GOOD GOVERNANCEGOOD GOVERNANCE GUNA MENCEGAH GUNA MENCEGAH TSUNAMI SOSIALTSUNAMI SOSIAL

RefleksiRefleksi 2006 2006 dandan PerspektifPerspektif 20072007

OlehOleh::SofianSofian EffendiEffendi

UniversitasUniversitas GadjahGadjah MadaMada

StabilitasStabilitas EkonomiEkonomi

MampukanMampukan PemerintahPemerintah KIB KIB ciptakanciptakanstabilitasstabilitas ekonomiekonomi dandan stabilitasstabilitas politikpolitikyang yang diperlukandiperlukan untukuntuk mengatasimengatasikemiskinankemiskinan, , pengangguranpengangguran dandan sese--lenggarakanlenggarakan pemerintahanpemerintahan

AspekAspek TataTata PemerintahanPemerintahanyang yang dinilaidinilai

KemampuanKemampuan untukuntuk memenuhimemenuhi hakhak--hakhak politikpolitik;;KemampuanKemampuan membuatmembuat regulasiregulasi yang yang sehatsehatKemampuanKemampuan mengelolamengelola konflikkonflik dandan mencegahmencegahkekerasankekerasan;;KemampuanKemampuan menciptakanmenciptakan kepastiankepastian hukumhukum;;KemampuanKemampuan memberantasmemberantas korupsikorupsi;;KemampuanKemampuan menyelenggarakanmenyelenggarakan pelayananpelayananpublikpublik..

TINGKAT KEMUDAHAN PROSEDUR PELAYANAN

23,728,58

42,03

40,431,89

26,19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Perijinan

Pers

enta

se

Sulit Mudah

42,55

19,55

69,04

8,12

35,26

20,36

60,91

10,15

39,21

19,76

69,04

9,48

Pemerintah Non-Pemerintah

Pemerintah Non-Pemerintah

Pemerintah Non-Pemerintah

Pusat Informasi Bisnis Pusat Pelayanan Perijinan Promosi Bisnis Bersama

PENILAIAN TERHADAP BERBAGAI FASILITAS YANG DISEDIAKAN PEMDA UNTUK MENDORONG INVESTASI

Tidak MemadaiMemadai

Sumber: Data Primer GA, PSKK UGM, 2006.

AnggaranAnggarandandan kepentingankepentingan publikpublik

51,41

32,48

0

10

20

30

40

50

60

Pers

enta

se

Kepentingan DPRD danBirokrasi

Kepentingan Publik

ORIENTASI KEPENTINGAN DALAM APBD

72,13

16,38

74,36

15,38

40,4334,04

79,31

17,24

83,05

13,56

37,39 39,82

Pengusaha Dosen Anggota DPRD Wartawan LSM PNS

J e n i s P r o f e s i R e s p o n d e n

APBD Lebih Banyak Memenuhi Kepentingan Birokrasi dan DPRD daripada Kepentingan Publik ?

SetujuTidak Setuju

63,22

16,38

62,82

12,82

51,06

14,89

60,34

22,41

76,27

8,47

37,39

29,79

Pengusaha Dosen Anggota DPRD Wartawan LSM PNS

J e n i s P r o f e s i R e s p o n d e n

APBD Mampu Mengatasi Masalah Publik di Daerah ?

Tidak SetujuSetuju

47,56

25,92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pers

enta

se

Tidak Mampu Mampu

Kemampuan APBD Mengatasi Masalah Publik di Daerah

KemampuanKemampuan memenuhimemenuhi hakhak--hakhakpolitikpolitik::

Transparansi, partisipasi, dan kapasitaspenyampaian aspirasi

40,35

34,22

47,56

26,08

40,24

33,46

34,16

39,32

34

38,34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pers

enta

se

PembangunanPrasarana di

BidangPendidikan

Pengadaan Obat-obatan

dlm.BidangKesehatan

PembangunanInfrastruktur di

BidangKesehatan

Pembangunandan Perbaikan

Jalan

Pembangunandan Perbaikan

Jembatan

TRANSPARANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENDER PROYEK

TerbukaTertutup

N = 1844

54,61

25,33

51,03

25,11

51,25

23,05

0

10

20

30

40

50

60

Pers

enta

se

Penyusunan APBD Penentuan PrioritasPembangunan

Pembuatan Perda

INTENSITAS PEMDA MENGUNDANG UNSUR NON-PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

JarangSering

N = 1844

KemampuanKemampuan menegakanmenegakanhukumhukum

Keseriusan, keadilan, dan kejujurandalam penegakan hukum dan aksesterhadap perlindungan hukum

14,15

31,89

36,55

13,29 4,12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pers

enta

se

Sangat TidakAdil

Tidak Adil Cukup Adil Adil Sangat Adil

TINGKAT KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN/KOTA/PROPINSI

N = 1844

19,74

34,76 34,54

7,97 2,98

0

5

10

15

20

25

30

35

Pers

enta

se

Sangat TidakJujur

Tidak Jujur Cukup Jujur Jujur Sangat Jujur

TINGKAT KEJUJURAN PROSES PERADILAN DI DAERAH PADA UMUMNYA

KualitasKualitas PeraturanPeraturan dandan iklimiklimusahausaha didi daerahdaerah

429

341

260

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Frek

uens

i Jaw

aban

Res

pond

en

BIROKRASI YANGKORUP

KEPASTIAN HUKUMATAS TANAH

KEPASTIAN REGULASIRENDAH

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN USAHA DI DAERAH

StabilitasStabilitas politikpolitik dandankapasitaskapasitas mengelolamengelola konflikkonflik

FREKUENSI KONFLIK DAN PEMBERITAAN KONFLIK DI DAERAH

0

5

10

15

20

25

Pers

enta

se

Frekuensi Konflik

FrekuensiPemberitaan Konflik

Frekuensi Konflik 17,89 8,46 5,8 8,73 23,1 22,51 18,11 14,15

Frekuensi Pemberitaan Konflik 17,57 8,13 6,67 8,67 22,07 23,59 16,87 14,05

Buruh - Perusahaan Antar-etnis Antar-agama Pendatang -

Penduduk AsliRakyat - Pejabat

Eksekutif - Legislatif

Antar-pendukung

partai

Antar-kelompok

masyarakat

N = 1844

25

45

61

93

99

123

206

210

320

364

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Persentase Jawaban Responden

PAGUYUBAN MASYARAKAT

ORGANISASI KEPEMUDAAN

TOKOH ADAT

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

LEMBAGA KEAGAMAAN

MAJELIS ULAMA

TOKOH MASYARAKAT

TOKOH AGAMA

LEMBAGA/DEWAN ADAT

LSM

LEMBAGA- LEMBAGA NON-PEMERINTAH YANG BERPERAN MENYELESAIKAN KONFLIK SECARA DIALOGIS

N = 1844

PengendalianPengendalian KorupsiKorupsi dandanKepercayaanKepercayaan PublikPublik

71,2

20,07

8,73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pers

enta

se

Rendah Sedang Tinggi

INTENSITAS PEJABAT PEMDA MELAPORKAN KE PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN AUDIT

TINGKAT KESERIUSAN SEJUMLAH LEMBAGA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

22,13

24,95

28,25

35,41

40,29

45,61

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Kepolisian

Kejaksaan

DPRD

Kepala Daerah

LSM

Media Massa

Persentase

39,26

22,99

13,83

13,23

10,68

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Persentase

Sangat Umum

Umum

Tidak Tahu

Tidak Umum

Sangat Tidak Umum

PENILAIAN WARGA MENGENAI PEMBERIAN "UANG EKSTRA" DALAM PELAYANAN PUBLIK

83,05 81,88

62,3356,22

7,63 11,5020,89

27,65

<30 30 - 39 40 - 49 > 50

Penilaian Pemangku Kepentingan menurut Kelompok Umur terhadap Praktik Pemberian 'Uang Ekstra' dalam Pelayanan Publik

Tidak Umum / Tidak WajarUmum / Wajar

76.24 72.3060.71

13.86 16.73 22.22

< SMA PT >S1

Penilaian Pemangku Kepentingan menurut Tingkat Pendidikanterhadap Praktik Pemberian 'Uang Ekstra' dalam Pelayanan Publik

Tidak Umum / Tidak WajarUmum / Wajar

KETIDAKPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI DAERAH

8,33 10,65 11,20 11,98 14,74 15,18

24,01

36,5940,23

61,75 63,58

88,63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lainnya

Majelis

Ulam

a/PGI/M

WG

Organ

isasi

Keagam

aan

Ombudsm

an (ji

ka ad

a)Perg

urua

n Tinggi

Lembag

a Adat

Radio

Organ

isasi

Kemas

yarak

atan

Surat

Kabar

Asosia

si Pen

gusaha LSM

Partai

Politik

Pers

enta

se

0,360,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,42

0,45 0,460,51

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

NAD

PAPUA

RIAUBANTE

N

NTB

BABEL

DIY

JATIM

SUMBARGORONTA

LO

PROPINSI

INDEKS KUALITAS TATA PEMERINTAHAN MENURUT PROPINSI

0,360,42 0,43 0,45 0,46 0,49 0,50 0,53 0,54

0,60

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

ACEH BESAR

FAKFAKBIM

A

BANGKA TENGAHDUMAI

LEBAK

GUNUNG KID

UL

SOLOK

POHUWATO

BLITAR

KABUPATEN

INDEKS GA KABUPATEN DENGAN TOTAL RESPONDEN

KesimpulanKesimpulan GAS 2006GAS 2006

KendatiKendati kemampuankemampuan pemerintahpemerintah daerahdaerahuntukuntuk menyelenggarakanmenyelenggarakan berbagaiberbagaipelayananpelayanan publikpublik cukupcukup baikbaik namunnamun merekamerekamasihmasih menghadapimenghadapi berbagaiberbagai masalahmasalah yang yang mendasarmendasar sepertiseperti kemampuankemampuan menjaminmenjaminaksesakses pendudukpenduduk miskinmiskin terhadapterhadap pelayananpelayananpublikpublik, , memperbaikimemperbaiki kualitaskualitas pelayananpelayananinvestasiinvestasi, , dandan birokrasibirokrasi yang yang profesionalprofesionalWalaupunWalaupun perdaperda didi daerahdaerah dinilaidinilai belumbelummampumampu memperbaikimemperbaiki investasiinvestasi dandanmemberantasmemberantas KKN, KKN, bahkanbahkan dinilaidinilai menjadimenjadipenyebabpenyebab kegagalankegagalan usahausaha didi daerahdaerah, , tetapitetapisebagiansebagian besarbesar masyarakatmasyarakat menilaimenilai perdaperdamampumampu memperbaikimemperbaiki kualitaskualitas pelayananpelayananpublikpublik

KesimpulanKesimpulan……

PemerintahPemerintah daerahdaerah belumbelum mampumampu menjadikanmenjadikan regulasiregulasisebagaisebagai instrumeninstrumen untukuntuk memperbaikimemperbaiki iklimiklim usahausaha dandanmengendalikanmengendalikan perilakuperilaku korupsikorupsi. . NamunNamun, , peraturanperaturandaerahdaerah diniliaidiniliai mampumampu memperbaikimemperbaiki kualitaskualitas pelayananpelayananpublikpublik..StabilitasStabilitas politikpolitik didi daerahdaerah padapada umumnyaumumnya cukupcukupbaikbaik. . JenisJenis konflikkonflik yang yang bersumberbersumber padapada nilainilai--nilainilaiprimordial primordial sepertiseperti perbedaanperbedaan etnisetnis, agama, , agama, dandandaerahdaerah asalasal memilikimemiliki frekwensifrekwensi yang yang rendahrendah. . JenisJeniskonflikkonflik yang yang memilikimemiliki frekwensifrekwensi yang yang cukupcukup tinggitinggiumumnyaumumnya adalahadalah jenisjenis konflikkonflik yang yang menggambarkanmenggambarkan dinamikadinamika politikpolitik yang yang tinggitinggi, , sepertiseperti antarantar rakyatrakyat--pejabatpejabat publikpublik, , antaraantara eksekutifeksekutifdandan legislatiflegislatif, , dandan antarantar pendukungpendukung partaipartai. .

KesimpulanKesimpulan

PenegakkanPenegakkan hukumhukum didi daerahdaerah masihmasih menghadapimenghadapimasalahmasalah yang yang persistenpersisten, , terutamaterutama dalamdalam menjaminmenjaminpemerataanpemerataan aksesakses terhadapterhadap perlindunganperlindungan hukumhukum, , keadilankeadilan, , dandan kejujurankejujuran dalamdalam penegakkanpenegakkan hukumhukum. . KegagagalanKegagagalan dalamdalam penegakanpenegakan hukumhukum membuatmembuatlembagalembaga--lembagalembaga penegakpenegak hukumhukum kehilangankehilangankepercayaankepercayaan publikpublik..

KemampuanKemampuan pemerintahpemerintah daerahdaerah dalamdalammengendalikanmengendalikan praktikpraktik korupsikorupsi didi daerahdaerah dinilaidinilairendahrendah oleholeh parapara stakeholdersstakeholders. . PadahalPadahal korupsikorupsidalamdalam birokrasibirokrasi menjadimenjadi penyebabpenyebab paling paling kuatkuat daridarikegagalankegagalan usahausaha didi daerahdaerah, , disampingdisamping kepastiankepastianregulasiregulasi, , dandan kepastiankepastian hakhak atasatas tanahtanah. .

KesimpulanKesimpulan

PengendalianPengendalian korupsikorupsi didi daerahdaerah masihmasihmenghadapimenghadapi banyakbanyak kendalakendala karenakarenakeseriusankeseriusan pemerintahpemerintah dandan lembagalembaga nonnon--pemerintahpemerintah masihmasih rendahrendah. . BahkanBahkan, , sebagiansebagian besarbesar masyarakatmasyarakat menilaimenilai punglipunglisebagaisebagai halhal yang yang umumumum. . IniIni menunjukanmenunjukanbahwabahwa budayabudaya antikorupsiantikorupsi belumbelumberkembangberkembang didi daerahdaerah..AdaAda kecenderungankecenderungan krisiskrisis kepercayaankepercayaanyang yang meluasmeluas, , bukanbukan hanyahanya terhadapterhadaplembagalembaga pemerintahpemerintah tetapitetapi jugajuga lembagalembaga--lembagalembaga non non pemerintahpemerintah. .

KesimpulanKesimpulan

KendatiKendati secarasecara nasionalnasional masihmasih adaada banyakbanyakmasalahmasalah namunnamun beberapabeberapa propinsipropinsi dandankabupatenkabupaten/ / kotakota ((BlitarBlitar, , SolokSolok, , GorontaloGorontalo, , SumbarSumbar, , JatimJatim) ) menunjukkanmenunjukkan kinerjakinerja yang yang cukupcukup baikbaik dalamdalam penyelenggaraanpenyelenggaraan tatatatapemerintahanpemerintahanKinerjaKinerja tatatata pemerintahanpemerintahan didi daerahdaerah berbedaberbeda--bedabeda tergantungtergantung padapada beberapabeberapa halhal: : kepemimpinankepemimpinan didi daerahdaerah, , intervensiintervensi pihakpihakluarluar, , dandan kualitaskualitas masyarakatmasyarakat sipilsipil..

AncamanAncaman Tsunami Tsunami SosialSosial

BencanaBencana alamalam tiadatiada hentihenti--hentinyahentinyamenderamendera beberapabeberapa daerahdaerahKesengsaraanKesengsaraan rakyatrakyat semakinsemakindiperparahdiperparah oleholeh bencanabencana alamalam, , baikbaikkarenakarena faktorfaktor alamalam maumau pun pun karenakarenaulahulah manusiamanusia ((KasusKasus LapindoLapindo didiSiduardjoSiduardjo) ) dandan banjirbanjir didi AcehAceh TamiangTamiangdandan Kalimantan Kalimantan BaratBarat. .

AncamanAncaman Tsunami Tsunami SosialSosial

NTP (NTP (NilaiNilai TukarTukar PetaniPetani) ) antaraantara 2004 2004 dandan 2006 2006 tidaktidak menunjukkanmenunjukkan peningkatanpeningkatan, , bahkanbahkandibeberapadibeberapa daerahdaerah cenderungcenderung menurunmenurun..SektorSektor pertanianpertanian yang yang merupakanmerupakan sumbersumber nafkahnafkahsebagiansebagian terbesarterbesar masyarakatmasyarakat Indonesia Indonesia mengalamimengalamikemerosotankemerosotan produktivitasproduktivitas yang yang cukupcukup tajamtajam. . PadahalPadahal padapada menghadapimenghadapi krisiskrisis regional regional tahuntahun19971997--1998, 1998, sektorsektor iniini yang paling yang paling bertahanbertahanterhadapterhadap gejolakgejolak tersebuttersebut..

AncamanAncaman Tsunami Tsunami SosialSosial

KecelakaanKecelakaan KM KM SenopatiSenopati, Adam Air , Adam Air dandan Batavia Air yang Batavia Air yang terjaditerjadi karenakarenatidaktidak adanyaadanya good governance good governance dalamdalamindustriindustri perhubunganperhubungan;;PenangananPenanganan bencanabencana alamalam timbulkantimbulkanbanyakbanyak kekecewaankekecewaan didi masyarakatmasyarakat;;PembalakanPembalakan hutanhutan liar liar terusterus terjaditerjadi;;

AncamanAncaman Tsunami Tsunami SosialSosial

PerusakanPerusakan lingkunganlingkungan terusterus terjaditerjadiPP No 37/2006PP No 37/2006