GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Isu dan Riset Kontemporer CG

KELOMPOK 3

FAKULTAS EKONOMIEKSTENSI AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA

2013

Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)

Corporate governance adalah struktur dan proses sebagai petunjuk dan kontrol perusahaan.

Corporate governance fokus padah hubungan antara manajemen, BOD, Mayoritas dan

Minoritas sharesholders dan stakeholder lainnya. GCG berkontribusi terhadapa

pengembangan ekonomi yang sustainable dengan meningkatkan kemampuan perusahaan dan

menambah aksesnya ke outside capital.

Kenapa CG menjadi penting karena studi menunjukkan bhwa praktek GCG secara signifikan

meningkatkan ECA perusahaan, produktifitas yang tinggi dan risiko yang rendah dari

kegagalan ekonomi di suatu negara.

Tujuan dari ROSC adalah untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat berkontribusi

terhadap kerentanan ekonomi dan keuangan dunia. Setiap pernyataan ROSC berpatokan pada

hukum dan kerangka peraturan setiap Negara, praktik-praktik yang berlaku, serta kepatuhan

dari perusahaan yang terdaftar di bursa (listed company) dan kapasitas

pelaksanaannyaterhadap prinsip-prinsip OECD.

Konsep tersebut terstandardisasi dan sistematis, termasuk rekomendasi terhadap peraturan dan

rencana aksi suatu Negara. Sebagai responnya, banyak Negara yang telah menginisiasi legalitas,

peraturan, dan institusi dari bentuk CG;

Konsep berfokus pada CG bagi perusahaan yang terdaftar di bursa. Sebagai permintaan pembuat

laporan, Bank Dunia juga dapat melakukan riviu terhadap peraturan yang berfokus pada

beberapa sektor, terutama bank dan BUMN;

Konsep dapat di update untuk mengukur progress dari waktu ke waktu

Partisipasi suatu Negara terhadap proses pembuatan konsep dan publikasi dari laporan akhir

adalah secara sukarela.

Di Indonesia, konsep CG di lakukan pada bulan Agustus 2009 oleh David Robinett dan Alexander

Berg dari Departemen Pembangunan Pasar Modal Global Bank Dunia, sebagai bagian dari program

ROSC. Laporan tersebut berasal dari kuesioner yang diselesaikan oleh Institute For Corporate

Directorship (IICD) yang telah diupdate pada April 2010

LANDSCAPE

CG ROSC melakukan penilaian di Indonesia dengan benchmark hukum dan praktik terhadap prinsip

GCG OECD yang fokus terhadap kompani yang lsiting di bursa. CG telah menjadi hal yang

diperhatikan di Indonesia selama 10 tahun. Pasar modal mengalami pertumbuhan yang cepat dalam

ukuran dan tingkat kepentingannya.

KEPEMILIKAN

Kepemilikan dari perusahaan yang listed konsentrasinya tetap tinggi, dapat dibedakan menjadi lima

kategori sebagai berikut:

Groups

Mayoritas perusahaan listed dikendalikan oleh keluarga atau 10 grup perusahaan keluarga

BUMN

Pemerintah mengontrol 114 perusahaan BUMN dan 16 nya terdaftar di IDX sampai dari

Januari 2010

Bank

Terdapat 123 bank dimana 24 nya terdaftar. 4 bank milik pemerintah mewakilkan 35% dari

aset, dan 48% kepemilikannya dikuasai badan asing

Perusahaan asing

Perusahaan independen yang bukan bagian dari grup.

Kelima kategori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Hukum dan Lembaga Hukum di Indonesia

Diatur di dalam:

UU PT 40/2007 ( Hukum PT )

UU 8/ 2005 (Regulasi Pasar Saham )

Peraturan Perbankan Bank Indonesia (PBI)

Code Of Good Corporate Governance (CGCG) 2006

Temuan Utama

1. Komitmen dan Pelaksanaan

Kerangka hukum & peraturan sama seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya (hukum &

institusinya). Pelaksanaan diawasi oleh Bapepam LK & Bank Indonesia. Berikut sanksi yang

diberikan oleh Bapepam LK.

2. Hak Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki hak dalam rapat pemegang saham tapi tidak boleh menanyakan

hal diluar agenda rapat.

Investor institusional dapat hadir dan memberikan voting, tetapi tidak boleh menunjukan

apa yang dia voting.

Pemegang saham minoritas memiliki pengaruh yang kecil pada penunjukkan dewan

Pada rapat pemegang saham, dividen ditentukan

Pemegang saham memiliki hak mendahului pada kejadian peningkatan modal

Batasan untuk tender telah meningkat dari 25% menjadi 50%

Pemegang saham dapat menyetujui beberapa transaksi yang besar, kecuali dalam inti bisnis

perusahaan yang mengeluarkan.

Pemegang saham independen harus menyetujui beberapa RPT

Insider Trading dilarang namun belum pernah dituntut

KSEI dapat menangani penggunaan rekening pelanggan yang tidak sah

Pemegang saham hanya dapat mengeluarkan hal secara langsung atau mendokumentasikan

file atas nama perusahaan.

3. Pengungkapan dan Penyajian

Disusun dengan tepat waktu

Laporan tahunan harus mencantumkan pernyataan CG

Detail dari gaji anggota dewan tidak perlu dicantumkan

Pemegang saham utama, RPT, dan risiko harus dicantumkan , namun pemegang

pengendalian penuh dan kepemilikan tidak perlu

Informasi material harus disajikan kepada public tapi harus secara selektif

4. Praktek Dewan dan Pandangan Perusahaan

Pengatur standar telah menetapkan untuk mengadaptasi IFRS dan ISA secara penuh pada

tahun 2012

Auditor harus dirotasi setiap selama 6 tahun berturut-turut

MOF, IAPI, Bapepam LK, dan BI mengawasi praktik akuntansi dan audit

Akuntanbilitas auditor terhadap dewan dan pemegang saham tidak jelas

Tugas Anggota Dewan :

a. Loyalitas dan kepedulian terhadap perusahaan diatur dalam peraturan perusahaan

b. Tidak ada anggota dewan yang ditemukan melanggar tugas mereka dibawah CL

c. Kode etik diatur secara sukarela

Dewan Independen & Objektif

a. Peraturan tertulis diperlukan dalam komisaris independen

b. Komite audit mandatory harus memiliki anggota ahli dari anggota

c. Komite audit memiliki rentang tanggung jawab namun tidak mengawasi RPT

d. Anggota dewan harus mengungkapkan konflik kepada dewan

e. Pengendalian internal audit diperlukan

f. Pemegang saham menyetujui untuk membayar kedua dewan

g. Training dewan tidak dibutuhkan, tapi hal tersebut biasa

h. Kementrian BUMN dapat menentukan dewan direksi BUMN & CG

Temuan DCA (Detail Country Assessment)

a. Indonesia telah meningkatkan nilai sejak ROSC tahun 2004

b. Masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan

c. Indonesia masih terlambat disbanding Negara di satu regional lainnya namun telah berhasil

memperoleh pace setters

REKOMENDASI

1. Menyamakan kerangka CG agar sesuai dengan OECD Principle

2. Meningkatkan pengungkapan kepemilikan dan pengendalian

3. Meningkatkan pengungkapan area non financial

4. Menggabungkan hak pemegang saham dan praktek dewan yang baik ke dalam akta perusahaan

5. Regulasi komite audit harus diperkuat

6. Revisi dari peraturan perusahaan harus menjelaskan persyaratan yang berlaku sekarang,

memperkuat BOC, dan mempertimbangkan untuk merendahkan standar untuk aksi pemegang

saham

7. Perusahaan harus dapat menjelaskan CGCG

8. Amandemen CGCG harus memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk memilih

komisaris independen

9. BAPEPAM LK harus membangun kapasitas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan CG

10. Memperkuat pandangan dari peraturan standar akuntansi dan audit

11. Mempertimbangkan reformasi yang lebih luas

12. BAPEPAM LK harus membawa latar belakang pembelajaran untuk memperjelas arah tujuan

peraturan di masa depan

13. Reformasi dari sektor SOE harus berkelanjutan

SUMMARY

Penerapan Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia :

Tanggung Jawab Dewan di Indonesia :

Penerapan OECD di Indonesia :

RECENT DEVELOPMENT IN CORPORATE GOVERNANCE :

AN OVERVIEW

Pengertian Tata Kelola

Sheileifer and Vishny (1997) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai bagaimana pemasok

dari keuangan perusahaan menjamin dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari investasinya.

Pemegang saham, penuntut akhir, anggota struktur yang terpilih dan struktur yang melaksanakan

sebagian hukum, peminjam obligasi terhadap pemegang saham.

Gillan dan Starks (1998) mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem atas hukum,

peraturan dan faktor yang mengontrol pengoperasian sebuah perusahaan. Beberapa peneliti

menerangkan bahwa pandangan mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi satu sampai 2 grup

yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan lagi

sehingga menghasilkan tata kelola internal dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu :

a. Dewan direksi (dalam perannya, struktur dan insentive)

b. Manajemen pendorong

c. Struktur modal

d. Anggraan rumah tangga dan piagam

e. Sistem pengendalian internal

Sedangkan tata kelola eksternal dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

a. Hukum dan regulasi (khususnya hukum federal regulasi organisasi itu sendiri, dan hukum

negara)

b. Pasar 1(termasuk didalamnya pasar modal, pasar untuk pengendali perusahaan, pasar buruh,

dan pasar produk)

c. Pasar 2, menekankan penyedia untuk informasi pasar modal (seperti pennyedia kredit,

ekuitas, dan analisis tata kelola)

d. Pasar 3 fokus pada akuntansi, keuangan dan jasa legal dari pihk ketiga ekstrenal dari

perusahaan (termasuk pengauditan, direktur dan hutang asuransi pegawai, dan masukan

investasi bank)

e. Sumber pribadi dari pandangan eksternal, terutama media dan tuntutan hukum eksternal

Elemen dalam internal tata kelola

Dewan direksi. Penelitian ini memfokuskan hubungan antara struktur dewan dan nilai

perusahaan, pilihan pemerintahan, dan investasi dan keputusan pembiayaan. Ukuran struktur dan

kemandirian dari sebuh manajemen perusahaan yang terpusat. Beberapa makalah mengenai CEO

yang juga berfungsi sebagai ketua dewan.

Insentif manajerial

Struktur modal

Tuntutan hukum dan ketentuan piagam

Mekanisme eksternal tata kelola

Suatu perusahaan tidak beroperasi dalam sebuah ruang hampa, melainkan dibawah kendala hukum.

Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dan tunduk pada pengawasan antar lain :

Hukum dan peraturan

Pasar 1, yang terbagi menjadi :

- Pasar modal

- Pasar untuk pengendalian perusahaan

- Pasar tenaga kerja

- Pasar produk

Pasar 2 dibagi menjadi ;

- Pasar informasi pasar

- Pasar analisis

Pasar untuk layanan

Pandangan Luas Mengenai Tata Kelola Yang Menekankan Mekanisme Studi Tata Kelola

Ganda.

Akhir-akhir ini mekanisme tata kelola berfokus pada tata kelola ganda sebagai contoh penelitian

mengenai hubungan antara 24 anti take over yang berbeda dengan perusahaan.

IICD Scorecard Good Corporate Governance

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) adalah sebuah organisasi non profit didirikan

oleh sepuluh (10) Sekolah Bisnis Indonesia bereputasi tinggi dan individu unggul. Sejak awal, IICD

yang dibayangkan untuk "Internalisasi Praktik Good Corporate Governance dan Kepemimpinan

Terbaik" telah aktif bekerja pada Seminar, Pelatihan, Diskusi Panel, Desain Kurikulum, dan kegiatan

penelitian tentang GCG dan Kepemimpinan. IICD dengan alumni lebih dari 1.600 Manajer Senior,

Direksi, dan Komisaris, memposisikan diri untuk mendukung para pengambil keputusan, sebagai

mitra strategis dalam Penerapan GCG. IICD adalah salah satu pendiri dan juga anggota Institut

Direksi di Asia Timur jaringan (IDEA.net) memiliki anggota dari beberapa negara Asia termasuk

Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Cina, Hongkong, dan Taiwan. Selain menyediakan

CG, Direksi dan Komisaris peran dan tanggung jawab pelatihan seminar, IICD telah melakukan

kegiatan penelitian tentang CG, seperti PerusahaanPemerintahan Scorecard untuk perusahaan publik

di Indonesia dan merupakan mitra lokal Bank Dunia pada penilaian CG praktik di Indonesia pada

tahun 2009. IICD telah berkolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk Bank Dunia, International

Finance Corporation, Global Corporate Governance Forum, Center for International, Perusahaan

Swasta (CIPE), OECD, Bank Pembangunan Asia, PERBANAS (Asosiasi Bank Nasional), Asosiasi

Emiten Indonesia (Asosiasi Umum Indonesia Emiten), dan lain-lain.

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) baru saja mengumumkan 30 perusahaan

terbuka Indonesia yang menjadi Top 30 Emiten dengan Skor Corporate Governance (CG) Tertinggi di

tahun 2013. Sidharta Utama, Pembina IICD mengungkapkan, penilaian terhadap 30 emiten dengan

skor CG tertinggi diketahui dengan cara menggunakan acuan ASEAN Corporate Governance

Scorecard dalam menilai praktik CG perusahaan terbuka di Indonesia.

ASEAN CG Scorecard merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang

beranggotakan regulator pasar modal di negara ASEAN. Scorecard ini telah digunakan untuk menilai

praktik CG perusahaan terbuka di negara ASEAN lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Singapura,

Thailand dan Vietnam. Di 2013 IICD melakukan penilaian terhadap praktik CG perusahaan-

perusahaan publik terbuka yang terdaftar di BEI. Penilaian tahun ini dilakukan terhadap 97 emiten

dengan kapitalisasi pasar terbesar.

Penilaian tahun 2013 dilaksanakan paruh kedua tahun 2012. Antara lain laporan tahunan 2011,

laporan keuangan audit 2011, laporan berkelanjutan, pengumuman dan panggilan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan/ Luar Biasa tahun 2012 serta website perusahaan. Sidharta melanjutkan,

penilaian terhadap 30 emiten dilakukan melalui tiga tahap. 

Pertama, penilaian dilakukan para penilai dari IICD. 

Kedua, verifikasi yang dilakukan tim reviewer lewat diskusi intensif bersama dengan para

penilai IICD

Ketiga, dilakukan penilaian dan review oleh CG expert dari 5 negara lain terhadap sebagian

emiten. Setiap emiten akan dinilai oleh dua penilai untuk memastikan keakuratan penilaian

Instrumen penilaian mengacu pada prinsip yang dikembangkan organization for economic

cooperation and development (OECD) yang meliputi hak-hak pemegang saham, perlakuan yang

setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi dan

pertanggungjawaban dewan. Kelima prinsip-prinsip tersebut dijadikan secara komprehensif ke dalam

219 pertanyaan.

Perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN diharapkan terus menggunakan scorecard sebagai alat

meningkatkan praktik tata kelola perusahaan. Scorecard dan hasilnya juga bisa digunakan regulator

sebagai acuan meninjau aturan dan pedoman tata kelola perusahaan untuk meningkatkan praktik tata

kelola perusahaan terbuka.