Upload
hoangxuyen
View
272
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN RUKUN WARGA DI
KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN BUKIT RAYA
KOTA PEKANBARU
Oleh:
Sohidin
177321025
Ilmu Pemerintahan
TESIS
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019
ii
STRAIGHT FUNCTION IN DEVELOPING COMMUNITIES IN COLD
WATER DISTRICT, DISTRICT, BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU
Sohidin
ABSTRACT
In Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Village
Article 3 Paragraph (2) describes one of the functions of the Village Head, namely
to foster community organizations. Coaching is an action, process results or a better
statement. The purpose of this study was to determine the function of the Lurah
and the factors in fostering Rukun Warga in the Air Dingin Village of Bukit Raya
City, Pekanbaru. The research used in this study is qualitative research with
descriptive research type. Data collection techniques by conducting direct
observations of the object being examined, interviews, library research (library
research) and documentation where the researcher held a question and answer
directly with respondents and informants in connection with the problem under
study and supported by secondary data. The population in this study is the Head of
Village, Head of Section for Government Security and Order, Chairperson of the
Hamlet (Rukun Warga) and community in the Cold Water Village. then the results
of the data are analyzed qualitatively in the form of direct interviews with
respondents. From the results of the research, it was pointed out that the Head of
the Cold Water Village in Conducting Guidance to the Institution of Pillars of
Citizens in the Cold Water Village Has Not Been Organized Properly. This is
evidenced by the results of a survey that pointed out that the Head of Air Dingin
conducted guidance to the Hamlet (Rukun Warga) Rukun Warga Institution in Air
Dingin Village by not doing it continuously and continuously. The obstacle in
implementing the Lurah function is the lack of intensive Lurah in carrying out the
training seriously and continuously in carrying out the training to obtain optimal
results in the training carried out. Another agenda is to work on their respective
jobs so that to gather together in coaching activities is difficult to do and has not
been maximally and routinely monitored to guide the Hamlet (Rukun Warga)
Rukun Warga Kelurahan Air Dingin because it does not schedule systematically
when and where coaching will take place.
Keywords: Function, Development of Citizen Associations Institution.
iii
FUNGSI LURAH DALAM PEMBINAAN RUKUN WARGA DI
KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA
PEKANBARU
Sohidin
ABSTRAK
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan salah satu fungsi Lurah yaitu melakukan pembinaan
lembaga kemasyarakatan. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses hasil atau
pernyataan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Lurah
dan faktor dalam pembinaan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data
dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti,
wawancara, Penelitian Kepustakaan (library research) dan dokumentasi dimana
peneliti mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden maupun informan
sehubungan dengan masalah yang diteliti serta di tunjang oleh data sekunder.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah, Kepala Seksi
Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban, Ketua Lembaga Rukun Warga dan
masyarakat di lingkungan Kelurahan Air Dingin. kemudian hasil dari data tersebut
dianalisa secara kualitatif dalam bentuk wawancara langsung terhadap responden.
Dari hasil penelitian menujukan bahwa Lurah Kelurahan Air Dingin dalam
Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin
Belum Terselenggara Dengan Baik. Hal ini terbukti dengan hasil survey yang
menujukan bahwa Lurah Air Dingin melakukan pembinaan kepada Lembaga
Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin dengan tidak dilakukan secara kontiniu dan
berkelanjuatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan fungsi Lurah ialah kurang
intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan secara sungguh-sungguh dan terus
menerus dalam mengerjakan pembinaan hingga memperoleh hasil yang optimal
dalam pembinaan yang dilakukan, Kurangnya antusias Rukun Warga Kelurahan
Air Dingin saat diberikan pembinaan karena masing-masing ketua RW memiliki
agenda lain yaitu bekerja pada pekerjaannya masing-masing sehingga untuk
berkumpul bersama dalam kegiatan pembinaan sulit untuk di lakukan dan belum
maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi Rukun
Warga Kelurahan Air Dingin karena tidak membuat jadwal secara sistematis kapan
dan dimana pembinaan akan dilakukan.
Kata Kunci : Fungsi, Pembinaan Lembaga Rukun Warga.
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Fungsi Lurah
Dalam Pembinaan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa
terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW sang pembawa akhlak dan ilmu yang
mulia dari Allah SWT yang bermanfaat hingga saat ini.
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada program studi Magister Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Riau.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat
dan menghaturkan terimakasih kepada :
1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, S.H,. MCL
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu
di Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
2. Bapak DR.Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan
arahan dan waktu kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen
wali, dosen pembimbing dan perkuliahan.
v
4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. Selaku pembimbing II yang telah
banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis
menyelesaian tesis ini..
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan khususnya yang
telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu
pemerintahan.
6. Ayahanda Tahar dan Ibunda Wartinah, atas segala kerja keras dan do’a
restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan segala
dukungan dan do’anya.
7. Seluruh keluarga besar Al fikri Islamic Green School Pekanbaru yang telah
memberikan banyak motivasi kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu.
Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau,
penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan
lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan
kritik dan saran agar proposal tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi
penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.
Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama
untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.
Pekanbaru, 16 Februari 2019
Sohidin
vi
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Pengesahan Tim Penguji........................................................................ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....................................................................iii
Surat Pernyataan..................................................................................................iv
Lembaran Persembahan.......................................................................................v
Riwayat Hidup Penulis.........................................................................................vi
Abstract ................................................................................................................vii
Abstrak ...............................................................................................................viii
Kata Pengantar.....................................................................................................ix
Daftar Isi................................................................................................................xi
Daftar Tabel........................................................................................................xiii
Daftar Gambar....................................................................................................xiv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ ... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................ .... 1
1.2 Identifikasi Masalah. ................................................................... ... 23
1.3 Rumusan Masalah............................................................................. 26
1.4 Batasan masalah................................................................................ 26
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian......................................... 28
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.......................................................... 29
2.1. Pemerintah........................................................................................ 30
2.2. Pemerintahan.................................................................................... 32
2.3. Manajemen Pemerintahan................................................................ 37
2.4. Konsep Kepemimpinan.................................................................... 40
2.5. Prinsip Kebijakan............................................................................. 42
2.6. Pemerintahan Kelurahan.................................................................. 44
2.7. Lembaga Kemasyarakatan............................................................... 47
2.7.1. LKK Membantu Tugas Lurah........................................ 49
2.7.2. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan.................................. 51
2.8. Tinjauan Pembangunan.................................................................... 53
2.9. Konsep Pembinaan........................................................................... 55
2.9.1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan........................... 57
2.10. Ulasan Karya................................................................................. 58
2.11. Rangkaian Pemikiran..................................................................... 63
2.12. Konsep Operasional....................................................................... 64
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................. 67
3.1. Tipe Penelitian.................................................................................. 67
3.2. Lokasi Penelitian.............................................................................. 68
3.3 Informan........................................................................................... 68
3.4. Teknik Pengumpulan Data............................................................... 69
3.4.1. Wawancara mendalam. ........................................................ 69
vii
3.4.2. Observasi (penelitian lapangan). ......................................... 70
3.4.3. Penelitian Kepustakaan (library research). .......................... 70
3.4.4. Dokumentasi. ....................................................................... 71
3.5. Teknik analisis data.......................................................................... 71
3.6. Jadwal Penelitian............................................................................. 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..................................... 74
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.......................................................... 74
4.1.1. Sejarah kota pekanbaru......................................................... 74
4.1.2. Demografi kota pekanbaru................................................... 76
4.1.3. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau......................... 79
4.1.4. Sejarah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.................. 81
4.1.5. Profil Pemerintahan Kelurahan Air Dingin........................... 82
4.1.6. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan....................... 85
4.2. Analisis Data..................................................................................... 92
4.2.1. Adanya Bimbingan Dari Atas............................................... 95
4.2.2. Pemberian Motivasi Atasan Kepada Bawahan....................... 103
4.2.3. Adanya Kesempatan Untuk Pengembangan Karir............... 111
4.2.4. Memberikan Penghargaan..................................................... 117
4.3. Faktor Penghambat............................................................................. 120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................... 121
5.1. Kesimpulan....................................................................................... 121
5.2. Saran............ ...................................................................................... 122
DAFTAR PUSTAKA......................................................................... 124
viii
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 : Nama dan Jabatan Lembaga Kemasyarakatan RT di Kelurahan
Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.................................................................................................... 10
Tabel I.2 : Data Monografi Kelurahan Menurut Jumlah Penduduk...................... 13
Tabel I.3: Nama dan Jabatan Serta Pekerjaan Lembaga Kemasyarakatan
Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018........................................ ............. 14
Tabel I.4. : Peranan Kelembagaan Rukun Warga Dalam Membantu Lurah
di Kota Pekanbaru................................................................. ............. 16
Tabel I.5: Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air
Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru................... ............. 18
Tabel I.6 : Program Pembinaan Rukun Warga Oleh Lurah Kelurahan Air
Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.................. .............. 23
Tabel IV.1 : Jarak Pekanbaru Dengan Kota-Kota Lain......................................... 79
Tabel IV.2 : Camat Bukitraya Dari Masa Ke Masa.............................................. 82
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 : Pola Pembinaan Lembaga Rukun Warga.............................. .......... 8
Gambar I.2 : Struktur Kelembagaan Rukun Warga Kelurahan................. .......... 20
Gambar I.3 : Proses Pemilihan Ketua Lembaga Rukun Warga................. ........... 22
Gambar II. 1 : Pembagian Urusan Pemerintahan....................................... ........... 45
Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran Fungsi Lurah Dalam pembinaan Ruku
Warga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru............................................................... .............. 64
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Air Dingin................ 85
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah
provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah
kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada
prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta
menghasilkan potensi dan keanekaragaman daerah.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya
Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat melalui otonomi luas. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Pelimpahan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri, baik untuk merumuskan visi dan misi diberbagai instansi
ataupun menerapkan standar prosedur kerja yang ada di instansi-instansi atau dinas-
dinas didaerah tersebut.
Selain itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan
pendapatan daerah, memajukan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas serta peran sesuai
tuntutan yang telah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Upaya
meningkatkan sumber daya manusia menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam
rangka mencapai efektifitas dan efeksien setiap bidang aktifitas manusia.
Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari
berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal,
akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan
pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan
pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.
Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil.
Sebagaimana yang di jelaskan diatas terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yaitu bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan
dalam Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang bersifat istimewa.
Salah satu apek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk
3
itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari
pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah
agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat
dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau public service.
Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak daripada pelaksana
pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu
proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang
ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntunan yang
ada. Meningkatkan tuntunan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas dan
tanggungjawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Untuk mengatur pengelolaan pemerintahan di daerah, maka pemerintahan
telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.1 Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut
ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “pemerintah pusat adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Mentri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ayat 1 (1) mengemukakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. Sosial.
Pada ayat (2) menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan informatika;
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. Penanaman modal;
m. Kepemudaan dan olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.
Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi seperti
yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut memberikan
5
kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melakukan
perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan
publik) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan publik
semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dapat ditingkatkan.
Disusunnya pemerintahan secara bertingkat ini bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam
pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan
pemerintahan.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan. peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, maka semakin lengkap landasan operasional
peraturan mengenai Desa dan Kelurahan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota
menggantikan peraturan/ketentuan sebelumnya.
Perlu disadari dengan adanya peraturan dan ketentuan hukum yang ada
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum tentu
akan menjamin akan menjadi tumbuh dan berkembang, maju, mandiri dan sejahtera
sesuai yang diharapkan. Dimana peraturan dan ketentuan tersebut masih perlu dan
harus dipahami, dimengerti, disosialisasikan dan dijabarkan lagi dalam
pelaksanaannya, disesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan dan kebutuhan yang
senyatanya dilapangan, serta perkembangan masyarakat yang bersangkutan,
sehingga akan benar-benar efektif, efisien dan berhasil dengan sesuai yang
diharapkan.
6
Dalam rangka membantu Pemerintahan Kelurahan maka melalui pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Lembaga
Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam
memberdayakan masyarakat.
Adapun arti penting lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan
kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dan dapat melakukan
setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintah dalam
melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pada pasal 4 Tentang
Kelurahan ditegaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
Selanjutnya pada Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.2
Hal ini juga sejalan dengan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. peraturan pelaksanaan dari
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengganti
dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
7
pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 mengenai Kedudukan Kelurahan
dan Tugas Lurah adapun Tugas lurah meliputi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d. Pemeiiharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.3
Dari keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan pasal 5 dapat dilihat bahwa salah satu fungsi Lurah adalah “Pembinaan
Lembaga Kemasyarakatan”. Hal ini juga sesuai dengan peraturan daerah kota
pekanbaru nomor 12 tahun 2002 tentang rukun tetangga dan rukun warga dijelaskan
dalam pasal 23 bahwa Camat atas nama Walikota dan Lurah melaksanakan
pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai
daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi Riau,
pemerintah kota Pekanbaru, camat dan lurah, juga dilakukan terhadap lembaga
Rukun Warga. Pasal 26 tentang pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) meliputi :
a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
kemasyarakatan.
b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif.
c. Menetakan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan
pengembangan lembaga kemasyarakatan.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
8
d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga
kemasyarakatan.
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
lembaga kemasyarakatan.
g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilakukan lembaga
kemasyarakatan.4
Untuk memperjelas bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi Riau, pemerintah kota Pekanbaru, camat dan lurah, dan unsur
pembina lainnya (perguruan Tinggi) terhadap lembaga Rukun Warga dapat dilihat
pada gambar berikut ini :
Gambar I.1 : Pola Pembinaan Lembaga Rukun Warga.5
Peranan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi
masyarakat. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan
berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak
penyelenggaraan pemerintah daerah, Lurah merupakan subjek yang harus
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui tuntutan dan
anjuran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.
4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun
Warga. 5 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia, (Pekanbaru, Zanafa
Publishing, 2015) hlm 315
Pemerintah Kota
Camat
Lurah
Unsur Pembina
Lainnya
Lembaga
RW
Pemberdayaan
Lembaga RW
9
Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki peran yang sangat
strategis, utamanya sebagai mitra Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peran penting Rukun Tetangga
dan Rukun Warga dapat dirasakan ketika kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkat partisipasi warga masyarakat
melalui kerjasama dengan perangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah untuk
memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus dibina,
diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan. Terutama dalam hal
pembinaan, dalam hal ini lurah memberikan berbagai macam kegiatan pembinaan
yang mengarah kepada kualitas sumberdaya Rukun Tetangga dan Rukun Warga di
Kelurahan agar terlatih dan terarah sehingga terciptanya kelurahan yang mandiri
dan lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya dalam lingkungan
masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. disebutkan bahwa Rukun
Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
Sedangkan Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pangurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan
oleh Desa dan Kelurahan, oleh karna itu sangat di butuhkan pembinaan kepada
instansi yang paling terdekat dengan masyarakat agar tujuan awal pembentukan
yang bermaksud dan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai
10
kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan
bisa berjalan dengan baik.6
Tabel I.1. : Nama dan Jabatan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW di
Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Tahun 2018.
No Rukun Warga Nama Jabatan
1 2 3 4
1 RW 01 Marjulis Ketua RT 01
Kasan Ketua RT 02
Firman Ketua RT 03
Suparno Ketua RT 04
Herry Sirait Ketua RT 05
2 RW 02 Effendi Ketua RT 01
Hendra Ketua RT 02
Zulhermansyah Ketua RT 03
3 RW 03 Sunardi Ketua RT 01
Rahmad Ketua RT 02
Ali amrin tanjung Ketua RT 03
Syaiful Basri Ketua RT 04
Syarianto Suwil Ketua RT 05
Hari Andrianto Ketua RT 06
4 RW 04 Yusri Ibrahim Ketua RT 01
Zardimal Ketua RT 02
Muhammad Thaib Ketua RT 03
Rajab Rinaldi Ketua RT 04
Midrianto Ketua RT 05
5 RW 05 Tarmizi, S. Ag Ketua RT 01
Yunasri Ketua RT 02
Zulman Dedy Ketua RT 04
Nasrul Nasution Ketua RT 05
1 2 3 4
6. RW 06 Hanget Hasugian Ketua RT 01
Dahri Ketua RT 02
Tumino Ketua RT 04
Sulaiman Ketua RT 01
7 RW 07 Yulianto Ketua RT 02
Paiman Ketua RT 03
6 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa atau sebutan lain.
11
Edi Prayitno Ketua RT 04
Dodi Kaswari Ketua RT 05
Ellin Budi Rambe Ketua RT 06
M. Yasir Ketua RT 01
8 RW 08 Suwarjana Ketua RT 02
Hidayanto Priyadi Ketua RT 03
Rambai Ketua RT 04
Dahlius Ketua RT 05
Syarif Ketua RT 06
Ruhiyat Ketua RT 07
Toni Yuanto, SE Ketua RT 01
9 RW 09 Thamrin T Ketua RT 02
Agus Wijaya, SH Ketua RT 03
Rahmansyah Ketua RT 04
Triyanto Ketua RT 05
Syafril N Ketua RT 01
10 RW 10 Bambang Suyono Ketua RT 02
Sabrun Pambudi Ketua RT 03
Larna Ketua RT 04
M. Masa Sitepu Ketua RT 05
Triono, SPd Ketua RT 06
Ir. MP, Sinumaji Ketua RT 01
11 RW 11 Sodiqin Ketua RT 02
Abdul Hamid Ketua RT 03
Desiyaldy Ketua RT 04
Kismono Dibyantono Ketua RT 05
Perdamaian Ketua RT 01
12 RW 12 Mulyadi Ketua RT 02
Samijo Ketua RT 03
Prima Medya Putra Ketua RT 04
Irwandi Ketua RT 05
Zunirwan, SH Ketua RT 01
13 RW 13 Arief Fadillah, SE Ketua RT 02
Triyono Bagio Ketua RT 03
Edison Pili Ketua RT 04
Ramadhan Semedlon Ketua RT 05
Tardi Ketua RT 06
Sumber : Kantor Lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.
Program-program pemerintah pusat sudah saatnya melibatkan langsung
para pengurus RT/RW sebagai operator atau petugas lapangan, tentunya dengan
12
pembinaan intensif yang diberikan terlebih dahulu kepada mereka. Sensus
penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, penyuluhan agama, kesehatan bahkan
pendampingan keluarga harapan atau program lainnya sudah saatnya melibatkan
mereka bahkan menjadikan mereka sebagi petugas langsung, hal ini sangat
berdampak positif dalam memberikan informasi yang lebih akurat kepada
pemerintah tentang kondisi terkini masyarakat karena merekalah yang setiap hari
bersinggungan langsung dengan masyarakat. semua itu juga bisa mengurangi
anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mensukseskan program-
program tersebut.
Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan adalah garda
terdepan pembangunan kelurahan bahkan pembangunan nasional peningkatan
kualitas serta kesejahteraan mereka adalah salah satu faktor pendorong suksesnya
program pembangunan tersebut. memaksimalkan peran dan fungsi pengurus Rukun
Tetangga dan Rukun Warga akan berdampak besar bagi program pembangunan
kelurahan dan nasional, dengan meningkatnya kualitas pengurus Rukun Tetangga
dan Rukun Warga dengan melakukan pembinaan maka akan berjalannya fungsi
mereka dengan maksimal.
Disamping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma.
Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma
agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Apabila anggota masyarakat
melanggar salah satu norma tersebut, maka sangsinya adalah akan dikucilkan atau
menjadi bahan pembicaraan orang lain. Dalam realitas di lapangan, Rukun
Tetangga dan Rukun Warga memiliki banyak tugas dan fungsi. Tugas utama Rukun
Tetangga dan Rukun Warga antara lain membantu kelancaran pelaksanaan tugas
13
Kelurahan dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Begitu juga hal dengan keberadaan Rukun Warga di Kelurahan
Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Sejak Tahun 2016 pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki 12
kecamatan dan 58 kelurahan. sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota
Pekanbaru beserta Pemerintah Kota yang mana kembali disahkannya 25 kelurahan
baru sehingga Total kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru menjadi 83 Kelurahan.
Kelurahan Air Dingin merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang mempunyai luas 8,3 km2 dengan
jumlah penduduk mencapai 40.475 Jiwa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :
Tabel I.2 : Data Monografi Kelurahan Menurut Jumlah Penduduk
No Kelurahan Luas Wilayah KK Pria Wanita Jumlah
Jiwa
Ket
1 Air Dingin 8,3 km2 8.183 16.324 24.151 40.475
Jumlah 8,3 km2 8.183 16.324 24.151 40.475
Sumber : Kantor Lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.
Dari banyaknya jumlah penduduk di kelurahan Air Dingin maka perlunya
pembinaan yang baik dari Lurah kepada Rukun Warga, Karena dengan program
pembinaan inilah Lembaga Rukun Warga dapat lebih memahami tugas dan
fungsinya sebagai tangan pemerintah kelurahan untuk memberikan pelayanan yang
baik dan memberikan kesejahteraan kepada lingkungan masyarakat agar
terciptanya tujuan pemerintahan yang baik.
14
Tabel I.3. : Nama dan Jabatan Serta Pekerjaan Lembaga Kemasyarakatan
Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru Tahun 2018.
No Nama Jabatan Pekerjaan
1 Ardiansyah Ketua RW 01 Wiraswasta
2 Djoni Prianto Ketua RW 02 Wiraswasta
3 H. Puja Kaul Amal Ketua RW 03 Pensiun PNS
4 Yudi Sasmito Ketua RW 04 Wiraswasta
5 Ali Azmi Ketua RW 05 Dosen
6 Yurnalis Ketua RW 06 DPRD (sekwan)
7 Dedi Yasmono Ketua RW 07 PNS
8 H. Suhardi Ketua RW 08 Pensiun Tentara/TNI
9 Ali Jasmi Majid Ketua RW 09 Pensiun PNS
10 Adamri Lubis Ketua RW 10 Swasata
11 Arfanda Ketua RW 11 Polisi
12 Irhami Taher Ketua RW 12 Wiraswasta
13 H. Helmi Gusti Ketua RW 13 Wiraswasta
Sumber : Kantor Lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahawa Kelurahan Air Dingin terdiri dari
tiga belas Rukun Warga yang memiliki wilayah masing-masing yang di pimpinnya,
dengan banyaknya jumlah Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin, sudah
selayaknya memberi kemudahan dalam membantu pemerintah Kelurahan Air
Dingin.
Rukun Warga merupakan istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan.
Rukun Warga merupakan Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka
pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah
Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
Rukun Warga merupakan Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh
pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat
Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk
15
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan di Kelurahan. Setiap Rukun Tetangga sebanyak-banyaknya terdiri
dari minimal 10 Kepala Keluarga dan maksimal 50 Kepala Keluarga disetiap Rukun
Tetangga. Setiap Rukun Warga sebanyakbanyaknya terdiri dari minimal 3 Rukun
Tetangga dan maksimal 10 Rukun Tetangga.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007, Rukun
Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Rukun
Tetangga dan Rukun Warga Mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar
warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah,
menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakat yang dihadapi
warga, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kota, memelihara Kerukunan hidup warga, menyusun
rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swadaya murni masyarakat. 7 Peran serta Rukun Warga dalam pembangunan
Kelurahan amatlah vital, seperti yang telah dikemukakan diatas Rukun Warga
merupakan lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan
masyarakat kelurahan yang memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakankebijakan
pemerintah kelurahan, daerah maupun nasional.
7 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.
16
Tabel I.4. :Peranan Kelembagaan Rukun Warga Dalam Membantu Lurah di
Kota Pekanbaru8
No Peranan Lembaga RW Bentuk Kegiatan
1 Motivator masyarakat Mengajak dan menghimbau masyarakat
untuk bergotongroyong
2 Komunikator masyarakat
dan pemerintah
Sebagai utusan masyarakat dalam rapat
eksternal RW
3 Mediator masyarakat dengan
pemerintah
Menjembatani masalah-masalah lembaga
RW dan pemerintah
4 Stabilisator kehidupan
masyarakat
Menjaga kerukunan hidup
5 Aspirator masyarakat Menampung dan menyalurkan keinginan
masyarakat
6 Administrasi kependudukan Melayani kebutuhan masyarakat terkait
kependudukan
7 Inspirator pembangunan Mencari ide-ide baru yang relevan dengan
pembangunan
8 Eksekutor kebijakan Melaksanakan kebijakan dan
aturan kelembagaan
9 Administrasi laporan Membuat laporan kelembagaan
10 Koordinator lembaga RT Mengkoordinir RT dan aktivitasnya
Dari Tabel I.4 di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Rukun Warga
memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu tugas lurah yaitu sebagai
motivator bagi masyarakat yang dipimpinnya sehingga Lembaga Rukun Warga
bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat, hal ini juga dapat memudahkan jalannya
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di kota pekanbaru, dengan mengadakan
berbagai kegiatan yang mengarah kepada pembangunan di wilayah kelurahan,
seperti kegiatan gotongroyong, melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi
di lingkungan kelurahan, bahkan menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dengan tujuan pembangunan kelurahan kearah yang lebih baik.
Disamping itu Lembaga Rukun Warga Juga memiliki peran sebagai pelayan bagi
8 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 286-287
17
kebutuhan masyarakat dari aspek administrasi, seperti melayani masyarakat terkait
dengan administrasi kependudukan dan laporan-laporan kelembagaan.
Maka dalam hal ini sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk
memberikan pembinaan kepada Lembaga Rukun Warga berupa pelatihanpelatihan
intensif yang diberikan terlebih dahulu. Sesus penduduk, sensus ekonomi,
penyuluhan agama, kesehatan atau program lainnya yang bersangkutan mengenai
pelayanan masyarakat kelurahan,
Menurut Tjosvold dalam Rauf dan Maulidiah mengatakan bahwa pelayanan
umum merupakan kegiatan melayani masyarakat baik sebagai kewajiban, maupun
sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi .
bagi organisasi, melayani konsumen merupakan saat yang menentukan (moments
of thrust), peluang organisasi untuk menunjukan kredibilitas dan kapabelitas.9
Dari hal tersebut sudah saatnya pemerintah melibatkan Lembaga Rukun
Warga menjadikan mereka sebagi petugas langsung, hal ini sangat berdampak
positif bagi peningkatan sumberdaya manusia serta akan memberikan informasi
yang lebih akurat kepada pemerintah tentang kondisi terkini masyarakat karena
merekalah yang setiap hari bersinggungan langsung dengan masyarakat. semua itu
juga bisa mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk
mensukseskan program-program tersebut.
9 Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiyah, Badan Permusyawaratan Desa, (Pekanbaru, Zanafa Publishing,
2016 ) hlm 397
18
Tabel I.5. : Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air
Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
No Nama Lembaga Jumlah
1 PKK 1
2 LPM 1
3 Karang Taruna 1
4 Rukun Warga (RW) 13
5 Rukun Tetangga (RT) 67
Jumlah 83
Sumber : Kantor Lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.
Dari Tabel I.5 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat sejumlah organisasi
kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru, yang terbanyak dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah
Lembaga Rukun Warga yaitu dengan jumlah 13 Rukun Warga dan Rukun Tetangga
sebanyak 67 Rukun Tetangga, keberadaan kelembagaan Rukun Warga dan Rukun
Tetangga ditengah-tengah masyarakat dianggap sangat penting karena lembaga ini
berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Lembaga Rukun
Warga dan Lembaga Rukun Tetangga dijadikan oleh masyarakat selain sarana
untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan
pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada
masyarakat dan demikian pula sebaliknya.
Kemudian pemerintah Daerah Kota Pekanbaru perlu mengatur lembaga
Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini dalam suatu pertaturan yaitu Permendagri
No 7 Tahun 1983 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Berdasarkan Perda
No 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga maka diketahui
dalam pasal 3 tujuan pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :
a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat,
b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
19
c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan.
Sementara tugas Rukun Warga menurut Perda No 12 Tahun 2002 tentang
Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam pasal 7 yaitu :
a. Membantu terwujudnya kehidupan yang berdasarkan pancasila dan UUD
1945;
b. Menggerakan gotong royog swadaya dan partisipasi masyarakat ;
c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan ;
e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah
dan pemerintah daerah;
f. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara
anggota masyarakat dengan pemerintah;
g. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
Fungsi Rukun Warga dalam Peraturan Walikota No 18a Tahun 2008 adalah
:
1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat dalam kerangka
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana pengelola pembangunan serta pemanfaat,
pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara
partisipasi;
5. Penumbuhan perkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi
serta swadaya gotong royong dalam masyarakat;
6. Penggali pendayagunaan dan pengembangan profesi sumber daya serta
keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah gunaan
obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan;
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah
desa atau kelurahan dan masyarakat.
Selain dari kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan,
Lurah juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, karena apabila pembinaan terhadap
20
lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahan kelurahan
semakin ringan karena masyarakat ikut menjalankan kegiatan pembangunan.
Selain itu dijelaskan pengurus Rukun Warga terdiri dari :
a. Ketua
Gambar I.2. : Struktur Kelembagaan Rukun Warga Kelurahan.
Pendalaman materi terhadap peraturan Walikota Pekanbaru No 18a Tahun
2008 Tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pengukuhan ketua Rukun
Tetangga dan Rukun Warga. Dijelaskan bahwa masyarakat pembentukan Rukun
Warga adalah :
1. Setiap Rukun Warga terdiri dari minimal 30 Kepala Keluarga dan
maksimal 50 Kepala Keluarga.
2. Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 Rukun Tetangga
dan sebanyak-banyaknya 5 Rukun Tetangga.
3. Pembentukan rukun dimusyawarahkan oleh Lurah bersama pengurus
Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat.
4. Hasil musyawarah pembentukan Rukun Warga Dikukuhkan dengan
keputusan Lurah dengan mendapat pengesahan dari Camat atas nama
Walikota.
Meurut Rauf dan Munaf Keanggotaan lembaga Rukun Warga adalah
pengurus Rukun Tetangga disekitar wilayah Rukun Warga. Keanggotaan lembaga
Rukun Warga berasal dari pengurus lembaga Rukun Tetangga dilingkungan Rukun
Warga, secara struktur kelembagaan Rukun Warga tidak berhubungan langsung
dengan masyarakat, akan tetapi berhubungan langsung dengan pengurus lembaga
Rukun Tetangga di wilayahnya, secara langsung dapat mengkoordinir dan
b. Skretaris
c. Bendahara
Ketua
Bendahara Sekretaris
21
membina pengurus lembaga Rukun Tetangga di lingkungan lembaga Rukun
Warga, tetapi tidak bersifat hierarkis atau atasan dan bawahan. Ketua lembaga
Rukun Warga dipilih secara langsung oleh utusan lembaga Rukun Tetangga
selingkungan wilayah Rukun Warga setempat jumlahnya ditentukan bersama
melaui musyawarah Rukun Warga. 10
Kemudian susunan panitia pemilihan ketua Rukun Warga yaitu :
1. Lurah dan skretaris lurah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab panitia
pemilihan;
2. Pemuka masyarakat setempat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris yang
dipilih anggota masyarakat;
3. Pemuka masyarakat yang dimaksud adalah orang yang sedang tidak sebagai
Rukun Warga;
4. Beberapa orang yang ditentukan oleh ketua, bila perlu;
5. Panitia pemilihan di SK kan oleh lurah setempat;
6. Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada lurah setempat.
Tahapan Pra Pemilihan Rukun Warga, terdiri dari :
1. Pemberitahuan tertulis kepada ketua Rukun Tetangga berakhirnya masa
jabatan ketua Rukun Warga paling lambat 4 bulan sebelum berakhir masa
jabatan Rukun Warga;
2. Lurah menyurati ketua Rukun Warga untuk memfasilitasi pembentukan
panitia pemilihan;
3. Ketua Rukun Warga mengadakan musyawarah membentuk panitia
pemilihan dan hasilnya dikukuhkan melalui SK Lurah tentang penetapan
panitia pemilihan ketua Rukun Warga.
Tahapan pemilihan Rukun Warga terdiri dari :
1. Musyawarah warga dan panitia pemilihan untuk melaksanakan penjaringan
bakal calon ketua Rukun Warga;
2. Hasil penjaringan bakal calon ditetapkan panitia yang terdiri atas : calon
ketua, tata tertib pemilihan, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
3. Musyawarah warga/pemungutan suara disampaikan paling lambat satu
bulan sebelum masa jabatan ketua Rukun Warga berakhir;
4. Hasil pemilihan/pemungutan suara disampaikan kepada Lurah melalui
ketua Rukun Tetangga dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya.
Tahapan pengesahan, terdiri dari :
1. Lurah mempelajari dan menganalisa hasil pemilihan ketua Rukun Warga
yang dikirimkan panitia pemilihan;
10 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 172
22
2. Lurah menetapkan calon ketua Rukun Warga berdasarkan urutan suara
terbanyak;
3. Lurah menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan ketua dan pengurus
Rukun Warga dan meminta pengesahan Camat atas nama Walikota;
4. Lurah mengirimkan SK penetapan ketua dan pengurus Rukun Warga
melalui ketua Rukun Warga setempat.
Pengukuhan ketua dan pengurus terdiri :
1. Panitia pemilihan mengadakan musyawarah warga untuk persiapan
pengukuhan oleh Lurah setempat;
2. Lurah atas nama Walikota mengukuhkan ketua dan pengurus Rukun
Warga setempat dihadapan warga. 11
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :
11 peraturan Walikota Pekanbaru No 18a Tahun 2008 Tentang pedoman pemilihan, pengangkatan
dan pengukuhan ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga
pemberitahuan Lurah
Musyawarah Pembentukan
Panitia Pemilihan Ketua
R ukun W arga
Pengusulan Panitia Pemilihan
Ketua R ukun W arga
Penerbitan SK Lurah Tentang
Panitia Pemilihan Rukun Warga
Penjaringan dan Pemilihan
Ketua R ukun W arga
Pengiriman Hasil Pemilihan
Ketua R ukun W arga
Penerbitan SK Lurah
Pengukuhan Ketua
R ukun W arga
Pengesahan
Camat A.n.
Wali Kota
23
Gambar I.3 : Proses Pemilihan Ketua Lembaga Rukun Warga.12
Anggota lembaga RW memiliki hak kewajiban yang diatur dan dilindungi
Peraturan Daerah, hak dan kewajiban anggota lembaga RW adalah sebagai berikut:
1. Anggota Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
a. Mengajukan usulan dan pendapat dalam musyawarah RW
b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW, kecuali anggota yang
berstatus Warga Negara Asing (WNA)
2. Anggota Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok
organisasi RW
b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RW.
Tabel I.6. : Program Pembinaan Rukun Warga Oleh Lurah Kelurahan Air
Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
No Tanggal Jenis pembinaan Lokasi Bentuk
pembinaan
1 02-02-2017 Pertemuan rutin lurah
kepada ketua Rw setiap
bulannya
Alula kantor
lurah
Langsung/
Informal
2 11-03-2017 Mengawasi setiap aktivitas
dan kegiatan yang
dilakukan RW
Lapangan
Langsung
Langsung/
Informal
3 20-03-2017 Penyuluhan mengenai
keamanan dan ketertiban
Rumah ketua
RW 01
kelurahan
air
dingin
Langsung/
Informal
4 02 -05-2018 Pengukuhan aktivis
PTABM Kelurahan Air
Dingin
Pondok Aula
Kelurahan Air
Dingin
Formal
Sumber : Kantor Lurah Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun
2018.
Dari tabel diatas kita dapat melihat jadwal pembinaan yang dilakukan oleh
Lurah Air Dingin pada Tahun 2017 yang dilakukan secara langsung oleh Lurah,
Namun untuk memastikan kebenaran pembinaan tersebut maka diperlukan
12 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 175
24
penelitian yang lebih mendalam, untuk mengungkapkan keberhasilan lurah dalam
mejelaskan materi pembinaan yang disampaikan.
1. 2.Identifikasi Masalah
Dalam kamus besar bahasa indonesia Masalah (bahasa Inggris: problem)
didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan
yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu
keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang
menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai
suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya masalah disadari "ada" saat
seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan
yang diinginkan. Dalam beberapa literatur riset, masalah seringkali didefinisikan
sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya jawaban masalah
atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya dengan kriteria tertentu
akan dipilih salah satu jawaban yang paling kecil risikonya. Biasanya, alternatif
jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang telah memiliki sejumlah data dan
informasi yang berkaitan dengan masalah bersangkutan.
Masalah juga dapat dikatakan seagai ketidaksesuaian antara yang
seharusnya dengan yang senyatanya. Dalam kajian ilmu pemerintahan masalah
dapat muncul dari bebrbagai sudut pandang, akan tetapi tetap berpegang pada
metodologi ilmu pemerintahan agar tidak keluar dari jalur keilmuan baik secara
objek, metode dan sistematika. Permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari
indikator yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan
mengenai peran lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan.
25
Adapun masalah dalam penelitian ini dilihat dari fungsi lurah dalam
melakukan pembinaan pada Lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kota
Pekanbaru adalah :
1. Terindikasi kurangnya bimbingan berupa pemberian petunjuk lurah
kepada Rukun Warga Kelurahan Air Dingin mengenai teknis
pelaksanaan dalam aspek mutu dan kemampuan kinerja Rukun
Warga dalam melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai fungsi
Rukun Warga yaitu berupa pendataan kependudukan/sebagai
Administrator kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya.
Sesuai dengan survei peneliti di lapangan bahwa masih banyak
masyarakat pendatang/pindahan yang belum terdata sebagai warga
Kelurahan Air Dingin.
2. Berdasakan hasil pra-survei dan wawancara peneliti kepada beberapa
Ketua Rukun Warga Terindikasi kurangnya pemberian motivasi
Lurah Air Dingin kepada Lembaga Rukun Warga berupa Reward
yang diberikan seperti uang pembinaan bagi Rukun Warga yang
berprestasi terkait Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan disetiap
RW, serta pemberian buku pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan dengan memfasilitasi berupa buku pedoman tugas dan
fungsi Lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin.
3. Terindikasi kurangnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
Lurah terhadap Rukun Warga sebagai penggerak swadaya gotong
royong dan partisipasi masyarakat untuk Menciptakan ketertiban dan
keamanan dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Air Dingin.
sehingga kebersihan dan keindahan dilingkungan tidak lagi terjaga.
26
Dapat dilihat bahwa berbagai tempat keamanan yang belum berjalan
dengan semestinya untuk menjaga ketertiban dan penumpukan
sampah yang dibuang secara bebas oleh masyarakat khususnya di
jalan air dingin ujung.
4. Terindikasi kurang lancarnya pemberian penghargaan Lurah berupa
uang insentif operasional kepada ketua rukun warga sebagai bantuan
dana kegiatan pengurus seperti kegiatan rapat, kegiatan kerja bakti,
kegiatan kebersihan, ketertiban dan lain lain.
1.3.Rumusan Masalah
Berbagai usaha dan upaya Pemerintah Provinsi Riau khususnya di kota
pekanbaru pada instansi pemerintahan kelurahan air dingin dalam melaksanakan
berbagai program kegiatan disektor pembangunan yang telah diberikan kepada
lurah yaitu dalam bentuk pembinaan, diharapkan setiap upaya dapat memberikan
dampak yang positif bagi lembaga kemasyarakatan khususnya Lembaga Rukun
Warga Kelurahan Air Dingin serta mampu membangun dan mendorong
masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membangun kelurahan agar menjadi
lebih baik.
Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang
mnenjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Fungsi Pembinaan
Pemerintahan Kelurahan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga di
Kelurahan Air Dingin.
Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai
berikut: Bagaimana fungsi pembinaan pemerintahan kelurahan terhadap lembaga
kemasyarakatan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
27
Kota Pekanbaru ?
1.4. Batasan masalah
Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada konsep Fungsi dengan mengukur
Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Terhadap Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002. Tentang Rukun
Tetangga dan Rukun Warga, khususnya dalam membantu tugas kelurahan dalam
pembinaan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya. Kekhasan dalam fokus
penelitian ini adalah potensi Kelurahan Air Dingin sebagai daerah perekonomian
padat penduduk yang terindikasi belum termanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat secara ekonomi, fisik, kewilayahan dan pembangunan. Dilihat dari
sudut pandang berdirinya kelurahan air dingin, kelurahan air dingin termasuk
kelurahan baru yang di bentuk dari kelurahan simpang tiga pada tahun 2016, maka
lurah perlu meningkatkan program kegiatan pembinaan untuk kelancaran
pembangunan di Kelurahan Air Dingin agar terwujudnya kesejahtraan masyarakat.
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui fungsi lurah Air Dingin dalam membina kelembagaan
Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari fungsi lurah dalam
pembinaan kelembagaan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
28
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teoritis (keilmuan)
Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan
pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan
terutama dalam konsep pembangunan dan pembinaan Rukun Warga.
2. Praktis (guna laksana)
Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat, memberikan konstribusi bagi Lembaga
Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kelurahan Air Dingin.
3. aspek Diri (pengembangan diri) penelitian ini diharapkan dapat menambah
dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran bagi penulis
mengenai ilmu pemerintahan. Pada saatnya diharapkan hasil penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.
29
BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Kajian kepustakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam
membentuk kategori substantif. Kajian kepustakaan sangat diperlukan guna
memberi landasan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian
sejak awal.
Tinjauan pustaka penelitian memiliki arti yaitu peninjauan kembali pustaka-
pustaka mengenai permasalahan (review of related literatur). Sesuai dengan arti itu,
sebuah tinjauan pustaka penelitian memiliki fungsi sebagai peninjauan kembali
(review) pustaka (laporan penelitian dan lain-lain) mengenai masalah yang
berkaitan, dan tidak selalu harus cocok identik dengan bidang masalah yang sedang
dihadapi, namun termasuk juga yang seiring serta berkaitan (collateral). Tinjauan
pustaka atau disebut juga (literatur riview) dalam penelitian merupakan landasan
teori sebagai konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan
teoritis untuk pelaksanaan penelitian landasan penelitian perlu ditegakan agar
penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-
coba (trial and error). Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian
itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data.13
Penelitian ini memasuki ruang fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana
diungkapkan oleh Taliziduhu ndraha bahwa terdapat tiga fungsi yakni fungsi
pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Fungsi adalah apasaja
kegiatan pemerintah. Fungsi pembangunan juga merupakan bagian integral dari
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, 2008, Alfabeta). Hlm 52
30
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu sendiri dilakukan secara istimewa,
supaya jasa publik yang dialami dirasakan atau dinikmati oleh konsumer,
terjangkau semurah mungkin dan semudah mungkin pada saat diperlukan. Fungsi
pemberdayaan dari pemerintah adalah apasaja yang dilakukan dengan tujuan
memanusiakan manusia. Memberikan ruang kekuatan bagi masyarakat untuk
menyampaiakan aspirasi dan menggunakan produk pemerintahan yang berupa
pelayanan. Fungsi pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pemerintah yang
meliputi dua sisi, yaitu pelayanan civil dan pelayanan publik. Pelayan civil meliputi
pengakuan terhadap hak asasi manisia, penghargaan terhadap kemanusiaan,
perlindungan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan harta bendanya, dan
penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Disebut pelayanan publik yakni pelayanan yang
melibatkan kepentingan orang banyak atau masyarakat.
2.1. Konsep Pemerintah
Menurut Ndraha Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses
pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang
melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan)
yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja
yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak
menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.14
Sementara menurut Robert Mac Iver dalam syafi’ie government is the
organization of man under authority... how man can be govern maksudnya adalah
pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai
14 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Ilmu Pemerintahan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm 6.
31
kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi Mac Iver ilmu
pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat
diperintah (a science of how man are governed).15
Pemeintah secara umum dalam Maulidiah adalah orang atau sekelompok
orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan
tugastugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang
atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk wewenang untuk
menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan
pemberdayaan, sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.16
Secara etimologis, Leo Fonseka (1999:1) membedakan kata government
dengan governance, ia berpendapat bahwa istilah govenment menunjukan suatu
unit politik yang menjalankan fungsi pembuatan kebijakan, bukan fungsi
administrasi (pelaksanaan) kebijakan. Kata governance menunjukan
tanggungjawab menyeluruh terhadap keduannya yaitu fungsi politik dan fungsi
administratif. Karena itu, istilah goverment dan governance walaupun mempunyai
arti yang sama yakni pemerintahan, namun berbeda dalam cakupannya.
Governance lebih luas cakupannya dari pada goverment.17
Selanjutnya menurut Syafiie pemerintah adalah suatu ilmu dan seni.
Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa
pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan
15 Inu Kencana Syafi’ie, Manajemen Pemerintahan, (Bandung, Reka Cipta, 2011) hlm 7 16 Sri Maulidiah, Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), (Bandung, Indra
Prahasta, 2014), hal 1-2 17 Dadang Sufianto, Etika Pemerintahan Di Indonesia, (Bandung, Alfabeta, 2016 ), hlm 12-13
32
roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah
karena memiliki syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki
objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta
spesifik (khas).18
Menurut Apeldoore dalam Supriyanto 19 “pemerintah” sekurang-kurangnya
memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrech sebagai berikut:
a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang
berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam
pengertian ini disebut penguasa;
b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah diwilayah suatu Negara. Dalam hal ini presiden, perdana
mentri dan lain-lain;
c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian kepala Negara
bersama-sama dengan mentri-mentrinya.
Pada dasarnya pemeintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, Maulidiah yang
merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki
pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (service),
memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment) serta melaksanakan
pembangunan.20
2.2. Konsep Pemerintahan
Pemerintahan di artikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab
atas penggunaan kekuasaan/exercising power. Aktivitas pemerintah dalam upaya
memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan
18 Inu Kencana Syafi’i, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua, (Bandung,MandarMaju,2013)hlm 20 19 Budi Supriyanto, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi), (Tanggerang, CV
Media Berlian,2009), hlm 22-23 20 Sri Maulidiah, Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), (Bandung, Indra
Prahasta, 2014), hlm 4
33
utama, baik secara internal maupun secara eksternal. Bersamaan dengan munculnya
negara sebagai organisasi terbesar yang relatif kokoh dalam kehidupan
bermasyarakat. Maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu
munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak dan
yang di perintah di lain pihak.
Ensiklopedi Nasional Indonesia memberikan terminologi pemerintah dalam
dua sisi pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas.
Pengertian sempit pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif,
sedangkan dalam artian luas pemerintah adalah seluruh lembaga dan kegiatannya
dalam suatu negara, termasuk hal hal yang berhubungan dengan legislatif dan
yudikatif.21
Hubungan antara yang memerintah dan di perintah itulah yang menjadi
objek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui
berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.Ilmu pemerintahan mempelajari
pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga
dapat di terima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif ideal,
dan yang kedua dari sudut senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang
bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi
empirik).
Sedangkan untuk melihat lebih jauh pengertian pemerintahan, menurut Jo
Ann G. Ewalt dalam Awang dan Wijaya berpendapat, governance identifies the
power dependence invoved in the relationships between institutions involved in
collective action. Organization are dependent upon each other for the achievement
21 Farid, A., Andi S. A., Studi Kebijakan pemerintah, (Bandung, Refika Aditama, 2012) hlm 3
34
of collective action, and thus must exchange resources and negotiate shared
understandings of ultimate program goals. Artinya adalah pemerintahan
mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara
lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif, dan dengan demikian harus ada
pertukaran sumber daya dan menegoisasikan pemahaman bersama tentang tujuan
program utama (dari organisasi tersebut). 22
Menurut Syafi’ie pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang
secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak
melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam
hubungan antara dirinya dengan masyarakatantara departemen dan unit dalam
tubuh pemerintahan itu sendiri.23
Pemerintahan sebagai suatu aktifitas, proses dan institusi yang berbentuk atas dasar
kesepakatan warga negara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan, dan
keinginan warga negara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju,
agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar.
Pemerintahan dalam konteks hidup bersama setiap individu diharapkan dapat
membantu mereka mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup
mereka, apapun nilai dan kriteria yang mereka gunakan. Sedangkan secara teoritis
dan filosofis, keberadaan suatu pemerintahan sebagai sebuah realita hidup manusia
telah dipahami dengan perspektif dan pandangan.
22 Awang, Azam dan Mendra Wijaya, Ekologi Pemerintahan, (Riau, Alaf, 2012), hlm 11 23 Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung, Bumi Aksara, 2013) hlm 12
35
Lebih lanjut, pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu dari kegiatan
(dinamika), segi struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan
(fungsional).
Pertama apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan
atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan
pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan
negara. Kedua dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat
fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan
melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
Sedangkan ketiga dari segi tugas kewenangan negara maka pemerintahan berarti
seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan tersebut, dapatlah
disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiaan yang berkaitan
dengan tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan
wewenang Negara.
Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan
dengan fungsi negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti
luas dan sempit. Dalam arti luas pemerintahan berarti seluruh fungsi Negara, seperti
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit
adalah meliputi fungsi eksekutif saja. Begitu pula dengan pengertian pemerintah
dalam arti luas yang berarti segala kegiata badanbadan publik yang meliputi
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan
publik yang meliputi kekuasaan eksekutif saja.
36
Pada bagian lainnya, bevir juga menjelaskan mengenai pemerintahan dalam
arti luas sebagai berikut : “ In a broader sense , government (usually without the
article) is the way of governing a given entity at a certain time. Government is an
abstract term referring to the method, range, purpose, and degree of control of
society by state “. Jadi dalam arti luas, pemerintah adalah cara
untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk
pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara.24
Dalam rangka untuk menjaga keseimbangan menjalankan roda
pemerintahan maka lahirlah teori kekuasaan yang dikenal dengan teori Trias
Politica yang dikemukakan oleh Montesquie yaitu kekuasaan legislatif artinya
kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan
melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengadili
pelanggaran terhadap undang-undang yang dalam hal ini juga dikenal dengan
istilah Separation Of Power antara ketiga lembaga tersebut. Namun di Indonesia
konsep Trias Politica dengan pandangan Separation Of Power tidak dapat
dilaksanakan secara murni. Hal ini dibuktikan dengan keterkaitan hubungan
kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam membuat dan menetapkan peraturan
perundang-undangan, sehingga lembaga ini merupakan mitra dalam
penyelenggaraan pemerintahan guna dalam rangka pencapaian tujuan negara.
Dimana lembaga legislatif merupakan salah satu simbol atau tanda suatu
pemerintahan yang bersifat demokrasi, karena lembaga legislatif merupakan
perwakilan dari masyarakat atau rakyat di pemerintahan. Dengan ikut sertanya
24 Sadu Wasistiono, Metodologi Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Yang Diperluas, (Bandung, IPDN
Press Jatinangor, 2015) hlm 87
37
masyarakat dalam pemerintahan sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintahan
tersebut dijalankan secara demokrasi dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui
lembaga legislatif.
2.3. Manajemen Pemerintahan
Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam,
ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain
sebagainya. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen
menurut Manulang dapat dilihat dari tiga pengertian :
1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art)
Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian
manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :
1. Encylopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana
pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan
melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan
individu untuk mencapai tujuan.
3. George R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.
Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-
orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau
38
kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang
yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya
aktivitas manajemen disebut manajer.
Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas
manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manjemen. Pengertian
manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dari :
1. Chaster 1 Bernard dalam bukunya yang berjudul The function of the
executive, bahwa manajemen yaitu seni dan ilmu, juga Henry Fayol,
Alfin Brown Harold, Koontz Cyril O’donnel dan George R Terry.
2. Marry Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu
koordinasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian,
penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu.25
Menurut Ndraha manajemen mempelajari bagaimana menciptakan
effectivennes usaha “doing righ things” secara efficien “doing thing right” dan
produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan
organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :
1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat
yang berkompeten.
2. Fungsi yaitu perencanaan usaha untuk penetapan output dan outcome
yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/siap
gerak, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan
25 Zulkifli dan Nurmasari, Pengantar Manajemen, (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2015) hlm 4-5
39
output dan outcome yang dihasilkan atau dinikmati konsumer sesuai
dengan output/outcome yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari consumer dan setelah melalui beberapa
rute, berakhir pada consumer. 26
Pengertian manajemen pemerintahan sekitar 4 atau 5 tahun lalu, di
lingkungan Badan Diklat Departement Dalam Negri dibentuk sebuah pusat baru
yang disebut pusat pembinaan manajemen pemerintahan. Defenisi manajemen
pemerintahan dalam hubungan itu terlihat melalui ruang lingkup materi pokok
kurikulernya :
1. Asas dan Sistem Pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi pemerintahan.
4. Filsafat dan etika pemerintahan.
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kepemimpinan pemerintahan.
7. Reformasi pembangunan daerah.
Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris management. Istilah ini
terbentuk dari akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie yang
berarti beternak. Menagerie juga berarti sekumpulan binatang liar yang
dikendalikan di dalam pagar. Kata manus berkaitan dengan kata menage yang
berasal dari bahasa Latin mansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar.
Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha
(“doing right things”) secara efficient (“doing right things”) dan produktif, melalui
fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah
ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :
a. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat
yang berkompeten.
26 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Ilmu Pemerintahan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm 159.
40
b. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan
outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap
pakai/gerak penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna
menghasilkan output dan kontrol
penggerakan/penggunaansumbersumber supaya output dan outcome
yang dihasilkan/dinikmati konsumer sesuai dengan output/outcome
yang diharapkan.
c. Siklus produk yang berawal dari konsumer, dan setelah melalui
beberapa rute, berakhir pada konsumer.27
2.4. Konsep Kepemimpinan
Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan
untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan
kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi
bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Stone,
semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan
makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-
macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada
wewenang formal. Ada pula pemimpin nonformal, yaitu terjadi karena pemimpin
tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.28
Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan
orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau
27 Taliziduhu Ndraha, Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011) hlm
158-159 28 Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013,
hlm. 88
41
proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela.
Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini
dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu
agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa
ancaman, penghargan, otoritas, dan bujukkan.29
Seorang pemimpin dikatakan tranformasional diukur tingkat kepercayaan,
kepatuhan, keagungan, kesetiaan, dan rasa hormat para pengikutnya. Para pengikut
kepemimpinan transformasional akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih
baik lagi untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa karakteristik dari perilaku
kepemimpinan transformasional antara lain:
a) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi
b) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan
c) Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang
d) Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan
e) Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan
f) Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru
g) Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar
motivasi yang bersifat materi
h) Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas
kepentingan pribadi dan golongan
i) Mampu mengartikulasikan nilai inti/budaya tradisi untuk membimbing
tradisi mereka bawahan.30
29 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo, 2003,
hlm. 153. 30 Bharudin, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Yogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, hlm. 223.
42
2.5. Prinsip Kebijakan
Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang
biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang
mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan
bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti
sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak. oleh beberapa ahli maupun organisasi.
Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar
kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf 31 yang dimaksud dengan kebijakan
adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan
tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu
keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan
tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.
Sesuai dengan system administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan
dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan
mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat
masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus
tertulis.
Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai
bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan
31 https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/ Menurut Werf (1997).
43
Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain lain. Sedangkan jika
kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan
Surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain lain.
Dalam penyusunan kebijaksanaa/kebijakan mengacu pada hal hal berikut:
1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
2. Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum 5. Jelas dan tepat serta transparan
6. Dirumuskan secara tertulis.
Lebih jauh dijelaskan Heglo dan Jones dalam Abidin menguraikan bahwa
kebijakan terdiri menjadi empat isi, yaitu: yang pertama adalah tujuan, yang
dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Kedua, rencana
atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga,
program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk
mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, adalah keputusan, yakni tindakan
tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan
rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. dan yang kelima, adalah
dampak (effect) yakni, dampak yang timbul dari suatu program dalam
masyarakat.32
Dari definisi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses
kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan
yang tahapannya tergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda,
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.
32 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik Edisi Kedua, (Jakarta, Selemba Humanika, 2012) hlm 6
44
2.6. Pemerintahan Kelurahan
Dalam Pasal 1 s.d 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun
2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai
perangkat kerja kabupaten/kota dalam wilyah kerja kecamatan.
Sementara itu dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa :
a. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang
berkedudukan di wilayah kecamatan.
b. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan
bertanggunjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
c. Lurah diangkat oleh walikota/bupati atas usul camat dari pegawai negri
sipil
d. Syarat-syarat lurah meliputi.
1. Pangkat/golongan minimal penata (III c)
2. Masa kerja minimal 10 tahun
3. Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan
memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat.
Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik
yang cukup memadai, dengan interaksinya yang bersifat langsung dengan
masyarakat diwilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintah yang terendah
dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan
penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pembentukan sebagai unit pemerintahan
terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan
kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, responsifitas, fleksibilitas,
rasionalitas, tentang kendali dan akuntabilitas.
45
Gambar II. 1 : Pembagian Urusan Pemerintahan.
Dalam konteks ini, Bupati/Walikota dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada camat. Oleh karena itu, luas dan sempitnya kewenangan
camat sangat tergantung dari delegasi kewenangan yang diberikan oleh bupati/wali
kota Sri Sumarni dalam (Warta:2015) Dengan kata lain, kewenangan camat untuk
tiap daerah cenderung berbeda bahkan kewenangan antar camat dalam satu daerah
bisa jadi juga berbeda. 33
Dengan demikian, meskipun dekonsentrasi (desentralisasi administrasi) dan
devolusi (desentralisasi politik) sama-sama merupakan varian dari desentralisasi,
tetapi ketika diterapkan sebagai asas dalam mendudukkan tugas dan fungsi camat
mempunyai implikasi yang berbeda terhadap kebijakan, kewenangan dan diskresi
camat dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan.
Merujuk pada konsepsinya, desentralisasi politik atau devolusi berarti
pendelegasian sebagian wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan
33 http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7419&catid=2&
46
dan pengendalian atas sumber-sumber daya kepada instansi pemerintah regional
yang memiliki lembaga perwakilan dan memiliki kekuasaan pemerintahan.
Devolusi mempunyai karakteristik dasar (1) pemerintah setempat (lokal)
bersifat otonom sebagai tingkatan yang terpisah dimana penggunaan kewenangan
pusat kurang atau tidak langsung, (2) pemerintah setempat memiliki batas yang
jelas dan diakui secara sah dimana mereka memiliki kekuasaan dan
menyelenggaran fungsi-fungsi publik, (3) pemerintah setempat berkedudukan
sebagai badan hukum dan memiliki kekuasaan untuk menjamin sumber daya untuk
menyelenggarakan fungsinya, (4) pemerintah setempat adalah institusi yang
menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat
setempat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam
masalah-masalah setempat, (5) hubungan timbal balik kental, saling
menguntungkan dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat.
Prinsip diatas berlaku juga untuk level kelurahan yang memiliki
kewenangan desentralisasi politik, yang membuat kelurahan leluasa merumuskan
kebijakan atau diskresi demi kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Kebijakan,
kewenangan dan diskresi lurah memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya
demi menjamin laju pembangunan di wilayahnya.
2.7. Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah social institution
yaitu sebagai himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan juga
47
dapat dikatakan sebagi himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar
pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. Wujud yang kongkrit
lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (Asosiation).
Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang oleh masyarakat setempat dan
diberikan tugas-tugas dan kewajiban yang bersifat tertentu yang masing-masing
lembaga kemasyarakatan kelurahan yang merupakan suatu kumpulan penduduk
yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi
secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini
dibentuk penduduk itu sendiri dengan musyawarah, serta diakui dan dibina
pemerintah daerah.
Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal
dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga didirikan
atau disponsori oleh pemerintah dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat,
daerah dan desa). Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga
tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalu hasil swadaya masyarakat
bersangkutan. Nurcholis dalam Rauf dan Rahyunir menyatakan bahwa, ‘dalam
kehidupan masyarakat desa telah dikenal dengan beberapa lemaga formal yang
dibentuk oleh pemerintah, antara lain :
1. Lembaga politik/administrasi dengan membentuk organisasi RT/RW
2. Lembaga pendidikan untuk kesejahteraan keluarga dengan membentuk
organisasi
3. Lembaga ekonomi dengan membentuk Organisasi Koperasi Unit Desa
(KUD), kelompok tani dan arisan desa wisma pada setiap RT
4. Lembaga pengaturan air dengan membentuk organisasi Usaha Tirta
48
5. Lembaga keamanan dengan membentuk Hansip (Pertahanan Sipil)
Wabra (Perlawanan Rakyat Semesta), dan sistem keamanan lingkungan
(Siskamling)
6. Lembaga kependudukan dengan gerakan Keluarga Berencana (KB)
7. Lembaga kesehatan dengan Gerakan Kesehatan Masyarakat, Gerakan
Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
8. Lembaga kepemudaan : KNPI, Karang Taruna, Kader Pembangunan
Desa, dan lain-lain.
Lembaga nonformal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sangat banyak
antaralain :
1. Lembaga kekeluargaan, misalnya, ikatan wangsa atau keluarga besar,
ikatan suku dan ikatan marga
2. Lembaga sosial. Misalnya, perkumpulan warga untuk membantu warga
masyarakat yang menghadapi musibah, kematian dan
perkawinan dengan cara arisan atau jimpitan
3. Lembaga pendidikan. Misalnya, pondok pesantren, taman pendidikan
Al-qur’an, panti asuhan, pendidikan keterampilan/montir/tukang
kayu/listrik, dan sebagainya
4. Lembaga olah raga. Misalnya, perkumpulan pencak silat, sepak bola,
voli, bulu tangkis dan lain-lain
5. Lembaga seni dan budaya. Misalnya, perkumpulan orkes gambus, orkes
keroncong, perkumpulan kerawitan, dan sebagainya
6. Lembaga adat. Misalnya, majlis adat batak dan lain-lain. 34
Lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan lembaga bentukan
masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kelurahan, serta menjadi mitra bagi
lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Tugas lembaga
kemasyarakatan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2005 dibentuk dalam upaya untuk membantu tugas-tugas lurah, yakni Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 mempunyai
tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan dan
sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Membantu tugas Lurah
34 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 60-61
49
yang dimaksudkan dalam pasal di atas dalam bentuk membantu pelaksanaan
pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, yang dimaksud dengan membantu
dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan
pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, dalam bentuk pembinaan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum.
2.7.1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Membantu Tugas Lurah
Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keterlibatan
masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dibuka lebih luas,
sehingga di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai sesuai
dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; di
kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 10 ayat
(2) dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
Musyawarah mufakat dihadiri wakil-wakil masyarakat, seperti diatur
dalam penjelasan pasal 10 ayat (2); musyawarah mufakat dihadiri oleh wakilwakil
masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka
masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga.
Pemuka masyarakat menurut Amir (1998:12) adalah pemuka-pemuka
masyarakat yang diambil dari, antara lain, kalangan adat, kalangan agama, kalangan
50
organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya,
yang bertempat tinggal di desa.
Ciri-ciri dasar pemuka masyarakat menurut Amir (1998:13) adalah :
1. Seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata kondisi
sosial ekonomi masyarakatnya.
2. Seseorang warga yang kepadanya banyak harapan yang harapan yang
ditumpangkan oleh warga.
3. Orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan
interaksi sosial dengan warganya.
4. Seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan
masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas sosial posisi
kemasyarakatannya.
5. Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu
bidang kehidupan langsung di tengah kehidupan masyarakat pedesaan.
6. Ke-sepuh-an seseorang dalam suatu bidang tertentu.
Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk masyarakat merupakan
mitra pemerintah kelurahan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) PP
Nomor 73 Tahun 2005; lembaga kemasyarakatan, atau sebutan lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
lurah dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan lembaga bentukan
masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kelurahan, serta menjadi mitra bagi
lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Membantu tugas Lurah yang dimaksud dalam pasal di atas dalam bentuk
membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti yang diatur
dalam penjelasan Pasal 11 PP Nomor 73 Tahun 2005; yang dimaksud dengan
51
membantu dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan
dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah
membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaran ketentraman
dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.35
2.7.2. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Menurut Soekanto dalam Rauf & Munaf istilah “fungsi” telah banyak
digunakan oleh berbagai disiplin dan juga sangat popular dalam percakapan sehari-
hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin lain dan percakapan sehari-
hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur
artinya.
Beberapa pengertian fungsi Menurut Soekanto dalam Rauf & Munaf juga
menjelaskan bahwasannya terdapat enam pengertian fungsi yaitu:
1. Dalam artian popular kadang-kadang istilah fungsi mengacu pada acara
kumpul bersama yang merupakan bagian dari upacara tradisional, seperti
ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka
dikatakan yang bersangkutan secara social tidak berfungsi.
2. Fungsi diartikan sebagai okupasi (Max Weber 1947:230)
3. Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari
atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu.
(Robert, K. Merton, 1967:75).
4. Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat dimana
hal itu terjadi (Manheim).
5. Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional (Ludwig Von
Bertalanffy, 19993:9).
35 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 113-115
52
6. Berbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi
adalah; antara lain “use”, “utility”, “purpose”, “motive”,”intention”,
“aim”, dan consequences”. 36
Fungsi menurut moenir adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat
hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang
masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau
pelaksanaannya.37
Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi yaitu
Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem
pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku
anggotaanggotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan, dalam pasal 12 menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan
mempunyai fungsi antara lain.
1). Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2). Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif;
3). Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat.
Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan merupakan wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra
pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan. Program pembinaan kelurahan adalah suatu usaha-usaha
jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu
sektor tertentu untuk mencapai beberapa kegiatan kelurahan. Program juga dapat
36 Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, Op.Cit, hlm 212 37 Moenir, H.A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta, Bumi Aksara, 2010) hlm 24
53
dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempuyai tujuan yang jelas dan
khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembinaan lurah
kepada Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilakukan melalui
upayaupaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan. Peranan lembaga
kemasyarakatan yang paling banyak membantu tugas lurah adalah lembaga Rukun
Tetangga, lembaga Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,
lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga Karang Taruna, dan
lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, dikarenakan lembaga Rukun Tetanga
juga di tugaskan dengan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
2.8. Tinjauan Pembangunan
Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan
sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan,
dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi
sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai social budaya, dll.) yang ada
dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis
masyarakat seharusnya pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat
dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu
dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi
masyarakatnya. Upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi
setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali
disebut sebagai upaya “pembangunan”. Pembangunan merupakan segala upaya
yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan
54
bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik
menjadi lebih baik lagi.
Didalam pembangunan, terkandung begitu banyak pokok-pokok pikiran,
yang antara lain adalah sebagai berikut:
Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak
pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan
dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam
situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-
perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan
senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada
hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk
menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian
terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk
terus memperbaiki mutu hidup masyarakat (dan individuindividu di dalamya)
dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.
Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami
atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan
terencana. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses
perencanaan terlebih dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-
kebutuhan yang (akan) harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang
hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang
cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan:
kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko, yang harus dihadapi.
55
Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap
pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek
dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang
senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi,
masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternative-alternatif yang mungkin
dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan
kemampuan sendiri (swakarsa, swadaya, swadana) mengambil keputusan untuk
memilih alternatif-alternatif “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi perbaikan
mutu hidup masyarakat dan keluarganya.
2.9. Konsep Pembinaan
Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pem dan akhiran
an yang berarti bangun atau bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan
“cara membina”, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna
dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum
pembinaan diartikan sebagai peningkatan pengetahuan, sikap, kecakapan dan
keterampilan seseorang kearah yang lebih benar dalam melakukan sebuah tindakan
sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment),
berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali
dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu
56
melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.
Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat,
khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki
kebebasan (fredoom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber
produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan
memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan
kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah
pembinaan masyarakat.
Konsep pembinaan dapat juga dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi.
Seperti didefinisikan oleh Karyadi dalam Thoha pembinaan adalah kekuatan yang
memimpin, membina dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk tercapainya hasil
kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu:
a. Adanya bimbingan dari atasan;
b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
c. Adanya kesempatan untuk pengembangan karir dalam hal ini adalah
pemberian pendidikan dan latihan kerja; dan
d. Memberikan penghargaan.38
38 Thoha Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 4
57
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan
upaya untuk mendorong dan memotivasi sumberdaya yang dimiliki serta berupaya
mengembangkan dan memperkuat potensi yang ada pada suatu organisasi.
2.9.1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Sebagai lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah,
maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan terhadap kemasyarakatan
kelurahan. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun
2007 dinyatakan bahwa :
1. Pemerintah dan pemerintah Provinsi wajib membina lembaga
kemasyarakatan
2. pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina lembaga kemasyarakatan
Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa pembinaan terhadap
lembaga kemasyarakatan kelurahan dilakukan oleh unsur : pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.
Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap lembaga
kemasyarakatan kelurahan, berdasarkan pasal 26 pembinaan dan pengawasan
Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) meliputi :
a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
kemasyarakatan
b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif
c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan
pengembangan lembagan kemasyarakatan
d. Memberikan bimbingan , supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga
kemasyarakatan
58
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
lembaga kemasyarakatan
g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga
kemasyarakatan.
Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pembinaan
yang telah diatur oleh pemerintah kota adalah; memberikan pedoman teknis
pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, Memberikan pedoman
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, Menetapkan bantuan
pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembagan
kemasyarakatan, Memberikan bimbingan , supervisi dan konsultasi pelaksanaan
serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, Menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan, Memberikan penghargaan
atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.
2.10. Ulasan Karya
Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu yang memperkuat
sebagai perbandingan. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
59
Tabel II.1.: Penelitian Terdahulu Mengenai Pelaksanaan Fungsi Lurah
Dalam Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di
Kelurahan .
No Nama Tahun Lokasi Judul Indikator
1. Ichwann
Hastona
2015 Kelurahan
Tangkerang
Tengah
Kecamatan
Marpoyan
Damai Kota
Pekanbaru
Fungsi
Pembinaan
Lurah Terhadap
Rukun
Tetangga dan
Rukun Warga di
Kelurahan
Tangkerang
Tengah
Kecamatan
Marpoyan
Damai Kota
Pekanbaru
Tahun 2013-
2014
a. Perencanaan
b. Penggerakan
c. Pengorganisasian
d. Pengawasan
2 Yanuardi 2015 Kelurahan
Delima
Pekanbaru
Pelaksanaan
Tugas Rukun
Tetangga dan
Rukun Warga
(rt/rw)
Kelurahan
Delima
Pekanbaru
a. Penguasaan
Tugas.
b. Kemampuan
Bekerjasama
c. Kemampuan
Menyelesaikan
Pekerjaan Tepat Pada
Waktunya
d.Adanya Laporan
Hasil Kerja yang
tepat
Sumber: Pengolahan data tahun 2018
Berdasarkan hasil penelitian tersebut Pembinaan Lurah Terhadap Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai berikut.
a. Fungsi Lurah dalam perencanaan terlaksana dengan baik, yaitu pada penetapan
misi dan tujuan diterima oleh masing-masing ketua RW dan RT, serta pemilihan
program kerja diserahkan oleh Lurah kepada masing-masing RW dan RT untuk
60
menentukannya dan kemudian diusulkan dalam MUSRENBANGDA setelah itu
disalurkan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu BAPEDA Kota
Pekanbaru kemudian direalisasikan berdasarkan urusan dan anggaran. Serta pada
identifikasi pengarahan sumber terdapat dua sumber daya yang ada di Kelurahan
Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu sumber
daya manusia yang kompeten dibidangnya masing yaitu para ketua RW dan RT
dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat yaitu yaitu tersedianya jalan,
drainase dan air bersih karena sebagian besar wilayah Tangkerang Tengah adalah
daerah dataran rendah berawa.
b. Fungsi Lurah dalam pengorganisasian pada pembinaan organisasi kelembagaan
RW dan RT sudah sangat jelas akan tetapi RW dan RT yang salah menafsirkan
maksud dan tujuan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Permendagri No.
5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yaitu uang
insentif yang diterima masing-masing ketua RW dan RT adalah keuangan lembaga
RW dan RT untuk kegiatan operasional seperti kebersihan lingkungan atau kerja
bakti, penghijauan, alat-alat kerja kebersihan, dan penggunaan lainnya untuk
kepentingan masyarakat bukanlah untuk kepentingan pribadi pengurus.
c. Fungsi Lurah dalam pembinaan penggerakan keamanan lingkungan
masyarakat sangat kurang karena tidak ada solusi yang diberikan Lurah untuk
mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
61
d. Fungsi Lurah pada melakukan pembinaan pada pengawasan kepada RW dan RT
tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena Lurah tidak menentukan
standar atau dasar kontrol agar pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan yang telah disepakati bersama, dan tidak membuat ukuran yang telah
ditetapkan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan
perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pada terjadi penyimpangan dan
kesalahan pada kelembagaan masyarakat kelurahan yaitu RW dan RT dalam
melakukan kegiatan dapat dicegah serta diperbaiki.
Selanjutnya hasil dari penelitian yang kedua dengan judul Pelaksanaan Tugas
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (rt/rw) Kelurahan Delima Pekanbaru ialah
sebagai berikut :
a. Penguasaan Tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
Kelurahan Delima secara umum sudah memahami dan mengerti tugas yang
diberikan. Namun kalau yang benar-benar ahli dalam bidang tugas yang
diberikan itu tergantung pengalaman pribadi dari Ketua Rukun Tetangga atau
Ketua Rukun Warga tersebut.
b. Kemampuan Bekerjasama Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
masih banyak yang belum bekerjasama dengan baik terhadapat sesama Ketua
RT dan Ketua RW. Karena masih terasanya persaingan antara Ketua Rukun
Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
c. Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Pada Waktunya Pihak
Kelurahan Delima mengatakan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Namun
62
dari beberapa masyarakat mengatakan ada beberapa Ketua RT dan Ketua RW
yang belum sesuai dengan fungsinya.
d. Adanya Laporan Hasil Kerja yang tepat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga mampu membuat laporan hasil kerja maupun laporan hasil
pelaksanaan tugas kepada atasan (Lurah). Namun untuk laporan harian tidak
ada.
Dari perbandingan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
pembinaan lurah terhadap rukun warga dapat di kategorikan baik walaupun tidak
semua program pembinaan tersebut sepenuhnya terlaksana namun dapat mewakili
beberapa indikator penilaian untuk peningkatan kualitas pembinaan yang akan di
lakukan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Salah
satu hal yang penting ialah dalam hal perencanaan, dapat kita lihat dari Kelurahan
Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu
perencanaan terlaksana dengan baik, yaitu pada penetapan misi dan tujuan diterima
oleh masing-masing ketua RW dan RT, serta pemilihan program kerja diserahkan
oleh Lurah kepada masing-masing RW dan RT untuk menentukannya dan
kemudian diusulkan dalam MUSRENBANGDA setelah itu disalurkan kepada
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu BAPEDA Kota Pekanbaru kemudian
direalisasikan berdasarkan urusan dan anggaran.
Kemudian dilihat Kelurahan Delima, Penguasaan Tugas Ketua Rukun
Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima secara umum sudah
memahami dan mengerti tugas yang diberikan, menyelesaikan pekerjaan tepat pada
63
waktunya dan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mampu membuat
laporan hasil kerja maupun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan (Lurah).
2.11. Rangkaian Pemikiran
Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara
variabelvariabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhi,
dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan, yang berguna
untuk membangun pikiran dalam konsep dalam menganalisis dan memecahkan
permasalahan sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kerangka berpikir merupakan model konseptuan tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang
penting.39
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2010) hlm 60
64
Gambar II.2 : Kerangka Pikiran Fungsi Lurah Dalam pembinaan Rukun
Warga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru
Fungsi Fungsi Lurah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Berdasarkan PP
Nomor 73 Pembinaan (Karyadi 2011)
Tahun 2005
Perubahan 1. Adanya bimbingan dari atasan;
Menjadi PP 2. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
Nomor 17
Tahun 2018 3. Adanya kesempatan untuk
pengembangan karir dalam hal ini
pemberian pendidikan dan latihan
kerja; dan
4. Memberikan penghargaan
Terselenggarannya Kegiatan
Pembinaan Rukun Warga
Sumber Data : Modifikasi Penulis Tahun 2018.
2.12. Konsep Operasional
1. Fungsi adalah segala kegunaan, pekerjaan atau jabatan, tindakan atau
kegiatan prilaku, serta kategori bagi aktivitas-aktivitas.
2. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah
kabupaten atau kota. Seorang lurah berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada camat.
3. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya
yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi
tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membuktikan
kesadaran akan potensi yang dimiliki.
65
4. Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah dibawah kelurahan.
Rukun Warga (RW) adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui
meusyawarah pengurusRukun Tetangga (RT) diwilayah kerjanya dalam
rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh
pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan
merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau
kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
6. Pemerintah adalah organ yang berwenang untuk memproses pelayanan
publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan
hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan
tuntutan (harpan) yang diperintah. Dalam hal ini, bahkan warga negara asing
atu siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah
Indonesia, maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah
wajib untuk memberikan pelayanan.
7. Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi
dan melindungi kebutuhan dan tuntutan akan jasa publik dan layanan sipil.
8. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh
pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
66
9. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan
terkoordinasi dari sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai
sebuah tujuan tertentu.
67
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Tipe Penelitian
Penelitian dianggap sebagai padanan kata research. Research bukan hanya
alat melainkan juga kegiatan dan dari sana dapat dikembangkan menjadi profesi
bahkan lapangan usaha. Metodologi penelitian adalah metodologi yang digunakan
untuk program dan kegiatan penelitian.40
Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif,
dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna
menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat
penelitian yang sebenarnya.41 Sedangkan penelitiaan adalah kegiatan menelusuri
data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan tentang sesuatu yang dilihat
atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang dianutnya.42
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang
bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai data yang ada di lapangan tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan
Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara
langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah
40 Taliziduhu Ndraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan, (Jakarta, Rinika Cipta, 2010) hlm 24 41 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014) hlm 26 42
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2010)
hlm 20
68
informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan
masalah penelitian.
3.2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru yakni pada sebuah
instansi pemerintah kelurahan kota pekanbaru. Daerah ini merupakan daerah yang
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi. Adupun tempat atau studi yang secara khusus
penulis melakukan penelitian yaitu di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti menempatkan kelurahan air dingin sebagai
studi penelitian ini adalah karena Kelurahan Air Dingin merupakan kelurahan yang
baru dibentuk/dipecahkan dari Kelurahan Simpang Tiga pada tahun 2016. Demi
terwujudnya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat maka perlunya
kegiatan pembinaan Rukun Warga yang baik agar pesatnya perkembangan
pembangunan di Kelurahan Air Dingin, disamping itu hal ini juga
mempertimbangkan bahwa Kelurahan Air Dingin memiliki potensi yang cukup
besar dibidang perekonomian dan perdagangan karena jumlah padat penduduk
yang berada pada lingkungan kampus Universitas Islam Riau, apabila hal ini
dimanfaatkan dengan baik maka dapat memberikan keuntungan yang cukup besar
bagi masyarakat Kelurahan Air Dingin.
3.3 Informan
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengedepankan
penyelidikan secara mendalam terhadap objek penelitian sehingga membutuhkan
informasi-informasi yang bersumber dari para informan yang mengetahui secara
69
langsung dan konsisten bagaimana Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun Warga
di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
1. Lurah Air Dingin
2. Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban
3. Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin
4. Masyarakat Kelurahan Air Dingin
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penellitian
adalah sebagai berikut:
3.4.1. Wawancara mendalam
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang
bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan
informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti
masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan
jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik
wawancara deep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara
langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama,
70
pelengkap teknik pengumpul lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data
lainnya.42
Selanjutnya pewawancara adalah orang yang menggunakan metode
wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara
tersebut. Sedangkan informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi
oleh pewawancara. Informan itu ialah orang yang diperkirakan menguasai dan
memahami data, informasi, ataupun data dari suatu objek
penelitian.43
3.4.2. Observasi (Penelitian lapangan)
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data
apabila, sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis
dan dapat mengontrol kendalanya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses
yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam
menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan
dan ingatan si peneliti.45
Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk
memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.
3.4.3. Penelitian Kepustakaan (library research)
Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku atau literature
literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.
42 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Op.Cit, Hlm 57-58 43 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2012) hlm 111 45
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Op.Cit, Hlm 60
71
3.4.4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumentasi.44
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi
dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi
merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama
lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikelurkan
oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai
sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel diinternet dll.
3.5.Teknik analisis data
Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis
data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode
penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun
lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan
untuk mendapatkan penjelasan mengenai Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Rukun
Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
Kemudian data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Analisis data merupakan
proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak
awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif
tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam
44 Darmadi, Hamid, Metodologi Penelitian pendidikan sosial. (Bandung, Alfabeta, 2013) hlm 290
72
analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti
pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.
73
3.6. Jadwal Penelitian
No Kegiatan Bulan
Juni Juli Agustus Septemb
er
Oktober
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan
proposal tesis
X X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
X
2 Konsultasi
proposal tesis
3 Seminar
proposal tesia
4 Pengumpulan
data
5 Analisis data
6 Penyelesaian
dan konsultasi
tesis
7 Ujian tesis
74
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru
Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu
dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang
menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun
Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.
Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian
antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut
Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli
terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji
di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan
menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke
Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung
Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi
perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman
untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan
kayu dan hasil hutan lainnya.
Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi
75
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi
silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan
Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah
yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak
disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar
bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.
Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan
76
Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan
jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.
Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu
mengalami perubahan :
- SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19
Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut
District.
- Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang
Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer
Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103,
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota
Kecil.
- UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi
Ibukota Propinsi Riau.
- UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya
berubah menjadi Kota Pekanbaru.
4.1.2. Demografi Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan ibu
kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu
kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru diperintah oleh seorang Walikota yang
memerintah wilayah administrasi pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan
Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah
penduduk sebanyak 769.497 jiwa. Secara adiministratif Kota Pekanbaru memiliki
12 daerah kecamatan dan 58 daerah kelurahan.
77
Kota Pekanbaru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten
Pelalawan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
Pelalawan
Pekanbaru memiliki 83 Kelurahan pada 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di
Kot Pekanbaru;
1. Kecamatan Tampan,
2. Kecamatan Marpoyan Damai,
3. Kecamatan Bukit Raya,
4. Kecamatan Tenayan Raya,
5. Kecamatan Payung Sekaki,
6. Kecamatan Senapelan,
7. Kecamatan Sukajadi,
8. Kecamatan Sail,
9. Kecamatan Limapuluh,
10. Kecamatan Rumbai, 11. Kecamatan Rumbai Pesisir.
Kota Pekanbaru berada pada posisi koordinat 0.4815278°LU
101.468675°BT. Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki
tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini
juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota
ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis
masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses
diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk
jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.
78
Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas
Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera
seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak
sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengaliri Pekanbaru dari arah
barat ke timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru
beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta
suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.
Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau,
diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik
Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering
digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa
Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal
sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan
dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk
Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah
Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.
Kota pekanbaru merupakan ibukota provinsi riau yang mempumyai jarak
lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi sebagaiberikut :
79
Tabel IV.1. Jarak Pekanbaru Dengan Kota-Kota Lain Sebagai Ibu Kota Provinsi.
Pekanbaru Taluk kuantan = 118 Km Ket
Rengat = 159 Km
Tembilahan = 21.3,5 Km
Kerinci = 33,5 Km
Siak = 74,5 Km
Bangkinang = 51 Km
Pasir pangaraian = 132,5 Km
Bengkalis = 128 Km
Bagansiapiapi = 192,5 Km
Dumai = 125 Km
Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2014
4.1.3. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau
Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17
Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota
Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.
Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian
Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.
Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota
propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah
mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.
15/15/6.
Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh
pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta
kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22
September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota
Daerah Swantantra Tingkat I Riau.
80
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar
pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang
Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka
diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau.
Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan
No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau
sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia
Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru
menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah
dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau
Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.
Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama
mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung
pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara
persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur
pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.
Gubernur Propinsi Riau Mr.S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin
Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960.
Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah
gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.
81
4.1.4. Sejarah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Kecamatan Bukitraya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota
Pekanbaru. Pada mulanya kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati
II Kampar.
Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang
ditandai dengan banyaknya daerah memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi di Kota
Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 8 (delapan) kecamatan
kemudian dimekarkan menjadi 12 (dua belas), termasuk wilayah kecamatan
Bukitraya. Pemekaran wilayah ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan
Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki, maka secara
geografis Kecamatan Bukitraya mengalami perubahan. Berikut adalah camat
bukitraya dari masa ke masa :
Tabel IV.2. Camat Bukitraya Dari Masa Ke Masa.
No Nama Masa Jabatan Ket
1 Andi Syamsul Bahri (1988 - 1994)
2 Najib Efendi (1994 - 1997)
3 Zelnon Efendi (1997 - 1999)
4 Aksamo Rahim (1999 - 2000)
5 Tarmizi Ahmad (2002 - 2004)
6 Dastrayani Bibra (2004 - 2006)
7 Hj. Masriya (2006 - 2008)
8 Hj. Irma Novrita, S.Sos (2008 - 2010)
9 Chairani, SSTP., M.Si (2010 - 2011)
10 Dra. Hj. Agusriani Harahap, M.Si (2011 - 2012)
11 Chairani, SSTP., M.Si (2012 - 2013)
12 Fiora Helmi, SSTP, M.Ec. Dev (2013 - 2015)
13 Nurhasminsyah, SSTP, M.Si (2015 - 2016)
14 Masykur Tarmizi, SSTP, M.Si (2016 - sekarang)
82
Pembahasan hasil penelitian ini memaparkan gambaran umum dari lokasi
penelitian dimana menjadi tempat peneliti melakukan segala proses penelitian guna
mendapatkan data-data yang akurat dari penelitian yang dibahas. Gambaran umum
lokasi penelitian adalah wilayah Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru dari segala isinya yang bersangkut paut dengan kajian yang diteliti.
Gambaran umum dimaksudkan agar diperoleh suatu gambaran sederhana tentang
suatu wilayah yang menjadi fokus penelitian. Dikarenakan penelitian tentang fungsi
Lurah dalam pembinaan Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru. Maka gambaran umum lokasi penelitian ini mendalam
membahas tentang Kelurahan Air Dingin yang ada di kota Pekanbaru.
4.1.5. Profil Pemerintahan Kelurahan Air Dingin
Pemerintah Kelurahan Air Dingin merupakan salah satu dari lima kelurahan
yang ada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Kantor Kelurahan Air Dingin
terletak di jalan kelapa sawit yang memiliki akses jalan aspal yang cukup baik
sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan melakukan kunjungan
dalam bentuk pelayanan ataupun kegiatan lainnya. Kelurahan Air
Dingin merupakan kelurahan baru di Kecamatan Bukit Raya yaitu pemekaran dari
Kelurahan Simpang Tiga sejak tahun 2016.
Pemekaran ini sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 4/2016 yang sudah
disahkan DPRD. Bahwa ada penambahan 25 Kelurahan dari tujuh Kecamatan.
Berikut nama-nama Kelurahan pemekaran dari tujuh Kecamatan,
A. Kecamatan Bukit Raya
1. Kelurahan Airdingin (pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga)
83
B. Kecamatan Marpoyan Damai
2. Kelurahan Perhentian Marpoyan (pemekaran Kelurahan Maharatu dan
Kelurahan Sidomulyo Timur)
C. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kelurahan Sungai Sibam (pemekaran dari Kelurahan Air Hitam)
4. Kelurahan Bandarraya (pemekaran dari Kelurahan Labuh Baru Barat)
5. Kelurahan Tirta Siak (pemekaran dari Kelurahan Tampan)
D. Kecamatan Rumbai
6. Kelurahan Agrowisata (pemekaran dari Kelurahan Palas)
7. Kelurahan Maharani (pemekaran dari Kelurahan Palas)
8. Kelurahan Rantau Panjang (pemekaran dari Rumbai Bukit)
9. Kelurahan Muara Fajar Barat (pemekaran dari Kelurahan Muara Fajar
Timur)
E. Kecamatan Rumbai Pesisir
10. Kelurahan Sungai Ambang (pemekaran dari Kelurahan Lembah
Damai)
11. Kelurahan Sungai Ukai (pemekaran dari Kelurahan Lembah Sari dan
Kelurahan Tebing Tinggi Okura)
F. Kecamatan Tampan
12. Kelurahan Tobek Godang (pemekaran dari Kelurahan Delima)
13. Kelurahan Air Putih (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
14. Kelurahan Bina Widya (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
15. Kelurahan Tuah Madani (pemekaran dari Kelurahan Simpang Baru)
16. Kelurahan Sialang Munggu (pemekaran dari Kelurahan Tuah Karya
dan Keluharan Sidomulyo Barat)
G. Kecamatan Tenayan Raya
17. Kelurahan Mentangor (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
18. Kelurahan Sialang Rampai (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
19. Kelurahan Pebatuan (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
20. Kelurahan Bambu Kuning (pemekaran dari Kelurahan Kulim)
21. Kelurahan Industri Tenayan (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
84
22. Kelurahan Melebung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
23. Kleurahan Bencah Lesung (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
24. Kelurahan Tuah Negeri (pemekaran dari Kelurahan Rejosari)
25. Kelurahan Pematang Kapau (pemekaran dari Kelurahan Tangkerang
Timur dan Kelurahan Sialang Sakti)
Adapun tujuan pemekaran kelurahan ini ialah bertujuan untuk
meningkatkan Pelayanan publik dan menigkatkan kemampuan penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan dalam pelayanan terhadap Masyarakat serta untuk
menumbuhkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, sehingga
dapat mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Air Dingin.
BAKRI NIP. 196508011986031010
SEKRETARIS KELURAHAN
SUHERI
NIP. 196406041995031002
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
ERNAWATI
NIP. 196210201985032005
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MELIWANI
NIP. 196905011989032004
STAFF
WARMAN SUTIJO
NIP. 198203182007011003
STAFF
STAFF
PEJABAT FUNGSIONAL
LURAH
JASPI YUBION, SE
NIP. 196610061990031005
85
4.1.6. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, PKK,RT/RW
dan Karang Taruna).
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) mempunyai tugas
menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong
royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dalam melaksanakan tugasnya
mempunyai fungsi :
1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam
serta keserasian lingkungan hidup.
2. Tim Penggerak PKK
Tim Penggerak PKK kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintah
Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan
keluarga.
86
Tugas tim penggerak PKK kelurahan meliputi :
1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil
rakerda kabupaten/kota;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
3. Menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK
dusun/lingkungan, RW, RT dan desa wisma agar dapat mewujudkan
kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat,
khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai
dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang
mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai
keluarga sejahtera;
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan
program kerja;
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan
dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan
dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun tim penggerak PKK
setempat;
9. Melaksanakan tertib administrasi; dan
10. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan penyantun tim penggerak
PKK setempat.
Tim penggerak PKK kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai
87
fungsi :
a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu
melaksanakan program PKK; dan
b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing
gerakan PKK.
Berikut merupakan sepuluh program pokok PKK Kelurahan Air Dingin dan
penjelasannya :
1. Penghayatan Dan Pengamatan Pancasila
Dengan penghayatan dan pengamalan pancasila dimaksudkan agar dapat
diwujudkan keluarga pancasila yang berakhlak, bersikap dan memiliki
tingkah laku berdasarkan pancasila. Memiliki kesadaran dan pengamalan
terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha
Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati sesama manusia dalam
arti bersikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,
mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi,
mengembangkan sikap perbuatan dan suasana kegotongroyongan dan
kekeluargaan, kesetiaan kepada Negara dan bangsa serta kewajiban
mentaati peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Gotong Royong
Bertujuan untuk mengembangkan perbuatan yang luhur, yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan,
sesuai dengan perkembangan teknologi yang berlaku.
88
3. Pangan
Dimaksudkan untuk menanamkan kesadaran betapa pentingnya makanan
sehari-hari untuk pertumbuhan dan kesehatan jasmaniah/rohaniah dalam
membentuk keluarga yang sehat, murah dan bergizi serta pengolahan
makanan yang sesuai dengan kegunaannya. Halaman yang kosong perlu
dimanfaatkan untuk ikut meningkatkan produksi pangan.
4. Sandang
Bertujuan untuk memberikan pengertian tentang fungsi dan cara berpakaian
sesuai dengan kepribadian, usia dan situasi. Karena sandang merupakan
kelengkapan hidup manusia, maka perlu selalu diusahakan adanya sandang
dalam jumlah yang cukup, terpelihara dan sehat.
5. Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga
Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta dapat
memberikan rasa hidup tenteram, Aman dan bahagia. Oleh karenanya harus
selalu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan, teratur lingkungan
dan tatalaksananya untuk meningkatkan mutu hidup.
6. Pendidikan Dan Keterampilan
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembentukan manusia seutuhnya
berdasarkan Pancasila dan meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga,
seperti pengertian tentang arti anak bagi keluarga, kewajiban orang tua
terhadap anak, cara mendidik anak merawat dan membimbing anak,
pendidikan budi pekerti, agama dan persiapan anak-anak untuk
mendapatkan pendidikan dasar, kejuruan atau keterampilan maupun
pendidikan non formal dan pendidikan seumur hidup.
89
7. Kesehatan
kesehat adalah syarat mutlak untuk kebahagian hidup karena itu perlu
dihayati apa sehat itu dan bagaimana cara memelihara kesehatan itu, baik
pribadi maupun keluarga, kepada kesehatan lingkungan.
8. Mengembangkan Kehidupan Berkoperasi
Koperasi merupakan dari pada demokrasi ekonomi, yang dikerjakan dari,
oleh dan untuk masyarakat.
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
Bertujuan agar di lingkungan keluarga dan dengan lingkungan sekitarnya
terdapat keserasian, sehingga terdapat adanya perasaan tenang, tenteram,
hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga maupun dengan
tetangga, termasuk juga dengan kelestarian alam sekitarnya.
10. Perencanaan Sehat
Perencanaan sehat bagi keluarga meliputi urusan keseimbangan pendapatan
dan belanja rumah tangga, pengaturan waktu, pembagian tugas antar
keluarga sesuai kemampuan masing-masing agar dengan mengorganisir
dirinya dan keluarganya, memungkinkan masing-masing anggota keluarga
berperan secara optimal baik dalam kegiatan-kegiatan masyarakat maupun
pembangunan.
3. RT dan RW
RT/RW mempunyi tugas membantu pemerintah lurah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
90
1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya.
4. karang Taruna
Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah
kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat
preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di
lingkungannya. Karang taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda
secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi
generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran
tanggung jawab sosial generasi muda.
91
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai
kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan
tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif,
ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan
mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di
lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan
kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang
aktual.
4.2. Analisis Data
Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan program
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disatu sisi juga menjadi
tanggungjawab pemerintah. sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam
membina lembaga-lembaga kemasyarakatan agar masyarakat dan pemerintah
saling bergandengan tangan dalam memikul tanggungjawab dalam
mensejahterakan masyarakat.
Masalah sumberdaya manusia mendapat perhatian secara khusus, terutama
yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku. Dengan kualitas dan kinerja
92
yang tinggi maka berbagai potensi yang ada pada masyarakat dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Lembaga
Kemasyarakatan atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam
memberdayakan masyarakat.
Adapun arti penting lembaga kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan
kemampuan dari lembaga kemasyarakatan agar lebih mandiri dan dapat melakukan
setiap kegiatannya sendiri dalam membantu tugas atau fungsi pemerintah dalam
melakukan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan pada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pada pasal 4
Tentang Kelurahan ditegaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.
Selanjutnya pada Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Air Dingin
adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah.
93
Pembinaan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan digunakan
sebagai strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam
lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan menjadi suatu hal yang perlu
diperhatikan khususnya bagi setiap pihak yang terkait agar pembinaan dapat
berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang diharapkan untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan di kelurahan yang
ada. Pemberian pembinaan dilakukan Lurah kepada lembaga
kemasyarakatan Rukun Warga Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru.
Konsep pembinaan dapat juga dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi.
Seperti didefinisikan oleh Karyadi dalam Thoha pembinaan adalah kekuatan yang
memimpin, membina dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk tercapainya hasil
kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu:
a. Adanya bimbingan dari atasan;
b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
c. Adanya kesempatan untuk pengembangan karir dalam hal ini
adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja; dan
d. Memberikan penghargaan.
Tujuan diadakannya pembinaan Rukun Warga Kelurahan Air Dingin
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ialah untuk memberikan pengetahuan
kepada ketua Rukun Warga, agar ketua Rukun Warga lebih bijak dan cerdas dalam
mengelola sumber daya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan
administrasi yang dibuat di tingkat Rukun Warga yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
94
Dimensi utama dalam penelitian ini yaitu diarahkan kepada proses
pemberian bimbingan, pemberian motivasi, pendidikan dan latihan serta pemberian
penghargaan yang diberikan Lurah kepada Lembaga Rukun Warga Kelurahan Air
Dingin.
4.2.1. Adanya Bimbingan Dari Atas
Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu
memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam bimbingan tidak
diartikan sebagai bantuan material (seperti uang, hadiah, sumbangan, dan lainlain),
melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu
yang dibimbing. Bimbingan merupakan suatu proses yang mengandung pengertian
bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, bukan kegiatan
seketika atau kebetulan. Dalam proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan
kehendaknya sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator perkembangan individu.
Dalam bimbingan, yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau
mengambil keputusan adalah individu itu sendiri. Salah satu hal yang sangat
penting demi terwujudnya pemerintahan kelurahan yang baik diantaranya ialah
dengan memberikan bimbingan kepada Rukun Warga, pentingnya bimbingan
Lurah kepada Rukun Warga ini ialah untuk memudahkan masyarakat dalam
melakukan suatu urusan di tingkat kelurahan.
Pada indikator yang pertama yaitu Lurah Air Dingin memberikan
bimbingan berupa pemberian petunjuk kepada Rukun Warga mengenai teknis
pelaksanaan dalam aspek mutu dan kemampuan kinerja Rukun Warga dalam
melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai fungsi Rukun Warga yaitu berupa
pendataan kependudukan/sebagai Administrator kependudukan dan administrasi
95
pemerintahan lainnya. Dalam Wikipedia Indonesia Administrasi adalah usaha atau
kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai
tujuan.
Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi,
catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan
sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sementara administrasi dalam arti
luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai
tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna
dan berhasil guna.
Untuk bimbingan tertib administrasi, ada beberapa pertanyaan yang peneliti
ajukan kepada Lurah, Ketua RW Kelurahan Air Dingin masyarakat di Kelurahan
Air Dingin, adapun pertanyaannya seperti berikut :
1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 Tentang
Kelurahan, salah satu fungsi lurah ialah melakukan pembinaan kepada
lembaga rukun warga, salah satu pembinaan yang dilakukan yaitu
bimbingan mengenai administrasi pemerintahan, apakah hal itu sudah
dilakukan oleh Lurah?
2. faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan
mengenai administrasi kepada Lembaga Rukun Warga Kelurahan Air
Dingin?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, adapun keterangan-keterangan yang
peneliti dapatkan sebagai berikut :
96
● Lurah Air Dingin
Untuk lebih jelas dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kondisi
empiris dilapangan, peneliti bertanya kepada Lurah Air Dingin tentang bagaimana
pelaksanaan pemberian bimbingan kepada Lembaga Rukun Warga mengenai
pendataan kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya. Berdasarkan
wawancara dengan Lurah Air Dingin, beliau mengatakan bahwa benar dari
kelurahan sudah melakukan kegiatan pembinaan dengan memberikan bimbingan
kepada seluruh Lembaga Rukun Warga mengenai administrasi pencatatan jumlah
kependudukan dan administrasi lainnya berupa : SKU (Surat Keterangan Usaha),
KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), NA (Surat Nikah), Surat
Keterangan Belum Memiliki Rumah, KIM (Kartu Izin Menutap), SKCK (Surat
Keterangan Catatan Kepolisian), Pendatang Baru, Surat Keterangan Berdomisili,
Surat Pindah, Keterangan Kematian, Keterangan Kelahiran, Keterangan Tidak
Mampu, dan Tidak Memilika Fasilitas Kesehatan.
Pemberian bimbingan tersebut dilakukan dengan pertemuan langsung
secara formal maupun informal dalam pertemuan mengenai pemecahan
permasalahan di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
dengan memberikan selembaran keretas administrasi mengenai berbagai kebutuhan
masyarakat dalam keperluan administrasi yang berkaitan dengan kependudukan
dan administrasi lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Jaspi Yubion, SE
selaku Lurah Air Dingin beliau mengatakan :
“kami selaku kepengurusan pemerintah Kelurahan Air Dingin memberikan
bimbingan kepada Lembaga Rukun Warga di Kelurahan Air Dingin mulai dari RW
01 sampai dengan RW 13 dengan melakukan pertemuan secara formal yang
diselenggarakan di aula kegiatan Kelurahan Air Dingin yang berlokasi tepat di
97
depan Kantor Lurah Air Dingin dan juga kami membahas mengenai berbagai
macam keperluan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dengan
diskusi bersama ketua Rukun Warga diluar jam kegiatan bimbingan, dengan kata
lain secara informal yang kami lakukan di rumah ketika dalam kunjungan dan di
warung kopi ketika berbincang-bincang”.
Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai apa permasalahan yang terjadi
berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan lurah yang berkaitan dengan
pendataan kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya. Beliau
menjawab:
“ meskipun kegiatan bimbingan kami lakukan, memang tetap ada saja yang
namanya kendala, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan bimbingan ini bahwa
dalam hal pertemuan yang dilakukan secara formal masih tetap tidak semua RW
dapat hadir dalam kegiatan bimbingan tersebut, karena kalau dilihat bahwa selain
Ketua RW menjabat sebagai wakil masyarakat di kelurahan namun juga mereka
memiliki pekerjaan lain seperti Dosen, Tentara, dan Wiraswasta, inilah yang sering
terjadi ketika adanya pertemuan kegiatan dalam bentuk formal tidak semuanya
dapat hadir sehingga bisa kurangnya pemahaman dan informasi, namun dalam
berbagai kesempatan tetap kami sampaikan ketika bertemu dalam kegiatan diluar
bimbingan formal itu sendiri “.
Bimbingan dalam bentuk administrasi kependudukan diharapkan dapat
memberikan kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data
kependudukan juga memiliki manfaat untuk memudahkan pemerintah dalam
menghitung jumlah penduduk dari tahun ketahun yang hasilnya ditujukan untuk
pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan kearah yang lebih baik. Selain
dari itu banyak lagi administrasi dari Lembaga Rukun Warga Kelurahan Air
Dingin yaitu berupa surat pengantar yang kemudian di tujukan ke Kelurahan Air
Dingin seperti Surat pengantar penghasilan, surat pengantar menikah, surat
pengantar pendidikan dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi faktor
penghambat Lurah dalam melaksanakan bimbingan administrasi pada Lembaga
98
Rukun Warga Kelurahan Air Dingin ialah sulitnya mengumpulkan Ketua Rukun
Warga, karena, masing-masing ketua Rukun Warga memiliki kepentingan dan
pekerjaan yang berbeda-beda selain sebagai tugasnya dalam membantu pemerintah
Kelurahan Air Dingin serta fasilitas yang belum memadai yang biasanya
dilaksanakan di aula Kelurahan Air dingin dalam pemberian bimbingan
administrasi ini.
● Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban.
Kemudian menurut pendapat bapak Suheri selaku Kepala Seksi
Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Air Dingin mengatakan dalam
hal teknis mengenai bimbingan administrasi pemerintahan ini memang sudah jelas
tugas Rukun Warga karena semuanya sudah ada dalam buku pedoman yang telah
diberikan dan apabila terdapat beberapa kendala, pemerintah Kelurahan Air Dingin
langsung menghubungi pihak Rukun Warga yang bersangkutan melalui
telpon.
“biasanya lurah memang melakukan kegiatan bimbingan kepada Rukun
Warga di Kelurahan Air Dingin, memang kegiatan ini belum tercapai untuk semua
Rukun Warga karena keterbatasan waktu yang tersedia dan dilihat dari aspek
profesi banyak lurah dari kalangan wiraswasta yang memang banyak
menghabiskan waktu untuk bekerja di luar, meskipun demikian kegiatan bimbingan
tetap akan dilakukan pada waktu malam hari agar sebagian besar Rukun Warga
Kelurahan Air Dingin dapat tersampaikan informasinya kepada mereka dan jika hal
tersebut juga tidak terlaksana maka kami langsung memberikan informasi melalui
telpon”.
Jadi berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan
administrasi menurut pak Suheri selaku Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan
Ketertiban Kelurahan Air Dingin bahwa lurah sudah melakukan bimbingan
administrasi kepada Rukun Warga, berupa informasi-informasi mengenai
administrasi surat menyurat pengantar yang harus di buat di Lembaga Rukun
99
Warga. Hanya saja Rukun Warga berprofesi sebagian besar sebagai wiraswasta
sehingga untuk mempertemukan mereka secara bersamaan memang cukup sulit.
● Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin.
Selanjutnya wawancara dengan bapak Irhami selaku ketua RW 12
Kelurahan Air Dingin beliau mengatakan bahwa kegiatan bimbingan mengenai
aministrasi memang dilakukan oleh Lurah Air Dingin namun tidak secara rutin,
kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Rukun Warga agar
lebih memahami mengenai berbagai administrasi terutama yang berkaitan dengan
kependudukan, hal ini juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
melakukukan keperluan-keperluan luar yang juga membutuhkan surat-surat
pengantar dari Rukun Warga seperti yaitu surat domisili atau tempat tinggal saat ini
untuk keperluan pengurusan kartu pencari kerja khususnya di kota Pekanbaru dan
lain-lain.
“ benar bahwa Lurah Air Dingin memberikan bimbingan kepada kami
dalam hal-hal yang perlu kami lakukan mengenai keadministrasian dilingkungan
kerja kami masing-masing, namun bimbingan yang diberikan lurah kepada kami
hanya sebatas pemberian tugas dalam membantu saja tidak dalam bentuk
pemberitahuan cara-cara dalam menjalankan keadministrasian ini, karena
keternbatasan waktu yang memang pembahasan yang dilakukan tidak hanya fokus
tentang administrasi saja melainkan juga kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya,
dan mengenai buku pedoman mengenai rincian tugas tidak ada karena memang
kalau ada kekurangan data dan informasi saya selaku RW 12 langsung
menghubungi lurah melalui telpon”.
Dari uraian diatas juga dapat diketahui bahwa dalam pemberian bimbingan
yag dilakukan juga memiliki faktor penghambat yang mengakibatkan kurang
berjalannya bimbingan yang baik dalam penertiban administrasi dilingkungan RW
12 Kelurahahan Air Dingin Ini karena memang tidak memiliki waktu yang khusus
untuk membahas secara tuntas mengenai administrasi kelurahan.
100
● Masyarakat Kelurahan Air Dingin.
Berdasarkan wawancara kepada masyarakat yang berdomisili di Kelurahan
Air Dingin yang mana sebagaian besar di tempati oleh warga pendatang terutama
warga yang baru pindah dari kabupaten/kota dan atau kelurahan lain masih banyak
yang belum mengurus surat pindah bahwa mereka akan menetap di Kelurahan Air
Dingin, sebagai salah satu contoh yaitu mengenai Kartu Keluarga, seperti yang
telah diuraikan sebelumnya di latar belakang bahwa Kelurahan Air Dingin
merupakan pemekaran dari Kelurahan Simpang Tiga yang mana sebelumnya Kartu
Kelurga masyarakat kelurahan Air Dingin ini atas nama wilayah Kelurahan
Simpang Tingga yang seharusnya diganti dengan Kartu Keluarga dengan domisili
sebagai Kelurahan Air Dingin ternyata masih banyak warga yang belum
mengurusnya. kemudian juga dengan masyarakat pindahan/pendatang juga masih
banyak yang belum melapor kepada lurah setempat bahwa mereka akan tinggal di
Kelurahan Air Dingin dan yang paling banyak yaitu anak kost, sebagaiman
diketahui bahwa lingkungan Kelurahan Air Dingin merupakan lingkungan yang
berdekatan dengan kampus Universitas Islam
Riau bahwa ternyata banyak dari mahasiswa tersebut yang belum melapor kepada
Rukun Warga setempat untuk mendapatkan surat pendatang baru dan lain
sebagainya.
Adapun berdasarkan wawancara kepada bapak Pardamaian selaku ketua
Rukun Tetanggan beliau mengatakan bahwasanya :
“saya selaku ketua rukun tetangga sudah menghimbau kepada masyarakat
pindahan dan mahasiswa agar dapat melapor kepada rt/rw agar dapat membuat surat
domisili kelurahan air dingin dengan himbauan kepada masyarakat dan anak kost
berupa selembaran kertas yang di tempel namun karena kurangnya kesadaran dari
masyarakat pendatang dan anak kost inilah sehingga mereka belum tercatat di buku
tamu Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin”
101
Selanjutnya wawancara kepada pak Indra Yuli selaku masyarakat setempat
bahwa dalam pemekaran Kelurahan Air Dingin ini masih adanya masyarakat yang
belum mengganti Kartu Keluarganya di Kelurahan Air Dingin, apalagi mengingat
bahwa sebentar lagi akan adanya pemilu di tahun 2019 mendatang.
Dan wawancara kepada bapak Nuzarman bahwa masih banyaknya warga
yang belum mengurus surat domisili karena belum adanya sosialisasi dari pihak
kelurahan untuk masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga Kelurahan Air
Dingin, hal ini juga terjadi kepada masyarakat yang belum memiliki kesadaran
untuk melaporkan kepada Rukun Warga setempat.
Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas adapun faktor penghambat dari
kegiatan bimbingan ini bahwa ketua Rukun Warga sebagaian besar memiliki
pekerjaan sebagai wiraswasta sehingga dalam hal pertemuan masih banyak yang
belum hadir dalam mengikuti kegiatan bimbingan di Kelurahan Air Dingin. Selain
itu juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat surat pengantar dari
Ketua Rukun Warga untuk membuat surat domisili Kelurahan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa memang benar
masyarakat Kelurahan Air Dingin yang belum semuanya melakukan kunjungan
kepada Ketua Rukun Warga terutama bagi masyarakat pendatang yang baru pindah
menempati wilayah Kelurahan Air Dingin sehingga keberadaan warga pendatang
tidak terdaftar dalam buku catatan RW. Terutama mahasiswa yang melakukan
pendidikan di lingkungan Kelurahan Air Dingin.
102
4.2.2. Pemberian Motivasi Atasan Kepada Bawahan
Motivasi menuntut agar pemimpin mengetahui bagaimana harus selalu
memberi informasi kepada bawahannya dalam hal ini Lurah Air Dingin kepada
Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin, agar ia menyediakan waktu dan
melakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran-saran dan
rekomendasi-rekomendasi dari Ketua Rukun Warga mengenai masalah yang
menyangkut kepentingan bersama. Dorongan untuk melakukan perbuatan tertentu
tersebut dikarenakan oleh hasil proses pemikiran dari dalam diri (faktor internal)
maupun berasal dari luar dirinya (faktor eksternal). Faktor internal bersumber dari
dalam diri individu itu sendiri, disebut akumulasi aspek-aspek internal individu
seperti kepribadian, ciri-ciri fisik, kebiasaan, kesadaran, minat, bakat, kemauan,
spirit, antusiasme dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar
individu yaitu lingkungan, apakah itu lingkungan fisik, sosial, tekanan, dan regulasi
keorganisasian.
Selanjutnya motivasi tidak terlepas dari kebutuhan dan kebutuhan dapat
didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara
suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri.
Pentingnya motivasi Lurah Air Dingin kepada Lembaga Rukun Warga
Kelurahan Air Dingin dalam bentuk pemberian motivasi berupa Reward yang
diberikan seperti uang pembinaan bagi Rukun Warga yang berprestasi terkait
Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan disetiap Rukun Warga tentunya dapat
meningkatkan semangat kerja bagi Lembaga Rukun Warga untuk melaksanakan
tugas yang telah diberikan dengan senang hati karena adanya motivasi itu sendiri.
serta pemberian buku pedoman penyusunan perencanaan pembangunan dengan
103
memfasilitasi berupa buku pedoman tugas dan fungsi Lembaga Rukun Warga di
Kelurahan Air Dingin juga sangat dibutuhkan karena dengan adanya buku panduan
mengenai rincian tugas dan fungsi Rukun Warga akan memudahkan pelaksanaan
kegiatan yang harus dilakukan oleh Lembaga Rukun Warga Kelurahan Air Dingin.
Untuk Pemberian Motivasi, ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan
kepada Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban, Ketua RW
Kelurahan Air Dingin dan masyarakat di Kelurahan Air Dingin, adapun
pertanyaannya seperti berikut :
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 Tentang
Kelurahan, salah satu fungsi Lurah ialah melakukan pembinaan
kepada Lembaga Rukun Warga, salah satu pembinaan yang
dilakukan yaitu motivasi berupa Reward yang diberikan seperti uang
pembinaan bagi Rukun Warga yang berprestasi terkait Kesehatan,
Kebersihan, dan Keamanan disetiap Rukun Warga adakah kegiatan
tersebut?
3. faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan motivasi berupa
Reward yang diberikan seperti uang pembinaan bagi Rukun
Warga yang berprestasi terkait Kesehatan, Kebersihan, dan
Keamanan disetiapn Lembaga Rukun Warga Kelurahan Air
Dingin?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, adapun keterangan-keterangan yang
peneliti dapatkan sebagai berikut :
104
● Lurah Air Dingin
Mengenai indikator adanya Pemberian Motivasi Atasan Kepada Bawahan
yang dalam hal ini Lurah Air Dingin kepada Lembaga Rukun Warga untuk
mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Lurah Air Dingin.
Lurah Air Dingin mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan
yang berkaitan dengan lingkungan kelurahan memang harus selalu mengikut
sertakan Rukun Warga, kegiatan-kegiatan yang positif memang harus ditingkatkan
lagi hal ini untuk terus memicu motivasi Rukun Warga agar dapat membantu tugas-
tugas pemerintah kelurahan, salah satu faktor terpenting yang harus terwujud di
Kelurahan Air Dingin dan di tingkat Rukun Warga ialah berkaitan dengan
Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan disetiap Rukun Warga.
Demi terwujudnya hal tersebut memang harus melibatkan Lembaga Rukun
Warga di dalamnya yaitu dengan memberikan rewerd atau penghargaan kepada
ketua Rukun Warga yang berprestasi. Adapun untuk memicu motivasi tersebut
Lurah Air Dingin mengadakan suatu lomba di tingkat Rukun Warga Kelurahan Air
Dingin yaitu yang diadakan pada tanggal (17/9/2017).
Berbagai perlombaan ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan
motivasi kepada Lembaga Rukun Warga agar memiliki integritas yang tinggi dalam
menjalankan tugasnya. penilaian kinerja RT-RW yang diselenggarakan di
Kelurahan Air Dingin Jalan Kaharuddin Nasution, Gang Libas, RW 08 oleh tim juri
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru bahwasannya lomba ini untuk membina
dan mengedukasi RT/RW sekaligus memberikan motivasi dalam bekerja melayani
masyarakat. Sangat penting ditanamkan kerukunan di tengah warga perumahan
105
dengan bentuk kebersamaan sehingga tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif.
Itulah yang ada di kegiatan sehari-hari warga Kelurahan Air Dingin.
Lurah Air Dingin Jaspi Yubion SE selaku Lurah Air Dingin juga
menambahkan, ia ingin RT-RW bisa lebih baik dalam administrasi dan
dokumentasi sehingga apa yang dikerjakan ada buktinya. bukan hanya kemenangan
yang kami harapkan tapi perubahan dan kinerja nyata dari RT-RW seluruh
Kelurahan Air Dingin ke depannya.
● Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban.
Selanjutnya wawancara mengenai motivasi Lurah Air Dingin kepada
Rukun Warga menurut pak Suheri selaku kepala seksi pemerintahan keamanan dan
ketertiban ialah kegiatan yang bersangkutan dengan Rukun Warga selalu di
konfirmasi apabila ada kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kebersihan,
kesehatan, keamanan dan ketertiban.
“sejauh ini memang tidak adanya permasalahan-permasalahan besar yang
terjadi berkaitan dengan kebersihan, kesehatan dan ketertiban, kesehatan
Alhamdulillah masyarakat sehat karena kegiatan Posyandu dan juga karena
lingkungan yang bersih yang membuat masyarakat menjadi lebih sehat”.
Jadi pentingnya kesadaran masyarakatlah yang menjadi faktor terpenting
terwujudnya kesehatan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan kelurahan Air
Dingin ini, atas kesadaran masyarakat untuk rajin berolah raga, menjaga kebersihan
lingkungan maka pastinya lingkunganpun akan menjadi lebih baik, lebih sehat dan
lebih aman.
● Ketua Rukun Warga 12 Kelurahan Air Dingin.
Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada bapak Irhami selaku Ketua
Rukun Warga beliau mengatakan :
106
“pak Jaspi Yubion selaku lurah air dingin belum ada melakukan kunjungan
untuk datang kepada Rukun Warga dalam hal terciptanya kelurahan yang bersih
dan sehat, karena masih banyak warga yang membuang sampah di sepanjang jalan
kelurahan air dingin, kegiatan kebersihan yang dilakukan adalah berdasarkan
kesadaran masyarakat sendiri untuk hidup sehat dan bersih”.
Pemberian motivasi dalam hal kesehatan, kebersihan dan ketertiban tidak
adanya sosialisasi dari lurah untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan secara
formal untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kebersihan dan keamanan di tingkat
Kelurahan namun demikian masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah pada
tempat yang telah tersedia karena kalau dilihat sepanjang jalan
Kelurahan Air Dingin hususnya jalan air dingin ujung, sepanjang jalan tersebut
masih dipenuhi dengan serakan sampah-sampah non organik, maka RW 12
menghimbau agar masyarakat lebih perduli terhadap lingkungan, karena apabila
kebersihan sudah terjaga maka kesehatan dan keamananpun akan ikut serta.
● Masyarakat Kelurahan Air Dingin.
Lingkungan yang bersih menjadi sebuah cerminan bagi setiap individu
dalam menjaga kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di
ketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan
alam maupun lingkungan sosial. Maka seharusnya segala aspek yang ada dalam
masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang
bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang
merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu begitu mahal harganya. Sehingga
semuanya harus diolah dengan baik.
Lingkungan yang kotor berarti penganggu kesehatan yang berarti membuat
bibit penyakit. Namun segala sesuatu ada kata perubahan hanya saja dalam segala
persoalan-persoalan, semua ini tidak dapat dijalankan tanpa sebuah kesadaran dari
107
setiap individu masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menjaga
kebersihan, maka Kebersihan itu tidak akan berguna dan menimbulkan banyak
kerugian.
Berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa sebenarnya masyarakat merasa
terganggu dengan adanya sampah-sampah yang ada di lingkungan Kelurahan Air
Dingin, karena keindahan tidak lagi terjaga.
Dan berdasarkan wawancara kepada pak Soni Triyanto selaku tokoh
masyarakat yang dilibatkan dalm kegiatan kebersihan menyatakan bahwa :
“sampah-sampah di lingkungan Kelurahan Air Dingin sebenarnya mengganggu dan
tak indah untuk di pandang karena keindahan tidak lagi terjaga, kegiatan-kegiatan
kebersihan yang dilakukan tidak di tentukan oleh Ketua Rukun Warga untuk
melakukan kegiatan kebersihan secara rutin setiap bulannya, namun ketika ada
agenda dan kegiatan besar barulah kegiatan kebersihan di laksanakan demi
suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya ”.
Selanjutnya wawancara kepada bapak Dedi Utama selaku warga RW 4
mengatakan bahwa kegiatan kebersihan ini masih belum dilakukan secara rutin,
seharusnya kegitan yang mengarah kepada kebersihan, kesehatan dan keamanan
harus selalu di laksanakan dan bahkan kegiatan Pos Ronda yang harus di jalankan
setiap RW masih belum berjalan dengan baik, karena hampir di semua tempat
lingkungan Kelurahan Air Dingin masih banyaknya Pos Ronda yang belum
melakukan kegiatan keamanan karena kurangnya perhatian dan motivasi dari Lurah
Air Dingin.
Selanjutnya wawancara kepada bapak Ustadz Qomaru Zaman selaku tokoh
masyarakat RW 12 Kelurahan Air Dingin mengatakan bahwa kegiatan Pos Ronda
108
lingkungan Kelurahan Air Dingin tidak berjalan, bahkan banyaknya Pos Ronda
yang tidak terawat dengan baik. Kegiatan Pos Ronda biasanya dilakukan kalau
adanya kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan seperti pencurian dan
biasanya kegiatan tersebut hanya berjalan sebentar kurang lebih satu bulan dan
tidak rutin di jalankan setiap malamnya.
“masyarakat di lingkungan kita pada saat ini sangat minim dengan
kesadaran terhadap kebersihan dan keamanan terutama kebersihan yang mana
masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan”
Kemudian berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa
kegiatankegiatan rewerd lurah memang tidak dilakukan secara rutin dengan tujuan
untuk memotivasi Ketua Rukun Warga serta masyarakat agar lebih cinta terhadap
kegiatan kebersihan, kesehatan dan keamanan terbukti dari banyaknya
tempattempat yang masih jauh dari kata bersihnya lingkungan kelurahan.
Disamping itu juga adanya kesadaran dari masyarakat yang perduli terhadap
lingkungan sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan
menjaga lingkungan Kelurahan Air Dingin di wilayahnya masing-masing.
Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pada akhir-akhir ini sangatlah
minim, berdasarkan hal tersebut dapat diprediksi bahwa masyarakat masih belum
peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebanyakan dari masyarakat
berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah
pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah rumah
tangga, limbah usaha seperti rumah makan, polusi udara, dan lain-lain. Kasus-kasus
yang menyangkut masalah kebersihan, dan mengakibatkan keadaan yang
merugikan seperti banyaknya sampah yang menumpuk di titik-titik tertentu, untuk
itu kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya pemerintah setempat
109
yang harus menanggungnya. Kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi penting,
karena kesadaran masyarakat adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki,
yaitu rasa memiliki lingkungan sekitar yang akan memicu rasa tanggung jawab.
Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk
menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.
4.2.3. Adanya Kesempatan Untuk Pengembangan Karir Dalam Hal Ini
Adalah Pemberian Pendidikan dan Latihan Kerja.
Pendidikan merupakan usaha sistematik yang disengajakan, yang dibuat
oleh suatu pemimpin untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan
kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan
masyarakat dalam perubahan yang berlaku dalam diri manusia.
Zais (1986:317) dalam http://www.scribd.com/doc/55461188/
MakalahPendidikan-Dan-Pelatihan-Diklat mengemukakan bahwa pendidikan
sebagai proses memperluas kepedulian dan keberadaan sesorang menjadi dirinya
sendiri atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah
lingkungannya.
Sementara pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Rukun
Warga dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu hal yang penting ialah
adanya pemberian pendidikan dan pelatihan kerja Lurah terhadap Rukun Warga
sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan dalam pembangunan di wilayah Kelurahan
Air Dingin.
Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan akan memberikan kesempatan bagi
Ketua Rukun Warga dalam mengembangkan keahlian dan kemampuan baru dalam
110
bekerja agar apa yang diketahui dan dikuasai saat ini maupun untuk masa
mendatang dapat membantu ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin untuk
memahami apa yang seharusnya dikerjakan dan memberikan kesempatan untuk
menambah pengetahuan.
Jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu
hal yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaannya tersebut, gotong
royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi
masyarakat. Nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain:
1. Kebersamaan
Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam
lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau
bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk
membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama.
2. Persatuan
Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan
persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada,
masyakarat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan
yang muncul.
3. Rela berkorban
Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban.
Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban
waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut
111
dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela
mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan
bersama.
4. Tolong menolong
Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk
menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam
gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk
orang lain.
5. Sosialisasi
Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong
royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah
maskhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal
satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga
keberlangsungannya.
Untuk Pengembangan Karir Dalam Hal Ini Adalah Pemberian Pendidikan
dan Latihan Kerja, ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Lurah,
Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban, Ketua RW Kelurahan Air
Dingin dan masyarakat di Kelurahan Air Dingin, adapun pertanyaannya seperti
berikut :
1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 Tentang
Kelurahan, salah satu fungsi lurah ialah melakukan pembinaan
kepada Lembaga Rukun Warga, salah satu pembinaan yang
dilakukan yaitu pemberian pendidikan dan pelatihan kerja Lurah
terhadap Rukun Warga sebagai penggerak swadaya gotong royong
112
dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan
keamanan dalam pembangunan di wilayah Kelurahan Air Dingin
apakah sudah dilakukan?
2. faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian
pendidikan dan pelatihan kerja Lurah terhadap Rukun Warga
sebagai penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi
masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam
pembangunan di wilayah Kelurahan Air Dingin?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, adapun keterangan-keterangan yang
peneliti dapatkan sebagai berikut :
● Lurah Air Dingin
mengenai keamanan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan)
merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban
masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat
dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk
ancaman dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
“kegiatan untuk membangkitkan semangat gotong royong dalam ketertiban
dan keamanan memang tidak mudah karena kegiatan ini membutuhkan kesadaran
yang tinggi dari masyarakat untuk mewujudkan nya dalam hal gotong royong
sebenarnya sudah ada himbauan untuk melaksanakan gotong royong namun di
lapangan kegiatan gotong royong dilakukan hanya saat ketika adanya hari-hari
besar dan acara formal lainnya”
Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan
ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan
ditingkatkan guna menumbuhkan kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya
113
tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban
disetiap dilingkungannya masing-masing.
● Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan Ketertiban.
Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama
sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharan
keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk
Sistem Keamanan Lingkungan.
“sejauh ini belum adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai
keamanan dan ketertiban, karena untuk saat ini Kelurahan Air Dingin sudah cukup
tertib dan aman, tidak ada laporan mengenai tindakan-tindakan kriminalitas yang
tinggi ”
Siskamling dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan moral dan
disiplin warga. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari interaksinya
dengan manusia lain. Dalam interaksinya dengan manusia lain, maka tercipta suatu
masyarakat dan suatu peradaban serta kebudayaan manusia yang didalamnya
terdapat nilai-nilai yang mendasari dan menuntun tindakan-tindakan dalam hidup
bermasyarakat.
● Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin.
Berdasarkan wawancara kepada pak Irhami selaku RW 12 beliau
mengatakan bahwa kegiatan gotong royong atas dasar kesadaran masyarakat itu
sendiri untuk selalu menjaga lingkungannya agar selalu indah dan bersih, jadi
masyarakatlah sebagai langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang tenang,
tentram dan nyaman, terkadang ketika adanya arahan dari Lurah Air Dingin berupa
himbauan untuk melaksanakan kebersihan dan pembangunan barulah dari pihak
114
RW langsung merundingkan dengan RT setempat untuk melakukan koordinasi
kegiatan gotong royong yang akan dilakukan, hal ini juga berlaku untuk keamanan
pos ronda, aktifnya pos ronda itu merupakan kesadaran masyarakat yang tergerak
untuk menciptakan kehidupan yang aman di lingkungan wilayah RW nya masing-
masing khusunya dan lingkungan Kelurahan Air Dingin umumnya”.
● Masyarakat Kelurahan Air Dingin.
Berdasarkan wawancara kepada pak Agus Parigusman biasanya ketika
adanya permasalahan yang harus diselesaikan sendiri oleh masyarakat biasanya
masyarakat melakukan pengaduan kepada RW dan kemudian setelah itu barulah
RW melakukan pengumuman melalui pengeras suara masjid untuk melakukan
kegiatan gotong royong seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan dan kegiatan
kebersihan dan lain-lain, biasanya kegiatan gotong royong tersebut dilakukan saat
hari-hari libur dimana sebagian masyarakat libur dalam pekerjaannya, sehingga
warga yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royongpun menjadi lebih banyak.
jadi tidak ditentukan dalam satu bulan berapa kali kegiatan gotong royong itu
dilakukan”.
Selanjutnya wawancara kepada pak Samijo beliau menjelaskan mengenai
kegiatan pos ronda bahwa kegiatan ini hanya berjalan di beberapa RW saja dan
sebagian besar tidak terlaksana, bisa dilihat dari pos yang telah tersedia dengan
fasilitas yang tidak memadai dan bangunan yang tidak terawat, biasanya pos ronda
tersebut di jadikan sebagi gudang untuk penyimpanan barang-barang yang
berkaitan dengan masyarakat seperti kursi untuk acara kegiatan-kegiatan tertentu
dan berbagai barang lainnya yang diperuntukan hal-hal berkaitan dengan
masyarakat”.
115
4.2.4. Memberikan Penghargaan
Dalam Wikipedia Indonesia Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada
perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang
tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar,
sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan
pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap
masyarakat. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian
seseorang tanpa hadiah apa-apa.
Pemberian penghargaan kepada Rukun Warga ini tentunya juga akan
berpengaruh terhadap kinerja, dengan diberikan insentif akan ada usaha Rukun
Warga untuk meningkatkan kinerja. Rukun Warga akan memanfaatkan waktu kerja
dengan sebaik baiknya, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang
mereka kerjakan dalam membantu Lurah Air Dingin, berusaha untuk bisa
meningkatkan mutu pekerjaan mereka untuk memberikan hasil kerja yang baik
untuk pencapaian tujuan.
Untuk meberikan penghargaan Dalam Hal Ini Adalah adanya pemberian
insentif untuk RW guna untuk meningkatkan kinerja, ada beberapa pertanyaan yang
peneliti ajukan kepada Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan Dan
Ketertiban, Ketua RW Kelurahan Air Dingin dan masyarakat di Kelurahan Air
Dingin, adapun pertanyaannya seperti berikut :
1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 Tentang
Kelurahan, salah satu fungsi lurah ialah melakukan pembinaan
kepada lembaga rukun warga, salah satu pembinaan yang dilakukan
yaitu pemberian penghargaan Lurah berupa uang insentif
116
operasional kepada ketua rukun warga sebagai bantuan dana
kegiatan pengurus seperti kegiatan rapat, kegiatan kerja bakti,
kegiatan kebersihan, ketertiban di wilayah Kelurahan Air Dingin
apakah sudah dilakukan?
2. faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian
penghargaan Lurah berupa uang insentif operasional kepada ketua
rukun warga sebagai bantuan dana kegiatan pengurus seperti
kegiatan rapat, kegiatan kerja bakti, kegiatan kebersihan, ketertiban
di wilayah Kelurahan Air Dingin?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, adapun keterangan-keterangan yang
peneliti dapatkan sebagai berikut :
● Lurah Air Dingin
Pemberian uang insensif kepada ketua Rukun Warga di Kelurahan Air
Dingin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga agar
lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Uang intensif rukun warga
merupakan uang untuk kegiatan Rukun Warga dalam hal kebersihan dan lain
sebagainya, adapun manfaat dari adanya insentif RW ini ialah untuk operasional
RW digunakan untuk kegiatan kegiatan kepengurusan RW seperti kegiatan rapat
rapat pengurus, kegiatan kerja bakti, kegiatan kebersihan, ketertiban dan lain lain
yang dibutuhkan dalam oganisasi sehingga dapat mendorong semangat pengurus
melaksanakan aktifitasnya dengan baik. Disamping penggunaan sebagaimana
tersebut di atas juga digunakan untuk pemantapan kegiatan pelayanan RW.
117
Untuk mendapatkan objektifitas pertanyaan, maka peneliti menayakan
kepada Lurah Air Dingin, bagaimana pendapatnya tentang pemberian uang insentif
kepada RW di Kelurahan Air Dingin. Beliau menjawab, bahwa :
“insentif yang diberikan kepada Rukun Warga rutin diberikan sebesar Rp.
650.000 pemberian uang insentif ini yaitu untuk kegiatan dan keperluan pembinaan
yang berkaitan dengan kegiatan di lingkungan RW setempat, diharapkan dengan
adanya uang insentif ini RW lebih semangat dalam membangun di wilayah RW
masing-masing sehingga tercapainya pembangunan di lingkungan Kelurahan Air
Dingin, insentif yang diberikan biasanya setiap bulan satu kali namun terkadang
juga tiga bulan baru dapat diberikan langsung dengan jumlah yang sesuai pada
setiap bulannya”.
Dari wawancara di atas dapat simpulkan bahwa lurah air dingin ada
memberikan penghrgaan bagi Rukun Warga berupa uang insentif, yang mana
insentif ini berguna untuk keperluan pembinaan agar pelaksanaan di lapangan
membuat RW lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan
dengan kebersihan, kesehatan, keamanan dan pembangunan di kelurahan air dingin
kecamatan bukit raya kota pekanbaru.
● Ketua Rukun Warga Kelurahan Air Dingin.
Untuk mendapatkan objektifitas pertanyaan, maka peneliti menayakan
kepada salah satu ketua RW yang ada di kelurahan air dingin yaitu kepada pak
Irhami selaku RW 12, bagaimana pendapatnya tentang pemberian uang insentif
lurah kepada RW di Kelurahan Air Dingin. Beliau menjawab, bahwa :
“insentif yang kami terima ialah sebesar Rp. 650.000 pemberian uang
insentif ini yaitu untuk kegiatan dan keperluan pembinaan yang berkaitan dengan
kegiatan di lingkungan RW, uang insentif ini berguna bagi RW untuk keperluan
dalam membangun di wilayah RW sehingga tercapainya pembangunan di
lingkungan Kelurahan Air Dingin, insentif yang diberikan biasanya setiap bulan
satu kali mendapatkan tunai sebesar Rp. 650.000 namun terkadang juga tiga bulan
baru dapat diberikan langsung dengan jumlah yang sesuai pada setiap bulannya
yaitu Rp. 1.950.000”.
Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rukun Warga Keluarahan Air
118
Dingin mendapatkan penghargaan dari lurah berupa uang insentif sebesar Rp.
650.000 perbulannya, Uang insentif operasional RW digunakan untuk kegiatan
kegiatan kepengurusan RW seperti kegiatan rapat-rapat pengurus, kegiatan kerja
bakti, kegiatan kebersihan, ketertiban dan lain lain yang dibutuhkan dalam
oganisasi sehingga dapat mendorong semangat pengurus melaksanakan
aktifitasnya dengan baik.
4.3. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi Lurah Dalam Pembinaan
Rukun Warga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru.
Adapun yang menjadi hambatan-hambatan Lurah Dalam melakukan
Pembinaan terhadap Rukun Warga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :
1. Kurang intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan secara
sungguhsungguh dan terus menerus dalam mengerjakan pembinaan
hingga memperoleh hasil yang optimal dalam pembinaan yang dilakukan.
2. Kurangnya antusias Rukun Warga Kelurahan Air Dingin saat diberikan
pembinaan. Karena masing-masing ketua RW memiliki agenda lain yaitu
bekerja pada pekerjaannya masing-masing sehingga untuk berkumpul
bersama dalam kegiatan pembinaan sulit untuk di lakukan.
3. Belum maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap
pembinaan bagi RW Kelurahan Air Dingin karena tidak membuat jadwal
secara sistematis kapan dan dimana pembinaan akan dilakukan.
119
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN
1) Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa Fungsi Lurah dalam Pembinaan Rukun Warga
Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Hasilnya
dalam melakukan pembinaan tersebut Belum Terselenggara Dengan Baik.
karena Lurah Air Dingin melakukan kegiatan pembinaan kepada Ketua
Rukun Warga Kelurahan Air Dingin namun tidak secara rutin di lakukan
sehinggan mengakibatkan kurangnya kegiatan pembinaan tersebut dan
kurangnya kualitas Rukun Warga dalam menjalankan tugastugas yang
sudah di berikan oleh Lurah Air Dingin.
2) Dalam menjalankan fungsinya banyak hambatan yang dihadapi oleh Lurah
dalam melakukan pembinaan kepada Rukun Warga antara lain ialah sebagai
berikut : Kurang intensifnya Lurah dalam melakukan pembinaan secara
sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan pembinaan hingga
memperoleh hasil yang optimal dalam pembinaan yang dilakukan,
Kurangnya antusias Rukun Warga Kelurahan Air Dingin saat diberikan
pembinaan. Karena masing-masing ketua RW memiliki agenda lain yaitu
bekerja pada pekerjaannya masing-masing sehingga untuk berkumpul
bersama dalam kegiatan pembinaan sulit untuk di lakukan dan Belum
maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi
Rukun Warga Kelurahan Air Dingin karena tidak membuat jadwal secara
sistematis kapan dan dimana pembinaan akan dilakukan.
120
5.2. Saran-Saran
1) Disarankan kepada pemerintah Kelurahan Air Dingin menyediakan dan
memberikan berupa buku pedoman mengenai rincian tugas-tugas RW
kepada seluruh RW yang ada di kelurahan air dingin mulai dari RW 01
hingga dengan RW 13 sehingga setiap rw memahami secara jelas kegiatan
atau tugas yang harus dilakukan sebagai ketua rukun warga kelurahan air
dingin. hendaknya pemrintah Kelurahan Air Dingin untuk selalu berupaya
dalam meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap kualitas kerja rukun
warga dalam pelaksanaan tugas-tugas dan hal-hal yang harus dilakukan
oleh rukun warga dengan melakukan kegiatan pembinaan secara jelas dan
berkualitas mengenai materi pembinaan yang akan disampaikan.
Hendaknya Lurah Air Dingin beserta Staffnya selalu mengadakan
pertemuan-pertemuan rutin secara fomal dengan para pengurus Rukun
Warga, minimal sekali sebulan, agar
permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan
dengan mudah. Juga disarankan kepada Kelurahan Air Dingin agar
meluangkan waktu untuk melaksanakan pembinaan di malam hari karena
mengingat bahwa ketua rukun warga memiliki pekerjaan aktif pada saat
siang hari.
2) Saran untuk Kepala Seksi Pemerintahan Keamanan dan Ketertiban agar
membantu dan membuat jadwal antara Lurah dengan Lembaga Rukun
Warga dan masyarakat untuk berkumpul bersama mengatasi
permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di
lingkungan Kelurahan Air Dingin.
121
3) Saran untuk Lembaga Rukun Warga yaitu agar senantiasa Lembaga
Rukun Warga aktif dalam melakukan arahan-arahan yang diberikan oleh
Lurah dan meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan
pembinaan yang dilakukan Kelurahan Air Dingin dan mempelajari tugas
dan fungsi rukun warga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 12 Tahun 2002.
4) Saran untuk masyarakat Kelurahan Air Dingin ialah agar menumbuhkan
rasa kesadaran diri untuk melaksanakan kegiatan gotong royong yang
berkaitan dengan kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan
Kelurahan Air Dingin.
122
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku Referensi :
Abidin, Said Zainal, 2012. Kebijakan Publik : Edisi Kedua. Jakarta, Selemba
Humanika.
Awang, Azam dan Mendra Wijaya. 2012. Ekologi Pemerintahan, Pekanbaru,Alaf
Riau.
Bharudin, 2012. Kepemimpinan Pendidikan Islam, Yogjakarta: Ar-Ruz Media,
Bungin Burhan, 2012. Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup
Farid, A., Andi S. A., 2012. Studi Kebijakan pemerintah, Bandung, Refika
Aditama.
Fattah, Nanang, 2013. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Hamid, Darmadi, 2013. Metodologi Penelitian pendidikan sosial. Bandung,
Alfabeta
Maulidiah, Sri, 2014. Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan). Indra Prahasta, Bandung.
Moenir, H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara,
Jakarta.
Ndraha Taliziduhu. 2011. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta, Rineka
Cipta.
______________, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rinika Cipta
Nurkholis, 2003. Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi,
Jakarta: Grasindo.
Nurmasari dan Zulkifli. 2015 Pengantar Manajemen, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
Rauf dan Maulidiyah, 2016. Badan Permusyawaratan Desa, Pekanbaru, Zanafa
Publishing.
Rauf & Munaf, 2015. Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia. Zanafa Publishing.
Yogyakarta, Nusa Media.
Satori Djam’an dan Komariah Aa, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung, Alfabeta.
Sufianto, Dadang, 2016. Etika Pemerintahan Di Indonesia, Bandung, Alfabeta.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung,
Alfabeta.
123
_______, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, ,
Alfabeta.
Sujarweni Wiratna, 2014. Metodologi Penelitian.Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah
Strategi), Tanggerang, CV Media Berilian.
Syafhendry, Dkk. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu
Pemerintahan. Pekanbaru, Universitas Islam Riau
Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung, Reka Cipta
________________. 2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung, Bumi Aksara.
________________. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua, Bandung,
Mandar Maju.
Thoha, Miftah, 2011. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Wasistiono Sadu, 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Yang
Diperluas. Bandung: IPDN Press Jatinangor.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan
Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Permendagri No 7 Tahun 1983 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kota Pekanbaru.
Peratutan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun
Tetangga Dan Rukun Warga
Peraturan Walikota Pekanbaru No 18a Tahun 2008 Tentang pedoman pemilihan,
Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun
Warga.
124
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa atau sebutan lain.
Journal :
eJournal, Hastona Ichwann. 2015. Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun
Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014.
Pekanbaru.UR.
eJournal, Yanuardi. 2015. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga
(rt/rw) Kelurahan Delima Pekanbaru.Pekanbaru.UR
Website :
https://haluanpos.com/persiapan-kerja-kelurahan-air-dingin-pekanbaru/
https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/ Menurut Werf
(1997)
http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7419&catid=2&
http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru
http://www.riaumagz.com/2018/03/profil-kota-pekanbaru-provinsi-riau.html
http://www.scribd.com/doc/55461188/ Makalah-Pendidikan-Dan-Pelatihan-Diklat
http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/09/17/kelurahan-air-dingin-pekanbarujadi-
juara-umum
http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/15/gotong-royong-dan-manfaat-gotongroyong-
bagi-kehidupan