segala ketetapan mengenai Tata

Dasar GPIB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Pokok dan Peraturan GPIB.


PERATURAN POKOK I tentang JEMAAT

Pasal 1Jemaat

1. Jemaat adalah wujud dari Gereja Yesus Kristus Yang Esa, Kudus, Am dan Rasuli, yang berada di suatu tempat tertentu dalam wilayah pelayanan GPIB;

2. Jemaat-jemaat GPIB adalah bagian dari GPIB yang memiliki Pemahaman Iman (PI) GPIB sebagai landasan teologis dan Tata Dasar GPIB sebagai landasan hukum;

3. Jemaat dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja melaksanakan tugas misionernya secara tertib dan teratur melalui sistem presbiterial sinodal.

Pasal 2Panggilan dan Pengutusan

Jemaat dipanggil dan diutus sebagai wujud tugas Gereja yang missioner melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian

Pasal 3Persekutuan

1. Persekutuan adalah wadah dan aktifitas gerejawi yang berpusat pada Yesus

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1

Pasal 1:1 : Cukup jelas



Pasal 2

Pasal 3



Kristus dan dipimpin oleh Kuasa Roh Kudus.

2. Persekutuan yang dimaksud terwujud dalam bentuk peribadahan :a. Ibadah Umum :

1). Ibadah Hari Minggu Umum; Ibadah Hari Minggu Pelayanan

Anak (IHMPA) dan Ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna (IHMPT) ;

2). Ibadah Hari Raya Gerejawib. Ibadah Khusus :

1). Ibadah Peneguhan ;2). Ibadah-Ibadah Pelayanan Kate-

gorial ;3). Ibadah Pemakaman, Pemakaman

kembali dan Kremasi ;4). Ibadah Peneguhan dan

Pemberkatan Perkawinan ;5). Ibadah Hari Raya Nasional ;6). Ibadah Keluarga ;7). Ibadah lain sesuai kebutuhan.

Pasal 4Pelayanan


Pasal 3:2.a.1 : Di dalam Ibadah Umum HariMinggu dapatdilaksanakan

Sakramen, Peneguhan-peneguhan para Presibiter dan Pengurus PELKAT serta Perkenalan para Fungsionaris PHMJ, komisi, panitia, BPPJ.

Pasal 3:2.a.2 : Cukup jelasPasal 3:2.b : Cukup jelasPasal 3:2.b.1 : Cukup jelasPasal 3:2.b.2 : Cukup jelas

Pasal 3:2.b.3 : Cukup jelas


Pasal 3:2.b.5 : Cukup jelasPasal 3:2.b.6 :Cukup jelasPasal 3:2.b.7 :Ibadah lainnya adalah Ibadah Pengucapan Syukur, Ibadah Persekutuan Doa,Ibadah Penghiburan dan sesuai dengankebutuhan jemaat setempat.

Pasal 4


1. Pelayanan adalah aktivitas gerejawi yang dilakukan oleh Persekutuan;

2. Pelayanan yang dimaksud terwujud dalam bentuk kegiatan-kegiatan aktual, baik ke dalam maupun ke luar, yang berdampak pada pertumbuhan iman jemaat, penguatan persekutuan dan peningkatan kesejahtera-an masyarakat, yang dilakukan oleh jemaat maupun bersama masyarakat dan pemerintah.

Pasal 5Kesaksian

1. Kesaksian adalah pengungkapan iman dan kesetiaan kepada Yesus Kristus;

2. Kesaksian yang dimaksud terwujud dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, penyelesaian masalah kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup, partisipasi dalam kehidupan politik, dan kemitraan antar umat beragama

Pasal 6Wilayah Pelayanan


Pasal 4:2 : Kegiatan-kegiatan diakonis, baik dalam bentuk komprehensif – yang berdampak pada jangka panjang – maupun karitatif yang bersifat pertolongan langsung – yang dilakukan di dalam jemaat maupun di masyarakat.

Pasal 5


Pasal 5:2 : Partisipasi dalam kehidupan politik, berarti Jemaat sebagai institusi tidak dapat menjadi alat politik praktis. Namun Jemaat, menyiapkan warga jemaat mengambil bagian dalam kehidupan politik dan kemitraan antar umat beragama untuk menjadi garam dan terang demi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 6


1. Wilayah Pelayanan Jemaat adalah sesuai dengan Tata Dasar Bab II pasal 3;

2. Wilayah Pelayanan jemaat-jemaat memiliki batas-batas tertentu;

3. Jemaat-jemaat dalam satu wilayah pelayanan, membentuk Musyawarah Pelayanan (Mupel);

4. Batas Wilayah Pelayanan Jemaat ditentukan oleh keputusan bersama jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya dalam asistensi Musyawarah Pelayanan setempat;

5. Batas Wilayah Pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode.

Pasal 7Warga

1. Warga jemaat adalah seseorang yang dimaksud dalam Tata Dasar GPIB pasal 6

2. Warga adalah seseorang yang terdaftar di Jemaat yaitu :a. Yang lahir dari keluarga GPIB;b. Yang menerima Baptisan di GPIB;c. Yang mengaku percaya dan

diteguhkan sebagai Warga Sidi GPIB;

d. Yang sudah dibaptis tapi berasal dari Gereja-gereja lain di Indonesia, ataupun dari gereja luar negeri yang mendaftarkan diri dan diterima menjadi warga jemaat serta menyatakan diri mentaati ketentuan-ketentuan yang ada di GPIB;

e. Yang terdaftar sebagai warga GPIB yang sementara berada di luar negeri;






Pasal 7




f. Yang belum dibaptis tetapi sementara mengikuti katekisasi untuk diteguhkan sebagai warga sidi GPIB.

3. Warga Jemaat berhak menyampaikan aspirasinya, melalui pertemuan warga sidi jemaat ( PWSJ )

Pasal 8Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga

Jemaat

Setiap Warga Jemaat memiliki kewajiban dan tanggung jawab: 1. Tugas dan Tanggung Jawab Warga

Jemaat adalah mewujudkan Jemaat Misioner melalui kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Jemaat dan Masyarakat.

2. Melakukan hidup tertib sesuai dengan ajaran Alkitab dalam hidup bergereja dan bermasyarakat;

3. Membimbing dan mendidik anak-anaknya dalam pengenalan Yesus Kristus;

4. Mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan cara berperan aktif mengambil bagian dalam kegiatan Jemaat di bawah koordinasi Majelis Jemaat, PHMJ dan unit-unit misioner ;

5. Mendoakan kehidupan dan kegiatan Jemaat serta segenap bagian GPIB dalam mewujudkan kehadiran dan perannya di lingkungan gereja dan masyarakat;

6. Memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan mendukung kebutuhan dana serta


Pasal 8








sarana dalam rangka mewujudkan panggilan gereja di semua aras dan bidang kehidupan; Menaati Pemahaman Iman GPIB, PKUPPG, Tata Gereja, Akta Gereja, dan peraturan lainnya di lingkungan GPIB.

Pasal 9Hak Warga Jemaat

1. Setiap Anggota Jemaat mempunyai hak untuk melayani, yaitu hak untuk berperan serta memberikan pelayanan bagi Jemaat dalam rangka mewujudkan panggilan dan pengutusan Allah melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat.

2. Hak melayani Anggota Jemaat dilakukan melalui:

a. perwujudan panggilan hidup sehari-hari sebagai orang percaya untuk memperhatikan, menolong, mendukung, menghibur, dan meneguhkan sesama yang membutuhkan;

b. Jabatan, Tugas, dan Tanggung jawab pelayanan khusus yang memerlukan pengaturan lebih lanjut demi ketertiban hidup Jemaat dan gereja.

Setiap Warga Jemaat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari GPIB yang dilakukan oleh Majelis Jemaat , PHMJ dan unit-unit misioner lainnya.

Pasal 10 Pimpinan Jemaat

1. Pimpinan Jemaat adalah Majelis Jemaat

Pasal 9



Pasal 9:2.a : Cukup jelas

Pasal 9:2.b : Cukup jelas

Pasal 10



sebagai persekutuan kerja yang memimpin secara kolektif – kolegial;

2. Majelis Jemaat diketuai oleh Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode.

Pasal 11 Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah Pimpinan GPIB di lingkup Jemaat;

2. Ketua Majelis Jemaat adalah seorang Pendeta yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode;

3. Majelis Jemaat terdiri atas :a. Para Pendeta yang ditugaskan oleh

Majelis Sinode di Jemaat;b. Para Diaken dan Penatua yang

dipilih oleh warga sidi Jemaat menurut Peraturan Pemilihan Diaken dan Penatua serta ditetapkan oleh Majelis Sinode.

4. Jumlah fungsionaris Majelis Jemaat ditentukan oleh Majelis Jemaat menurut kebutuhan Jemaat sesuai dengan Peraturan Pemilihan Diaken dan Penatua;


Pasal 11

Pasal 11:1 : Majelis Jemaat adalah suatu wadah kebersamaan dalam kepemimpinan GPIB di Jemaat, karena itu Sidang Majelis Jemaat adalah lembaga tinggi presbiter yang penting dan harus/wajib dihadiri oleh fungsionaris Majelis Jemaat.


Pasal 11:3 : Cukup jelasPasal 11:3.a : Cukup jelas


Pasal 11:4 : Dasar perhitungan kebutuhan adalah jumlah warga, luas wilayah, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Lihat peraturan tentang Pemilihan Diaken dan


5. Masa tugas fungsionaris Majelis Jemaat ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

6. Majelis Jemaat diwakili oleh Ketua dan Sekretaris untuk urusan-urusan baik kedalam maupun keluar;

7. Tugas dan wewenang Majelis Jemaat. :a. Majelis Jemaat bertugas :

1). Membina dan memberdayakan Warga Jemaat untuk melaksanakan tanggung jawab misioner sesuai dengan Pemahaman Iman GPIB, PKUPPG GPIB serta Tata Gereja GPIB;

2). Bersama dengan Jemaat-Jemaat se- wilayah mengusulkan pembentukan Mupelsebagai Unit Misioner dan pengangkatan serta memberdayakan BP Mupel.

b. Majelis Jemaat berwenang :1). Mengangkat dan memberhentikan

anggota Unit-unit Misioner;2). Mengambil langkah-langkah dan

tindakan Disiplin Gereja terhadap Warga Jemaat;

3). Mengambil langkah-langkah dan tindakan Disiplin Gereja terhadap pegawai.

Pasal 12Sidang Majelis Jemaat

Sidang Majelis Jemaat adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi dalam jemaat.

Pasal 13

Penatua.Pasal 11: 5 : Cukup jelas

Pasal 11: 6 : Cukup jelas

Pasal 11: 7 : Cukup jelasPasal 11: 7.a : Cukup jelasPasal 11: 7.a.1 : Cukup jelas

Pasal 11: 7.a.2 : Cukup jelas

Pasal 11: 7.b : Cukup jelasPasal 11: 7.b.1 : Cukup jelas

Pasal 11: 7.b.2 : Cukup jelas

Pasal 11: 7.b.3 : Cukup jelas

Pasal 12 : Sesuai dengan tatanan yang berlaku dalam sistem presebiterial sinodal


Pelaksana Harian Majelis Jemaat

1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat adalah pelaksana sehari-hari dari keputusan Sidang Majelis Jemaat;

2. Pelaksana Harian Majelis Jemaat terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara yang dipilih dalam Sidang Majelis Jemaat;

3. Pelaksana Harian Majelis Jemaat terdiri atas beberapa fungsionaris Majelis Jemaat yang dipilih melalui Sidang Majelis Jemaat (kecuali Ketua Majelis Jemaat dan dilaporkan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan;

4. Pelaksana Harian Majelis Jemaat dipilih untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang diputuskan berdasarkan PKUPPG;

5. Ketentuan mengenai Pelaksana Harian Majelis Jemaat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

Pasal 14Unit – Unit Misioner

1. Unit-unit Misioner adalah pelaksana misi GPIB dalam rangka Pembangunan Jemaat secara berkesinambungan;

2. Unit-unit Misioner terdiri atas Pelayanan Kategorial, Komisi, Yayasan, Panitia, Kelompok Kerja, Kelompok Fungsional Profesional, Unit Usaha Milik Gereja (UUMG), Departemen, UP2M, Pusat Penanggulangan Bencana, PMKI dan lainnya sesuai kebutuhan setempat;

3. Musyawarah Pelayanan adalah Unit

Pasal 13

Pasal 13.1 : Cukup jelas





Pasal 14




Misioner dalam kebersamaan Jemaat-jemaat di suatu wilayah;

4. Penjelasan rinci mengenai Unit-unit Misioner akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang Unit-unit Misioner.

Pasal 15Perbendaharaan GPIB di Lingkup

Jemaat

1. Perbendaharaan GPIB di lingkup Jemaat adalah harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada GPIB, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada di Jemaat untuk menunjang misi Gereja;

2. Penjelasan rinci mengenai Perbendaharaan Jemaat akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang Perbendaharaan GPIB

Pasal 16Badan Pemeriksa Perbendaharaan GPIB

di Lingkup Jemaat

1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat adalah pemeriksa eksternal terhadap perbendaharaan dan pengelolaannya di tingkat Jemaat;

2. Penjelasan rinci mengenai Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendaharaan di lingkup Jemaat akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan GPIB.

Pasal 17Kantor Majelis Jemaat



Pasal 15



Pasal 16



Pasal 17 : Cukup jelas


Kantor Majelis Jemaat adalah tempat pengelolaan administrasi Jemaat, penyimpan-an arsip dan pengorganisasian penyelenggara-an persekutuan, pelayanan dan kesaksian Jemaat.

Pasal 18Kepegawaian

1. Pegawai adalah mereka yang ditugaskan di Kantor Majelis Jemaat untuk mengerjakan ketatausahaan penatalayanan jemaat dibawah arahan Majelis Jemaat melalui Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ);

2. Pengusulan, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai di Jemaat diatur dalam Peraturan khusus tentang Kepegawaian GPIB.

Pasal 19Penggembalaan Gereja

1. Tindakan Penggembalaan yang dilakukan kepada Presbiter dan Warga Jemaat adalah upaya Gereja untuk menjaga: a. Kemurnian ajaran (Konfesi Gereja);b. Moralitas warga (Etika Kristen);c. Ketertiban serta keteraturan

pelayanan (Tata Gereja).2. Sebagai Pelaksana Penggembalaan

Gereja dibentuk tim khusus yang sifatnya sementara untuk kasus per kasus, yang diatur sebagai berikut, penggembalaan kepada:a. Warga Jemaat adalah Majelis

Jemaat;

Pasal 18



Pasal 19


Pasal 19:1.a : Cukup jelasPasal 19:1.b : Cukup jelasPasal 19:1.c : Cukup jelas



b. Diaken dan Penatua adalah Pendeta/Ketua Majelis Jemaat dan Tim Pastoral Jemaat;

c. Pendeta, Fungsionaris Majelis Sinode dan BPPG adalah Tim Pastoral Sinodal yang dibentuk oleh Majelis Sinode, dengan melibatkan Ketua Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat.

Pasal 20Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat

1. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat disusun oleh Majelis Jemaat untuk mengatur hal-hal teknis penatalayanan di Jemaat;

2. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat disahkan oleh SMJ setelah disetujui oleh MS

Pasal 21Pendewasaan, pelembagaan,

penggabungan dan Reaktivasi jemaat

1. Pendewasaan Jemaat adalah proses penyiapan suatu persekutuan warga GPIB di wilayah tertentu untuk dilembagakan sebagai Jemaat GPIB yang mandiri;

2. Pelembagaan Jemaat adalah proses pembentukan satu persekutuan Warga GPIB yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Sinode GPIB;

3. Penggabungan Jemaat adalah proses penyatuan dua Jemaat atau lebih karena



Pasal 19:2.c : Cukup jelas

Pasal 20


Pasal 20:2 : Selama menunggu persetujuan PPMJ yang baru oleh Majelis Sinode, PPMJ yang lama tetap berlaku.

Pasal 21




tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Jemaat GPIB yang mandiri;

4. Reaktivasi adalah pengaktifan kembali jemaat yang pernah ada menjadi Jemaat yang mandiri;

5. Penjelasan rinci mengenai Pendewasaan, Pelembagaan Penggabungan dan Reaktivasi Jemaat akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 22Ketentuan Penutup

1. Peraturan Pokok I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok ini, maka semua ketentuan mengenai Jemaat yang bertentangan dengan Peraturan Pokok ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaatatau;b. Diusulkan oleh Majelis Sinode

setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat ;

c. Usul-usul perubahan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Persidangan Sinode.




Pasal 22








PERATURAN POKOK IITentang

Persidangan Sinode

Pasal 1Persidangan Sinode

Persidangan Sinode adalah: 1. Penjelmaan dari persekutuan GPIB

sebagai gereja secara sinodal; 2. Penjelmaan dari kebersamaan Jemaat-

Jemaat GPIB sebagai wujud pemerintahan Kristus melalui kehadiran para presbiter untuk menentukan kebijakan gereja dalam memenuhi panggilan dan pengutusan-Nya sebagai Gereja yang misioner.

Pasal 2Status dan Fungsi

1. Persidangan Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) selanjutnya disebut Persidangan Sinode, adalah lembaga yang memiliki kewibawaan dan kewenangan gerejawi, dan merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi dalam GPIB

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1



Pasal 2

Pasal 2.1 : Yesus Kristus adalah dasar dan kepala gereja dan gereja adalah tubuhNya. Kekuasaan dan kemahasempurnaan-Nya tidak dapat diatur dan


melalui presbiter perutusan jemaat-jemaat;

2. Persidangan Sinode merupakan wadah penjelmaan kesatuan dan persatuan dari keseluruhan presbiter GPIB untuk memusyawarahkan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan, serta pengelolaan sumber daya gereja.

dirumuskan oleh dan dalam tatanan apapun. Namun, keberadaan Gereja di dunia sebagai suatu lembaga gerejawi, memerlukan tata aturan dalam pengorganisasian-nya, termasuk kepemimpinan, kewibawaan dan kewenangan Lembaga. Persidangan Sinode adalah persekutuan presbiter yang jelas menampilkan kehadiran Tubuh Kristus. Persekutuan itu adalah kumpul-an orang - orang yang dipanggil keluar (Ekklesia) untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan dari Tuhan yang adalah kepala.

Pasal 2.2 : Sesuai dengan asas Presbiterial Sinodal, status kedudukan dan fungsi Persidangan Sinode diperoleh dari perutusan presbiter Jemaat. Persidangan Sinode sebagai lembaga tertinggi dalam organisasi


Pasal 3Bentuk Sidang

Bentuk Persidangan Sinode terdiri atas :1. Persidangan Sinode Raya yang

diadakan setiap 5 (lima) tahun;2. Persidangan Sinode Tahunan setiap 1

(satu) tahun sekali;3. Persidangan Sinode Istimewa.

Pasal 4

GPIB untuk perwujudan kebersamaan kepemimpinan dan kewibawaan para presbiter. Ciri khas dari kebersamaan itu merepsentasi-kan persekutuan keluarga Allah dimana Yesus Kristus sendiri adalah buah sulungnya. Pengelolaan sumber daya gereja adalah cara pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya manusia termasuk harta milik gereja sebagai alat untuk memperoleh daya dukung di dalam penyelenggaraan panggilan dan pengutusan gereja.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 3:1 : Cukup Jelas




Wewenang Persidangan Sinode

1. Persidangan Sinode Raya mempunyai wewenang untuk :

a. Meninjau, mengubah dan menetapkan Tata Gereja;

b. Menetapkan Pokok-pokok kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) dan Pokok-Pokok Kegiatan 5 (Lima) Tahunan

c. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung - jawaban Majelis Sinode dan laporan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja GPIB, disingkat BPPG GPIB.


Pasal 4.1.a : Lihat Tata Dasar Bab VII pasal 21

Pasal4.1.b : Penyusun draft PKUPPG dan Pokok-Pokok Kegiatan 5 (Lima) Tahunan adalah Majelis Sinode yang diajukan bersama pertangungjawaban Majelis Sinode kepada Persidangan Sinode untuk ditetapkan.

Pasal 4.1.c : Pertanggungjawaban Majelis Sinode bersama dengan laporan pertanggung-jawaban hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Perbendaharaan Gereja (BPPG) merupakan satu paket. Pada dasarnya laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode merupakan rangkuman program dan anggaran pendapatan dan belanja Majelis Sinode tahunan yang telah dibahas, dan ditetapkan dalam rapat kerja sinodal,


d. Memilih dan menetapkan:1. Susunan anggota

Majelis Sinode GPIB ;2. Susunan fungsionaris

BPPG GPIB

e. Menetapkan perangkat teologi GPIB;

f. Menetapkan keputusan sinodal lainnya yang dianggap perlu untuk GPIB.

karena itu laporan tersebut hanya dievaluasi melalui suatu pandangan umum oleh Persidangan Sinode untuk kemudian disahkan/diparipurnakan dan tidak ditanggapi lagi untuk diterima atau ditolak.

Pasal 4.1.d: 1 dan 2 Cukup jelas. Tata cara, prosedur dan sistem pemilihan diatur dalam peraturan tata tertib Persidangan Sinode.

Pasal 4.1.e : Perangkat teologi GPIB dimaksud adalah:a. Pemahaman imanb. Tata ibadahc. Akta Gerejad. Kurikulum

Katekisasi e. Hal lain yang dianggap perluPasal 4.1.f : Kepada Majelis

Sinode dipercayakan antara lain tugas dan wewenang dalam hal:a. Melakukan

pengawasan melekat terhadap pengelolaan perbendaharaan gereja dan penguasaan milik


g. Memberi tugas kepada Majelis Sinode untuk memilih dan menetapkan Badan Penasihat Majelis Sinode (BPMS) GPIB.

2. Persidangan Sinode Tahunan yang dilakukan untuk :

a. Mendapatkan gambaran pelayanan GPIB melalui laporan dan evaluasi tahunan Majelis Sinode serta gambaran pelayanan

gereja.b. Menjabarkan

PKUPPG dan Pokok-Pokok Kegiatan 5 (Lima) Tahunan, setiap tahun kemudian diajukan dalam rapat kerja sinodal untuk disahkan.

c. Menetapkan kebijaksanaan sinodal tertentu di dalam pelaksanaan tata gereja. Majelis Sinode berkewajibanuntuk sepenuhnya mengendalikan pelaksanaannya.

d. Menetapkan tempat penyelenggaraan Persidangan Sinode berikutnya dari daftar calon Jemaat yang dipertimbangkan oleh Persidangan Sinode.

Pasal 4.1.g : Cukup jelas


Pasal 4.2.a : Laporan dan evaluasi tahunan


GPIB secara keseluruhan melalui laporan jemaat-jemaat;

b. Menjabarkan dan mengesahkan program dan anggaran tahunan secara sinodal dengan mengacu pada rencana induk 5 (lima) tahunan yang diputuskan dalam Persidangan Sinode Raya;

c. Mengambil keputusan-keputusan untuk hal-hal yang sangat mendesak yang tidak bisa menunggu sampai saat dilaksanakannya Persidangan Sinode Raya.

3.Persidangan Sinode Istimewa yang dilaksanakan atas:

Majelis Sinode adalah tentang pelaksanaan program tahunan. Laporan jemaat-jemaat dikoordinasikan melalui peranan MUPEL-MUPEL sebagai jembatan dinamis. Untuk ini dibutuhkan format laporan yang seragam .

Pasal 4.2.b : Cukup jelas

Pasal 4.2.c : Cukup jelas

Pasal 4.3 : Dalam hal keadaan mendesak yang mana tidak dapat menunggu Persidangan Sinode Raya maka dapat dilaksanakan Persidangan Sinode Istimewa. Yang dimaksud keadaan mendesak adalah situasi kritis yang mengancam


a. Keputusan Persidangan Sinode Tahunan;

b. Permintaan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Jemaat;

c. Permintaan Majelis Sinode dan didukung oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Jemaat

Pasal 5Peserta

1. Peserta Persidangan Sinode Raya (PSR) terdiri atas :a. Utusan :

1). Utusan adalah para presbiter yang mewakili Jemaat;

2). Fungsionaris Majelis Sinode;3). Fungsionaris BPPG.

b. Undangan Majelis Sinode.

kelangsungan persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB.

Pasal 4.3.a : Cukup jelas



Pasal 5SEMU

Pasal 5:1

Pasal 5:1.a : Cukup jelasPasal 5:1.a.1 : Utusan adalah

maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari Diaken, Penatua, dan Pendeta, yang mendapat mandat dari Majelis Jemaat.

Pasal 5:1.a.2 : Cukup jelasPasal 5:1.a.3 : Cukup jelasPasal 5:1.b : Yang dimaksud

Undangan Majelis Sinode adalah mereka yang diundang oleh Majelis Sinode seperti Badan Penasihat Majelis Sinode, Pendeta Jemaat anggota Departemen, Dewan


2. Peserta Persidangan Sinode Istimewa terdiri atas a. Utusan :




dan Lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri, BP Mupel, Perguruan Tinggi Teologi, PGI, GPI, Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu. Para undangan ditentukan oleh Majelis Sinode sepanjang dibutuhkan.

Pasal 5:2

Pasal 5:2.a : Cukup jelasPasal 5:2.a.1 : Utusan adalah

maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari Diaken, Penatua, dan Pendeta/KMJ, yang mendapat mandat dari Majelis Jemaat.


Undangan Majelis Sinode adalah mereka yang diundang oleh Majelis Sinode seperti Badan Penasihat Majelis Sinode, Pendeta Jemaat anggota Departemen, Dewan dan Lembaga-lembaga dalam negeri dan luar


3. Peserta Persidangan Sinode Tahunan terdiri atas a. Utusan :




negeri, BP Mupel, Perguruan Tinggi Teologi, PGI, GPI, Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu. Para undangan ditentukan oleh Majelis Sinode sepanjang dibutuhkan.


Pasal 5:3.a : Cukup jelasPasal 5:3.a.1: Utusan adalah

maksimal 2 (dua) orang yang terdiri dari Diaken, Penatua atau Pendeta yang mendapat mandat dari Majelis Jemaat. Apabila dalam tahun yang sama terdapat 2 Persidangan Sinode (PST dan PSR) maka peserta dibatasi.


Undangan Majelis Sinode adalah mereka yang diundang oleh Majelis Sinode seperti Badan Penasihat Majelis Sinode, Pendeta


Pasal 6Rapat-Rapat

Persidangan Sinode terdiri atas :1. Sidang Paripurna; 2. Rapat-rapat Komisi dan Seksi;3. Rapat Panitia-panitia.

4. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7 Quorum

Quorum Persidangan Sinode dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila:1. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya

setengah dari jumlah Jemaat GPIB ditambah satu;

2. Jika pada saat Persidangan dibuka quorum belum terpenuhi maka Persidangan ditunda paling lama 2

Jemaat anggota Departemen, Dewan dan Lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri, BP Mupel, Perguruan Tinggi Teologi, PGI, GPI, Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu. Para undangan ditentukan oleh Majelis Sinode sepanjang dibutuhkan.

Pasal 6

Pasal 6:1 : Cukup jelasPasal 6:2 : Cukup jelasPasal 6:3 : Panitia Kredensi dan

Panitia Pemilihan, Panitia Adhock, Panitia Pesan


Pasal 7



(dua) jam; dan setelah masa penundaan berakhir, Persidangan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

Pasal 8Acara

Persidangan Sinode berlangsung dengan acara yang diusulkan oleh Majelis Sinode dan ditetapkan oleh Persidangan Sinode dalam rapat paripurna pertama.

Pasal 9Pimpinan

Persidangan Sinode dipimpin oleh:1. Majelis Sinode yang bertanggung

jawab atas seluruh pelaksanaan Persidangan Sinode;

2. Majelis Ketua yang dipilih oleh dan dari antara perutusan yang memimpin Sidang Paripurna;

3. Pimpinan Komisi dan seksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota komisi dan seksi, untuk memimpin Rapat Komisi dan seksi;

4. Ketua dan Sekretaris Panitia untuk memimpin Rapat Panitia.

Pasal 10Kelengkapan Persidangan

Untuk kelancaran Persidangan dan memperoleh hasil Persidangan yang baik dan benar, maka kelengkapan persidangan sebagai berikut :1. Panitia Pengarah yang bertugas

memberi arahan terhadap mekanisme


Pasal 8

Pasal 9





Pasal 10

Pasal 10:1: Panitia Pengarah dibentuk oleh Majelis Sinode dan bekerja


persidangan, termasuk jika terjadi hal-hal luar biasa dalam persidangan;

2. Panitia Materi yang bertugas mempersiapkan materi Persidangan Sinode Raya;

3. Panitia Pelaksana Persidangan, yang mengorganisasikan pelaksanaan Persidangan Sinode;

4. Panitia Kredensi bertugas untuk meneliti keabsahan persyaratan secara administratif dan kualitatif termasuk mewawancarai / meminta kesediaan calon-calon anggota Majelis Sinode dan Fungsionaris BPPG;

5. Panitia Pemilihan melaksanakan Pemilihan Anggota Majelis Sinode dan Fungsionaris BPPG;

6. Panitia Perumus yang bekerja selama dan setelah Persidangan Sinode;

selama Persidangan Sinode berlangsung. Panitia pengarah adalah warga GPIB yang diakui keahliannya dalam bidang tertentu yang dibutuhkan oleh GPIB

Pasal 10:2 : Panitia Materi telah dibentuk oleh sidang Majelis Sinode dan mulai bekerja 1 tahun sebelum Persidangan Sinode Raya.

Pasal 10:3 : Panitia pelaksana Persidangan Sinode Raya telah dibentuk oleh sidang Majelis Sinode dan mulai bekerja 1 tahun sebelum Persidangan Sinode Raya.

Pasal 10:4 : Panitia Kredensi dan Panitia Pemilihan dibentuk oleh dan didalam Persidangan Sinode Raya.


Pasal 10:6 : Panitia Perumus dibentuk oleh dan dalam Persidangan Sinode yang terdiri dari Sekretaris Persidangan, Ketua


7. Panitia lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2. Apabila tidak diperoleh mufakat diadakan pemungutan suara.


1. Peraturan Pokok II ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok ini, maka semua ketentuan mengenai Persidangan Sinode yang bertentangan dengan Peraturan Pokok ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3

jumlah Jemaat atau;b. Diusulkan oleh Majelis Sinode

setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;


dan Sekretaris Komisi dan Fungsionaris Majelis Sinode untuk merumuskan hasil-hasil Persidangan.


Pasal 11



Pasal 12








PERATURAN POKOK IIITentang

Majelis Sinode

Pasal 1Majelis Sinode

1. Majelis Sinode (MS) adalah lembaga yang dibentuk oleh Persidangan Sinode Raya untuk mewujudnyatakan pemerintahan Kristus dalam memimpin perjalanan kebersamaan GPIB secara kolektif kolegial di antara dua Persidangan Sinode Raya;

2. Fungsionaris Majelis Sinode dipilih melalui Tahap Pemilihan dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode Raya.

Pasal 2Status dan Tempat Kedudukan

1. Majelis Sinode adalah Pimpinan Sinodal GPIB selaku Pimpinan Administratif dan Pengelola Sinodal;

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1



Pasal 2

Pasal 2:1 : Majelis Sinode berfungsi dan bertugas sebagai Pimpinan kebersamaan dari penyelenggaraan pelaksanaan persekutuan,


2. Majelis Sinode adalah Pembina Sinodal Kepejabatan dan lembaga-lembaga sinodal yang berada di bawah naungan GPIB.

3. a.Majelis Sinode bertindak untuk dan atas nama serta mewakili GPIB b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Sinode bertindak untuk dan atas nama Majelis Sinode, dan oleh karena itu untuk dan atas nama

GPIB c. Apabila Ketua Umum dan

Sekretaris Umum berhalangan, maka diwakili oleh salah satu Ketua dan salah satu Sekretaris. Jikalau salah satu Ketua dan salah satu Sekretaris berhalangan, maka Majelis Sinode diwakili oleh dua orang fungsionaris anggota Majelis Sinode yang ditunjuk oleh Sidang Majelis Sinode

d. 1. Majelis Sinode dapat memberi kuasa khusus untuk dan atas nama GPIB melakukan

perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa, yang tidak dapat bertentangan dengan Tata Gereja, Keputusan Persidangan Sinode dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 2. Pemberian Kuasa bersifat

sementara dan diberi batas waktu di dalam Surat Kuasa, sesuai dengan uraian tugasnya.

pelayanan dan kesaksian Jemaat-jemaat GPIB.


Pasal 2.3.a : Cukup Jelas

Pasal 2.3.b : Cukup Jelas

Pasal 2.3.c : Cukup Jelas

Pasal 2.3.d.1 : Cukup Jelas

Pasal 2.3.d.2 : Cukup Jelas

Pasal 2.4 : Cukup Jelas


4. Majelis Sinode berkedudukan di Jakarta.

Pasal 3Fungsi dan Tugas

1. Fungsi Majelis Sinode adalah :a) Pelaksana Panggilan dan

Pengutusan Allah bagi GPIB. b) Pelaksana Ketetapan / Keputusan

Persidangan Sinode;c) Pimpinan GPIB selaku Pimpinan

Administratif dan Pengelola Sinodal bersifat kolektif kolegial;

d) Gembala, Pembina Utama, Pengarah serta Pengawas Kepejabatan dan Presbiter GPIB;

2. Tugas Majelis Sinode adalah :a. Menyusun, mengembangkan dan

menggerakkan pola-pola persekutuan, pelayanan, kesaksian dan Pembinaan Warga Gereja secara teratur dan berkesinambungan;

b. Membina dalam rangka menjaga kemurnian ajaran berdasarkan Alkitab, Pengakuan Iman dan Pemahaman Iman dalam semangat pembaharuan;

c. Mengarahkan dan memberikan pokok-pokok pikiran secara optimal dan berhasilguna dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi Jemaat dan para Presbiter GPIB;

Pasal 3



Pasal 3:1.c : Kolektif - kolegial artinya kesejawatan kebersamaan dan keutuhan dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya.

Pasal 3:1.d : Cukup jelas






d. Menjalankan dan mengembangkan organisasi GPIB sesuai dengan sistem Presbiterial Sinodal;

e. Memikirkan, merencanakan dan menyusun Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) dan Pokok-Pokok Kegiatan 5 (Lima) Tahunan berikutnya untuk diajukan dan ditetapkan oleh Persidangan Sinode, yang disampaikan bersama-sama dengan pertanggungjawaban Majelis Sinode;

f. Menjabarkan dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran tahunan Sinodal berdasarkan Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) dan Pokok-pokok Kegiatan 5 (Lima) Tahunan untuk diajukan dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode Tahunan;

g. Menyampaikan informasi kegiatan Program dan Keuangan Majelis Sinode kepada Majelis Jemaat dan menerima laporan tentang pelaksanaan tugas termasuk keuangan dari Majelis Jemaat secara berkala setiap tahun;

h. Memberdayakan dan menggali sumber-sumber daya gereja dan mengelola harta milik GPIB sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 3:2.e : Cukup jelas

Pasal 3:2.f : Program Kerja dan Anggaran GPIB dibuat setiap tahun dimulai (1 April tahun berjalan sampai 31 Maret tahun berikut)

Pasal 3:2.g : Yang dimaksud dengan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 3:2.h : Khusus tentang pelepasan hak atas aset GPIB harus melalui Persidangan Sinode.

Pasal 4


Pasal 4Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Dalam menjalankan tugasnya Majelis Sinode mempunyai wewenang sebagai berikut:a. Menetapkan pengangkatan,

penugasan, pengalihtugasan dan pemberhentian, Diaken, Penatua, Pendeta atau pegawai GPIB.

b. Menetapkan penahbisan Pendeta GPIB yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan;


Pasal 4:1.a : Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan No. 1, 4 dan 10.

Pasal 4:1.b :Penahbisan adalah tindakan yang dilakukan oleh gereja dengan penumpangan tangan para pendeta dalam ibadah jemaat terhadap mereka yang sadar akan panggilan Tuhan untuk melayani umat-Nya secara penuh waktu dan karena itu dididik pada lembaga Pendidikan Teologi yang diakui gereja. Pendidikan tersebut membuatnya memahami Alkitab dengan baik dan memaknainya secara kontekstual, mampu memberitakan Firman Allah dan melayani sakramen, melayani dengan memberi teladan, mengajar, memimpin dan mengembalakan. Oleh


c. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan fungsionaris unit-unit misioner pada lingkup Sinodal;

d. Mengawasi pelaksanaan hubungan kerja sama antar lembaga di dalam lingkungan GPIB dan dengan lembaga-lembaga di luar lingkungan GPIB;

e. Menetapkan pelembagaan Jemaat dalam rangka penggabungan Jemaat-jemaat di mana perlu;

f. Mengusulkan tempat, waktu dan penyelenggaraan Persidangan Sinode untuk ditetapkan dalam Persidangan Sinode. Jika terjadi keadaan sangat luar biasa yang mengancam eksistensi GPIB maka Majelis Sinode berwenang mengundang seluruh Majelis Jemaat untuk melaksanakan Persidangan Sinode Istimewa (PSI);

g. Menyelenggarakan Persidangan Sinode;

h. Menerbitkan dan mengeluarkan Surat-surat Keputusan dan Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan mengenai hal-hal yang belum diatur.

2. Majelis Sinode mempertanggung jawabkan segala tugas, wewenang

sebab itu mereka mewakili Tuhan di hadapan jemaat dan mewakili jemaat di hadapan Tuhan (bdk. Keluaran 29:1-18, Matius 10:1-4).




Pasal 4:1.f : merujuk pada Peraturan Pokok II, Pasal 4 ayat 2 tentang Persidangan Sinode Istimewa

Pasal 4:1.g : Cukup jelas

Pasal 4:1.h : Cukup jelas



dan kebijakan-kebijakannya kepada Persidangan Sinode Raya dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban Majelis Sinode 5 (lima) tahunan

Pasal 5Struktur dan Tata Kerja

1. Struktur Majelis Sinode ditetapkan oleh dan di dalam Persidangan Sinode Raya sesuai kebutuhan GPIB;

2. Demi meningkatkan kualitas kerja yang efisien dan efektif serta berkesinambung-an, maka Tugas, Fungsi dan Wewenang fungsionaris Majelis Sinode ditetapkan di dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan dalam Persidangan Sinode Raya.

Pasal 6Susunan Pembidangan

1. Susunan fungsionaris Majelis Sinode sekurang-kurangnya terdiri atas:a. Seorang Ketua Umum dan

beberapa Ketua;b. Seorang Sekretaris Umum dan

beberapa Sekretaris;c. Seorang Bendahara Umum dan

seorang Bendahara.2. Jumlah Fungsionaris Majelis Sinode

adalah 11 (sebelas) orang.3. Pembidangan Majelis Sinode diatur

sebagai berikut :

Pasal 5



Pasal 6






Pasal 6:3 : Penjabaran bidang tugas secara rinci diatur dalam peraturan tersendiri. Pembidangan ini


a. Ketua Umum membidangi :1. Teologi;

2. Persidangan Gerejawi.

b. Ketua I membidangi :Pelayanan dan Kesaksian (PELKES)

c. Ketua II membidangi :Gereja, Masyarakat dan Agama-Agama (GERMASA)

d. Ketua III membidangi :1. Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Insani (PPSDI) ;

2. Peningkatan Peran Keluarga yang terjabarkan dalam Pelayanan Kategorial (Pelkat)

mengacu pada PKUPPG

Pasal 6:3.a : Cukup jelasPasal 6:3.a.1 : Meliputi Bidang

Iman, Ajaran, Ibadah, Musik Gereja dan Pengkajian Teologi

Pasal 6:3.2 : Cukup jelas

Pasal 6:3.b : Meliputi bidang Pengembangan dan Penatalayan Pos Pelkes, PMKI, UP2M, Diakonia , Pusat Penanggulangan Bencana.

Pasal 6:3.c :GERMASA mencakup : Ke-Esaan Gereja (oikumene), Kemasyarakatan : Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum, Lingkungan Hidup dan Lintas Agama-Agama.

Pasal 6:3.d : Cukup jelasPasal 6:3.d.1 : Warga Gereja

(Warga Jemaat, Kategorial dan Presbiter) Meliputi bidang Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 6:3.d.2 : Peningkatan Peran Keluarga (Anak, Teruna, Pemuda, Perempuan, Bapak


e. Ketua IV membidangi :Pembangunan Ekonomi Gereja

f. Ketua V membidangi :1. Informasi, Organisasi dan

Komunikasi (INFORKOM);

2. Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

g. Sekretaris Umum :1. Bersama Ketua Umum

membidangi Teologi dan Persidangan Gerejawi;

2. Bersama para Ketua menetapkan kebijakan Majelis Sinode, pengendalian administrasi, pengintegrasian kegiatan, dan Personalia;

3. Bersama Ketua V menangani Bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua V.

h. Sekretaris I :Bersama Ketua I dan Ketua II menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua I dan Ketua II

dan Kaum Lanjut Usia ), Kelompok Profesi dan Fungsional.

Pasal 6:3.e : Meliputi bidang Keuangan (perbendaharaan dan akuntansi), Daya dan Dana, Pemanfaatan dan Pengembangan Harta Milik Gereja, Badan Usaha/Badan Hukum GPIB.

Pasal 6:3.f : Cukup jelasPasal 6:3.f.1 : Meliputi bidang

Sistem Informasi Manajemen (SIM), Perencanaan Organisasi dan Komunikasi.

Pasal 6:3.f.2 : Cukup jelas

Pasal 6:3.g : Cukup jelasPasal 6:3.g.1 : Cukup jelas

Pasal 6:3.g.2 : Cukup jelas

Pasal 6:3.g.3 : Cukup jelas



i. Sekretaris II :Bersama Ketua III dan Ketua IV menangani bidang - bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua III dan Ketua IV.

j. Bendahara :1. Perbendaharaan;2. Pengelolaan Keuangan.

k. Bendahara I :1. Perbendaharaan; 2.Pembukuan.

4. Susunan Personalia Majelis Sinode GPIB (dalam jabatan Presbiter) :a. Ketua Umum : Pendeta b. Ketua I : Pendeta c. Ketua II : Pendeta d. Ketua III : Diaken / Penatua /

Pendetae. Ketua IV : Diaken / Penatuaf. Ketua V : Diaken / Penatuag. Sekretaris Umum : Pendeta h. Sekretaris I : Pendetai. Sekretaris II : Diaken / Penatuaj. Bendahara : Diaken / Penatuak. Bendahara I : Diaken / Penatua

Pasal 7Masa Tugas

1. Masa tugas Majelis Sinode adalah 5 (lima) tahun yang berlangsung dari Persidangan Sinode Raya sampai Persidangan Sinode Raya berikutnya;

2. Setiap fungsionaris Majelis Sinode dalam jabatan apapun hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) masa tugas;

3. Pergantian antar waktu atau pengisian jabatan lowong dari fungsionaris Majelis Sinode terjadi apabila adanya

Pasal 6:3.i : Cukup jelas

Pasal 6:2.j : Cukup jelasPasal 6:2.j.1 : Cukup jelasPasal 6:2.j.2 : Cukup jelasPasal 6:3.k : Cukup jelasPasal 6:3.k.1 : Cukup jelasPasal 6:3.k.2 : Cukup jelasPasal 6:4 : Cukup jelas

Pasal 6:4.a : Cukup jelasPasal 6:4.b : Cukup jelasPasal 6:4.c : Cukup jelasPasal 6:4.d : Cukup jelas

Pasal 6:4.e : Cukup jelasPasal 6:4.f : Cukup jelasPasal 6:4.g : Cukup jelasPasal 6:4.h : Cukup jelasPasal 6:4.i : Cukup jelasPasal 6:4.j : Cukup jelasPasal 6:4.k : Cukup jelas

Pasal 7


Pasal 7:2 : Baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut

Pasal 7:3 : Misalnya meninggal dunia, berhalangan


sebab-sebab tertentu.

Pasal 8Sidang dan Rapat

1. a. Sidang Majelis Sinode diadakan secara tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) kali seminggu dan dihadiri oleh seluruh fungsionaris Majelis Sinode; b. Sidang Majelis Sinode dapat

dilaksanakan apabila di hadiri sekurang - kurangnya 7 (tujuh) orang fungsionaris.

tetap (karena sakit) dan masalah kepejabatan dan etika / moral (diberhentikan setelah melalui proses penggembalaan). Pergantian antar waktu ini adalah wajib dan tidak dapat ditunda. Pergantian melalui pemilihan oleh dan di dalam Persidangan Sinode. (dalam Persidangan Sinode Tahunan terdekat dengan menghadirkan masing-masing jemaat 1 orang) dan menggunakan tata cara Pemilihan Majelis Sinode

Pasal 8

Pasal 8.1a dan b :Sidang Majelis Sinode membicarakan dan memutus-kan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-


2. Rapat koordinasi antar bidang Majelis Sinode diadakan apabila dianggap perlu dan dihadiri oleh para Ketua serta sekretaris terkait dan Bendahara

3. Rapat bidang Majelis Sinode diadakan sewaktu-waktu oleh ketua bidang yang bersangkutan dan dihadiri oleh alat-alat perlengkapan sesuai bidangnya.

4. Rapat Kerja Majelis Sinode diadakan 3 (tiga) bulan sekali, dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Sinode dan pimpinan seluruh Unit-uni misioner.

Pasal 9Badan Penasihat Majelis Sinode

GPIB

keputusan yang dihasilkan oleh Persidangan Sinode kepada Majelis Sinode, sesuai dengan pasal 3 dan 4 peraturan ini.


Pasal 8:3 Rapat bidang Majelis Sinode membicarakan hal-hal yang lebih operasional yang langsung berhubungan dengan pemberlakukaanya di jemaat-jemaat. Rapat bidang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris yang membidangi dan unit misioner yang berkepentingan

Pasal 8 : 4 Rapat Kerja Majelis Sinode diadakan untuk melakukan evaluasi triwulanan dan rencana pelaksanaan program triwulan kedepan.

Pasal 9


1. Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Majelis Sinode adalah untuk membantu Majelis Sinode dan memberikan nasihat dalam hal-hal yang sangat khusus;

2. Badan Penasihat Majelis Sinode dibentuk oleh Majelis Sinode;

3. Badan Penasihat Majelis Sinode yang diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Sinode dilaporkan dalam Persidangan Sinode Tahunan terdekat;

4. Tugas, fungsi dan wewenang serta kriteria Pemilihan dan penetapannya diatur dalam Peraturan.

Pasal 10Alat–Alat Kelengkapan

Untuk menunjang tugasnya, Majelis Sinode dilengkapi dengan :1. Unit-unit misioner sebagai Badan

Pelaksana2. Kepala Kantor dan Kepala Biro

sebagai Tenaga Pelaksana

Pasal 11Kepegawaian

1. Pegawai GPIB adalah petugas yang melaksanakan tugas ditempat/wilayah pelayanan GPIB;

2. Penjelasan rinci mengenai kepegawaian GPIB diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12Unit-Unit Misioner

Pasal 9:1 : Dengan diminta atau tidak diminta




Pasal 10



Pasal 11



Pasal 12


1. Untuk menunjang pelaksanaan penataan dan pengembangan persekutuan, pelayanan, kesaksian dan pembinaan, dibentuk Unit-unit Misioner sebagai berikut :a. Pelayanan Kategorial terdiri atas.

1. Dewan Pelayanan Anak;2. Dewan Persekutuan Teruna;3. Dewan Gerakan Pemuda;4. Dewan Persekutuan Kaum

Perempuan;5. Dewan Persekutuan Kaum

Bapak;6. Dewan Persekutuan Kaum

Lanjut. Usia

b. Departemen

1. Jumlah dan jenis Departemen disesuaikan dengan PKUPPG;

2. Pengurus Departemen diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Sinode.

c. Pengurus Kelompok Fungsional-Profesional

d. Badan Hukum dan Yayasan terdiri atas:1). Dana Pensiun GPIB;2). Unit Usaha Milik Gereja

(UUMG);3). Yayasan Pendidikan Kristen


Pasal 12:1.a : Dewan Pelayanan Kategorial tugasnya adalah merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 12:1.b : Departemen tugasnya adalah merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode.





Pasal 12:1.d.1 :Cukup jelasPasal 12:1.d.2 :Cukup jelas


(YAPENDIK) GPIB;4). Yayasan Kesehatan GPIB;5). Yayasan Diakonia GPIB;6). Yayasan Hukum GPIB;7). Yayasan / Badan Hukum lain

yang di anggap perlu. e. Unit Kerja Internal

f. Panitia, Kelompok Kerja, dan lain-lain bertugas untuk membantu Majelis Sinode dengan melaksanakan kegiatan tertentu dalam waktu yang terbatas dan dapat dipepanjang bila perlu.

2. Pembentukan dan uraian tugas unit-unit misioner Badan Pelaksana, Badan Pembantu diatur tersendiri dalam Peraturan.

3. Fungsionaris unit-unit misioner sebagai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Majelis Sinode setelah memberitahukan kepada Majelis Jemaat yang bersangkutan.

4. Masa kerja unit-unit misioner Badan Pelaksana adalah sesuai dengan masa kerja Majelis Sinode.

Pasal 13Harta Milik dan Pengelolaan

1. Harta milik baik bergerak maupun

Pasal 12:1.d.3 :Cukup jelas

Pasal 12:1.d.4 :Cukup jelasPasal 12:1.d.5 :Cukup jelasPasal 12:1.d.6 :Cukup jelasPasal 12:1.d.7 :Cukup jelas

Pasal 12:1.e : Unit kerja internal seperti Unit Kerja Penerbitan, Unit Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat (UP2M), Badan Bantuan Hukum (BBH) GPIB dan unit-unit lain yang dimungkinkan.

Pasal 12:1.f : Cukup jelas




Pasal 13


tidak bergerak termasuk hibah yang terdapat baik di lingkup Jemaat maupun di lingkup Sinodal adalah milik GPIB.

2. Harta milik yang terdapat pada unit-unit misioner baik di lingkup Jemaat maupun lingkup Sinodal adalah milik GPIB.

3. Pengelolaan dan pemanfaatan harta milik/ kekayaan dilakukan oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat, dan diatur dalam Peraturan tentang perbendaharaan.

Pasal 14Badan Pemeriksa Perbendaharaan

Gereja

1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja adalah pemeriksa eksternal terhadap harta milik / kekayaan yang dikelola oleh Mejelis Sinode.

2. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja atas penugasan Majelis Sinode melaksanakan juga pemeriksaan pada Unit-Unit Misioner.

3. Penjelasan rinci mengenai Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja akan diatur dalam peraturan.


1. Peraturan Pokok III ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok ini, maka semua ketentuan



Pasal 13:3 : Kecuali Pengalihan / pengagunan atau setiap tindakan pelepasan atas hak harus dilakukan melalui keputusan Persidangan Sinode

Pasal 14

Pasal 14:1 : Merujuk pada Peraturan Pokok I / Jemaat



Pasal 15




mengenai Majelis Sinode yang bertentangan dengan Peraturan Pokok ini dinyatakan tidak berlaku.









PERATURAN NOMOR 1Tentang

Presbiter, Pemendetaan dan Tata Cara Pemilihan Diaken dan Penatua

Pasal 1Presbiter

1. Presbiter adalah warga sidi jemaat GPIB yang menyediakan diri secara khusus melalui proses pemilihan dan pemendetaan untuk melayani di GPIB, sebagai pemenuhan Panggilan dan Pengutusan Kristus dalam rangka mewujudkan Gereja misioner

2. Presbiter GPIB terdiri atas: Diaken, Penatua dan Pendeta.

3. Presbiter adalah pelaksana penatalayanan di dalam gereja dan jemaat.

4. Presbiter terikat dengan tugas dan tanggung jawab umum dan khusus.

Pasal 2Tugas dan Tanggung Jawab

Presbiter

1. Tugas dan Tanggung Jawab Umum : Presbiter dipercayakan menjaga kemurnian ajaran gereja, ketertiban dan keteraturan peribadahan, pelayanan sakramen, penggembalaan, pembinaan warga gerejaserta pelayanan kasih dan keadilan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Khusus :

Memori Penjelasan

Pasal 1


Pasal 1. 2 : Pemilihan Diaken dan Penatua berbeda dengan PemendetaanPasal 1:3 : Cukup jelas

Pasal 1:4: Cukup jelas

Pasal 2




a. Diaken : Melaksanakan pemberitaan Firman dan pelayanan kasih dalam pelbagai bentuk, di dalam maupun di luar jemaat.

b. Penatua : Melaksanakan pemberitaan Firman. Menjaga kebenaran dan ketertiban pemberitaan Firman, peribadahan, pelaksanaan penggembalaan dan ketertiban pelayanan.

c. Pendeta : Melaksanakan pemberitaan Firman dan pelayanan sakramen, menjaga kemurnian ajaran dan penggembalaan khusus, peneguhan presbiter, pengurus/pelayanan PELKAT dan perkenalan PHMJ serta pengurus unit misioner.

3. Jika Pendeta / Ketua Majelis Jemaat berhalangan : a. Sidang Majelis Jemaat dapat

menunjuk Pendeta Jemaat yang ditugaskan oleh Majelis Sinode atau salah seorang Diaken / Penatua unsur Ketua PHMJ setempat untuk melaksanakan Tugas Khusus Ketua Majelis Jemaat dalam masa transisi bersama-sama dengan fungsionaris PHMJ lainnya secara kolektif kolegial, dan melaporkan ke Majelis Sinode.


Pasal 2:2.b : Cukup Jelas

Pasal 2:2.c : Jika pada saatnya Pendeta berhalangan melayankan sakramen maka penatua dapat menggantikan tugas tersebut dan segera melaporkan ke Majelis Sinode.


Pasal 2.3.a : Yang digantikan adalah fungsi Ketua Majelis Jemaat, khususnya mengenai bidang-bidang yang berada di bawah koordinasi Ketua Majelis Jemaat. Di dalam melaksanakan tugasnya, Penatua / Diaken dimaksud harus bekerjasama dengan fungsionaris PHMJ lainnya dalam prinsip kolektif -kolegial untuk mengatur penata-layanan di dalam jemaat, sampai dengan


b. Dalam masa transisi, bersama-sama dengan fungsionaris PHMJ lainnya secara kolektif kolegial, di bawah supervisi Majelis Sinode, sampai dengan tersedianya Pendeta / Ketua Majelis Jemaat yang definitif.

c. Dalam hal terjadi keadaan khusus yang mengakibatkan diberhentikannya Pendeta / KMJ, maka Majelis Sinode menetapkan KMJ pengganti sementara sampai dengan dikeluarkannya SK KMJ definitif.

Pasal 3Pemilihan Diaken dan Penatua

Diaken dan Penatua dipilih oleh dan dari antara warga sidi jemaat.1. Pemilih ialah warga sidi jemaat yang

tercantum dalam daftar warga sidi jemaat setempat:a. Sekurang-kurangnya sudah 1

(satu) tahun di teguhkan sebagai warga sidi jemaat;

b. Warga sidi jemaat yang pindah dari jemaat GPIB yang lain, sekurang-kurangnya telah 6 bulan terdaftar pada saat pemilihan;

c. Bagi warga sidi dari gereja saudara dan gereja yang seasas

tersedianya Ketua Majelis Jemaat yang baru. Tugas-tugas pokok kependetaan dilakukan oleh pendeta jemaat yang ditugaskan oleh Majelis Sinode.



Pasal 3


Pasal 3:1.a : Khusus untuk daerah Pos-Pelkes perlu pertimbangan khusus.


Pasal 3:1.c : Gereja saudara adalah Gereja-gereja bagian


dengan GPIB sekurang-kurangnya telah terdaftar selama 1 tahun;

d. Bagi warga yang berasal dari gereja yang tidak seasas dengan GPIB, harus sudah terdaftar, sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah diteguhkan sebagai anggota sidi GPIB.

2. Persyaratan Calon Diaken dan Penatua adalah sebagai berikut:a. kkualitatif

1. Memenuhi persyaratan Alkitabiah;

2. Tidak berada dalam tindakan penggembalan khusus;

3. Memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan loyal serta taat kepada Pemahaman Iman dan Tata Gereja GPIB serta menjaga

mandiri GPI. Gereja seasas adalah Gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Pasal 3:1.d:Gereja yang tidak seasas adalah gereja yang tidak termasuk dalam keanggotaan PGI.



Pasal 3:2.a.1 :Antara lain I Timotius 3:1 dan Titus 1:5-16

Pasal 3:2.a.2 : Status Penggembalaan Khusus ditentukan oleh Pendeta / Ketua Majelis Jemaat antara lain karena di baptis ulang, perceraian, perpindahan agama, korupsi, penyalahgunaan narkoba.Penggembalaan khusus dinyatakan selesai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pendeta yang menggembalakanatau KMJ setempat.

Pasal 3:2.a.3 :Cukup jelas


kemurnian ajaran gereja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus;

4. Menyatakan kesediaan untuk mengikuti pembinaan secara berkesinambungan;

5. Menyatakan kesediaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan denominasi lain atau persekutuan di luar GPIB.

b. Administratif1. Memenuhi ketentuan Pasal 1;2. Berdomisili di dalam wilayah

pelayanan jemaat;3. Bagi yang sudah menikah

wajib menunjukkan surat nikah/kawin gereja dan akteperkawinancatatan sipil;

4. Berijazah sekurang-kurangnya SMU (Sekolah Menengah Umum) atau sederajat;

5. Bukan isteri / suami Pendeta, Pegawai / tenaga honorer GPIB;

6. Bukan isteri / suami dari penganut agama / denominasi / gereja lain;

7. Sehat jasmani dan rohani;8. Berusia maksimal 70 tahun

tepat pada tanggal 31 Oktober tahun pemilihan.

3. Pelaksana Pemilihana. Ketua Panitia Pemilihan adalah

Pendeta / Ketua Majelis Jemaat setempat;


Pasal 3.2.a.5 : Cukup Jelas

Pasal 3:2.b. : Cukup jelasPasal 3:2.b.1 :Cukup jelasPasal 3:2.b.2 :Cukup jelas

Pasal 3:2.b.3&4: Kecuali untuk wilayah tertentu yang sumberdaya insaninya terbatas, khusus untuk daerah Pos Pelkes

Pasal 3.2.b.5 : Baik Pendeta GPIB mau pun non - GPIB.

Pasal 3.2.b.6 : Cukup Jelas

Pasal 3.2.b.7 : Cukup JelasPasal 3.2.b.8: Berusia maksimal 70 tahun tepat pada tanggal 31 Oktober tahun pemilihan. Pasal 3:3 : Cukup jelasPasal 3:3.a : Dalam hal pendeta /

Ketua Majelis Jemaat setempat berhalangan maka Majelis Sinode menunjuk Pendeta Jemaat atau seorang Pendeta / Ketua Majelis


b. Panitia Pemilihan adalah Warga Sidi Jemaat;

c. Panitia Pemilihan berhakmemilihtetapitidak dapat dipilih;

d. Panitia Pemilihan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan beberapa anggota;

e. Pelaksana Pemilihan adalah Panitia Pemilihan yang dipilih oleh Ketua Majelis Jemaat dan disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumpemilihanserta ditetapkan oleh Majelis Sinode;

4. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihana. Tugas Panitia Pemilihan adalah :

1. Membuat Jadwal Pemilihan;2. Mengedarkan Undangan

beserta Formulir Pencalonan, Formulir Pernyataan Kesediaan dan Daftar Warga Sidi Jemaat dari masing-masing sektor pelayanan kepada Pemilih;

3. Menyiapkan tempat / ruangan serta alat-alat kelengkapan Pemilihan;

4. Menghitung, mencatat hasil pada tahap pencalonan, tahap pemilihan, pernyataan kesediaandanpernyataan keberatan yang sah;

5. Menyiapkan / membuat berita acara pemilihan;

Jemaat terdekat sebagai ketua panitia pemilihan






Pasal 3:4.a : Cukup jelasPasal 3:4.a.1 : Cukup jelasPasal 3:4.a.2 : Cukup jelas

Pasal 3:4.a.3 : Cukup jelas




6. Membuat daftar nama calon dan calon tetap serta mengumumkan hasil setiap tahap tersebut melalui warta jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali hari minggu.

b. Wewenang Panitia Pemilihan adalah:1. Meneliti kelengkapan

persyaratan calon yang dapat diklasifikasikan sebagai calon Diaken dan Penatua;

2. Meneliti keberatan terhadap calon terpilih;

3. Menentukan daftar calon tetap;

c. Wewenang Ketua Panitia Pemilihan / Ketua Majelis Jemaat adalah menentukandaftar calon terpilih dalam jabatan Diaken dan Penatua.

d. Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Majelis Sinode.

5. Waktu Pelaksanaan Pemilihan berlangsung diantara 2 (dua) Persidangan Sinode yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode.

6. Persiapan Pemilihan diadakan oleh Majelis Jemaat melalui:a. Pengarahan,Khotbah tentang

Panggilan dan Pengutusan Diaken dan Penatua dalam Ibadah Jemaat selama 3 bulan;

b. Mendata ulang dan menyusun daftar warga sidi jemaat;

c. Mengumumkan waktu, hari, tanggal, tempat dan cara Pemilihan dalam Ibadah Jemaat






Pasal 3:4.c : Ketua Panitia menentukan jabatan Diaken dan Penatua berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 peraturan ini.








selama 2 (dua) minggu berturut-turut;

d. Menetapkan jumlah Diaken dan Penatua dengan pedoman 10 atau 15 Kepala Keluarga banding 2 (dua) presbiter masing-masing 1 Diaken dan 1 Penatua.

7. Cara Pemilihana. Pemilihan dapat dilakukan

dengan cara:1. Pertemuan Warga Sidi Jemaat

secara terpusat;2. Pertemuan Warga Sidi Jemaat

di sektor;3. Tanpa melalui Pertemuan

Warga Sidi Jemaat dengan menggunakan Kotak Suara.

b. Tata Cara Pemilihan akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB

8. Pernyataan Keberatana. Warga Sidi Jemaat yang

mempunyai alasan kuat dan bukti nyata terhadap bakal calon dapat menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dengan

Pasal 3:6.d : Penentuan perbandingan 2:10 atau 2:15didasarkan pada persebaran warga jemaat dalam wilayah pelayanan.Dalam hal jumlah KK yang tersisa melebihi separuh dari pembandingan ini maka dipilih 2 (dua) orang masing-masing seorang Penatua dan seorang Diaken untuk jumlah tersebut. Dengan demikian jumlah anggota Diaken dan Penatua harus sama banyak.








tanda tangan dan nama jelas kepada Ketua Panitia Pemilihan;

b. Pernyataan keberatan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diumumkan dalam warta jemaat terakhir;

c. Setiap bentuk pernyataan keberatan terhadap bakal calon harus disikapi dan diselesaikan secara pastoral oleh Ketua Panitia Pemilihan.

9. Hasil Pemilihana. Hasil Pemilihan dalam bentuk

berita acara pemilihan disampaikan kepada Majelis Jemaat untuk :1. Diumumkan melalui warta

jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

2. Dilaporkan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

b. Diaken dan Penatua yang sedang mengemban tugas sebagai fungsionaris Majelis Sinode tidak ikut dipilih namun dimasukkan dalam daftar hasil pemilihan.

10. Peneguhana. Peneguhan Diaken dan Penatua

terpilih dilaksanakan oleh Pelayan Firman dan Sakramen GPIB yang diberikan wewenang oleh Majelis Sinode GPIB dalam Ibadah Hari Minggu di jemaat;

b. Surat Keputusan penetapan Diaken dan Penatua GPIB harus


Pasal 3:8.c : Berdasarkan ayat ini Ketua Panitia Pemilihan menentukan apakah yang bersangkutan dapat dicalonkan atau tidak.




Pasal 3:9.b : Majelis Sinode adalah penyusun dan penanggung jawab materi bina Diaken/ Penatua sehingga wajib mengikuti pelatihan untuk pembina (TOT) di lingkup Sinodal



dibacakan dalam Ibadah tersebut.11.Masa tugasfungsionaris Majelis

Jemaat :a. Pendeta sesuai dengan Surat

Keputusan Majelis Sinode;b. Diaken dan Penatua terpilih

untuk 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

12.Pemilihan Diaken dan Penatua antar waktu:a. Dilakukan untuk mengisi

kekosongan Diaken dan Penatua yang mengundurkan diri, sakit tetap/pindah rumah keluar dari wilayah jemaat/meninggal dunia atau karena dinonaktifan;

b. PemilihanDiakendanPenatuaantarwaktu.1. Menggunakan peringkat pada

pemilihanter dahulu;2. Dipilih dengan cara pemilihan

sebagaimana diatur pasal 3 aturan ini.

Pasal 4Pemendetaan

Pemendetaan adalah proses melengkapi seorang Sarjana Teologi untuk menjadi Pendeta, Pelayan Firman dan Sakramen GPIB.1. Persyaratan

a. Warga Sidi GPIB yang aktif dalam Persekutuan dan Pelayanan di Jemaat;

b. Menempuh Pendidikan Teologi, berdasarkan Rekomendasi GPIB, di Perguruan Tinggi Teologi yang diakui GPIB;










Pasal 4


Pasal 4:1.b : Perguruan Tinggi Teologi yang diakui GPIB adalah STT


c. Membuat Laporan Perkembangan Studi secara berkala;

d. Aktif di Jemaat GPIB selama menjalani studi dengan rekomendasi Pendeta / Ketua Majelis Jemaat bersangkutan.

2. Prosesa. Tamatan Pendidikan S1 Sekolah

Tinggi Teologia;b. Berusia maksimal 32 tahun;c. Lulus Tes masuk Vikariat yang

terdiri atas :1. Tes Akademik;

Jakarta, UKSW, UKDW, STT Intim Makassar, STT Cipanas, dan Sekolah-sekolah Teologi yang dikelola oleh Gereja-gereja saudara, yang telah memiliki Kesepakatan Kerjasama.Surat Rekomendasi Gereja (SRG) dapat dicabut apabila dikemudian hari yang bersangkutan melakukan tindakan indisipliner.


Pasal 4:1.d : Jemaat GPIB dimaksud adalah jemaat dimana yang bersangkutan terlibat dalam pelayanan selama menjalani studi di Perguruan Tinggi Teologi berada.


Pasal 4:2.b : Cukup jelasPasal 4:2.c : Cukup jelas

Pasal 4:2.c.1 : Tes potensi akademik diperlukan sebagai standar dasar kemampuan calon vikaris yang pada gilirannya ketika sudah menjadi pendeta akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih


2. Kesehatan;3. Psikotes.

d. Mengikuti Pembinaan Pra-Vikariat dan masa Vikariat I dan II;

e. Mendapat rekomendasi kelulusan dari mentor-mentor dan tim evaluator yang ditunjuk oleh Majelis Sinode GPIB.

3. Penahbisan Pendeta dilakukan bersama-sama di Ibadah Penahbisan dan Sakramen Perjamuan dalam Persidangan Sinode dan merupakan rangkaian kegiatan Persidangan Sinode.

tinggi. IPKminimal yang menjadi syarat adalah 2,75 (skala 1-4). Tes akademik hanya khusus untuk bidang teologi dengan kekhususan GPIB dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Majelis Sinode. Setelah dinyatakan lulus tes akademik barulah mengikutiteskesehatan dan tes psikologi. Aturan detail disusun dalam pedoman khusus perekrutan calon vikaris GPIB.

Pasal 4:2.c.2 : Cukup jelasPasal 4:2.c.3 : Cukup jelasPasal 4:2.d : Pra-Vikariat yang

dimaksud adalah penyamaan wawasan berteologi, wawasan ber-GPIB, dan spiritualitas selama 3(tiga) bulan dengan biaya dibebankan kepada calon vikaris. Pra-Vikariat ini menjadi tanggungjawab Bidang Teologi.


Pasal 4:3 : Pendeta yang baru ditahbiskan diberikan Surat Keputusan


4. Ibadah penahbisan dipimpin oleh Pendeta GPIB fungsionaris Majelis Sinode.

Pasal 5Pendeta Organik

1. Pendeta Organik adalah Pendeta GPIB, yang juga merupakan pegawai GPIB, yang ditugaskan di Jemaat sebagai Ketua Majelis Jemaat atau sebagai Pendeta Jemaat maupun sebagai Pendeta GPIB dalam Pelayanan Umum (Pelum);

2. Pendeta Pelum adalah Pendeta GPIB Organik yang duduk di Majelis Sinode sebagai Fungsionaris maupun dengan penugasan khusus di lembaga-lembaga seperti Majelis Sinode, PGI, GPI, dan di lembaga lainnya seperti unit kerja penerbitan, sekolah-sekolah dan rumah sakit serta yang ditugaskan di lembaga pendidikan teologi atau yang ditugaskan di lembaga-lembaga lainnya;

3. Urgensi penugasan seseorang

Kependetaan GPIB sebagai Pelayan Firman dan Sakramen. Pendeta GPIB Organik, selain Surat Keputusan Kependetaan juga diberikan SK Kepegawaian GPIB.

Pasal 4:4 : Penahbisan proses penumpangan tangan yang merupakan panggilan gereja eklesiastica call yang dengannya gereja menetapkan bahwa seseorang telah dipanggil Allah dan sekaligus dipisahkan sebagai seorang yang melayani kehadirean Allah.

Pasal 5

Pasal 5:1 : Cukup Jelas.



pendeta GPIB sebagai pendeta pelum karena kebutuhan lembaga di dalam dan di luar GPIB yang ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Sinode.

4. Alih tugas adalah bentuk Panggilan dan Pengutusan Allah kepada Pendeta Organik melalui pengaturan Majelis Sinode.

Pasal 6Pendeta Jemaat

1. Pendeta Jemaat adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada seorang Pendeta yang diangkat dan ditugaskan oleh Majelis Sinode;

2. Pendeta Jemaat melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian dan diatur bersama dalam konsistorium dengan Ketua Majelis Jemaat;

3. Pendeta Jemaat yang ditugaskan oleh Majelis Sinode adalah presbiter GPIB yang secara otomatis menjadi fungsionaris Majelis Jemaat setempat.

Pasal 7Pendeta Non Organik

1. Pendeta Non Organik adalah Pendeta

Pasal 5:3 : Pendeta Pelum tidak bertugas dalam jabatan struktural kecuali untuk kondisi tertentu dalam kewenangan Majelis Sinode.

Pasal 5:4 : Pendeta Organik yang menolak alih tugas mengingkari panggilan dan pengutusannya, dan untuk itu kependetaannya di GPIB dapat diakhiri dengan lebih dahulu melalui proses penggembalaan oleh Tim Pastoral Sinodal.

Pasal 6



Pasal 6.3 : Pendeta jemaat yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di jemaat dapat


GPIB yang karena pilihan dari yang bersangkutan tidak sebagai pegawai GPIB atau kepegawaiannya diakhiri;

2. Warga GPIB lulusan sekolah teologi yang bertugas di lembaga diluar lembaga gereja dan berkeinginan menjadi pendeta, wajib mengikuti proses pemendetaan yang berlaku di GPIB;

dipilih sebagai fungsionaris PHMJ.

Pasal 7

Pasal 7:1 : a. Atas permintaan sendiri atau pilihan sendiri melalui percakapan dengan Mejelis Sinode dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Mejelis Sinode.b. Suami dari istri yang pendeta atau istri dari suami yang pendeta yang karena kegiatannya harus meninggalkan wilayah GPIB dan diikuti oleh suami/istri tersebut di non organik kan melalui surat keputusan Majelis Sinode.

Pasal 7:2 : Pemendetaan non organik (harus warga GPIB) dimaksudkan adalah penahbisan lewat masa vikariat 2 (dua) tahun di jemaat yang berbeda dalam wilayah yang bersangkutan bekerja, tetapi kemudian diserahkan untuk melayani bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan jemaat antara


3. Pendeta Emiritus dimasukkan dalam kategori pendeta non organik.

Pasal 8Etika Pelayanan Presbiter GPIB

1. Etika pelayanan presbiter adalah standar moral dan nilai-nilai pelayanan Kristiani yang disepakati bersama sebagai pedoman yang harus dihayati dan dijunjung tinggi oleh Para Presbiter dalam melaksanakan Panggilan dan pengutusan Allah di tengah gereja, masyarakat dan lingkungan hidup.

2. Setiap presbiter harus tunduk dan menjunjung tinggi serta menjiwai etika pelayanan dalam bentuk :- Kejujuran (honesty); - Keadilan (fairness); - Satunya pikiran, ucapan

dan tindakan (integrity); - Dapat

dipertanggungjawabkan (accountability);

lain militer, polisi, pegawai negeri sipil, perguruan tinggi, atau lembaga lain. Pendeta non organik termaksud tetap berada dalam pengayoman GPIB baik melalui konven pendeta, pembinaan pendetadan kegiatan-kegiatan lain termasuk pelayanan dijemaat domisili yang bersifat peningkatan kualitas kependetaan

Pasal 7:3 : Memasuki usia pensiun sebagai pegawai GPIB (>65 tahun)

Pasal 8




- Rasa bertanggungjawab (responsibility);

- Kesetiaan kepada gereja, jemaat, masyarakat bangsa dan negara (loyalty);

- Tepat janji (committed); - Menghormati orang lain

(respect to other); - Mengutamakan

kepentingan jemaat (community);

- Menjanjikan karya terbaik (pursuit of excellence);

- Mengupayakan dan menjaga keutuhan jemaat, gereja dan lingkungannya.

Pasal 9Sanksi atas pengingkaran Tugas /

Tanggungjawab

1. Sanksi Administratif dapat berupa surat teguran;

2. Penon-aktifan Tugas Presbiter dan Penggembalaan adalah sanksi yang diberikan kepada seorang presbiter GPIB karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan

Pasal 9

Pasal 9:1 : Misalnya karena tindakan indispliner dan/atau terjadi pelanggaran ringan terhadap peraturan GPIB. Dalam hal Pendeta bisa berakibat penundaan kenaikan pangkat maupun


GPIB;

3. Pengakhiran jabatan kepada seorang Presbiter dilakukan setelah melalui proses penggembalaan karena melakukan pelanggaran moral, pelanggaran peraturan GPIB dan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


1. Peraturan Nomor I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Presbiter, Pemendetaan dan Tata Cara Pemilihan Diaken dan Penatua GPIB yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang

penurunan pangkat/jabatan.

Pasal 9:2 : Masalah loyalitas terhadap institusi GPIB, pelanggaran berat terhadap peraturan GPIB maupun tindakan amoral, serta tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penon-aktifan seorang pendeta tergantung pada masalah yang terjadi yang harus diselesaikan dengan cara penggembalaan khusus di Kantor Majelis Sinode

Pasal 9:3 : Presbiter adalah Diaken, Penatua, Pendeta Organik dan Pendeta Non Organik (termasuk Pendeta Emeritus).

Pasal 10




terdekat.4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat

dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3

jumlah Jemaat atau ;b. Diusulkan oleh Majelis Sinode










Majelis Jemaat

Pasal 1Majelis Jemaat

1. Majelis Jemaat adalah persekutuan kerja para presbiter yang merupakan pimpinan GPIB di lingkup Jemaat;

2. Persekutuan kerja ini adalah perwujudan dari Sistem Presbiterial Sinodal yang nampak dalam sidang majelis jemaat

Pasal 2Tugas Majelis Jemaat

Tugas Majelis Jemaat adalah :1. Menjabarkan keputusan dan

ketetapan Persidangan Sinode GPIB dan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Majelis Sinode dengan berpedoman pada Visi dan Misi GPIB;

2. Membuat rencana kerja anggaran dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran (PKA) yang mengacu pada KUPPG

3. Membuat laporan tahunan kepada Majelis Sinode GPIB;

4. Menetapkan penatalayanan jemaat dan mengawasi pelaksanaannya;

5. Memberdayakan Unit-Unit Misioner;6. Menjaga kemurnian ajaran GPIB

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1








Pasal 2:5 : Cukup jelasPasal 2:6 : Cukup jelas


Pasal 3Wewenang Majelis Jemaat

Wewenang Majelis Jemaat adalah: 1. Memilih Pelaksana Harian Majelis

Jemaat (PHMJ) melalui SMJ dan melaporkan kepada Majelis Sinode untuk ditetapkan;

2. Menetapkan langkah-langkah dan melaksanakan tindakan disipilin gereja terhadap warga jemaat;

3. Mengangkat dan memberhen tikan Pengurus dan Anggota Unit Misioner di lingkup Jemaat.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai GPIB kepada Majelis Sinode;

5. Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat disahkan oleh SMJ setelah disetujui oleh MS

6. Mengelola sumber daya perbendaharaan gereja di jemaat sesuai dengan tata cara pengelolaan perbendaharaan;

7. Mengangkat pegawai lokal (honorer);8. Menetapkan/mengutus presbit er ke

Persidangan Sinode;






Pasal 3.5 : Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan belum disetujui maka yang berlaku adalah PPMJ yang lama sampai dengan adanya persetujuan dari Majelis Sinode



Pasal 3:8 : Presbiter yang diutus ke Persidangan Sinode ataupun tugas-tugas Sinodal lainnya wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Majelis


9. Memilih dan mengusulkan seorang Presbiter sebagai pelaksana tugas Ketua Majelis Jemaat untuk dilaporkan kepada Majelis Sinode guna mendapatkan penetapannya dengan surat keputusan Majelis Sinode jika terjadi kekosongan jabatan KMJ.

Pasal 4Sidang Majelis Jemaat

1. Sidang Majelis Jemaat disingkat SMJ adalah perwujudan presbiterial sinodal dan merupakan wadah pengambilan keputusan serta kebijakan di jemaat;

2. SMJ dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;

3. SMJ khusus dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu;

4. Ketentuan lebih rinci tentang SMJ diatur lebih lanjut dalam PPMJ.

Pasal 5Ketua Majelis Jemaat

Ketua Majelis Jemaat adalah pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode dalam jabatan struktural, sekaligus Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

Pasal 6Tugas Ketua Majelis Jemaat

Jemaat.

Pasal 3:9 : a. Pendeta Jemaat dapat diusulkan selaku pelaksana tugas KMJ;

b. Apabila dijemaat itu hanya 1 orang pendeta / KMJ maka SMJ memilih salah seorang Penatua dari PHMJ untuk menjadi pelaksana tugas KMJ.

Pasal 4






Pasal 6


Tugas Ketua Majelis Jemaat adalah:1. Membina, mengembangkan,

meningkat-kan, dan memelihara kelembagaan dan ketatalayanan jemaat berdasarkan ketentuan GPIB;

2. Memimpin, mengoordinasikan, mendorong kerja sama, dan mencermati seluruh pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan panggilan dan pengutus-an-Nya dalam persekutuan bersama Majelis Jemaat;

3. Menggembalakan, membimbing, dan menjaga kehidupan berjemaat yang tenang, damai, dan berwibawa;

4. Memimpin SMJ dan rapat-rapat;5. Melaksanakan disiplin gereja

terhadap penatua, diaken, dan warga jemaat;

6. Menandatangani surat-surat gerejawi (surat baptis, surat sidi, dan surat nikah);

7. Mengkoordinasikan pembuatan laporan rutin kepada SMJ dan kepada Majelis Sinode;

8. Membuat laporan akhir jabatan kepada Majelis Sinode.




Pasal 6:4 : Cukup jelasPasal 6:5 : Cukup jelas


Pasal 6:7 : Yang dimaksud laporan adalah informasi pelaksanaan

kegiatan di jemaat. Pasal 6:8 : - Laporan akhir jabat an

terdiri atas Laporan awal masa jabatan, perkembangan-perkembangan yang dicapai dari tahun ketahun sesuai pembidangan dan refleksi tentang kecenderungan-kecenderungan ke masa


Pasal 7Pelaksana Harian Majelis Jemaat

1. Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) adalah representasi harian dari Majelis Jemaat;

2. PHMJ dipilih dari fungsionaris Majelis Jemaat melalui SMJ, kecuali Ketua Majelis Jemaat;

3. Untuk menjadi fungsionaris PHMJ, minimal pernah menjabat sebagai Penatua/Diaken selama 1 (satu) masa tugas PHMJ (2,5 tahun), kecuali jemaat yang baru dilembagakan.;

4. Ketua dan Sekretaris mewakili Majelis Jemaat keluar dan kedalam.

Pasal 8Susunan Pelaksana Harian Majelis

Jemaat

PHMJ terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

depan. - Format laporan akhir jabatan disiapkan oleh Majelis Sinode

Pasal 7



Pasal 7:3 : Jika tidak ada lagi Diaken /Penatua yang memenuhi persyaratan bersedia untuk dipilih, maka Diaken/Penatua yang baru menjalani masa tugas dapat dipilih sebagai Fungsionaris PHMJ. Harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Dipilih dari Diaken / Penatua yang memenuhi persyaratan untuk dipilih.


Pasal 8 : Jumlah fungsionaris PHMJ disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan PHMJ dari Majelis Sinode dan atau disesuaikan dengan


Pasal 9Tugas Pelaksana Harian Majelis

Jemaat

Tugas PHMJ adalah:1. Menjabarkan keputusan SMJ dan

mengatur penatalayanan di jemaat;2. Mengelola administrasi dan

perbendaharaan jemaat;3. Menyiapkan SMJ, sidang-sidang, atau

rapat-rapat yang dianggap perlu, serta pertemuan Warga Sidi Jemaat;

4. Memutuskan dan menyelesaikan hal-hal yang mendesak, sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Gereja yang berlaku, dan melaporkannya kepada SMJ terdekat;

5. Mewakili Majelis Jemaat ke dalam dan ke luar jemaat;

6. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada SMJ tentang penyelenggaraan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian;

7. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Majelis Sinode atas nama Majelis Jemaat;

8. Menyampaikan tembusan Laporan kegiatan tahunan untuk Majelis Sinode di teruskan ke BP Mupel setempat untuk di kompilasi sebagai laporan BP Mupel dalam PST.

kebutuhan Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang fungsionaris.

Pasal 9










Pasal 10Pembagian Tugas PHMJ

Tugas para ketua bidang PHMJ mengikuti pembidangan dalam PKUPPG.1. Ketua Majelis Jemaat membidangi :

a. Teologi ;

b. Persidangan Gerejawi2. Ketua I membidangi :

Pelayanan dan Kesaksian

3. Ketua II membidangi :Gereja, Masyarakat dan Agama-Agama (GERMASA)

4. Ketua III membidangi :a. Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Insani (PPSDI) ;

b. Pelayanan Kategorial (PELKAT)(perlu didiskusikan lebih lanjut)

Pasal 10

Pasal 10:1 : Cukup jelasPasal 10:1.a : Meliputi Bidang Iman,

Ajaran, Ibadah, Musik Gereja dan Pengkajian Teologi

Pasal 10:1.b : Cukup jelasPasal 10:2 : meliputi bidang

Pengembangan dan Penatalayan Pos Pelkes, PMKI, Diakonia, Crisis Centre, Satgas Penanggulangan Bencana.

Pasal 10:3 : GERMASA mencakup : Ke-Esaan Gereja (oikumene), Kemasyarakatan : Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum, Lingkungan Hidup dan Lintas Agama-Agama.

Pasal 10:4 : Cukup jelasPasal 10:4.a : Meliputi bidang

Pembinaan dan Pengembangan Warga Gereja (Warga Jemaat, Kategorial dan Presbiter)

Pasal 10:4.b : Peningkatan Peran


5. Ketua IV membidangi :Pembangunan Ekonomi Gereja

6. Ketua V membidangi :a. Informasi, Organisasi dan

Komunikasi (INFORKOM) ;

b. Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

7. Sekretaris :a. Bersama Ketua membidangi

Teologi dan Persidangan Gerejawi ;

b. Bersama para Ketua menetapkan kebijakan Majelis Jemaat, pengendalian administrasi, pengintegrasian kegiatan, dan Personalia;

c. Bersama Ketua V menangani Bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua V.

8. Sekretaris I :Bersama Ketua I dan Ketua II menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua I dan

Keluarga (Anak,Teruna,Pemuda,Peremp-uan, Bapak dan Kaum Lanjut Usia ), Kelompok Profesi dan Fungsional.

Pasal 10:5 : Meliputi bidang Keuangan (perbendaharaan dan akuntansi), Daya dan Dana, Pemanfaatan dan Pengembangan Harta Milik Gereja, Badan Usaha/Badan Hukum GPIB.


Pasal 10:6.a : Meliputi bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM), Perencanaan Organisasi dan Komunikasi.







Ketua II9. Sekretaris II :

Bersama Ketua III dan Ketua IV menangani bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua III dan Ketua IV.

10.Bendahara :a. Perbendaharaan ;b. Pengelolaan Keuangan.

11.Bendahara I :a. Perbendaharaan b. Pembukuan

Pasal 11Masa Tugas PHMJ

1. Masa tugas PHMJ adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.

2. Seseorang tidak dapat dipilih kembali setelah menjalankan dua kali masa tugas berturut-turut.

3. Seseorang dapat dipilih kembali selaku fungsionaris PHMJ setelah melewati masa jeda selama 1(satu) kali masa tugas.

Pasal 12Penetapan PHMJ

1. Penetapan PHMJ dilakukan oleh Majelis Sinode dalam surat


Pasal 10:10 : Cukup jelasPasal 10:10.a : Cukup jelasPasal 10:10.b : Cukup jelasPasal 10:11 : Cukup jelasPasal 10:11.a : Cukup jelasPasal 10:11.b : Cukup jelas




Pasal 11:3 : Dalam hal penggantian Fungsionaris PHMJ karena berhalangan tetap, maka Presbiter yang menggantikan dengan menjabat kurang dari setengah masa tugas tidak dihitung sudah menjalankan 1 (satu) kali masa tugas.

Pasal 12


keputusan. 2. PHMJ terpilih bertugas setelah serah

terima dalam sidang majelis jemaat. 3. PHMJ terpilih diperkenalkan kepada

jemaat dalam ibadah hari Minggu.


1. Peraturan Nomor II ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Majelis Jemaat GPIB yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat.


jumlah Jemaat dan atau;b. Diusulkan oleh Majelis Sinode


c. Usul-usul disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Persidangan Sinode.




Pasal 13









PERATURAN NOMOR 3Tentang Unit-Unit Misioner

Pasal 1Pengertian

1. Unit Misioner adalah wadah pembinaan dan pelaksana misi GPIB dalam rangka Pembangunan Jemaat secara berkesinambungan dibawah tanggung jawab Majelis Jemaat / Majelis Sinode;

2. Unit-unit misioner pada lingkup Sinodal dikoordinasikan oleh salah satu Presbiter dan pada lingkup Jemaat sesuai dengan kebutuhan.

3. Unit Misioner adalah :a. Pelayanan Kategorial; b. Komisi;c. Panitia;

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1


Pasal 1:2 : Unit-unit missioner tertentu yang dimaksud adalah Departemen-departemen dilingkup sinodal. Presbiter yang dimaksudkan adalah Diaken, Penatua, Pendeta yang diberikan tugas khusus untuk itu dan ditentukan oleh Majelis Sinode. Ketua dan Sekretaris Departemen bekerja penuh waktu dan diatur dalam PPMS.

Pasal 1:3 : Cukup jelasPasal 1:3.a : Cukup jelasPasal 1:3.b : Cukup jelasPasal 1:3.c : Dilingkup Sinodal dan

jemaat, presbiter tidak diperbolehkan menjadi panitia pembangunan


d. Kelompok Kerja;e. Musyawarah Pelayanan (Mupel); f. Kelompok Fungsional-Profesional

(KFP);g. Unit-unit Usaha Milik Gereja

(UUMG);h. UP2Mi. Pusat Penanggulangan Bencana

(Crisis Cener)j. Yayasan; k. Departemen;l. Sesuai kebutuhan setempat.

4. Rincian tentang setiap unit misioner diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 2Fungsi

Unit misioner berfungsi membantu Majelis Sinode / Majelis Jemaat merumuskan kebijakan, merencanakan program dan melaksanakan kegiatan pada bidang-bidang kegiatan sebagai penjabaran dan pelaksanaan PKUPPG.

Pasal 3Tugas dan Wewenang

1. Tugas-tugas Unit Misioner diatur oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

karena menyangkut dana yang besar dan waktu yang lama. Pemisahan tanggung jawab antara pemberi kerja dan pelaksana kerja dari aspek hukum

Pasal 1:3.d : Cukup jelasPasal 1:3.e : Cukup JelasPasal 1:3.f : Cukup jelas


Pasal 1:3.h : Cukup jelasPasal 1:3.i : Cukup jelas

Pasal 1:3.j : Cukup jelasPasal 1:3.k : Cukup jelasPasal 1:3.l : Cukup jelasPasal 1.4 : Cukup jelas


Pasal 3



2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Unit Misioner diberikan wewenang oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat, untuk:a. Menyusun Program Kerja dan

Anggaran serta Kalender kerja;b. Mengusulkan calon pengurus unit

misioner untuk dapat melaksanakan tugas pokok mereka

c. Dalam hal mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain, Unit Misioner harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Sinode / Majelis Jemaat.

Pasal 4Tanggung Jawab

1. Setiap Unit Misioner bertanggung jawab kepada Majelis Sinode/Majelis Jemaat atas tugas-tugasnya, sesuai dengan arahan dan wewenang yang ditetapkan oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat.

2. Unit Misioner bertanggung jawab membuat laporan kepada Majelis Sinode / Majelis Jemaat secara berkala dan pada akhir masa tugas.

Pasal 5Kepengurusan

1. Seluruh Fungsionaris Unit Misioner ditetapkan oleh Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan oleh Majelis Jemaat di lingkup Jemaat;

2. Pemilihan Fungsionaris Unit Misioner dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode



Pasal 3:2.b : Hanya untuk unit misioner yang membutuhkan.

Pasal 3:2.c : yang dimaksudkan dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang diluar GPIB.

Pasal 4


Pasal 4:2. : Cukup jelas

Pasal 5




di lingkup sinodal dan oleh Majelis Jemaat di lingkup Jemaat;

3. Bentuk Kepengurusan Unit Misioner diatur lebih lanjut sesuai dengan jenis unit Misioner yang di maksud;

4. Setiap calon fungsionaris Unit Misioner wajib memenuhi persyaratan kepejabatan GPIB.

Pasal 6Masa Tugas

Masa tugas Unit Misioner, kecuali Panitia dan Pokja, berlangsung selama Masa tugas Majelis Sinode / Majelis Jemaat dan sewaktu-waktu dapat ditinjau jika dianggap perlu.

Pasal 7Program dan Anggaran

1. Program dan Anggaran Unit Misioner dipadukan dengan program Majelis Sinode/Majelis Jemaat, sebagai penjabaran PKUPPG;

2. Program dan Anggaran Unit Usaha dan Yayasan dapat disusun dan diatur menurut mekanisme tersendiri dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dengan memperhatikan visi dan misi gereja.



Pasal 6 : Untuk Badan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing masing. Khusus untuk Pelayanan Kategorial (Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia) di lingkup jemaat berlangsung selama masa tugas PHMJ.

Pasal 7


Pasal 7:2 : Khusus untuk yayasan (yang berbadan hukum) setiap pengajuan Program Kerja dan Anggaran, sebelum disetujui oleh Pembina


Pasal 8Rapat – Rapat

1. Rapat-rapat Unit Misioner diatur didalam Tata Tertib Rapat yang merupakan bagian dari Peraturan Pelaksanaan Majelis Sinode / Majelis Jemaat tentang Sidang / Rapat.

2. Rapat-rapat Unit-unit Misioner dilakukan untuk:a. Merencanakan;b. Melaksanakan;c. Mengevaluasi.

3. Jenis-jenis Rapata. Rapat Koordinasi internal;b. Rapat Koordinasi dengan Majelis

Sinode/ Majelis Jemaat;

c. Rapat Koordinasi lintas bidang bila dipandang perlu.

Pasal 9Surat Menyurat

Semua surat - menyurat keluar yang dilakukan oleh Unit-unit Misioner dengan sepengetahuan Majelis Sinode / Majelis Jemaat dan harus diarsipkan.

harus diputuskan oleh Sidang Majelis Sinode (SMS) sedangkan untuk Dana Pensiun sesuai peraturan dana pensiun GPIB dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8



Pasal 8. 2.a. : Cukup jelasPasal 8. 2.b. : Cukup jelasPasal 8. 2.c. : Cukup jelasPasal 8:3 : Cukup jelasPasal 8. 3.a. : Cukup jelasPasal 8. 3.b : Bisa terjadi atas inisiatif

unit misioner yang bersangkutan atau atas undangan Majelis Sinode / Majelis Jemaat

Pasal 8. 3.c. : Cukup jelas

Pasal 9 : Kecuali untuk Badan Hukum akan diatur dalam peraturan tersendiri.



1. Perbendaharaan di lingkungan Unit Misioner dapat disusun mekanismenya dengan berpedoman pada Peraturan GPIB Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perbendaharaan;

2. Kebijaksanaan Pengelolaan Perbendahara-an Unit Misioner dilingkup Sinodal kewenangannya berada pada Majelis Sinode dan dapat dikuasakan pengelolaannya kepada Unit Misioner;

3. Kebijaksanaan Pengelolaan Perbendahara-an Unit Misioner dilingkup Jemaat kewenangannya berada pada Majelis Jemaat dan dapat dikuasakan pengelolaan-nya kepada Unit Misioner


1. Peraturan Nomor III ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Unit-unit Misioner yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat;

4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat

Pasal 10

Pasal 10:1 : Kecuali untuk Yayasan atau yang berbadan hukum sendiri.



Pasal 11






dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3


setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;







Penggembalaan Khusus

Pasal 1Pengertian

Penggembalaan khusus adalah tindakan dan sikap Gerejawi untuk menjaga kekudusan hidup, ketertiban dan keteraturan pelayanan, serta kemurnian ajaran.

Pasal 2Otoritas dan Dasar

1. Yesus Kristus Kepala Gereja memberikan otoritas kepada Gereja selaku tubuh-Nya untuk menyatakan pemerintahan-Nya atas kehidupan umat-Nya agar tertib dan teratur.

2. Dasar pelaksanaan Penggembalaan Khusus adalah :a. Firman Allah;b. Pengakuan Iman Gereja;c. Pemahaman Iman GPIB;d. Peraturan GPIB yang berlaku;e. Akta Gereja GPIB.

Pasal 3Tujuan Penggembalaan Khusus

Penggembalaan Khusus dilakukan Gereja dengan tujuan:1. Memelihara kekudusan hidup umat

MEMORI PENJELASAN


Pasal 2



Pasal 2:2.a : Cukup jelasPasal 2:2.b : Cukup jelasPasal 2:2.c : Cukup jelasPasal 2:2.d : Cukup jelasPasal 2:2.e : Cukup jelas

Pasal 3



Allah;2. Memelihara persekutuan Jemaat

agar senantiasa tertib dan teratur;3. Membimbing Presbiter dan Warga

ke dalam pertobatan dan menerima keselamatan;

4. Memelihara kebenaran Pemberitaan Firman, Ajaran Gereja dan Peraturan GPIB.

Pasal 4Pemberlakuan Penggembalaan

Khusus

1. Penggembalaan Khusus dapat diberlakukan bagi :a. Warga Gereja;b. Diaken / Penatua;c. Pendeta.

2. Penggembalaan Khusus diberlakukan dengan membedakan kasus-kasus organisasi yang memerlukan keputusan Sidang Majelis Jemaat dan kasus-kasus non organisasi yang memerlukan tanggung jawab pastoral dan rekomendasi Pendeta / Ketua Majelis Jemaat.

3. Hasil Penggembalaan Khusus dapat berbentuk :a. Pembaharuan pengakuan;b. Rekomendasi tertulis;c. Pengakhiran jabatan bagi

fungsionaris pelayanan.

Pasal 5Pelaksana Penggembalaan Khusus

1. Di Lingkup Jemaat




Pasal 4


Pasal 4:1.a : Cukup jelasPasal 4:1.b : Cukup jelasPasal 4:1.c : Cukup jelasPasal 4:2 : Kasus-kasus organisasi

adalah pelanggaran atas Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan GPIB.Kasus – Kasus Non Organisasi adalah pelanggaran atas ketentuan Alkitabiah dan Pemahaman Iman GPIB.



Pasal 5


a. Pendeta, atau Pendeta bersama Diaken dan Penatua menjadi Tim Pastoral Jemaat untuk melaksanakan tindakan disiplin gereja dan memberikan rekomendasi kepada Sidang Majelis Jemaat;

b. Dalam hal pelaksanaan disiplin memerlukan arahan Majelis Sinode maka Sidang Majelis Jemaat membentuk Tim Pastoral Jemaat dan melaporkannya kepada Majelis Sinode;

c. Dalam hal yang digembalakan adalah seorang pendeta, maka Majelis Jemaat menyerahkan proses penggembalaan-nya kepada Majelis Sinode.

2. Di Lingkup Sinodal a. Penggembalaan khusus

terhadap Pendeta dilakukan oleh Majelis Sinode;

b. Penggembalaan Khusus untuk Fungsionaris Majelis Sinode dilakukan oleh Tim Pastoral Sinodal .

Pasal 6Langkah-Langkah

Pasal 5:1 : Cukup jelasPasal 5:1.a : Untuk kasus-kasus non

organisasi, penggembalaan terhadap Diaken dan Penatua dilaksanakan oleh Pendeta.



Pasal 5:2 : Cukup jelasPasal 5:2.a : Dapat dibantu oleh Tim

Pastoral Sinodal (mengacu Peraturan Pokok I pasal 17 C).

Pasal 5:2.b : Penggembalaan terhadap Diaken/Penatua menjabat sebagai Fungsionaris Majelis Sinode, dilakukan oleh Tim Pastoral Sinodal dengan melibatkan Pendeta/KMJ dan anggota Majelis Jemaat dimana Diaken/Penatua tersebut berjemaat.

Pasal 6


Langkah-langkah pelaksanaan Penggembalaan Khusus, sebagai berikut:1. Bagi Warga Jemaat :

a. Penggembalaan Khusus melalui pendampingan pastoral;

b. Pemberian Sanksi2. Bagi Diaken dan Penatua :

a. Penggembalaan Khusus melalui percakapan pastoral;

b. Penggembalaan Khusus melalui percakapan pastoral disertai dengan penonaktifan sementara dari tugas pelayanan;

c. Diakhiri kepejabatannya. 3. Bagi Pendeta :

a. Penggembalaan Khusus melalui percakapan pastoral;

b. Penggembalaan Khusus melalui percakapan pastoral disertai dengan penonaktifan sementara dari tugas pelayanan;

c. Diakhiri kepejabatan.

4. Dibuat Berita Acara tetntang penyelesaian masalah / penggembalaan.


1. Peraturan Nomor IV ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Penggembalaan Khusus yang bertentangan dengan

Pasal 6:1 : Cukup jelasPasal 6:1.a : Pelaksanaan Pengembalaan

Khusus mengikuti kesaksian Matius 18 : 15-17

Pasal 6:1.b : Cukup jelasPasal 6:2 : Cukup jelasPasal 6:2.a : Bilamana terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas.Pasal 6:2.b : Bilamana kesalahan

melanggar harmoni sosial (moral, ajaran gereja dan lain-lain).

Pasal 6:2.c : Cukup jelasPasal 6:3 : Cukup jelasPasal 6:3.a : Cukup jelas

Pasal 6:3.b : - Tidak boleh melayani Firman dan Pelayanan Sakramen. - Dinonaktifkan untuk

waktu tertentu. Pasal 6:3.c : Cukup jelas


Pasal 7




Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat;

4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat atau;

b. Diusulkan oleh Majelis Sinode setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat;









Mekanisme Persidangan Sinode

Tata Tertib Persidangan Sinode GPIB

Pasal 1Pengertian

Tata Tertib Persidangan Sinode adalah pedoman tentang bagaimana proses bersidang dengan tertib dan teratur secara gerejawi agar tercapai tujuan Persidangan.

Pasal 2Status

Tata Tertib ini merupakan perangkat dari Persidangan Sinode

Pasal 3Maksud dan Tujuan

Tata Tertib ini mempunyai Maksud dan Tujuan:1. Menjaga ketertiban dan kelancaran

Persidangan;2. Memberikan rambu-rambu kepada

seluruh peserta sidang tentang bagaimana jalannya Persidangan;

3. Mewujudkan etika bersidang yang gerejawi;

4. Menjaga kelancaran dan ketertiban proses pemilihan anggota Majelis Sinode dan BPPG.

MEMORI PENJELASAN

Mekanisme Persidangan Sinode menyangkut Tata Tertib Persidangan Sinode, Pemilihan fungsionaris Majelis Sinode dan Pemilihan fungsionaris BPPG.



Pasal 3






Pasal 4Fungsi

Tata Tertib ini berfungsi :1. Memberikan pedomam kepada

Pimpinan Sidang dan Peserta untuk bersama-sama menciptakan suasana ketertiban dan kelancaran Persidangan;

2. Mengawal berjalannya sidang sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan;

3. Menjadi pedoman dalam proses pemilihan fungsionaris Majelis Sinode dan BPPG.

Pasal 5Susunan

Tata Tertib ini mencakup :1. Penanggung jawab

a. Penanggung Jawab adalah Majelis Sinode;

b. Penanggung Jawab wajib hadir di ruang sidang selama sidang berlangsung.

2. Penyelenggaraa. Penyelenggara adalah Panitia

Pelaksana yang ditetapkan oleh Majelis Sinode;

b. Penyelenggara wajib menjaga kelancaran Persidangan Sinode sesuai tugasnya.

3. PengarahPengarah adalah Panitia yang bertugas mengarahkan Persidangan Sinode agar berjalan sesuai dengan Peraturan dan tata tertib yang berlaku.

4. Pesertaa. Peserta adalah sesuai dengan

Pasal 4




Pasal 5





Pasal 5:3 : Panitia Pengarah dipilih dari utusan yang berasal dari Mupel-Mupel dan ditetapkan dalam persidangan, maksimal 5 orang



Peraturan Pokok No. II tentang Persidangan Sinode, Pasal 5.

b. Peserta adalah mereka yang telah menggumuli materi Persidangan Sinode yang telah dikirimkan terlebih dahulu ke Jemaat-jemaat.

c. Peserta wajib mengikuti seluruh acara sesuai tugas dan bidang kegiatan masing-masing.

5. Pimpinan Sidanga. Pimpinan Sidang adalah Majelis

Ketua yang didampingi Sekretaris Umum Majelis Sinode selaku Sekretaris Persidangan;

b. Majelis Ketua sebanyak 5 orang yang terdiri atas unsur: Diaken, Penatua dan Pendeta;

c. Majelis Ketua adalah Presbiter utusan Jemaat dan sudah pernah menjadi peserta minimal satu kali dalam Persidangan Sinode serta hadir dalam Paripurna pertama; yang pengadaannya dengan cara: 1. Diusulkan oleh Majelis Sinode

dan ditetapkan oleh Persidangan Sinode;

2. Dipilih dan diusulkan oleh Mupel-Mupel dan ditetapkan oleh Persidangan Sinode.

d. Pimpinan Sidang wajib hadir dan mengawal jalannya sidang dan rapat sesuai agenda agar mencapai tujuannya.

6. Pimpinan Komisi, Seksi dan Panitia.a. Pimpinan Komisi, Seksi dan

Panitia memimpin Komisi, Seksi dan Panitia masing-masing, sesuai pengaturan Pimpinan Sidang;

b. Pimpinan Komisi, Seksi dan


Pasal 5:4.b : Materi persidangan sudah disampaikan oleh Majelis Sinode kepada Jemaat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Persidangan Sinode, dalam bentuk softcopy.




Pasal 5:5.c : Yang dimaksud adalah Persidangan Sinode menurut peraturan Pokok Nomor II pasal 4 tentang bentuk sidang

Pasal 5:5.c.1 : Cukup jelas

Pasal 5:5.c.2 : Cukup jelas





Panitia dipilih oleh dan diantara anggota-anggota Komisi dan Seksi;

c. Pimpinan Panitia Kredensi, Panitia Pemilihan, fungsionaris Majelis Sinode dan BPPG ditetapkan oleh Sidang Paripurna Persidangan Sinode;

d. Pimpinan Komisi, Seksi dan Panitia wajib hadir dan mengawal rapat-rapat Komisi, Seksi dan Panitia sesuai agenda agar mencapai tujuannya.

Pasal 6Agenda dan Materi

1. Materi dipersiapkan oleh panitia materi dan diserahkan kepada Majelis Sinode untuk menjadi bahan pembahasan persidangan;

2. Proses persiapan materi persidangan harus melalui tahap Rancangan Dasar (Randas), Rancangan Umum (Ranum) dan Rancangan Ketetapan (Rantap);

3. Agenda Persidangan disiapkan oleh Majelis Sinode dan ditetapkan dalam Paripurna pertama Persidangan Sinode.

Pasal 5:6.b : Unsur tetap pada pimpinan Sidang adalah tuan rumah, sedangkan unsur diluar tuan rumah harus ada unsur perempuan.




Pasal 6:1 : Materi yang digunakan selama Persidangan Sinode adalah yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode melalui Panitia Materi yang ditetapkan dalam Paripurna Pertama Persidangan Sinode. Diluar itu adalah tidak sah.




Pasal 7Tata Cara

1. Persidangan Sinode dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila:a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya

setengah dari jumlah Jemaat GPIB ditambah satu;

b. Jika pada saat Persidangan dibuka quorum belum terpenuhi maka Persidangan ditunda paling lama 2 (dua) jam; dan setelah masa penundaan berakhir, Persidangan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.

2. Hak Bicara dan Hak Suaraa. Setiap peserta mempunyai hak

bicara;

b. Supaya persidangan lancar dan berlangsung efektif dan efisien, setiap perutusan Jemaat mempercayakan hak bicaranya kepada 1 (satu) orang dalam satu babak;

c. Jika seorang peserta akan melakukan interupsi maka yang bersangkutan harus berada di tempat yang disiapkan untuk itu;

d. Majelis Ketua mempunyai hak interupsi terhadap pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan;

e. Majelis Ketua mempunyai hak memberikan izin untuk peserta memberikan pendapat/interupsi;

f. Setiap Jemaat, Majelis Sinode dan BPPG mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pengambilan

Pasal 7




Pasal 7:2 : Cukup jelasPasal 7:2.a : Agar dipersiapkan

peralatan yang mengatur waktu bicara maksimum.


Pasal 7:2.c : Tempat termaksud disiapkan dan diberikan tanda khusus, dengan demikian interupsi tidak dilakukan di tempat.



Pasal 7:2. f : Cukup jelas


keputusan dan pemilihan.3. Cara menggunakan Hak Bicara

a. Demi menjaga kelancaran dan ketertiban sidang, maka setiap peserta Persidangan yang akan menggunakan Hak Bicaranya, mendaftarkan diri dan meminta izin menggunakan Hak Bicara kepada Pimpinan Sidang;

b. Pembicara dapat berbicara selama waktu tertentu setelah memperoleh izin dari Pimpinan Sidang. Selama seorang pembicara sedang menyampaikan pendapat / penjelasan / pokok pikirannya, ia tidak boleh diganggu;

c. Pimpinan Sidang harus menentukan batas waktu berbicara bagi setiap pembicara. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka Pimpinan Sidang berhak menegur yang bersangkutan untuk mengakhiri pembicaraannya;

d. Pimpinan Sidang mempersilakan para peserta yang akan berbicara untuk menuju tempat secara berurutan di tempat-tempat yang disiapkan.Untuk setiap topik pembicaraan peserta menyepakati lamanya waktu yang akan dipergunakan. Dengan demikian ketika waktu selesai maka bagi mereka yang belum memperoleh kesempatan berbicara dianggap selesai dan dapat masuk ke babak berikut jika masih ada kesempatan;

e. Setiap Peserta mempunyai hak interupsi dan atas persetujuan Pimpinan Sidang dapat digunakan







untuk meminta penjelasan atau menjelaskan duduknya persoalan;

f. Pembicara yang menggunakan kata-kata yang mengganggu ketertiban atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Tata Tertib Persidangan, diberi peringatan atau di hentikan oleh Pimpinan Sidang;

g. Jika pembicara tersebut tidak mengindahkan peringatan Pimpinan Sidang dalam ayat 3.f di atas, Pimpinan Sidang dapat melarangnya meneruskan pembicaraan, atau mencabut hak bicaranya.; dan bila larangan itu tetap tidak diindahkan, maka Pimpinan Sidang dapat menyuruh peserta tersebut meninggalkan ruangan Sidang.

4. Pengambilan KeputusanPengambilan keputusan dilaksanakan sebagai berikut : a. Setiap keputusan diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila tidak diperoleh mufakat diadakan pemungutan suara.

c. Apabila pemungutan suara belum menghasilkan keputusan, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi. Bila belum juga diperoleh keputusan maka keputusan akhir diserahkan kepada Panitia Pengarah dan Majelis Ketua. Keputusan Panitia Pengarah dan Majelis Ketua menjadi Keputusan Persidangan Sinode.



Pasal 7:4 : Sesuai pasal 11 Peraturan Pokok Nomor II tentang Persidangan Sinode





Pasal 8Berita Acara Persidangan

1. Untuk setiap acara Sidang Paripurna/ Rapat Komisi / Rapat Seksi / Rapat Panitia dan rapat lain harus dibuat Berita Acara secara tertulis sesuai formulir Berita Acara yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara Persidangan Sinode, yang mencakup:a. Hari, tanggal, waktu dan tempat;b. Pimpinan Sidang;c. Materi-materi Pokok

Pembicaraan;d. Keputusan atau kesimpulan

pembicaraan setiap materi pokok pembicaraan;

e. Keterangan lain yang dianggap perlu untuk dicatat;

f. Lampiran daftar hadir peserta yang berisi : nama, perutusan jemaat dan tanda tangan.

2. Pimpinan Sidang wajib menuangkan setiap keputusan dalam Naskah Berita Acara Keputusan Sidang, dan setelah dibacakan dihadapan Sidang, ditanda-tangani oleh Majelis Ketua dan Sekretaris Persidangan.

3. Khusus untuk Berita Acara Pemilihan anggota Majelis Sinode dan BPPG di samping sebagaimana diatur pada ayat 1 (satu), dilampirkan pula Berita Acara proses pemilihan dan rekaman data jumlah suara untuk tiap jabatan.

4. Semua Berita Acara Keputusan dan Ketetapan Persidangan adalah dokumen otentik Persidangan yang harus diserahkan kepada Majelis Sinode terpilih.

Pasal 8










Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Sinode

Pasal 9Ketentuan Umum

Pemilihan Anggota Majelis Sinode dilakukan oleh dan di dalam Persidangan Sinode Raya dengan sistem pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

Pasal 10Panitia Pemilihan

1. Pemilihan fungsionaris Majelis Sinode dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 10 peraturan ini.

2. Panitia Pemilihana. Panitia Kredensi dan Panitia

Pemilihan terdiri atas peserta Persidangan Sinode Raya.

b. Panitia Kredensi dan Panitia Pemilihan terdiri atas :1. Satu orang Presbiter mewakili

Jemaat-jemaat dari setiap wilayah Musyawarah Pelayanan (Mupel), dan yang pernah mengikuti Persidangan Sinode GPIB;

2. Majelis Sinode : 1 (satu) orang;

3. BPPG : 1 (satu) orang. c. Anggota Panitia Kredensi dan

Panitia Pemilihan, tidak dapat dipilih menjadi fungsionaris Majelis Sinode.

d. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, Wakil Sekretaris


Pasal 10






Pasal 10:2.b.3 : Cukup jelasPasal 10:2.c : Cukup jelas



Panitia dipilih dari dan oleh anggota-anggota Panitia Kredensi dan Panitia Pemilihan.

3. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan, maka Sidang diskors / ditunda oleh Majelis Ketua selama 1 (satu) jam, sesudah itu Sidang dibuka kembali dan Majelis Ketua menyerahkan pimpinan Sidang kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 11Persyaratan Calon Fungsionaris

Majelis Sinode

Calon-calon anggota Majelis Sinode1. Calon anggota Majelis Sinode adalah

Presbiter peserta Persidangan Sinode Raya yang adalah utusan Jemaat dan anggota Majelis Sinode serta anggota BPPG sesuai Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1.a

2. Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Kualitatif.

1. Presbiter GPIB;2. Memiliki sifat Gembala;3. Memiliki kepemimpinan

visioner dan penatalayanan gerejawi;

4. Memiliki dedikasi dan kesetiaan kepada GPIB;

5. Memiliki wawasan yang cukup (baik) mengenai GPIB, Oikumene dan masyarakat;

6. Sehat rohani dan jasmani.b. Administratif

1. Berijazah sekurang - kurangnya S1;

2. Menyatakan kesediaannya secara tertulis;

3. Belum menjalani dua kali


Pasal 11



Pasal 11:2.a : Cukup jelasPasal 11:2.a.1 : Cukup jelasPasal 11:2.a.2 : Cukup jelasPasal 11:2.a.3 : Cukup jelas



Pasal 11:2.a.6 : Cukup jelasPasal 11:2.b : Cukup jelasPasal 11:2.b.1 : Cukup Jelas



masa tugas sebagai fungsionaris Majelis Sinode;

4. Yang bersangkutan bukan anggota Panitia Pemilihan;

5. Bagi Pendeta, dalam 15 tahun pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat minimal di 2 (dua) Mupel yang berbeda atau telah menjalani tugas kependetaan dari GPIB selama 15 (lima belas) tahun di lintas ruang (Jemaat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keesaan, Lembaga Negara dan Lembaga Non Gereja lainnya) dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat;

6. Usia bagi Pendeta minimal 40 tahun dan belum mencapai 65 tahun pada saat pemilihan dan pernah mengikuti Persidangan Sinode sebelumnya baik sebagai peserta utusan Jemaat atau sebagai Undangan Majelis Sinode;

7. Bagi Diaken dan Penatua, usia minimal 40 tahun dan belum mencapai 65 tahun pada saat pemilihan. Menjalani masa pelayanan sebagai Presbiter minimal di masa tugas kedua dan pernah / sedang menjabat sebagai fungsionaris PHMJ di masa tugas kedua PHMJ atau pernah/menjabat sebagai Fungsionaris Majelis Sinode / BPPG. Pernah mengikuti Persidangan Sinode minimal 1 (satu) kali sebagai utusan Jemaat atau sebagai undangan Majelis Sinode;

8. Harus hadir dalam ruangan





Pasal 11:2.b.7 : Cukup Jelas


pemilihan pada saat proses pemilihan berlangsung.

Pasal 12Pemilih

Pemilih adalah utusan jemaat dalam Persidangan Sinode Raya, sesuai Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1 butir a1, a2 dan a3, Majelis Sinode dan BPPG.

Pasal 13Tata Cara Pemilihan Fungsionaris

Majelis Sinode

Sidang Paripurna untuk memilih fungsionaris Majelis Sinode dipimpin oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan melalui pemungutan suara yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap yaitu :1. Tahap I : Pemeriksaan keabsahan

peserta oleh Panitia Kredensi.

2. Tahap II : Pencalonana. Panitia pemilihan mengumumkan

nama-nama calon yang direkomendasikan oleh Panitia Kredensi;

b. Setiap Jemaat berhak memilih satu orang calon dari daftar yang diumumkan, bagi setiap jabatan secara tertulis. Nama yang ditulis diluar daftar nama yang direkomendasikan dinyatakan gugur;

c. Panitia pemilihan mengumpulkan nama-nama calon yang diajukan



Pasal 13

Pasal 13:1 : Hasil pemeriksaan panitia Kredensi harus disahkan dalam sidang paripurna untuk diteruskan ke panitia pemilihan.




oleh setiap Jemaat;d. Panitia Pemilihan menanyakan

kesediaan para calon dan jabatan yang disanggupinya secara tertulis hanya untuk 2 jabatan;

e. Untuk setiap jabatan, panitia mengajukan 3 (tiga) nama calon yang mendapat suara terbanyak;

f. Panitia Pemilihan menyampaikan daftar nama calon untuk masing-masing jabatan kepada Persidangan Sinode;

g. Setiap calon dapat dicalonkan oleh Panitia untuk 2 (dua) jabatan.

3. Tahap III : Pemilihana. Persidangan Sinode Raya memilih

untuk tiap jabatan Majelis Sinode dari daftar calon yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Majelis Sinode;

b. Cara pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas, rahasia dan tertulis atau menggunakan bantuan alat elektronik;

c. Untuk jabatan Ketua Umum dilaksanakan Pemilihan secara bertahap 2 kali :1. Untuk mendapatkan 2 calon

dari 3 calon yang diusulkan Panitia;

2. Untuk mendapatkan satu orang yang terpilih dari 2 calon tersebut;

d. Calon yang mendapatkan jumlah suara lebih dari ½ tambah 1 pada pemilihan tahap pertama langsung dinyatakan terpilih;

e. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih;

f. Kalau ternyata ada calon-calon yang mendapatkan suara yang sama maka diadakan Pemilihan









Pasal 13:3.c.1 :Cukup jelas

Pasal 13:3.c.2 :Cukup jelas




ulang khusus untuk calon tersebut;g. Bila jumlah suara tetap sama,

maka dilakukan musyawarah antara yang bersangkutan untuk menentukan yang menjadi calon tetap.

4. Tahap IV : Pelaporana. Panitia Pemilihan menyampaikan

laporan tertulis dilengkapi dengan nama-nama calon yang terpilih maupun tidak terpilih berikut perolehan suara dalam setiap tahap Pemilihan, sebagai Hasil Persidangan Sinode Raya sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 dalam peraturan ini mengenai proses dan hasil kerjanya kepada Persidangan Sinode;

b. Panitia Pemilihan langsung dibubarkan sesudah Persidangan Sinode Raya menerima dan mengesahkan laporan hasil Pemilihannya.

5. Penetapan hasil pemilihan Majelis Sinode.Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Pemilihan dengan lampiran data perolehan suara urutan terpilih, mengumumkan dan mensahkan hasil pemilihan, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Ketua untuk ditetapkan oleh Persidangan.

Pasal 14Pengisian Kekosongan Jabatan

Apabila terjadi kekosongan jabatan Majelis Sinode, karena yang bersangkutan berhalangan tetap, maka pengisian lowongan tersebut dilaksanakan dalam Persidangan Sinode Tahunan terdekat menurut tatacara yang






Pasal 14 : Dalam hal penggantian Fungsionaris Majelis Sinode karena berhalangan tetap, maka Presbiter yang menggantikan dengan


berlaku dengan memperhatikan Berita Acara Pemilihan Anggota Majelis Sinode.

Tata Cara Pemilihan Fungsionaris Badan Pemeriksa

Perbendaharaan Gereja


Pemilihan Fungsionaris BPPG dilakukan oleh dan di dalam Persidangan Sinode Raya dengan sistem pemungutan suara secara bebas dan rahasia atau dengan bantuan alat elektronik.

Pasal 16Panitia Pemilihan

1. Pemilihan fungsionaris BPPG dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 10 peraturan ini.

2. Panitia Pemilihana. Panitia Kredensi dan Panitia

Pemilihan terdiri atas peserta Persidangan Sinode Raya.

b. Panitia Kredensi dan Panitia Pemilihan terdiri atas :1. Satu orang Presbiter mewakili

Jemaat-jemaat dari setiap wilayah Musyawarah Pelayanan (Mupel), dan yang pernah mengikuti Persidangan Sinode GPIB;

2. Majelis Sinode : 1 (satu) orang;

3. BPPG : 1 (satu) orang. c. Anggota Panitia Kredensi dan

Panitia Pemilihan, tidak dapat dipilih menjadi fungsionaris

menjabat kurang dari setengah masa tugas tidak dihitung sudah menjalankan 1 (satu) kali masa tugas


Pasal 16


Pasal 16.2 : Cukup jelasPasal 16.2.a : Cukup jelas


Pasal 16.2.b.1 : Cukup jelas

Pasal 16.2.b.2 : Cukup jelasPasal 16.2.b.3 : Cukup jelasPasal 16.2.c : Cukup jelas


BPPG.d. Ketua, Wakil Ketua dan

Sekretaris, Wakil Sekretaris Panitia dipilih dari dan oleh anggota-anggota Panitia Kredensi dan Panitia Pemilihan.

3. Untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan, maka Sidang diskors / ditunda oleh Majelis Ketua selama 1 (satu) jam, sesudah itu Sidang dibuka kembali dan Majelis Ketua menyerahkan pimpinan Sidang kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 17Pemilih

Pemilih adalah utusan jemaat dalam Persidangan Sinode Raya, sesuai Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1 butir a1, a2 dan a3, Majelis Sinode dan BPPG.

Pasal 18Persyaratan Calon Fungsionaris

BPPG

Calon-calon fungsionaris Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG)1. Calon fungsionaris BPPG adalah

Presbiter peserta Persidangan Sinode Raya yang adalah Utusan Jemaat yang hadir sesuai dengan Peraturan Pokok No II Pasal 5 ayat 1 butir a1,a2 dan a3.

2. Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Kualitatif.

1. Memiliki sifat jujur, teliti dan bertanggungjawab atas hasil kerjanya;

Pasal 16.2.d : Cukup jelas



Pasal 18

Pasal 18.1 : Presbiter yang dimaksud adalah Diaken / Penatua.


Pasal 18.2.a : Cukup jelasPasal 18.2.a.1 :Cukup jelas


2. Tidak pernah menjalani penggembalaan khusus;

3. Memiliki kemampuan mana-jerial/penatalayanan gerejawi

4. Memiliki dedikasi dan kesetiaan kepada GPIB;

5. Memiliki wawasan yang cukup mengenai GPIB, Oikumene dan masyarakat;

6. Sehat rohani dan jasmani;7. Berdomisili di sekitar

wilayah domisili Majelis Sinode.

b. Administratif1. Berijazah serendah-

rendahnya S1;2. Berpengalaman di bidang

Akutansi/Keuangan dengan pengalaman minimal 3 tahun dibidang audit;

3. Menyatakan kesediaannya secara tertulis;

4. Belum menjalani dua kali masa tugas berturut-turut sebagai fungsionaris BPPG (Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja);

5. Yang bersangkutan bukan anggota Panitia Pemilihan Fungsionaris BPPG (Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja);

6. Usia minimal 40 tahun dan belum mencapai 65 tahun pada saat pemilihan.

Pasal 19Tata Cara Pemilihan fungsionaris

BPPG

Sidang Paripurna dipimpin oleh Panitia

Pasal 18.2.a.2 :Cukup jelas




Pasal 18.2.a.6 :Cukup jelasPasal 18.2.a.7 :Cukup jelas

Pasal 18.2.b : Cukup jelasPasal 18.2.b.1 :Cukup jelas

Pasal 18.2.b.2 : Cukup jelas

Pasal 18.2.b.3 :Cukup jelas




Pasal 19


Pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan BPPG melalui Pemungutan Suara yang berlangsung dalam 4 (empat) tahap:1. Tahap I : Pemeriksaan keabsahan dari

seluruh persyaratan peserta oleh Panitia Kredensi.

2. Tahap II : Pencalonana. Setiap Mupel mengajukan

maksimal 3 (tiga) orang calon secara tertulis, dengan memperhatikan Pasal 18 ayat 2.a butir 7 pada peraturan ini;

b. Panitia pemilihan mengumpulkan nama-nama calon yang diajukan oleh setiap Mupel;

c. Panitia pemilihan meneliti persyaratan dari calon-calon yang diajukan;

d. Panitia Pemilihan menanyakan kesediaan para calon dan jabatan yang disanggupinya secara tertulis;

e. Panitia mengajukan 6 (enam) nama calon yang mendapat suara terbanyak;

f. Panitia Pemilihan menyampaikan daftar nama calon BPPG (Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja) kepada Persidangan Sinode;

g. Apabila hanya 3 (tiga) orang yang bersedia, maka tidak perlu lagi pelaksanaan tahap Pemilihan dan ketiga orang tersebut dinyatakan sah sebagai fungsionaris BPPG (Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja).

3. Tahap III : Pemilihana. Persidangan Sinode Raya memilih

3 (tiga) orang dari 6 (enam) dari daftar calon yang diajukan oleh






Pasal 19.2.e : Cukup jelas

Pasal 19.2.f : Cukup jelas




Panitia Pemilihan BPPG;b. Cara pemungutan suara dilakukan

secara langsung, bebas, rahasia dan tertulis atau dengan alat elektronik;

c. 3 (tiga) calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih;

d. Kalau ternyata ada calon-calon yang mendapatkan suara yang sama maka diadakan pemilihan ulang khusus untuk calon tersebut;

e. Bila jumlah suara tetap sama, maka dilakukan musyawarah antara yang bersangkutan untuk menentukan yang menjadi calon tetap;

f. Ketua dan Sekretaris BPPG dipilih oleh dan dari antara fungsionaris BPPG yang terpilih.

4. Tahap IV : Pelaporana. Panitia Pemilihan menyampaikan

laporan tertulis dilengkapi dengan nama-nama calon baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih berikut perolehan suara dalam setiap tahap Pemilihan, sebagai Hasil Persidangan Sinode Raya sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 dalam peraturan ini mengenai proses dan hasil kerjanya kepada Persidangan Sinode Raya;

b. Penetapan hasil pemilihan BPPG.Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Pemilihan dengan lampiran data perolehan suara urutan terpilih, mengumumkan dan mensahkan hasil pemilihan, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Ketua untuk ditetapkan oleh Persidangan.









Pasal 20Pengisian Kekosongan Jabatan

Apabila kemudian terjadi kekosongan akibat fungsionaris BPPG ada yang berhalangan tetap, maka pengisian kekosongan dilakukan dalam Persidangan Sinode Tahunan terdekat dengan memperhatikan Berita Acara Pemilihan Fungsionaris BPPG.

Akhir Persidangan

Pasal 21Hasil Persidangan

Seluruh hasil Persidangan sudah harus dibagikan kepada peserta, sebelum peserta Sidang kembali ke jemaat masing-masing.

Pasal 22Ketetapan Hasil Persidangan

1. Setiap Ketetapan Persidangan Sinode dibacakan dan diterbitkan berita acara dengan ditanda tangani oleh Majelis Ketua dan Sekretaris Persidangan;

2. Buku Ketetapan hasil Persidangan Sinode beserta lampiran / dokumen Berita Acara diselesaikan secara lengkap dan menyeluruh oleh Majelis Sinode terpilih selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk disampaikan kepada setiap Majelis Jemaat GPIB.

Pasal 23Serah Terima Majelis Sinode dan

BPPG

Pasal 20 : Dalam hal penggantian Fungsionaris BPPG karena berhalangan tetap, maka Presbiter yang menggantikan dengan menjabat kurang dari setengah masa tugas tidak dihitung sudah menjalankan 1 (satu) kali masa tugas

Pasal 21 : Diperbanyak dalam bentuk softcopy (CD)

Pasal 22



Pasal 23


1. Acara Serah Terima Majelis Sinode dan BPPG masa bakti yang baru dilakukan dalam Sidang Paripurna Penutupan Persidangan Sinode melalui pembacaan Ketetapan Persidangan Sinode dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima;

2. Majelis Ketua membacakan Keputusan Persidangan Sinode tentang pengakhiran masa bakti Majelis Sinode dan BPPG lama sebelum Penandatanganan Berita Acara Serah Terima;

3. Ketua Umum Majelis Sinode dan Ketua BPPG yang lama dan baru menyampaikan sambutan alih tugas di hadapan Persidangan Sinode.

Pasal 24Penutupan Persidangan

1. Majelis Ketua menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan Sidang kepada Ketua Umum Majelis Sinode terpilih dan atas nama GPIB menyerahkan Pimpinan Rapat Paripurna Acara Penutupan Persidangan kepada Ketua Umum Majelis Sinode terpilih;

2. Ibadah Syukur Penutupan Persidangan dilakukan dan dihadiri oleh seluruh peserta dan undangan umum lainnya, yang diatur oleh Panitia Pelaksana Penyelenggara Persidangan Sinode;

3. Dalam Ibadah syukur Penutupan, dilaksanakan Upacara Peneguhan Majelis Sinode dan perkenalan fungsionaris BPPG yang baru. Pelayanan Firman dan Perjamuan




Pasal 24





Kudus dalam Ibadah peneguhan dilayani oleh Pendeta peserta Persidangan yang paling senior usianya.

Pasca Persidangan

Pasal 25Serah Terima Fisik

1. Majelis Sinode dan BPPG yang berakhir masa baktinya, membuat memori akhir jabatan dengan mengacu pada PKUPPG;

2. Seluruh kelengkapan serah terima baik administratif maupun keuangan, fisik dan sarana kerja yang sebelumnya telah diperiksa oleh BPPG, serta memori akhir jabatan, dilakukan 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah Persidangan Sinode Raya berakhir.


1. Peraturan Nomor 5 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Tata Tertib Persidangan Sinode dan Tata Cara Pemilihan fungsionaris Majelis Sinode dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya

Pasal 25


Pasal 25.2 : serah terima fisik dilakukan dalam acara khusus dikantor Majelis Sinode dengan dihadiri seluruh fungsionaris Majelis Sinode lama dan baru.

Pasal 26





kepada Persidangan Sinode yang terdekat;











Perbendaharaan GPIB

Pasal 1Pengertian

Perbendaharaan GPIB adalah seluruh harta milik yang ada di GPIB.1. Perbendaharaan GPIB meliputi :

a. Penatalayanan Anggaran, Perbendaharan dan Pencatatan Pembukuan

b. Seluruh harta milik GPIB adalah yang diperoleh atas beban biaya GPIB.

c. Meliputi harta milik GPIB yang diperoleh dengan cara lain secara sah menurut hukum.

2. Semua harta-milik tidak bergerak, yang ada di GPIB, adalah atas nama GPIB.

Pasal 2Fungsi Perbendaharaan

Perbendaharaan GPIB berfungsi sebagai salah satu alat penunjang pelayanan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan secara tepat sasaran (efektif) dan tepat guna (efisien).

Pasal 3Ruang Lingkup Kegiatan

Perbendaharaan

Pasal 1 ; Cukup Jelas

Pasal 1.1 : Cukup JelasPasal 1.1.a : Cukup Jelas



Pasal 1.2 : Cukup Jelas




Ruang lingkup kegiatan perbendaharaan GPIB untuk lingkup Sinodal dan lingkup Jemaat meliputi:

1. Menyusun, memutakhirkan dan mengimplementasikan anggaran penerima-an dan pengeluaran serta memantau varian-varian yang terjadi antara anggaran dan realisasi;

2. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, termasuk uang di bank dan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaannya;

3. Menyimpan, memelihara dan mengelola perbendaharaan termasuk dokumen pendukungnya dengan cermat, bertanggung jawab dan bijaksana;

4. Menata dengan cermat kewajiban/utang dan piutang GPIB, termasuk kewajiban penjamin.

5. Menyelenggarakan manajemen resiko, termasuk menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal untuk mengamankan perbendaharaan GPIB;

6. Menyelenggarakan catatan pembukuan yang memenuhi ketentuan yang berlaku;

7. Menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan relevan sebagai materi Sidang Majelis Jemaat.

Pasal 4Tata Laksana Pengelolaan

1. Harta milik GPIB berupa harta bergerak dan tak bergerak, baik yang










telah ada sejak kesepakatan Jemaat-jemaat di wilayah pelayanan GPI tanggal 31 Oktober 1948 sebagai Gereja bagian berdiri sendiri keempat (GPIB) yang kewenangannya secara hukum, pengorganisasian dan pengelolaan harta, maupun yang diperoleh kemudian oleh Majelis Sinode/Majelis Jemaat, dinyatakan dalam sertifikat / bukti kepemilikan atas nama GPIB sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengurusan sertifikat harta milik GPIB berupa harta tak bergerak, dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Majelis Sinode bekerja sama dengan Majelis Jemaat setempat;

3. Penyimpanan sertifikat kepemilikan harta tak bergerak sebagaimana dimaksud dalam butir (2), baik yang berada dalam penggunaan, pengelolaan, penguasaan maupun yang tidak berada dalam penguasaan Majelis Sinode/Majelis Jemaat, termasuk namun tidak terbatas yang dikelola oleh Yayasan yang didirikan oleh GPIB harus dilakukan oleh Majelis Sinode;

4. Pengurusan dan penyimpanan dokumen tanda kepemilikan harta bergerak di lingkup Sinodal/Jemaat dilakukan oleh Majelis Sinode/Majelis Jemaat;

5. Pemeliharaan harta milik GPIB yang digunakan atau dikelola oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat atau Pengurus Yayasan menjadi tanggung

Pasal 4:1: Pengelolaan harta milik GPIB yang telah ada sejak kesepakatan Jemaat-jemaat pada tanggal 31 Oktober 1948 tetap dilaksanakan oleh Jemaat tersebut.






jawab masing-masing;6. Pemeliharaan harta milik GPIB

berupa harta tak bergerak yang belum dapat digunakan, wajib menjadi tanggung jawab Majelis Sinode;

7. Harta milik GPIB dan Yayasan serta badan hukum milik GPIB berupa harta tak bergerak yang hendak dialihkan hak kepemilikannya harus mendapat persetujuan dan pengesahan oleh dan didalam Persidangan Sinode;

8. Pengajuan rencana pengalihan harta milik GPIB berupa harta tak bergerak sebagaimana dimaksud dalam butir (7) harus disertai dengan suatu perencanaan secara rinci yang berisi alasan pengalihan dan rencana penggunaan hasil pengalihan yang dibuat oleh tenaga ahli di bidang tersebut dengan didukung oleh suatu studi kelayakan;

9. Rencana pengalihan harta milik GPIB sebagaimana dimaksud dalam butir (7) wajib disampaikan oleh Majelis Jemaat kepada Majelis Sinode selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Persidangan Sinode

10. Ketentuan dalam butir (7), (8) dan (9) juga berlaku untuk transaksi Tukar Guling (Ruilslag), Bangun Kelola Serah (Built Operate Transfer) atau BOT, BTO (Built Transfer Operator) dan transaksi bagi hasil lainnya dengan pihak ketiga;

11. Tanpa melalui keputusan Persidangan Sinode, baik Majelis Sinode, Majelis Jemaat maupun pihak lain, tidak diperkenankan menguasai atau mengagunkan harta milik GPIB;








12. Setiap tindakan pelepasan atas hak atau mengagunkan harta milik GPIB, tanpa melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan di atas akan dikenai sanksi hukum, baik perdata maupun pidana.

13. Harta milik GPIB berupa gedung Gereja dan bangunan lainnya perlu diasuransikan

Pasal 5Tahun Program dan Anggaran serta

Sistem Pengelolaan

1. Tahun program dan anggaran GPIB adalah tanggal 1April tahun berjalan sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

2. Dalam mengelola perbendaharaannya, GPIB menganut sistem sentralisasi terbatas.

3. Majelis Jemaat diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran setiap akhir triwulan kepada Majelis Sinode, selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat dan disahkan dalam Sidang Majelis Jemaat.

4. Majelis Jemaat diwajibkan menyusun daftar kekayaan dan utang piutang setiap akhir tahun buku kepada Majelis Sinode selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei setelah diperiksa oleh BPPJ dan disahkan oleh SMJ.





Pasal 5:2 : Sentralisasi terbatas adalah sentralisasi di lingkup Sinodal yang memberi wewenang kepada Jemaat sesuai Peraturan GPIB




5. Tanpa mengurangi isi dari ketentuan dalam butir (2), khususnya mengenai hubungan tanggung jawab administrasi keuangan antara Majelis Jemaat dengan Unit-unit Misioner di Jemaat diberlakukan sistem sentralisasi penuh.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), (4) dan (5) diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 6Sumber Penerimaan

Sumber Penerimaan di GPIB terdiri atas:1. Jemaat

a. Persembahan persepuluhanb. Persembahan Khusus c. Persembahan lainnya.

d. Bantuan perorangan atau pemerintah yang tidak terikat, baik berupa uang, barang maupun penghibahan.

e. Hasil investasi.f. Penerimaan lain-lain yang tidak

bertentangan dengan ketentuan GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sinodala. Persembahan Bulanan :

Persembahan Persepuluhan ( dari Jemaat – Jemaat ) .

b. Persembahan Khusus: Persembahan dalam rangka HUT GPIB, HUT Pelkat-pelkat dan hari-hari raya gerejawi.

c. Persembahan sukarela: Persembahan perorangan atau



Pasal 6

Pasal 6:1 : Cukup jelasPasal 6:1.a : Bersifat Wajib. Pasal 6:1.b : Persembahan syukur.Pasal 6:1.c : persembahan dalam

ibadah-ibadah JemaatPasal 6:1.d : Cukup jelas

Pasal 6:1.e : Cukup jelasPasal 6:1.f : Cukup jelas




bantuan pemerintah / lembaga lainnya

d. Hasil investasi.e. Penerimaan lain-lain yang tidak

bertentangan dengan ketentuan GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7Bendahara

1. Bendahara ialah presbiter GPIB yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbendaharaan.

2. Para Ketua Bidang di Majelis Jemaat/ Majelis Sinode tidak diperkenankan merangkap jabatan Bendahara.

3. Apabila jabatan Bendahara menjadi lowong dan berhalangan tetap, maka melalui Sidang Majelis Jemaat segera ditunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) dari fungsionaris Majelis Jemaat/PHMJ dengan mendahulukan Bendahara I.

4. Bendahara bersama Ketua IV menyusun laporan keuangan sebagimana dimaksud dalam pasal 10 butir 9.

5. Pengeluaran uang oleh Bendahara hanya dapat dilakukan apabila telah


Pasal 6:2.d : Cukup jelasPasal 6:2.e : Penerimaan GPIB di

lingkup Jemaat maupun Sinodal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas adalah termasuk penerimaan oleh Unit-unit Misioner di lingkup Jemaat / Sinodal, yang tidak bertentangan dengan ketentuan GPIB dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7






disetujui oleh SMJ/rapat PHMJ dan telah memperoleh fiat otorisasi dari Ketua Bidang bersangkutan.

6. Uang yang disimpan pada Bank harus atas nama Majelis Jemaat/Majelis Sinode dan hanya dapat dikeluarkan berdasarkan keputusan SMJ/rapat PHMJ dan mendapat otorisasi Ketua IV bersama Bendahara. Apabila Ketua IV berhalangan, maka Bendahara dapatmemberikan persetujuannya bersama Ketua Majelis Jemaat/Majelis Sinode.

7. Ketentuan mengenai wewenang otorisasi pengeluaran uang secara rinci sebagaimana dimaksud dalam butir 5, diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat/Majelis Sinode

8. Mengenai kebijakan pengelolaan perbendaharaan pada umumnya, Bendahara Majelis Jemaat menyampaikannya kepada Rapat PHMJ untuk diinformasikan di dalam SMJ.

Pasal 8Persyaratan Bendahara

Syarat untuk dapat dipilih sebagai Bendahara dan Bendahara I adalah harus memenuhi kualifikasi teknis berikut :1. Mempunyai pengetahuan/keahlian

yang layak dalam urusan perbendaharaan.

2. Jujur, tekun, lugas dan akurat.3. Tidak berada dalam kesulitan finansial.4. Tidak pernah dihukum karena terlibat

perkara tindak pidana di bidang





Pasal 8



keuangan.5. Harus berpenghasilan tetap dan

mempunyai tempat tinggal sendiri.

Pasal 9Tatalaksana Pembukuan

1. Tata Pembukuan GPIB disesuaikan dengan sifat dan volume kegiatan masing-masing unit organisasi, namun harus dengan sasaran terjaminnya :a.Pencatatan mutasi keuangan dan

harta milik GPIB secara baik, tertib dan teratur.

b.Pemeriksaan/kontrol pembukuan yang baik.

c.Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang efektif dan efisien.

d.Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran tepat waktu.

2. Dalam sistem pembukuan digunakan :a.Buku Harian (Kas, Bank dan

Memorial).b.Buku Besar dan Buku Pembantu.c.Daftar Perhitungan Penerimaan dan

Pengeluaran.3. Setiap akhir minggu/akhir bulan

Bendahara bersama fungsionaris Majelis Sinode/PHMJ lain yang ditugaskan utnuk itu,melakukan perhitungan kas (Kas Opname) dan memeriksa kebenaran formal dari bukti penerimaan/pengeluaran kas yang telah dibukukan dan hasilnya dimuat dalam berita acara pemeriksaan.

4. Setiap akhir bulan, Bendahara bersama





Pasal 9











fungsionaris Majelis Sinode/PHMJ lain yang ditugaskan untuk itu, melakukan pencocokan saldo menurut buku bank dengan rekening koran yang diterima dari bank.

5. Majelis Sinode/Majelis Jemaat wajib menyusun dan memutakhirkan daftar inventaris GPIB yang berada di bawah penguasaannya setiap akhir tahun buku.

Pasal 10Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan terdiri atas:a.Laporan Penerimaan dan

Pengeluaranb.Laporan harta milik bergerak dan

tidak bergerakc.Catatan atas laporan keuangan

2. Laporan penerimaan dan pengeluaran dibuat oleh Majelis Jemaat untuk diinformasikan secara mingguan dan bulanan melalui warta jemaat.

3. Laporan Keuangan dibuat oleh Majelis Jemaat setiap akhir triwulan dan akhir tahun buku untuk bahan Sidang Majelis Jemaat. Laporan keuangan untuk Mejelis Sinode disertai laporan dari BPPJ.

4. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPPG dibuat oleh Majelis Sinode setiap akhir semester dan akhir tahun buku untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat. Bila dianggap perlu Majelis Sinode dapat meminta akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Majelis Sinode.



Pasal 10



Pasal 10:1.c : Cukup jelasPasal 10:2 : Cukup jelas


Pasal 10:4 : Laporan keuangan


5. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh Majelis Jemaat pada akhir masa tugasnya untuk bahan Sidang Majelis Jemaat dengan disertai laporan BPPJ.

6. Laporan Keuangan dalam rangka alih tugas Pendeta/Ketua Majelis Jemaat terdiri atas laporan kas dan bank, daftar inventaris Jemaat serta memori akhir tugas.

7. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PHMJ lama kepada PHMJ baru harus disertai dengan pemeriksaan fisik sebelum penandatanganan berita acara dilakukan.

8. Bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran serta laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan 4, diatur dalam Peraturan Pelaksanaan.

9. Semua Laporan Keuangan di Jemaat, ditanda tangani oleh Ketua IV dan Bendahara PHMJ.

10.Laporan keuangan tahunan Majelis Jemaat disampaikan kepada Majelis Sinode dengan tembusan kepada BP Mupel untuk menjadi materi dalam Persidangan Sinode Tahunan

11.Laporan keuangan Majelis Sinode disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada jemaat-jemaat dan secara tahunan pada Persidangan Sinode Tahunan setelah diperiksa oleh BPPG.

12.Setiap akhir masa tugas. PHMJ menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa BPPJ termasuk tunggakan kewajiban-kewajiban

Majelis Sinode harus disertai Neraca









jemaat yang dicantumkan dalam lampiran berita acara serah terima

Pasal 11Sanksi

1. Apabila dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdapat ketidakcocokan antara saldo fisik kas dan buku kas, maka ditempuh penyelesaian sebagai berikut :a. Dalam hal terjadi kelebihan fisik

kas, maka kelebihan tersebut dibukukan sebagai penerimaan Majelis Sinode/ Majelis Jemaat.

b. Dalam hal terjadi kekurangan fisik kas yang tidak disengaja, maka kekurangan ini dibukukan sebagai piutang / tagihan Majelis Sinode/Majelis Jemaat terhadap Pemegang Kas/Bendahara/Bendahara I, sedangkan jangka waktu penyelesaiannya ditetapkan oleh Majelis Sinode /PHMJ.

c. Dalam hal terjadi kekurangan fisik kas yang disengaja dan telah terbukti melalui pemeriksaan oleh BPPG/ BPPJ, maka pemegang kas diwajibkan mengganti kekurangan yang dimaksud.

d. Dalam hal Pemegang Kas menolak bertanggungjawab untuk mengganti kekurangan sebagaimana dimaksud dalam butir c, kepadanya dilakukan langkah-langkah pastoral dan bila tidak terjadi penyelesaian maka


Pasal 11

Pasal 11:1. : Cukup jelas





diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

e. Dalam hal yang bertanggungjawab atas kekurangan fisik kas sebagaimana dimaksud dalam butir c adalah Presbiter GPIB yang tidak tunduk pada Peraturan Perbendaharaan yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan yang diatur dalam ayat-ayat berikut.

2. Jika terjadi pelanggaran yang mengakibat-kan kerugian harta milik/kekayaan GPIB yang dilakukan oleh fungsionaris pelayanan GPIB yang tidak tunduk pada Peraturan yang berlaku, dilakukan pastoral dan diberlakukan serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1a,b,c.

3. Sanksi bagi Presbiter GPIB : a. Di lingkup Jemaat yang tidak

tunduk pada Peraturan Perbendahara-an yang berlaku, diputuskan oleh Majelis Jemaat melalui Sidang Majelis Jemaat dan ditetapkan oleh Majelis Sinode.

b. Di lingkup Sinodal yang tidak tunduk pada Peraturan Perbendahara-an yang berlaku, diputuskan dan ditetapkanoleh Majelis Sinode melalui Sidang Majelis Sinode.

4. Langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum pemberian sanksi, diatur sebagai berikut :a. BPPG/BPPJ secara khusus

menyurati Majelis Sinode/Majelis

Pasal 11:1.d : Lihat Peraturan Kepegawaian GPIB


Pasal 11:2 : yang dimaksud dengan Fungsionaris dalam ayat ini, adalah Fungsionaris unit-unit misioner

Pasal 11:3 : Cukup jelasPasal 11:3a : Cukup jelas

Pasal 11:3b : Cukup jelas


Jemaat dan dengan tegas memberi penjelasan dan mengenai adanya indikasi pelanggaran.

b. Pegawai yang bersangkutan dinon-aktifkan sementara dan selama masa non-aktif hanya berhak atas 50% gaji / honor dan semua hak dan fasilitas lain dihentikan.

c. Tim Pastoral dibentuk oleh Majelis Jemaat/Majelis Sinode untuk melakukan pemeriksaan, terkait adanya penyimpangan.

d. Pribadi yang bersangkutan berhak untuk melakukan pembelaan dihadapan Tim Pastoral.

e. Keputusan tentang pemberian sanksi atau pembebasan diambil dalam Sidang Majelis Jemaat / Sidang Majelis Sinode.

5. Sanksi yang dikenakan terdiri atas 2 (dua) pilihan a.Diberhentikan dengan hormat

dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

b.Diselesaikan melalui jalur hukum.6. Jika Pegawai yang bersangkutan

terbukti tidak melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dipulihkan kembali pada kedudukan semula dengan hak penuh atas segala yang menjadi haknya dengan berlaku surut.

7. Tim Pastoral lingkup Jemaat diangkat oleh Majelis Jemaat yang terdiri atas Warga Jemaat yang berintegritas tinggi.

8. Biaya Tim Pastoral dibebankan pada anggaran Majelis Jemaat / Majelis Sinode.









Pasal 11:5.b : Cukup jelasPasal 11:6 : Cukup jelas


9. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Jemaat / Majelis Sinode bersifat final, yang dipertegas oleh Majelis Sinode dengan Surat Keputusan.

Pasal 12Anggaran Penerimaan dan

Pengeluaran

1. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran PKUPPG yang secara operasional dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, GPIB menyusun anggaran tahunannya yang terdiri atas anggaran penerimaan dan pengeluaran.

2. Anggaran dimaksud berfungsi sebagai alat pengendaliaan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran, secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian hasil optimal dari pelaksanaan rencana kerja GPIB.

3. Tahun anggaran adalah sama dengan tahun buku yaitu mulai 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

4. Anggaran disusun dalam kelompok anggaran rutin, non-rutin dan proyek.

5. Jika diperlukan, dapat diadakan anggaran tambahan / suplesi paling cepat setelah triwulan 2 pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13Anggaran Majelis Sinode / Majelis

Jemaat




Pasal 12







1. Anggaran tahunan GPIB pada lingkup Jemaat disusun oleh Majelis Jemaat melalui PHMJ, kemudian diminta pengesahannya oleh dan di dalam Sidang Majelis Jemaat setiap tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Anggaran Tahunan GPIB pada lingkup Sinodal disusun oleh Majelis Sinode dan disahkan dalam PST.

2. Anggaran GPIB pada lingkup Jemaat disusun dengan memperhatikan hasil PST, hasil Rapat Mupel, hasil Sidang Majelis Jemaat, dan pendapat/usul dari warga sidi Jemaat dalam Pertemuan Warga Sidi jemaat serta Badan-badan Pelaksana di dalam Jemaat.

3. Penyusunan anggaran GPIB pada lingkup Jemaat harus mencerminkan pemahaman jemaat misioner melalui rencana kerja/program kerja unit-unit misioner.

4. Anggaran tahunan BPPG / BPPJ disusun oleh BPPG / BPPJ dan dimasukkan dalam anggaran tahunan Majelis Sinode / Majelis Jemaat untuk disahkan pada lingkupnya masing-masing.


1. Peraturan Nomor 6 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Perbendaharaan GPIB yang bertentangan dengan Peraturan ini

Pasal 13






dinyatakan tidak berlaku. 3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur

oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat.





Pasal 14







Pasal 14:4.c :Cukup jelas


PERATURAN NOMOR 7 Tentang

Badan Pemeriksa Perbendaharaan di Gereja Protestan di Indonesia

bagian Barat


Pemeriksaan adalah seluruh proses kegiatan untuk menilai pengelolaan dan pengolahan perbendaharaan Gereja / Jemaat dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pasal 2Tempat Kedudukan

1. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) berada di tempat kedudukan Majelis Sinode.

2. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) berada di tempat kedudukan Majelis Jemaat.

Pasal 3Status dan Fungsi

1. BPPG adalah Badan Pemeriksa pada lingkup Sinodal yang bertanggung jawab kepada Persidangan Sinode.

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1

Pasal 2



Pasal 3



2. BPPJ adalah Badan Pemeriksa pada lingkup Jemaat yang bertanggung jawab kepada Sidang Majelis Jemaat .

3. Fungsi BPPG/BPPJ adalah mengadakan pemeriksaan terhadap perbendaharaan

4. Dalam menjalankan fungsinya BPPG / BPPJ melakukanpemeriksaansecara profesionaldengan memahami panggilan dan pengutusan Gereja.

Pasal 4Tugas dan Lingkup Pemeriksaan

1. BPPG dan BPPJ dalam memeriksa pengelolaan Perbendaharaan dilakukan dengan cara :a. Meminta penjelasan baik lisan

maupun tertulis kepada pejabat yang terkait dalam pengelolaan Perbendaharaan.

b. Meneliti / memeriksa dan mengungkapkan temuan yang terjadi dalam proses pengelolaan Perbendaharaan.

c. Memberikan kesaksian / pernyataan tentang kebenaran formal dan substansial dalam rangka penilaian laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan atas pengelolaan Perbendaharaan.

d. Memberikan saran untuk penyelesai-an masalah Perbendaharaan.

e. BPPG dan BPPJ sewaktu-waktu dapat melakukan




Pasal 4







pemeriksaan Perbendaharaan.f. Memberikan petunjuk dan

bimbingan dalam pengelolaan Perbendaharaan agar dapat dilaksanakan menurut sistem dan prosedur serta ketentuan / peraturan yang berlaku.

2. Jenis pemeriksaan meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Pengelolaan, Pemeriksaan Program dan Pemeriksaan Khusus.a. Pemeriksaan Keuangan

(Financial Audit) untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan Perbendaharaan, untuk dapat menilai kewajaran laporan Majelis Sinode / Majelis Jemaat , Badan Pelaksana, Badan Pembantu serta Badan Otonom yang bernaung di bawah GPIB.

b. Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Audit) dengan prioritas pada pengukuran dan penilaian terhadap penggunaan barang, jasa, tenaga dan sebagainya ditinjau dari sudut efisiensi dan efektivitas.

c. Pemeriksaan Program dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan program secara menyeluruh, ditinjau dari segi



Pasal 4:2:1 : Cukup jelas





efektivitasnya. d. Pemeriksaan Khusus

dilakukan atas permintaan Persidangan Sinode / Persidangan Sinode Tahunan / Sidang Majelis Jemaat dan atau atas prakarsa BPPG / BPPJ terhadap berbagai hal khusus yang dianggap perlu dalam pengelolaan Perbendaharaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana atau merugikan GPIB, maka BPPG / BPPJ berkewajiban memberitahukan persoalan tersebut kepada Majelis Sinode / Majelis Jemaat sebelum disampaikan dalam Persidangan Sinode / Sidang Majelis Jemaat

4. BPPG/BPPJ membuat analisis mengenai perbendaharaan Gereja / Jemaat dan meneruskannya dalam bentuk rekomendasi kepada Majelis Sinode / Majelis Jemaat.

Pasal 5Keanggotaan dan Susunan

Pengurus

1. Anggota BPPG / BPPJ adalah seseorang yang menguasai Bidang Keuangan.

2. BPPG terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dan diangkat oleh Persidangan Sinode untuk masa jabatan yang disesuaikan dengan masa tugas Majelis Sinode.



Pasal 4:4 : Hanya secara temporer untuk tugas tertentu.

Pasal 5




3. Susunan dan komposisi BPPG dibentuk sesuai Peraturan No. 5 Tahun 2010 Pasal 19 butir 3a.

4. BPPJ terdiridari 3 (tiga) orang, dipilih oleh Warga Sidi Jemaat dan diusulkan oleh Majelis Jemaat untuk ditetapkan Majelis Sinode dan masa tugasnya sesuai dengan masa tugas Majelis Jemaat.

5. Para anggota BPPJ memilih di antara mereka sendiri Susunan Pengurus yang terdiri atas :a. Seorang Ketua.b. Seorang Sekretaris.c. Seorang Anggota.

Pasal 6Etika Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugasnya maka BPPG / BPPJ :1. Harus terlebih dahulu

memberitahukan kepada Majelis Sinode / Majelis Jemaat

2. Harus bekerja secara kolegial3. Harus bersikap independen4. Harus dapat menyimpan rahasia

pemeriksaan maupun rahasia jabatannya dan harus memiliki loyalitas dan integrasi yang tinggi.

5. Wajib mengamankan kebijakan dan program kerja dalam rangka menjaga martabat GPIB.

Pasal 7Tata Kerja dan Sarana Kerja




Pasal 6


Pasal 6:2 : Cukup jelasPasal 6:3 : Cukup jelasPasal 6:4 : Cukup jelas


Pasal 7



1. Dalam melakukan tugasnya apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak, BPPG dengan persetujuan Majelis Sinode dapat menggunakan jasa kantor Akuntan Publik.

2. Dalam melakukan tugasnya apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak BPPJ dan Majelis Jemaat yang bersangkutan bisa menggunakan jasa BPPG.

3. Dalam melakukan pemeriksaan di Jemaat, BPPG dan BPPJ dapat bekerjasama dengan cara sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Hasil pemeriksaan dan konsultasi dimaksud pada ayat 2 diinformasikan baik kepada Majelis Sinode maupun kepada PHMJ.

5. Dalam hal pelatihan keahlian Pengelolaan Perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat maka BPPG / BPPJ bisa dimintakan perannya secara langsung.

6. a. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari seperti dokumentasi, surat - menyurat, pengolahan data maka BPPG / BPPJ dapat memperoleh fasilitas kerja berupa :1) Ruang kerja dan

peralatannya.2) Honor dan tunjangan.3) Biaya Perjalanan Dinas. 4) Bantuan tenaga karyawan







Pasal 7:6.a.2 : Cukup jelasPasal 7:6.a.3 : Cukup jelasPasal 7:6.a.4 : Cukup jelas


dari kantor Majelis Sinode / Majelis Jemaat sewaktu-waktu bila diperlukan.

b. Fasilitas kerja untuk BPPJ disesuaikan dengan kondisi di Jemaat yang bersangkutanc. Honor dan tunjangan BPPG diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Sinode (PPMS)

Pasal 8Kewenangan BPPG dan BPPJ

1. BPPG / BPPJ berwenang untuk melakukan pemeriksaan baik diminta maupun tidak terhadap perbendaharaan.

2. BPPG / BPPJ berwenang memasuki ruang, gedung, rumah, gudang dan tempat lainnya milik GPIB untuk kepentingan pemeriksaan.

3. BPPG / BPPJ berwenang melihat dan meneliti pembukuan, dokumen dan memeriksa serta meminta keterangan yang wajib diberikan oleh fungsionaris Majelis Sinode / Majelis Jemaat termasuk unit-unit misionerbaik dilingkup Sinodal maupun dilingkup Jemaat.

4. BPPG/BPPJ wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Persidangan Sinode / Sidang Majelis Jemaat.

5. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya bukti-bukti


Pasal 7:6.c : PPMS ditetapkan dalam Persidangan Sinode

Pasal 8

Pasal 8:1 : Mengacu pasal 6 ayat 1


Pasal 8:3 : Khususu ntuk unit-unit misioner yang melakukan pengelolaan secara tersendiri.




yang dapat dijadikan dasar pelanggaran yang secara material merugikan GPIB, maka BPPG / BPPJ dapat mengambil langkah sebagai berikut :a. Temuan dilaporkan kepada

Majelis Sinode / Majelis Jemaat untuk ditindak lanjuti.

b. Apabila dalam kurun waktu tahun berjalan Majelis Sinode/Majelis Jemaat tidak juga menindaklanjuti maka BPPG/BPPJ dapat menyampaikan teguran / peringatan kepada Majelis Sinode/Majelis Jemaat.

c. Bila ternyata Majelis Sinode tidak dapat juga menyelesaikan temuan dimaksud maka BPPG menyampaikan permasalahannya pada Persidangan Sinode Tahunan.

d. Bila ternyata Majelis Jemaat tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemukan BPPJ maka BPPJ menyampaikannya kepada Majelis Sinode.

Pasal 9Standar Pemeriksaan

1. Para fungsionaris BPPG / BPPJ melakukan tugasnya berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan oleh mereka.

2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar, maka





Pasal 9




tata usaha perbendaharaan Majelis Sinode / Majelis Jemaat dan unit-unit misioner harus tersedia pada tiap hari kerja untuk sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh BPPG / BPPJ .

3. Pihak yang diperiksa wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan beserta bukti dan dukungan kepada BPPG / BPPJ pada saat pemeriksaan.

4. Pemeriksaan formal atas keseluruhan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Majelis Sinode / Majelis Jemaat, dilakukan 4 (empat) kali setahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan Majelis Sinode / Majelis Jemaat yang dilakukan setiap Triwulan untuk disampaikan kepada seluruh Jemaat GPIB.

5. Pemeriksaan keberadaan dari uang Kas / Bank dan harta milik lainnya yang berada di bawah penguasaan Majelis Sinode / Majelis Jemaat dilakukan sewaktu-waktu menurut kebutuhan minimal 1 (satu) kali setahun yakni pada akhir tahun buku.

6. Pelaksanaan Pengawasan melekat yang dilakukan oleh fungsionaris Majelis Sinode / Majelis Jemaat, hasilnya dapat digunakan oleh BPPG / BPPJ untuk dijadikan dasar pemeriksaan keseluruhan pertanggung jawaban keuangan







Majelis Sinode / Majelis Jemaat.7. Hasil Pengawasan sebagaimana

dalam ayat 6 tsb diatas dibahas dalam rapat BPPG / BPPJ untuk dirumuskan selanjutnya berupa kesimpulan / pendapat BPPG / BPPJ dan disampaikan kepada Majelis Sinode/Majelis Jemaat, untuk dibahas guna merumuskan pandangan Majelis Sinode / Majelis Jemaat maupun BPPG/BPPJ.

Pasal 11Pertanggungjawaban

1. Menjelangpenyelenggaraan Persidangan Sinode / Sidang Majelis Jemaat, BPPG / BPPJ membuat laporan pemeriksaan tahunan dan laporan pemeriksaan akhir masa jabatannya :a. Laporan pemeriksaan

Tahunan kepada Persidangan Sinode / Sidang Majelis Jemaat perihal keberadaan perbendaharaan Majelis Sinode / Majelis Jemaat dan unit-unit misioner selama masa kerja yang berjalan, untuk dijadikan bahan pengukuran dan penilaian kebijakan yang telah dijalankan oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat, dan unit-unit misioner di bidang perbendaharaan GPIB.

b. Laporan akhir masa jabatan kepada Persidangan Sinode /

Pasal 11





Sidang Majelis Jemaat tentang hasil pekerjaannya selama masa tugasnya.

2. Dengan pemberian laporan hasil pekerjaan kepada Persidangan Sinode / Sidang Majelis Jemaat pada akhir masa jabatannya seperti yang dimaksudkan di atas, maka tugas pekerjaan para fungsionaris BPPG / BPPJ dinyatakan selesai.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari

2/3 jumlah Jemaat atau;b. Diusulkan oleh Majelis

Sinode setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat


Pasal 12









;c. Usul-usul

perubahandisampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Persidangan Sinode.


PERATURAN NOMOR 8

TentangPendewasaan, Pelembagaan,

Penggabungan, Penurunan Status, Pengaktifan Kembali dan

Penghapusan Jemaat

Pasal 1Pendewasaan Jemaat

1. Pendewasaan Jemaat adalah proses penyiapan suatu persekutuan warga GPIB yang sebelumnya telah diwadahi dalam suatu bentuk persekutuan seperti “sektor” dari satu Jemaat yang sudah melembaga atau “pos pelayanan”, yang karena pertumbuhannya menunjukkan prospek yang baik, sehingga perlu segera ditingkatkan statusnya menjadi “Bakal Jemaat” disingkat “ Bajem”.

2. Syarat-syarat Pendewasaana. Adanya pertumbuhan yang

terukur jelas dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan sebagai suatu jemaat dewasa.

b. Direkomendasikan oleh Jemaat Induk setelah mendengar aspirasi warga jemaat dari “sektor” atau “pos pelayanan” yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan sumberdaya

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1





yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya.

Pasal 2Pelembagaan Jemaat

1. Pelembagaan Jemaat adalah proses penyiapan suatu Bajem untuk ditetapkan secara hukum menjadi satu jemaat mandiri.

2. Syarat-syarat Pelembagaan:a. Jumlah warga jemaat dalam

Bajem tersebut sudah mencapai sekurang-kurangnya 75 Kepala Keluarga.

b. Pengembangan persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam Bajem yang akan dilembagakan menunjukkan hasil pertumbuhan yang baik/signifikan.

c. Tersedianya Presbiter yang bertanggung jawab atas persekutuan, pelayanan dan kesaksian serta pembinaan warga jemaat serta pengelolaan perbendaharaan jemaat.

d. Adanya wilayah pelayanan dimana terdapat prospek terjadinya konsentrasi warga jemaat bermukim.

e. Direkomendasikan oleh Jemaat Induk.

f. Memiliki tempat ibadah tetap termasuk fasilitas pastori.

Pasal 2


Pasal 2:2 : Cukup jelasPasal 2:2.a : Kecuali untuk wilayah

tertentu





Pasal 2:2.f : Yang dimaksud dengan istilah tetap ialah tempat yang secara rutin di pakai untuk beribadah baik milik maupun sewa.



3. Persiapan Pelembagaan.Dalam mempersiapkan pelembagaan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a) Penelitian yang lebih mendalam

tentang wilayah pelayanan serta jumlah warga jemaat yang bermukim di wilayah tersebut.

b) Penelitian tentang pengembangan kemajuan ekonomi warga jemaat untuk memenuhi biaya rutin jemaat setiap bulan.

c) Penelitian terhadap perkembangan masyarakat di wilayah tersebut khususnya tentang tingkat kerukunan beragama.

d) Penelitian tentang kemungkinan pengadaan tanah untuk

Pasal 2:3.a : Penetapan batas wilayah dilakukan atas kesepakatan jemaat-jemaat yang berbatasan di bawah koordinasi BP Mupel setempat. Dalam hal batas yang tumpang tindih atau warga yang berdomisili di wilayah jemaat lain maka warga jemaat tersebut bebas menentukan dimana dia akan terdaftar akan tetapi haknya untuk menjadi fungsionaris pelayanan dilaksanakan sesuai dengan batas wilayah. Dengan demikian hak untuk menjadi fungsionaris pelayanan di jemaat diluar wilayah domisilinya dinyatakan gugur.





pembangunan Gedung Gereja, Pastori, Kantor dan lain-lain di wilayah pelayanan tersebut.

4. Langkah-langkah persiapan tersebut diatas dijadwalkan dalam satu program pelembagaan jemaat yang disusun oleh Majelis Jemaat Induk bersama dengan Presbiter Bajem (bakal jemaat) yang akan dilembagakan, dan diarahkan serta ditetapkan oleh Majelis Sinode.

5. Panitia Persiapan Pelembagaan.a. Panitia Persiapan Pelembagaan

dibentuk oleh Majelis Jemaat Induk dengan mengikutsertakan Presbiter dan warga jemaat dari Bajem yang akan dilembagakan dan ditetapkan oleh Majelis Sinode.

b. Panitia Persiapan Pelembagaan melaksanakan tugas berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat 3.

c. Masa tugas Panitia Persiapan Pelembagaan ditentukan sejak terbitnya Keputusan Majelis Sinode tentang Panitia Persiapan, berlanjut selama pelaksanaan program pelembagaan dan berakhir pada saat terlaksananya pelembagaan.

d. Pelembagaan dilakukan dalam satu ibadah minggu dengan menggunakan tata ibadah khusus, yang dipimpin oleh Fungsionaris Majelis Sinode







yang adalah Pendeta.6. Untuk setiap pelembagaan Majelis

Sinode harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang batas wilayah yang baru dari jemaat-jemaat terkait.

Pasal 3Penurunan Status Jemaat

1. Penurunan status jemaat adalah suatu perubahan akibat terjadinya penurunan jumlah warga secara signifikan di suatu jemaat sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai jemaat mandiri. Perubahan status dari jemaat mandiri menjadi Pos Pelayanan atau Sektor pelayanan dari jemaat GPIB yang terdekat.

2. Penurunan jumlah jemaat tersebut di atas harus dilaporkan oleh Majelis Jemaat yang bersangkutan kepada Majelis Sinode.

3. Perubahan status dilakukan oleh Majelis Sinode setelah mendengar laporan dari Majelis Jemaat yang bersangkutan dan BP Mupel setempat.

4. Perubahan status dilaporkan oleh Majelis Sinode kepada persidangan Sinode terdekat.

Pasal 4Penggabungan Jemaat

1. Penggabungan jemaat adalah proses penyatuan 2 (dua) jemaat atau lebih, karena salah satu atau seluruhnya tidak lagi memenuhi persyaratan


Pasal 3





Pasal 4



sebagai jemaat mandiri. 2. Penggabungan jemaat harus

merupakan usul dari jemaat-jemaat yang hendak bergabung.

3. Keberadaan presbiter sebagai konsekuensi dari penggabungan diatur oleh Majelis Sinode.

4. Keberadaan aset sebagai konsekuensi dari penggabungan, diatur oleh jemaat-jemaat yang bersangkutan dalam asistensi BP Mupel terkait dan ditetapkan oleh Majelis Sinode.

5. Majelis Sinode membentuk panitia penggabungan dengan mengikutsertakan Presbiter dan warga Jemaat dari Jemaat-Jemaat terkait dan BP Mupel terkait.

Pasal 5Pengaktifan Kembali Jemaat

1. Pengaktifan kembali suatu jemaat terjadi atas usul dari Jemaat induk.

2. Usulan tersebut mengikuti proses pelembagaan jemaat, sesuai dengan pasal 2 peraturan ini.

3. Hal-hal menyangkut aset diselesaikan oleh Jemaat setempat dalam pendampingan oleh BP Mupel.

4. Perekrutan presbiter yang merupakan konsekuensi dari Pengaktifan kembali suatu jemaat diatur oleh Majelis Sinode.

Pasal 6Penghapusan Jemaat

1. Penghapusan Jemaat dilaksanakan





Pasal 5





Pasal 6



apabila tidak ada lagi warga jemaat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun di wilayah Jemaat tersebut.

2. Penghapusan Jemaat dilakukan berdasarkan rekomendasi BP Mupel setempat dengan mendengar pendapat jemaat-jemaat yang berdekatan.

3. Penghapusan Jemaat harus ditetapkan oleh dan di dalam Persidangan Sinode.

4. Aset yang berhubungan dengan penghapusan Jemaat diatur oleh Majelis Sinode.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan tentang Pendewasaan, Pelembagaan, Penggabungan, Penurunan status, Pengaktifan kembali dan Penghapusan Jemaat yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.






Pasal 7














Struktur dan Tata Kerja Majelis Sinode

Pasal 1Pengertian

1). StrukturStruktur adalah susunan berdasarkan jenjang, rentang kendali dan jabatan organisasi dimana dalamnya terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas.

2). Tata KerjaTata Kerja adalah mekanisme pelaksanaan tugas berdasarkan jenjang, rentang kendali dalam hal pengambilan keputusan, baik dalam bidang masing-masing maupun lintas bidang.

Pasal 2Struktur

Struktur Majelis Sinode meliputi :1). Penentu kebijakan (Majelis

Sinode)2). Pelaksana kebijakan (Unit-

Unit Misioner) 3). Pengelola administrasi

(Kantor Majelis Sinode).

Pasal 3

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1



Pasal 2




Pasal 3


Tata Kerja

Tata Kerja Majelis Sinode, meliputi:1. Proses pengambilan keputusan

tentang kebijakan dibangun dan dilaksanakan sesuai sistem presbiterial sinodal.

2. Penentuan kebijakan dilaksanakan melalui Sidang Majelis Sinode untuk ditindaklanjuti oleh fungsionaris Majelis Sinode.

3. Semua kebijakan dan pelaksanaannya berpedoman pada PKUPPG GPIB yang diuraikan dalam Program Kerja dan Anggaran dan ditindaklanjuti oleh perangkat-perangkat yang ada dalam koordinasi masing-masing fungsionaris.

4. Semua pertanggungjawaban tugas fungsionaris Majelis Sinode dan para pelaksana disusun dalam bentuk laporan tertulis.

5. Semua proses yang berlangsung diadministrasikan (dikelola) oleh Kantor Majelis Sinode dibawah tanggungjawab Sekretaris Umum.

Pasal 4Pembidangan Kegiatan

Pembidangan kegiatan Majelis Sinode meliputi :1. Teologi dan Persidangan Gerejawi2. Pelayanan dan Kesaksian (Pelkes)






Pasal 4

Pasal 4:1 : Lihat PKUPPGPasal 4:2 : Lihat PKUPPG


3. Gereja, Masyarakat dan Agama-Agama (Germasa)

4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI) serta Pelayanan Kategorial (Pelkat)

5. Pembangunan Ekonomi Gereja 6. Informasi, Organisasi dan

Komunikasi (Inforkom) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pasal 5Uraian Tugas

1. Ketua Umuma. Tugas Umum

1). Ketua umum memimpin Sidang Majelis Sinode dan rapat lainnya;

2). Bersama para ketua lainnya mengarahkan, mengawasi pelaksanaan program kerja tahunan sinodal, agar tetap sesuai dengan tata gereja dan PKUPPG serta keputusan persidangan;

3). Ketua Umum dan Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama GPIB serta mewakili GPIB.

4). Menggantikan Ketua-Ketua

Pasal 4:3 : Lihat PKUPPG

Pasal 4:4 : Lihat PKUPPG

Pasal 4:5 : Lihat PKUPPGPasal 4:6 : Lihat PKUPPG

Pasal 5

Pasal 5:1 : Cukup jelasPasal 5:1.a : Cukup jelasPasal 5:1.a.1 : Cukup jelas


Pasal 5.1.a.3 : Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan, maka diwakili oleh salah satu Ketua dan salah satu Sekretaris. Jikalau salah satu Ketua dan salah satu sekretaris berhalangan, maka MS diwakili oleh dua orang fungsionaris yang ditunjuk oleh Sidang MS. Sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa yang tidak dapat bertentangan dengan Tata Gereja dan Peraturan perundangan yang berlaku.


lainnya apabila berhalangan.b. Tugas Khusus

1). Bersama Departemen Teologi melakukan pengkajian teologi secara terus menerus dalam kehidupan bergereja;

2). Bersama Departemen Germasa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Departemen Germasa sesuai PKUPPG;

3). Bersama Sekretaris Umum mengawasi ketatalaksanaan Kantor Majelis Sinode;

4). Bersama Sekretaris Umum dan Bendahara bertanggungjawab atas perbendaharaan GPIB;

5). Bersama Sekretaris Umum menanda-tangani semua:i. Surat-surat dan Piagam Gerejawi.ii.Keputusan dan Ketetapan Sidang Majelis Sinode

6). Bersama Bendahara menanda tangani surat-surat yang berhu-bungan dengan perbendaharaan.

2. Ketua I.a. Tugas Umum

1). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua keputusan persidangan sinode yang berkaitan dengan Pelkes dalam koordinasi dengan ketua umum dan ketua-ketua


Pasal 5:1.b. : Cukup jelasPasal 5:1.b.1 : Cukup jelas



Pasal 5:1.b.4 :Cukup jelas


Pasal 5:1.b.5.i : Cukup jelas

Pasal 5:1.b.5.ii: Cukup jelas


Pasal 5:2 : Cukup jelasPasal 5:2.a :Cukup jelasPasal 5:2.a.1 : Cukup jelas


lainnya;2). Menggantikan ketua

umum/ketua lainnya bila berhalangan.

b. Tugas KhususBersama Departemen Pelkes dan Unit Misioner Sinodal di bidang Pelkes melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG.

3. Ketua IIa. Tugas Umum :

1). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua keputusan persidangan sinode yang berkaitan dengan Gereja, Masyarakat dan Agama-Agama (Germasa) dalam koordinasi dengan ketua umum dan ketua-ketua lainnya;

2). Menggantikan ketua umum/ketua lainnya bila berhalangan.

b. Tugas Khusus :Bersama Departemen Germasa melaksanakan tugas-tugas dibidang masing-masing sesuai PKUPPG;

4. Ketua IIIa. Tugas Umum:

1). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua keputusan persidangan sinode yang berkaitan dengan Pembinaan


Pasal 5:2.b : Unit Misioner Sinodal yang dimaksud adalah : UP2M, PMKI dan Pusat Penanggulangan Bencana (Crisis Center) GPIB.



Pasal 5:3.b :Cukup jelas



dan Pengembangan Sumber Daya Insani (PPSDI) dan Peningkatan Peran Keluarga (PPK) yang terjabarkan dalam Pelayanan Kategorial (Pelkat) yang dilaksanakan dalam koordinasi dengan ketua umum dan ketua-ketua lainnya;


b. Tugas Khusus :Bersama Departemen PPSDI dan Dewan Pelkat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG

5. Ketua IVa. Tugas Umum:

1). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua keputusan persidangan sinode yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi Gereja dan Badan Usaha/Badan Hukum GPIB dalam koordinasi dengan ketua umum dan ketua-ketua lainnya;


b. Tugas Khusus :1). Bersama Departemen PEG,

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG;





Pasal 5:5.b : Cukup jelasPasal 5:5.b.1 : Cukup Jelas


2). Bersama yayasan dan atau badan hukum GPIB melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG.

6. Ketua V:a. Tugas Umum:

1). Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua keputusan persidangan sinode yang berkaitan dengan Informasi, Organisasi dan Komunikasi (Inforkom) serta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam koordinasi dengan ketua umum dan ketua-ketua lainnya;


b. Tugas Khusus :1). Bersama departemen

Informasi, Oganisasi dan Komunikasi (Inforkom) melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG;

2). Bersama Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai PKUPPG.

7. Sekretaris Umuma. Tugas Umum :

1). Bersama Ketua Umum




Pasal 5:6.b : Cukup jelasPasal 5:6.b.1 : Cukup jelas



menjadi penanggungjawab umum baik ke dalam maupun ke luar;

2). Bersama Ketua Umum mengawasi ketatalaksanaan kantor Majelis Sinode;

3). Melaksanakan tugas Sekretaris-sekretaris lainnya bila berhalangan.

b. Tugas Khusus :1). Memimpin dan

merencanakan pengembangan personalia/ kepegawaian GPIB;

2). Memimpin administrasi dan kantor Majelis Sinode GPIB;

3). Mempersiapkan konsep peraturan, keputusan dan ketetapan Majelis Sinode untuk dibahas dalam Sidang Majelis Sinode;

4). Bertanggungjawab atas dokumen GPIB berupa buku - buku keputusan, hasil - hasil sidang dan rapat serta konsultasi dan musyawarah;

5). Membuat laporan mengenai pelaksanaan Keputusan-keputusan Majelis Sinode yang sudah atau belum dilaksanakan pada setiap akhir bulan;

6). Mendampingi Ketua Umum dalam melaksanakan koordinasi bidang kegiatannya;

Pasal 5:7. : Cukup jelasPasal 5:7.a : Cukup jelasPasal 5:7.a.1 : Cukup jelas


Pasal 5:7.a.3 :Mencakup surat, piagam gerejawi, keputusan dan ketetapan sidang majelis Sinode, dan surat surat lainnya.








7). Bersama Ketua Umum menan-datangani semua dokumen Gerejawi.

8). Bersama Ketua V menangani Bidang yang menjadi tanggung jawab Ketua V.

8. Sekretaris Ia. Tugas Umum :

Melaksanakan tugas Sekretaris-Sekretaris lainnya bila yang bersangkutan berhalangan;

b. Tugas Khusus :1). Membuat Notulen Sidang

Majelis Sinode;2). Membina kinerja pegawai

kantor Majelis Sinode;3). Mendampingi Ketua I dan

Ketua II melaksanakan koordinasi bidang kegiatan-nya;

4). Menyelenggarakan pengarsipan Kantor Majelis Sinode sesuai bidang terkait.

9. Sekretaris IIa. Tugas Umum :

Melaksanakan tugas Sekretaris lainnya bila yang bersangkutan berhalangan.

b. Tugas Khusus :1). Mendampingi Ketua III dan

Ketua IV dalam melaksanakan koordinasi bidang kegiatannya;

2). Mempersiapkan administrasi perjalanan dinas dan mengolah laporan-laporan



Pasal 5:8 :Cukup jelasPasal 5:8.a : Cukup jelas








perjalanan dinas fungsionaris Majelis Sinode, atau yang ditugaskan oleh Majelis Sinode;

3). Menyelenggarakan pengarsipan Kantor Majelis Sinode sesuai bidang terkait.

10. Bendaharaa. Tugas Umum :

1). Bersama Ketua Umum dan Ketua IV bertanggungjawab atas pengelolaan perbendaharaan GPIB;

2). Menyusun dan menyampaikan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan Majelis Sinode untuk ditetapkan dalam Persidangan Sinode Tahunan;

3). Bertanggung jawab atas administrasi keuangan GPIB;

4). Bersama Ketua Umum atau Ketua IV menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perbendaharaan dan keuangan;

5). Melaksanakan tugas Bendahara I bila yang bersangkutan berhalangan.

b. Tugas Khusus1). Meneliti dan memberikan

persetujuan atas semua permohonan pengunaan uang sesuai anggaran yang



Pasal 5:10 : Cukup jelasPasal 5:10.a : Cukup jelasPasal 5:10.a.1 :Cukup jelas







telah ditetapkan oleh Majelis Sinode;

2). Melaksanakan keputusan sidang Majelis Sinode dan melaporkan kepada Majelis Sinode tentang pengeluaran dana luar biasa atau yang belum dianggarkan;

3). Membuat informasi keuangan secara triwulanan dan tahunan kepada Jemaat;

4). Membuat laporan keuangan, dan laporan pertanggunjawaban anggaran dan realisasi kepada Persidangan Sinode;

5). Menjalin hubungan dan komunikasi yang intensif dengan Bendahara jemaat-jemaat;

6). Menjalin hubungan dan komunikasi yang intensif dengan BPPG.

11. Bendahara Ia. Tugas Umum :

Melaksanakan tugas Bendahara bila yang bersangkutan berhalangan.

b. Tugas Khusus :1). Mengawasi proses

pelaksanaan (realisasi) anggaran;

2). Mengawaisi administrasi / pembukuan keuangan dan penyimpanan bukti-bukti kas;

3). Membina administrasi keuangan dan






Pasal 5:11 : Cukup jelasPasal 5:11.a :Cukup jelas

Pasal 5:11.b : Cukup jelasPasal 5:11.b.1 :Cukup jelas



perbendaharaan di Jemaat-Jemaat GPIB;

4). Bersama Ketua IV mengelola administrasi pendataan dan penelitian terhadap inventaris/ administrasi harta milik GPIB di Majelis Sinode (yang bergerak maupun yang tidak bergerak).

Pasal 6Peraturan Pelaksanaan Majelis

Sinode (PPMS)

1. PPMS mengatur mekanisme kerja administrasi dan teknis Majelis Sinode beserta penjabaran tugas Departemen-departemen dan Unit Misioner Sinodal lainnya.

2. PPMS merupakan bagian dari peraturan ini dan ditetapkan dalam Persidangan Sinode.

.Pasal 7

Ketentuan Penutup


2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Struktur dan Tata Kerja Majelis Sinode yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang



Pasal 6

Pasal 6:1 :Cukup jelas


Pasal 7





Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :

a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat atau ;

b. Diusulkan oleh Majelis Sinode setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 jumlah Jemaat ;






PERATURAN NOMOR 10 MEMORI PENJELASAN


Tentang Kepegawaian GPIB

Dasar dan Pengertian

Pasal 1Dasar

Peraturan ini disusun berdasarkan Peraturan Pokok I Pasal 16 tentang Kepegawaian

Pasal 2Pengertian

1. Anak adalah anak yang belum pernah menikah dan tercatat secara resmi pada GPIB serta memenuhi syarat: a. belum berumur 21 (dua puluh

satu) tahun; atau b. belum berumur 25 (dua puluh

lima) tahun tetapi masih bersekolah; atau

c. belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak bersekolah tetapi cacat tetap dan dinyatakan demikian secara tertulis oleh dokter yang ditunjuk GPIB.

d. Anak terdiri atas:i. Anak kandung Pegawai yang

lahir dari suatu Perkawinan yang sah secara hukum dan, dalam hal Pegawai tersebut telah bercerai, menjadi tanggungan Pegawai itu berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang ;

ii. Anak tiri Pegawai yang ada karena suatu perkawinan yang sah secara hukum dan menjadi


Pasal 2





Pasal 2:1.d : Cukup jelasPasal 2:1.d.i : Cukup jelas


tanggungan Pegawai ;

iii. Anak angkat Pegawai yang pengangkatannya dilakukan

secara hukum.2. Cuti adalah masa tidak masuk kerja

yang diijinkan dalam waktu tertentu, yang diperhitungkan berdasarkan masa kerja efektif.

3. Sakit adalah kondisi dari pegawai sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.

4. Fasilitas Perawatan Kesehatan dan Pengobatan adalah bantuan perawatan kesehatan dan pengobatan pada waktu sakit atau melahirkan yang diberikan kepada pegawai GPIB dan keluarga.

5. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) adalah lembaga yang berbadan hukum Staatsblad Hindia Belanda Nomor 156 tahun 1927 dan Nomor 305 tahun 1948.

6. Golongan adalah golongan pegawai yang ditentukan berdasarkan pendidikan dan hasil evaluasi untuk menentukan besarnya gaji yang di terima oleh pegawai yang bersangkutan.

7. Hari Kerja atau Hari –Hari Kerja adalah hari atau hari-hari di mana Pegawai harus melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal kerja.

8. Hari Istirahat atau Hari-Hari Istirahat adalah hari atau hari-hari ketika pegawai tidak bekerja, sesuai dengan jadwal kerja, namun tetap mendapat upah.

9. Cuti Tahunan adalah masa istirahat

Pasal 2:1.d.ii : Cukup jelas

Pasal 2:1.d.iii :Cukup jelas









yang menjadi hak Pegawai setelah Pegawai menyelesaikan masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah penuh.

10.Cuti Besar adalah masa istirahat yang menjadi hak Pegawai setelah Pegawai menyelesaikan masa kerja berturut-turut selama 5(lima) tahun untuk pendeta dan 6 (enam) tahun untuk pegawai non pendeta.

11.Hari Libur Resmi adalah hari libur yang dinyatakan demikian oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

12.Isteri/Suami adalah 1 (satu) orang isteri/suami Pegawai yang sah menurut hukum dan dicatatkan pada GPIB.

13.Janda/Duda adalah seorang isteri/suami dari seorang Pegawai yang meninggal dunia

14.Jadwal Kerja adalah suatu jadwal yang ditentukan oleh GPIB tentang jatuhnya hari kerja dan hari istirahat bagi Pegawai, waktu dan lamanya bekerja pada hari kerja, dengan mempertimbangkan antara lain lokasi kerja, sifat pekerjaan dan kelangsungan kegiatan pelayanan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.Jam kerja adalah waktu kerja yang ditentukan oleh GPIB.

16.JPHT adalah Jaminan Perumahan Hari Tua sesuai peraturan GPIB

17.Kecelakaan adalah kecelakaan kerja seperti didefinisikan dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juncto











Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.

18.Keluarga adalah 1 (satu) orang Suami atau 1 (satu) orang Istri dan/atau paling banyak 3 (tiga) orang Anak.

19.Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan Pegawai di luar waktu kerja atau pada saat hari istirahat atau hari libur resmi berdasarkan perintah atasan.

20.Majelis Sinode adalah pimpinan GPIB di lingkup sinodal

21.Majelis Jemaat adalah pimpinan GPIB di Jemaat

22.Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji pokok periodik dan diberitahukan oleh Mejelis Sinode secara tertulis. Besarnya kenaikan tersebut, sesuai dengan skala gaji pegawai.

23.Pesangon adalah pembayaran berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian pegawai yang diberikan sehubungan dengan adanya PHK sesuai undang-undang yang berlaku, dan bukan dalam rangka Pensiun.

24.Pegawai adalah tenaga kerja tetap, baik Pendeta maupun non Pendeta yang terikat dalam perjanjian kerja untuk jangka waktu yang diatur dalam peraturan masing-masing.



Pasal 2:20 : Pimpinan lingkup sinodal berarti Pimpinan kebersamaan Jemaat-jemaat di GPIB.


Pasal 2:22 : Kenaikan Gaji Berkala dilakukan secara otomatis berdasarkan waktunya tanpa pengusulan kecuali bagi pegawai yang terkena sanksi penundaan kenaikan gaji berkala.

Pasal 2:23 : Hanya untuk pegawai non pendeta



25.Pegawai Lokal adalah tenaga kerja yang diangkat di jemaat dan terikat di jemaat untuk jangka waktu tertentu.

26.Pegawai Lepas non pendeta adalah pegawai yang tenaganya dipakai hanya dalam jangka waktu dan tugas tertentu.

27.Pegawai Honor Bergolongan adalah tenaga kerja tetap akan tetapi tidak dapat diangkat menjadi status pegawai tetap karena tidak memenuhi persyaratan antara lain masalah umur.

28.Pegawai Waktu Tertentu adalah tenaga kerja gerejawi berdasarkan kerjasama ekumenis yang diPegawaikan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

29.Pelanggaran Berat adalah perbuatan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila dilakukan oleh pegawai akan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

30.Pembebasan Sementara adalah pembebasan sementara Pegawai dari tugas-tugasnya selama waktu tertentu yang dilakukan GPIB terkait dengan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.

31.Pendeta Organik adalah Pendeta GPIB, yang juga merupakan pegawai GPIB, yang ditugaskan di Jemaat sebagai Ketua Majelis Jemaat atau sebagai Pendeta Jemaat maupun sebagai Pendeta GPIB dalam Pelayanan Umum (Pelum).









32.Pendeta Pelayanan Umum adalah Pendeta GPIB Organik yang duduk di Majelis Sinode sebagai Fungsionaris maupun dengan penugasan khusus di lembaga-lembaga seperti Majelis Sinode, PGI, GPI, dan di lembaga lainnya seperti unit kerja penerbitan, sekolah-sekolah dan rumah sakit serta yang ditugaskan di lembaga pendidikan teologi atau yang ditugaskan di lembaga-lembaga.

33.Pendeta Non Organik adalah Pendeta GPIB yang karena pilihan dari yang bersangkutan tidak sebagai pegawai GPIB atau kepegawaiannya diakhiri termasuk emeritus.

34.Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan pendidikan atau pelatihan Pegawai untuk memberikan, meningkatkan dan mengembangkan keterampilan atau keahlian dan produktivitas Pegawai sesuai dengan jenjang, kualifikasi jabatan atau Pekerjaannya.

35.Penempatan Sementara adalah penugasan Pegawai secara sementara di suatu tempat kerja yang lain dari tempat kerja di mana Pegawai biasa melakukan kepegawaiannya.

36.Penilaian Kinerja adalah penilaian tahunan yang dilaksanakan GPIB berdasarkan hasil prestasi kerja setiap pegawai.

37.Peraturan GPIB adalah dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib GPIB bagi Pegawai tetap/waktu tidak tertentu.

38.Peringatan Lisan adalah teguran



Pasal 2:34 : Pegawai yang dimaksud adalah Pendeta dan Non Pendeta.





secara lisan atas pelanggaran ringan.39.Peringatan Tertulis adalah teguran

tertulis yang menurut penilaian, wajar untuk menerima peringatan atas pelanggaran disiplin kerja.

40.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan penugasan dari GPIB dalam rangka melakukan suatu urusan dinas untuk kepentingan GPIB. Perjalanan Dinas dapat dilakukan di dalam maupun keluar tempat kedudukan pegawai (baik di dalam maupun keluar negeri).

41.Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian untuk waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis antara GPIB dan calon pegawai yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja lainnya yang ditandatangani setelah calon Pegawai lulus seleksi penerimaan, dinyatakan fit secara medis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan oleh GPIB.

42.PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara GPIB dan Pegawai.

43.Tempat Kedudukan adalah tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal Pegawai yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja untuk keperluan menentukan mulai dan/atau berhentinya kewajiban GPIB dalam mengganti biaya transportasi dan








sebagainya.44.THRK atau Tunjangan Hari Raya

Keagamaan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang yang dibayarkan GPIB kepada Pegawai menjelang Hari Keagamaan.

45.Tindakan Disiplin adalah tindakan penggembalaan yang dilakukan GPIB dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai yang melanggar tata tertib yang berlaku di GPIB.

46.Gaji adalah dalam bentuk uang sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai.

47.Gaji dasar adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak.

48.Gaji Bersih adalah gaji dasar ditambah tunjangan.

49.Tunjangan Kerja Lembur adalah imbalan dalam bentuk uang dengan perhitungan per jam 1/173 x gaji pokok

50.Vikaris adalah Calon pegawai yang harus menjalani masa orientasi/vikariat sebelum diangkat sebagai pegawai GPIB

51.Izin tidak bekerja adalah hari pegawai tidak masuk bekerja dengan izin pimpinan, namun tetap mendapat gaji.

52.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam susunan suatu satuan organisasi.

53.Kenaikan Golongan Biasa adalah kenaikan golongan pegawai yang












diputuskan oleh Majelis Sinode karena sudah memenuhi persyaratan antara lain masa kerja dalam golongan, kinerja dan tidak bermasalah.

54.Kenaikan Golongan Istimewa adalah kenaikan golongan yang diputuskan oleh Majelis Sinode karena prestasi kerja yang luar biasa.

55.Kenaikan Golongan Penghargaan adalah kenaikan yang diberikan satu tingkat berdasarkan keputusan Majelis Sinode dengan mempertimbangkan prestasi yang bersangkutan dan diberikan sebelum memasuki Masa Persiapan Pensiun(MPP).

56.Skala Gaji adalah skala gaji pokok untuk tiap golongan.

57.Masa Kerja adalah jangka waktu berlangsungnya hubungan kerja terhitung tanggal dimulainya sampai berakhirnya hubungan kerja tersebut.

58.Masa Kerja Efektif adalah masa kerja sejak diterima sebagai pegawai GPIB dengan Surat Keputusan Majelis Sinode.


Pasal 2:55 : Dasar skala gaji tersebut berdasarkan skala gaji yang di keluarkan oleh Pemerintah. untuk Pegawai Negeri Sipil. Penyesuaian Skala Gaji dilaksanakan oleh Majelis Sinode segera setelah Pemerintah menyatakan adanya perubahan dan dilaporkan pada Persidangan Sinode berikutnya. (Penjelasan: Pemerintah sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Perubahan Skala Gaji. Apabila perubahan tersebut harus menunggu putusan Persidangan Sinode, maka pelaksanaan perubahan tersebut menjadi terlambat)





59.Masa Kerja Golongan adalah masa kerja yang dihitung sejak diterima sebagai calon pegawai GPIB.

60.Uang Jasa adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang:a) Meninggal sebelum masa pensiun

dalam hal ini diserahkan kepada ahli waris.

b) Mengalami cacat permanen yang karenannya tidak bisa bekerja lagi, tetapi belum tiba pada masa pensiun.

Perekrutan, Hubungan Kerja dan Status

Pasal 3Perekrutan Pegawai

1. Proses perekrutan pegawai non Pendeta dilakukan oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat dan keputusan pengangkatannya oleh Majelis Sinode.

2. Dalam hal perekrutan pegawai non Pendeta, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. Berusia minimal 18 tahun dan

maksimal 35 tahunb. Lulusan lembaga pendidikan

sesuai kualifikasi yang disyaratkan oleh pemberi kerja.

c. Untuk jabatan tertentu, sudah memiliki pengalaman kerja yang dibutuhkan.

d. Bebas Narkoba, berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat


Pasal 2.60 : Cukup Jelas.



Pasal 3




Pasal 3:2.b : Majelis Sinode / Majelis Jemaat




Keterangan dari dokter.e. Berkelakuan baik yang

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

f. Menyelesaikan masa percobaan dengan baik.

g. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Perorangan dengan GPIB.

3. Dalam proses perekrutan pegawai Pendeta, yang dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Sinode, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga Sidi GPIB yang aktif dalam persekutuan dan pelayanan di Jemaat.

b. Menempuh pendidikan teologi, berdasarkan Rekomendasi GPIB, di Perguruan Tinggi Teologi yang diakui GPIB.

c. Membuat Laporan Perkembangan Studi secara berkala.

d. Aktif di Jemaat GPIB selama menjalani studi dengan rekomendasi Pendeta / Ketua Majelis Jemaat bersangkutan.

e. Berusia minimal 22 tahun dan maksimal 35 tahun.

f. Bebas narkoba, berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter.

g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari









Pasal 3:3.e : Calon Vikaris maksimal berusia 32 tahun. Setelah menjalani masa vikariat selama 2 tahun atau lebih; diteguhkan sebagai Pendeta sebelum usia 35tahun


Pasal 3:3.g : setempat : di tempat


Kepolisian setempat.h. Menyelesaikan masa vikariat yang

lamanya 2 tahun dan apabila gagal baik dalam tahun pertama dan kedua dapat mengulang hanya 1 tahun. Apabila Majelis Sinode menganggap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan maka masa vikariat dapat diakhiri

i. Masih berstatus lajang, dan bersedia untuk tidak menikah selama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan.

j. Bersedia ditugaskan dimanapun dalam wilayah pelayanan GPIB yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Perorangan dengan GPIB.

Pasal 4Hubungan Kerja

1. Hubungan Kerja antara pegawai non pendeta dengan GPIB, berlangsung setelah calon pegawai lulus kualifikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 dan pasal 2 dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Majelis Sinode.

2. Masa percobaan untuk calon pegawai non pendeta minimal 3 (tiga) bulan. Penugasaan pegawai dan tanggal dimulainya masa kerja akan ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja dan tercantum dengan jelas dalam Surat Keputusan Pengangkatan.

3. Dalam hal pegawai GPIB non pendeta menikah dengan sesama pegawai GPIB pada kantor Majelis Jemaat atau kantor Majelis Sinode yang sama

pendidikan terakhir



Pasal 3:3.j : Cukup jelas

Pasal 4





maka salah satu dari keduanya harus mengundurkan diri sebagai pegawai GPIB.

Golongan, Pangkat, Gaji, Tunjangan

Pasal 5Golongan

1. GPIB menganut sistem penggolongan sebanyak 17 golongan dari golongan I A s/d golongan IV E.

2. Penentuan penggolongan pegawai baru adalah berdasarkan pendidikan, tetapi dalam hal tertentu pendidikan dan pengalaman dapat juga menentukan golongan bagi pegawai tertentu.

3. Penentuan awal dan golongan maksimal dari pegawai sebagai berikut :

a. Golongan IA

Bagi yang berijasah Sekolah Dasar (SD), maksimal gol. IIB

b.

Golongan IC

Bagi yang berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maksimal gol. IIC

Pasal 5

Pasal 5:1 Penetuan golongan, hanya pada awalnya mengacu pada peraturan Pegawai Negeri yaitu :Golongan I.A - DGolongan II.A - DGolongan III.A - DGolongan IV.A–E

Golongan selanjutnya diatur khusus oleh GPIB sesuai dengan kebutuhan GPIB.

Pasal 5:2 : Pegawai yang sudah berpengalaman dan pengalaman tersebut diperlukan dalam pekerjaan selanjutnya.



c. Golongan IIA

Bagi yang berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maksimal golongan IIIC

d.

Golongan IIC

Bagi yang ijasah program D3, maksimal golongan IVA

e. Golongan IIIA

Bagi yang berijasah sarjana (S1) maksimal golongan IVD, istimewa IVE

f. Golongan IIIB

Bagi yang berijasah Pasca Sarjana (S3) maksimal golongan IVE

Pasal 6Kenaikan Golongan

1. Kenaikan golongan diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh Majelis Jemaat atau Majelis Sinode dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain, hasil penilaian prestasi kerja. Mekanisme ini diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode.

2. Jenis kenaikan golongan adalah sebagai berikut :a. Kenaikan Golongan Biasa

(Reguler) yaitu, kenaikan golongan satu tingkat yang diputuskan Majelis Sinode karena masa kerja dalam golongan lama sudah mencapai 5 (lima) tahun.

b. Kenaikan Golongan Istimewa,

Pasal 6




Pasal 6:2.b : Kriteria ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan oleh


yaitu kenaikan golongan yang diputuskan oleh Majelis Sinode berdasarkan usulan Majelis Jemaat karena prestasi yang luar biasa.

c. Kenaikan Golongan Pilihan, khususnya bagi pegawai fungsionaris Majelis Sinode, yang karena tugasnya di Majelis Sinode, perlu dinaikkan golongan satu tingkat untuk keselarasan golongan dan jabatan.

d. Kenaikan Golongan Penghargaan, yaitu kenaikan yang diberikan satu tingkat berdasarkan keputusan Majelis Sinode dengan mempertimbangkan prestasi yang bersangkutan dan diberikan sebelum memasuki Masa Pensiun, meninggal dalam tugas atau mengalami kecelakaan dalam tugas yang mengakibatkan cacat tetap.

Pasal 7Wewenang Keputusan Naik Golongan

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kenaikan Golongan adalah Majelis Sinode setelah mempertimbangkan usulan dari Majelis jemaat atau pimpinan unit tempat kedudukan bekerja.

Pasal 8Pangkat

1. Pangkat adalah status atau kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian

Majelis Sinode.




Pasal 8



susunan kepegawaian yang berhubungan erat dengan golongan dan jabatan.

2. Jenjang dan Pengelompokkan Pegawai GPIB berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Pangkat Golongan/Ruang

Pembina UtamaPembina Utama MadyaPembina Utama MudaPembina Tingkat IPembinaPenata Tingkat IPenataPenata Muda Tingkat IPenata MudaPengatur Tingkat I

IV/EIV/DIV/CIV/BIV/AIII/D III/CIII/BIII/AII/D

Pasal 9Gaji dan Tunjangan

1. Gaji Pokok ditentukan berdasarkan golongan, ruang dan masa kerja.

2. Majelis Sinode melakukan penyesuaian skala gaji pegawai GPIB sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di GPIB dan dilaporkan untuk ditetapkan dalam Persidangan Sinode terdekat.

3. Gaji Pokok menjadi dasar perhitungan untuk tunjangan-tunjangan dan kerja lembur, kecuali tunjangan-tunjangan yang dalam penetapannya sudah dalam bentuk jumlah uang.

4. Tunjangan Isteri/Suami adalah 35% dari Gaji Pokok.

Pasal 8:2 : Pangkat untuk golongan I A s/d I D adalah Juru, dan Pangkat untuk golongan II A s/d II D adalah Pengatur.

Pasal 9







5. Tunjangan Anak masing-masing 5% dari Gaji Pokok, maksimal 3(tiga) orang anak.

6. Tunjangan-tunjangan di kantor Majelis Sinode terdiri atas tunjangan jabatan dan fungsional.

7. Tunjangan jabatan di kantor Majelis Sinode diberikan kepada :a. Kepala kantorb. Kepala biroc. KasirBesaran tunjangan diatur dalam PPMS

8. Tunjangan jabatan fungsionaris Majelis Sinode diberikan kepada seluruh fungsionaris Majelis Sinode, sedangkan untuk Pendeta Pelayanan Umum di Majelis Sinode ditambah dengan gaji dan tunjangan sesuai golongan/ruang dan pangkatnya serta tunjangan fungsional sebagai Pendeta. Besarnya tunjangan jabatan fungsionaris Majelis Sinode diatur tersendiri dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Sinode (PPMS).

9. Kecuali Pendeta fungsionaris Majelis Sinode dan Pendeta Pelayanan Umum yang ditugaskan di Majelis Sinode, maka Pendeta Pelayanan Umum yang diperbantukan di Majelis Sinode atau lembaga lain tidak menerima tunjangan jabatan dari Majelis Sinode.

10. Besarnya Tunjangan jabatan bagi Pendeta Pelayanan Umum yang ditugaskan di Majelis Sinode diatur dan ditetapkan dalam PPMS.




Pasal 9:8 : PPMS ditetapkan di dalam Persidangan Sinode.


Pasal 9:10 : Untuk Pendeta Pelayanan Umum yang diperbantukan dilembaga lain, gaji dan tunjangannya merupakan tanggungjawab lembaga yang bersangkutan. Pendeta yang diperbantukan di Majelis Sinode dan bukan ditugaskan di Majelis


11. Tunjangan khusus kepala kantor dan kasir serta tunjangan jabatan kepala biro di Majelis Sinode, besarannya diatur tersendiri dan dicantumkan dalam PPMS.

12. Tunjangan khusus di kantor Majelis Jemaat diberikan kepada kepala kantor dan kasir. Besarnya tunjangan khusus tersebut diatur dan dicantumkan dalam PPMJ

13. Tunjangan Fungsional diberikan kepada para Pendeta Organik GPIB.

14. Tunjangan Transpor diberikan kepada pegawai yang tidak memperoleh fasilitas transpor (mobil, sepeda motor atau antar jemput). Besarnya ditentukan oleh Majelis Jemaat untuk pegawai yang bekerja di Kantor Majelis Jemaat dan Majelis Sinode untuk pegawai yang bekerja di Kantor Majelis Sinode.

15. Tunjangan Hari Raya diberikan pada setiap hari Natal atau hari besar sesuai agamanya yang besarnya 1 (satu) bulan gaji bersih termasuk pegawai non pendeta dalam Masa Persiapan Pensiun.

16. Tunjangan Cuti Tahunan, besarnya 1 (satu) bulan gaji bersih.

17. Tunjangan Cuti Besar, besarnya 2 (dua) bulan gaji bersih.

Tunjangan Kesejahteraan

Sinode tidak mendapatkan tunjangan jabatan








Pasal 10


Pasal 10Pengertian

1. Tunjangan Kesejahteraan adalah bantuan yang diberikan oleh GPIB kepada pegawai atau bentuk bantuan kesejahteraan lainnya yang dapat berupa usaha bersama oleh GPIB dan pegawai untuk mendapatkan jaminan masa depan/ hari tua.

2. Tunjangan Kesejahteraan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan taraf hidup pegawai dan keluarga.

3. Tunjangan Kesejahteraan meliputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pastori, Bantuan Kesehatan dan Pengobatan, Bantuan Kematian, Program Pensiun, Uang Jasa dan Jaminan Perumahan Hari Tua (JPHT).

Pasal 11Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS)

1. GPIB wajib mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)yang dipersyaratkan oleh undang-undang Negara RI.

2. Kewajiban GPIB sebagai pemberi kerja dan kewajiban pegawai dirumuskan oleh Majelis Sinode sesuai dengan undang-undang yang berlaku,

Pasal 12Pastori



Pasal 10:3 : Yang dimaksudkan BPJS pada ayat ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Pasal 11


Pasal 11:2 : Agar Majelis Sinode membuat Juklak tentang ini.

Pasal 12



1. Jemaat wajib menyediakan pastori dengan perabotan yang layak bagi pegawai Pendeta yang ditugaskan di jemaat tersebut.

2. Jika belum tersedia pastori, jemaat yang bersangkutan wajib menyiapkan rumah yang layak, dengan status sewa atau kontrak, sebagai pastori.

3. Pegawai wajib menempati pastori yang disediakan dan tidak boleh diberikan kompensasi apapun apabila tidak menempati pastori yang disediakan.

4. Biaya listrik, air, biaya telepon pastori yang digunakan untuk dinas ditanggung oleh jemaat yang bersangkutan.

5. Batasan pembayaran untuk hal-hal tersebut pada butir 3 di atas diatur dan ditetapkan oleh Majelis Jemaat setempat.

6. Khusus untuk fungsionaris Majelis Sinode diatur oleh Majelis Sinode. Pendeta fungsionaris Majelis Sinode wajib menempati rumah dinas yang disediakan.

7. Penempatan pastori hanya berlaku selama melaksanakan jabatan dan harus dikembalikan dengan baik kepada Majelis Jemaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kondisi baik.


Pasal 12:3 : Apabila pegawai tidak menempati pastori yang disediakan maka terhadap yang bersangkutan tidak diperboleh-kan untuk mengontrak rumah sendiri sebagai pastori, juga tidak boleh mengontrakkan pastori untuk kepentingan apapun.



Pasal 12:6 : Bagi fungsionaris MS yang tidak menempati rumah dinas, tidak akan menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.


Pasal 13


Pasal 13Perawatan Kesehatan dan Pengobatan

1. Pembiayaan perawatan dan pengobatan pegawai GPIB dilakukan melalui asuransi kesehatan. Apabila perawatan dan pengobatannya tidak termasuk atau belum ditanggung oleh asuransi kesehatan maka pembiayaannya ditanggung oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat

2. Perawatan Kesehatan dan Pengobatan ditanggung oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat GPIB.

3. Biaya rawat inap (opname) dan rawat jalan pegawai, isteri/suami dan anak tanggungan pegawai dibayar oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat sesuai dengan golongan.

4. Majelis Sinode menetapkan kelas kamar rawat inap, berdasarkan pangkat dan golongan dengan memakai standar rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditentukan oleh Majelis Jemaat.

5. Apabila pegawai, karena kemauan sendiri memilih kelas kamar yang lebih tinggi dari pada kelas kamar yang menjadi haknya, maka seluruh selisih biaya sepenuhnya menjadi


Pasal 13:2 : Majelis Sinode membuat Juklak khusus untuk ini dengan menggunakan standard rumah sakit umum/pemerintah.

Pasal 13:2 : Dengan resep dokterPasal 13:3 : Cukup jelas





tanggungan pegawai.6. Kelas kamar rawat inap untuk

isteri/suami dan anak disamakan dengan pegawai.

7. Biaya rumah sakit untuk bersalin sama dengan yang tersebut pada butir 4 di atas.

8. Biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perawatan, pengobatan dan bersalin tidak mendapat penggantian.

9. Biaya pertolongan bersalin dengan bantuan bidan, ditetapkan oleh Majelis Sinode/Majelis Jemaat.

10. Penggantian biaya harus berdasarkan bukti pembayaran yang sah.

11. Biaya dan jenis perawatan, pengobatan untuk mata dan gigi, penggantian kacamata, dan bantuan alat pendengaran diatur dan ditetapkan oleh Majelis Sinode atau Majelis Jemaat.

Pasal 14Perawatan Fisik/Jasmani

1. Perawatan Fisik kepada pegawai yang sakit berkepanjangan. diberikan atas saran dari dokter ahli.

2. Selama dalam keadaan sakit, pembayaran gaji dilaksanakan sebagai berikut :

a. Selama 6 (enam) bula pertama 100% dari Gaji Bersih.


Pasal 13:8 : Ditetapkan oleh Majelis Sinode dalam PPMS dan oleh Majelis Jemaat dalam PPMJ.


Pasal 13:10 : Diatur dalam PPMS dan PPMJ


Pasal 14



Pasal 14:2.a :Gaji Bersih adalah Gaji Pokok + Tunjangan Isteri/Suami + Tunjangan Anak + Tunjangan Fungsional dipotong Pajak Penghasilan.


b. Selama 6 (enam) bulan kedua 50 % dari Gaji Bersih

c. Satu tahun berikutnya (tahun kedua) 40 % dari Gaji Bersih

d. Satu tahun berikutnya (tahun ketiga) 30 % dari Gaji Bersih

3. Apabila pada akhir tahun ketiga keadaan fisik pegawai tidak pulih untuk dapat bekerja kembali, maka: a. Diberhentikandengan hormat,

dengan mendapat pesangon/uang jasa dan pengembalian iuran-iuran dengan bunganya, bila yang bersangkutan belum berhak untuk pensiun.

b. Jika pegawai tersebut sudah berhak untuk pensiun,kepadanya diberikan pesangon dan uang jasa dan langsung memasuki masa pensiun tanpa didahului Masa Persiapan Pensiun.

Pasal 15Santunan dan Bantuan Kematian

1. Apabila pegawai meninggal dunia, kepada keluarga diberikan: (a) Santunan Kematian sebesar 2 (dua) kali Gaji Dasar (b) biaya pemakaman yang ditanggung sepenuhnya oleh Majelis Sinode / Majelis Jemaat berdasarkan ketentuan/kebijakan setempat

2. Apabila pegawai meninggal dunia dalam dinas, maka kepada keluarga




Pasal 14:3a&b:Pegawai langsung memasuki masa pensiun tanpa didahului Masa Persiapan Pensiun khusus untuk pegawai non pendeta

Pasal 15




diberikan:(a) Santunan Kematian sebesar 4 (empat) kali Gaji Dasar (b) biaya pemakaman yang ditanggung sepenuhnya oleh Majelis Sinode/Majelis Jemaat berdasarkan ketentuan/ kebijakan setempat.

3. Apabila isteri/suami atau anak pegawai meninggal dunia, maka Santunan Kematian serta biaya pemakaman diatur sebagai berikut :a. Isteri/suami : Santunan Kematian

1(satu) kali Gaji Dasar.b. Santunan biaya Pemakaman

diatur berdasarkan kebijakan setempat.

c. Anak : Santunan Kematian ½(setengah) kali Gaji Dasar.

d. Santunan biaya Pemakaman diatur berdasarkan kebijakan setempat.

4. Dalam hal pegawai meninggal dunia, maka selain Santunan Kematian dan biaya pemakaman, kepada keluarga diberikan juga Uang Jasa. Besarnya Uang Jasaberdasarkan masa kerja efektif pegawai sebagai berikut :a. Kurang dari 5 tahun, 1(satu) kali

Gaji Dasarb. Lebih dari 5 tahun tetapi kurang

dari 10 tahun, 2(dua) kali Gaji Dasar

c. 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3(tiga) kali Gaji Dasar

d. 15 tahun lebih, 4(empat) kali Gaji Dasar

5. Pemberian Santunan Kematian,biaya pemakaman dan uang jasa tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, tidak mengurangi pensiun atau












Pasal 16



hak-hak lainnya.

Pasal 16Program Pensiun

1. Setiap pegawai GPIB yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berhak atas pensiun.

2. Usia pensiun bagi pegawai Pendeta adalah 65 tahun dan bagi pegawai non Pendeta adalah 55 tahun.

3. Pegawai yang sudah menjalani masa kerja minimal 20 tahun dapat mengajukan permohonan Pensiun dini.

4. Persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut pada butir 4 di atas diputuskan oleh Majelis Sinode untuk pegawai Pendeta dan pegawai Sinodal; dan Majelis Jemaat untuk pegawai non Pendeta dilingkup Jemaat.

5. Manfaat pensiun peserta terdiri atas : pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun cacat dan pensiun ditunda.

6. Pengaturan pensiun janda dan anak diatur dalam Peraturan Dana Pensiun GPIB.

Pasal 17Dana Pensiun

1. Dana Pensiun adalah lembaga / badan hukum yang didirikan oleh GPIB untuk mengurus pensiun pegawai GPIB.

2. Seluruh pegawai GPIB wajib mengikuti program Dana Pensiun.



Pasal 16:4 : Yang dimaksud dengan masa kerja minimal 20 tahun adalah bagi pegawai Pendeta dengan usia 55 tahun ke atas dan pegawai non Pendeta dengan usia 45 tahun ke atas,



Pasal 17

Pasal 17:1 : sekalipun didirikan oleh GPIB namun Dana Pensiun juga adalah badan hukum yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17:2 : Kewajiban peserta dan hak peserta harus dilaksanakan baik oleh peserta sendiri dan Majelis Jemaat / Majelis Sinode.

Pasal 17:3 : Peraturan operasional dibuat dengan memperhatikan undang-


3. Peraturan Operasional Dana Pensiun dibuat tersendiri oleh Majelis Sinode untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan untuk penetapannya.

4. Sebagai Pendiri sekaligus Pembina, Majelis Sinode GPIB berwenang menyusun personalia yang duduk sebagai Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun.

Pemutusan Hubungan KerjaPasal 18

Pemutusan hubungan kerja terdiri atas :

1. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat karena:a. Mencapai usia pensiunb. Tidak cakap jasmani dan rohani

sehingga tidak dapat bekerja dengan efektif.

c. Meninggal duniad. Penyederhanaan organisasi

e. Permintaan sendiri.2. Pegawai diberhentikan dengan tidak

hormat setelah melalui proses penggembalaan karena melakukan pelanggaran moral, pelanggaran peraturan GPIB dan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

3. Besaran dari manfaat yang diberikan kepada pegawai yang diberhentikan

undang yang berlaku tentang dana pensiun.


Pasal 18


Pasal 18:1.a : Cukup jelasPasal 18:1.b : Cukup jelas

Pasal 18:1.c : Cukup jelasPasal 18:1.d : Cukup jelas

Pasal 18:1.e : Cukup jelasPasal 18:2 : Cukup jelas


Pasal 19


dengan hormat dan pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat, diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 19Pesangon

1. Pesangon dibayarkan hanya dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (kecuali karena melakukan pelanggaran berat dan mengundurkan diri), yang jumlahnya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Perhitungan pesangon berpatokan pada Gaji Bersih.

3. Besaran pesangon diatur sesuai masa kerja sebagai berikut:a. Kurangdari1tahun : 1 bulan gaji

bersih; b. Satu tahun tetapi kurang dari 2

tahun : 2 bulan gaji bersih;c. Dua tahun tetapi kurang dari 3

tahun : 3 bulan gaji bersih;d. Tiga tahun tetapi kurang dari 4

tahun : 4 bulan gaji bersih;e. Empat tahun tetapi kurang dari 5

tahun : 5 bulan gaji bersihf. Lima tahun tetapi kurang dari 6

tahun : 6 bulan gaji bersihg. Enam tahun tetapi kurang dari 7

tahun : 7 bulan gaji bersihh. Tujuh tahun tetapi kurang dari 8

tahun : 8 bulan gaji bersihi. Delapan tahun tetapi kurang dari 9

tahun : 9 bulan gaji bersihj. Sembilan tahun sampai

seterusnya : 10 bulan gaji bersih

Pasal 20













Pasal 19:3.j : Cukup jelas

Pasal 20

Pasal 20:1 : JPHT bersifat wajib bagi pegawai baik Pendeta maupun non Pendeta.



Jaminan Perumahan Hari Tua (JPHT)

1. Setiap pegawai mempunyai hak yang sama untuk menjadi peserta JPHT.

2. Sumber dana untuk program JPHT ini adalah iuran peserta dan iuran pemberi kerja.

3. Besarnya iuran dan dana peran serta adalah prosentase tertentu dari Gaji Pokok pegawai.

4. Dana yang terkumpuldikelola secara terpisah dari asset GPIB dan digunakan hanya untuk keperluan program JPHT.

5. Pengelolaan dana JPHT dilakukan olehunit tertentu didalam Majelis Sinode

6. Besaran JPHT yang diterimakan adalahsesuai dengan jumlah iuran ditambah dengan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Unit yang disebutkan dalam butir 5 diatas.

Pasal 21Dana Apresiasi

1. Dana Apreasiasi adalah dana yang diberikan oleh jemaat / instansi lainnya kepada Pendeta dalam bentuk tabungan untuk mendukung kesejahteraan Pendeta dan keluarga.

2. Jumlah dan cara penggalangan dana apresiasi tersebut diserahkan kepada jemaat yang bersangkutan sesuai dengan kondisi dan kemampuan


Pasal 20:4 : Tidak boleh dipinjamkan atau digunakan untuk keperluan lain di luar program JPHT



Pasal 21

Pasal 21 . 1 : Instansi lainnya yang dimaksud adalah Pdt. GPIB yang ditugaskan di luar Jemaat / MS.


Pasal 21:3 : Dana apresiasi dibukukan

dalam adminisrasi perbendaharaan jemaat.



jemaat tersebut.3. Dana apresiasi disimpan dibank atas

nama Pendeta yang bersangkutan dan buku tabungan disimpan oleh Bendahara.

4. Dalam hal Pendeta yang bersangkutan ditugaskan ke jemaat/instansi lainnya, maka buku tabungan tersebut diserahkan kepada jemaat/instansi berikutnya untuk melanjutkannya.

5. Buku tabungan diserahkan kepada Pendeta yang bersangkutan ketika terjadipemutusan hubungan kerja

6. Pendeta yang tidak ditugaskan di jemaat dana apresiasinya diatur dan dilaksanakan oleh Majelis Sinode.

7. Penempatan dana apresiasi dapat disimpan di lembaga keuangan lainnya yang memberikan nilai tambah dengan persetujuan Majelis Sinode.

Cuti

Pasal 22Umum


Pasal 21:6 : Bagi pendeta yang ditugaskan di lembaga lain sebagai Pendeta Pelayanan Umum (Pelum), di mana gaji dan tunjangannya dibayar oleh lembaga tersebut, dana apresiasinya dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan.


Pasal 22

Pasal 22:1 : Perhitungan cuti adalah sesuai dengan tanggal dan bulan pengangkatan sebagai pegawai GPIB. Cuti harus diambil pada tahun yang bersangkutan dan dinyatakan hangus bila melewati tahun tersebut.



1. Cuti adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada pegawai untuk dipakai beristirahat memulihkan kondisi jasmani dan rohani.

2. Untuk tujuan tersebut pegawai diberikan Tunjangan Cuti.

3. Masa Cuti khususnya Cuti Besar seyogyanya dilaksanakan sekaligus tanpa terputus. Dalam hal tertentu, untuk mencegah kesenjangan jabatan dalam pelayanan,pelaksanaannya dapat diatur secara bertahap tetapi semata-mata untuk kepentingan GPIB.

4. Untuk mencegah kesenjangan, GPIB dapat mengatur jadwal Cuti Tahunan para pegawai.

5. Pelaksanaan Cuti Besar Pendeta yang dilakukan secara bertahap, harus diselesaikan di jemaat/instansi asal sebelum yang bersangkutan bertugas di jemaat/instansi berikutnya.

6. Seorang pegawai hanya berhak atas satu jenis cuti dalam 1 tahun

Pasal 23Cuti Tahunan

1. Pegawai non Pendeta yang bekerja tidak terputusselama 12 bulan berhak untuk Cuti Tahunan selama 12 hari kerja, tidak dihitung di dalamnya hari libur dan hari libur resmi.

2. Pegawai Pendeta yang bekerja tidak terputus selama 12 bulan berhak untuk





Pasal 23







Cuti Tahunan selama 18 hari kerja, tidak dihitung di dalamnya hari libur dan hari libur resmi.

3. Permohonan Cuti Tahunan harus diajukan selambat-lambatnya 1(satu)bulan sebelumnya.

4. Surat permohonan cuti ditujukan kepadamasing-masing instansi di mana seorang pegawai bertugas.

5. Hari-hari cuti tidak boleh dikumpulkan dengan hari-hari cuti dari tahun sebelumnya.

6. Pegawai yang tidak lagi mempunyai hari-hari cuti tahunan karena dipotong dan diperhitungkan ijin-ijin sebelumnya termasuk panjar cuti ; pegawai tetap mengajukan surat permohonan cuti.

7. Hak cuti tahunan yang tidak diambil dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal jatuh tempo, maka cuti tersebut dianggap hangus, akan tetapi tunjangan cuti tahunan tetap dibayarkan.

8. Besarnya Tunjangan Cuti Tahunan adalah 1 (satu) kali Gaji Bersih.

Pasal 24Cuti Besar

1. Pegawai Pendeta yang bekerja tidak terputus selama 5 tahun, berhak menjalani cuti besar selama 3 bulan kalender; termasuk hari libur dan hari libur resmi.

2. Pegawai Non Pendeta yang bekerja tidak terputus selama 6 tahun, berhak




Pasal 24







menjalaniCuti Besar selama 3 bulan kalender; termasuk hari libur dan hari libur resmi.

3. Pada tahun pelaksanaan Cuti Besar, hak Cuti Tahunan tidak diperoleh.

4. Surat permohonan Cuti Besar disampaikan oleh Majelis Jemaat/instansi di mana pegawai bertugas untuk ditujukan kepada Majelis Sinode dan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya.

5. Permohonan cuti besar yang tidak diajukan selama 3 bulan sesudah tanggal jatuh hari cuti, maka hari-hari cuti tersebut dianggap hangus, tetapi tunjangan cuti besar tetap dibayarkan.

6. Besarnya Tunjangan Cuti Besar adalah 2(dua) kali Gaji Bersih.

Pasal 25Cuti Hamil/Melahirkan

1. Kepada pegawai perempuan diberi cuti hamil 1(satu) bulan sebelum melahirkan dan 2(dua) bulan sesudah melahirkan.

2. Cuti hamil hanya berlaku untuk anak pertama sampai ketiga, sedangkan untuk kelahiran selanjutnya berlaku cuti di luar tanggungan.

3. Pegawai yang menjalani cuti hamil tetap berhak atas tunjangan cuti tahunan ataupun cuti besar pada tahun yang sama.

Pasal 26

Pasal 24 : 6 : Anggaran Cuti Besar dimuat

dalam Program dan Anggaran

tahunan.





Pasal 26





Cuti di Luar Tanggungan

1. Pegawai berhak atas cuti di luar tanggungan hanya 1 kali sepanjang masa kerjanya sebagai pegawai GPIB.

2. Cuti diluar tanggungan hanya dapat diambil apabila seseorang telah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun tanpa terputus.

3. Cuti diluar tanggungan dilakukan atas permintaan sendiri untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat di perpanjang 3 bulan berikutnya atas persetujuan Majelis Sinode

4. Selama menjalani cuti di luar tanggungan, hak dan kewajiban pegawai hilang sepenuhnya.

5. Apabila cuti tersebut lebih lama dari waktu yang ditentukan maka pegawai dinyatakan berhenti atas permintaan sendiri.

6. Dalam hal pegawai tersebut dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana butir 5 diatas, maka GPIB akan memberhentikan pegawai tersebut dengan hormat.

Pasal 27Izin Tidak Bekerja Dengan Tetap

Menerima Gaji

Seorang pegawai dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam hal: 1. Melahirkan : Isteri pegawai

melahirkan, 3(tiga) hari kerja.2. Perkawinan : Pegawai sendiri, 3(tiga)




Pasal 27








hari kerjaa. Anak pegawai , 2(dua) hari kerjab. Saudara kandung/ipar pegawai,

1(satu) hari kerja.3. Meninggal : Isteri / Suami / Anak /

Orangtua / Mertua pegawai, 3(tiga) hari kerja.a. Saudara kandung/ipar pegawai,

1(satu) hari kerja.b. Orang menjadi tanggungan dan

tinggal di rumah pegawai, 2(dua) hari kerja.

4. SakitPegawai yang tidak bekerja lebih dari 1 hari karena sakit dengan menunjukkan surat keterangan dokter.

5. Lain-laina. Atasan pegawai yang berwenang,

dapat memberikan izin dengan gaji kepada pegawai untuk keperluan kemajuan dan keterampilan pegawai, seperti mengikuti ujian, kursus dan sebagainya.

b. Diluar ketentuan diatas maka pegawai yang tidak masuk kerja diperhitungkan dengan cuti yang bersangkutan.

Peraturan Disiplin Pegawai GPIB

Pasal 28Pengertian

1. Disiplin Pegawai adalah tata tertib yang mengatur kewajiban dan larangan serta sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan




Pasal 28






dilanggar oleh pegawai.2. Pelanggaran Disiplin adalah setiap

ucapan, tulisan atau perbuatan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja yang bertentangan dengan peraturan GPIB.

3. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.

4. Tujuan GPIB mengambil tindakan/hukuman disiplin ini adalah untuk membina dan mendidik pegawai.

Pasal 29Kewajiban

Setiap pegawai wajib :1. Menjaga dan menyimpan rahasia

GPIB atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

2. Memperhatikan dan melaksanakan semua peraturan GPIB baik yang langsung berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak langsung.

3. Melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

4. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan GPIB dan pelayanannya.

5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan persekutuan pegawai.

6. Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membahayakan yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama di

Pasal 29













bidang keamanan dan bangunan.7. Menaati jam kerja yang sudah

ditetapkan,8. Menciptakan dan memelihara suasana

kerja yang baik.9. Menggunakan barang-barang milik

gereja dengan baik.10.Memberikan pelayanan dengan

sebaik-baiknya kepada jemaat menurut bidangnya masing-masing.

11.Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil, bijaksana dan dalam kasih terhadap bawahan.

12.Memberikan/mendorong bawahan dalam melaksanakan tugas.

13.Berpakaian rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap siapapun termasuk sesama pegawai dan atasan.

14.Menjadi teladan dan panutan di tempat kerja.

15.Menaati semua peraturan dan disiplin kerja.

16.Menaati dan melaksanakan perintah kedinasan dari atasan.

17.Menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kerja dan lingkungan.

Pasal 30Larangan

Setiap pegawai dilarang :1. Melakukan hal-hal yang menurunkan

martabat dan kehormatan gereja, jemaat dan pegawai.

2. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan apapun.

3. Menyalahgunakan aset dan uang gereja.







Pasal 30

Pasal 30:1 : Termasuk KDRT, terlibat narkoba.







4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.

5. Melakukan tindakan yang bersifat ancaman langsung atau tidak langsung yang membahayakan orang lain.

6. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai.

7. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

8. Menghalangi berjalannya tugas pekerjaan.

9. Membocorkan dan/atau mempergunakan data/dokumen rahasia gereja/anggota jemaat.

10.Bertindak selaku perantara baik langsung atau tidak langsung dengan pengusaha untuk memperoleh imbalan atau keuntungan pribadi.

Pasal 31Tingkat Hukuman Disiplin

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas :a. hukuman disiplin ringan;b. hukuman disiplin sedang;c. hukuman disiplin berat.

2. Semua jenis hukuman disiplin, disampaikan oleh pejabat yang berwenang, baik yang ditetapkan dengan lisan atau tertulis.

3. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan





Pasal 31

Pasal 31:1 : Cukup jelasPasal 31:1.a : Cukup jelasPasal 31:1.b : Cukup jelasPasal 31:1.c : Catatan: akan dijabarkan

tentang pengertian tingkat hukuman.




Pasal 32

Pasal 32:1 : Cukup jelasPasal 32:1.a :Harus dicatat apakah

pegawai yang bersangkutan menerima


berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32Jenis Hukuman Disiplin

1. Jenis Hukuman Disiplin :a. Peringatan / Teguran Lisan.

Peringatan atau Teguran Lisan atas pelanggaran ringan disampaikan secara langsung kepada pegawai.

b. Peringatan Tertulis1. Peringatan Tertulis terdiri atas :

(1). Peringatan Tertulis I, masa berlakunya 3(tiga) bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan tersebut pegawai melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis, maka Surat Peringatan ditingkatkan menjadi Surat Peringatan ke II.

(2). Peringatan Tertulis II, sama halnya dengan butir 1.b.1.(1) di atas, hanya

dan sadar atas pelanggarannya atau tidak menerima peringatan tersebut.Harus dicatat apakah pegawai yang bersangkutan menerima dan sadar atas pelanggarannya atau tidak menerima peringatan tersebut.

Pasal 32:1.b : Cukup jelasPasal 32:1.b.1 :Cukup jelasPasal 32:1.b.1.(1) : Surat

Peringatan harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan pada Surat Peringatan tersebut. Dalam hal pegawai tidak mau menerima/menandatangani, maka atasan pegawai tersebut mengundang rekan sejawat yang sama atau lebih tinggi sebanyak 2 orang untuk menjadi saksi dan kedua saksi menandatangani pada surat peringatan tersebut

Pasal 32:1.b.1.(2) : Surat Peringatan harus ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan pada Surat Peringatan tersebut. Dalam hal pegawai tidak mau menerima/ menandatangani, maka atasan pegawai tersebut mengundang rekan sejawat


masa berlakunya lebih lama yaitu 6 (enam) bulan.

(3). Peringatan Tertulis III dan terakhir, masa berlakunya 1 tahun.

Apabila dalam waktu 1 tahun pegawai melakukan jenis pelanggaran apapun, maka hukuman akan ditingkatkan berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan tidak hormat.

(4). Peringatan I dan terakhir, masa berlakunya 1 tahun diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat tetapi tidak berada pada masa Surat Peringatan I atau II.

c. Penundaan kenaikan golonganPenundaan Kenaikan Golongan minimal 6 bulan, dan apabila pegawai yang bersangkutan menunjukkan perubahan positif

yang sama atau lebih tinggi sebanyak 2 orang untuk menjadi saksi dan kedua saksi menandatangani pada surat peringatan tersebut.

Pasal 32:1.b.1.(3) :Pada prinsipnya semua pegawai yang mendapat peringatan perlu digembalakan, akan tetapi Peringatan tersebut sebenarnya sudah merupakan penggembalaan. Untuk pegawai yang menerima Peringatan butir 1.b.3 dan 1.b.4 perlu penggembalaan khusus agar pegawai tersebut sadar, sehingga hukuman yang lebih berat dapat dicegah.

Pasal 32:1.b.1.(4) : Cukup jelas




maka kenaikan golongan dapat segera di tetapkan, tetapi tidak berlaku surut.

d. Penurunan golonganPenurunan Golongan, hanya 1(satu) tingkat dan berlaku untuk jangka waktu minimal 1 tahun, atau tergantung penilaian pimpinan.

e. Pembebasan dari jabatanPembebasan dari jabatan dikenakan kepada pegawai yang terancam hukuman pemutusan hubungan kerja dan masalahnya masih dalam pertimbangan Majelis Sinode/Majelis Jemaat. Juga dalam hal keterlibatan pegawai dalam perselisihan (conflict) antar jemaat, dalam jemaat, antar sesama pegawai atau dengan Majelis Sinode/ Majelis Jemaat; sampai permasalahannya selesai.

f. Pemberhentian sementara (skorsing)Pemberhentian Sementara (skorsing) adalah karena adanya dugaan pelanggaran berat, atau juga sebagai hukuman yang ditingkatkan dari butir 1.d. di atas. Masa skorsing maksimal adalah 6 (enam) bulan. Selama pemberhentian sementara, pegawai menerima 50% dari Gaji Bersih dan kendaraan dinas dikembalikan. Apabila pegawai dikembalikan statusnya sisa gajidibayar seperti semula.

g. Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan pemecatan

Pasal 32:1.e : Bisa lebih dari 1 tahun apabila yang bersangkutan tidak menunjukan perubahan positif sehingga pimpinan memutuskan demikian.




yang dilakukan sebagai hukuman/tindakan disiplin. Pegawai yang dikenakan PHK diberhentikan dengan tidak hormat; karenanya tidak menerima pesangon, kecuali iuran-iuran serta bunganya dan dapat memperoleh uang penggantian hak.

Pasal 33Beberapa Jenis Pelanggaran Berat

1. Pegawai diancam hukuman

PHK/pengakhiran apabila:a. Melakukan pencurian,

penggelapan, korupsi, mengedarkan narkoba dan tindakan terorisme

b. Melakukan penganiayaan, menghina, memfitnah atau mengancam atasan, sesama atau bawahan.

c. Memengaruhi/menganjurkan pegawai lain untuk berbuat melanggar hukum atau kesusilaan.

d. Merusak barang milik GPIB dengan sengaja atau karena kelalaiannya.

e. Memberikan keterangan tidak benar khususnya keterangan yang ada kaitannya dengan data kepegawaian yang bersangkutan.

f. Mabuk atau meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan berjudi di tempat kerja.

g. Membawa senjata api, senjata tajam dan bahan peledak ke/di


Pasal 33:1 : sebelum dilaksanakan tindakan pengakhiran kepegawaian harus didahului dengan penggembalaan.Pasal 33:1.a : Cukup jelas




Pasal 33:1.e : Merusak adalah membuat barang milik GPIB tidak dapat digunakan lagi.


Pasal 33:1.g : Termasuk judi online

Pasal 33:1.h : Kecuali dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 33:1.i : Cukup jelasPasal 33:1.j :Cukup jelas


lingkungan kerja dan tidak ada hubungan dengan tugasnya.

h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik atau martabat pegawai pada umumnya.

i. Melakukan perbuatan asusilaj. Dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumtetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan.

k. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia berupa data kepegawaian, asset dan rahasia jabatan.

2. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :a. Pegawai tertangkap tangan b. Ada pengakuan dari pegawai

bersangkutan; atauc. Bukti lain berupa laporan kejadian

yang dibuat oleh pihak berwenang dilingkungan kerja dan pelayanan GPIB serta didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi

3. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan penggembalaan sebelum pengakhiran kepegawaian.

Alih Tugas dan Penugasan Sementara

Pasal 34Alih TugasPendeta

Pasal 33.1.k : Pengakhiran kepegawaian dilakukan setelah melalui proses penggembalaan.


Pasal 33:2.a :Cukup jelasPasal 33:2.b :Cukup jelas

Pasal 33:2.c :Cukup jelas


Pasal 34

Pasal 34:1 : Rincian Pola Mutasi dan hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan pendeta diatur dalam Juklak khusus

Pasal 34:2 : Tanpa mengurangi kemungkinan mutasi pegawai non pendeta


1. Alih tugas Pendeta adalah bagian dari proses pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terpola.

2. Alih tugas Pendeta sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Majelis Sinode sesuai Tata Gereja GPIB (Peraturan Pokok III Pasal 4 ayat 1 butir b)

3. Tujuan dan alasan mutasi :

a. Penyegaran dan pembinaan ;b. Mengembangkan dan

menyeimbang-kan pengalaman daerah, wilayah dan sifat - sifat jemaat tertentu ;

c. Mendekatkan ke tempat atau daerah yang berhubungan dengan masa pensiun ;

d. Sedapat mungkin sudah 5 (lima) tahun bertugas di suatu jemaat/instansi GPIB lainnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dalam rangka melaksanakan misi Allah.

4. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah :a. Surat pemberitahuan mutasi (alih

tugas) disampaikan secara tertulis 3(tiga) bulan sebelumnya kepada Pendeta dan Jemaat yang terkait. Pada masa itu, biaya alih tugas sudah harus disampaikan kepada Majelis Sinode untuk diteliti dan persetujuannya;

b. Dengan adanya surat

Pasal 34:3 : Misalnya mutasi lintas jemaat dalam satu Mupel atau ke Mupel lainnya.



Pasal 34:3.d : Cukup Jelas

. Pasal 34:4 : Cukup jelas



Pasal 34:4.c : Khusus bagi Pendeta yang akan memasuki masa


pemberitahuan alih tugas, Pendeta yang bersangkutan segera menyiapkan laporan pekerjaan/pelayanan selama masa tugasnya, dengan melampirkan laporan keuangan Majelis Jemaat yang sudah di audit ;

c. Pelaksanaan alih tugas dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Majelis Sinode;

d. Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan diterbitkan Pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan alih tugas diakhiri kepegawaian dan kependetaannya dengan lebih dahulu dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak 1 (satu) minggu per pemanggilan;

e. Bagi Pendeta mantan fungsionaris Majelis Sinode yang tengah menunggu penugasan selanjutnya, penggajiannya menjadi tanggung jawab Majelis Sinode dalam statusnya sebagai Pendeta Pelayanan Umum.

5. Biaya alih tugas dipikul oleh jemaat asal dan jemaat tujuan masing-masing sebesar 50%.

6. Komponen biaya alih tugas adalah: biaya pengepakan barang, biaya pengangkutan barang, biaya transpor dan biaya pindah sekolah anak/anak-anak.

pensiun, harus sudah mengosongkan pastori selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah SK Pensiun diterbitkan.




Pasal 34:6 : khusus untuk biaya pindah sekolah anak/anak-anak diberikan 1 (satu) kali Gaji Dasar. Untuk daerah tertentu diberikan biaya menginap 1 (satu) malam.





Pasal 35Alih Tugas Pegawai Non Pendeta

1. Alih tugas Pegawai non Pendeta adalah bagian dari proses pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terpola.

2. Alih tugas Pegawai non Pendeta sepenuhnya merupakan hak dan wewenang Majelis Sinode sesuai Tata Gereja GPIB, yang Tujuan dan alasan antara lain untuk penyegaran dan pembinaan ;

Perjalanan Dinas di dalam dan ke luar negeri

Pasal 36Perjalanan Dinas di Dalam Negeri

1. Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan penugasan Majelis Sinode untuk lingkup Sinodal atau Majelis Jemaat untuk lingkup Jemaat.

2. Perjalanan Dinas maksimal 30 hari kerja.

3. Laporan hasil perjalanan dinas segera disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing selambat-lambatnya 2 minggu setelah melaksanakan tugas.

4. Biaya-biaya perjalanan menjadi tanggunganinstansi atau lembaga yang mengutus atau lembaga yang mengundang.

5. Biaya-biaya tersebut mencakup aspek-aspek dibawah ini, dan ditentukan









Pasal 36:5.c : Cukup jelasPasal 36:5.d : Cukup jelas


besarnya sesuai dengan pangkat/golongan:a. Tiket pesawat kelas ekonomi dan

kereta api kelas eksekutif pergi-pulang;

b. Biaya penginapan minimal kamar hotel bintang 3(tiga);

c. Biaya makan;d. Biaya transpor lokal;e. Uang saku/harian

6. Jika tempat tujuan menyediakan penginapan, makan dan transpor maka kepada pegawai hanya diberikan tiket (biaya tiket) pergi-pulang dan uang saku.

7. Untuk memudahkan administrasi, Majelis Sinode/Majelis Jemaat mengeluarkan ketetapan untuk uang saku/harian dan untuk biaya penginapan, makan dan transpor menjadi satuan biaya yang bersifat lumpsum.

8. Penambahan hari dinas karena pekerjaan belum selesai dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 37Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

1. Setiap perjalanan dinas pegawai Pendeta maupun non Pendeta ke luar negeri harus seijin Majelis Sinode.

2. Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka :a. Studi banding;b. Seminar/lokakarya/konferensiatau

kegiatan lain yang sejenis;

Pasal 36:5.e : Cukup jelasPasal 36:6 : Cukup jelas



Pasal 37 : Rincian diatur dalam JUKLAk oleh Majelis Sinode

Pasal 37:1 : Perjalanan non dinas harus sepengetahuan Majelis Sinode



Pasal 37:2.c : Cukup jelasPasal 37:3 : Cukup jelas

Pasal 37:4 : Perbedaanjam supaya diperhitungkan.


c. Undangan-undangan khusus.3. Dalam Surat Tugas yang dikeluarkan

oleh Majelis Sinode harus jelas tanggal berangkat dan tanggal kembali.

4. Penentuan tanggal berangkat dan tanggal kembali dan jumlah hari dinas seluruhnya didasarkan pada lama perjalanan pergi, ditambah 1 hari persiapan pergi, ditambah lamanya mengikuti kegiatan, ditambah 1 hari persiapan pulang dan lamanya perjalanan pulang.

5. Apabila pegawai menunda hari kembali, maka harus seijin Majelis Sinode dalam hal ini Ketua Umum atau Ketua Bidang terkait atau Sekertaris Umum. Penundaan itu menjadi resiko sepenuhnya dari pegawai.

6. Biaya-biaya sepenuhnya ditanggung GPIB, terdiri atas :

a. Exit permit, fiskal (bila ada) dan airport tax;

b. Tiket pp pesawat udara kelas ekonomi atau kereta api kelas eksekutif;

c. Biaya penginapan minimal kamar hotel bintang 3;

d. Biaya makan;e. Biaya transpor lokal;f. Uang saku;g. Kontribusi (kalau ada);

7. Dalam hal memenuhi undangan, biaya sepenuhnya ditanggung


Pasal 37:6 : Petunjuk Teknis tentang pemberlakuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan pangkat /golongan dan jarak dibuat oleh Majelis Sinode.




Pasal 37:6.d : Cukup jelasPasal 37:6.e : Cukup jelasPasal 37:6.f : Cukup jelasPasal 37:6.g : Cukup jelasPasal 37:7 : Cukup jelas




pengundang;tetapi uang saku/harian tetap diberikan kepada pegawai.

8. Satuan jumlah biaya dari ayat 6 butir e, f dan g dan juga untuk uang saku/harian akan ditetapkan oleh Majelis Sinode dalam valuta asing yaitu Dollar Amerika (US $)

9. Penentuan satuan jumlah tersebut berbeda berdasarkan tingkat biaya hidup (living cost) dari negara tujuan.

10.Pegawai tidak diperkenankan mengajukan penagihan kekurangan atau biaya tambahan lainnya.

Pembinaan, Pelatihan dan Pendidikan

Pasal 37Pembinaan

1. Pembinaan meliputi aktivitas dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai GPIB yang diselenggarakan didalam maupun diluar lingkungan gereja.

2. Pembinaan Pegawai dilakukan oleh GPIB berdasarkan kebutuhan sesuai perencanaan Majelis Sinode.

3. Pembina adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terpuji untuk melakukan pembinaan, baik dari dalam GPIB atau dari luar GPIB.

4. Pegawai dapat juga mengikuti pembinaan di lembaga pembinaan di luar GPIB.

5. Pembinaan khusus bagi Pendeta pegawai GPIB dilaksanakan secara berjenjang dalam bentukKursus Dasar


Pasal 37

Pasal 37:1 : Hal ini diperlukan berhubungan dengan absennya Pegawai tersebut dalam waktu tertentu keluar wilayah GPIB





Pasal 37:6 : Pembinaan Pegawainon Pendeta dilakukan secara terpadu dan bersama dalam rangka efisiensi. Pembinaan Pegawai diatur oleh Majelis Sinode atau oleh BPMupel masing-masing.


Pendeta (KDP) dan Kursus Lanjutan Pendeta (KLP).

6. Biaya pembinaan ditanggung oleh instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 38Pelatihan

1. Pelatihan adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan praktis guna menunjang tugas pelayanan Pegawai di tempat tertentu.

2. Pelatihan ini dapat dilaksanakan di dalam GPIB atau di lembaga pendidikan di luar GPIB.

3. Biaya pelatihan dan transpor ditanggung oleh instansi/lembaga masing-masing.

4. Untuk para Pendeta di daerah Pelkes dilakukan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Pasal 39Pendidikan

1. GPIB memberikan kesempatan kepada Pendeta yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan (studi) baik untuk pencapaian gelar Master/Magister (S2) maupun gelar Doktor (S 3).

2. Pendidikan (studi) lanjutan tersebut

Pasal 38: Cukup jelas




Pasal 38:4 : Dilaksanakan oleh bidang III MS berkoordinasi dengan bidang I

Pasal 39

Pasal 39:1 : Baik dalam bidang Teologi maupun non Teologi sesuai dengan perkiraan kebutuhan GPIB kemasa depan





harus seusai dengan perencanaan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

3. Lembaga pendidikan lanjutan yang dituju haruslah mendapat persetujuan Majelis Sinode.

4. Persyaratan untuk mengikuti studi lanjutan antara lain :a. Masa kerja paling sedikit 5 tahun

tanpa terputus;b. Bukan fungsionaris Majelis

Sinode;c. Memiliki catatan kepegawaian

yang baik;d. Lulus tes masuk perguruan tinggi

untuk tujuan studi lanjut;e. Memilikikemampuansalahsatu

bahasaasingsetara TOEIC/TOEFL/IELTS.

5. Tidak merangkap sebagai Ketua Majelis Jemaat, maupun Pendeta Jemaat selama masa studi.

6. Perjanjian antara GPIB dan pendeta yang ditetapkan untuk mengikuti studi lanjutan antara lain harus mencantumkan pasal-pasal antara lain menyatakan :a. Setelah selesai pendidikan, pendeta

tersebut harus kembali ke lingkungan GPIB dan bersedia ditugaskan dimana saja dalam wilayah pelayanan GPIB;

b. Apabila melanggar perjanjian tersebut semua biaya yang




Pasal 39:4.e : Khusus untuk S3

Pasal 39:5 : Dalam hal jemaat menyetujui Pendeta yang studi tetap sebagai Ketua Majelis Jemaat/Pendeta Jemaat, maka segala haknya ditanggung oleh Jemaat setempat.






dikeluarkan oleh GPIB harus dikembalikan, dan Pendeta yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat.

7. Ketentuan tersebut pada Pasal 39 butir 2, 3,4 dan 5 berlaku juga bagi Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk mengikuti studi lanjutan di luar negeri.

8. Pendidikan (studi) lanjutan yang diikuti oleh pegawai atas biaya sendiri atau oleh sponsor dan masih sejalan dengan rencana kebutuhan GPIB, maka GPIB dalam hal ini dapat menyetujui dan diintegrasikan ke dalam lingkup pendidikan GPIB. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sesudah studi, maka status kepegawaiannya diakhiri.

9. Pegawai yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan formal harus memperoleh Surat Rekomendasi Gereja (SRG) dari Majelis Sinode.

10.Selama menjalani studi pegawai yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kemajuan studi setiap semester. Apabila terdapat kecenderungan prestasi yang kurang baik,Majelis Sinode berhak mengakhiri masa studinya.

11.Selama menjalani studi pegawai yang bersangkutan yang ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk belajar, dan tetap memperoleh Gaji Dasar.

12.Gaji Dasar pegawai yang menjalankan studi atas biaya sendiri dan mendapat rekomendasi dari Majelis Sinode, dibayar oleh instansi/lembaga;

Pasal 39:8 : Selama Pendeta menjalankan studi dengan biaya sendiri dan dengan rekomendasi GPIB, tetap memperoleh Gaji Dasar, dan waktu studinya tidak bisa diperhitungkan sebagai cuti diluar tanggungan GPIB sebagaimana diatur dalam pasal 25 peraturan ini.

Pasal 39:9 : Mereka yang studi tanpa rekomendasi Majelis Sinode, kehilangan hak atas Gaji Dasar.



Pasal 39:12 :Yang dimaksud dengan institusi/lembaga adalah Jemaat asal atau Majelis Sinode




namun tidak berhak atas cuti dan tunjangan Hari Raya

13.Masa studi pegawai yang bersangkutan dihitung sebagai masa kerja pegawai.

14.GPIBtidakmenyesuaikan pangkat/golongan secara langsung sebagai akibat dari keberhasilan dalam studi lanjut dimaksud.

15.Masa studi maksimum yang diizinkan adalah 2 kali masa program studi yang ditempuh.

16.Hal-hal yang belum diatur, ditetapkan dalam pedoman studi lanjut.

Hari Kerja / Jam Kerja dan Kerja Lembur

Pasal 40Hari Kerja / Jam Kerja

1. Hari Kerja adalah 5 (lima) hari dalam satu minggu.

2. Hari libur mingguan bagi Pegawai di Jemaat adalah pada hari Minggu dan Senin, dan di kantor Majelis Sinode pada hari Sabtu dan Minggu.

3. Jika pada hari Senin tepat hari libur nasional, maka hari libur itu dapat digantikan pada hari tertentu sesuai kebijakan setempat.

4. Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 40 jam kerja.

5. Jumlah jam kerja dalam 1(satu) hari adalah 8 (delapan) jam, tidak termasuk jam istirahat/makan siang selama 1(satu) jam.



Pasal 40 : Tidak berlaku bagi jabatan Pendeta





Pasal 40:5 : Jam kerja dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tetapi tidak kurang dari 40 jam dalam satu minggu.

Pasal 41 : Khusus untuk pegawai non Pendeta



Pasal 41Kerja Lembur

1. Pada hakikatnya kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja, dan dilaksanakan atas penugasan pimpinan.

2. Pegawai yang bekerja dan dibayar untuk lembur ialah pegawai administratif, supir, kebersihan dan keamanan.

3. Setiap pegawai yang bekerja lembur lebih dari 2 jam dan bertepatan dengan jam makan siang atau jam makan malam, akan diberi makan(makan siang/makan malam) atau uang makan.

4. Jumlah jam lembur yang dibayar adalah jam kerja lembur nyata dikalikan tarif tertentu, sesuai dengan waktu kerja lembur.

5. Pembayaran lembur setiap jam sesudah dikalikan tarif adalah 1/173 kali Gaji Pokok.

6. Tarif lembur adalah sebagai berikut :a. Hari biasa :

1. Jam pertama tarif 1 ½ kali2. Jam ke 2 sampai jam ke 7 tarif 2

kali3. Jam ke 8 sampai seterusnya

tarif 3 kali





Pasal 41:6 : Cukup jelasPasal 41:6a :

Contoh perhitungan sebagai berikut :Jam lembur nyata :5 jamJam pertama:1 x 1½ = 1 ½ jamJam seterusnya:4 x 2= 8 jamJam lembur yang dibayar= 9 ½ jamUang lembur yang dibayar:9 ½ x (1/173 x Gaji

Pokok)Diatas 2 jam diberikan uang makan diluar uanglembur. Pimpinan tidak berhak atas uang lembur.



b. Hari Minggu/ Hari libur resmi: 1. Jam pertama tarif 2 kali2. Jam ke 2 sampai jam ke 7 tarif 3

kali3. Jam ke 8 sampai seterusnya

tarif 4 kali7. Uang lembur dikenakan Pajak

Penghasilan sehingga pembayarannya disatukan dengan Gaji Bulanan.

8. Setiap pegawai yang sedang melaksanakan tugas dalam jam lembur dan mengalami kecelakaan ataupun meninggal, disamakan dengan kecelakaan kerja atau meninggal dalam dinas.

Nomor Identitas Pegawai (NIP), Pengawasan Pegawai, Pajak

Penghasilan

Pasal 42Nomor Identitas Pegawai (NIP)

1. Majelis Sinode menetapkan Nomor Identitas Pegawai (NIP);

2. NIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal :a. Pembinaan;b. Pelayanan gaji;c. Pelayanan pensiun;d. Pelayanan asuransi sosial;e. Pelayanan tabungan;

Pasal 41:6.b.1 :Cukup jelasPasal 41:6.b.2 :Cukup jelas




Pasal 42



Pasal 42:2.a : Cukup jelasPasal 42:2.b : Cukup jelasPasal 42:2.c : Cukup jelasPasal 42:2.d : Cukup jelasPasal 42:2.e : Cukup jelasPasal 42:2.f : Cukup jelas




f. JPHT;g. Pengelolaan administrasi pegawai,

dan;h. Pelayanan lain yang bermanfaat

bagi pegawai.3. Berdasarkan NIP sebagaimana

dimaksud pada ayat 2, maka semua pegawai harus memiliki Kartu Identitas Pegawai (KIP) yang diatur selanjutnya oleh Majelis Sinode.

Pasal 43Pajak Penghasilan

1. Sesuai dengan perundang-undangan, maka semua pegawai adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan atas semua penghasilan yang diterima dari GPIB.

2. GPIB adalah Pemungut Pajak dan menyetorkan pajak tersebut secara kolektif ke Kas Negara.

3. Penyetoran tersebut pada butir 2 di atas dilakukan sekaligus untuk satu tahun pada akhir tahun buku.

4. Bukti setoran atas nama masing-masing pegawai harus diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan.

PenutupPasal 44

Ketentuan Penutup


2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini,


Pasal 43





Pasal 44





maka semua ketentuan sebelumnya mengenai Kepegawaian GPIB yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.











PERATURAN NOMOR 11TentangKantor

Pasal 1Pengertian

Kantor dan Struktur Organisasi

1. Kantor GPIB adalah tempat berlangsungnya kegiatan administrasi secara umum baik di Majelis Sinode, Musyawarah Pelayanan (Mupel) maupun Jemaat yang melakukan penyimpanan dan pengolahan dokumen (kearsipan surat-menyurat, perjanjian, makalah dan kepustakaan), penyimpanan dan pengolahan data dan informasi

2. Struktur Organisasi Kantor adalah seperangkat sistem dalam bentuk organisasi atau mekanisme dari sejumlah komponen dengan fungsi masing-masing yang saling menunjang sebagai suatu kesatuan sistem, sebagai sarana pendukung tri darma gereja.

3. Struktur Organisasi kantor terdiri atas :a. Kepala Kantor;

b. Biro;

c. Seksi.

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1



Pasal 1:3 Cukup Jelas:Pasal 1:3.a : Kepala Kantor

adalah seseorang yang mengepalai dan mengelola kantor, sesuai kebutuhan

Pasal 1:3.b : Dibentuk sesuai kebutuhan

Pasal 1:3.c :Dibentuk sesuai kebutuhan


Pasal 2Fungsi

Fungsi Kantor adalah penunjang pelaksanaan tugas para fungsionaris pelayanan gereja baik di lingkup Sinodal, Mupel maupun Jemaat yang meliputi : 1. Pendataan; 2. Sistematisasi informasi;3. Pengarsipan;4. Komunikasi;5. Perbendaharaan;6. Tata Usaha Umum;7. Perencanaan dan pengembangan

kegiatan;8. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.


1. Kantor Majelis Sinode berkedudukan di DKI Jakarta,

2. Kantor Musyawarah Pelayanan berkedudukan di wilayah Musyawarah Pelayanan yang bersangkutan.

3. Kantor Majelis Jemaat berkedudukan di wilayah pelayanan Jemaat yang bersangkutan.

Pasal 4Perangkat Kantor

1. Kantor Majelis Sinode terdiri atas:

a. Biro Umum;b. Biro Keuangan; c. Biro Kepegawaian;d. Biro Hukum.

Pasal 2

Pasal 2:1 : Cukup jelasPasal 2:2 : Cukup jelasPasal 2:3 : Cukup jelasPasal 2:4 : Cukup jelasPasal 2:5 : Cukup jelasPasal 2:6 : Cukup jelasPasal 2:7 : Cukup jelas


Pasal 3




Pasal 4

Pasal 4:1 : Diatur dalam peraturan pelaksanan Majelis Sinode.Pasal 4:1.a : Cukup jelasPasal 4:1.b : Cukup jelasPasal 4:1.c : Cukup jelasPasal 4:1.d : Cukup jelas


2. Kantor Badan Pelaksana Mupel terdiri atas:a. Bagian administrasi dan keuangan;b. Bagian lain-lain sesuai dengan

kebutuhan.3. Kantor Majelis Jemaat terdiri atas;

a. Bagian Administrasi;b. Bagian Perbendaharaan;

c. Bagian Umum dan sarana peribadahan.

Pasal 5Kepala Kantor

1. Pengangkatan : Kepala Kantor diangkat oleh Majelis

Sinode, Majelis Jemaat atau Badan Pelaksana Mupel.

2. Tugas-tugas :a. Mengatur, mengarahkan dan

mengawasi pelaksanaan kerja dari seluruh pegawai;

b. Menegakkan disiplin kerja seluruh pegawai;

c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal penjabaran tugas sesuai dengan peraturan.

3. Wewenang :a. Menilai prestasi kerja pegawai;b. Menegur dan memperingatkan

pegawai yang lalai dan tidak disiplin;

c. Mengusulkan tindakan disiplin

Pasal 4:2 : Diatur dalam peraturan pelaksanan MUPELPasal 4:2.a : Cukup jelas

Pasal 4:2.b : Cukup jelasPasal 4:3 : Diatur dalam peraturan pelaksanan jemaat setempatPasal 4:3.a : Cukup jelasPasal 4:3.b : Selaraskan dengan peraturan perbendaharaanPasal 4:3.c : Yang dimaksudkan adalah perangkat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksana-kan peribadahan misalnya : roti dan anggur perjamuan kudus, kain mimbar, dsb.

Pasal 5


Pasal 5:2 : Cukup jelasPasal 5:2.a : Pegawai non pendeta



Pasal 5:3 : Cukup jelasPasal 5:3.a : Cukup jelasPasal 5:3.b : Cukup jelas


terhadap pegawai yang melanggar peraturan;

d. Mengusulkan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;

e. Memberikan otorisasi penggunaan kas kecil untuk keperluan kantor yang bersifat insidentil.

4. Tanggung Jawab :Kepala Kantor bertanggung-jawab atas semua pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pimpinan di masing-masing lingkup kerja melalui Sekretaris Umum MS/Sekretaris MJ/Sekretaris BP Mupel.

Pasal 6Tata Kerja dan Tata Laksana

1. Tata kerja dan tata laksana diatur dalam peraturan pelaksanaan di masing-masing lingkup kerja;

2. Peraturan pelaksanaan pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: surat masuk dan surat keluar, peminjaman dokumen/ arsip, pemakaian ruangan, pemakaian/ peminjaman harta milik bergerak dengan persetujuan pimpinan, penerimaan dan pelayanan Tamu dan lain-lain.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan sebelumnya mengenai Kantor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak





Pasal 6


Pasal 6:2 : Peminjaman dokumen/arsip diberikan sehubungan dengan pembuktian dipengadilan.

Pasal 7




berlaku.3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur

oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat.

4. Perubahan Peraturan ini hanya dapat dilaksanakan di dalam dan oleh Persidangan Sinode bila :a. Diusulkan oleh lebih dari 2/3 jumlah

Jemaat atau;b. Diusulkan oleh Majelis Sinode









PERATURAN NOMOR 12

Tentang Badan Hukum / Badan Usaha / Unit Kerja GPIB

Ketentuan Umum

Pasal 1Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Badan Hukum milik GPIB adalah

Badan yang didirikan oleh GPIB sesuai Tata Gereja GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang berorientasi profit maupun non profit yang merupakan Unit misioner di lingkup sinodal ;

2. Yayasan adalah Badan Hukum GPIB, yang merupakan unit misioner yang didirikan oleh GPIB, baik di lingkup Sinodal maupun Jemaat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan berlandaskan panggilan dan pengutusan-Nya, demi peran GPIB menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan-Nya;

3. Dana Pensiun adalah Badan Hukum GPIB yang didirikan oleh GPIB untuk mengelola dana pensiun pegawai GPIB;

4. Unit Kerja adalah badan pelaksana yang merupakan perangkat dari Majelis Sinode sebagai alat

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1






pelayanan, pembinaan, dan pengembangan, yang melaksanakan kegiatan yang menunjang dan memperlancar tugas pekerjaan Majelis Sinode;

5. Badan Usaha Milik Gereja adalah Badan Hukum milik GPIB yang didirikan oleh GPIB yang merupakan unit misioner, yang menjalankan kegiatan usaha berorientasi keuntungan yang tidak bertentangan dengan semangat kristiani dan bermanfaat sebagai sarana pendukung yang menunjang dan menumbuh kembangkan kemandirian serta menghadirkan damai sejahtera di tengah persekutuan & masyarakat Indonesia sesuai visi dan misi GPIB;

6. Usaha adalah semua kegiatan yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GPIB, ketentuan GPIB serta peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang untuk tanggung jawab administrasi keuangannya di Majelis Sinode/Majelis Jemaat diberlakukan sistem sentralisasi administratif;

7. Ex officio adalah orang yang karena jabatannya diposisikan untuk jabatan lain tanpa perlu pengangkatan atau penetapan (by right of office).

Pasal 2Struktur dan Personalia

1. Struktur dan personalia kepengurusan Badan Hukum, Unit Kerja dan Badan Usaha ditentukan dan diangkat oleh Majelis Sinode.

2. a.Personalia organ-organ Yayasan




Pasal 2




dilingkup Sinodal ditetapkan dan diangkat oleh Pembina (MS) setelah disetujui oleh Sidang Majelis Sinode.b. Personalia organ-organ Yayasan di

lingkup Jemaat ditetapkan dan diangkat oleh Pembina (MJ) setelah disetujui oleh Sidang Majelis Jemaat.

Yayasan

Pasal 3Pendirian Yayasan

1. Pada lingkup Sinodal:a. Yayasan didirikan oleh GPIB dan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Anggaran Dasar Yayasan disusun oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis Sinode dan naskahnya disetujui Sidang Majelis Sinode;

c. Personalia Pembina dan Pengawas dijabat secara ex-officio oleh fungsionaris Majelis Sinode

2. Pada lingkup Jemaat:Sesuai dengan kebutuhan dan situasi jemaat, Yayasan pada lingkup Jemaat dapat berupa :

a.(1). Cabang dari yayasan yang

didirikan pada lingkup Sinodal;

(2). Cabang Yayasan dibentuk dan diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul Majelis Jemaat di lingkup Jemaat


Pasal 3

Pasal 3:1 : Cukup jelasPasal 3:1.a : Pendirian Yayasan

harus berdasarkan keputusan Persidangan Sinode Tahunan






dengan struktur kepengurusan, kewenangan dan kewajiban (yang dimuat lengkap dalam Akta Pembentukan Cabang.)

b. Yayasan yang didirikan oleh GPIB melalui PHMJ.

3. Masa tugas Pembina dan Pengawas Yayasan di lingkup Sinodal dan Jemaat demi hukum berakhir dengan berakhirnya masa tugasnya selaku fungsionaris Majelis Sinode/Majelis Jemaat atau selaku Pendeta / Ketua Majelis Jemaat.

Pasal 4Kegiatan

1. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan harus sesuai dengan Tata Gereja GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Semua Yayasan di lingkungan GPIB dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukan Yayasan dalam bidang sosial, agama dan kemanusiaan;

3. Pembentukan yayasan di lingkungan GPIB dimaksudkan sebagai sarana gereja dalam mengelola bidang-bidang tertentu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pasal 5Pembina

Pasal 3:2.b : Petunjuk Pelaksanaan tentang yayasan yang didirikan pada lingkup Jemaat oleh PHMJ dibuat oleh Majelis Sinode


Pasal 4




Pasal 5


1. Pembina yang terdiri dari lebih dari satu (1) orang anggota Pembina merupakan dewan, yang dalam menjalankan tugas Badan Pembina setiap anggota Pembina tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, kecuali berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

2. Pembina mempunyai kewenangan :

a. Mengangkat dan memberhentikan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.

b. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Visi-Misi , Tata Gereja GPIB, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6Rapat Pembina

1. Rapat Tahunan Pembina wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yayasan berakhir.

2. Dalam Rapat Tahunan Pembina:a. Pengurus mengajukan laporan

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina;

b. Dilakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan.





Pasal 6





Pasal 7Tugas, Wewenang dan Larangan bagi

Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan dan melaksanakannya sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan, Tata Gereja GPIB dan ketentuan yang berlaku;

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina setelah disetujui oleh Sidang Majelis Sinode;

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;

4. Masing-masing Pengurus wajib menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan dan melaksanakannya berdasarkan asas umum tata kelola yang baik dengan mengindahkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pengurus berhak menjalankan segala tindakan kepengurusan, tetapi dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:a. Mendirikan usaha baru atau

melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha;

b. Mengagunkan/membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan yayasan;

c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan

Pasal 7








Pasal 7:5.c : Hal-hal tersebut di atas harus dilakukan dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu


atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada yayasan, atau dengan lembaga atau pihak lain, dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

6. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Badan Pelaksana Kegiatan yayasan dan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa dengan persetujuan tertulis Badan Pembina dan dilaksanakan berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode;

7. Pengurus dilarang melepaskan/ Menjaminkan/menggadaikan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak tanpa persetujuan Pembina berdasarkan persetujuan Persidangan Sinode;

8. Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa persetujuan Pembina.

Pasal 8Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Pengawasan dalam yayasan GPIB dilakukan oleh Pengawas sesuai dengan Tata Dasar GPIB dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. a. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan sementara seorang Pengurus apabila yang

dari atau akta berkenaan turut ditandatangani oleh pembina setelah disetujui oleh Sidang Majelis Sinode dan memenuhi ketentuan Tata Dasar GPIB dan ketentuan GPIB yang berlaku.


Pasal 7:7 : Persetujuan Pembina hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan oleh Persidangan Sinode.


Pasal 8




bersangkutan selama menjalankan tugas melakukan kegiatan yang oleh Pengawas dianggap merugikan yayasan;

b. Pemberhentian sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengawas berwenang:a. Memasuki bangunan, halaman,

atau tempat lain yang dipergunakan yayasan;

b. Memeriksa dokumen;c. Memeriksa pembukuan dan

mencocokkannya dengan buku kas;d. Mengetahui segala tindakan yang

telah dijalankan oleh Pengurus;e. Memberi peringatan kepada

Pengurus.

Pasal 9Kekayaan

1. Kekayaan yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

2. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, tidak ada bagian dari kekayaan yayasan atau hasil kegiatan yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibagikan kepada para Pembina, Pengurus dan pengawas.

Pasal 10Aset Yayasan






Pasal 9



Pasal 10



1. Harta milik GPIB yang digunakan dan dikelola oleh Yayasan untuk melaksanakan kegiatannya wajib dibuat dokumen perjanjian dengan jangka waktu tertentu.

2. Yayasan wajib menggunakan harta milik GPIB yang dikelolanya untuk menjalankan visi dan misi GPIB, sesuai Tata Gereja GPIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Pensiun

Pasal 11Pendirian Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang didirikan oleh GPIB sebagai pemberi kerja dan diatur dalam Peraturan tersendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 12Tugas

1. Tugas Dana Pensiun GPIB adalah merancang dan melaksanakan secara profesional pola/sistem Dana Pensiun bagi Pendeta/Pegawai GPIB sejak awal menjadi peserta Dana Pensiun, dengan cara membayar iuran pensiun sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

2. Rincian tugas-tugas dana pensiun GPIB tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun GPIB



Pasal 12





Pasal 13Pemeriksaan Dana Pensiun

Majelis Sinode sebagai Pendiri dan Pengawas Dana Pensiun dapat menugaskan BPPG untuk melakukan pemeriksaan internal secara berkala terhadap Dana Pensiun.

Unit Kerja


Unit Kerja GPIB berkedudukan ditempat kedudukan Majelis Sinode.

Pasal 15Wewenang Unit Kerja

Wewenang Unit Kerja GPIB adalah mengatur pelaksanaan tugas dalam lingkungan Unit Kerja GPIB sendiri, sesuai dengan arahan serta kebijakan Majelis Sinode.

Pasal 16Struktur dan Tata Kerja

1. StrukturUnit Kerja GPIB dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang wakil, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, serta diawasi oleh Pengawas yang merupakan representasi Majelis Sinode c.q Departemen yang bersangkutan yang ditempatkan di Unit Kerja GPIB.



Pasal 16

Pasal 16:1 : Di sediakan sistem keuangan on line antara Unit Kerja dengan MS GPIB c.q Bendahara.



2. Tata KerjaKonsep produk-produk Unit Kerja dilaksanakan oleh tim Unit Kerja yang selanjutnya diperiksa oleh Pengawas yang merupakan representasi Majelis Sinode c.q. Departemen yang bersangkutan.

Pasal 17Pengurus

Pengurus Unit Kerja ditetapkan dan diangkat oleh Majelis Sinode

Pasal 18Pengelolaan dan Pemeriksaan

Keuangan

1. Pengelolaan keuangan Unit Kerja GPIB dilakukan secara terbuka antara unit kerja dengan Majelis Sinode GPIB c.q Bendahara.

2. Unit Kerja GPIB diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Majelis Sinode secara berkala, sesuai dengan sistem sentralisasi administrasi keuangan.

3. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Unit Kerja dilakukan secara berkala oleh BPPG.

4. Sekali dalam 1 (satu) tahun dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan unit kerja oleh auditor independen.

Pasal 19Hubungan dengan Unit Kerja Lainnya


Pasal 18


Pasal 18.2 : Yang dimaksudkan dengan berkala adalah triwulanan.



Pasal 19



1. Hubungan Unit Kerja GPIB dengan unit kerja lainnya yang berada dalam lingkungan Majelis Sinode GPIB dilakukan secara koordinatif.

2. Hubungan kerja sama Unit Kerja GPIB dengan pihak yang berada di luar Majelis Sinode GPIB dilakukan melalui Majelis Sinode GPIB atau dengan kuasa tertulis dari Majelis Sinode GPIB.

Badan Usaha Milik Gereja (BUMG)

Pasal 20Pendirian

1. Badan Usaha Milik Gereja didirikan oleh GPIB dan/atau Yayasan Milik GPIB yang seluruh sahamnya adalah milik GPIB dan/atau Yayasan Milik GPIB.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gereja disusun oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis Sinode dan harus mendapat persetujuan Sidang Majelis Sinode;

3. Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan sesuai keputusan Sidang Majelis Sinode.

4. Fungsionaris Majelis Sinode tidak boleh menjabat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 21Tugas dan wewenang









Tugas dan wewenang BUMG adalah merancang dan melaksanakan kegiatan usaha yang bermanfaat demi menunjang dan menumbuh-kembangkan kemandirian ekonomi gereja.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai badan hukum/badan usaha/unit kerja GPIB yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode terdekat.





Pasal 22








PERATURAN NOMOR 13 MEMORI PENJELASAN


Tentang Badan Penasihat Majelis Sinode

Pasal 1Pengertian

Badan Penasihat Majelis Sinode disingkat BPMS adalah suatu badan yang dibentuk oleh Majelis Sinode sebagai mitra kerja Majelis Sinode dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja.

Pasal 2Perekrutan

Perekrutan fungsionaris BPMS dilakukan oleh Majelis Sinode berdasarkan ketentuan sebagai berikut :1. Memenuhi syarat sebagaimana

berlaku pada pemilihan Diaken dan Penatua GPIB.

2. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya.

3. Mendapat rekomendasi dari Majelis Jemaat setempat.


Tugas dan Wewenang BPMS adalah memberi nasihat kepada Majelis Sinode di bidang persekutuan, pelayanan, kesaksian, kepejabatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan masyarakat

Pasal 4Tanggung Jawab




Pasal 2 : 2 : Bidang yang dimaksud adalah bidang yang menyangkut gereja dan masyarakat





BPMS bertanggungjawab pada Majelis Sinode sesuai dengan tugas yang diberikan dan dipercayakan kepadanya.

Pasal 5Keanggotaan

Personalia BPMS terdiri atas beberapa orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian.

Pasal 6Masa Tugas

Masa tugas BPMS sama dengan masa tugas Majelis Sinode.

Pasal 7Hak dan Kewajiban

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab gereja secara optimal, BPMS berhak memberikan nasihat dan saran kepada Majelis Sinode khusus dalam bidang keahliannya diminta atau tidak diminta.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Badan Penasihat Majelis Sinode yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Apabila ada hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang




Pasal 8





Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode yang terdekat.


jumlah Jemaat atau; b. Diusulkan oleh Majelis Sinode








PERATURAN NOMOR 3 TENTANG UNIT-UNIT MISIONER

PERATURAN PELAKSANA NOMOR 3 A

Tentang Musyawarah Pelayanan

Gereja protestan di Indonesia bagian Barat

Pasal 1Pengertian

Musyawarah Pelayanan Jemaat-Jemaat GPIB disingkat Mupel GPIB adalah unit misioner lintas jemaat disatu wilayah tertentu dalam pelayanan GPIB.

Pasal 2Bentuk, Status dan Fungsi

1.BentukMupel adalah wadah kebersamaan lintas jemaat yang dibentuk melalui Sidang Presbiter dari Jemaat-Jemaat disuatu wilayah pelayanan GPIB

2.StatusMupel adalah jembatan dinamis lintas jemaat dan alat kebersamaan, persekutuan, pelayanan, kesaksian dari Jemaat-Jemaat di suatu wilayah GPIB tertentu.

3.FungsiMupel berfungsi untuk membicarakan

MEMORI PENJELASAN







kehadiran GPIB di suatu wilayah dan kebersamaan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Jemaat-Jemaat GPIB di wilayah bersangkutan dan membantu pelaksanaan program sinodal ataupun program bersama Jemaat-Jemaat GPIB di wilayah tersebut. Dimana perlu dapat membantu komunikasi jemaat-jemaat se-wilayah dengan Majelis Sinode.

Pasal 3Wilayah

1. Dalam rangka memenuhi tugas, panggilan dan pengutusan-Nya, sesuai dengan perkembangan pelayanan dan kesaksian GPIB, maka di tiap wilayah provinsi Negara Republik Indonesia di lingkungan wilayah pelayanan GPIB, dapat dibentuk satu Mupel.

2. Di wilayah provinsi Negara Republik Indonesia dalam lingkungan wilayah pelayanan GPIB, yang karena luasnya atau karena kondisi perhubungan antara satu tempat ke tempat lainnya sukar dijangkau palayanan satu Mupel, maka di wilayah provinsi tersebut dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Mupel.

3. Bila jumlah Jemaat GPIB di salah satu wilayah provinsi Negara Republik Indonesia di lingkungan pelayanan GPIB tidak cukup untuk mendukung pembentukan satu Mupel, maka Jemaat-Jemaat di wilayah tersebut digabungkan ke dalam Mupel di wilayah provinsi

Pasal 3





yang terdekat dengan Jemaat-Jemaat GPIB tersebut.

4. Jemaat-Jemaat GPIB yang termasuk wilayah pelayanan Mupel di salah satu provinsi, tetapi letak geografis dan kondisi sosialnya lebih dekat dengan Mupel di salah satu wilayah provinsi lainnya, maka Jemaat-Jemaat tersebut dapat digabungkan ke dalam Mupel di wilayah provinsi lainnya.

5. Pembentukan Mupel yang tersebut pada butir 1 dan 2 di atas demikian pula penggabungan Jemaat-Jemaat ke dalam Mupel yang dimaksud pada butir 3 dan 4 di atas, ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB.

Pasal 4Regio

1. Untuk kelancaran pelayanan dan untuk mencapai hasil yang baik, maka wilayah pelayanan satu Mupel dapat dibagi dalam regio-regio yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang ditetapkan oleh Mupel.

2. Regio dapat dibentuk dalam satu wilayah Mupel yang terlalu luas wilayah pelayanannya yang oleh karena perkembangan dan guna pelaksanaan panggilan dan pengutusan-Nya dapat diarahkan menjadi satu Mupel sendiri.

3. Regio bertugas menggalang kebersamaan serta mengarahkan dana dan daya Jemaat-Jemaat di satu Regio untuk melaksanakan



Pasal 4





program Mupel di Regio yang bersangkutan.

4. Majelis Jemaat–Majelis Jemaat di Regio dapat mengadakan Rapat untuk membahas pelaksanaan program Mupel di regio bersangkutan

5. Rapat Regio dapat dihadiri oleh Badan Pelaksana Mupel

6. Rapat Regio memilih Koordinator, wakil Koordinator, Pembantu urusan tata usaha dan Pembantu urusan keuangan untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Badan Pelaksana Mupel.

7. Koordinator Regio mengkoordinir pelaksanaan program Mupel di Regio

8. Koordinator Regio menghadiri Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Badan Pelaksana Mupel untuk mengkoordinasi-kan pelaksanaan program Mupel di wilayah pelayanan Mupel.

9. Hasil Rapat Koordinasi dengan Badan Pelaksana Mupel tersebut pada butir 8 di atas disampaikan kepada semua Majelis Jemaat di Regio.


1. Mupel bertugas melaksanakan program bersama yang diserahkan kepadanya oleh Jemaat-Jemaat melalui Musyawarah Wilayah dan melaksanakan program Sinodal yang diserahkan kepadanya oleh







Pasal 5



Majelis Sinode.2. Membantu menggerakkan Jemaat-

Jemaat agar dalam kebersamaannya mampu melaksanakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat.

3. Mengkomunikasikan kepada Jemaat-Jemaat kesepakatan yang digariskan oleh Sidang Wilayah maupun yang digariskan oleh Majelis Sinode di wilayahnya.

4. Mengumpulkan dan mengolah data-data serta informasi untuk kepentingan Jemaat-Jemaat dan kepentingan bersama di wilayah tersebut serta kepentingan Sinodal, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesaksian GPIB.

5. Menggiatkan usaha-usaha pengadaan dan pengerahan dana dan daya untuk pelaksanaan program dan proyek pelayanan kesaksian bersama di tingkat wilayah dan Sinodal.

6. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran setiap awal Tahun Kerja.

7. Menghadiri Persidangan Sinode Tahunan dengan menyampaikan laporan BP Mupel sebagai kompilasi laporan perkembangan jemaat-jemaat di wilayah.

8. Jemaat-Jemaat di satu wilayah dan atau Majelis Sinode dapat memberikan wewenang kepada Badan Pelaksana Mupel untuk mengadakan hubungan keluar









dengan Badan/ Lembaga Gereja lain atau Kristen lain ataupun Badan/ Lembaga masyarakat/ Pemerintah.

Pasal 6Badan Pelaksana Mupel

1. Untuk melaksanakan tugas wewenangnya serta pekerjaannya sehari-hari, Mupel menetapkan Badan Pelaksana, terdiri atas para ketua, para sekretaris dan para bendahara.

2. Para Ketua dan para Sekretaris Badan Pelaksana Mupel, dipilih oleh Musyawarah Wilayah dari unsur Pendeta atau Penatua atau Diaken, dan Bendahara dipilih oleh Sidang Wilayah dari unsur Diaken dan Penatua.

3. Tata Cara Pemilihan Badan Pelaksana Mupel diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

4. Badan Pelaksana mengadakan Rapat Kerja, Musyawarah Tahunan dan Musyawarah Wilayah dalam rangka mewujudkan kebersamaan panggilan dan pengutusan-Nya di wilayah.

5. Masa tugas Badan Pelaksana disesuaikan dengan Masa Tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

6. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Pelaksana dapat membentuk Badan-Badan Pembantu dan alat-alat pelaksana :

Pasal 6





Pasal 6:5 : Masa Tugas Badan Pelaksana 2 tahun 6 bulan.




a. Sekretariatb. Koordinator Pelaksana Program

sesuai dengan pembidangan program

c. Panitia-panitia menurut keperluan.

Pasal 7Sidang dan Rapat

Musyawarah dan Rapat di lingkup Mupel terdiri atas:1. Musyawarah Wilayah untuk

menetapkan Badan Pelaksana, Program Umum 2 tahun 6 bulan.

2. Musyawarah Tahunan, dilaksanakan selambat-lambatnya 2(dua) minggu sesudah Persidangan Sinode tahunan berakhir; untuk menetapkan Program Kerja dan Anggaran.

3. Rapat Kerja yang diadakan sekurang-kurangnya 6(enam) bulan sekali untuk menilai pelaksanaan Program Kerja yang menyangkut kebersamaan se-wilayah dan sesinodal, serta masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

4. Rapat regio yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pelaksana Mupel setempat.

5. Musyawarah dan Rapat dilaksanakan menurut Tata Tertib yang berlaku di lingkungan GPIB.




Pasal 7






Pasal 8



1. Program Mupel adalah:a. Program tertentu dari Jemaat-

Jemaat yang diserahkan kepada Mupel untuk dilaksanakan bersama-sama di wilayah bersangkutan di bawah koordinasi Badan Pelaksana Mupel;

b. Program Sinodal yang diputuskan dalam Sidang Sinode atau Persidangan Sinode Tahunan yang diteruskan oleh Majelis Sinode untuk dilaksanakan di wilayah Mupel bersangkutan.

2. Program Kerja dan Anggaran Mupel yang mendukung Program Mupel yang tersebut pada butir 1 di atas tercantum dalam Program Kerja dan Anggaran Jemaat-Jemaat dan ataupun Majelis Sinode.

Pasal 9Perbendaharaan dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan

1. Perbendaharaan Mupel diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana dengan berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan No. 6 tentang Perbendaharaan GPIB.

2. Untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap pengelolaan perbendaharaan Mupel, dibentuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Mupel yang diatur di dalam Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana




Pasal 9




Mupel dengan berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nomor 7. tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan GPIB.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Musyawarah Pelayanan GPIB yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.






Pasal 10









PERATURAN NOMOR 3 TENTANG UNIT-UNIT MISIONER

PERATURAN PELAKSANANOMOR 3 B

Tentang Pelayanan Kategorial

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Pasal 1Pengertian

1. Pelayanan Kategorial disingkat Pelkat adalah unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori agar para anggotanya berperan aktif dalam pengembangan panggilan dan pengutusan gereja secara utuh dan berkesinambungan

2. Pelayanan Kategorial adalah pelaksana misi gereja, kepada :a. Anak-anak disebut Pelayanan

Anak disingkat PA;b. Teruna disebut Persekutuan

Teruna disingkat PT;c. Pemuda disebut Gerakan

Pemuda disingkat GP;d. Kaum ibu disebut Persekutuan

Kaum Perempuan disingkat PKP;

e. Kaum Bapak disebut Persekutuan Kaum Bapak disingkat PKB;

MEMORI PENJELASAN

Pasal 1










f. Kaum lanjut usia disebut Persekutuan Kaum Lanjut Usia disingkat PKLU.

Pasal 2Keanggotaan

1. Anggota Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak adalah :a. Semua anak warga GPIB yang

terdaftar di jemaat, berusia sampai dengan usia 12 tahun;

b. Anak-anak dari yang bukan warga GPIB yang atas kemauan sendiri atau keinginan orang tua.

2. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna adalah :a. Semua anak warga GPIB yang

terdaftar di jemaat, dan berada pada usia sekitar 13 s/d 17 tahun;

b. Anak-anak dari yang bukan warga GPIB namun atas kemauan sendiri atau keinginan orang tua;

c. Teruna yang tidak termasuk dalam ayat 2 butir (a) pasal ini tetapi secara biologis dan psikologis tidak/belum bersekutu dalam Pelayanan Anak atau Gerakan Pemuda.

3. Anggota Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda adalah :a. Semua pemuda/i warga GPIB

Pasal 2


Pasal 2:1.a : - sampai dengan 3 tahun Batita (bawah tiga tahun)

- sekitar 3 sampai 5 tahun Anak TK.

- sekitar 5 sampai 9 tahun Anak Kecil.

- sekitar 9 sampai 12 tahun Anak Tanggung.



Pasal 2.2.a : - sekitar 13 sampai 15 Kelas Eka.

- sekitar 15 sampai 17 Kelas Dwi.


Pasal 2.2.c : Misalnya yang berkebutuhan khusus


Pasal 2.3.a : Yang belum menikah


yang terdaftar dijemaat, berusia sekitar 18 sampai maksimal 35 tahun;

b. Orang-orang muda dari yang bukan warga GPIB namun atas kemauan sendiri;

c. Pemuda/i yang tidak termasuk dalam ayat 3 butir (a) pasal ini tetapi atas kemauan sendiri.

4. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan adalah :a. Semua perempuan warga GPIB

yang terdaftar di jemaat yang berusia 35 tahun keatas;

b. Semua perempuan warga GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah;

c. Perempuan yang tidak termasuk dalam ayat 4 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri.

5. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak adalah :a. Semua laki-laki warga GPIB

yang terdaftar di jemaat,berusia 35 tahun keatas;

b. Semua laki-laki warga GPIB yang terdaftar dan belum berusia 35 tahun tetapi sudah menikah;

c. Laki-laki yang tidak termasuk dalam ayat 5 butir (a) dan (b) tetapi atas kemauan sendiri.

6. Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia


Pasal 2.3.c : Yang usianya melebihi 35 tahun tapi belum menikah dengan catatan belum melebihi 45 tahun. Diatas 45 tahun dianjurkan untuk mengikuti PKB atau PKP.

Pasal 2.4.a : Sampai dengan usia 60 tahun.




Pasal 2.5.a : Sampai dengan usia 60 tahun.



Pasal 2. 6. : Anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia adalah


adalah Semua warga GPIB yang terdaftar di jemaat berusia diatas 60 tahun.

Pasal 3Tugas dan tanggung jawab

1. Semua Pengurus Pelkat bertugas untuk memberikan masukan kepada Majelis Jemaat dalam rangka penyusunan program jemaat sesuai dengan kategori masing-masing;

2. Semua anggota Pelkat bertanggung jawab atas panggilan dan pengutusan gereja melalui pelaksanaan program Jemaat secara khusus dalam hal membina warga gereja sesuai dengan kategori agar dapat menjalankan misi gereja;

3. Dewan Pelkat bertugas membantu Majelis Sinode untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembinaan, pelayanan dan kesaksian warga gereja sesuai bidangnya di lingkup Sinodal;

4. Pengurus Pelkat bertugas membantu Majelis Jemaat untuk memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembinaan, pelayanan dan kesaksian warga gereja dilingkup Jemaat;

5. Dewan Pelkat memper tanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Majelis Sinode, sedangkan Pengurus Pelkat

Semua warga GPIB yang terdaftar di jemaat berusia diatas 61 tahun.

Pasal 3







di jemaat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Majelis Jemaat.

Pasal 4Perekrutan Dewan, Pengurus dan

Pelayan Pelayanan Kategorial

1. Perekrutan Dewan Pelkat di lingkup Sinodal ditetapkan oleh Majelis Sinode;

2. Perekrutan Pengurus Pelkat di lingkup Jemaat ditetapkan oleh Majelis Jemaat;

3. Susunan Dewan/Pengurus Pelkat terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara;

4. Pelayan PA/PT minimal berusia 5 tahun diatas usia maksimal anak layan;

5. Persyaratan kualitatif dan administratif keanggotaan Dewan/Pengurus dan Pelayan PA/PT sama dengan persyaratan Diaken dan Penatua;

6. Pengurus Pelkat tidak sebagai fungsionaris Majelis Jemaat;

7. Fungsionaris Pengurus Pelkat tidak diperkenankan mempunyai jabatan rangkap dalam lingkungan pelayanan Pelkat di lingkup yang sama;

8. Apabila Dewan/Pengurus Pelkat tidak aktif dalam waktu 6 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, maka yang bersangkutan dianggap

Pasal 4




Pasal 4.4 : Usia minimal menjadi Pelayan adalah 20-25 tahun







mengundurkan diri;9. Bila terjadi lowongan fungsionaris

Dewan/Pengurus Pelkat, maka oleh Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan Majelis Jemaat di lingkup Jemaat dapat dilakukan perekrutan fungsionaris Dewan/Pengurus Pelkat antar waktu;

10. Masa tugas Dewan/Pengurus Pelkat ditetapkan sesuai dengan masa tugas Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat di lingkup Jemaat;

11. Dewan/Pengurus dan Pelayan Pelkat diteguhkan dalam Ibadah Hari Minggu jemaat.


1. Program dan Anggaran Pelkat adalah program dan anggaran Jemaat.

2. Program Pelkat dijabarkan dari PKUPPG :a. Di lingkup Sinodal oleh Majelis

Sinodeb. Di lingkup Jemaat oleh Majelis

Pasal 4.10 :Masa tugas Dewan / Pengurus Pelkat ditetapkan sesuai dengan masa tugas Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan masa tugas di lingkup Jemaat;

Pasal 4.11 : 1. Karena mereka sesungguh-nya melaksanakan tugas pelayanan firman dan penggembalaan / pemeliha-raan rohani secara kate-gorial.

2. Karena persyaratan untuk menjadi pengurus dan pelayan sama dengan persyaratan untuk menjadi Diaken dan Penatua.

Pasal 5





Jemaat3. Dewan/Pengurus Pelkat,

menjabarkan program tahunan pada lingkup Sinodal dan lingkup Jemaat ke dalam bentuk kegiatan bulanan dan triwulanan.

4. Dewan/Pengurus Pelkat wajib mengevaluasi dan melaporkan program dan anggrannya secara bulanan dan triwulanan kepada Majelis Sinode di lingkup Sinodal, kepada Majelis Jemaat di lingkup Jemaat.

Pasal 6Pertemuan/Rapat

1. Jenis pertemuan/rapat :a. Rapat/pertemuan Pengurus tiap

Pelkat;b. Rapat terpadu Dewan Pelkat;c. Rapat terpadu Pengurus Pelkat;d. Rapat koordinasi Dewan Pelkat

dengan Majelis Sinode;e. Rapat koordinasi Pengurus

Pelkat dengan Majelis Jemaat;f. Pertemuan Pengurus Pelkat di

Mupel-mupelg. Pertemuan anggota Pelkat dan

pertemuan para pelayan PA/PT;h. Pertemuan Pelayan PA/PT

dengan orang tua anak layan.2. Pertemuan/rapat lainnya yang

dianggap perlu.3. Pertemuan/rapat dilingkungan

Pelkat diatur dengan berpedoman pada Tata Tertib sidang / rapat yang berlaku di GPIB.


Pasal 6


Pasal 6.1.b : Cukup jelasPasal 6.1.c : Cukup jelasPasal 6.1.d : Cukup jelas




Pasal 6.1.h : Cukup jelas





Pasal 7Surat –Menyurat

Semua surat-menyurat yang dilakukan oleh Pelkat harus sepengetahuan dan melalui Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan Majelis Jemaat di lingkup Jemaat dan diarsipkan dalam arsip Majelis Sinode/Majelis Jemaat.


Keuangan Pelkat diatur berdasarkan peraturan GPIB tentang Perbendaharaan .

Pasal 9Alat-alat Pelayanan

1. Untuk efisiensi dan efektifitas koordinasi dan komunikasi, pelayanan Pelkat di sektor pelayanan di jemaat-jemaat sesuai dengan pengaturan sektor-sektor pelayanan jemaat.

2. Majelis Sinode /Majelis Jemaat membentuk dan mengesahkan panitia-panitia tertentu berdasarkan usul dari Dewan/Pengurus Pelkat untuk suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pelkat yang bersangkutan.

3. Kantor/Ruang Pelkat sebagai sekretariat bersama, disediakan Majelis Sinode di lingkup Sinodal dan Majelis Jemaat di lingkup Jemaat.


Pasal 9






4. BP Mupel dapat mengangkat Koordinator Wilayah Pelkat sesuai kategori guna menunjang kegiatan kebersamaan di lingkup Wilayah/Regional.

Pasal 10Hubungan kerja sama

1. Dalam rangka pemberdayaan maksimal warga gereja untuk menyatakan panggilan dan pengutusannya selaku unit misioner gereja, Pelkat dapat melakukan hubungan kerja sama keluar dalam lingkup gereja seasas, gereja lainnya, lingkup PGI, lingkup regional dan internasional serta dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

2. Bentuk hubungan kerja sama haruslah mengacu dan tidak bertentangan dengan Tata Gereja GPIB.

3. Hubungan kerja sama ini harus sepengetahuan Majelis Sinode dilingkup Sinodal dan Majelis Jemaat di lingkup Jemaat.



2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan mengenai Pelayanan Kategorial (Pelkat) GPIB yang bertentangan dengan peraturan

Pasal 10




Pasal 11





ini dinyatakan tidak berlaku.3. Apabila ada hal-hal yang belum

diatur oleh peraturan ini, maka Majelis Sinode dapat menyusun dan menetapkannya dalam Sidang Majelis Sinode dan melaporkannya kepada Persidangan Sinode terdekat.


jumlah Jemaat atau ; b. Diusulkan oleh Majelis Sinode








Documents

gpib.or.id€¦ · Web viewBila kita mempelajari keputusan-keputusan Persidangan Sinode, Seperti misalnya keputusan-keputusan Persidangan Sinode sejak Persidangan Sinode X/1970