GOOD GOVERNANCE DAN TRANSPARANSI RENCANA …

JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 7 No. 2, November 2018

81

GOOD GOVERNANCE

DAN TRANSPARANSI RENCANA STRATEGI

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH

Oleh :

Elvia Puspa Dewi

Akuntansi, STIE Taman Siswa Jakarta

Jl. Garuda No. 25 Kemayoran Jakarta Pusat

Telp. (021) 4265630 Fax. (021) 42884122

Email : [email protected]

Abstrak

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas instansi Pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari

rencana strategis Pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah merupakan prasayarat bagi

terciptanya birokrasi dan Pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Pentingnya

akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas

untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat dengan cara yang efisien, efektif, dan terukur kinerjanya. Keberhasilan

akuntabilitas dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang responsif dan akuntabel akan

transparan kepada masyarakat maupun bawahannya, selain itu standar evaluasi kinerja

harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas hal-hal

yang harus diakuntabilitaskan.

Kata Kunci : Good Governance, Transparansi Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Abstract

The implementation of good and clean Government to realize people's aspirations and

trusted by the community. the accountability of government agencies is a manifestation of

the Government's obligation to account for the implementation of the Government's

strategic plan to achieve the goals and objectives. Accountability and transparency of the

Government is a prerequisite for the creation of bureaucracy and Government responsive

to the will of the people. the importance of accountability and transparency in order to

ensure the limited use of resources for various public services that can provide maximum

benefit to the community in an efficient, effective, and measurable way.

The success of accountability can be achieved by the presence of responsive and

accountable leaders to be transparent to the community and their subordinates, in addition

to the performance evaluation standards should be disclosed clearly and clearly so that it

can be clearly known things that must be accountable.

Keywords : Good governance, Trasnparency Strategic Plan, Performance Accountability of Government

Agencies.

mailto:[email protected]


82

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah yang

bersih untuk menciptakan masyarakat

adil, makmur dan sejahtera adalah

amanat UUD 1945. Pemerintah harus

menjalankan segala kegiatan

pemerintahan dengan baik dan bersih

agar dipercaya oleh masyarakat.

Krisis ekonomi dan politik di

negara Indonesia telah membuat

ketidakpercayaan masyarakat terhadap

Pemerintah dalam menyelenggarakan

Pemerintahan. Salah satu usaha

memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan

politik adalah dengan mengembalikan

kepercayaan rakyat kepada pemerintah

dengan mencoba mewujudkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa

atau yang dikenal dengan istilah good

governance.

Terselenggaranya good governance

merupakan indikator kejujuran

Pemerintah dan prasyarat utama

mewujudkan aspirasi masyarakat

mencapai tujuan dan cita – cita bangsa

dan negara. Dengan demikian pemerintah

sebagai pelaku utama pelaksanaan good

governance ini dituntut untuk

memberikan pertanggungjawaban yang

lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini

semakin penting untuk dilakukan dalam

era reformasi ini melalui pemberdayaan

peran lembaga-lembaga kontrol sebagai

pengimbang kekuasaan pemerintah.

Semangat reformasi telah

mendorong aparatur penegakan hukum

dan keadilan melakukan pembaharuan

dan peningkatan efektivitas dalam

melaksanakan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dalam

pembangunan, perlindungan dan

pelayanan masyarakat guna mendukung

kebutuhan serta kepentingan rakyat.

Rakyat yang memberi amanah

menghendaki agar pemerintah

memberikan perhatian yang sungguh-

sungguh dalam menanggulangi korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN)

sebagaimana diamanatkan oleh TAP

MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

penyelenggara negara yang bersih dan

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang

tersebut dinyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi

asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggara negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan

asas akuntabilitas. Dalam penjelasan

mengenai pasal tersebut, dirumuskan

bahwa asas akuntabilitas adalah asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dari rumusan tersebut

dapat diketahui bahwa akuntabilitas

adalah pertanggungjawaban setiap proses

dan hasil akhir penyelenggaraan negara.

Permasalahan akuntabilitas

merupakan salah satu persoalan penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sampai saat ini Pemerintah masih terus

mengkaji pelaksanananya dan melakukan

pengembangan kemampuan

pertanggungjawaban dan kemampuan

untuk menyusun perencanaan strategis

untuk menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang, dan kendala

yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerja Pemerintahan.

Dengan perencanaan strategis maka

instansi Pemerintah akan mampu

menjawab tuntutan masyarakat dan

tercapainya akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah.


83

Berdasarkan uraian di atas , maka

dalam penulisan ini mengambil judul

“Good Governance dan Pencapaian

Rencana Strategis untuk Tercapainya

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah” .

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menciptakan good

governence?

2. Bagaimana mewujudkantransparansi

rencana strategis pemerintah?

3. Apakah good governence dan

transparansi rencana strategis dapat

mewujudkan akuntabilitas kinerja

Pemerintah?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui cara menciptakan

good governance?

2. Untuk mengetahui cara mewujudkan

transparan si rencana strategis

pemerintah?

3. Untuk mengetahui good governence

dan transparan si rencana strategis

dapat mewujudkan akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah atau

tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Arti Good dalam Good Governence

mengandung dua pengertian. Pertama,

nilai yang menjunjung tinggi

keinginan/kehendak rakyat, dan nilai

nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat dalam mencapai

tujuan (nasional) kemandirian,

pembangunan berkelanjutan dan keadilan

sosial. Kedua, aspek fungsional dari

pemerintah yang efektif dan efisien

dalam pelaksanaan tugasnya untuk

mencapai tujuan tersebut. Berdasarka

pengertian ini, good governance

berorientasi pada, yaitu pertama orientasi

ideal negara yang di arahkan pada

pencapaian tujuan nasional, dan yang

kedua pemerintah yang berfungsi secara

ideal, yaitu secara efektif dan efisien

dalam melakukan upaya mencapai tujuan

nasional (Adisasmita, 2011:23)

Terselenggaranya Good

Governence merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintah untuk mewujutkan

anspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita cita berbangsa dan

bernegara. Dalam rangka itu di perlukan

pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas,

dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. (Rosidin,

2004:184)

Good governance dapat diartikan

sebagai prinsip dalam mengatur

pemerintahan yang memungkinkan

layanan publiknya efisien, sistem

pengadilannya bisa dian-dalkan dan

administrasinya bertanggung jawab pada

publik. (Santoso, 2008).

Prinsip-prinsip good governance

dikemukakan oleh Santoso (2008), terdiri

dari:

1) Partipasitory, setiap pembuatan

peraturan dan atau ke-bijakan selalu

melibatkan unsur masyarakat

(melalui wakil-wakilnya).

2) Rule of law, harus ada perangkat

hukum yang menin-dak para

pelanggar, menjamin perlin-dungan

ham, tidak memihak, berlaku pada

semua warga.

3) Transparency, adan-ya ruang

kebebasan untuk memperoleh

informasi publik bagi warga yang

mem-butuhkan (diatur oleh undang-

undang). Ada ketegasan antara


84

rahasia negara dengan informasi

negara yang terbuka untuk publik.

4) Responsiveness, lembaga publik

harus mampu merespon kebu-tuhan

masyarakat, terutama yang berkai-

tan dengan "basic need" (kebutuhan

dasar) dan HAM (hak sipil, hak

politik, hak ekonomi, hak sosial, dan

hak budaya).

5) Consen-sus, jika ada perbedaan

kepentingan yang mendasar di dalam

masyarakat, penyelesaian harus

mengutamakan cara dialog atau

musyawarah menjadi consen-sus.

6) Persamaan hak, pemerintahan harus

menjamin bahwa semua pihak, tanpa

terkecuali, dilibatkan di dalam proses

politik, tanpa ada satu pihak pun

yang dikesampingkan.

7) Efektifitas dan efisiensi, pemerintah

harus efektif dan efisien dalam

memproduksi output beru-pa aturan,

kebijakan, pengelolaan keu-angan

negara, dll.

8) Akuntabilitas, suatu perwujudan

kewajiban dari suatu instansi

pemerintahan untuk

mempertanggung jawabkan

keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misinya.

G.H Addink (2003) mengatakan

bahwa konsep good governance dalam

konteks pemerintahan adalah dalam

rangka interaksi suatu Pemerintah dan

bangsanya. Oleh karenanya, good

governance merepresentasikan beberapa

hal, seperti antara lain :

1. Hak-hak fundamental

2. Efektifitas dan transparansi,

3. Akuntabilitas Pemerintah (dalam hal

masalah keuangan , dll)

4. Pengembangan aturan hukum (rule

of law).

Sedarmayanti, S (2012) mengulas

Good governance adalah merupakan

proses penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam melaksanakan penyediaan

publik good and service disebut

governance (pemerintah atau

kepemerintahan) sedangkan praktik

terbaiknya disebut good governance.

Transparansi Rencana Strategis

Pemerintah

Definisi transparansi pemerintah

yang dikemukakan oleh

Grimmelikhuijsen (2012:55)

menterjemahkan transparansi pemerintah

adalah ketersediaan informasi tentang

satu organisasi/aktor yang mengijinkan

aktor eksternal untuk memonitor

pekerjaan internal dan kinerja organisasi

publik/pemerintah.

Florini (2007) menguraikan arti

transparansi dalam konteks kehidupan

bernegara. Transparansi adalah intrinsik

nilai-nilai demokrasi, yang

mengharuskan konsentrasi kebijakan

informasi dan praktik keterbukaan

informasi oleh pemerintah dijalankan

dalam kehidupan demokrasi.

Bagir Manan (2004,274)

menjelaskan bahwa di negara Belanda

yang kemudian juga diikuti oleh ahli

Hukum Administrasi Negara Indonesia,

dikenal adanya prinsip – prinsip atau asas

– asas umum penyelenggaraan

administrasi negara yang baik (algemene

beginselven van behoorlijkbestuur

general princiles of good administration),

yang berisi pedoman yang harus

diperegunakan oleh administrasi negara

dan juga oleh hakim untuk menguji

keabsahan perbuatan hukum

(rechtshandelingen) administrasi negara.

Asas – asas ini antara lain mencakup :

motivasi yang jelas , tujuan yang jelas,

tidak sewenang – wenang (willekeur),

kehati – hatian (zorgvuldigheid),

kepastian hukum, persamaan perlakuan

tidak menggunakan wewenang yang

menyimpang dari tujuan (detournement

de pouvoir, fairness) dan lain – lain.

Transparansi adalah prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi


85

tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo

Krina P, 2003)

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Untuk mewujudkannya dalam

pelaksanaan akuntabilitas dan

transparansi dalam administrasi publik

sehari-hari, menurut Max Pohan terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan di

sini. Kondisi masyarakat yang apatis

terhadap program-program pembangunan

selama ini membutuhkan adanya upaya

khusus untuk mendorong keingintahuan

mereka terhadap data/informasi ini.

Untuk itu, dibutuhkan adanya

penyebarluasan (diseminasi) informasi

secara aktif kepada seluruh komponen

masyarakat, tidak bisa hanya dengan

membuka akses masyarakat terhadap

informasi belaka tetapijuga pemilihan

media yang digunakan untuk good

governance berorientasi pada, yaitu

pertama orientasi ideal negara yang di

arahkan pada pencapaian tujuan nasional,

dan yang kedua pemerintah yang

berfungsi secara ideal, yaitu secara

efektif dan efisien dalam melakukan

upaya mencapai tujuan nasional

(Adisasmita.2011:23)

World Bank mendefinisikan good

governance sebagai suatu penyeleng-

garaan manajemen pembangunan yang

solid dan bertanggung jawab dan sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang

efisien, penghindaran salah alokasi dana

investasi, dan pencegahan korupsi baik

secara politik maupun administratif

menjalankan disiplin anggaran serta pen-

ciptaan legal and political framework

bagi tum-buhnya aktivitas usaha

(Mardiasmo, 2009).

Good governance dapat diartikan

sebagai prinsip dalam mengatur

pemerintahan yang memungkinkan

layanan publiknya efisien, sistem

pengadilannya bisa dian-dalkan dan

administrasinya bertanggung jawab pada

publik. (Santoso, 2008).

Asas Akuntabilitas menurut Pasal

20 Undang - Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara

Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan

yang berlaku.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala

Lembaga Administrasi Negara, dalam

modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah,

BPKP, 2007 menyatakan bahwa

pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah harus berdasarkan

prinsip berikut ini :

1. Adanya komitmen dari pimpinan

dan seluruh staf instansi yang

bersangkutan

2. Berdasarkan suatu sistem yang

dapat menjamin penggunaan

sumbersumber daya secara

konsisten dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

3. Menunjukkan tingkat pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi

dan misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh

5. Jujur, objektif, transparan dan

akurat

6. Menyajikan

keberhasilan/kegagalan dalam

pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan.

7. Adanya pengawasan dan penilaian

terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.


86

Chalid (2005) menyatakan bahwa

transparansi berarti pemerintah terbuka

dalam memberikan informasi yang

seluas-luasnya dalam pengelolaan

sumber daya publik kepada masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan

yang pada dasarnya merupakan dana

masyarakat, maka pemerintah perlu

didorong untuk memberikan informasi

keuangan yang diperlukan secara akurat,

relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya

(Chalid 2005). Mulai dari proses

perencanaan hingga pertanggungjawaban

atas program dan anggaran yang telah

ditetapkan.

Transparansi adalah sebuah konsep

yang luas berhubungan dengan

ketersediaan informasi (supply side of

transparency), dapat diakses, dan

digunakan oleh masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya (demand

side of transparancy) (Araujo dan

Tejedo-Romero 2016).

PEMBAHASAN

Good Governance

Governance adalah kata sifat dari

govern, yang diartikan sebagai the action

of manner of governing atau tindakan

(melaksanakan) tata cara penegendalian.

Sebagai sebuah kata, governance

sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun

1590 kata ini dipahami sebagai state of

being governed, berkembang menjadi

mode of living (1600), kemudian menjadi

the office, function, or power of

governing (1643), berkembang menjadi

method of management, system of

regulation (1660) dan kemudian

dibakukan menjadi the action or manner

governing. Sementara itu, berarti to rule

with authority atau mengatur atas nama

kewenangan. Pelaksanaannya biasa

disebut sebagai government yang selain

mempunyai arti sempit sebagai action of

ruling and directing the affairs of a state,

atau pelaksanaan pengaturan dan

pengarahan urusan-urusan negara.

Dengan demikian government indentik

dengan pengelolaan atau pengurus

dengan makna spesifik atau pengurus

negara.

Pengertian Good Governance

menurut Mardiasmo (1999:18) adalah

suatu konsep pendekatan yang

berorientasi kepada pembangunan sector

public oleh pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang

dikutip Wahab (2002:34) menyebut

Good Governance adalah suatu konsep

dalam penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dan investasi

yang langka dan pencegahan korupsi

baik secara politik maupun

administrative, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan legal and

political framework bagi tumbuhnya

aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank

dunia juga mensinonimkan Good

Governance sebagai hubungan sinergis

dan konstruktif di antara negara, sector

dan masyarakat.

Konsep mengenai good governance

(kepemerintahan yang baik) dapat

ditemukan juga dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan

kepemerintahan yang baik

“kepemimpinan yang mengembangkan

dan menerapkan prinsip – prinsip

profesionalisme, akuntabilitas,

transparansi, pelayanan prima,

demokrasi, efisiensi, efektivitas,

supremasi hukum dan dapat diterima oleh

seluruh masyarakat”.

Karakteristik Good Governance

menurut United Nation Development

Program (UNDP) sebagaimana yang

dikutip oleh Lembaga Administrasi

Negara (LAN) mengajukan karakteristik

good governance sebagai berikut :


87

1. Partisipasi (Participation) :

Setiap warga masyarakat mempunyai

suara dalam pembuatan keputusan,

baik secara langsung maupun melalui

intermediasi institusi legitimasi yang

mewakili kepentinganya. Partisipasi

ini dibangun atas dasar kebeasan

berasosiasi dan berbicara serta

berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan hukum (Rule of law) :

Kerangka hukum harus adil dan

dilaksanakan tanpa pandang buku,

terutama hukum untuk hak asasi

manusia.

3. Transparansi (Transparency) :

Transparansi dibangun atas dasar

kebebasan arus.

4. Informasi :

Proses – proses, lembaga – lembaga

dan informasi secara langsung dapat

diterima oleh mereka yang

membutuhkan. Informasi harus dapat

dipahami dan dapat dimonitor.

5. Daya tangkap (Responsiveness) :

Lembaga – lembaga dan proses –

proses harus mencoba untuk melayani

setiap “stakeholders”

6. Berorientasi Konsensus (Consensus

Orientation) :

Good governance menjadi perantara

kepentingan yang berbeda utki

memperoleh pilihan-pilihan terbaik

bagi kepentingan yang lebih luas baik

dalam hal kebijakan –kebijakan

maupun prosedur – prosedur.

7. Berkeadilan (Equity) :

Semua warga negara, baik laki – laki

maupun perempuan , mempunyai

kesempatan untuk meningkatkan atau

menjaga kesejahteraan mereka.

8. Efektivitas dan efisien (Efektiveness

and dan efisiency) :

Proses – proses dan lembaga – lebaga

sebaik mungkin menghasilkan sesuai

dengan apa yang digariskan dengan

menggunakan sumber – sumber yang

tersedia.

9. Akuntabilitas (Accountability) :

Para pembuat keputusan dalam

pemerintahan, sektor swasta dan

masyarakat (civil society)

bertanggungjawab) kepada publik dan

lembaga – lembaga. Akuntabilitas ini

tergantung pada organisasi dan sifat

keputusan yang dibuat, apakah

keputusan tersebut untuk kepentingan

internal atau eksternal organisasi.

10. Visi Strategi (Strategi Vision) :

Para pemimpin dan masyarakat

memiliki perspektif good governance

dan pengembangan manusia yang luas

dan jauh ke depan sejalan dengan apa

yang diperlukan untuk pembangunan

semacam ini.

Sedangkan Ghambir Bhatta

sebagaimana dikutip Sedarmayanti

mengungkapkan “unsur – unsur utama

governance (bukan prinsip) yaitu:

akuntabilitas (Accountability),

transparansi (Transparacy), keterbukaan

(openess), dan aturan hukum (rule of

law) ditambah dengan kompetensi

managemen (managemen competence)

dan hak - hak asasi manusia

(humanright).

Beberapa prinsip dasar sebagai

syarat terciptanya good governance

adalah sebagai berikut: (Pandji Santosa,

2008:131).

1. Partisipatoris: Setiap pembuatan

peraturan dan/atau kebijakan selalu

melibatkan unsur masyarakat

(melalui wakil-wakilnya).

2. Rule of law: Harus ada perangkat

hukum yang menindak para

pelanggar, menjamin perlindungan

HAM, tidak memihak, berlaku pada

semua warga.

3. Transparansi: Adanya ruang

kebebasan untuk memperoleh

informasi publik bagi warga yang

membutuhkan (diatur oleh undang-

undang). Ada ketegasan antara


88

rahasia negara dengan informasi

yang terbuka untuk publik.

4. Responsiveness: Lembaga publik

harus mampu merespon kebutuhan

masyarakat, terutama yang berkaitan

dengan basic needs(kebutuhan dasar)

dan HAM (hak sipil, hak politik, hak

ekonomi, hak sosial dan hak budaya)

5. Konsensus: Jika ada perbedaan

kepentingan yang mendasar di dalam

masyarakat, penyelesaian harus

mengutamakan cara dialog/

musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan Hak: Pemerintah harus

menjamin bahwa semua pihak, tanpa

terkecuali dilibatkan di dalam proses

politik, tanpa ada satu pihakpun yang

dikesampingkan.

7. Efektifitas dan Efisiensi: Pemerintah harus efektif (absah) dan

efisien dalam memproduksi output

berupa aturan, kebijakan,

pengelolaan keuangan negara, dan

lain-lain.

8. Akuntabilitas: Suatu perwujudan

kewajiban dari suatu instansi

pemerintahan untuk mem-

pertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Implementasi akuntabilitas

dilakukan melalui pendekatan

strategis, yang akan mengakomodasi

perubahan-perubahan cepat yang

terjdi pada organisasi dan secepatnya

menyesuaikan diri dengan perubahan

tersebut, seperti antisipasi terhadap

tuntutan pihak-pihak yang

berkepentingan.

Untuk mendapatkan partisipasi dan

menumbuh kepercayaan publik, bahwa

program berorientasi bagi masyarakat,

faktor transparansi menjadi kata kunci.

Transparansi Rencana Strategis

Transparansi (Krina, 2003 : 14)

adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni

informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaanya, serta

hasil-hasil yang dicapai. Pemerintah

seharusnya cerdas dan tajam mengkaji

segala yang menjadi konsekuensi dan

dampak kebijakan pengontrolan

(sudahkah organisasi melaksanakan

prinsip-prinsip yang dianjurkan); prinsip

perencanaan bottom-up dipatuhi secara

konsisiten tangungjawab (sudahkan,

organisasi mengikuti aturan-aturan yang

telah ditetapkan);jika terjadi masalah, apa

tanggungjawab pemerintah daerah; kuat

berkenaan dengan moralitas

tanggungjawab melayani Publik.

Beberapa hal yang yang menjadi

tuntutan mencapai keberhasilan

akuntabilitas, yaitu: diperlukan pemimpin

yang responsif dan akuntabel akan

transparan kepada masyarakat maupun

bawahannya. Selain itu, standar evaluasi

kinerja harus diungkapkan secara nyata

dan jelas sehingga dapat diketahui secara

jelas hal-hal yang harus

diakuntabilitaskan.

Hal lain adalah adanya standart

kinerja diungkapkan nyata, jelas dan

diketahui jelas apa yang harus

diakuntabilitas.

Perencanaan strategis merupakan

proses berkelanjutan dan sistematis dari

pembuatan keputusan yang beresiko,

dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif dan

mengorganisasikannya secara sistematis

untuk usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur

hasilnya melalui umpan balik yang

sistematis.

Perencanaan Strategis ( Strategic

Planning ) adalah sebuah alat manajemen

yang digunakan untuk mengelola kondisi

saat ini untuk melakukan proyeksi

kondisi pada masa depan, sehingga

rencana strategis adalah sebuah petunjuk

yang dapat digunakan organisasi dari


89

kondisi saat ini untuk mereka bekerja

menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang

harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional dan

global, dan tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi

merupakan peluang sekaligus tantangan

yang harus ditangani secara sistematis

dan berkelanjutan. Di sisi lain

penyelenggaraan tata pemerintahaan

yang baik dalam pengelolaan

administrasi publik dan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

merupakan perwujudan responsibilitas

dan sensitivitas pemerintah terhadap

tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa

dan bernegara. Dalam rangka proses

penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good governance) tersebut

diperlukan renacana strategis dalam

melaksanakan akuntabilitas pada institusi

pemerintahan. Rencana strategis memuat

visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan

yang diukur dengan seperangkat

indikator kinerja berupa keluaran

(output) dan hasil serta program untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis

setidaknya memuat/berisi visi, misi,

tujuan, sasaran, dan strategis (cara

mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke

depan menyangkut ke mana instansi

pemerintah harus dibawa dan

diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif,

inovatif, serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran menantang tentang

keadaan masa depan yang berisikan

cita dan citra yang ingin diwujudkan


Rumusan visi hendaknya

mencerminkan apa yang ingin dicapai

sebuah organisasi;

a) memberikan arah dan fokus

strategi yang jelas;

b) mampu menjadi perekat dan

menyatukan berbagai gagasan

strategis yang terdapat dalam

sebuah organisasi;

c) memiliki orientasi terhadap masa

depan sehingga segenap jajaran

harus berperan dalam

mendefinisikan dan membentuk

masa depan organisasinya;

d) mampu menumbuhkan komitmen

seluruh jajaran dalam lingkungan

organisasi; dan

e) mampu menjamin kesinambungan

kepemimpinan organisasi.

Rumusan visi yang jelas diharapkan

mampu:

a) menarik komitmen dan

menggerakkan orang;

b) menciptakan makna bagi

kehidupan anggota organisasi;

c) menciptakan standar

keunggulan; dan

d) menjembatani keadaan sekarang

dan keadaan masa depan.

Visi instansi perlu ditanamkan pada

setiap unsur organisasi sehingga

menjadi visi bersama (shared vision)

yang pada gilirannya mampu

mengarahkan dan menggerakkan

segala sumber daya instansi.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang barus

diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang


90

telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi

diharapkan seluruh anggota organisasi

dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan

dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu instansi harus jelas dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Misi juga terkait dengan kewenangan

yang dimiliki instansi pemerintah dan

peraturan perundangan atau kemampuan

penguasaan teknologi sesuai dengan

strategi yang telah dipilih. Perumusan

misi instansi pemerintah harus

memperhatikan masukan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders), dan

memberikan peluang untuk

perubaban/penyesuaian sesuai dengan

tuntutan perkembangan lingkungan

strategis.

Rumusan misi hendaknya mampu:

a) melingkup semua pesan yang terdapat

dalam visi;

b) memberikan petunjuk terhadap tujuan

yang akan dicapai;

c) memberikan petunjuk kelompok

sasaran mana yang akan dilayani oleh

instansi pemerintah; dan

d) memperhitungkan berbagai masukan

dari stakeholders.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategik adalah sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu secara bertahap.

Tujuan strategik ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

stratejik. Tujuan strategik tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,

akan tetapi harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Tujuan stratejik akan

mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran

adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan

pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara

berkesinambungan dalam rencana

strategis.

Sasaran Strategis adalah hasil yang

akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaran

adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan

pada tahun bersangkutan. Setiap

indikator sasaran disertai dengan rencana

tingkat pencapaian (targetnya) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan

yang ditetapkan dalam rencana strategik.


91

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program.

Strategi adalah cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-

program.

6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh yang berwenang

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta

visi dan misi instansi Pemerintah.

7. Program

Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan

oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna

mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan

setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan

pembiayaannya baik melalui

APBN/APBD, maupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat. Sejauh

mungkin diidentifikasi pula berbagai

program ataupun kegiatan yang

merupakan peran serta aktif masyarakat

sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun

program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang

dilakukan sangat erat kaitannya dengan

kebijakan instansi. Dalam rangka itu

perlu diidentifikasi pula keterkaitan

antara kebijakan yang telah ditetapkan

dengan program dan kegiatan sebelum

diimplementasikan. Kebijakan tersebut

perlu dikaji terlebih dahulu untuk

meyakinkan apakah kebijakan yang telah

ditetapkan benar-benar dapat

dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis

kemudian dijabarkan lebih lanjut

kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

Instansi pemerintah dalam

memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi, terdiri dari berbagai

komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

dan pelaporan kinerja.

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis

merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Proses ini

menghasilkan suatu rencana

strategis instansi pemerintah, yang

setidaknya memuat visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

dan program serta ukuran

keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

b. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan

proses penetapan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan

program, kebijakan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis. Hasil dari proses

ini berupa rencana kinerja tahunan.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah

proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai


pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan


92

tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi

instansi Pemerintah. Proses ini

dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja

guna memberikan gambaran

tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula

analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan

pencapaian kinerja kegiatan dengan

program dan kebijakan dalam

rangka mewujudkan Pelaporan

Kinerja.

Manfaat Pengukuran Kinerja

menurut Wayne C. Parker (1996:3)

menyebutkan lima manfaat adanya

pengukuran kinerja suatu entitas

pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan

mutu

Pengukuran kinerja meningkatkan

mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil

pemerintah dilakukan dalam

keterbatasan data dan berbagai

pertimbangan politik serta tekanan

dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses pengembangan pengukuran

kinerja ini akan memungkinkan

pemerintah untuk menentukan misi

dan menetapkan tujuan pencapaian

hasil tertentu. Di samping itu dapat

juga dipilih metode pengukuran

kinerja untuk melihat kesuksesan

program yang ada. Di sisi lain, adanya

pengukuran kinerja membuat pihak

legislatif dapat memfokuskan

perhatian pada hasil yang didapat,

memberikan evaluasi yang benar

terhadap pelaksanaan anggaran serta

melakukan diskusi mengenai usulan-

usulan program baru.


akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja

ini, secara otomatis akan tercipta

akuntabilitas di seluruh lini

pemerintahan, dari lini terbawah

sampai teratas. Lini teratas pun

kemudian akan bertanggungjawab

kepada pihak legislatif. Dalam hal ini

disarankan pemakaian system

pengukuran standar seperti halnya

management by objectives untuk

mengukur outputs dan outcomes.


akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak,

pelaporan evaluasi kinerja pemerintah

kepada masyarakat dirasakan cukup

menakutkan, namun publikasi laporan

ini sangat penting dalam keberhasilan

sistem pengukuran kinerja yang baik.

Keterlibatan masyarakat terhadap

pengambilan kebijakan pemerintah

menjadi semakin besar dan kualitas

hasil suatu program juga semakin

diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung

perencanaan stategi dan penetapan

tujuan.

Proses perencanaan strategi dan

tujuan akan kurang berarti tanpa

adanya kemampuan untuk mengukur

kinerja dan kemajuan suatu program.

Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan

suatu program juga tidak pernah akan

dinilai dengan obyektif.

5. Pengukurankinerja memungkinkan

suatu entitas

Untuk menentukan penggunaan

sumber daya secara efektif.

Masyarakat semakin kritis untuk

menilai program-program pokok

pemerintah sehubungan dengan

meningkatnya pajak yang dikenakan

kepada mereka.


93

Evaluasi yang dilakukan cenderung

mengarah kepada penilaian apakah

pemerintah memang dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat. Dalam hal ini pemerintah

juga mempunyai kesempatan untuk

menyerahkan sebagian pelayanan publik

kepada sektor swasta dengan tetap

bertujuan untuk memberikan pelayanan

yang terbaik.

Dengan adanya pengukuran,

analisis dan evaluasi terhadap data yang

berkaitan dengan kinerja, pemerintah

dapat segera menentukan berbagai cara

untuk mempertahankan atau

meningkatkan efisiensi dan efektivitas

suatu kegiatan dan sekaligus memberikan

informasi obyektif kepada publik

mengenai pencapaian hasil (results) yang

diperoleh.

Lebih lanjut, Wayne C, Parker

(1996:10) membuat sebuah model

laporan penelitian mengenai pelaksanaan

program-program pengukuran kinerja

pemerintah yang dilakukan di negara-

negara bagian di Amerika Serikat. Model

ini memberikan status yang jelas

mengenai kondisi program-program

pengukuran kinerja pemerintah dan

melihat berapakah jumlah negara bagian

yang benar-benar menjalankan program

ini dengan bagus. Dengan pengamatan

ini diharapkan pemerintah juga lebih

terfokus dalam menetapkan dan

melaksanakan program pengukuran

kinerja yang benar-benar menjadi

prioritas.

Dalam hal ini dicatat adanya

manfaat pengukuran kinerja suatu entitas

pemerintahan. Informasi mengenai

kinerja pemerintah akan dapat digunakan

untuk:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan

program tertentu,

2. Merencanakan program kegiatan

untuk mencapai sasaran dan tujuan

tersebut,

3. Mengalokasi sumber daya untuk

pelaksanaan program,

4. Memonitor dan mengevaluasi results

untuk menentukan apakah ada

kemajuan yang diperoleh dalam

mencapai sasaran dan tujuan tersebut,

5. Memodifikasi perencanaan program

untuk meningkatkan kinerja.

Akuntabililitas Instansi Pemerintah

Istilah akuntabilitas berasal dari

istilah dalam bahasa Inggris

accountability yang berarti

pertanggunganjawab atau keadaan untuk

dipertanggungjawabkan atau keadaan

untuk diminta pertanggunganjawab.

Akuntabilitas (Krina, 2003 : 9)

adalah prinsip yang menjamin setiap

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

dapat dipertanggungjawabkan secara

terbuka oleh pelaku kepada pihak yang

terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mardiasmo (2009 : 18)

Akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban kepada publik atas

setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas sebagai salah satu

prinsip good corporate governance

berkaitan dengan pertanggungjawaban

pimpinan atas keputusan dan hasil yang

dicapai, sesuai dengan wewenang yang

dilimpahkan dalam pelaksanaan

tanggung jawab mengelola organisasi.

United Nation (2002),

mendefiniskan akuntabilitas sebagai

sebuah norma dalam hubungan antara

pengambil keputusan dan stakeholders

dan para pengambil keputusan

bertanggungjawb terhadap konsekuensi

yang timbul dari keputusan mereka.

Pollit secara sederhana mengatakan

akuntabilitas adalah sebuah hubungan

dimana sebuah pihak tertentu diharuskan

untuk melaporkan tindakan-tindakan

terhadap pihak lain (Pollit, Birchall &

Putman, 1988).

J.B. Ghartey (dalam LAN & BPKP,

2000) menyatakan akuntabilitas

ditujukan untuk mencari jawaban

terhadap pertanyaan yang berhubungan

dengan pelayanan apa, siapa, kepada


94

siapa, milik siapa, yang mana dan

bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan

jawaban, apa yang harus

dipertanggungjawabkan, mengapa

pertanggungjawaban harus diserahkan,

siapa yang bertanggungjawb terhadap

berbagai kegiatan dalam masyarakat,

apakah pertanggungjawaban seiring

dengan kewenangan yang memadai dan

lain sebagainya.

Sedangkan Joko Widodo (2001)

menjelaskan akuntabilitas merupakan

konsep yang berkenaan dengan standar

eksternal yang menentukan kebenaran

suatu tindakan oleh administrasi negara.

Oleh karena itu akuntabilitas sering

disamakan tanggungjawab yang bersifat

objektif.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003),

konsep akuntabilitas berawal dari konsep

pertanggungjawaban, konsep

pertanggungjawaban sendiri dapat

dijelasakan dari adanya wewenang.

Wewenang di sini berarti kekuasaan yang

sah.

Responsibilitas (responsibility)

merupakan konsep yang berkenaan

dengan standar profesional dan

kompetensi teknis yang dimiliki

administrator (birokrasi publik) dalam

menjalankan tugasnya. Administrasi

negara dinilai responsibel apabila

pelakunya memiliki standard

profesionalisme atau kompetensi teknis

yang tinggi. Sedangkan konsep

responsivitas (responsiveness)

merupakan pertanggung-jawaban dari sisi

yang menerima pelayanan (masyarakat).

Seberapa jauh mereka melihat

administrasi negara (birokrasi publik)

bersikap tanggap (responsive) yang lebih

tinggi terhadap apa yang menjadi

permasalahan, kebutuhan, keluhan dan

aspirasi mereka.

Pertanggung-jawaban sebagai

akuntabilitas (accountability) merupakan

suatu istilah yang pada awalnya

diterapkan untuk mengukur apakah dana

publik telah digunakan secara tepat untuk

tujuan di mana dana publik tadi

ditetapkan dan tidak digunakan secara

ilegal. Perkembanganya akuntabilitas

digunakan juga bagi pemerintah untuk

melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi

program. Usaha – usaha tadi berusaha

untuk mencari dan menemukan apakah

ada penyimpangan staf atau tidak, tidak

efisien apa tidak prosedur yang tidak

diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada

pada institusi tentang “cheks and

balance” dalam sistem administrasi.

Mohamad Mahsun (2004)

membedakan akuntabilitas dan

responsibilitas, menururtnya keduanya

merupakan hal yang saling berhubungan

tetapi akuntabilitas lebih baik dan

berbeda dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas didasarkan pada

catatan/laporan tertulis sedangkan

responsibilitas didasarkan atas

kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan

sifat umum dari hubungan otoritasi

asimetrik misalnya yang diawasai dengan

yang mengawasi, agen dengan prinsipal

atau antara yang mewakil dengan yang

diwakili. Dari segi fokus dan cakupanya,

responsibility lebih bersifat internal

sedangkan akuntabilitas lebih bersifat

eksternal.

Mohamad Mahsun (2004) juga

membedakan akuntabilitas dalam arti

sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam

pengertian yang sempit dapat dipahami

sebagai bentuk pertanggungjawban yang

mengacu pada siapa organisasi (atau

pekerja individu) pertangungjawab dan

untuk apa organisasi bertanggngjawab.

Sedang pengertian akuntabilitas

dalam arti luas dapat dipahami sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah

(agen) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut.


95

Menurut The Oxford Advance

Learner’s Dictionary sebagaimana

dikutip oleh Lembaga Administrasi

Negara, akuntabilitas diartikan sebagai

“required or excpected to give an

explanation for one’s action”

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan

untuk memberikan penjelasan atas apa

yang telah dilakukan. Dengan demikian

akuntabilitas merupakan kewajiban untuk

memberikan pertanggungajwaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja atas

tindakan seseorang/badan hukum/

pimpinan suatu organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau kewenangan

untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dibedakan dalam

beberapa macam atau tipe, Jabra &

Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh

Sadu Wasistiono mengemukakan adanya

lima perspektif akuntabilitas yaitu :

a. Akuntabilitas

Administratif/Organisasi adalah pertanggungajwaban antara

pejabat yang berwenang dengan unit

bawahanya dalam hubungan hierarki

yang jelas.

b. Akuntabilitas Legal

akuntabilitas jenis ini merujuk pada

domain publik dikaitkan dengan proses

legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat

berupa peninjauan kembali kebijakan

yang telah diambil oleh pejabat publik

maupun pembatalan suatu peraturan oleh

institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas

legal adalah peraturan perundang

undangan yang berlaku.

c. Akuntabilitas Politik Dalam tipe ini terkait dengan adanya

kewenangan pemegang kekuasaan politik

untuk mengatur, menetapkan prioritas

dan pendistribusian sumber – sumber dab

menjamain adanya kepatuhan

melaksanakan tanggung-jawab

administrasi dan legal. Akuntabilitas ini

memusatkan pada tekanan demokratik

yang dinyatakan oleh administrasi publik.

Landasan akuntabilitas pemerintahan

adalah akuntansi publik.

d. Akuntabilitas Profesional Hal ini berkaitan dengan pelaksnaan

kinerja dan tindakan berdasarkan tolak

ukur yang ditetapkan oleh orang profesi

yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih

menekankan pada aspek kualitas kinerja

dan tindakan.

e. Akuntabilitas Moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata

nilai yang berlaku di kalangan

masyarakat . Hal ini lebih banyak

berbicara tentang baik atau buruknya

suatu kinerja atau tindakan yang

dilakukan oleh seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif berdasarkan

ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Akuntabilitas dan transparansi

merupakan bagian yang esensi untuk

menciptakan pemerintah dan administrasi

publik yang kuat, serta dapat

mewujudkan perilaku yang etik dalam

meningkatkan profesionalisme dengan

kekuatan kompetensi dan efisiensi.

Akuntabilitas publik yang merupakan

faktor utama untuk mewujudkan good

governance memerlukan adanya

transparansi informasi untuk

menjalankan fungsi akuntabilitas

tersebut. Akuntabilitas dan transparansi

adalah norma utama untuk mewujudkan

good governance.

Akuntabilitas dan transparansi

merupakan prasayarat bagi terciptanya

birokrasi dan pemerintah yang responsif

terhadap kehendak rakyat. Penegasan

akan pentingnya akuntabilitas dan

transparansi guna memastikan

pemanfaatan sumber daya yang terbatas

untuk berbagai pelayanan publik yang

dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat dengan cara

yang efisien, efektif, dan terukur

kinerjanya.


96

Akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban

Pemerintah untuk mem-

pertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban

secara periodik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi akuntabilitas Instasi

Pemerintah Lingkungan yang

mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas

meliputi lingkungan internal dan

eksternal yang merupakan faktor-faktor

yang membentuk, memperkuat, atau

memperlemah efektifitas per-

tanggungjawaban entitas atau wewenang

dan tanggung jawab yang dilimpahkan

kepadanya. Faktor-faktor yang relevan

dengan akuntabilitas instansi pemerintah

antara lain meliputi:

a. falsafah dan konstitusi negara

b. tujuan sasaran pembangunan

nasional

c. ilmu pengetahuan dan teknologi

d. ideology politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan.

e. Ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang

mengatur akuntabilitas serta

penegakan hukum yang memadai

f. Tingkat keterbukaan pengelolaan

g. Sistem manajemen birokrasi

h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta

program pembangunan yang terkait

i. Jangkauan pengendalian.

j. Faktor-faktor yang menghambat

terlaksananya akuntabilitas instansi

Pemerintah.

1. Low Literacy percentage, Dalam

populasi yang kurang peduli

terhadap hak-haknya dan masalah-

masalah sosial, cenderung

memberikan toleransi yang tinggi

terhadap lack of accountability,

malpractice, nepotisme, sogok

menyogok, dan korupsi. Semakin

kurang rasa saling tolong menolong

di antara anggota dan kelompok

masyarakat suatu society akan

semakin tinggi rasa tidak peduli pada

tingkat penyelenggaraan pemerintah.

Setiap individu sibuk memikirkan

diri sendiri tanpa menghiraukan

kesengsaraan orang lain sehingga

lupa pada berbagai kekurangan

dalam penyelenggaraan tugas

pemerintah yang akan mengurangi

akuntabilitas.

2. Poor Standard of Living, Pegawai

dengan standar gaji yang kurang,

memiliki kecenderungan untuk

berusaha keras mencari penghasilan

tambahan agar dapat menghidupi

keluarganya. Dalam kondisi yang

demikian ini, setiap usaha

pemenuhan kebutuhan hidup tersebut

dianggap normal-normal saja bahkan

dinilai wajib. Hal ini mengakibatkan

terabaikannya akuntabilitas dan

mendorong malpraktek administrasi

publik.

3. General decline in the moral values,

Sikap hidup yang materialistis dan

kosumerisme mendorong lack of

accountability. Sikap moral sangat

menentukan dalam usaha

membedakan antara nilai-nilai baik

dan buruk. Sikap konsumerisme

yang terbentuk dalam suatu

masyarakat dapat

mengurangi/menurunkan moral dan

tanggung jawab pegawai pemerintah

pada public yang seharusnya

dilayani. Hal inilah yang mendorong

pegawai untuk mencari

uang/penghasilan melalui cara-cara

yang tidak wajar bahkan seringkali

merugikan pihak-pihak yang lain.

4. A policy of live and let live, Dengan

terjadinya penurunan nilai-nilai

moral, maka manusia akan semakin

mudah melakukan hal-hal yang

melanggar aturan. Yang terjadi

adalah mereka saling berlomba

mencari keuntungan masing-masing


97

dan mengabaikan kepentingan

nasional yang lebih besar. Akibat

yang lebih lanjut adalah dengan

terabaikannya hak-hak publik untuk

mengetahui kebijakan pemerintah

serta implementasinya dalam

perspektif akuntabilitas.

5. Cultural factors, Budaya yang

berkembang dalam masyarakat di

mana para pejabat pemerintah lebih

mendahulukan pelayanan terhadap

keluarga dan kerabat daripada publik

merupakan budaya yang tidak

mendukung akuntabilitas. Hal-hal

yang demikian ini mendorong

suburnya suasana korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Kondisi budaya

bangsa yang kurang baik biasanya

banyak didukung dengan buruknya

kondisi perekonomian mereka.

Walaupun para pejabat tersebut

sudah cukup berada, namun kerap

kali hal ini masih terjadi. Hal ini

disebabkan karena masih kuatnya

budaya kemiskinan yang melekat

pada sebagian besar bangsa tersebut

sehingga mereka saling berebutan

dan tidak menyukai antrian dalam

mendapatkan sesuatu.

6. Government monopoly, Dalam

kondisi di mana sumber daya

tersentralisasi di tangan pemerintah

dan setiap keputusan publik menjadi

kewajiban pemerintah sendiri,

mengakibatkan penumpukkan

tanggung jawab sehingga sulit

mengelola, memantau, dan

mengevaluasinya. Birokrasi yang

terlalu besar dan berbelit-belit telah

mengurangi pelaksanaan

akuntabilitas. Pada negara dengan

sistem sentralisasi penuh,

akuntabilitas tidak diperlukan karena

masyarakat tidak diikutsertakan

dalam penentuan kebijak-kebijakan

public. Masyarakat hanya menjadi

penonton dan kadang kala menjadi

pelenkap penderita dalam kegiatan-

kegiatan pemerintah.

7. Deficiencies in the accounting

system, Buruknya sistem akuntansi

merupakan salah satu faktor

penyebab tidak dapat diperolehnya

informasi yang handal dan dapat

dipercaya untuk dipergunakan dalam

penerapan akuntabilitas secara

penuh. Akuntabilitas memerlukan

dukungan sistem informasi akuntansi

yang memadai untuk

terselenggaranya pelaporan yang

baik. Kelemahan ini meliputi sistem

informasi yang tidak memadai dan

tidak dapat diandalkan, sistem

internal control dan internal check

yang tidak memadai, manajemen

yang tidak professional dan tidak

kompeten.

8. Lack of will in enforcing

accountability, Hal ini merupakan

hasil langsung dari sikap pasif para

pegawai yang tidak acuh terhadap

kepentingan akuntabilitas. Hal ini

juga disebabkan oleh live and let live

policy. Hal ini diakibatkan para

pejabat yang seharusnya melakukan

tindakan koreksi atas penyimpangan

juga telah banyak menumpuk

kesalahan-kesalahan besar sehingga

mana mungkin dia melaksanakan

akuntabilitas yang akan membuka

semua tindakan dan kegiatan mereka

sehingga akan bermuara pada

penghancuran dirinya sendiri. (9)

Birocratic secrecy, Pemerintah yang

melakukan control sangat ketat

terhadap media massa, ekonomi, dan

pemberitaan akan menjadikan

suasana unaccountable pada

penyelenggaraan pemerintahan

karena tidak ada yang diberikan

keleluasaan untuk melakukan

tindakan korektif atas praktek-

praktek penyelenggaraan

pemerintah. Dalam kondisi

demikian, masyarakat tidak berani

mengeluarkan pendapat sehingga

para pejabat pemerintahan akan


98

leluasa melakukan kesalahan-

kesalahan.

9. Conflict in perspective and

inadequate institusional linkage,

dengan terlalu tingginya birocracy

secrecy di sector public, akan

mengakibatkan sulit melakukan

review terhadap program-program

sector public, dan akan sulit juga

menentukan siapa sebenarnya yang

diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkannya.

Informasi mengenai apa yang

ditargetkan dan bagaimana

realisasinya biasanya tidak tersedia

sehingga sulit untuk mengetahui

capaian kinerjanya suatu instansi

pemerintah.

10. Quality of officers, Kualitas

pejabat/petugas mencakup dua

permasalahan dalam akuntabilitas.

Pertama, dengan besarnya jumlah

capital yang terjadi untuk membiayai

semua program pemerintah, maka

dibutuhkan juga jumlah pegawai

pemerintah yang banyak. Namun

sayangnya kualitas yang rendah

tersebut telah menyebabkan masalah

serius terutama pemborosan,

inefisiensi, dan tidak berjalannya

akuntabilitas. Masalah yang kedua,

adalah material yang tersedia kurang

menunjang efisiensi dan tidak

mendorong motivasi para birokrat

sebagai akibat kurang tersedianya

fasilitas diklat dan peningkatan

profesionalisme.

11. Technological obsolescence and

inadequate surveillance system,

Tidak tersedianya teknologi yang

dapat mendukung kelancaran kerja

merupakan faktor penghambat yang

cukup serius bagi terselenggaranya

akuntabilitas. Teknologi yang telah

usang, terutama teknologi informasi

sehingga sulit untuk mendapatnya

informasi yang akurat, tepat, handal,

dan dapat dipercaya, akan sangat

merugikan pelaksanaan

akuntabilitas.

12. Colonial heritage, Suatu negara yang

pernah dijajah selama minimal 40

atau 50 tahun sangat sulit untuk

melakukan perubahan praktek-

praktek pemerintahan yang

autokratik sebagaimana telah

dipraktekkan oleh penjajahnya

dahulu. Kondisi pentabuan

mengemukakan pendapat pada masa

penjajahan biasanya akan terus

biasanya akan terus dipraktekan oleh

negara tersebut terutama oleh

penguasanya. Masyarakat tidak

diperkenankan untuk melakukan

control dan mengetahui sejauh mana

pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Hal ini telah membawa dampak

buruk terhadap penyelengara

akuntabilitas.

13. Defecs in the laws concerning

accountability, Kelemahan hukum

yang paling mendasar adalah

pernyataan di mana seseorang

dianggap tidak bersalah sebelum

dapat dibuktikan bahwa dia memang

bersalah. Sedangkan untuk

membuktikan apakah seseorang itu

bersalah atau tidak sangat sulit dan

memerlukan tenaga dan biaya yang

tidak sedikit. Inilah yang sering

terjadi di pengadilan di mana yang

bersalah menjadi bebas karena

keahliannya menyembunyikan. Hal

ini telah mendorong tidak

diselenggarakannya akuntabilitas.

Pembuktian terbalik mungkin dapat

mengatasi kelemahan ini.

14. Crisis Environtment, Instabilitas

politik telah menciptakan rasa tidak

aman dan ketidakpastian. Dalam

kondisi yang demikian ini,

masyarakat merasa ketakutan dan

tidak menghiraukan akuntabilitas.

Para birokrat mungkin akan segera

minta pengunduran diri sebagai

wujud rasa kekhawatiran yang tinggi


99

atas situasi dan kondisi yang

berkembang.

Plumptre T (1981) dalam artikelnya

Perspective Accountability in The Public

Sector memberikan tuntunan untuk

mencapai keberhasilan akuntabilitas

yaitu:

1. Exemplary Leadership

Pemimpin yang sensitif, responsif,

dan accountable akan transparan kepada

bawahannya maupun masyarakat,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan

tersebut dia akan memerlukan

akuntabilitas yang dipraktekan mulai dari

tingkat yang paling bawah. Suasana yang

kondusif ini sangat menguntungkan bagi

terselenggaranya akuntabilitas di instansi

pemerintah tersebut.

2. Public Debate

Sebelum kebijakan yang besar

disyahkan seharusnya diadakan publik

debate terlebih dahulu untuk

mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan demikian akan jelas apa yang

akan dicapai dan bagaimana indicator

kinerja yang harus dicapai organisasi di

depan public. Masyarakat akan

memberikan banyak masukan bagi

keberhasilan program-program tersebut

mengingat setiap kebijakan pemerintah

pada umumnya mempunyai dampak

sosial. Semakin besar kebijakan

pemerintah akan semakin besar pula

dampak sosial yang akan diakibatkannya.

3. Coordination

Koordinasi yang baik antara semua

instansi pemerintah akan sangat baik bagi

tumbuh kembangnya akuntabilitas.

Koordinasi memang mudah untuk

diungkapkan akan tetapi sangat sulit

untuk dilaksanakan mengingat hal

tersebut seringkali

mengganggu/merugikan kepentingan

suatu instansi pemerintah. Dengan kata

lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan

karena adanya conflict of interes di

antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

4. Autonomy

Instansi pemerintah dapat

melaksanakan kebijakan menurut caranya

sendiri yang paling menguntungkan,

paling efisien, dan paling efektif bagi

pencapaian tujuan organisasi. Otonomi

yang dimaksudkan adalah pada teknis

pelaksanaan kebijakan, namun

diusahakan agar masih tetap terpadu

dengan kebijakan nasional. Otonomi

jangam sampai mengurangi koordinasi

dan keberhasilan tujuan nasional.

5. Explicitness and clarity

Standar evaluasi kinerja harus

diungkapkan secara nyata dan jelas

sehingga dapat diketahui secara jelas apa

yang harus diakuntabilitaskan. Dengan

jelasnya ukuran/indicator kinerja suatu

instansi pemerintah/program pemerintah

maka akan sulit untuk menilai tingkat

keberhasilan suatu instansi pemerintah.

Kurangnya transparansi akan mengurangi

eksistensi akuntabilitas.

6. Legitimacy and acceptance

Tujuan dan makna dari

akuntabilitas harus dikomunikasikan

secara terbuka kepada semua pihak

sehingga standar dan aturannya dapat

diterima oleh semua pihak. Standar pada

umumnya merupakan kesepakatan di

antara masyarakat untuk menjadi patokan

bagi pengukuran tingkat keberhasilan

ataupun kegagalan setiap instansi

pemerintah.

7. Negotiation

Harus dilakukan negosiasi nasional

mengenai perbedaan-perbedaan tujuan

dan sasaran, tanggung jawab dan

kewenangan setiap instansi pemerintah.

Penentuan siapa yang bertanggung jawab

atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait

dengan kegiatan dan siapa yang terkait


100

dengan kegiatan tersebut perlu

dinegosiasikan.

8. Educational campaign and

publicity

Perlu dibuatkan pilot project

pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian

dikomunikasikan kepada seluruh

masyarakat sehingga akan dapat

diperoleh ekspektasi mereka dan

bagaimana tanggapan mereka mengenai

hal tersebut. Penerimaannya masyarakat

akan suatu hal yang baru akan banyak

dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat

pada hal baru tersebut. Tanpa

pengetahuan yang komprehensif akan

membawa pada penerimaan yang bias.

9. Feedback and evaluation

Agar akuntabilitas dapat terus

menerus ditingkatkan dan disempurnakan

maka perlu diperoleh informasi untuk

mendapatkan umpan balik dari para

pembaca.penerima akuntabilitas serta

dilakukan evaluasi perbaikannya.

10. Adaptation and recycling

Perubahan yang terjadi di

masyarakat akan mengakibatkan

perubahan dalam akuntabilitas. Sistem

akuntabilitas harus secara terus menerus

tanggap terhadap setiap perubahan yang

terjadi di masyarakat.

Implementasi Akuntabilitas Instasi

Pemerintah di Indonesia

Undang-undang No. 17 Tahun

2003 menyebutkan bahwa pengelolaan

keuangan negara berprinsip pada

akuntabilitas berorientasi hasil,

profesionalitas, proporsionalitas,

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan

negara, serta pemeriksaan yang bebas

dan mandiri.

Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

Didalam Pasal 1 UU 15 tahun 2004

“Pengelolaan Keuangan Negara adalah

keseluruhan kegiatan pejabat pengelola

keuangan negara sesuai dengan

kedudukan dan kewenangannya, yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Tanggung Jawab Keuangan Negara

adalah kewajiban Pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan

negara secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, dan transparan, dengan

memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan”.

Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan

Negara

a. Asas Tahunan

b. Asas Universalitas

c. Asas Kesatuan

d. Asas Spesialitas

e. Asas Akuntabilitas berorientasi

pada hasil

f. Asas Profesionalitas

g. Asas Proporsionalitas

h. Asas Keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan negara

i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh

badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri.

Akuntabilitas keuangan

merupakan pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan,

pengungkapan dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Sasarannya adalah laporan keuangan

yang mencakup penerimaan,

penyimpanan dan pengeluaran keuangan


Komponen pembentuk

akuntabilitas keuangan terdiri atas :

1. Integritas Keuangan.

2. Pengungkapan.


101

3. Ketaatan terhadap Peraturan

Perundang-undangan.

Akuntabilitas juga menyajikan

deviasi (selisih, penyimpangan) antara

realisasi kegiatan dengan rencana dan

keberhasilan/kegagalan pencapaian

sasaran. Berdasarkan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang

ditetapkan oleh Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

Dalam penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah, perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai

berikut :

1. Harus ada komitmen yang kuat dari

pimpinan dan seluruh staf.

2. Harus merupakan suatu sistem yang

dapat menjamin kegunaan sumber-

sumber daya secara konsisten dengan

peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran.

4. Harus berorientasi kepada pencapaian

visi dan misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh.

5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif

sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam

bentuk pemutakhiran metode dan

teknik pengukuran kinerja dan

penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut di

atas, agar pelaksanaan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

lebih efektif, sangat diperlukan komitmen

yang kuat dari organisasi yang

mempunyai wewenang dan bertanggung

jawab di bidang pengawasan dan

penilaian terhadap akuntabilitas kinerja


Pokok-pokok Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Negara (1)

Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 Salah

satu upaya konkrit untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara adalah

penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan

mengikuti standar akuntansi pemerintah

yang telah diterima secara umum.

Penjelasan UU No. 17 tahun 2003

Laporan pertanggung-jawaban

pelaksanaan APBN/APBD disampaikan

berupa laporan keuangan yang setidak-

tidaknya terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara

menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/

bupati/ walikota selaku pengguna

anggaran/pengguna barang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan dalam Undang-undang tentang

APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD,

dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan pimpinan unit

organisasi kementerian negara/lembaga

bertanggung jawab atas pelaksanaan

kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-

undang tentang APBN, dari segi barang

dan/atau jasa yang disediakan (output).

Sebagai konsekuensinya, dalam

undang-undang diatur sanksi yang

berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga

serta Pimpinan unit organisasi

kementerian negara/lembaga yang

terbukti melakukan penyimpangan

kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Undang-undang tentang APBN

sebagai upaya preventif dan represif,

serta berfungsi sebagai jaminan atas

ditaatinya Undang-undang.

Kewajiban instansi pemerintah

untuk menerapkan sistem akuntabilitas

kinerja berlandaskan pada Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.


102

Dalam Inpres tersebut dinyatakan

bahwa akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah merupakan suatu tatanan,

instrumen dan metode

pertanggungjawaban yang intinya

meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategi;

2. Pengukuran kinerja;

3. Pelaporan kinerja;

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi

perbaikan kinerja secara

berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 1.

Siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah seperti terlihat pada gambar

di atas dimulai dari penyusunan

perencanaan stratejik (Renstra) yang

meliputi penyusunan visi, misi, tujuan,

dan sasaran serta menetapkan strategi

yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan strategik ini kemudian

dijabarkan dalam perencanaan kinerja

tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini merupakan

tolok ukur yang akan digunakan dalam

penilaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan untuk suatu periode

tertentu. Setelah rencana kinerja

ditetapkan, tahap selanjutnya adalah

pengukuran kinerja. Dalam

melaksanakan kegiatan, dilakukan

pengumpulan dan pencatatan data

kinerja. Data kinerja tersebut merupakan

capaian kinerja yang dinyatakan dalam

satuan indikator kinerja. Dengan

diperlukannya data kinerja yang akan

digunakan untuk pengukuran kinerja,

maka instansi pemerintah perlu

mengembangkan sistem pengumpulan

data kinerja, yaitu tatanan, instrumen,

dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian

kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak

yang berkepentingan atau yang meminta

dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tahap terakhir, informasi yang termuat

dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi

perbaikan kinerja instansi secara

berkesinambungan.

Analisis akuntabilitas kinerja

instansi Pemerintah diperlukan data dan

informasi relevan bagi pembuat

keputusan agar dapat

menginterpretasikan keberhasilan dan

kegagalan secara lebih luas dan

mendalam, hal ini disajikan oleh LAKIP.

Oleh karena itu, perlu dibuat suatu

analisis tentang pencapaian akuntabilitas

kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uratan

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi

serta visi sebagaimana ditetapkan dalam

rencana strategis. Dalam analisis ini perlu

pula dijelaskan perkembangan kondisi

pencapaian sasaran dan tujuan secara

efisien dan efektif, sesuai dengan

kebijakan, program, dan kegiatan yang

telah ditetapkan. Analisis tersebut

dilakukan dengan menggunakan


103

informasi/data yang diperoleh secara

lengkap dan akurat; dan bila

memungkinkan dilakukan pula evaluasi

kebijakan untuk mengetahui ketepatan

dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri

maupun sistem dan proses

pelaksanaannya.

Laporan keuangan pemerintah

harus menyediakan informasi yang dapat

dipakai oleh pengguna laporan keuangan

untuk menilai akuntabilitas pemerintahan

dalam membuat keputusan ekonomi,

sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan

sebagai hubungan antara pihak yang

memegang kendali dan mengatur entitas

dengan pihak yang memiliki kekuatan

formal atas pihak pengendali tersebut.

Dalam hal ini dibutuhkan juga

pihak ketiga yang accountable untuk

memberikan penjelasan atau alasan yang

masuk akal terhadap seluruh kegiatan

yang dilakukan dan hasil usaha yang

diperoleh sehubungan dengan

pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian

suatu tujuan tertentu. Dalam konteks

penyelenggaraan pemerintahan,

akuntabilitas pemerintah tidak dapat

diketahui tanpa pemerintah

memberitahukan kepada rakyat tentang

informasi sehubungan dengan

pengumpulan sumber daya dan sumber

dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dan Pelaporan

Keuangan, Tujuan Pemerintah adalah

melayani kebutuhan masyarakat dengan

sebaikbaiknya, yang dilaksanakan

dengan pembentukan departemen atau

dinas yang melaksanakan program.

Kinerja departemen atau dinas tersebut

tidak dapat diukur dengan rasio-rasio

yang biasa didapatkan dari sebuah

laporan keuangan seperti return on

investment, jumlah sumber daya yang

digunakan atau rasio pendapatan

dibandingkan dengan sumber daya yang

digunakan.

Hal ini disebabkan karena

sebenarnya dalam kinerja pemerintah

tidak pernah ada “net profit”. Kewajiban

pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya

dengan sendirinya dipenuhi dengan

menyampaikan informasi yang relevan

sehubungan dengan hasil dari program

yang dilaksanakan kepada wakil rakyat

dan juga kelompok-kelompok

masyarakat yang memang ingin menilai

kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah

pada umumnya hanya menekankan pada

pertanggungjawaban apakah sumber daya

yang diperoleh sudah digunakan sesuai

dengan anggaran atau perundang-

undangan yang berlaku. Dengan

demikian pelaporan keuangan yang ada

hanya memaparkan informasi yang

berkaitan dengan sumber pendapatan

pemerintah, penggunaan laporan

keuangan dan posisi keuangan

pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan

dengan perspektif fungsional

akuntabilitas, maka baru tahap probity

and legality accountability (compliance)

yang dipenuhi.

Dalam kaitannya dengan

penjelasan di atas, akuntabilitas

pemerintahan di Indonesia baru sebatas

tahap kepatuhan atau compliance. Harus

diingat, tahap ini barulah tahap awal dari

lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif

fungsional. Pembandingan tujuan

pelaporan keuangan antara perusahaan

(business enterprises) dengan organisasi

nir laba (not-for-profit organizations)

sebagai berikut. Dalam perusahaan,

pelaporan keuangan harus menyediakan

informasi sehubungan dengan kinerja

keuangan perusahaan (financial

performance) dalam periode tertentu.

Fokus utamanya adalah informasi

mengenai kinerja perusahaan dengan

mengukur pendapatan (comprehensive

income) dan komponen-komponennya.

Salah satu bentuk Laporan Kinerja

yang digunakan dalam sektor publik di

Indonesia adalah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP dipakai sebagai media informasi


104

dan akuntabilitas bagi instansi

Pemerintah. Instansi Pemerintah yang

berkewajiban menerapkan sistem

akuntabilitas kinerja dan menyampaikan

pelaporannya adalah instansi-instansi dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Penanggungjawab

penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

adalah pejabat yang secara fungsional

bertanggung jawab melayani fungsi

administrasi di instansi masing-masing.

Selanjutnya pimpinan instansi,

sebagaimana tersebut dalam Inpres

Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan

LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip

yang lazim, yaitu laporan harus disusun

secara jujur, obyektif, dan transparan.

Untuk memantau kinerja instansi

pemerintah, selain menggunakan

mekanisme yang telah disebutkan di atas,

ada cara lain yang cukup efektif yaitu

dengan memberdayakan partisipasi

publik. Pada pembahasan berikut ini akan

dibahas tentang pembentukan lembaga-

lembaga akuntabilitas yang dapat

mendukung terciptanya good

governance.

Diamond (1998) menyebutkan

bahwa untuk menghadapi kasus korupsi

yang endemis diperlukan adanya tiga

macam lembaga akuntabilitas yaitu,

akuntabilitas horizontal, akuntabilitas

vertical, dan akuntabilitas eksternal.

Lembaga akuntabilitas horizontal

meliputi hukum dan peraturan

perundang-undangan, badan anti korupsi,

ombudsman, audit public, dan system

peradilan. Hukum dan peraturan

perundang-undangan harus secara tegas

melarang segala bentuk KKN dan

penyalahgunaan dana-dana Negara

dengan ancaman hukuman yang berat.

Peraturan perundang-undangan juga

harus mampu mengendalikan pejabat

pemerintah dan menggiring agar mereka

mau mengumumkan seluruh

kekayaannya sebelum menjabat sampai

selesai masa jabatannya. Badan anti

korupsi melakukan pemantauan secara

terus menerus atas perilaku para pejabat

termasuk mengamati dan meneliti

kekayaan mereka, sedangkan kantor

ombudsman bertugas menerima dan

meneliti keluhan masyarakat tentang

penyalahgunaan kekuasaan pejabat.

Audit public harus dilakukan baik atas

rekening pribadi maupun terhadap

laporan keuangan instansi pejabat yang

bersangkutan. Sedangkan lembaga

peradilan harus dapat bekerja secara

independent untuk memeriksa dan

memutus kasus-kasus KKN yang

muncul.

Lembaga akuntabilitas vertical

menurut Diamond meliputi akuntabilitas

pemilu dan media massa yang bebas dan

independent. Dikatakan bahwa pemilu

yang jujur dan adil dapat menjadi alat

vital untuk mengantisipasi dan

mengendalikan KKN sedangkan pemilu

yang curang dan diwarnai politik uang

akan mempermudah bagi terjadinya

berbagai KKN. Begitu juga media massa

harus dapat bekerja independent dan

bebas agar masyarakat dapat mengerti

secara jelas tentang apa yang terjadi di

instansi-instansi pemerintahan. Dalam

koneks lembaga akuntabilitas vertical ini

diperlukan juga tumbuhnya LSM-LSM

karena LSM merupakan pendorong bagi

tumbuhnya masyarakat madani dan

pengawas bagi akuntabilitas kinerja


Adapun lembaga akuntabilitas

eksternal menurut Diamond biasanya

dibutuhkan di negara-negara sedang

berkembang yang bentuknya bisa berupa

pengamatan secara cermat dan dukungan

oleh lembaga-lembaga internasional.

Dalam kaitan ini disarankan oleh

Diamond agar dunia usaha dan donor-

donor dari luar dapat memiliki lembaga

internasional yang dapat menerima

laporan permintaan suap atau tindakan

lain yang berbau KKN dari pejabat-

pejabat pemerintah suatu Negara.


105

Dalam kaitannya dengan

penjelasan di atas, akuntabilitas

pemerintahan di Indonesia baru sebatas

tahap kepatuhan atau compliance. Harus

diingat, tahap ini barulah tahap awal dari

lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif

fungsional. Pembandingan tujuan

pelaporan keuangan antara perusahaan

(business enterprises) dengan organisasi

nir laba (not-for-profit organizations)

sebagai berikut. Dalam perusahaan,

pelaporan keuangan harus menyediakan


keuangan perusahaan (financial

performance) dalam periode tertentu.

Fokus utamanya adalah informasi

mengenai kinerja perusahaan dengan

mengukur pendapatan (comprehensive

income) dan komponen-komponennya.

Sedangkan dalam organisasi nir

laba pelaporan keuangan harus

menyediakan informasi sehubungan

dengan kinerja (performance) dalam

periode tertentu. Informasi yang paling

dibutuhkan untuk menilai kinerja ini

adalah pengukuran periodik atas

perubahan jumlah dan sifat net resources

dari organisasi yang bersangkutan dan

informasi mengenai service efforts and

accomplishment.

Dalam hal ini kepada para

pengguna laporan diberitahukan juga

explanatory information atau berbagai

macam informasi yang relevan dengan

layanan yang diberikan dan faktor-faktor

yang mempengaruhi kinerja organisasi

pemerintah, yang dikelompokkan dalam

dua elemen sebagai berikut:

1. Elemen di luar kontrol pemerintah

seperti kondisi demografi dan

lingkungan. Sebagai contoh adalah

jumlah siswa dalam keluarga yang

berada di bawah garis kemiskinan,

tingkat kepadatan penduduk di area

tertentu sebagai tempat program

dilaksanakan, dan tingkat

pengangguran.

2. Elemen yang dapat dikontrol oleh

pemerintah secara signifikan seperti

pola dan komposisi personalia.

Sebagai contoh adalah rasio jumlah

guru dan murid, jumlah bis untuk jalur

angkutan tertentu, jenis konstruksi

yang disyaratkan untuk jalan raya,

jumlah polisi per kapita.

Strategi akuntabilitas adalah

monitoring, pengendalian, audit dan

evaluasi. Salah satu konsep penting

dalam upaya akuntabilitas adalah

Performance Management atau

Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja

adalah suatu pola pemikiran stratejik

untuk mengkombinasikan dan

menggunakan berbagai fungsi

manajemen dengan sistem administratif

dan struktur organisasi. Dalam konsep ini

pengelolaan suatu organisasi tidak hanya

berhenti sampai pada proses perencanaan

namun dilanjutkan sampai pada tingkat

operasi pengawasan, serta pengukuran

kinerja. Semua hal tersebut dilakukan

untuk mendapatkan panduan pelaksanaan

dan informasi yang baik dan tepat

sebagai bagian dari proses pengambilan

keputusan dan akuntabilitas.

Definisi di atas mengarisbawahi

bahwa dalam sistem manajemen kinerja

termasuk berbagai teknik untuk

memonitor dan mengefektifkan perilaku

dalam organisasi. Dalam pelaksanaan

monitoring kita melakukan serangkaian

kegiatan pengukuran untuk mendapatkan

informasi tentang kinrerja sesungguhnya

dari sutau tindakan.

Informasi yang baik (secara

kualtitatif dan kuantitatif) akan dapat

digunakan sebagai pedoman dalam untuk

mengurangi resiko dalam proses

pengambilan keputusan (baik keputusan

teknis maupun stratejik). Selain itu

informasi kinerja yang disusun dengan

baik dapat digunakan sebagai media

untuk akuntabilitas kinerja (sektor

publik) kepada massyarakat

(stakeholders) dan juga sebagai media

transparansi kinerja sektor publik. Atau

dengan kata lain pengukuran kinerja


106

(performance measurement) merupakan

inti dalam penyusunan Laporan.

Dalam proses akuntabilitas, yang

sering digunakan untuk informasi publik

dan penyusunan laporan kineja instansi

publik adalah hasil kegiatan evaluasi dan

audit. Hasil proses monitoring dan

pengendalikan dimungkinkan digunakan

untuk kepentingan akuntabilitas kepada

publik, namun mengingat bahwa kedua

kegiatan ini masih terbuka untuk

tindakan koreksi maka dengan

pertimbangan tertentu transparansi

kepada publik atas kedua hasil tersebut

jarang sekali digunakan.

KESIMPULAN

1. Good governence dapat tercipta bila

dilakukan apabila Pemerintah dalam

menyelenggarakan pemerintahan

konsisten menerapkan prinsip-

prinsip good governence.

2. Transparansi rencana strategis

Pemerintah diwujudkan dengan

menyampaikan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan

secara konsisten kepada masyarakat.

3. Good governence dan transparan si

rencana strategis Pemerintah dapat

mewujudkan akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah. Good

governence dan transparansi laporan

kinerja Pemerintah bentuknya

pertanggungjawaban Pemerintah

kepada publik menginformasikan


pelaksanaan misi perencanaan

strategis, perencanaan kinerja dan

pencapaian hasil kinerja Pemerintah.

SARAN

1. Untuk mewujudkan good governance

dan mengakomodasi aspirasi

masyarakat hendaknya Pemerintah

melakukan transparansi rencana

strategis kepada masyarakat dengan

memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang dihadapi.

2. Akuntabilitas pemerintahan di

Indonesia baru sebatas tahap

kepatuhan atau compliance.hendaknya

Pemerintah dapat menyediakan


(performance) setiap periode

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, 2011. Manajemen

Pemerintah Daerah.: Graha ilmu

Yogyakarta.

A. Florini, 2007. "Introduction the battle

over transparancy" dalam Florini,

A (peny). Right to know:

Transparancy for android Open

World, New York: Columbia

University Press 2007, hlm. 5

Birkinshaw, op.ctr. hlm. 55, New

York:

Bagir Manan, 2004.Good Governance,

dalam Menyongsong Fajar

Otonomi Daerah, Pusat Studi

Hukum UII, Yogyakarta

2004Diamond, Larry, 1998.,

Horizontal Accountability And

Corruption Control,conference on

“Economic Reform and Good

Governance:Fighting Corruption

in Transition Economies”, Beijing,

China.

Chalid, P. 2005. Keuangan daerah,

investasi, dan desentralisasi.

Jakarta: Kemitraan.

De Araujo, J. F. F. E., dan F. Tejedo-

Romero. 2016. Local government

transparency index: determinants

of municipalities’ rankings.

International Journal of Public

Sector Management 29 (4): 327–

347.


107

Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good

Governance Melalui Pelayanan

Publik. : Gajahmada University

Press Yogyakarta.

Gambhir Bhatta, 1996. “Capacity

Building at the Local Level for

Effective Governance,

Empowerment Without Capacity is

Meaningless”.

G.H Addink, 2003. “From Principles of

Proper Administration to

Principles of Good Governance”,

diktat Good Governance, hlm. 9.

CLGS-FHUI, Depok.

Indra Bastian, 2006. Akuntansi Sektor

Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

Jabbra, J.G dan Dwivedi, O.P,

1989. Public Service

Accountability.

JB Ghartey, 1987., Crisis, Accountability

and Development in the Third

World, London.

Joko Widodo, 2001., Good Governance

(Telaah dan Dimensi Akuntabilitas

dan Kontrol Birokrasi Pada Era

Desentralisasi dan Otonomi

Daerah) Insan Cendekia, Surabaya.

Loina Lalolo Krina P. 2003. Indikator

dan Alat Ukur Prinsip

Akuntabilitas, Transparansi dan

Partisipasi. Http// good

governance:Bappenas.go.id./inform

asi.Htm, (Hal: 12), Sekretaris Good

Public Governance. Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional, JakartaSedarmayanti, S.

2012. Good governance

kepemerintahan yang baik & Good

Corporate Governance Tata Kelola

Pemerintah yang baik, Mandar

Maju, Bandung.

Mardiasmo, D. (2009). Akuntansi Sektor

Publik. ANDI. Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan

Manajemen Keuangan Daerah,

Penerbit ANDI. Yogyakarta

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Apartaur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Mahsun, Mohamad, 2014., Pengukuran

Kinerja Sektor Publik, BPFE-

Yogyakarta

Miriam Budiardjo, 1998., Menggapai

Kedaulatan Rakyat, PT Gramedia,

Jakarta, 1986

Krina. 2003, Indikator dan Alat Ukur

Prinsip Transparasi, Partisipasi dan

Akuntabilitas. Web:

http://www.goodgovernance.com,

Mardiasmo, 2004., Otonomi &

Manajemen Keuangan Daerah,

Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009., Andi. Yogyakarta,

Akuntansi Sektor Publik.

Miriam Budiardjo, 1998., Menggapai

Kedaulatan Rakyat, PT Gramedia,

Jakarta, 1986.

http://www.goodgovernance.com/


108

Pandji Santosa, 2008., Administrasi

Publik, Teori dan Aplikasi Good

Governance, Refika Aditama,

Bandung.

Parker, Wayne C, 1993., Performance

Measurement in the Public Sector.

State of Utah.

http://www.rutgers.edu/Accounting

/raw /seagov/pmg/perfmeasure,

September 2000.

Pollitt, C., Birchall, J. and Putnam, K.

1998, Decentralising Public

Service Management.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008 pasal 2 ayat (2 dan 3).

Rosidin, 2010. Otonomi daerah dan

Desentralisasi. Pustaka Setia.

Bandung:

Santoso, P. (2008). Administrasi Publik

Teori dan Aplikasi Good

Governance: Refika Aditama.

Bandung.

Rahman, Meuthia Ganie. 2000.,

Good Governance, Prinsip,

Komponen, dan Penerapanya

dalam Hak Asasi Manusia

(Penyelenggaraan Negara Yang

Baik), Komnas HAM. Jakarta

Sedarmayanti, 2003., ood Governance

(Kepemerintahan Yang Baik)

Dalam Rangka Otonomi Daerah,

Mandar Maju, Bandung

Sedarmayanti, 2004., Good Governance

(Kepemerintahan Yang Baik),

Membangun Sistem Manajemen

Kinerja Guna Meningkatkan

Produktivitas menuju Good

Governance, Mandar Maju,

Bandung,

Stephan Grimmelikhuijsen, 2012.

Transparancy and Trust An

Experimental Study of Online

Diclosure and Trust ini

Government, Dissertation Ultrecht

halm 54, Ultrecht University.

Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology

(Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka

Cipta, Jakarta.

United Nations Development

Programme, 2002., Deepening

Democracy in a Fragmented

World., Human Development

Report 2002: Oxford University

Press, New York.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 15 tahun 2004

tentang Pengelolaan Keuangan

Negara

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

http://www.rutgers.edu/

Documents

GOOD GOVERNANCE DAN TRANSPARANSI RENCANA …