Fiscal Policy and Economic Reforms

8/9/2019 Fiscal Policy and Economic Reforms

1/7

KEBIJAKAN FISKAL DAN REFORMASI EKONOMI

oleh Y.V. Reddy

Kondisi Fiskal India: Sebuah Pendahuluan Singkat

Selama 30 tahun awal masa kemerdekaan, antara tahun 1950 dan 1980,

defisit fiskal baik di pusat maupun negara bagian tidak terlalu besar.

Masa ini merupakan periode dimana revenue mengalami surplus. Akan

tetapi, mulai pertengahan tahun 1950-an RBI mulai menerapkan

otomatisasi moneter defisit yang selanjutnya menjadi praktik umum di

India. Bersamaan dengan hal diatas, pada tahun 1969 dan 1980 terjadi

nasionalisasi bank komersial. Kedua perkembangan ini memiliki dampak

yang sangat penting bagi hubungan antara otoritas moneter (RBI) dan

otoritas fiskal (pemerintah).

Pada tahun 1980 terjadi penurunan bunga surat hutang yang memicu

kemerosotan fiskal hebat yang selanjutnya diikuti dengan defisit moneter

yang luar biasa. Situasi ini berdampak terhadap kesehatan sistemperbankan dan memperumit reformasi sektor perbankan.

Defisit fiskal yang sangat besar dan kondisi moneter saat itu

mempengaruhi sektor eksternal yang direfleksikan dengan semakin

melebarnya defisit keuangan pada akhir tahun 1980 dan awal 1990.

Dipicu oleh kondisi ini, proses reformasi dimulai pada tahun 1991-1992.

Struktur makroekonomi yang terpercaya dan program stabilisasi meliputi

perdagangan, industri, investasi luar negeri, nilai tukar mata uang,

keuangan publik, dan sektor keuangan dilakukan bersamaan yang

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan

perdagangan dan investasi. Bersamaan dengan kebijakan ini, beberapa

reformasi berkenaan pemasaran hutang pemerintah juga mulai

dilakukan.

Pada tahun 1994 RBI menandatangai perjanjian pertama dengan

pemerintah untuk menetapkan batasan bagi otomatisasi moneter, yaitu

sebuah sistem yang membatasi pembuatan surat hutang selama tiga

1


2/7

tahun yang akan berakhir pada 1996-1997. Kemudian pada tahun 1997,

perjanjian kedua ditandatangani.

Berbagai upaya mengembalikan keseimbangan fiskal melalui reformasi

pajak, manajemen pembiayaan, reformasi institusi dan reformasi sektorkeuangan pada awal tahun 1990 dapat mengurangi defisit fiskal dan

menurunkan perbandingan hutang terhadap GDP selama periode tahun

1991-1997. Namun disayangkan pada periode 1997-2003 terjadi

perlambatan industri dan krisis ekonomi yang menyebabkan kemunduran

fiskal.

Pada periode tahun 2003, kondisi fiskal pemerintah pusat mulai

membaik. Posisi fiskal negara-negara bagian juga membaik dan defisit

revenue dapat dihilangkan.

Kebijakan RBI dalam Reformasi Fiskal

RBI, sebagai bank sentral, memiliki tujuan pokok untuk menjaga

stabilitas moneter. Dikala situasi fiskal sudah ditentuka oleh pemerintah,

maka merupakan tanggung jawab bank sentral untuk memastikan

kestabilan moneter dan program pinjaman pemerintah diatur dengangangguan yang minimal.

Sebagai bagian dari proses reformasi, melalui kerjasama dengan

pemerintah, disepakati bahwa surat utang akan dikonversi menjadi

sekuritas yang dijual di pasar dengan bunga pasar, bergantung kepada

kondisi pasar yang dikontrol oleh RBI. Melalui mekanisme ini stok utang

dapat dihapus. Hal ini merupakan salah satu bukti upaya yang dilakukan

RBI sebagai bagian reformasi, melalui koordinasi dengan pemerintah

tentunya.

RBI juga memberikan saran dan masukan kepada pemerintah melalui

Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act). Melalui

forum yang beranggotakan sekretaris Menteri Keuangan, Pemerintah

India, Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of

Accounts (CAG), dan Controller General of Accounts (CGA), RBI juga

membantu negara bagian menyiapkan peraturan berkenaan FRBM. Selain

itu RBI juga mengawali dilakukannya penelitian akan kebijakan pensiundi India.

2


3/7

3


4/7

Manajemen Fiskal dan Moneter

Melalui koordinasi dengan pemerintah, RBI mengambil beberapa langkah

dalam rangka harmonisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Langkah-langkah tersebut adalah:

1.Statutory Liquidity Ratio (SLR) secara bertahap diturunkan menjadi

minimum 25% dan CRR diturunkan bertahap, bergantung kepada

likuiditas, hingga minimum 3%.

2.RBI menjaga keseimbangan kas pemerintah yang berpengaruh

terhadap likuiditas pasar keuangan.

3.Kecenderungan defisit fiskal pemerintah pusat dan negara bagian

hampir mendekati separuh tabungan penduduk.

4.Meminimalkan conflict of interest dalam penyusunan kebijakanperbankan, mengingat hampir 70% bank di India dimiliki oleh

pemerintah.

5.Pengaturan bunga tabungan oleh pemerintah.

6.Menyeimbangkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan

moneter agar keduanya berjalan secara efektif.

Fiskal dan Pasar Keuangan

Fiskal dan pasar keuangan memiliki hubungan paling erat dalam hal

pasar sekuritas pemerintah. Dalam hal ini RBI telah berhasil

menyelesaikan program pinjaman pemerintah dengan tingkat bunga

tertentu tanpa membahanyakan keseimbangan eksternal. RBI juga

berhasil meyakinkan pasar mengenai pasar sekuritas pemerintah.

Mengenai program pinjaman tiap-tiap negara bagian, RBI berhasil

menyediakan investor agar program ini dapat berjalan.

RBI, sebagai bank sentral, juga bertanggung jawab menjaga kestabilan

keuangan agar kondisi keuangan India semakin kuat sehingga mampu

menjaga kestabilan tersebut dari goncangan keuangan.

Sebagai bagian dari reformasi pasar keuangan, pengembangan asuransi

dan dana pensiun sangatlah penting, khususnya bagi pasar keuangan,

baik pemerintah maupun swasta.

4


5/7

5


6/7

Fiskal dan Sektor Eksternal

Dalam hubungannya dengan sektor eksternal, ada beberapa hal yang

berkaitan dengan perspektif kebijakan fiskal, yaitu:

1.Terbukanya pasar utang pemerintah untuk warga negara asing.

2.Biaya fiskal untuk market stabilization scheme (MSS).

3.Sterilisasi biaya fiskal sebaiknya ditanggung oleh bank sentral atau

pemerintah.

4.Biaya fiskal kuasi sterilisasi di India

5.Valuasi cadangan forex berbasiskan market-to-market dalam neraca

RBI.

6.Hubungan antara kebijakan fiskal dengan reserves, khususnya

dalam kacamata analis dan pasar.

Perspektif RBI dalam Kebijakan Fiskal

Pendekatan yang dilakukan RBI sebagai bagian reformasi fiskal meliputi

persetujuan eliminasi defisit revenue, persetujuan adanya batasan

nominal untuk defisit fiskal, dan yang lebih penting adalah mekanisme

pembiayaan defisit fiskal serta penggunaan sumber daya untuk

pembiayaan tersebut. Pemberdayaan fiskal secara nyata dituangkan

dalam Laporan Tahunan RBI tahun 2000.

Secara garis besar ide dasarnya adalah: dalam kondisi ekonomi yang

membutuhkan transformasi struktural dan investasi infrastruktur sosial

dan finansial, India harus berjuang untuk meningkatkan aktivitas

fiskalnya hingga mencapai tingkat tertentu karena kebutuhan barang

harus dapat dipenuhi serta mampu menjaga disiplin fiskal dan stabilitas

makro. Hal ini memberikan efek yang jauh lebih besar dibandingkanreduksi mekanik dalam fiskal dan defisit revenue pada aktivitas fiskal

yang rendah.

6


7/7

Overview

Belajar dari pengalaman India melakukan reformasi ekonomi dan

korelasinya dengan kebijakan fiskal, dapat diambil beberapa pelajaran

penting sebagai berikut:

1.Mengingat fungsinya sebagai stabilisator moneter, sebuah bank

sentral harus sensitif terhadap perubahan situasi fiskal di

negaranya. Bank sentral harus mampu mendukung kebijakan fiskal

yang diputuskan oleh suatu negara dengan menjaga stabilitas

moneter dan meminimalkan guncangan yang mungkin terjadi.

2.Koordinasi antara pemerintah dan bank sentral mutlak diperlukan

dalam melakukan reformasi struktur ekonomi, khususnya disaat

ada perubahan institusi dan kebijakan. Dalam pelaksanaan

kebijakan moneter, kaitannya dengan dominasi fiskal, harus terjadi

harmonisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar terbentuk

stabilitas ekonomi. Berkenaan dengan hal ini, melalui kerjasama

yang baik antara pemerintah dengan RBI, langkah-langkah

reformasi ekonomi yang dilakukan memberikan hasil yang positif.

3. Mengingat turbulensi ekonomi dunia yang melanda beberapa tahun

lalu, relevansi fiskal dalam manajemen makro ekonomi menjadi

semakin penting. Dikala turbulensi keuangan terjadi, setelah

semua perangkat gagal mengatasinya, maka hanya fiskal yang

merupakan tumpuan terakhir dan menjadi senjata pamungkas

untuk mengatasinya.

7

Documents

Fiscal Policy and Economic Reforms