Full page photo - bpkp.go.id Humas/uraian... · Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada ... - Fotokopi kliping koran berita yang terkait

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih

kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di

instansi/organisasi untuk mengakomod

memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada

media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya

informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada

masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas

setiap instansi pemerintah untuk

dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal

merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra

organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi

berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan

untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik

pimpinan instansi sebagai bahan pengambil

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas

Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan

2014. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (

pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

KATA PENGANTAR


kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini

instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk


media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus


ut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam

setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu

dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah


i atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi

erjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan

untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada

pinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan.


Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan April

laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back


Makassar, 3

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini

NIP 19650621 198703

i


masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut

dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk


berbagai media massa dan derasnya arus


(Hubungan Masyarakat) dalam

mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu

istilah Public Relation (PR)


i atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi

erjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan

masyarakat untuk disampaikan kepada


April sampai dengan Juni

feed back) yang positif bagi


3 Oktober 2014

Perwakilan,

Deni Suardini

650621 198703 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... 1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................ 4

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) ..................... 4

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik ............................................. 30

3. Pengelolaan Website BPKP ............................................................................ 40

4. Peliputan Kegiatan Kantor .. .......................................................................... 42

5. Pembinaan Kehumasan ................................................................................. 44

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................ 44

7. Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan

Perwakilan BPKP ............................................................................................ 45

8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas

(Kejadian dan Bentuknya) .............................................................................. 45

LAMPIRAN

- Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (62 berita)

- Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2014 (38 berita)

Laporan Humas Triwulan III

Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Halaman 1 dari 50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S-61/SU/04/2010 tanggal 18

Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman

penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010.

Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor

KEP-277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP.

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat

Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Triwulan III Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita)

Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita

terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan.

Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping

dan analisis berita sebanyak 60 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut

berjumlah lima buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo, Ujung Pandang

Ekspress dan Koran Tempo. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu

Tribuntimur.com, Resbantaeng.com, Berita.yahoo.com, Tempo.com, Luwuraya.com,

Rakyatsulsel.com, Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id,

Rumahpemilu.org, Inspektoratlutimkab.go.id, Tanatoraja.go.id, Antaranews.com,

Makassarterkini.com dan Profesi online.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar

Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]



Halaman 2 dari 50

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik

Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan

III Tahun 2014 adalah sebanyak 120 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan

fungsi serta produk BPKP dan lain-lain sebanyak 64 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli

sebanyak 20 kali kegiatan, ekspose kasus 7 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 29 kali

kegiatan.

3. Pengelolaan Website BPKP

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah

melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III

Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan.

Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal

tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap

content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang

terjadi sehingga selalu up to date (terkini).

4. Peliputan Kegiatan Kantor

Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama Triwulan III Tahun

2014 sebanyak 29 kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat

sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Kunjungan Kerja, Kegiatan Rohani serta kegiatan lainnya.

5. Pembinaan Kehumasan

Selama Triwulan III Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan

kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan, serta

terlibat dalam FGD Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain

Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan III

Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra

kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak

penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk


Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROV

contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk

contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat

Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta

bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan

Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan

8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan

Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro

Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di

perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam

yang akan di-upload di content

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATA

dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk

(wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta

bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor.

Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan

Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya)



perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita

content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini

NIP 19650621

INSI SULAWESI SELATAN

Halaman 3 dari 50

dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk

(wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta

Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan.



bentuk pengeditan dan pengiriman berita

BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

Kepala Perwakilan,

Deni Suardini

0621 198703 1 001



Halaman 4 dari 50

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita)

Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan

analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan.

Selama periode Triwulan III Tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat

kliping dan ringkasan berita sebanyak 58 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping

adalah:

- Harian Fajar;

- Harian Tribun Timur;

- Harian Seputar Indonesia (Sindo);

- Harian Koran Tempo;

- Ujung Pandang Ekspress

Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribuntimur.com,

Resbantaeng.com, Berita.yahoo.com, Tempo.com, Luwuraya.com, Rakyatsulsel.com,

Pangkepkab.go.id, Paloponews.com, Ciptakarya.com, Bkd.soppeng.go.id, Rumahpemilu.org,

Inspektoratlutimkab.go.id, Tanatoraja.go.id, Antaranews.com, Makassarterkini.com dan

Profesi online.

Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut:

No. Tanggal

Terbit

Koran / Harian Judul Berita Isi Berita

1 2 3 4 5

1 2/7/2014 Fajar Tersangka RPH

Ditahan

Dua tersangka kasus dugaan korupsi

perbaikan kandang dan

pengembangan usaha perusahaan

daerah (PD) Rumah Potong Hewan

Kota Makassar, ditahan selasa 1 Juli

keduanya adalah Sudirman

Lannurung dan Alimuddin. Dugaan

tindak pidana korupsi perbaikan

kandang dan pengembangan usaha

Perushaan Daerah (PD) Rumah

Potong Hewan Kota Makassar itu,

telah merugikan negara hingga



Halaman 5 dari 50

miliaran rupiah, Berdasarkan

perhitungan BPKP kerugian negara

sebanyak Rp1,6 milyar. Kasus ini

sendiri berawal dari diterimanya data


pengembangan usaha dari Pemkot

Makassar sebesar Rp750 juta thn

2006, serta masing-masing Rp750

juta pada tahun 2009 dan 2010 dana

sebesar Rp2,2 milyar itu lalu

diserahkan kepihak rekanan utk

melaksanakan pekerjaan tersebut.

2 4/7/2014 Koran Sindo Polisi Bidik

Kepala DPPKAD

Lutim Terkait

Dugaan Tindak

Korupsi Saat

Jabat Camat

Malili

Penyidik Polres Luwu Timur (Lutim)

menjadwalkan pemeriksaan

terhadap Kepala Dinas (Kadis)

Pendapatan Pengelolaan, Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKAD) Lutim

Aini Endis Amnika. Pemeriksaan

Endis terkait dengan perannya dalam

pembebasan lahan di Desa Ussu

untuk kepentingan PT Prima Utama

Lestari (PUL) yang terindikasi korupsi.

Endis diperiksa dalam kapasitas

sebagai mantan camat Malili.

Kapolres Lutim, AKBP Rio Indra

Lesmana mengatakan laporan resmi

hasil perhitungan Kerugian Negara

dari Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Sulsel terkait kasus

pembebasan lahan di Desa Ussu.

3 8/7/2014 Fajar Tersangka

Korupsi RPH

Ajukan

Praperadilan

Tersangka dugaan korupsi PD Rumah

Potong Hewan (RPH) Sudirman

mengajukan praperadilan ke

Pengadilan Negeri Makassar.

Penasehat Hukum Sudirman, Basri

Omes menilai kasus kleinnya

perdata. Tapi jadi tersangka kasus

korupsi. Kasus korupsi ini pertama

kali diusut kepolisian daerah Sulsel

pada 2012 berdasarkan hasil audit

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi

Sulawesi Selatan yang menemukan

jumlah kerugian negara pada proyek



Halaman 6 dari 50

tersebut sebesar Rp1,3 M. Kasus ini

berawal dari diterimanya dana


pengembangan usaha dari Pemkot

Makassar sebesar Rp750 juta pada

2006, serta masing-masing Rp750

juta pada 2009-2000.

4 11/7/2014 Fajar Kejari

Kumpulkan Data

Dugaan Korupsi

Kapal

Penyelidikan kasus dugaan korupsi

bantuan dua kapal nelayan sudah

berjalan sejak akhir 2013 lalu.

Namun Kejaksaan Negeri (Kejari)

Bulukumba belum juga

memperlihatkan perkembangan

berarti dalam penyelidikannya. Kasi

pidana khusus Kejari Bulukumba

Muh. Ruslan Muin mengatakan

penyelidikan setelah menerima

informasi masyarakat terkait dugaan

penyimpangan pengadaan dua unit

kapal. Kita masih melakukan

penyelidikan terkait dugaan

penyimpangannya. Setelah Kejari

mengambil keterangan sejumlah

pihak, akan melakukan ekspose audit

investigasi untuk menemukan alat

bukti yang cukup dalam kasus ini di

BPKP.

5

14/7/2014

Fajar Pengelolaan DAK

Pendidikan

Mencurigakan


Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel

mulai melakukan audit terhadap

pengelolaan Dana Khusus (DAK)

Pendidikan. Ditengarai ada praktek

rekayasa dalam pelaksanaan proyek

dan pengadaan buku. Kepala Seksi

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Kabupaten Sidrap Syahrul Syam

mengatakan pihaknya telah diminta

untuk memberikan klarifikasi terkait

pengelolaan dana alolasi khusus

tahun 2013. Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

mencurigai dan menganggap ada

yang tidak beres dengan hasil

pelaksanaan DAK 2013, Pihaknya

mempersilahkan BPKP untuk

menanyakan langsung kepada



Halaman 7 dari 50

masing-masing sekolah.

6 15/7/2014 Koran Sindo Kasus Korupsi

Lampu Hias

Mandek

Penuntasan kasus dugaan korupsi

pengadaan lampu hias di Dinas

Pertambangan Kabupaten Maros

yang disidik Polda Sulsel mandek,

setelah berkas perkara ditolak oleh

Jaksa peneliti di Kejati Sulsel. Kendati



menemukan adanya kerugian negara

dengan total Rp78 juta. Tetapi jaksa

masih merekomendasikan agar

penyidik Polda menyiapkan alat bukti

yang cukup dan tidak hanya

menyeret Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) sebagai tersangka. Kepala

Bidang Humas Polda Sulselbar

Kombers Pol Endi Sutendi mengakui

berkas kasus korupsi pengadaan,

pemasangan lampu hias di

Kabupaten Maros ini sudah dua kali

ditolak oleh jaksa. Pengembalian

berkas perkara dilakukan kejaksaan

dengan rekomendasi agar penyidik

Polda melengkapi alat bukti

pendukung dan saksi

7 17/7/2014 Fajar Kasus Jalan

Lingkar

Terhambat Audit

BPKP

Penyelidikan kasus dugaan korupsi

pembangunan trace jalan lingkar

timur di Kepulauan Selayar jalan

ditempat. Kejaksaan Tinggi Sulsel

juga menaikkan statusnya ke tahap

penyidikan. Penyelidikan kasus ini

dimulai sejak 2012 lalu/ Perkara

dugaan korupsi trace jalan lingkar

timur di Kepulauan Selayar bergulir

setelah kejati menerima laporan

kejanggalan dalam pengerjaan

proyek senilai Rp500 juta itu. Kepala

Seksi Penerangan Hukum (Kasi

Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Sulsel Rahman Monra, mengatakan

lambannya proses penanganan kasus

dugaan korupsi jalan lingkar timur

lantaran terkendala pada audit


Pembangunan (BPKP). Kasus ini



Halaman 8 dari 50

lamban karena BPKP Prov. Sulsel

belum menyerahkan hasil audit

kerugian negara yang ditimbulkan.

Padahal BPKP sudah lama melakukan

audit, tapi belum ada hasilnya.

8 18/7/2014 Fajar Kasus UNM

Mengendap

Tujuh Bulan.

Korupsi Alat

Laboratorium

Penyidikan kasus dugaan korupsi alat

laboratorium di Fakultas Ilmu

Keolahragaan (FIK) UNM terhenti.

Kasus ini pun tercatat telah

mengendap selama tujuh bulan sejak

awal Januari 2014 lalu. Penyidik

menyerahkan kasus ini untuk diaudit

di Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) sejak januari.

Namun, hingga memasuki bulan juli.

Penyidik mengaku belum menerima

hasil audit. Hal ini diungkapkan Wakil

Direktur (Wadir) Direktorat Reserse

Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda

Sulsel. AKBP Turman Siregar.

Sembari menunggu hasil audit dari

BPKP. Penyidik juga telah

mengantongi beberapa nama calon

tersangka baru.

9 18/7/2014 Tribun Timur Kejari Siap Bawa

Dosen Politeknik

ke Pengadilan

Kejaksaan Negeri Makassar

mengatakan siap meningkatkan

status dugaan korupsi di Politeknik

Ujungpandang ke tahap penuntutan.

Kepala seksi Pidana Khusus Kejari

Makassar Joko Budi Darmawan,

mengatakan pekan depan berkas

kedua tersangka yakni Suradi dosen

politeknik Ujungpandang sekaligus

pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK). Menurut Joko, pada kasus

tersebut kerugian negara dari akibat

perbuatan tersangka sebesar Rp1,3

milyar Kerugian tersebut

berdasarkan dari hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).



Halaman 9 dari 50

10 21/7/2014 Tempo Usut Kasus

Rehabilitasi

Sekolah, Jaksa

Gandeng Ahli

BPKP

Kejaksaan Negeri Makassar akan

meminta bantuan ahli dalam

mengusut kasus dugaan korupsi di di

sekolah Menengah Kejuaraan Negeri

1 Sulawesi Selatan. Kepala Seksi

Pidana Khusus Kejaksaan Negeri

Makassar, Joko Budiman Darmawan,

kemarin penyidik akan menggandeng

ahli konstruksi untuk menilai dan

memeriksa bangunan sekolah itu.

Ahli lain yang di libatkan dalam kasus

ini adalah auditor Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Joko, ketiganya sudah

diperiksa, tapi akan di panggil

kembali setelah ahli konstruksi dan

audit BPKP melaporkan hasil

pemeriksaan. Kepala BPKP Sulawesi

Selatan, Deni Suardini, Mengatakan

pihaknya telah menerima

permintaan dari kerjasama untuk

melakukan audit. Dia mengaku siap

membantu proses penyidikan yang di

lakukan kejaksaan.

11 22/7/2014 Koran Sindo Kejari

Intensifkan

Penanganan

Korupsi

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)

Watampone hingga saat ini telah

melakukan lima penuntutan dan tiga

kasus penyelidikan khususnya kasus

dugaan korupsi di Kabupaten Bone.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

Watampone Muh Natsir Hamsah

berjanji, pihaknya akan segera

menuntaskan semua kasus tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari

Watampone, Muhammad Tasbih

mengatakan, walaupun kasus ini

sementara di sidik pihak kejaksaan,

namun pihaknya masih menunggu

hasil audit Badan Pengawasan


Sulsel. Untuk kasus Gernas Kakao,

kami masih sementara menunggu

auditor negara, dan pada kasus ini

sudah ada lima tersangka. Hanya

saja, saat ini pihak kejaksaan masih

menunggu hasil audit dari BPKP



Halaman 10 dari 50

terkait kerugian negara.

12 24/7/2014 Fajar BPKP akhirnya

mengeluarkan

hasil audit

kerugian negara

kasus dugaan

korupsi audit

kerugian negara

kasus dugaan

korupsi di SMK 1

Sulsel. Kerugian

negara kasus

tersebut

serbesar Rp400

juta

Dana yang diduga dikorupsi tersebut

berasal dari dana bantuan

pelaksanaan revitalisasi peralatan

bengkel tahun 2010 jumlah kerugian

yang dibeberkan BPKP, sama dengan

perkiraan penyidik. Joko

menguraikan, setelah mengetahui

hasil audit BPKP Sulsel, pihaknya

memang menunggu inisiatif tiga

tersangka untuk mengembalikan

uang negara itu. Selanjutnya usai

Lebaran akan memeriksa kembali

para tersangka. Penyidik sudah

menetapkan tiga tersangka dalam

kasus ini. Masing-masing Surya Patu,

(mantan Kepala SMKN 1 Sulsel),

Husain Abdullah (pelaksana

pembangunan), dan Ahmad Dzulfikar

(pelaksana rehabilitasi).

13 11/8/2014

Fajar Konsultan

Proyek Divonis

Satu Tahun

Salah satu dari dua terdakwa kasus

dugaan korupsi proyek

pembangunan drainase pajalesang,

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten

Soppeng tahun anggaran 2011, telah

divonis di pengadilan tropikor

Makassar Usama menambahkan,

terdakwa lainnya atasnama AM iqbal

dalam kapasitasnya sebagai pejabat

pelaksan teknik kegiatan atau PPTK

pada proyek ini, masih harus

menjalani sidang lanjutan pekan

depan agenda pembacaan putusan

oleh majelis hakim. Dalam kasus ini

kedua terdakwa telah

mengembalikan kerugian negara

sekitar Rp19 juta. Jumlah tersebut

tidak dapat dijelaskan

penggunaannya. Sesuai hasil audit


Pembangunan (BPKP) Makassar,

dalam kasus dugaan korupsi proyek

drainase pajalesang ini ditemukan

kerugian negara sekitar Rp55 Juta.



Halaman 11 dari 50

14 13/8/2014 Koran

Sindo

BPKP Audit Korupsi

Kapal Nelayan. Kejari

Bulukumba Dinilai

Lamban

Kejari Bulukumba menggandeng



untuk melakukan audit kerugian

negara perkara dugaan korupsi

pengadaan dua unit kapal bantuan

nelayan lingkup Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Tahun 2013 dengan

anggaran Rp2 milyar. Kepala Seksi

Pidana Khusus Kejari Bulukumba

Muhammad Ruslan Muin

mengungkapkan pihaknya segera

menyerahkan berkas perkara dan

sejumlah dokumen lain ke BPKP. Kami

segera kirim berkas perkaranya ke

BPKP untuk menentukan kerugian

negara harus dilakukan oleh lembaga

audit. Ruslan Muin menjelaskan BPKP

merupakan lembaga yang diberi

mandat oleh negara untuk melakukan

penghitungan kerugian negara untuk

tiap kasus yang terindikasi korupsi.

Hasil audit dinilai akan

mempermudah proses penyelidikan.

15 14/8/2014 Koran Sindo Polisi Dinilai

Tidak

Transparan

Sulawesi Corruptioan Watch (SCW)

Bulukumba menilai penyidik Polres

Bulukumba tidak transparan dalam

memproses kasus dugaan korupsi

pengadaan alat kesehatan (al-kes)

dilingkup Dinas Kesehatan. Proyek ini

menghabiskan anggaran sekitar Rp20

miliar yang bersumber dari APBN

2010 . Direktur SCW Bulukumba

Laode Hardiman mengungkapkan,

sikap polisi selalu menjual nama

BPKP Sulsel sebagai penyebab kasus

alkes belum diproses sampai, hanya

sebagai sebuah alasan. "Berdasarkan

pengakuan BPKP sulsel, hasil audit

investigasi dan perhitungan kerugian

negara sudah di serahkan ke penyidik

polisi," jelasnya, kemarin. Kabag

Humas Polres Bulukumba AKP Andi

Syarifudin menjelaskan, tidak ada

unsur kesengajaan mengulur-ulur

penyerahan berkas ke kejari



Halaman 12 dari 50

Bulukumba. "Proses perlengkapan

berkas terus dilakukan. BPKP

memiliki peran, terutama dalam hal

perhitungan kerugian negara,

hasilnya suda ada, Tapi jaksa masih

meminta alat bukti lain. Maka harus

dilengkapi,"katanya.

16 16/8/2014 Koran Sindo Polisi Bidik

Komisioner KPU

Maros

Penyidik Kepolisian Resort Maros

membidik oknum komisioner KPU

Maros sebagai calon tersangka

dalam kasus dugaan mark up

anggaran proyek pengadaan spanduk

sosialisasi untuk pemilu 9 April lalu.

Kepala Keepolisian Resort Maros

AKBP CF.Hotman Sirait menegaskan,

proses penyelidikan kasus dugaan

mark up pengadaan spanduk senilai

Rp353 juta itu tidak akan berhenti.

Setelah menerima laporan dugaan

korupsi, polisi masih terus bekerja

untuk mengungkapkan kasus

tersebut. Saat ini polisi telah

mengirim surat ke BPKP Perwakilan

Sulsel. untuk melakukan audit. "Kami

sudah menyurati BPKP untuk

melakukan audit kerugian negara

dan kasus ini. Nanti bila ada hasil

audit dari BPKP, apakah ditemukan

kerugian negara atau tidak.

17 16/8/2014 Tribun Timur Tersangka

Ditetapkan

setelah Ada

Laporan

Kerugian

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan

Spanduk Sosialisasi KPU Maros.

Kapolres Maros, AKBP Houtman

Sirait, memastikan akan segera

menerapkan tersangka dalam kasus

dugaan mark up anggaran

pengadaan spanduk sosialisasi KPU

Maros pada pilcalek 2014 setelah

polisi menerima adanya laporan

kerugian negara dari BPKP.

Dijelaskan, penyidik sudah

menemukan titik terang dalam

pengembangan kasus tersebut.

Spanduk diadakan oleh suatu

percetakan saja dan pelaku yang

terlibat dan dianggap bertanggung



Halaman 13 dari 50

jawab mengarah kepada oknum

komisioner yang bekerja sama

dengan oknum KPU Maros.

18 19/8/2014 Koran Sindo 2 Tersangka

PNUP

Dilimpahkan

Dua tersangka kasus dugaan korupsi

pembebasan lahan pembangunan

gedung baru kampus politeknik

Negeri Ujung Pandang (PNUP)

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri

(kejari) Makassar, kemarin. Kedua

tersangka tersebut masing-masing

dosen PNUP selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Ansari, dan kepala

Desa Pammanjengang Kabupaten

Maros Abdul Hamid selaku pejabat

yang menerbitkan surat sporadik

(hak Penguasaan objek). Penyidik

Polrestabes Makassar menemukan

adanya kejanggalan berupa

pembayaran ganti rugi pembebasan

lahan terhadap Juliar senilai Rp1,6

miliar. Berdasarkan hasil audit Badan


Pembangunan (BPKP) ditemukan

potensi kerugian negara pada proyek

tersebut. Polrestabes Makassar

sendiri telah menentapkan dua

orang tersangka sebagai daftar

pencarian orang (DPO) Masing-

masing juliar, yang diketahui sebagai

warga yang ikut menikmati uang

negara dalam kasus tersebut.

Sedangkan tersangka lainnya, suardi,

hingga kini belum pernah diminta

keterangannya oleh penyidik.

19 20/8/2014 Fajar Kadis PU Segera

Disidang

Kejari Soppeng akhirnya

melimpahkan berkas tersangka kasus

dengan korupsi anggaran

pemeliharaan rutin jalan jembatan di

Dinas Pekerjaan umum (PU) Soppeng

tahun 2012 ke Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Tripikot) Makassar.

Dalam kasus ini, penyidik

menetapkan dua tersangka, masing-

masing Kadis PU Soppeng, Murnir

Umar dan Kabid Perencanaan Dinas



Halaman 14 dari 50

PU Hidayat. Kasi Pidsus Kejari

Soppeng, andi usama, mengatakan,

"Kita sisa menunggu jadwal sidang

dari Pengadilan Tripikot Makassar."

kata A Usman Dalam Kasus ini

tersangka telah mengembalikan

dugaan kerugian negara kurang lebih

Rp210 juta. Sesuai hasil audit BPKP,

kerugian keuangan negara dalam

kasus ini sebesar Rp618 juta. Dari

jumlah itu sekitar Rp400 juta telah

dijelaskan pemanfaatannya oleh

tersangka. Sisanya Rp210 juta

menjadi tanggungan tersangka

karena tidak bisa menunjukan bukti

pertanggungjawaban pemanfaatan

dana.

20 25/8/2014 Fajar Kain Baju Dinas

Pegawai

Digudangkan.

Kuras APBD Rp3

milyar

Anggaran pengadaan kain untuk

bahan pembuatan baju dinas

pegawai lingkup Pemkab. Bone

menguras anggaran Rp3 milyar lebih.

Namun kain hasil pengadaan yang

menggunakan uang rakyat itu masih

ditumpuk dalam gudang. Menurut

Budiono sesuai permintaan Sekkab

Bone Andi Surya Dharma, kain hasil

pengadaan rekanan ini harus di audit

terlebih dahulu oleh BPKP sebelum

diserahkan kepegawai Budiono

mengaku sudah mengirim surat

permintaan audit ke BPKP sejak Juni

lalu. Dia berharap hasil audit dari

BPKP tersebut cepat diterima

sehingga kainnya bisa segera

disalurkan kepada pegawai.

21 25/8/2014 Fajar BPKP Tunggu

Alat Bukti Kasus

FIK UNM

Kasus korupsi pengadaan alat

olahraga di Fakultas Ilmu

Keolahragaan (FIK) Universitas

Negeri Makassar (UNM) hampir

setahun bergulir. Namun masih

mengendap di Badan Pengawasan


Kami sementara menangani laporan

lengkapnya belum bisa kami

keluarkan sebab masih ada alat bukti



Halaman 15 dari 50

yang kami tunggu dari penyidik

Polda, Jelas tim audit BPKP Sulsel,

Memet kepada Fajar Jumat 22

Agustus 2014

22 28/8/2014 Koran Sindo Tersangka

Korupsi Dasak

Perjelas Status

Hukum

Ahmad Ridha Ali, salah seorang

tersangka kasus dugaan korupsi

tunjangan perumahan anggota DPRD

Kota Parepare, mendesak penegakan

hukum agar segera memperjelas

statusnya. Menurut mantan Wakil

Ketua DPRD Parepare, periode 2004-

2009, tujuh tahun kasus bergulir,

proses kasus itu jalan di tempat.

Ridha mempertanyakan nasibnya

yang hingga kini digantung oleh

kejaksaan. BPKP juga disebutnya

keliru dalam melakukan audit.

Menurutnya, hasil audit yang

dijadikan kepolisian dan kejaksaan

tidak akurat. "Tidak ada sebenarnya

kesalahan dalam kasus ini. Makanya

kejaksaan tarik ulur kasus ini.

Terpisah, Kepala Kejari Parepare

Irwan Sinuraya mengatakan, belum

dilimpahkannya kasus ini ke

pengadilan tipikor, karena pihaknya

masih menunggu dua tersangka yang

saat ini sakit.



Halaman 16 dari 50

23 28/8/2014 Koran Sindo Kadis PU

Soppeng Ditahan

Usai Sidang

Perdana kasus

Dugaan Korupsi

Rehabilitasi Jalan

2012

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan

Umum (PU) Kabupaten Soppeng

Munir Umar akhirnya ditahan usai

menjalani sidang perdana kasus

dugaan korupsi proyek rehabilitasi

jalan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Badan Pekerja Koalisi Masyarakat

Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel Djusman

AR mengatakan, dari awal pihaknya

tidak pernah berhenti memonitor

kasus tersebut. Dirinya juga berharap

penegak hukum jangan hanya

berhenti pada kedua orang tersangka

tersebut. Kegiatan rehabilitasi atau

pemeliharaan jalan pada tahun

anggaran 2012 di Kabupaten

Soppeng meliputi 27 titik kegiatan,

diantaranya 18 pemeliharaan jalan

dan 9 pemeliharaan jembatan.

Anggaran untuk kegiatan tersebut

sebesar Rp2,339 miliar bersumber

dari APBD Soppeng. BPKP Perwakilan

Sulsel dalam audit investigasinya

menemukan ada penyimpangan

dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut, sehingga mengakibatkan

kerugian negara sebesar Rp618 juta.



Halaman 17 dari 50

24 25/8/2014 Koran Sindo Kejari Kantongi

Calon Tersangka

Tim penyidik bidang pidana khusus

Kejari Bulukumba telah mengantongi

calon tersangka kasus dugaan

korupsi pengadaan dua unit kapal

bantuan nelayan lingkup Dinas

Kelautan dan Perikanan (DKP)

Bulukumba. Pengadaan kapal yang

menelan anggaran sebesar Rp2,7

miliar tahun 2012 itu menyalahi

prosedur. Kasi Pidsus Kejari

Bulukumba Muh Ruslan Muin

mengakui kalau proses penyelidikan

telah mengerucut. Kendati demikian,

tim penyidik menurut dia, masih aktif

melengkapi berkas untuk keperluan

pelaksanaan audit oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Sulsel. Setelah

semua selesai, hasil pemeriksaan

akan diberikan pada BPKP Untuk

dilakuakan audit ,"Jelas Ruslan.

25 1/9/2014 Fajar Diduga Ada

Mark-Up PDH

Pengadaan kain untuk Pakaian Dinas

Harian (PDH) untuk seluruh

pengawai lingkup Pemkab Bone,

bermasalah. Sampai sekarang kain

belum juga digunakan pegawai.

Berdasarkan Unit Layanan

Pelelangan (ULP) di website LPSE,

rekanan yang memenangkan

pengadaan kain adalah CV Pelita

Nusantara dangan penawaran Rp3

miliar dari pagu anggaran Rp3,1

milar. Sekretaris Kabupaten Bone,

Andi Surya Dharma mengatakan,

adanya pengurangan kain untuk 400

orang. BPKP Sulsel memberikan

jangka waktu 15 hari kepada rekanan

untuk memenuhi pengadaan kain

sesuaipermintaan. Ditambahkannya,

setelah diaudit BPKP, ditemukan kain

tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Ada kemahalan harga dengan selisih

Rp150 juta.



Halaman 18 dari 50

26 2/9/2014 Koran Sindo Berkas PNUP

Dilimpahkan

Pekan Ini

Pekan ini berkas perkara dua

tersangka kasus dengan korupsi

pembebasan lahan Politeknik Negeri

Ujungpandang (PNUP) segera

dilimpahkan ke pengadilan Tipikor

PN Makassar. Diketahui, hasil audit


Pembangunan (BPKP) Sulsel, proyek

tersebut berpotensi mengakibatkan

kerugian negara sebesar Rp1,6

miliar. Pada 2009, pihak PNUP

membahas lahan seluas 29 hektar

yang rencananya digunakan sebagai

lahan pembangunan gedung baru

kampus PNUP.

27 5/9/2014 Fajar BPKP Hambat

Penuntasan

Kasus Bandara

Kasus korupsi anggaran pembebasan

lahan Bandara Mengkendek,

Kabupaten Toraja, masih menunggu

hasil audit Badan Pengawasan


Sulsel. Padahal, KPK menargetkan

agar kasus ini rampung Desember.

BPKP sudah melakukan pengecekan

bersama dua ahli. Hasil pemeriksaan

ahli dan pengecekan lokasi juga

diserahkan ke BPKP untuk dijadikan

landasan perhitungan kerugian

negara, Tetapi, sampai saat ini hasil

audit belum jiga dikeluarkan.

28 9/9/2014 Koran Sindo 23 Eks Legislator

Belum

Kembalikan DTKI

Kasus dana tunjangan komunikasi

insentif (DTKI) anggota DPRD Kota

Parepare periode 2004-2009 belum

juga tuntas. Baik dewan maupun

pemkot saling lempar

tanggungjawab dalam

menyelesaikan kasus yang telah

bergulir sejak 2008 lalu. Awalnya,

kasus DTKI menyeret 25 anggota

DPRD periode 2004-2009. Namun

sejak temuan dari hasil audit BPKP

keluar 2007 lalu, kasus ini

menyisakan 23 nama yang belum

mengembalikan. Tiga, diantaranya

telah mengembalikan dana tersebut,

diantaranya H. Syamsu Alam yang



Halaman 19 dari 50

juga mantan walikota Parepare, H.

Rahman Saleh dan Rahman

Mappagiling ketiga telah melunasi

sesuai dengan jumlah yang diterima

saat menjabat sebagai anggota

DPRD.

29 11/9/2014 Koran Sindo Polisi Limpahkan

Berkas Korupsi

Alkes

Penyidik Polres Bulukumba akan

segera menyerahkan kembali berkas

perkara dugaan korupsi pengadaan

alat kesehatan (Alkes) dilingkup

Dinas Kesehatan (Dinkes) ke jaksa

penuntut umum (JPU) Kejari. Dia

menjelaskan, sejak bulan agustus

lalu, audit perhitungan kerugian

negara dugaan korupsi pengadaan

alkes untuk sejumlah puskesmas di

Bulukumba itu telah dikeluarkan oleh

BPKP Sulsel. Dengan keluar hasil

audit tersebut, pihak penyidik sudah

memenuhi kelengkapan berkas yang

masih kurang berdasarkan petunjuk

jaksa. Kepala Seksi Pidana Khusus

(Pidsus) Kejari Bulukumba

Muhammad Ruslan Muin

menjelaskan, pihaknya

membutuhkan ada hasil audit dari

BPKP Sulsel terkait kerugian negara.

30 11/9/2014 Koran Sindo Kerugian Negara

Capai Ratusan

Miliar. 34 Kasus

Korupsi Diduga

Mandek di Kejati

di Sulsel

Puluhan kasus korupsi yang

berpotensi merugikan keuangan

negara hingga ratusan miliar diduga

penyidikannya mandek di tangan

aparat hukum, seperti Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Susel dan beberapa

Kejaksaan Negeri (kejari) di

Kabupaten/Kota. Pihaknya akan

segera berkoordinasi dengan Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK)

maupun Badan Pengawasa Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) untuk

mengetahui berapa besar potensi

kerugian negara yang diakibatkan

oleh masing-masing kasus tersebut.

"Sebagian memang belum diketahui

potensi kerugian negaranya, tapi

kami akan secepatnya berkoordinasi



Halaman 20 dari 50

de4ngan BPK maupun BPKP,"

31 12/9/2014 Koran Sindo Pemkab Lutim

Tunggu Audit

BPKP

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

(Lutim) masih menunggu hasil audit


Pembangunan (BPKP) Perwakilal

Sulsel terkait kelanjutan

pembangunan Stadion Malili. Kepala

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

(Tarkim) Lutim Budiman Hakim

kemarin mengatakan mengenai

nasib proyek tersebut, pihaknya

telah meminta BPKP untuk turun

melakukan audit. "ini hari ketiga

(kemarin) tim BPKP melakukan

evaluasi pekerjaan, setelah kami

melakukan pemutusan kontrak pada

tanggal 15 Agustus lalu," ujarnya.

32 12/9/2014 Koran Sindo Dosen dan Kades

Terancam 20

Tahun Penjara

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi

pembebasan lahan pembangunan

gedung milik Kampus politeknik

Negeri Ujung Pandang (PNUP)

terancam hukuman 20 Tahun

penjara. Kasus ini berawal saat pihak

PNUP berniat membangunan

kampus baru dan membebaskan

lahan di perbatasan Kota Makassar

dan Kecematan Maros, dengan luas

lahan yang dibebaskan seluas 29

hektare dari anggaran pemerintah

pusat Rp20 miliar di tahun 2009 lalu.

Berdasarkan dari hasil audit BPKP

dinyatakan terdapat potensi

kerugian negara pada proyek

tersebut. Dari 67 lahan yang

dibebaskan, 39 di antaranya

diketahui sebagai tanah negara.

33 12/9/2014 Koran Sindo Basse Mattayang

Dihukum 15

Bulam Bui.

Korupsi

Pengadaan Mess

Pemkab Luwu di

Yogyakarta

Terdakwa dugaan korupsi proyek

pengadaan Mess Pemkab Luwu di

Yogyakarta tahun 2007 atas nama

Basse Mattayang dihukum 15 bulan

penjara. Putusan ini lebih rendah

dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) yakni dua tahun penjara. Atas

perbuatanya terdakwa dijatuhi

hukuman pidana penjara selama satu



Halaman 21 dari 50

tahun tiga bulan (15 bulan) penjara,"

ucapnya. Berdsarkan hasil temuan


Pembangunan (BPKP) Sulsel,

ditemukan selisih sebesar Rp236 juta

pada proyek tersebut. Sebelumnya

terdakwa juga telah menjalani masa

hukumannya atas kasus korupsi

pengadaan alquran di kabupaten

luwu.

34 12/9/2014 Fajar Kisruh di RSUD

Belum

Terselesaikan

Kisruh di internal RSUD Tenriaawaru

Watampone tak kunjung

terselesaikan. Pemkab Bone yang

diharapkan memediasi antara dokter

dengan menajemen rumah sakit,

malah berdiam diri. Sebelumnya,

dokter di RSUD Tenriawaru

mengeluhkan banyaknya masalah

yang terjadi di RSUD kepala

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone

Andi Surya Darma. Salah satu yang

dikeluhkan dokter yakni transparansi

pengelolaan keuangan. "Kan BPK

turun, makanya dari situ nanti

terlihat kinerja di RSUD, apakah

efisien dan efektif atau tidak. Kalau

memang hasil pemeriksaan BPK tidak

efisien, tentunya kita menunggu

rekomendasi dari BPKP itu,"

35 16/9/2014 Ujung Pandang

Ekspress

Tersangka

Bansos Kedelai

Segera

Ditetapkan

Setelah enam bulan proses

penyelidikan dalam waktu dekat

penyidik Polres Soppeng

menetapkan tersangka Bansos

Kedelai di Kecamatan Marioriwawo

Soppeng. Kasat Reskrim Polres

Soppeng, AKP Amrin, SH, MH saat

dikonfirmasi mengatakan, nama

tersangka diumumkan. Jika penyidik

telah menerima hasil investigasi

kerugian negara dari BPKP Amrin

yang juga alumni Pascasarjana UMI

ini menegaskan, selama ini kendala

penyelidikan. Karena BPKP dituntut

presentasikan hasil investigasi

kerugian negara di BPKP.

36 18/9/2014 Fajar Anggaran Porda Pemerintah Kabupaten Bantaeng



Halaman 22 dari 50

Bakal Diaudit

BPKP

akan bekerja sama dengan Badan



Sulawesi Selatan. Hal ini terkait

anggaran yang dihabiskan untuk

pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah

(Porda) XV di Bantaeng pada 9 - 16

September 2014. Bupati Bantaeng

Nurdin Abdullah memaparkan, BPKP

Sulsel akan mengaudit anggaran

porda. Ini untuk memasti kan tidak

adanya penyelewengan anggaran

yang digunakan untuk menghelat

Porda. Saya akan ajukan ke BPKP

untuk diaudit. Seperti halnya

pelaksanaan Pilkada lalu.

37 26/9/2014 Koran Sindo Politisi PDIP

Tersangka

Korupsi. Kasus

Penyewengawan

Anggaran Bedah

Rumah di Maros

Gagal melenggang ke parlemen

Kabuapten Maros, mantan calon

anggota legislatif dari PDI Perjuangan

Alfitrah Sandeli justru ditetapkan

sebagai tersangka kasus dugaan

korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari

Maros). Fitrah menjadi tersangka

dugaan korupsi kasus bantuan bedah

rumah dari Kementerian Perumahan

Rakyat (kemenpera) tahun anggaran

2012-2013. Plt.Kajari Maros

Muhammad Fitrah mengatakan saat

ini kejaksaan juga masih menunggu

hasil audit dari Badan Pengawasan


Kita masih koordinasi terus dengan

BPKP dan masih menunggu hasil

audit untuk menentukan kerugian

negara dalam perkara ini.

38 26/9/2014 Tribun Timur Caleg PDI

Tersangka Bedah

Rumah Maros

Mantan caleg PDI Perjuangan Maros

Alfitrah Sandeli, ditetapkan sebagai

tersangka oleh Kejaksaan Negeri

Maros dalam kasus bantuan bedah

rumah dari proyek Kementerian

Perumahan Rakyat tahun 2012-2013.

Dalam kasus ini tersangka berperan

sebagai Tenaga Pendamping

Masyarakat (TPM) di Kelurahan

Adatongeng, Kecamatan Turikale dan

fasilitator antara penerima bantuan



Halaman 23 dari 50

dengan Dinas Tata Ruang dan

Pemukiman Maros. Plt. Kajari Maros,

Muh. Fitrah mengatakan kejari masih

menunggu hasil audit dari BPKP

untuk menentukan kerugian negara

dalam kasus itu. Jumlah penerima

bantuan rumah yang terpending

sebanyak 36 KK dari 137 KK.

39 27/9/2014 Koran Sindo Kasus Kapal

Nelayan Mandek

Proses penyelidikan kasus dugaan

korupsi anggaran pengadaan dua

unit kapal pada Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Bulukumba dengan

nilai anggaran Rp2,6 milyar, Tahun

2013 lalu saat ini mandek. Pihak

Kejari Bulukumba berkilah karena

belum adanya hasil audit Badan


Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari

Bulukumba Muhammad Rahmat

Muin mengungkapkan sejauh ini,

proses penyelidikan belum ada

perkembangan yang berarti dalam

perkara tersebut. Sebab, pihaknya

masih sedang menunggu hasil audit

resmi dari BPKP Prov.Sulsel. Hasil

audit kerugian negara diperlukan

untuk memperkuat dukungan

adanya pelanggaran pidana korupsi

dalam proyek pengadaan dua unit

kapal nelayan.

40 27/8/2014 Koran Sindo Tenriadjeng

Kembali

Ditetapkan

Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah

menerima berkas perkara dugaan

korupsi kredit fiktif pada Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel

Cabang Palopo dengan tersangka

mantan Walikota Palopo Tenri

Adjeng. Tenri Adjeng ditetapkan

sebagai tersangka pada kasus ini

bersama tiga orang lainnya yakni

mantan kepala cabang BPD Palopo,

Syaifullah, Ali, Irman pengusaha asal

Palopo. Dari hasil audit BPKP di

ketahui akibat kredit fiktif yang di

salurkan pada 2010 tersebut



Halaman 24 dari 50

berpotensi merugikan negara

sebesar Rp5,3 milyar

41 28/9/2014 Fajar Versi BPKP

Kerugian Rp22

Milyar

Kasus dugaan korupsi alat olahraga

laboratorium UNM ternyata

membengkak. Hasil audit terbaru



kerugian negara tembus

Rp22.453.646.697. Cukup fantastis,

hampir separuh dari alokasi

anggaran sebesar Rp54 milyar

bersumber dari hibah Kemendikbud

ditilep para oknum tak

bertanggungjawab. Angka ini lebih

besar dari hasil perhitungan

sementara penyidik Dirkrimsus Polda

Sulsel yang menyebut Rp13,5 milyar.

Kami sementara melengkapi

berkasnya. Dalam waktu dekat

pelimpahan tahap pertama akan

dilakukan.

42 8/7/2014 Tribuntimur.com BPKP Bersaksi di

Sidang Kasus

Korupsi GOR

Sudiang

Kedua terdakwa kasus dugaan

korupsi pembebesan lahan Gedung

Olahraga Sudiang yakni mantan

Kepala Biro Perlengkapan Provinsi

Sulawesi Selatan Alimuddin Wellang

dan Mantan Lurah Sudiang Raya

Amri Indar, kembali menjalani proses

persidangan di Pengadilan Tipikor,

Makassar, Selasa (8/7/2014). Di

depan Majelis hakim yang diketuai

oleh Ibrahim Palino, didampingi oleh

hakim anggota Abduk Rahim dan

Suharso, Jaksa penuntut umum (JPU)

Greafik mendatangkan saksi ahli dari


Pembangunan (BPKP), Ali S Ismail.

Dalam keterangannya, Ali S Ismail

mengaku telah melakukan audit

kerugian negara pada pembangunan

GOR tersebut. BPKP juga

menemukan adanya bentuk

penyimpangan yang merugikan

negara sebesar Rp 3,2 miliar.



Halaman 25 dari 50

43 11/7/2014 Tribuntimur.com Kejati

Terkendala Audit

BPKP untuk

Seret Tersangka

Jalan Lingkar

Selayar

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus)

Kejaksaan Tinggi Sulsel, hingga saat

ini masih menunggu hasil audit


Pembangunan (BPKP) untuk

meningkatkan status kasus dugaan

korupsi pembuat trace jalan lingkar

timur di Kepulauan Selayar dari

penyelidikan ke penyidikan. Kepala

Seksi Penerangan Hukum (Kasi

Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Sulsel Rahman Morra, Jumat

(11/7/2014), mengatakan,

lambannya proses penanganan kasus

dugaan korupsi jalan lingkar timur

dan terkesan mandeknya pada tim

penyidik Kejati, lantaran terkendala

pada audit BPKP.

44 19/7/2014 Resbantaeng Kegiatan

Ekspose Kasus

Korupsi dengan

BPKP Perw

SulSel

Tanggal 20 Juni 2014 penyidik

tipidkor Sat Reskrim Polres Bantaeng

melaksanakan gelar perkara (Ekpose)

dengan pihak BPKP Perw. Sulsel

terhadap beberapa kasus dugaan

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di

Kab. Bantaeng. Kegiatan Ekspose

dipimpin langsung oleh Kasat

Reskrim Polres Bantaeng AKP Abdul

Muttalib adapun salah satu kasus

dugaan korupsi yang di Ekspose

bersama dengan Pihak BPKP yakni

kegiatan Program Bantuan BSPS

dengan anggaran Rp. 3.400.000.000

yang diperkirakan berpotensi

mengalami kerugian negara 1 M.

45 1/8/2014 Koran.tempo.

com

BPKP Diminta

Usut Kasus

Lahan Unhas

Kejaksaan Negeri Makassar

menggandeng Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan BPKP

Sulawesi Selatan untuk mengusut

kasus dugaan penyimpangan

pengelolaan lahan milik Universitas

Hasanuddin. Kami minta diaudit

investigasi, kata Kepala Seksi Tindak

Pidana Khusus, Joko Budi Darmawan.

Menurut Joko penyidik menduga

telah terjadi proses tukar guling



Halaman 26 dari 50

lahan antara Unhas dan pihak swasta

yang berpotensi menimbulkan

kerugian negara.

46 12/8/2014 berita.yahoo.

com

KPK Periksa 2

Saksi Dalam

Kasus Korupsi

Eks Wali Kota

Makassar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

terus bergerak mencari bukti dan

mengumpulkan kesaksian, dalam

perkara korupsi kerja sama

pengelolaan dan transfer di

Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kota Makassar, Sulawesi

Selatan. Dalam laporan audit BPK

disebutkan terdapat indikasi korupsi

sebesar Rp 520 miliar akibat kerja

sama PDAM Makassar bersama

empat perusahaan swasta. Penilaian

BPK terkait kerja sama PDAM

Makassar dengan pihak ketiga yang

terindikasi korupsi yang diserahkan

ke KPK diantaranya harga dalam

kontrak yang terlalu mahal dibanding

kajian yang telah dilakukan sebelum

kontrak. BPK baru memastikan

adanya kerugian negara pada kerja

sama antara PDAM Makassar dan PT

Traya Tirta Makassar dengan nilai

kerugian sebesar Rp 38 miliar.

Menurut Kepala BPK Perwakilan

Sulawesi Selatan, Cornell Syarif,

sebelumnya pemeriksaan dilakukan

pada 2012 terhadap kondisi

keuangan PDAM. Dari empat temuan

BPK dan BPKP yang diyakini

bermasalah adalah kerja sama PDAM

dan PT Traya Tirta Makassar.

47 13/8/2014 Pangkepkab.go.i

d

Respon Surat

BPKP, Asistensi II

ke Makassar

Menindak lanjuti surat dari BPKP

Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan

yang ditujukan kepada Pemerintah

Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, terkait tentang

Pemantauan Transparansi

Pengumuman Rencana Umum

Pengadaan(RUP) dan Pengumuman

Pelelangan Pengadaan PBJ Tahun

2014. Asisten II Pemda Kab.Pangkep

Drs.H.Abd Karim berkunjung ke



Halaman 27 dari 50

kantor BPKP Perwakilan Sulawesi

Selatan di Makassar(18/7/2014).

Dalam kunjungan tersebut Asisten II

didampingingi oleh Hannas,SE

(Sekretaris LPSE),

Hidayat,ST(Sekretaris ULP),

Muh.Arsyad.S.kom(Admin LPSE),

Chaerul,S.Kom(Admin Web

Pangkepkab).Rombongan dari

Kab.Pangkep diterima oleh Kabid

APD Ahmad Akib. Tujuan kedatangan

kami, selain menjalin silatuhrahmi

kami juga ingin mendapatkan

penjelasan yang lebih detail terkait

surat yang kami terima, serta

mengharapkan saran dan masukan

tentang pelaksanaan kegiatan RUP

dan Pelelangan di Kab.Pangkep, ujar

Abd.Karim. Diakhir konsultasi dan

diskusi Kabid APD BPKP Perwakilan

Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad

Akib, mengharapkan agar dalam

melaksanakan kegiatan untuk

senantiasa berpedoman kepada

peraturan yang ada.

48 16/8/2014 Rumahpemilu.or

g

KPU Sulsel

Belum Terima

Legislator

Terpilih

Pengganti Andi

Usdar Ahmad

Kepolisian Resor Maros membidik

anggota Komisi Pemilihan Umum

Maros dalam kasus dugaan korupsi

pengadaan spanduk sosialisasi

pemilihan legislatif. Kepala

Kepolisian Maros, Ajun Komisaris

Besar Hotman Sirait mengatakan,

penyidik masih menunggu hasil audit

sebagai dasar menetapkan

tersangka. Hotman memastikan

perkara tersebut akan berlanjut ke

penyidikan. Dia mengatakan proyek

yang menghabiskan anggaran Rp 353

juta itu sarat dengan penyimpangan.

Pemeriksaan terkait sejumlah

penyelenggara pemilu di 14

kecamatan. Menurut Hotman,

anggaran pengadaan spanduk diduga

digelembungkan. Polisi telah

berkoordinasi dengan Badan




Halaman 28 dari 50

Pembangunan (BPKP) untuk

mendapatkan kepastian nilai

kerugian negara. Proyek pengadaan

itu seharusnya melalui proses lelang.

Namun pihak KPU Maros malah

menyerahkannya kepada 14 panitia

penyelenggara kecamatan untuk

pengadaannya. Anggaran tersebut

dibagi dan dicairkan melalui rekening

anggota PPK. Dana itu untuk

pengadaan spanduk di 103 desa dan

kelurahan di 14 kecamatan.

49 26/8/2014 Inspektorat.luwu

timurkab.go.id

BPKP

Menyelenggarak

an Ujian

Sertifikasi JFA

Melalui

Perlakuan

Khusus

Pelaksanaan ujian kali ini merupakan

pelaksanaan ujian yang kedua,

setelah sebelumnya pernah

dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

Ujian ini merupakan tindak lanjut

dari Surat Kepala BKN Nomor K 26-

30/V 322-5/74 tanggal 12 November

2012 tentang Perlakukan Khusus

Kembali Pengangkatan Dalam

Jabatan Fungsional Auditor dan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 18

tahun 2013 tentang Pengangkatan ke

Dalam Jabtan Fungsional Auditor

melalui Perpindahan Jabatan dengan

Perlakuan Khusus di Lingkungan APIP

Tahun 2013. Jumlah peserta ujian

periode ini sebanyak 39 orang, yang

terdiri dari 18 orang berasal dari

Inspektorat Kabupaten Jeneponto, 6

orang berasal dari Inspektorat

Kabupaten Luwu Timur, 5 orang

berasal dari Inspektorat Kota Pare-

Pare dan 10 orang berasal dari

Inspektorat Kabupaten Soppeng.

50 26/8/2014 Tanatoraja.go.id Bupati Buka

Diklat

Penyusunan

Neraca

Keuangan

“Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

berupaya memperoleh derajat

tertinggi hasil pemeriksaan BPK yaitu

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

tetapi WTP yang dimaksud adalah

WTP akuntabel dimana predikat

tersebut bukan hanya predikat diatas

kerstas semata tetapi predikat yang

pantas disandang oleh karena



Halaman 29 dari 50

memang bersinergi dengan

kinerjanyata seluruh jajaran

pemerintahan yang ada”. Hal

tersebut diungkapkan Bupati Tana

Toraja Theofilus Allorerung dalam

sambutannya sesaat sebelum

membuka secara resmi Diklat Teknis

Penyusunan Neraca Keuangan

Pemkab Tana Toraja bekerjasama

dengan Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Sulawesi selatan, Senin

(25/8) di Hotel Sahid Toraja

Kecamatan Mengkendek. Sementara

itu Kepala BPKP Perwakilan Makassar

Deni Suardini pada kesempatan yang

sama mengatakan bahwa untuk

mencapai pemerintahan yang

akuntabel maka ada 3 pilar utama

yang harus diperhatikan. Pertama

adalah melibatkan seluruh

masyarakat (partisipatif), Kedua

adalah transparan (keterbukaan) dan

ketiga adalah mampu

dipertanggungjawabkan dengan baik

dan benar secara berjenjang.

51 27/8/2014 Rakyatsulsel.co

m

Dua Saksi Kasus

GOR Penuhi

Panggilan Kejari

Malili

Dua orang saksi kasus dugaan

korupsi pembangunan Gedung

Olahraga (GOR) Malili memenuhi

panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari)

Malili, Rabu (27/08/14) hari ini. kasus

dugaan korupsi pembangun GOR

Malili sudah dalam tahap penyidikan.

Namun, kejaksaan belum

mengumumkan siapa nama

tersangka pada kasus ini. Dari hasil

BPKP Sulawesi Selatan menyebutkan

jika proyek pembangunan GOR Malili

terjadi penyimpangan yang diduga

disebabkan oleh kesengajaan oleh

beberapa pihak. Yaitu, Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) pada

Deputi Bidang Harmonisasi dan

Kementerian Pemuda dan Olah raga,

panitia lelang pembangunan GOR

Malili, komite pembangunan,



Halaman 30 dari 50

kontraktor pelaksana, dan Tim PHO

pembangunan GOR Malili sehingga

terjadi kerugian negara Rp367 juta.

52 27/8/2014 Antaranews.com Mantan Kepala

Badan Kominfo

Sinjai Disidang

Korupsi

Mantan Kepala Badan dan Informasi

Kabupaten Sinjai, Ahmad

Suhaemidan 2 rekanan CV Hikari,

Muh Tahir dan Alimuddin menjalani

sidang dugaan korupsi jaringan

internet untuk 100 sekolah

dianggarkan pada 2011-2012. Dalam

persidangan yang dipimpin Hakim

Makmur, Jaksa Penuntut Umum

Suriadin dan Irawan menghadirkan

saksi-saksi dari ketiga tersangka.

Saksi ketua panitia lelang, Hasir

Ahmad mengemukakan "Pada saat

lelang ada tiga perusahaan menawar

dan hanya satu yang memenuhi

persyaratan sehingga kami di panitia

langsung memenangkannya. Saya

tidak tahu kalau ada masalah setelah

diaudit oleh inspektorat dan BPKP

karena tugas saya sudah selesai,"

katanya.

53 28/8/2014 Makassarterkini.

com

2 Pejabat Dinas

PU Soppeng

dibui

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan

Umum (PU) Kabupaten Soppeng

Munir Umar akhirnya ditahan,

setelah menjalani proses sidang

perdana pada Selasa 26 Agustus

2014. Selain Kadis PU, Kepala Bidang

(Kabid) Perencanaan Dinas PU

Kabupaten Soppeng Hidayat juga

ikut ditahan. Munir Umar ditetapkan

sebagai tersangka dalam kasus

dugaan korupsi proyek rehabilitasi

atau pemeliharaan jalan rutin tahun

anggaran 2012. Dalam kasus

tersebut, diduga negara mengalami

kerugian Rp618 miliar. Badan


Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Sulsel dalam audit investigasinya

menemukan ada penyimpangan

dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut, sehingga mengakibatkan



Halaman 31 dari 50

kerugian negara sebesar Rp 618 juta.

54 30/8/2014 Profesionline BPKP Sulsel

Tawarkan Solusi

Korupsi di UNM

Melihat pelaku tindak pidana korupsi

yang kini semakin marak hingga ke

institusi pendidikan, membuat Badan



Sulawesi Selatan memberikan

beberapa solusi. Hal ini diungkapkan

perwakilan BPKP Sulsel, Buntoro

dalam Sosialisasi Anti Korupsi di

Gedung Teater Menara Pinisi, Jumat

(29/8). Ia mengatakan, mahasiswa

harusnya melakukan tindakan

preventif dalam mengupayakan dan

menekan tindak pidana korupsi ini

terjadi. "Preventif adalah upaya

pencegahan, bagaimana mahasiswa

mencegah tindak pidana ini adalah

dengan sejak dini menanamkan sikap

positif dan kejujuran dalam segala

hal," ungkapnya.

55 8/9/2014 Paloponews.com Salah Satu

Pimpinan DPRD

Lutim di

Tetapkan

Tersangka

Kepolisian Resort Luwu Timur

dikabarkan menetapkan tersangka

salah satu Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Luwu Timur. Penetapan tersangka

setelah Kapolres Luwu Timur AKBP

Rio Indra Lesmana beserta Tim

Penyidik menggelar perkara di Polda

Sulsel, Senin (25/08). Belum

diketahui siapa pimpinan DPRD yang

ditetapkan tersangka, namun

sebelumnya Tim Penyidik Polres

Luwu Timur telah melakukan

penyelidikan dugaan tindak pidana

korupsi dalam proses pembayaran

gaji, tunjangan, biaya perjalanan

dinas serta honor terhadap mantan

Anggota DPRD Witman dari partai

Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya juga Pengurus

Koordinator Perguruan Tinggi (PKPT)

Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia

Luwu Raya ( IPMIL Raya) mendesak

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan



Halaman 32 dari 50

menangkap salah satu pimpinan

DPRD kabupaten Luwu Timur terkait

penyalahgunaan wewenang yang

diduga merugikan keuangan Negara

sebesar Rp 125 juta. Berdasarkan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi

Selatan yang ditujukan ke DPRD

Luwu Timur untuk melakukan

pergantian antar waktu

(PAW)terhadap Witman namun tidak

dilakukan. Setelah dilakukan Audit

BPKP menemukan kerugian negara

hingga ratusan juta rupiah.

56 11/9/2014 Luwuraya.com Terkait Stadion

Malili, Pemkab

Lutim Tunggu

Hasil Evaluasi

BPKP

Pemda Luwu Timur saat ini

menunggu hasil evaluasi dari BPKP

Perwakilan Sulawesi Selatan terkait

proyek pembangunan Stadion Malili.

Dari hasil evaluasinya nantinya,

sebagai acuan Pemda untuk

menindaklanjuti proses

pembangunan selanjutnya. Evaluasi

proyek ini dilakukan pasca

Pemerindah Daerah Luwu Timur

melakukan pemutusan kontrak

terhadap PT Nindya Karya (Persero)

pada tanggal 15 Agustus Tahun 2014

57 19/9/2014 ciptakarya Bangkim Sulsel

Latih Organisasi

Masyarakat PPIP

Satuan Kerja Pengembangan

Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi

Sulawesi Selatan mengadakan

Pelatihan Organisasi Masyarakat

Setempat (OMS) dan Kelompok

Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan (PPIP) Reguler I di

Makassar, Kamis (18/09/2014). Acara

ini diikuti oleh OMS dan KPP

sebanyak 160 peserta. Kepala Satker

PKP Sulawesi Selatan Ahmad Asiri

menyatakan, dalam pelaksanaan

PPIP tidak ada pungutan biaya

apapun, maka seluruh masyarakat

pelaksana kegiatan apabila

mendapat hal demikian silahkan

melaporkan kepada Satker PKP atau

PPK PPIP selaku penanggung jawab



Halaman 33 dari 50

di tingkat provinsi dan pusat, dan

nantinya akan diaudit oleh tim

pemeriksa BPKP perwakilan diakhir

waktu penyelesaian pekerjaan.

58 25/9/2014 Bkd.soppeng.go.

id

Diklat Verifikasi

Keuangan Tahun

2014

Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah (BKDD) Kab. Soppeng

menggelar pendidikan dan pelatihan

verifikasi keuangan 2014 pada hari

Selasa tanggal 16 - 18 September.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta

utusan masing-masing SKPD lingkup

Pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini berlangsung di gedung

diklat BKDD ini dibuka langsung oleh

Bupati Soppeng, H. A. Soetomo,

dengan mendatangkan narasumber

dari BPKP Makassar, yakni Eko Heri

Wiranto dan Zainuddin Wirabuana.

Bupati Soppeng H. A. Soetomo

mengatakan bahwa kegiatan diklat

verifikasi keuangan yang

dilaksanakan ini merupakan salah

satu upaya Pemkab dalam

meningkatkan sumber daya aparatur

khususnya bagi tenaga verifikator

keuangan masing-masing SKPD

dengan tujuan untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan secara

profesional dan bertanggung jawab

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada

publik eksternal BPKP, dilakukan melalui:

- Hak jawab/ klarifikasi tidak ada

- Press Release tidak ada

- Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 64 kali

- Pemberian keterangan ahli sebanyak 20 kali.

- Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 7 kali.

- Uploading content sebanyak 16 kali

- Kegiatan peliputan sebanyak 29 kali.



Halaman 34 dari 50

Kategori Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan

Keterangan

a. Penanganan atas

media massa:

- Hak

jawab/klarifikasi

/pelurusan

berita/koreksi

- - -

- Press Conference - - -

- Press Release - - -

b. Promosi:

- Sosialisasi tugas,

fungsi, dan

produk BPKP

01. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada RS Dr.

Tajuddin Khalid

Makassar

4-7 Juli 2014 Pemkot Makassar

02. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada RS Dr.

Wahidin

Sudirohusodo

4-7 Juli 2014 Pemprov Sulsel

03. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Kesehatan Mata

Masyarakat Sulsel

7-14 Juli

2014

Pemprov Sulsel

04. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Teknik Kesehatan

Lingkungan dan

Pemberantasan

Penyakit Menular

Makassar

7-14 Juli

2014

Pemkot Makassar

05. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

7 Juli 2014 Pemprov Sulsel



Halaman 35 dari 50

2014 pada Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kab/Kota

Provinsi Sulsel

06. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada

Politeknik

Kesehatan

Makassar

7 Juli 2014 Pemkot Makassar

07. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Kesehatan Paru

Masyarakat Sulsel

7 Juli 2014 Pemprov Sulsel

08. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Pengamanan

Fasilitas Kesehatan

Makassar

7-14 Juli

2014

Pemkot Makassar

09. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Kesehatan

Tradisional

Masyarakat

Makassar

7-14 Juli

2014

Pemkot Makassar

10. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Makassar

7 Juli 2014 Pemkot Makassar

11. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

8-10 Juli

2014

Pemkot Makassar



Halaman 36 dari 50

Semester I Tahun

2014 pada

Pengadilan Tinggi

Makassar

12. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Pemeriksaan LKPD

TA 2013 pada Kab

Bantaeng

7 Juli 2014 Pemda Bantaeng

13. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Pemeriksaan LKPD

TA 2013 pada Kab

Sidrap

7 Juli 2014 Pemda Sidrap

14. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Pemeriksaan LKPD

TA 2013 pada Kota

Parepare

7 Juli 2014 Pemkot Parepare

15. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Pemeriksaan LKPD

TA 2013 pada Kab

Enrekang

7 Juli 2014 Pemkab Enrekang

16. Pendampingan

Inventarisasi Aset

Tetap BMD

Pemerintah

Kabupaten Pangkep

8-10 Juli

2014

Pemda Pangkep

17. Asistensi Evaluasi

dan Verifikasi

Perhitungan Ulang

Kontrak

Pembangunan Jalan

Beton Ruas Kota

Baru Malili TA 2011-

2013

8-10 Juli

2014

Pemda Luwu Timur

18. Asistensi

Penyusunan Action

Plan terhadap Hasil

Audit LKPD oleh

BPK pada

Kabupaten Luwu

10 Juli 2014 Pemda Luwu Utara



Halaman 37 dari 50

Utara Tahun 2013

19. Pendampingan

dalam rangka

Implementasi

Akuntansi Berbasis

Akrual pada

Pemkab Bulukumba

7 Juli 2014 Pemda Bulukumba

20. Asistensi

Penyusunan

Perubahan

Kebijakan Akuntansi

Berbasis Akrual

pada Pemda Luwu

Utara

10-14 Juli

2014

Pemda Luwu Utara

21. Bimtek Penyusunan

KPI BUMN/D pada

PDAM Kabupaten

Maros

8-10 Juli

2014

Pemda Maros

22. Narasumber terkait

Pengelolaan

Anggaran BPJS pada

RSUD H.A Sulthan

Dg. Radja

Kabupaten

Bulukumba

16 Juli 2014 Pemda Bulukumba

23. Narasumber

Pelaksanaan

Percepatan Tindak

Lanjut Penagihan

Tunggakan

Rekening Air dan

Pelanggan Pemakai

Air 0 s.d 10 m³

24 Juli 2014

24. Pendampingan

Pelaksanaan

Identifikasi Resiko

dan Analisis Resiko

pada RS Kusta

Makassar

4-7 Juli 2014 Pemkot Makassar

25. Pendampingan

Pelaksanaan

Identifikasi Resiko

dan Analisis Resiko

pada RSU Dr

Wahidin

Sudirohusodo

Makassar

4-7 Juli 2014 Pemprov Sulsel



Halaman 38 dari 50

26. Narasumber Diklat

Penyusunan

Renstra dan Renja

SKPD pada Kab

Tana Toraja

14 Juli 2014 Pemkab Tana Toraja

27. Bimtek Penerapan

Tata Kelola APIP

pada Pemerintah

Kabupaten Gowa

4-7 Juli 2014 Pemda Gowa

28. Sosialisasi

Penerapan Tata

Kelola APIP di

Inspektorat

Kabupaten Pangkep

18-21 Juli

2014

Pemda Pangkep

29. Pendampingan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester I Tahun

2014 UAPPA/B

Wilayah

Kementerian

Pertanian Provinsi

Sulsel

12-13

Agustus 2014

Pemprov Sulsel

30. Pendampingan

SIMDA BMD

Pemkab Luwu

6-11 Agustus

2014

Pemda Luwu

31. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Pemeriksaan LKPD

Tahun 2013 oleh

BPK RI pada

Kabupaten Luwu

7-11 Agustus

2014

Pemda Luwu

32. Asistensi

Penyusunan Action

Plan terhadap Hasil

Pemeriksaan LKPD

oleh BPK dalam

rangka Peningkatan

Opini pada Pemda

Kabupaten

Jeneponto

7-11 Agustus

2014

Pemkab Jeneponto

33. Asistensi

Penyusunan Action

Plan terhadap Hasil

Pemeriksaan LKPD

oleh BPK dalam

11 Agustus

2014

Pemda Sinjai



Halaman 39 dari 50

rangka Peningkatan

Opini pada Pemda

Sinjai

34. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Audit LKPD Tahun

2013 Pemerintah

Kabupaten Takalar

12 Agustus

2014

Pemda Takalar

35. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil

Audit LKPD Tahun

2013 Pemerintah

Kabupaten Bone

12 Agustus

2014

Pemda Bone

36. Asistensi

Penyusunan Action

Plan atas Hasil LKPD

TA 2013 pada

Pemda Tana Toraja

15-18

Agustus 2014

Pemda Tana Toraja


Penyusunan Neraca

Keuangan

Kabupaten Tana

Toraja

20-25

Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

38. Asistensi Evaluasi

Beban Kerja

Pegawai pada

Kabupaten Luwu

Utara

25 Agustus

2014

Pemda Luwu Utara

39. Narasumber

Sosialisasi

Peraturan Bupati

tentang Kebijakan

Akuntansi dan

Narasumber

Workshop PP 71

Tahun 2010 tentang

SAP dan

Permendagri No 64

Tahun 2013

26-29

Agustus 2014

40. Sosialisasi

Pengelolaan

Aplikasi SIMDA

Keuangan Berbasis

Akrual pada

Pemerintah

26-28

Agustus 2014

Pemda Gowa



Halaman 40 dari 50

Kabupaten Gowa

41. Narasumber

Pengelolaan

Keuangan, Aset dan

Pengadaan Barang

dan Jasa pada Dinas

Kelautan dan

Perikanan

Kabupaten Pangkep

27-29

Agustus 2014

Pemda Pangkep

42. Asistensi Self

Asesment Good

Corporate

Governance (GCG)

Tahun 2013 pada

PT Semen Tonasa

11 Agustus

2014

43. Bimtek Program SIA

pada PDAM Kota

Makassar

12-13

Agustus 2014

Pemkot Makassar

44. Sosialisasi tentang

Pencegahan

Tipikor/ Program

FCP di Pemda

Pinrang

27 Agustus

2014

Pemda Pinrang

45. Asistensi

Penyusunan

Rencana Tindak

Pengendalian pada

Kab Jeneponto

7-11 Agustus

2014

Pemda Jeneponto

46. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

pada Pemda Sinjai

7-11 Agustus

2014

Pemda Sinjai

47. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

pada Pemda

Takalar

12 Agustus

2014

Pemda Takalar

48. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

pada Pemda Tana

Toraja

13-18

Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

49. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

13 Agustus

2014

Pemkot Makassar



Halaman 41 dari 50

Pengendalian (RTP)

pada Pemkot

Makassar

50. Narasumber

Sosialisasi PP 71

Tahun 2010 dan

Sosialisasi SPIP

pada Kabupaten

Tana Toraja

19-24

Agustus 2014

Pemda Tana Toraja

51. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

pada Pemda

Bantaeng

21-25

Agustus 2014

Pemda Bantaeng

52. Asistensi

penyusunan

Rencana Tindak

Pengendalian (RTP)

pada Pemkot

Palopo

25 Agustus

2014

Pemkot Palopo

53. Sosialisasi SPIP di

Pemerintah

Kabupaten Pinrang

26-27

Agustus 2014

Pemda Pinrang

54. Sosialisasi kebijakan

dan Sisdur

Akuntansi berbasis

Akrual pada Pemda

Sidrap

26 Agustus

2014

Pemda Sidrap

55. Sosialisasi Tata

Kelola APIP pada

Inspektorat

Kabupaten Soppeng

Tahun 2013

22-25

Agustus 2014

Pemda Soppeng

56. Pendampingan

Evaluasi RPJMP

2010-2015 pada

Kabupaten Tana

Toraja

1 September

2014

Pemda Tana Toraja

57. Sosialisasi SIMDA

Keuangan Berbasis

Akrual pada

Pemerintah

Kabupaten Luwu

8 September

2014

Pemda Luwu

58. Narasumber

Pengenalan Aplikasi

SIMDA pada Kanwil

9 September

2014



Halaman 42 dari 50

DJP Sulserbar dan

Tenggara


Verifikasi Keuangan

pada Pemerintah

Kabupaten Soppeng

10-16

September

2014

Pemda Soppeng

60. Sosialisasi SPIP

pada Pemerintah

Kabupaten Barru

11-15

September

2014

Pemda Barru

61. Sosialisasi SIMDA

Keuangan Berbasis

Akrual pada

Pemerintah

Kabupaten Luwu

Timur

1-4

September

2014

Pemda Luwu Timur


Penerapan

Sistem/Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis Akrual

pada Badan

Pendidikan dan

Pelatihan Kota

Makassar

5-8

September

2014

Pemkot Makassar

63. Narasumber dalam

Bimtek Aplikasi

SIMDA Ver 2.7 pada

Pemerintah Kab

Sidrap

24-29

September

2014

Pemda Sidrap

64. Pendampingan

pada Kegiatan

Penyusunan SOP

pada Dinas

Pendapatan Daerah

Kabupaten Wajo

tahap pengumpulan

data dan

penentuan

kedalaman SOP

23-29

September

2014

Pemda Wajo

- Pemberian

keterangan ahli

01. PKA atas Kasus

Dugaan

Penyimpangan

Anggaran untuk

Pembayaran

Penyelesaian Tanah

di GOR Sudiang

7 Juli 2014 Laporan Terkirim



Halaman 43 dari 50

02. PKA atas Kasus

Dugaan Tindak

Pidana Korupsi

Penyimpangan

Kegiatan Pelatihan

Perencanaan

Partisipatif

BAPPEDA Kab

Bantaeng

14 Agustus

2014

Laporan Kirim

03. PKA atas Kasus

Dana Aspirasi

BAPPEDA Kab.

Bantaeng

5 Agustus

2014

Laporan Kirim

04. PKA Kejari

Watampone

26 Agustus

2014

Dalam Proses

05. PKA atas Kasus

Dugaan TPK

Penyalahgunaan

Dana pada PD.

Bajiminahasa

Bantaeng pada

Kegiatan Penjualan

Produk PT Sinar

Sosro

8 September

2014

Laporan Terkirim

06. PKA Kejaksaan

Bantaeng

15

September

2014

Dalam Proses

07. PKA atas Kasus

Dugaan

Penyimpangan

Pembangunan GOR

Andi Ninnong pada

Dinas Pendidikan

Kab Wajo

15 Agustus

2014

Laporan Kirim

08. PKA Kejari Makassar 10

September

2014

Dalam Proses

09. PKA Kejari

Jeneponto

10

September

2014

Dalam Proses

10. PKA atas Kasus

Dugaan TPK

terhadap

Penggunaan

Anggaran Jamkesda

Kota Parepare TA

2010-2013

7 Agustus

2014

Laporan Kirim



Halaman 44 dari 50

11. PKA atas Kasus

Dugaan TPK Dana

Pengadaan Baju

Seragam KPU, PPK,

PPS dan KPPS pada

KPU Kota Palopo TA

2012

17 Juli 2014 Laporan Kirim

12. PKA Kepolisian

Daerah Sulawesi

Selatan

19

September

2014

Dalam Proses

13. Pendampingan

Peninjauan

Lapangan Lokasi

Bandara Baru

Kecamatan

Mengkendek Kab

Tana Toraja

11 Agustus

2014

Dalam Proses

14. PKA Kepolisian

Takalar

23

September

2014

Dalam Proses

15. PKA atas Kasus

Dugaan TPK

Pengadaan Alat

Pusat Sumber

Belajar Virtual

(PSBV) TA2011 pada

Dinas Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga Kab Luwu

Utara di hadapan

penyidik

12 Agustus

2014

Laporan Kirim

16. PKA atas Kasus TPK

dalam Pelaksanaan

Pekerjaan Proyek

Pengadaan Alat

Kesehatan (Alkes)

pada Dinas

Kesehatan Kab.

Bulukumba TA 2011

10

September

2014

Laporan Kirim

17. PKA Tambahan atas

Kasus Pengadaan

Dana Perguliran

Simpan Pinjam

Perempuan (SPP)

26 Agustus

2014

Laporan Kirim

18. PKA atas Kasus

Dugaan Tindak

Pidana Korupsi pada

22 Juli 2014 Laporan Kirim



Halaman 45 dari 50

Pelaksanaan

Pengadaan Dana

Perguliran Simpan

Pinjam Perempuan

(SPP) dan Usaha

Ekonomi Produktif

(UEP) PNPM-MPd di

hadapan Penyidik

Polres Wajo

19. PKA Kepolisian

Resort Luwu Timur

28 Agustus

2014

Dalam Proses

20. PKA atas Kasus

Dugaan TPK

Kegiatan Pemilihan

Kepala Desa pada

BPMP Kab

Jeneponto

1 September

2014

Laporan Kirim

- Ekspose kasus 01. Ekspose Lanjutan

Dugaan TPK

Pengadaan

Peralatan

Laboratorium

Pendidikan Fakultas

Ilmu Keolahragaan

UNM TA 2012

3 Juli 2014

Polda Sulsel

02. Dugaan TPK

Pengadaan Alat

Kesehatan RSUD

Sawerigading Kota

Palopo APBN TA

2013

17 Juli 2014

Polda Sulsel

03. Dugaan TPK

Penyimpangan

Pemberian Fasilitas

Kredit Modal Kerja-

Kredit Usaha Rakyat

(KMK-KUR) dari Bank

BNI Bulukumba

Tahun 2011

7 Agustus

2014

Polda Sulsel

04. Dugaan TPK pada

Pembangunan

Gedung Olahraga

Kab. Luwu TA 2011

7 Agustus

2014

Kejari Belopa

05. Dugaan

Penyimpangan pada

Kegiatan Tukar

Guling (Ruislag)

16 Agustus

2014

Kejari Makassar



Halaman 46 dari 50

antara Pihak Unhas

dengan pihak PT

Kaloborang

Residence Tahun

2009 s.d. 2013

06. Dugaan

Penyimpangan Dana

PNPM-MP

kecamatan Saluputi

Kab Tana Toraja TA

2013

25 Agustus

2014

Polres Tana Toraja

07. Dugaan TPK

Penyalahgunaan

Dana PPIP APBN-P

TA 2013

2 September

2014

Polres Sinjai

c. Wawancara - - -

d. Penerbitan

majalah/tabl

oid/buletin

internal

Majalah “Paraikatte” Triwulan III

2014

-

e. Liputan

Televisi

- - -

3. Pengelolaan Website BPKP

No. Kegiatan Hari/Tanggal

Publish

Materi Upload Keterangan

1 Uploading

Content

3 Juli 2014 Demi Menjaga Good

Governance, Pemkab Gowa

Perbarui MoU dengan BPKP

Berita

2 Uploading

Content

3 Juli 2014 BPKP Sul Sel dan Kejati

SulSelbar Satukan Tekad

Dalam Criminal Justice System

Berita

3 Uploading

Content

8 Juli 2014 Jaga Opini WTP dengan

Meningkatkan Penerapan

SPIP di Kabupaten Maros

Berita

4 Uploading

Content

22 Juli 2014 Indahnya Berbagi di Bulan

Ramadhan

Berita

5 Uploading

Content

24 Juli 2014 Gubernur Sulawesi Selatan

Appresiasi Hasil Pengawasan

BPKP

Berita

6 Uploading

Content

24 Juli 2014 Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan Meraih Opini WTP

Empat Kali Berturut-turut

Berita

7 Uploading 11 Agustus 2014 Halal Bi Halal Keluarga Besar Berita



Halaman 47 dari 50

Content Perwakilan BPKP Prov Sul Sel

8 Uploading

Content

18 Agustus 2014 Inspektorat dan DPKAD Harus

Menjadi Contoh Penerapan

SPIP di Daerah

Berita

9 Uploading

Content

26 Agustus 2014

Kota Makassar Harap BPKP

Bantu Wujudkan WTA dan

WBK

Berita

10 Uploading

Content

26 Agustus 2014

Percepat Implementasi Basis

Akrual, Pemkab Tator Minta

Bantuan BPKP

Berita

11 Uploading

Content

29 Agustus 2014 Bupati Pinrang Minta BPKP

Kawal Implementasi SPIP Di

Wilayahnya

Berita

12 Uploading

Content

29 Agustus 2014 Kunci Fundamental

Pemberantasan

Korupsi:”Integrasi Integritas

dengan Sistem”

Berita

13 Uploading

Content

9 September 2014 Pembukaan Diklat

Penjenjangan Jabatan

Fungsional Auditor Muda

Berita

14 Uploading

Content

13 September

2014

Pengawasan yang Kuat,

Lahirkan Kepemerintahan

yang Efektif

Berita

15 Uploading

Content

18 September

2014

Pemkab. Barru Perpanjang

MoU dengan BPKP

Berita

16 Uploading

Content

19 September

2014

OJK dan BPKP : Sinergy In

Harmony

Berita

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah

melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan

III Tahun 2014 terdiri dari upload content 16 kali kegiatan.

Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk

ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update

terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan

informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini).

4. Peliputan Kegiatan Kantor

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Selatan dalam Triwulan III Tahun 2014 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu



Halaman 48 dari 50

didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 29 kali. Kegiatan

yang berhasil diliput yakni sebagai berikut

No. Tanggal

Peliputan

Kegiatan

Bidang Judul Kegiatan Keterangan

1 1/7/2014 APD MoU dengan Pemkab. Gowa

2 2/7/2014 Perwakilan Kepala Perwakilan Koordinasi

dengan Kajati Sulselbar

3 3/7/2014 Perwakilan Pemkab Luwu Timur Koordinasi

dengan BPKP Sulsel

4 4/7/2014 Perwakilan Menghadiri HUT Kab. Maros

5 17/7/2014 AN Exit Meeting GCG Pelindo

6 18/7/2014 Perwakilan Buka Puasa Bersama Panti Asuhan

Hidayatullah

7 23/7/2014 Perwakilan Menghadiri Penyerahan LHP BPK RI

ke Pemerintah Prov. Sulawesi

Selatan

8 23/7/2014 Perwakilan Penyerahan Laporan Hasil

Pengawasan ke Gubernur Sulsel

9 4/8/2014 Perwakilan Kaper BPKP Sulsel melakukan sidak

10 8/8/2014 Perwakilan Halal bi Halal Perwakilan BPKP

Sulsel

11 17/8/2014 Perwakilan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke

69 di Perwakilan BPKP Sulsel

12 18/8/2014 APD Pembukaan Diklat SPIP

13 21/8/2014 Perwakilan Koordinasi Wakil Walikota

Makassar dengan Kepala

Perwakilan

14 22/8/2014 APD Penutupan Diklat SPIP

15 25/8/2014 Perwakilan Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP

Sulsel di Tana Toraja

16 28/8/2014 Perwakilan Pembukaan FGD Kehumasan

wilayah Timur Tahun 2014

17 27-28/8/2014 Perwakilan Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP

Sulsel di Kab. Pinrang

18 29/8/2014 Perwakilan Penutupan FGD Kehumasan

wilayah Timur Tahun 2014

19 29/8/2014 INV Sosialisasi Program Anti Korupsi

bersama UNM

20 2/9/2014 Perwakilan Nonton bareng Sosialisasi anti

Gratifikasi dengan KPK

21 8/9/2014 Perwakilan Diklat Penjenjangan Ketua Tim

22 10/9/2014 Perwakilan Menghadiri Dies Natalis Unhas

yang ke 58

23 11/9/2014 Perwakilan Silaturahim Kanwil Hukum dan

HAM dengan BPKP Sulsel

24 12/9/2014 Perwakilan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di

Makassar

25 16/9/2014 Perwakilan Penandatangan MoU Pemkab.



Halaman 49 dari 50

Barru

26 17/9/2014 Perwakilan Kunjungan kerja OJK ke BPKP Sulsel

27 22/9/2014 Perwakilan Pelantikan Pejabat Struktural

Eselon III

28 23/9/2014 Perwakilan Penutupan Diklat Penjenjangan

Auditor

29 24/9/2014 Perwakilan Sosialisasi oleh Tim Puslitbang BPKP

5. Pembinaan Kehumasan

Selama Triwulan III Tahun 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan

kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan

mengikuti Forum Kehumasan.

6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat

Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan

III Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu

mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa:

a. Hubungan dengan instansi pers

1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait

BPKP yang dimuat di media cetak tersebut.

2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif.

3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta

media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi

penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan

media massa yang diwakilinya.

4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor.

b. Hubungan dengan wartawan

1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui

komunikasi aktif.

2) Membuat contact person dengan wartawan.

3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan

tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan.

4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita.



Halaman 50 dari 50

5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu

diberitakan.

6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan

ditemui.

7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik.

7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi

Selatan

Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan

kehumasan.

8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya)

Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan

koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan

pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk

pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat.

Documents

Full page photo - bpkp.go.id Humas/uraian... · Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada ... - Fotokopi kliping koran berita yang terkait