FUNGSI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP …

FUNGSI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP

TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA

DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

(STUDI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI JAMBI)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Syariah

AHMAD SAIFUDIN

NIM: 105170382

PEMBIMBING :

Dr. Sayuti Una, S.Ag.M.H

Sigit Hartono, S.Pd.,M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1442 H/2021

i

ii

Pembimbing I : Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Sigit Hartono, S.Pd.,M.A

Alamat : Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp.Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31324 Telp. (0741) 582021

Jambi, Mei 2021

KepadaYth.

Bapak Dekan Syari’ah

UIN STS Jambi

Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikumwr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi

Saudara Ahmad Saifudin yang berjudul “FUNGSI SOSIALISASI KOMISI

PEMILIHAN UMUM TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA

PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI)” telah di

setujui dan dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam Ilmu Pemerintahan

pada Fakultas Syari’ah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi

kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wa ssalamu’alaikumwr.wb.

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H Sigit Hartono, S.Pd.,M.A

NIP.197609072005012004 NIDN 2018038303

iii

iv

MOTTO

Artinya: “Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang

memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan

adalah mereka meyakini ayat-ayat ini”(Surah As-Sajadah:30).1

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009)

v

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan

kemudahan, kelancaran dan kesehatan untukku menyelesaikan tugas akhir ini. Tak

henti-hentinya untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya.

Teruntuk kedua orangtua ku Bapak Suratno dan Ibu Marfuah dan adikku

tersayang Bagus Nurohmman dan Syafinatun Najjah yang teramat sangat aku cin-

tai dan ku sayangi. Aku mempersembahkan karya kecil ini untuk kalian. Terima-

kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku, terimakasih atas sabar yang

telah engkau berikan kepadaku, terimakasih atas pelajaran-pelajaran hidup yang

telah diberikan kepadaku, yang selalu mendoakanku, terimaksih untuk semuanya

sampai kapanpun aku tidak akan pernah dapat membalasnya.

Teruntuk supporterku para sahabat-sahabatku, M.Farid Alzasal, Wawan

Kurniawan, Faisal Khoir, Reka Yuliana, yang selalu mau aku repotkan kapanpun,

dan selalu ada disaat aku membutuhkan bantuan.

Dan teruntuk teman berjuangku dari awal kuliah hingga sekarang. Terima-

kasih kalian selalu mau mendengarkan keluh kesahku.

Terimakasih sebesar-besarnya ku ucapkan kepada kalian semua keluarga,

sahabat, teman-teman yang tak bisa ku sebutkan satu persatu. Hanya sebuah karya

kecil ini dan untaian kata-kata yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua.

vi

ABSTRAK

Ahmad Saifudin : 105170382 : Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum

Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Provinsi Jambi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Fungsi Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Dimasa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Studi Pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi berdasarkan PKPU No.

08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan

kelapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi.Wabah

Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi saat ini semakin meresahkan

kesehatan ma syarakat global. Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor

kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan,

budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik),

pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020

mengalami penundaan. Pada tulisan ini, akan membahas mengenai dampak

dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-

19 dan bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020

dapat terlaksana dengan baik. Tulisan ini, dapat ditunjukkan bahwa tetap

diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 ini mempunyai dampak positif

dan dampak negatif, namun ada beberapa upaya yang dapat ditempuh agar

Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Fungsi, Sosialisasi, KPU, Pemilihan, Kepala Daerah, Covid-19

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak pula iringan

sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul“Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di

Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Provinsi Jambi”

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Oleh karena itu, hal yang pantas penulis

ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu

penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. SayutiUna, S.Ag, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.

3. Ibu Dr.Irmawati Sagala, S.IP,M.SI, dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.

viii

4. Bapak Dr. SayutiUna, S.Ag, M.H dan Bapak Sigit Hartono, S.Pd.,M.A selaku

pembimbing 1 dan pembimbing 2 skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh karyawan/karyawati

Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.

6. Sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu selalu ada

disetiap keadaan dalam suka maupun duka.

7. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon

kemanfaatannya, semog amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Mei 2021

Ahmad Saifudin

NIM. 105170382

\

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. ii

MOTO .............................................................................................................. iii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 7

D. Kerangka Teori ......................................................................................... 9

E. Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 18

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................... 23

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................... 23

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 24

D. Instrumen Pengumpulan Data ................................................................... 26

E. Analisis Data ............................................................................................. 28

F. Sistematika Penulisan ............................................................................... 30

G. Jadwal Penelitian ...................................................................................... 31

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Geografis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ............ 33

B. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ......................... 38

C. Struktur Dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi ................ 39

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tahapan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

B. Bentuk Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Jambi pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

C. Tingkat Keberhasilan Fungsi Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi

Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi di Masa Pandemi Covid-

19 Tahun 2020

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................... 67

B. Saran ......................................................................................................... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jadwal penelitian.

Tabel 3.1 : Struktur Dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

ProvinsiJambi.

Tabel 3.2 : Struktur Organisasi Sekertariat KPU Provinsi Jambi.

Tabel 4.1 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hari Pemungutan Suara.

Tabel 4.2 : Pemanfaatan laman website dan jejaring sosial resmi KPU

Provinsi Jambi.

Tabel 4.3 : Tabel Tingkat Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi.

Tabel 4.4 : Tabel Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi.

3

DAFTAR SINGKATAN

KPU : Komisi Pemilihan Umum

Pemilu : Pemilihan Umum

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PPS : Pantia Pemungutan Suara

KPPS : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPS : Daftar Pemilih Sementara

TPS : Tempat Pemungutan Suara

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatab

Golput : Golongan Putih

Covid-19 : Coronavirus Disease 2019

MERS : Middle East Respiratory Syndrome

SARS-COV2 : Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil guna menghasilkan pemeritahan negara yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.2

Menurut A.S.S.Tambunan mengatakan Pemilihan umum merupakan sarana

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan

dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk

menjalankan pemerintahan.3

Menurut Ramlan Surbakti mengatakan Pemilihan umum diartikan sebagai

mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada

orang atau partai yang dipercayai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19454

Menurut Marsono mengatakan Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat

demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan

rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5

2 Pasal 01, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 3 A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR, dan

DPRD,(Bandung; Binacipta, 1986),hlm,3 4 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 2 5 Marsono, Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan, (Jakarta:

Djambatan, 1996), hlm.1

2

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di

Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.6

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan politik yang

merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin

untuk masa 5 tahun mendatang.7

Menurut Joko Prihantoro menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh

yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur

maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.8

Menurut R. Siti Zuhro mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

merupakan kedaulatan rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip

demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan

persamaan, khususnya dalam hak politik.9

Menurut Sarundajang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah

sebagai suatu wadah untuk masyarakat memilih calon tertentu anggota badan

tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat.10

6 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 7 Hani Andhani,Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Universitas Indonesia:2009)hlm

17 8 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

2005, Hlm 203 9 R. Siti Zuhro,dkk . Model Demokrasi Lokal,(Jakarta: PT.THC Mandiri ,2011) Hlm. 23-

24 10 Sarudajang yang dikutip dalam Alexander Yandra, Fisabilitas Pilkada Serentak Tahap

II Kota Pekan Baru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015, (Fakultas Ilmu admisistrasi

Universitas Lancang Kuning 2017). Hlm 65

3

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah salah satu

perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan

yang lebih demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya

kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di yakini dapat terealisasi secara

menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung dan

pada Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat.11

Namun Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 lanjutan dalam kondisi

bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya

disebut pemilihan serentak lanjutan adalah Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah

pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana non-alam

Covid-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan

serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.12

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit

infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut

Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru

yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan

Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory

11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) 12Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020, Pasal 01

4

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit

Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).13Data statistic Covid-19 di Provinsi

Jambi keadaan sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 terkonfirmasi 5113,

sembuh 3878, kematian 78 jiwa.14

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan

tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.15 Pembatasan

Sosial Berskala Besar itu sendiri harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar

secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah.

2. Terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa diwilayah atau

negara lain.16

Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menteri Kesehatan dapat

menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau tidak. Pembatasan tersebut

meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial

budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya

khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.17

13Gerry R.J.Wonok,Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus

Corona(Covid-19)Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan,

Skripsi Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi

2020,hlm.3 14Http://Corona.Jambiprov.go.id/v2/123456789/55777/Chapter%20ll.pdf?sequence3&isA

llowedy, diakses pada 03 Maret 2021 15Pasal 01, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 16 Pasal 03, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 17 Pasal 04, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

http://corona.jambiprov.go.id/v2/123456789/55777/Chapter%20ll.pdf?sequence3&isA

5

Peran Komisi Pemilihan Umum disini adalah mensosialisasikan kegiatan

Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada pemungutan suara. Hal

ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara,

masih banyak masyarakat yang memilih Golput (Golongan putih). Mereka

yang Golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka.18

Namun adanya kendala bencana non-alam penyakit Covid-19 menjadikan

syarat pembatasan soasial dan larangan berkumpul, sedangkan sosialisasi,

kampanye dan pemilihan kepala daerah serentak syarat akan berkumpulnya

masa. Lalu bagaimanakah tahapan dan langkah yang dilakukan oleh komisi

pemilihan umum sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020

untuk mensosialisasikan dan mengatur jalanya pemilihan agar aman, sehat, dan

terhindar dari Covid-19.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : FUNGSI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN

UMUM TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI

COVID-19 TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI).

18Yusuf, A.R. M. 2010. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan

Politik. Ganec Swara Vol.4 No.1

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan di

jawab dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Tahapan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah?

2. Bagaimana Bentuk Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jambi Tahun 2020 ?

3. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Fungsi Sosialisasi dalam Meningkatkan

Partisipasi Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan

penelitian ini di lakukan adalah sebagai berikut :

a. Ingin Mengetahui Tahap Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Kepada Masyarakat.

b. Ingin Mengetahui Bagaimana Bentuk Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

c. Ingin Mengetahui Tingkat keberhasilan Fungsi Sosialisasi dalam

Meningkat kan Partisipasi Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi

Jambi Tahun 2020.

7

D. Kegunaan Penelitian

Dari Penelitian diatas, maka hasil penelitian ini akan memiliki kegunaan

bagi penuilis maupun pembaca, adapun kegunaan penulis tersebut :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini di gunakan untuk mengaktualisasikan

ilmu yang didapat di bangku perkuliah dan realita di lingkungan

masyarakat. Dan dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk

penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa, serta nemambah wawasan bagi

mahasiswa agar mengetahui lebih lengkap mengenai Fungsi Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi.

2. Manfaat Praktis, bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur

penerapan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pada pemilu

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di prodi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

8

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada

dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi

sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.19 Kerangka teori adalah uraian

ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam

menjawab pertanyaan penelitian.Teori merupakan alur logika atau Teori

berfungsi penalaran yang berupa seperangkat konsep, definisi dan proporsi

yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan meramalkan dan

pengendalian terhadap sesuatu gejala. Dasar atau landasan teoritis dalam

penelitian ini secara rinci akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah adalah Sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.20

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan politik yang

merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin

untuk masa 5 tahun mendatang.21

19Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Raja wali, 1986), hlm. 123. 20 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 21 Hani Andhani,Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,(Universitas

Indonesia:2009)hlm 17

9

Menurut Joko Prihantoro menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh

yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur

maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.22

Menurut R.Siti Zuhro mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

merupakan kedaulatan rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip

demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan

persamaan, khususnya dalam hak politik.23

Menurut Sarundajang mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah

sebagai suatu wadah untuk masyarakat memilih calon tertentu anggota badan

tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat.24

2. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 pelaksanaan

pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non-alam

Corona Virus Disease 2019(Covid-19) yang dilaksanaan pada 9 Desember

2020.25 Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan

harus dilakukan dengan protokol kesehatan.26

22 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

2005, Hlm 203 23 R. Siti Zuhro,dkk . Model Demokrasi Lokal,(Jakarta: PT.THC Mandiri ,2011) Hlm. 23-

24 24 Sarudajang yang dikutip dalam Alexander Yandra, Fisabilitas Pilkada Serenta Tahap

II Kota Pekan Baru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015, (Fakultas Ilmu admisistrasi

Universitas Lancang Kuning 2017). Hlm 65 25 Pasal 8B, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 26 Pasal 8C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020

10

Tahapan pemilihan terdiri dari tahapan persiapan dan tahap

penyelengaraan.27

a. Tahapan persiapan

Menurut R. Siti Zuhro tahap persiapan ialah mencakup tahapan

umum (Penyusunan kegiatan dan pembentukan panitia, dll) hingga

tahapan khusus (menyangkut hal yang akan dilaksanakan).28

Menurut Irianto tahap persiapan adalah suatu proses penyiapan

sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pemilihan.29

Menurut Angga savara tahap persiapan merupakan suatu kegiatan

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah. 30

Tahap persiapan meliputi sebagai berikut :31

1) Perencanaan program dan anggaran

Sebagaimana yang dimaksud perencanaan program dan

anggaran sebagai berikut : Penyusunan dan penandatanganan

naskah perjanjian hibah daerah, pengelolaan program dan

anggaran.

2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.

27 Pasal 03, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 28 R. Siti Zuhro,dkk . Model Demokrasi Lokal,(Jakarta: PT.THC Mandiri ,2011) 29 Irianto yang dikutip dalam Eko Romadona,Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun

2011,Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga(2012). 30 Angga Savana yang dikutip dalam Putri Hergianasari.Alternatif Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.Universitas Kristen Satya2012 31 Pasal 04, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

11

Sebagaimana yang dimaksud penyusunan peraturan

penyelenggaraan pemilihan sebagai berikut : Penyusunan

keputusan penyelenggaraan pemilihan.

3) Perencanaan penyelenggaraan

Sebagaimana yang dimaksud perencanaan penyelenggaraan

yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan

pemilihan, termasuk sebagai berikut :

a) Sosialisasi kepada masyarakat.

b) Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK,PPS, dan KPPS.

4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

a) Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS

b) Pembentukan dan masa kerja PPDP

5) Pembentukan panitia pengawas

Sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

a) Panitia pengawas Kabupaten/Kota

b) Panitia pengawas Kecamatan

c) Panitia pengawas lapangan, dan pengawas TPS

6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

a) Pendaftaran pelaksana survey

b) Pendaftaran pelaksana perhitungan cepat

7) Penyerahan daftar pemilih

12

8) Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkandata

pemilih tetap dari pemilihan terkahir.

b. Tahapan penyelenggaraan.

Menurut Zuhro Tahap Penyelenggaran adalah tahap pemilihan

kepala daerah dimana yang meliputi dari pendaftaran calon hingga

pelantikan pasangan calon terpilih.32

Menurut Irianto tahap penyelenggaran adalah suatu tahap

kegiatan selanjutnya dari tahap persiapan yaitu tahap inti dari

pelaksanaan pemilihan kepala daerah.33

Menurut Angga savara tahap penyelenggaran adalah suatu tahap

dimana pemilihan kepala daerah baru akan dimulai atau tahap

penentuan pasangan calon terpilih.34

Tahapan penyelenggaraan meliputi sebagai berikut :

1) Pengumuman pendaftaran pasangan calon

Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan

tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon

perseorangan.

2) Pendaftaran pasangan calon

3) Penelitian persyaratan pasangan calon

32R. Siti Zuhro,dkk . Model Demokrasi Lokal,(Jakarta: PT.THC Mandiri ,2011) 33Irianto yang dikutip dalam Eko Romadona,Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun

2011,Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga(2012). 34 Angga Savana yang dikutip dalam Putri Hergianasari.Alternatif Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.Universitas Kristen Satya2012

13

4) Penetapan pasangan calon

Penetapan pasangan calon dilaksanakan tahap sengketa tata

usaha negara pemilihan

5) Pelaksanaan kampanye

a) Masa kampanye

b) Laporan audit dana kampanye

6) Pelaksanaan pemungutan suara

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan tahap

pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.

7) Perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara

8) Penetapan calon terpilih

Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan

pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil

pemilihan.

9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan

adalah dilakukannya tahapan penetapan pasangan calon terpilih

pasca putusan mahkamah konstitusi

10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelapor tahapan35

35 Ibid

14

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan

negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya moderenisasi

politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat

kepemimpinann politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa,

keterlibatan warga negara dalam keikutsertaan mempengaruhi

pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relative

sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana

cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. 36

Menurut Ramlan Surbakti Partisipasi politik merupakan keikutsertaan

warga negara baisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut

atau mempengaruhi hidupnya.37

Menurut Michael Rush dan Philp Althof Menjelaskan Partisipasi

Politik adalah sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk

memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan

jalannya kebijaksanaan umum.38

Menurut Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson mengatakan

partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai

pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau

36 Sudjono Sastroatmodjo, Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.

Hlm.56 37 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1992 38 Rush, Michael dan Althof , Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rajawali Press, 2000

15

kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau illegal, efektif atau tidak

efektif.39

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond

yang dikutip oleh Mochtar yang terbagai dalam dua bentuk yaitu

partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.

Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non

konvensional.40

1. Partisipasi politik konvensional

Partisipasi politik konvensional adalah suatu partisipasi

potik yang sesuai dengan aturan atau konsitusi yang berlaku.41

a. Pemberian suara atau voting

b. Diskusi politik

c. Kegiatan kampanye

d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau admistratif.

2. Partisipasi politik non konvensional

Partisipasi politik non konvensional adalah suatu partisipasi

potik yang tidak sesuai dengan aturan atau konsitusi yang ada.

a. Pengajuan petisi

b. Berdemonstrasi

39 Samuel P dan Nelson, Joan, Huntington, Partisipasi Politik di Negara Berkembang,

Jakarta: Renika Cipta, 1994 40 Almond dalam Mochtar Masoed, Perbandingan Sistem Politik. Jogjakarta: Gajah Mada

University Press, 2001 41 Rahmat Hidayatullah,Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk

Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jambi Tahun 2013,

Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi,2020

16

c. Konfrontasi

d. Mogok

e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan,

pemboman, pembakaran

f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan,

pembunuhan, perang gerilya, revolusi. 42

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu

(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek

fokus/tema yang diteliti. Penulis menemukan bebrapa penelitian yang ada

kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang terkait adalah Analisis Pelaksanaan Sosialisasi

Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Masyarakat metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. dari

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis pelaksanaan sosialisasi

pilkada walikota pekanbaru tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari angket dan wawancara

yang dilakukan penulis. Namun belum efektifnya sosialisasi dikarenakan

masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput

dan tid ak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru.

42 Ibid

17

Kondisi ini tentu saja mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada

Pemilu Walikota sehingga target partisipasi 71% dari KPU tidak tercapai dan

hanya tercapai 51% saja.43

Kedua, penelitian yang terkait yaitu Perang Komisi Pemilihan Umum

Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan Dalam Menghadapi Tahun

Politik Periode Tahun 2019 Kota Jambi penelitian ini memnggunakan

metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

KPU sangat berperan besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan di

kancah politik. Lalu faktor yang berperan dalam upaya KPU Jambi untuk

memenuhi kuota 30% tersebut, yaitu kebijakan alternatif yang telah dibuat

sehingga mampu mendorong tingkat partisipasi politik kaum perempuan.

Ketiga, penelitian yang terkait yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada

Pilgub 2013 Dan 2018 penelitian ini menggunakan metode deskriptif. dari

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pasrtisipasi

pemilih pada pilgubsu 2018 diantaranya mengenai jarak tempuh yang dinilai

masih menjadi kendala. Lalu mengenai pola pikir masyarakat yang masih

acuh tak acuh terhadap pesta demokrasi yaitu pislgubsu, masing-masing

mempunyai alasan sendiri mengapa mereka tidak ikut berpartisipasi. masih

terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya

43 Fajri Suganda, Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun

2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi

Politik Masyarakat SkripsiFakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan

Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2017).

18

partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat

belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu.44

Sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai : Fungsi Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi.

Jadi antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat

persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Pemilihan Kepala

Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. dan perbedaannya yaitu, dalam

penelitian sebelumnya membahas mengenai peran Komisi Pemilihan Umum

dalam Meningkatkan Partisipasi di masa kondisi normal, sedangkan dalam

penelitian ini membahas Fungsi Sosialisaisi Komisi Pemilihan Umum dalam

Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

44 Tommy Supratama Solin, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Dairi

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018 Skripsi Jurusan Pemikiran

Politik Islam Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, (2018).

19

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris.

Pendekatan*Yuridis adalah pendekatan dengan melihat peraturan perundang-

undangan yang ada. Khususnya yang berkaitan dengan peran-peran Komisi

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Pendekatan

Empiris adalah Penelitian ini berdiskusi tentang data primer yang diperoleh

dari lapangan.*Jadi, pendekatan Yuridis*Empiris adalah bahwa dalam

menganalisis permasalahan dilakukan dengan*cara memadukan*bahan-bahan

hukum dengan data (yang*merupakan data sekunder) dengan data*primer

yang di peroleh di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilih Umum (KPU) Provinsi

Jambi yang berada di Jl.Jend.A.Rhalib, No.33, Pematang Sulur,

Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi.

2. Waktu penelitian

Mengingat, menimbang, serta memperhatikan segala kekurangan dan

keterbatasan baik waktu, tenaga, fikiran, moral, dan materil pada diri

peneliti maka waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 2 bulan

yaitu mulai dari bulan Maret 2021

.

20

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang

di ucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh

subjek yang dapat dipecaya,45 Data primer ini disebut juga sumber

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.46

Dalam penelitian ini, data primernya di peroleh secara langsung

melalui wawancara dan dokumen serta arsip-arsip yang ada di Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang di

peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini

di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak

bersifat Autentik karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga

dan seterusnya.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini

berupa literature-literatur yang mendukung penelitian baik berupa

buku, Koran, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang di

angggap penting dalam mendukung penelitian ini.

45Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,

(Yogyakarta:Grahailmu, 2006),hlm.16. 46 Djaman Satori,”Metodologi Penelitian Kualitatif”,Bandung:Alfabeta,2011.hlm.542

21

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana

data dapat diperoleh.Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang dan

narasumber.Posisi narasumber saangat penting, bukan hanya sekedar

memberi respon melaikan juga sebagai pemilik informasi.47 Jadi sumber

data dalam penelitian ini adalah orang atau narasumber dalam Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dan melansir tentang “Fungsi

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-

19 Tahun 2020 (Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Provinsi Jambi)”.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Ada beberapa intrumen penumpulan data dan dalam penelitian ini penulis

menggunakan beberapa instrument pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap

gejala-gejala yang teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat

secara sistematis, serta dapat di control keandalann (reliabilitas dan

kesahihan validitasnya).48Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan

atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini tidak

menutupi dirinya selaku penelitian.

47Muhammad Idrus,Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: 2009, hlm. 86. 48Husni Usman, dan Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial (Jakarta Bumi

Aksara,2009),Hlm 52

22

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang di gunakan dalam pengumpulan data

atau keterangan lisan dari seseorang yang di sebuat responden meleluai

percakapan atau dialaog secara sisitematis dan terorganisir dengan baik.

Oleh karena itu, wawancara merupakan percakapan secara langsung yang

di lakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang yang

di sebut narasumber dengan tujuan wawancara untuk memperoleh

informasi yang berhubungan dengan penelitian masalah yang di teliti49

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi atau

kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis.

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari dokumen resmi

internal berupa memo, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan

sebagainya.50Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu, dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif51.

49Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial,cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Hlm. 312. 50Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm.236. 51Ibid, hlm 329

23

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya

dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada

orang lain. Menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh sugiyono analisis data

adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.52

Analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu

dengan data yang lain. Fakta atau informasi tersebut kemudian diseleksi dan

dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaaan yang penuh makana. Analisis

data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang

telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan tekhnik analiss model

Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman di dalam buku Sugiyono

mengemukaan bahawa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data

nya sudah penuh”.53

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk

penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan

dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya.54

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 90. 53 Ibid., hlm. 95 54 Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Jakarta: Gajah Mada Universitas

Press, 1993. Hlm.174

24

Ada bebarapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:

1. Penyusunan Data

Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam

menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau

belum dan data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian

sehingga dilakukan seleksi penyusunan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk

menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti.

3. Pengelolaan Data

Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan

yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung

dalam masalah itiu sendiri.

4. Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan apabila tidak dikemukakan bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.55

Terealisasinya keempat metode analisis data ini setelah semua data-data

yang diperlukan dan dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian akan di filter

mana data yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menyelesaikan penelitian

ini dan mana yang tidak di perlukan. Dari data yang diperoleh, penulis dapat

mengambil makna dari hasil penelitian dan dapat menyimpulkanya.

55 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan R & D”, Bandung: Alfabeta,2009,

Hlm.252

25

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri

dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

manfaat penelitian, kerangkan teoritis dan konseptual serta

tinjauan pustaka.

BAB II Menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, jenis data, instrument pengumpulan data, sistematika

penulisan, serta jadwal penelitian.

BAB III Menjelaskan mengenai sejarah tempat penelitian, letak

geografis, tugas dan struktur organisasi, visi dan misi, Tugas dan

wewenang kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

Jambi

BAB IV Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa yang

menjadi Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap

Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Studi pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Jambi.

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan

berdasarkan temuan dari pengolahan bahan hukum dan

pengajuan saran yang berhubungan dengan pemilihan kepala

daerah serentak di masa pandemi covid-19 tahun 2020.

\

26

G. Jadwal Penelitian

Tabel 2.1

Jadwal penelitian

No

Uraian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

2020/2021

Jul

Ag

s

Se

p

Ok

t

No

v

De

s

Ja

n

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Ju

l

1 Pengajuan judul

v

2 Penyusunan

Proposal

v

3 Penetapan seminar

v

4 Seminar proposal

v

5 Perbaikan proposal

V

6 Pembuatan skripsi

v

7 Agenda dan Ujian

Skripsi

8 Penjilidan

27

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang peyelenggara

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam

melaksanakan Pemilu di Indonesia.56 Untuk melaksanakan Pemilu di seluruh

wilayah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum pusat atau yang disebut Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian membentuk Komisi Pemilihan

Umum daerah, yaitu Komisi Pemilihan Umum provinsi dengan anggota 5

(lima) orang tiap provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota

dengan anggota juga 5 (lima) orang tiap kabupaten/kota.57

Proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pada saat pertama

terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

1. Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi diusulkan oleh

Gubernur sebanyak 10 orang.

2. Untuk memilih 5 anggota definitifo dikakukan uji kelayakan oleh

Komisi Pemilihan Umum pusat.

56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pemilu 57Dokumentasi Data, Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, di ambil pada 03

Maret 2021

28

3. Calon Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota diusulkan oleh Bupati/

Walikota sebanyak 10 orang.

4. Untuk memilih 5 anggota definitife dilakukan uji kelayakan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi.

5. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemdihan

Umum kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan

Umum pusat.

6. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan pemilu sampai

kedesa-desa58

Secara berantai Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota ditugaskan

membentuk:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di ibukota kecamatan, dengan

anggota 5 orang.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap desa/kelurahan, dengan

anggota 3 orang.

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya

di tiap desa/kelurahan disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemilih.

Maksimal satu TPS melayani 300 pemilih, dengan anggota KPPS

sebanyak 7 orang tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, personil yang

terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2004 di seluruh Indonesia, mulai dari

58 Ibid

29

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai ke

puluhan ribu TPS di desa-desa, berjumlah 5,3 juta orang. Untuk Provinsi Jambi

personil yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 jumlahnya

112.821 orang.

Proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di seluruh

Indonesia dimulai pada bulan April 2003, didahului dengan membentuk Tim

Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi oleh Gubemur. Sesuai

ketentuan, keanggotaan Tim Seleksi (Timsel) dimaksud terdiri dari unsur-

unsur: Tokoh masyarakat, Pemerintah daerah, Akadoms, Kalangan

profesional.59

Sedangkan proses pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dimulai pada bulan juni 2003, dengan didahului membentuk Tim Seleksi calon

anggota Komssi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota, yang

unsumya sama dengan Tim Seleksi calon anggota Komsi Pemilihan Umum

Provinsi.

Selain Pembentukan Komsi Pemilihan Umum Provinsi, juga dibentuk

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupatan/Kota, sebagai staf/tenaga perbantuan terhadap

seluruh kegiatan Komisi Pemihan Umum. Mulai dari pengelolaan administrasi

sampai pengelolaan keuangan dan logistik.

59 Dokumentasi Data, Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, di ambil pada 03

Maret 2021

30

Sekretariat di kepala oleh seorang Sekretaris. Berbeda dengan sumber

rekrutmen terhadap calon anggota Komisi Pemuihan Umum, dimana Undang-

Undang mengaharuskan tidak boleh dari Pegawai Negeri Sipil aktif, kecuali

dari Perguruan Tinggi Negeri yang sedang tidak menduduki jabatan politik dan

jabatan struktural dan TNI, Pori yang masih aktif, maka Undang-Undang

mengatur bahwa Sekretaris dan seluruh stafnya haruslah dari Pegawai Negeri

Sipil. Kecuali dalam hal-hal tertentu, dimana Komisi Pemiihan Umum dapat

mengangkat tenaga honer.

Seluruh pembentukan lembaga pelaksana Pemilu tersebut, mulai dari komisi

pemilihan umum republik Indonesia beserta sekertarisnya di Jakarta, sampai

pembentukan KPPS di tiap desa/kelurahan, merupakan bagian dari tahapan

persiapan pemilu 2004.60

Patut diketahui, bahwa penunjukan sekertaris dan pembentukan sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Seluruh Indonesia lebih dahulu dari pada

pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi itu sendiri. Kendati statusnya

baru Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dasar

pembentukan Sekretariat Perwakilan adalah:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003

Tentang pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002


Maret 2021

31

B. Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beralamatkan di Jl. Jend. A.

Rhalib,No.33, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pembentukan Sekretanat Perwakilan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi diawali dengan diangkat dan dilantiknya (atas usul Gubenur Jambi) Drs.

Sutoro M.M sebagai Sekretaris Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi oleh Menteri Dalam Negeri Legand TNI (Purn) Hari Sabarno pada

tangaal 25 November 2002.61

C. Struktur Organisasi Lembaga

Tabel 3.1

Struktur Dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi62


Maret 2021 62 Laporan Tahunan,Struktur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, di ambil pada 03

Maret 2021

Ketua KPU Provinsi Jambi

H.M.Subhan, S.Ag.,M.H

Komisioner KPU Provinsi Jambi

M.Sanusi, S.Ag.,M.H


Apnizal,S.Pt


Ahdiyenti, S.Ag.,M.Pd.I


Nurkholik, S.Ag.,M.Pd.I

Sekretaris KPU Provinsi Jambi

H.Khoirul Bahri Lubis, S.Sos

Kabag Program, Data, Organisasi

dan SDM

Dian Marianni, SH

Kasubag Organisasi dan SDM

M.Ikhsan,S.Kom.,M.Si

Kasubag Program, Data

Abdul Aziz, SE

Kabag Keuangan dan Logistik

H.Kazim, S.Sos

Kasubag Umum dan Logistik

Dian Asamara, S.IP

Kasubag Keuangan

Deddy Herawan, S.Kom

Kabag Hukum,Teknis dan

Hupmas

-

Kasubag Hukum

Indarto Priadi, SH

Kasubag Teknis dan Hupmas

Agung Nugroho, S.IP

32

Daftar Susunan Anggota KPU Provinsi Jambi Periode 2018-2023

1. Ketua : H.M. SUBHAN, S.Ag.,M.H : Devisi Keuangan, Umum,Logistik,

dan Rumah Tangga

2. Anggota : M. SANUSI, S.Ag.,M.H : Devisi Teknis Penyelenggaraan

3. Anggota : APNIZAL, S.Pt : Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat dan SDM

4. Anggota : ADHIYENTI, S.Ag.,M.Pd.I : Devisi Perencanaan, Data dan

Informasi

5. Anggota : NUR KHOLIK, S.Ag.,M.Pd.I : Devisi Hukum dan Pengawasan

D. Struktur Organisasi Sekertariat KPU Provinsi Jambi63

Tabel 3.2

Struktur Organisasi Sekertariat KPU Provinsi Jambi

S

63 Ibid

Kepala Bagian Keu-

angan Umum dan

Logistis

Sekertaris

Kepala Bagian Pro-

gram, Data dan SDM

Kepala Bagian

Hukum Teknis Dan

Hupmas

Sub Bagian Hukum

Teknis dan Hupmas

Sub Umum dan Logis-

tik

Sub Bagian

Perencanaan dan Data

Sub Bagian Organisasi

dan SDM

Sub Bagian Hukum

Sub Keuangan

Kelompok Jabatan

Fungsional

33

E. Anggota Staf/Pelaksana Kerja

Adapun anggota staf atau pelaksana kerja Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi ialah sebagai berikut :

1. Edi Sanjaya sebagai (Kepala Tata Usaha)

2. Ningsihhati, S.Pd.I sebagai (Staf Tata Usaha)

3. Kiki Mariyatul Qitbiyah sebagai (Pegawai)

4. Rido Argo Mukti sebagai (Pegawai)

5. Ivan Orizal Fikri, S,IP sebagai (Pegawai)

6. Ade Gunawan, A.Md sebagai (Pegawai)

7. Jifrimon, S.IP sebagai (Pegawai)

8. Artha Prasinta, A.Md sebagai (Pegawai)

9. Adi Susanto, SE sebagai (pegawai)

10. Yuni Susilawati sebagai (Pegawai)

11. Ratnawati, SE sebagai (Pegawai)

12. Pardiyawati, SE sebagai (Pegawai)

13. Ratna juwita, S,IP sebagai (Pegawai)

14. Zaina, SE sebagai (Pegawai)64

64 Laporan Tahunan, Anggota Staf Komisi Pemilihan Umum diambil pada Maret 2021

34

F. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Adapun Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum ialah sebagai berikut :

1. Visi Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional,

dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung Umum

Bebas Rahasia Jujur dan Adil (LUBERJURDIL) .65

2. Misi Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan

profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of

conduct penyelenggara Pemilu.

c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progesif, dan partisipatif.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku

kepentingan.

e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih

berdaulat Negara kuat.

f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.66

65 Laporan Tahunan, Visi dan misi Lembaga, 03 Maret 2021, Komisi Pemilhan Umum

Provinsi Jambi 66 Ibid

35

G. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata

Kerja Sekertariat Umum Komisi Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk

melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas

kewenangan sebagai berikut.67

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.

2. Menerima, meneliti dan menetapakan Partai-partai Politik yang berhak

sebagai peserta pemilihan umum

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI

dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya di sebut

TPS.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR,DPRD I dan DPRD II untuk

setiap daerah pemilhan.

5. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil

Pemilihan Umum

6. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum68

67http://www.kpu.go.id/index.php/home/data/data_kepkpu/KPT%20029%20THN%20202

0,di akses pada 04 Maret 2021 68 Ibid

http://www.kpu.go.id/index.php/home/data/data_kepkpu/KPT%20029%20THN%202020,di

http://www.kpu.go.id/index.php/home/data/data_kepkpu/KPT%20029%20THN%202020,di

36

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tahapan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Damsar mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi sebagai suatu

proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia

hidup dan bertempat tinggal.69

Menurut Sutaryo mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi merupakan

proses aktivitas belajar dari seseorang untuk menjadi anggota masyarakat.70

Menurut Abdul Syani mengemukakan pendapat bahwa sosialisasi adalah

proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk berbuat atau bertingkah laku

berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat sekitar.71

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hal penting dalam

suatu proses sosialisasi yaitu, tentang proses suatu transmisi pengetahuan,

sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dan tujuan sesuatu yang diperlukan

agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Dalam proses kegiatan sosialisasi terdapat tahapan penyampaian sosialisasi

yang meliputi :

a) Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, rapat,

kerja, pendidikan pemilih, dan ceramah.

69 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2013),hlm.151-152. 70 Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm 156 71 Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, Cet. III; (Jakarta; Bumi Aksara,

2007)hlm 57

37

b) Penyampaian informasi yang dialkukan melalui media massa dalam

bentuk website, iklan di media cetak maupun elektronik, videotron.

c) Penyampaian informasi melalui media social facebook, twitter,

instagram, dan lain sebagainya.

d) Penyebaran bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, stiker maupun

poster.72

Materi Tahapan Sosialisasi Terdapat pada Pasal 7 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 yang berbunyi :

a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri

dari :73

1. Pemuktahiran data dan daftar pemilih

Materi sosialisasi pemuktahiran data pemilih dan penyusunan

daftar pemilih sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Mekanisme pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

b. Tahap dan jadwal pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

c. Peran serta masyarakt dan partai politik dalam pemuktahiran data

d. Penyusunan daftar pemilih.

2. Pencalonan dalam pemilihan

Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Jadwal pencalonan pasangan calon

b. Persyaratan pencalonan bagi pasangan calon

c. Mekanisme verifikasi persyaratn pasangan calon

72 Laporan Kegiatan Tahapan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum di akses pada 03

maret 2021 73 Pasal 07, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017

38

d. Penetapan pasangan calon

3. Kampanye dan pemilihan

Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Ketentuan kampanye

b. Jadwal kampanye

c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon.

4. Dana kampanye dalam pemilihan

Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye

b. Jenis laporan dana kampanye

c. Penyusunan laporan dana kampanye

d. Audit dan hasil audit dana kampanye

5. Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara

pemilihan

Materi sosialisasi pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil

perhitungan suara pemilihan sebagaimana dimaksud meliputi :74

b. Tata cara pemungutan suara

c. Tata cara penghitungan suara

d. Rekapitulasi hasil suara

e. Pengumuman hasil pemilihan.

6. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

74 Pasal 08, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017

39

Sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat

sebagaimana di maksud bertujuan :

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan

program pemilihan

2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan

3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.75

Menurut analisis penulis sosialisasi adalah sebagai suatu proses interaksi

sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, bagaimana

memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut

menentukan tanngapan, sikap, serta reaksinya terhadap lingkungannya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada

masyarakat luas bertujuan guna meningkatkan partisipasi pemilihan pada

pemilihan umum, sosialisasi tersebut memberikan informasi terkait tata cara

pemilihan, tahapan, jadwal, program dan pemahaman dalam bentuk dan tata

cara yang beragam yang dilakukan oleh KPU. Pentingnya pemillih

menggunakan hak pilihnya guna menentukan dan menetapkan pemimpin

daerahnya untuk 5 (lima) tahun kedepan.

75 Pasal 04, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemilu

40

B. Bentuk Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Jambi Tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis

merupakan salah satu tahapan persiapan yang paling banyak dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jambi ini lebih banyak dilakukan kepada masyarakat luas,

sementara penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan teknis lebih banyak

dilakukan terhadap penyelenggra.

Berdasarkan Perarturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun

2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Maka bentuk sosialisasi yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai berikut.

1. Sosialisais dalam bentuk penyuluhan (tatap muka)

2. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

3. Sosialisasi protocol kesehatan (Simulasi di TPS)

4. Sosialisasi melaui pemasangan alat peraga sosialisasi dan penyebaran

bahan sosialisasi

5. Sosialisasi berbasis penyelenggara

6. Sosialisasi menggunakan mobil pintar76

76 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum diambil pada 03Maret

2021

41

Adapun penjelasan beberapa bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan

oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yaitu :

1. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan (tatap muka)77

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui kegiatan sosialisasi Hari

Pemungutan Suara yang merupakan salah satu program unggulan Komisi Pe

milihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Kegiatan Ini dalam rangka memberi

pemahaman kepada pemilih untuk tidak takut datang ke Tempat

Pemungutan Suara (TPS), Karena TPS aman dari Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara salah satu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Devisi sosialisasi, pendidikan

pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM yaitu Bapak Apnizal, S.Pt

“Untuk Kondisi Pandemi kami merencanakan presentase hamper 60% tatap

muka dan 20% informasi indoor(dalam ruangan) maupun outdoor( luar

ruangan) kemudian sisanya dalam bentuk kegiatan lain. presentase tatap

muka kami buat 15% terutama kami khususkan di daerah terpencil, daerah

rawan bencana, daerah rawan konflik, rawan pelanggaran, dan didaerah

tertentu seluruh provinsi jambi.”

Kegiatan ini bersifat tatap muka terhadap beberapa segmen masyarakat

pemilih,yaitu kepada segmen pemilih yang berada didaerah

konflik/terpencil, pemilih lapas, pemilih di suku anak dalam (SAD), pemilih

disabilitas, pemilih marginal dan pemilih perempuan.

Penyuluhan Ini juga mengikutsertakan narasumber yang berasal dari

kalangan akademisi dan fasilitator yang berasal dari Komisioner KPU

Provinsi Jambi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain

sosialisasi hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, pengenalan visi

77 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum DI ambil pada 03

Maret 2021

42

misi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta simulasi

pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan covid dengan

menggunakan alat peraga sosialisasi di TPS.78

Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan

pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan yang lengkap. Sebelum

kegiatan dimulai, tim sosialisasi termasuk peserta menjalankan sejumlah

protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid 19, seperti

pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan,

memakai masker, penerapan social distancing dengan jumlah peserta

sosialisasi tidak melebihi 50 orang setiap sesi.

Sosialisasi tatap muka memiliki segmen yang berbeda-beda sesuai

kebutuhan terhadap materi yang akan diberikan dan narasumber yang

disertakan. Namun secara keseluruhan kegiatan sosialisasi ini

mengutamakan pentingnya pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Jambi yang akan diselenggarakan

tanggal 9 Desember 2020, Selain itu peserta sosisalisasi juga dapat

mempraktekkan simulasi pemungutan suara di TPS dengan penerapan

protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.79

78 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, di

ambil pada 03 Maret 2021 79

43

Berikut ini tabel pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang telah dilaksanakan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

Tabel 4.1

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi80

NO URAIAN KEGIATAN TEMPAT PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANAAN JUMLAH

PESERTA

1 Sosialisasi Ke Pemilih Suku Anak

Dalam (3 Kab/kota)

Desa Padang Kelapo, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten

Batanghari

Selasa, 10 November 2020 50 orang

Desa Sikamis Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun Sabtu, 14 November 2020 50 orang

Desa Sungai Jernih dan Desa Sungai Banyu Kecamatan Muara

Tabir, Kabupaten Tebo

Sabtu, 14 November 2020 50 orang

2 Sosialisasi Ke Pemilih Suku Duano Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Minggu, 08 November 2020 50 orang

3 Sosialisasi Ke Pemilih Daerah

Terpencil/ Rawan Konflik (3 Kab)

Desa Sungai Kerdak Kecamatan Batangasai, Kab. Sarolangun Selasa, 17 November 2020 50 orang

Desa Renah Pelaan Kecamatan Jangkat, Kab. Merangin Jumat, 27 November 2020 50 orang

Desa Kecamatan 7 Koto Ilir, Kab. Tebo Jumat, 13 November 2020 50 orang

4 Sosialisasi Ke Pemilih Marginal (1

Kab/Kota)

Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pemayung Kab.

Batanghari

Kamis, 03 Desember2020 50 orang

5

Sosialisasi Ke Pemilih Lapas (9

Kab/Kota)

Merangin Jumat,04 Desember 2020 50 orang

Sarolangun Jumat,13 November 2020 50 orang

Muaro Jambi Jumat,04 Desember 2020 50 orang

Tanjab Barat Kamis,19 November 2020 50 orang

Tanjab Timur Senin,30 November 2020 50 orang

Bungo Kamis,12 November 2020 50 orang

Tebo Rabu,11 November 2020 50 orang

Sungai Penuh Rabu, 25 November 2020 50 orang

Kota Jambi Senin,30 November2020 50 orang

6 Sosialisasi Ke Pemilih Perempuan Kantor KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Provinsi Jambi Kamis,03 Desember 2020 50 orang

7 Sosialisasi Ke Pemilih Disabilitas di

Kota Jambi

Kantor HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Provinsi Jambi

Minggu,06 Desember 2020 50 orang

8

Sosialisasi Pasar dan Mall Kota Jambi Pasar Angso Duo dan Mall Ramayana Selasa,08 Desember

2020

Jumlah banyak

9 Sosialisasi Masyarakat Muaro Jambi Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kab Muaro

Jambi

Selasa,08 Desember

2020

50 orang


ambil pada 03 Maret 2021

44

2. Sosialisasi Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik

Sosialisasi melalui media massa cetak dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umuum Provinsi Jambi dengan cara menerbitkan iklan

sosialisasi, pengumuman-pengumuman, peraturan-peraturan dan berita-

berita seputar kegiatan KPU Provinsi Jambi dan penyelenggaran pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubenur Jambi. 81

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08

Tahun 2017 Pasal 12 Penyampaian informasi melalui media massa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, dilakukan pada :

a. Media massa cetak

b. Media massa elektronik, meliputi :

1) Radio

2) Televisi

3) Media dalam jaringan (online)

Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud

dilakukan melalui :

a. Tulisan

b. Gambar

c. Suara

d. Audiovisual 82


ambil pada 03 Maret 2021 82 Pasal 12,Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017

45

Menurut Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, mereka membagi dua

kelompok agen sosialisasi yaitu secondary group dan pyramy group,

kelompok pertama terdiri dari pemerintah, sekolah, media massa dan partai

politik. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari teman sebaya dan

keluarga.83

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dan wawancara

dengan salah satu informan yaitu Bapak Apnizal, S.Pt salah satu


pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM.

“Karena kondisi pandemi maka tahap tatap muka kami kurangi menjadi

kegiatan berupa daring, yang kegiatannya bersifat lomba secara daring, maupun

informasi melalui media cetak ataupun elektronik, itulah rangkaian kegiatan

sosialisasi yang kami lakukan”

Dalam hal ini KPU Provinsi Jambi bekerjasama dengan media massa

cetak lokal untuk menyebarluaskan informasi pemilihan kepada masyarakat

Jambi. Adapun media cetak lokai yang menjadi mitra KPU Provinsi Jambi

dalam melakukan sosialisasi Pemilihan Serentak di Provinsi Jambi adalah

Jambi Independent, Tribun Jambi, Jambi Ekspres dan Pos Metro Jambi.

Sosialisasi melalui media massa elektronik dilakukan dengan cara

menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman pengumuman, peraturan-

peraturan dan berita-berita seputar kegiatan KPU dan pelaksanaan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubenur Jambi di melalui Radio dan Jejaring Sosial.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara konsisten melakukan

pemantauan terhadap pemanfaatan laman website dan jejaring sosial resmi

milik KPU Provinsi Jambi dan melaporkannnya ke KPU RI secara periodik.

83 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta, Kencana

Prendamdedia Group, 2013)hlm.171

46

Melalui surat Ketua KPU RI Nomor 860/PL.02.4-SD/15/Prov/X/2020 salah

satunya perihal laporan sosialisasi pemanfaatan website dan media sosial

resmi, KPU Provinsi Jambi telah mengirimkan laporan monitoring yang

dimaksud. Berikut laporan periodik monitoring pemanfaatan laman website

dan jejaring sosial resmi KPU Provinsi Jambi.

Tabel 4.2

Pemanfaatan laman website dan jejaring sosial resmi KPU Provinsi Jambi84

N

o

Satker Akun

Medsos

Nama Medsos Jumlah

Konten

yang di

Unggah

Jenis Konten

1 KPU

Provins

i Jambi

Facebook, KPU Provinsi Jambi Instagra

m : 380 • Kegiatan

(94,13%)

Instagra

m

Kpu_provinsi_jamb

i

Facebook

: 574 • Repost KPU

RI (2,3%)

Website Jambi.kpu.go.id Website :

133 • Lainnya

KPU Provinsi Jambi melalui akun media sosial berupa Facebook,

Instaram dan youtube telah mengunggah konten terkait tahapan, jadwal

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Sebanyak

1087 total konten yang telah. diunggah dengan rincian lebih dari 947% jenis

konten merupakan kegiatan tahapan yang dipublikasikan baik terkait

persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi selama September 2019 hingga Desember 2020.

84 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada 2020, di ambil

pada 03 Maret 2021

47

3. Sosialisasi Protokol Kesehatan (Simulasi di TPS)

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Protokot Kesehatan (Simulasi di TPS)

Pemilihan Serentak Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

diselenggarakan selama 1 hari pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020.

Acara dilaksanakan berdasarkan surat Ketua KPU Provinsi Jambi nomor

621 /PL.02.4-SD/15/Prov/X/2020 berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan

bertempat di lapangan sepakbola Sridadi Kabupaten Batanghari, Provinsi

Jambi.

Jadwal Acara Simulasi dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB dengan

dengan tetap mematuhi protokol Covid 19 antara lain pengukuran suhu

tubuh bagi para undangan dan panitia, mencuci tangan di tempat yang telah

disediakan, memakai masker dan penerapan social distancing. Kata

sambutan disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat 1 Dewa Wiarsa Raka Sandi. Setelah itu dilanjutkan

dengan sambutan dari tuan rumah Ketua KPU Kabupaten Batanghari A.

Kadir.85





“Simulasi di TPS bertujuan untuk menerapkan teknis pelaksanaan

pemungutan suara baik yang dilaksanakan oleh Petugas dan pemilih sesuai

Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19. Selain itu pada

simulasi ini juga langsung mempraktekkan teknis pungut dan hitung

menggunakan Sirekap, yaitu aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi

Penghitungan Suara dengan menggunakan TPS sebagaimana penataannya

diatur dalam Peraturan”.


pada 03 Maret 2021

48

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.

Dalam pelaksanaan Simulasi Protokol kesehatan (Simulasi di TPS) wajib

mematuhi ketentuan antara lain, sebagai berikut :86

1) Pemilih wajib memakai masker.

2) Wajib menjaga jarak fisik dengan orang lain.

3) Pemilih harus mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos.

4) Surat pemberitahuan Pemungutan Suara memuat info jadwal

kedatangan pemilih dan himbauan agar memakai masker, membawa

pulpen, serta kartu identitas.

5) Pemilih memakai sarung tangan plastik dari panitia TPS saat

mencoblos.

6) Sebagai tanda sudah mencoblos, tangan pemilih ditetesi tinta (tanpa

dicelup).

7) Daftar pemilih di TPS maksimal 500 orang.

8) Pemilih menjalani pengukuran suhu tubuh saat masuk TPS.

9) TPS wajib disemprot disenfektan secara berkala.

10) Disediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu lebih dari 37,3 derajat

celcius.

11) Dilarang berkerumum dan kontak fisik selama di TPS.

12) Seluruh anggota KPPS me makai APD (masker, faceshield, sarung

tangan).


pada 03 Maret 2021

49

Kegiatan sosialisasi Protokol Kesehatan (Simulasi di TPS) tidak hanya

sebatas penyelenggaran simulasi pada saat pungut hitung, namun dilakukan

juga penyebaran informasi kepada masyarakat yang tidak ikut langsung

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Penyebaran informasi dilakukan dengan pelaksanaan live streaming pada

kanal resmi media sosial/online KPU Provinsi Jambi, hal ini juga sebagai

bentuk pendidikan bagi pemilih, terutama seluruh masyarakat Jambi dalam

melaksanakanproses Pemungutan Suara di TPS dengan menerapkan

Protokol Kesehatan. Selain mensosialinasikan ketentuanProtokol Kesehatan,

kegiatan ini juga langsung mempraktekkan penggunaan aplikasi Sirekap

pada saat penghitung dilaksanakan. 87

4. Sosialisasi Melalui Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi

Sosialisasi melalui Alat Peraga dilakukan dalam beberapa tahap dan

beberapa jenis.




pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM

“Sosialisaisi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terkait

pemasangan alat peraga yang disosilasikan dan baliho-baliho yang

dipasang ditempat-tempat umum dan strategis guna melakukan ajakan

memilih dan alat peraga dan bahan sosialisasi lainnya yang bertujuan

untuk memberikan pemahaman terhadap tahapan pemilihan kepala daerah

(pemilihan gubernur dan wakil gubernur) tahun 2020 bahan sosialisasi

seperti spanduk ajakan pemilih kami pasang di tempat-tempat strategis. ”

87 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jambi,

Diambil pada 03 Maret 2021

50

Berikut ini adalah rician Alat Peraga Sosialisasi yang dibuat oleh KPU

Provinsi Jambi, yaitu:

1) Baliho Sosialisasi Tahapan dan Jadwal yang masing-masing

ditempatkan di tempat strategis

2) Baliho ajakan memilih

3) Sosialisasi Tahapan dan Jadwal .

4) Spanduk Sosialisasi Pendaftaran Pemilih sebanyak

5) Baliho Sosialisasi Pendaftaran Pemilih baliho untuk setiap

kecamatan:

6) Spanduk sosialisasi ajakan memilih spanduk untuk setiap

desa/kelurahan.

7) Brosur ajakan memilih yang disebar keseluruh desa/kelurahan.

8) Specimen Surat Suara yang disebar keseluruh desa/kelurahan.

9) Poster anti politik uang yang disebar keseluruh desa/kelurahan

10) Brosur Sosialisasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

yang disebar keseluruh desa/kelurahan.

11) Billboard sosialisasi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.88

88 Ibid

51

5. Sosialisasi Berbasia Penyelenggara89

KPU Provinsi Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020 ini

menggunakan penyelenggara Sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan

sarana persuasif bagi pemilih. Upaya yang dilakukan yaitu dengan

melibatkan penyelenggara pemilihan untuk menyebarluaskan informasi

pemilihan kepala daerah. Cara yang dilakukan adalah dengan 1 (satu) orang

penyelenggara (PPK, PPS, KPPS, maupun PPDP) mendatangi 4 (empat)

rumah di depan, belakang, kanan dan kiri dari rumah penyelenggara

Pemilihan tersebut.





“Penyelenggara pemilihan tersebut berupaya memberikan edukasi

terhadap pentingnya memberikan suara pada hari pemilihan suara

sekaligus memberikan pemahaman akan bahaya dari golput. Selain itu

penyelenggara pemilihan tersebut mengajak masyarakat yang didatanginya

untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara yaitu 9 Desember 2020”.

Terdapat 84.579 orang penyelenggara pemilihan (ad hoc), jika 1 (satu)

orang mengunjungi 4 (empat) rumah saja, maka perkiraan jumlah yang

memperoleh edukasi dan di ajak datang ke TPS sejumlah 338.316 orang.

89 Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jambi,


52

6. Sosialisasi menggunakan mobil pintar pemilu90

Pemilihan Serentak di Provinsi Jambi digelar mulai tanggal 1 November

2019 sampai dengan 8 Desember 2020 (PKPU 5 Tahun 2020). Rentang

waktu yang sangat panjang ini dimanfaatkan oleh KPU Provinsi Jambi

dengan melaksanakan sosialisasi sejak dini.





“Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat mobil pintar

pemilu. Keberadaan mobil pintar pemilu dirasa cukup baik keberadaannya,

karena di badan mobil tersebut terdapat media sosialisasi kepada

masyarakat.”

Informasi tentang pemilihan serentak itu diantaranya meliputi tahapan

hari dan tanggal pemilihan wakil kepala daerah di Provinsi Jambi maupun

Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi, terdapat juga tahapan pemutakhiran

data pemilih serta ajakan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya di

TPS dan menghindari Golput.

Tidak hanya itu, keberadaan mobil pintar pemilu ini dilengkapi dengan

pengeras suara, mic dan tenda yang ditempatkan pada lokasi yang terdapat

orang banyak seperti mal, pasar, Sunday morning dan lain-lain. Di tempat

tersebut petugas memberikan bahan sosialisasi berupa brosur dan pamaflet

kepada masyarakat yang datang. Masyarakat yang datang juga bisa

mendapatkan hadiah berupa payung, mug, pena, kaos dan boneka karena

terdapat games seru yang disediakan oleh petugas. Upaya ini cukup efektif

90Dokumentasi Data, Bentuk Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,


53

menarik masyarakat untuk datang dan diberikan edukasi dan ajakan untuk

datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemilihan serentak itu diantaranya meliputi tahapan hari dan tanggal

pemilihan wakil kepala daerah di Provinsi Jambi maupun Kabupaten/Kota

dalam provinsi Jambi, terdapat juga tahapan pemutakhiran data pemilih

serta ajakan kepada masyarakat untuk memberikan suaranya di TPS dan

menghindari golput.

Tidak hanya itu, keberadaan mobil pintar pemilu ini dilengkapi dengan

pengeras suara, mic dan tenda yang ditempatkan pada lokasi yang terdapat

orang banyak seperti mal, pasar, Sunday morning dan lain-lain. Di tempat

tersebut petugas memberikan bahan sosialisasi berupa brosur dan pamaflet

kepada masyarakat yang datang. Masyarakat yang datang juga bisa

mendapatkan hadiah berupa payung, mug, pena, kaos dan boneka karena

terdapat games seru yang disediakan oleh petugas. Upaya ini cukup efektif

menarik masyarakat untuk datang dan diberikan edukasi dan ajakan untuk

datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.91

Berdasarkan penjelasan bentuk sosialisasi tersebut sesuai pada Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017 Pada Pasal 10,

metode atau bentuk yang digunakan dalam penyampaian materi sosialisasi

pemilihan dilakukan melalui :

1. Forum warga

2. Komunikasi tatap muka

3. Media massa

91 Ibid

54

4. Bahan sosial

5. Mobilisasi sosial

6. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional

7. Laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) provins, Kabupaten/Kota

8. Papan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) provins,

Kabupaten/Kota

9. Media sosial

10. Media kreasi

11. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima

informasi pemilihan dengan baik.92

Menurut Alfian mengatakan bahwa semua anggota masyarakat secara

langsung ataukah tidak langsung mengalami apa yang di sebut sebagai

proses sosialisasi politik ini anggota-anggota masyarakat mengenal,

memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang oleh karena itu

mempengauhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari hari.93

Menurut analisis penulis peran Komisi Pemilihan Umum dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu KPU sesuai dengan statusnya

sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu serta lembaga yang memiliki

tugas memberikan pemahaman berupa pendidikan politik kepada

masyarakat termasuk sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat

sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

umum. Namun secara tidak langsung masyarakat telah mengalami proses

sosialisasi politik, mengenal memahami dari berbagai media sehari-hari baik

berupa informasi dari media massa dan cetak maupun media lainnya.

92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2017 93 Alfian yang dikutip dalam Nyi ayu Chairunnisa, Irawan Suntoro, M.Mona Adha,

Persepsi Pemilih Pemula Tentang Hak Politik Warga Negara Dalam Mengikuti Pilkada Provinsi

Di SMA N 1 Bandar Lampung Tahun 2012/2013, Jurnal Fakultas FKIP Universitas Lampung 2013

55

C. Tingkat Keberhasilan Fungsi Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi

Politik pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020

Sosialisasi adalah proses memberitahukan dan memberikan pemahaman

kepada masyarakat luas akan suatu hal yang bersifat penting.94 Sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) KPU memiliki tugas terkait

pemahaman tahapan pemilihan terhadap masyarakat berupa sosialisasi

maupun pendidikan pemilih kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi

pemilihan masyarakat dalam pemilihan umum.95

Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk langsung tatap

muka atau melalui media massa dan elektronik, strategi lain dalam melakukan

pemahaman kepada masyarakat adalah dengan membentuk relawan demokrasi

dan memberikan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih adalah proses

penyampaian informasi kepada masyarakat utuk meningkatakan

pemahamaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.96

Kegiatan sosialisasi atau penyebar luasan informasi sosialisasi dan

pendidikan pemilih merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dan

beserta jajaranya yang dilakukan bersama-sama dengan segenap pemangku

kepentingan dalam berbagai macam bentuk kegiatan, sesuai tahapan pemilihan.

94 Silim Nurul Putri”ilustrasi sosialisasi politik”Universitas Padjajaran Bandung skripsi

dalam prodi ilmu pemerintahan fakultas social politik 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu 96 Pasal 01, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2017

56

Berdasarkan hasil tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah

satu informan yaitu Bapak Apnizal, S.Pt salah satu Komisioner Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Devisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

“Tahapan penyampaian informasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala

daerah serentak tahun 2020 informasinya berupa seluruh tahapan

pemilihan, terkait dengan calon, jumlah calon, jumlah peserta,

penyelenggara, anggaran, dan hal-hal lain yang sifatnya teknis maupun

non-teknis, Pemahaman KPU terhadap masyarakat ialah sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang kami lakukan pada kalangan masyarakat

tertentu, pada kelompok-kelompok social masyarakat,guna

mensukseskan pemilihan kepala daerah dan meningkatkan partisipasi

pemilihan, jadi pemilih berkelanjutan ini memang penting karena kami

juga mempersiapkan sumber daya manusia untuk pemilihan umum

maupun pemilihan serentak pada tahun-tahun berikutnya”97

Sasaran utama sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada kalangan masyarakat tertentu, pada

kelompok-kelompok social masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan bertujuan

untuk mewujudkan harapan semua pihak, baik penyelengara, peserta, maupun

masyarakat pada umumnya, yaitu terlakasananya pemilihan yang lancar,

bersih, aman, dan demokratis, maka pengetahuan dan informasi masyarakat

tentang apa dan bagaimana pemilihan gubernur dan wakil gubernur perlu

ditingkatkan melalui sosialisasi yang intensif.98

97 Wawancara bersama Bapak Apnizal S.Pt Selaku Komisioner KPU Devisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM 98

57

Berdasarkan hal sosialisasi tersebut peneliti melakukan wawancara terkait

sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum. Hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu Ibu Ulfa

Mahfuz sebagai Ketua Koalisi Perempuan Indonesia terkait sosialisasi yang

dilakukan Komisi Pemilihan Umum, mengatakan :

“Pemahaman yang diberikan kepada kaum wanita (perempuan) oleh

Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan partisipasi pada pemilihan

kepala daerah, KPU sendiri memberikan pemahaman terkait tata cara

pencoblosan pada pemilihan kepala daerah 2020 di masa pandemi, terkait

bahaya golput, terkait pemungutan suara yang bertujuan meningkatkan

partisipasi politik di kalangan wanita (perempuan) yang disampaikan

bapak Apnizal selaku komisioner KPU Provinsi Jambi dan bapak Farisi

selaku ketua Kopipede Jambi yang dilakukan di sekertariatan KPI (Koalisi

Perempuan Indonesia) kelurahan selamat kecamatan sipin, desember

tahun lalu”99

Hasil wawancara dengan Ibu Ratumas Dewi Ketua Himpunan Wanita

Disabilitas Indonesia Jambi sebagai salah satu informan terkait sosialisasi yang

dilakukan Komisi Pemilihan Umum, mengatakan :

“Menurut saya kegiatan yang dilakukan KPU seperti

sosialisasi,pendidikan dan pemahaman lain itu sangatlah baik, dimana

kami dapat mengetahui bagaimana tata cara pemilihan atau tahapan

pemilihan serentak 2020 di masa pandemi covid-19 ini, selain itu kami

juga memdapatkan informasi mengenai prtokol kesehatan yang di

perlukan guna melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020,

terkait peningkatan partisipasi lebih meningkat dari pada tahun 2015

pada pemilihan kepala daerah sebelumnya”100

99 Wawancara bersama Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Jambi yang mengikuti

kegiatan sosiaslisasi 100 Wawancara bersama Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jambi yang

mengikuti kegiatan sosiaslisasi

58

Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Mukminin masyarakat Bajubang

sebagai salah satu informan terkait sosialisasi yang dilakukan Komisi

Pemilihan Umum, mengatakan :

“Komisi Pemilihan Umum(KPU) memberikan pemahaman dan pernah

melakukan kegaiatan soialisasi di kecamatan kami (Bajubang) dengn

bapak sanusi sebagai komisioner yang menjelaskan tujuan mengenai

tahapan-tahapan pemilihan di masa pandemi Covid-19, selain itu kami

juga di berikan pemahaman terkait protokol kesehatan, tata cara

pencoblosan, tentang golput, dan pemahaman tentang PPS, KPPS dan

materi lain yang disampaikan. Namun masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada

masyarakat ”101

Hasil wawancara dengan Bapak Subagio masyarakat Pemayung,

Kabupaten Batanghari terkait sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan

Umum, mengatakan :

“Komisi Pemililihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi ditempat kami

(Kelurahan Jembatan Mas)Kecamatan Pemayung dimana kpu

melaksanakanya di ruangan dengaan tetap mematuhi protokol kesehatan

yang ada dengan hanya sekitar 50 orang yang ikut, bapak sanusi sebagai

pemberi materi tentang sosialisasi yang didalamnya mencakup teknis

penyelenggaraan pilkada 2020”102

Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Setiawan masyarakat Renah Pelaan

sebagai salah satu informan terkait sosialisasi yang dilakukan Komisi

Pemilihan Umum, mengatakan :

“Ya,Komisi Pemilihan Umum, melakukan kegiatan sosialisasi dengan

memberikan penjelasan terkait pemilihan kelapa daerah di masa covid -19

dengan mematuhi protocol kesehatan, ajakan memilih saya sebagai salah

satu masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut sangat mengapresiasi

kegiatan yang dilakukan KPU dimana saya sebagai masyarakat mendapat

pengetahuan terkait tahapan pemilihan walaupun hanya 50 orang yang

mengikuti kegiatan tersebut. ”103

101 Wawancara bersama Masyarakat Bajubang yang mengikuti kegiatan sosiaslisasi 102 Wawancara bersama Masyarakat Pemayung yang mengikuti kegiatan sosiaslisasi 103 Wawancara bersama Masyarakat Kelurahan Renah Pelaan yang mengikuti kegiatan

sosiaslisasi

59

Berikut ini adalah tingkat partisipasi pemilih dilokasi sosialisasi yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2015 dan 2020.

Tabel 4.3104

Tingkat partisipasi yang dilakukan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum

Tingkat keberhasilan pemahaman masyarakat diukur dengan tingkat

partisipasi pemilihan masyarakat. Partsipasi Masyarakat adalah keterlibatan

perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.105 Sebagai

Upaya meningkatkan Partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum

mempunyai tanggung jawab yaitu :

a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan

Pemilih.

b. Memberikan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk

berpartisipasi `dalam pemilu.

104 Dokumentasi Data Komisi Pemilihan Umum Partisipasi Pemilih diambil pada april

2021 105 Pasal 01, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018

No

Kab/Kota

Partisipasi 2015 Partisipasi 2020

Data

Pemilih

Memakai

Hak Pilih Partisipasi

Data

Pemilih

Memakai


1 Himpunan Wanita

Disabilitas 306 88 28,75% 445 400 89,88 %

2 Koalisi Perempuan

Indonesia 564 283 50,17% 551 511 92,74%

3 Kelurahan Renah Pelaan 322 309 95,96% 395 339 91,13%

4 Kecamtan Bajubang 26.407 19.781 74,90% 26.240 19.649 74,88%

5 Kecamatan Pemayung 24.158 18.665 77,26% 24.298 19.215 79,08%

60

Informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh tahapan

penyelenggraan Pemilihan Umum. Tangung jawab dilakukan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.106 Salah satu pilar utama

pemilihan adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi menjadi sebuah legitimasi atas

hasil pemilihan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka dapat

dikatakan bahwa tingkat legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap hasil pemilihan juga tinggi.107 Berikut ini adalah Tingkat Partisipasi

Pemilihan kepala Daerah Provinsi Jambi

Tabel 4.4108 Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015-2020

106 Pasal 17, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 107 Ibid 108 Dokumentasi Data Komisi Pemilihan Umum Tingkat Partisipasi Pemilih Kepala

Daerah Provinsi Jambi tahun 2015-2020

No Kab/Kota

Partisipasi Pilkada 2010 Partisipasi Pilkada 2015 Partisipasi Pilkada 2020

Data

Pemilih

Memakai


Data

Pemilih

Memakai


Data

Pemilih

Memakai


1 Kerinci 257.124 174.937 68,04% 219.848 120.759 54,93% 194.460 109.881 56,51%

2 Merangin 255.118 150.723 66,95% 246.376 164.828 66,90% 253.229 171.319 67,65%

3 Sarolangun 174.506 135.925 77,89% 193.089 126.382 65,45% 200.878 133.182 66,30%

4 Batanghari 171.546 116.621 67,98% 193.547 145.344 75,09% 197.671 165.837 83,90%

5 Muaro Jambi 238.268 157.090 65,93% 278.262 181.061 65,07% 279.722 162.240 58,00%

6 Tanjab Barat 197.016 128.636 65,29% 212.069 148.063 69,82% 214.676 156.875 73,08%

7 Tanjab Timur 154.632 114.165 73,83% 167.588 126.610 75,55% 165.181 132.416 80,16%

8 Bungo 207.005 155.232 74,99% 245.386 169.998 69,28% 239.690 171.661 71,62%

9 Tebo 204.468 153.949 75,29% 238.268 144.925 60,82% 232.423 137.987 59,37%

10 Kota Jambi 402.307 250.025 62,15% 419.997 280.230 66,72% 395.576 257.541 65,11%

11 Sungai Penuh 0 0 0,00% 68.996 51.893 75,21% 69.424 57.425 82,72%

Provinsi Jambi 2.231.990 1.537.303 68,88% 2.483.426 1.660.093 66,85% 2.442.930 1.656.364 67,80%

61

Berdasarkan data diatas terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilihan

pada pemilihan tahun 2010 sebesar 68,88% menjadi 66,85% pada tahun 2015

menurun sekitar 2,03% dengan varisi peningkatan dan penurunan angka

partisipasi di setiap kabupaten/kota yang ada, sedangkan pada tahun 2020

terjadi peningkatan sebesar 67,80% dari tahun 2015 sebesar 66,85% meningkat

1,05% dengan jumlah tingkat peningkatan tertinggi terjadi pada Kabupaten

Batanghari sebesar 8,81% disusul dengan Kota Sungai Penuh sebesar 7,51%.

Hal ini tidak lepas dari tercapainya output pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi

walaupun tidak mencapai target mengikuti target nasional yang telah

ditetapkan sebesar 77,54%. Selain kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyumbangkan suara dan aspirasi

mereka guna memilih pemimpin atau wakil mereka dalam 5 (lima) tahun

kedepan juga merupakan salah satu faktor pendukung meningkatnya partisipasi

politik pada tahun 2020.109

Menurut Tia Subakti keberhasilan pemilu di pengaruhi oleh tingkat

kesadaran politik warga negara yang bersangkutan kesadaran politik ini

terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses

pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk

memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan.110

109 Dokumentasi Data Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah 110 Tia Subakti yang dikutip dalam Arry Dharmawan Trissatya Putra, Inovasi Model

Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu,jurnal ,wacana politik-ISSN 2502-9185 vol1

No 2

62

Menurut analisis penulis terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam

Pemilihan Kepala Daerah dimana masyarakat memahami dan mau

berkontribusi menyumbangkan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah

serentak 2020 walaupun peningkatan partisipasi tidak terjadi pada setiap

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi dan masih ada Kabupaten/Kota

yang mengalami penurunan angka partisipasi Pemilihan Kepala Daerah hal itu

tidak lepas karena pemilihan yang dilakukan terjadi pada masa pandemi Covid-

19. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan pemahaman dan

meningkatkan partispipasi pemilih bisa dikatakan cukup baik dengan

peningkatan jumlah partisipasi pemilihan dari tahun sebelumnya, kendati

demikian masih perlu banyak yang di perbaiki dalam kegiatan sosialisasi untuk

Pemilihan Kepala Daerah kedepannya sehingga peningkatan partsipasi dapat

terjadi pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan, mengenai Fungsi

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pemilihan

Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi) di peroleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Tahapan sosialisasi pemilihan adalah penyampaian informasi terkait

pelaksanaan pemilihan kepala daerah informasinya berupa seluruh tahapan

pemilihan, terkait dengan calon, jumlah calon, jumlah peserta, penyelenggara,

anggaran, dan hal-hal lain yang sifatnya teknis maupun non-teknis.

2. Bentuk Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi

Tahun 2020 adalah Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, Sosialisasi melalui

media massa, Sosialisasi Protokol Kesehatan, Sosialisasi Melalui Pemasangan

Alat Peraga dan Bahan Sosialisasi Sosiallisasi berbasis Penyelenggara,

Sosialisasi mengunkan mobil pintar pemilu.

3. Berdasarkan hasil wawancara, penelitian, dan tabel tingkat partisipasi

keberhasilan fungsi sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi politik pada

Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020

Karena dampaknya tidak bisa mengumpulkan banyak orang, tapi dengan

jumlah yang terbatas tingkat partisipasi setidaknya tidak menurun walaupun

terjadi peningkatan kecil sebesar 1,05% peningkatan dari 66,85% menjadi

67,80%, peningkatan partisipasi tertinggi terjadi pada kabupaten Batanghari

dengan jumlah peningkatan mencapai 8,81% walaupun peningkatan

partisipasi tidak di semua kabupaten atau kota di provinsi jambi namun

peningkatan sudah terjadi di sebagian kabupaten atau kota di provinsi jambi.

64

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka penulis

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan saran kepada Komisi

Pemilihan Umum agar dalam kedepannya sosialisasi yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum lebih menyeluruh dan dalam melaksanakan kegiatan

sosialisasi atau pendidikan pemilih hendakanya memberikan pemberitahuan

dan pengumunan terlebih dalulu, dilakukan di tempat yang strategis dapat

dilihat oleh masyarakat umum agar masyarakat dapat mengetahui sosialisasi

tersebut dan agar terjadi peningkatan partisipasi pada setiap Kabupaten/Kota

yang ada di Provinsi Jambi

Daftar Pustaka

A. Liberatur

Arikunto,Suharsimi, 2008,Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta).

Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, 2013 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Idrus, Muhammad , : 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta.

Ihromi, T.O, ,1995,kajian wanita dalam pembangunan, (Jakarta : Yayasan Obor

Indonesia)

Karim, M.Rusdi ,1991,Pemilu Demokratis Kompetitif, (Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya,)

Marsono, 1996, Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan,

(Jakarta: Djambatan,)

Nawawi, Hadari, 1993. “Metode Penelitian Bidang Sosial”, Jakarta: Gajah Mada

Universitas Press.

Sastroatmodjo, Sudjono, 1995 ,Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press.

Satori, Djaman, 2011,”Metodologi Penelitian Kualitatif”,Bandung:Alfabeta.

Silalahi, Ulber, 2011, Metode Penelitian Sosial,cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama).

Soekanto, Soerjono, 1986 ,Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta: Raja wali)

Sugiyono, 2009, “Metode Penelitian Kualitatif dan R & D”, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,

Sumadiria, Haris, 2014 Sosiologi Komunikasi Massa, (Bandung: Simbiosa Rekatama

Media)

Tambunan, A.S.S, 1986 Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,

dan DPRD,(Bandung; Binacipta)

Tutik, Titik Triwulan, 2011,.konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945,Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2.

Usman, Haris dan Setiady, 2009 Purnomo ,Metode Penelitian Sosial (Jakarta Bumi

Aksara)

B. Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 05 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020, Pasal 01

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no. 8 Tahun 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 08 tahun 2017

Peraturan KPU Republik Indonesia no 3 thn 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No 10 tahun 2016

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

C. Sumber Lain

1. Buku

Sarwono, Jonathan, 2006,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,

(Yogyakarta:Grahailmu)

Sugiyono,2018.*Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan*R&D. (Bandung ; CV.

Alfabeta)

R. Siti Zuhro,dkk . Model Demokrasi Lokal,(Jakarta: PT.THC Mandiri ,2011)

Hlm. 23-24

Una, Sayuti,2011, (Ed.). Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah

Press)

Wawancara bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum

2. Website

http://corona.jambiprov.go.id

http://kpu-padanglawasutarakab.go.id/index.php/profil/tugas-dan-wewenang

http://www.kpu.go.id/index.php/home

http://corona.jambiprov.go.id/

http://kpu-padanglawasutarakab.go.id/index.php/profil/tugas-dan-wewenang

http://www.kpu.go.id/index.php/home

3. Jurnal

HM.thalhah,Juli 2009, ”Teori Demoksrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Persektif

Pemikiran Hans-Kelsen,”Jurnal Hukum,Vol. 16. No.3.

Wahyudi Prasetyo, M.Ilham M. Fachri Adnan. Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi

Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018

(jurnal kajian sosiologi dan pendidikan vol. 2, No , Th. 2019 ISSN. 2622-1748)

Yusuf, A.R. M. 2010. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik.

Ganec Swara Vol.4 No.1

4. Skripsi

Andhani, Hani ,2009,Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

(Universitas Indonesia)

Munir, Sirajul 2016, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan

Partisipasi Politik Masyarakat (Analisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah

diKabupaten Sumenep Tahun 2015)”, Hasil Penelitian Kompentitif UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

R.J.Wonok, Gerry, 2020,Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran

Virus Corona(Covid-19)Studi di Desa Mokobang Kecamatan

Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Skripsi Studi Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi.

Romadona, Eko ,(2012).,Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota

Salatiga Tahun 2011,Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Romadona, Eko, 2012,Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota

Salatiga Tahun 2011,Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Suganda, Fajri 2017,Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru

Tahun 2017 Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru

Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat SkripsiFakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim

Riau Pekanbaru

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Apnizal Komisioner KPU

Dokumentasi Wawancara Bersama

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Ibu Ratu Mas Dewi

Dokumentasi Bersama Masyarakat Pemayung dan Bajubang

Dokumentasi bersama anggota KPU dan BAWASLU

CURICULUM VITAE

INFORMASI DIRI

Nama : Ahmad Saifudin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat & Tgl. Lahir : Sarko, 02 Juli 1999

NIM : 105170382

Alamat : Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan,

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

No. Tlp/HP : 082266701797

Nama Ayah : Suratno

Nama Ibu : Marfuah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

a. SD : SD 254 (2011)

b. SMP : SMP 12 MERANGIN (2014)

c. SMA : SMA NEGERI 5 MERANGIN (2017)

d. KAMPUS : UIN STS JAMBI (2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

a. Pramuka 2010

b. Instut Karate Do Indonesia (INKAI) 2014

c. GMM (Gerakan Mahasiswa Merangin) 2019

d. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) 2020

MOTTO HIDUP

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkannya”

Documents

FUNGSI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP …