http://yanel.wetpaint.com/page

Filsafat PancasilaDEMOKRASI 1. PENDAHULUAN Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. 2. PENGERTIAN Demokrasi dikenal dalam pengertian universal,. Konseptual dan kontekstual. A. MENURUT ETIMOLOGIS / BAHASA B. MENURUT TERMINOLOGI Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi government of the people, by the people, and for the people. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota (polis). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah anak, wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka system demokrasi. Akibat perkembangan penduduk maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasai tidak langsung dilaksanakan melalui system perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum. Secara terminology . Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik. Torres demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik. Clssical Aristotelian theory, medieval theory dan contemporary doctrine. Torres melihat demokrasi dari segoi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dlm arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk. (1) menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. (2) titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. (3) melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. (4) bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain

saling ketergantungan. Dari segi terminology dan konseptual ada beberapa pendapat : 1. Tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan; 2. Tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty. 3. Contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 4. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. 5..Henry B. Mayo, system politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyart, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 6. International Commision for Jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diseleng-garakan oleh wakil wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas. 7. C.F. Strong, Suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerin-tah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas 8.Samuel Huntington, system politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara. Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indosnesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde lama dengan konstitusi RIS dan UUDS 50 dikenal demokrasi liberal, setelah kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto dan orde baru diukenal demokrasi Pancasila, era reformasi sejak 1998 masih dikenal demokrasi Pancasila. 3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN

Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan, akan tetapi perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. 1. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi. 1. Timokrasi,. Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah oligarchi. 1. Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Tekanan penguasa semikin berat. Rakyat semakin sengsara.

Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi.

1. Demokrasi. Pemerintahan secara demokrasi diutama-kan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebe-basan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip Anarki. 1. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany. 1. Tirany. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat peresaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Plato juga dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk pemerintahan mengemukakan lagi : A. Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan. 1. Monarki. Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan. 2. Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai. 3. Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat. B. The Corruption form (bentuk pemerosotan) 1. Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarhci 2. Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Aroistokrasi 3. Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the mob)

4. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Demokrasi dari system politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi, system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Tidak sewenag-wenang. Kekuasaan tidak takterbatas. Mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis. 5. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandang-an hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilainilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah. 6. DEMOKRATISASI Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis. Tahapan demokrasi: 1. 2. 3. 4. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi; konsolidasi demokrasi praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Ciri-ciri demokrasi. 1. berlangsung secara evolusioner; 2. perubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan); 3. proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter. 7. Demokrasi di Indonesia Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide ten-tang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa.Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri. Rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideology negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideology nasional, Pancasila sebagai cita-cita ma-syarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sbb: 1. Kedaulatan rakyat; 2. republik

3. 4. 5. 6. 7.

Negara berdasar atas hukum Pemerintahan yang konstitusional Sistem perwakilan Prinsip musyawarah Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan social. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebi-jaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sehubungan dengan demokrasi Pancasila, di Indonesia mengenal juga istilah masyarakat Madani (civil society). Welzer dengan rumusan konseptual, civil society adalah jaringan yang kompleks dari LSM diluar pemerintahan ne-gara (NGO) yang bekerja secara merdeka atau bersamasama pemerintah yang diatur oleh hukum. Ia merupakan ranah publik yang beranggotakan perorangan. Masyarakat madani Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan civil society menurut konsep liberalisme/komunita-rianisme Barat. Masyarakat madani Indonesia mempunyai ciri khas, tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi lebih nyata dari negara dalam hal memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani, suasana kulturtal dan ideologis dan menyediakan infrastruktur social yang diperlukan. Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan civil society/ masyarakat madani Indonesia, secara kualitatif ditandai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakan prinsip rule of law, partisipasi yang luas dari warganegara dalam mengam bil keputusan publik diberbagai tingkatan, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik, berakhlak baik serta berbudi luhur. 8. SISTEM POLITIK DEMOKRASI 1. Landasan System Politik Demokrasi di Indonesia Menurut Samuel Huntington sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan mem-berikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ps 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah menjadi kedaulatan berada dita-ngan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan ini menghi-langkan kata dilaksanakan sepenuhnya menjadi dilaksanakan menu-rut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi. 2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia Berdasarkan UUD

45 a. Berbentuk republik (Ps 1 ayat (1) b. Ide kedaulatan rakyat (Ps 1 ayat (2)) c. Negara berdasar atas hukum (Ps 1 ayat (3)) d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (lihat BAB III) e. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen. f. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD. g. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD. Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menteri-menteri. 9. PENDIDIKAN DEMOKRASI Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman. Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun. Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi, masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha. Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan masih terbatas pada kaum elit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan. Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi. 1. demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara; 2. demokrasi merupakan the long learning process 3. kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada masyarakat secara luas. Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyara-katkan moral pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga pengusaha. Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan demokrasi dalam arti melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi itu terhadap semua warganegara tanpa kecuali rakyat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini merupakan ba-gian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini salahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilai-nilai demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilai-nilai Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demok-rasi itu sendiri yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara. Paling tidak nilai-nilai demokrasi itu mencakup : 1. masalah kedaulatan 2. makna negara berbentuk republik 3. negara berdasar atas hukum 4. pemerintahan yang konstitusionil 5. sistem perwakilan 6. prinsip musyawarah 7. prinsip ketuhanan Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibi-dang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.

GeopolitikGEOPOLITIK A. Penjelasan Istilah1. Geopolitik Frederich Ratzel : Ilmu Bumi Politik, mempelajari geografi dari aspek politik. Rudolf Kjellen: Geopolitik, mempelajari fenomena politik dari aspek geografi 2. Konsep Ruang Ruang merupakan dinamika politik dan militer, dan disebut juga kombinasi ruang dan kekuatan. Realitanya kekuatan politik selalu menghendaki penguasa-an ruang. Sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik 3. Konsep Frontier Frontier merupakan batas imajiner dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara diluar boundary (batas resmi dua negara) Batas frontier yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari seberang boundary. Pengaruh asing berawal dari budaya, ekonomi, social, agama dan ras. 4. Konsep Politik Kekuatan Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksa-nakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional. Konsep keamanan negara, diutamakan konsep ketahanan nasional. Dalam upaya keamanan negara dan bangsa, sema-ngat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar. 5.Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Daerah Otonom adalah, yang disebut daerah adalah kesa-tuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam negara kesartuan RI.

B. Latar Belakang WWAspek Historis Aspek Geografis dan sosial budaya Aspek geopolitis dan kepentingan nasional Aspek Historis a. Pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa terjajah dan terpecah; Dijajah oleh Spanyol, Portogal, Inggris dan Belanda dan nterakhir Jepang. Total waktu zaman penjajahan selama 350 tahun. Selama itu juga mengalami penderitaan berupa keterbodohan, kemiskinan. Kesengsaraan. b. Pernah mengalami wilayah yang terpisah Pada saat merdeka Negara Indonesia 17 Agustus 1945, pernah memiliki wila-yah yang terpisah karena Irian Barat (sekarang berganti nama Papua) masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. RI berhasil merebut dari Belanda pada tahun 1963. Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia digolongkan dalam 3 zaman, yaitu zaman perintis mulai tahun 1908 dengan ditandai berdirinya pergerakan nasional Budi Utomo, zaman penegas tahun 1928 ditandai dengan ikrar Sumpah Pemuda, dan zaman pendobrak 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Aspek Geografis dan Sosial Budaya

Indonesia terdiri dari bangsa yang heterogen dan unik. Heterogen merupakan kepulauan baik besar dan kecil. Banyak pulau yang belum bernama dan belum ada penghuninya sehingga ruskan untuk dimiliki oleh negara lain terutama pulau kecil yang berbtasan dengan negara lain (ingat hilangnya pulau Ligitan yang berhasil menjadi milik Malaysia tahun 2000 an ). Memperhatikan keadaan Indonesia yang heterogen dan unik ini berpeluang kearah sentrifugal (memecah), merupakan tantangan wawasan nusantara (ingat kasus GAM, RMS dan Gerakan Papua Merdeka) sedangkan peluang gerak sentripetal (menyatu) selalu berhadapan dengan ngerak sentrifugal Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional Geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu Bumi Politik Geopolitik diartikan ilmu Bumi Politik mempelajari fenomena politik dari segi geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentu-kan kebijakan nasional, sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional. Bangsa Indonesia pertama kali mmengkaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tgl 1 Juni 1945. Berdasarkan Geopolitik wilayah Indonesia adcalah satu kesatuan yang satu dari Sabang sampoai ke Meraauke.. Menurut Soekarno Indonesia dari Barat sampai ke Timur. Lebih luas dari Sabang sampai ke Merauke. Wawasan nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. Saah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan nusantara (berdasarkan Geopolitik) adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45. Sehingga hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. C. Wawasan Nusantara Geo politik Indonesia adalah Wawasan Nusantara Secara geografis Indonesia mempunyai ciri khas yaitu berada diantara dua samudera Hindia dan Fasifik. Antara dua benua, Australia dan Asia. Indonesia berupa kepulauan sehingga disebut Benua Maritim Indonesia, atas dasar ini dikem-bangkan geopolitik nasional Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 45. Selain itu diartikan sebagai cara pandang, memahami, menghayati, bertindak dan berfikir sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek "Astagatra" Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu kesatuan wilayah dan satu kesa-tuan politik serta satu ideology yaitu ideology dan identitas nasional. Satu kesatuan sosial budaya atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Cara Pandang Bangsa Indonesia Perwujudan kepulauan Nusantara : sebagai suatu kesatuan politik, terdiri dari kewilayahan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan falsafah dan ideologi negara, dan kesatuan hukum untuk kepentingan nasional. kesatuan ekonomi,kepemilikan bersama kekayaan efektif maupoun potensial wilayah nusantara, pemerataan hasil kekayaan nusantara dan keserasian, keseimbangan tingkat perkembangan ekonomi. kesatuan sosial budaya dan kesatuan ketahanan keamanan, pemerataan keseimbangan

dan persamaan kemajuan masyarakat keselarasan kehidupan. Persamaan hak dan kewajiban sesama warganegara dalam rangka membelaa negara.

Ajaran Dasar Wawasan Nusantara 1. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan NasionalBangsa Indonesia sebagai bangsa yang mejemuk dalam menyelenggarakan kehidupan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankan harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara adalah wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. 2. Landasan Idiil : Pancasila Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sebagai ideologi bangsa serta sebagai Identitas Nasional. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan. Pancasila mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin, pemerintahan dan seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 45, sehingga Pancasila merupakan landasan Idiil Wawasan Nusantara.

3. Landasan Konstitusional UUD 45 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD 45 mengatur dan mengakui bahwa bumi , air dan dirgantara diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Asas Wawasan Nusantara Asas kepentingan bersama, Asas ini terutama sekali pada saat menghadapi penjajah untuk merebut kemerdejkkaan. Setelah Indonesia merseka asas ini merupakan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan Tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 45. Asas keadilan, asas keadilan tercermin dalam tatapergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan/umum Asas kejujuran, semua perbuatan sesuai dengan realita, dan hukum. Asas solidaritas, asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan asal usul, agama atau adat istiadat masingmasing. Asas kerjasama. Asas ini meerapkan kebersamaan, gotong royong ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Asas kesetiaan, asas ini bermakna kesetiaan terhadap kesepakatan bersama.

FungsiWawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motovasi,serta rambu-ram,bu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi darisegala aspek kehidupan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum/nasional.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara1. Pemberdayaan masyarakat. Faktor SDM. Aspek ini yang menjadi pokok

tantangan adalah segi pembangunan masyarakat masih harus berdasarkan program dari atas ke bawah (Top Down Planning). Keadaan ini dipengaruhi oleh kekurangan SDM. Untuk negara maju telah melaksanakan program Buttom up Planning. Kondisi Nasional, Masyarakat Indonesia dari segi daerah maasih banyak terdapat desa tewrtinggal. Masyarakatnya masih banyak masyarakat miskin. Masyarakat miskin bukan berkurang malahan bertambah dipengaruhi faktor ekonomi. Kebutuhan rumah tangga tidak seimbang dengan pendapatan riil masyarakat. Apalagi faktor ekonomi Masyarakat ikut terpuruk akibat kenaikan BBM. Harga BBM merupakan faktor pokok menentukan golongan ekonomi masyarakat apakah lower class, midle calss atau high class. BBM menentukan kualitas kegidupan masyarakat. 2. Dunia Tanpa Batas Kemajuan IPTEK membawa dunia tanpa batas.Untuk mkemajuan IPTEK harus didasarkan dengan SDM masyarakat. Tanpa SDM yang sesuai dengan IPTEK menghambat implementasi wawasan nusantara. 3. Era baru Kapitalisme Era baru kapitalisme tak terpisahkan dari globalisasi. Negara Kapitalis selalu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinyadibiudang ekonomi dengan menekan negara berkembang dengan isu global yang mencakup demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. (Bagaimana sikap AS dengan sekutunya terhadap negara berkembang. Makna hakiki negara berkembang adalah negara tertinggal, Indonesia negara yang kaya, akan tetapi masyarakatnya adalah masyarakat yang miskin di dunia. Bagaimana mata uang Rupiah dibandingkan dengan mata uang lain di dunia ini. Apa makna jumlah TKI meningkat baik secara legal maupun illegal) 4. Kesadaran Warga Secara nasional nampak ada kesadaran untuk mempertahankan NKRI. Namun secara regional masih terdapat daerah yang berkehendak untuk memisahkan diri dari NKRI. Ada lagi yang berjuang untuk memecahkan wilayah menjadi wilayah baru yang tidak didasari dengan SDA dsan SDM. Hal ini sebagai strategi perebutan kekuasaan dalam suatu wilayah. Akibatnya terjadi perbenturan antar masa yang pro dan kontra. (lihat kasus Tapanuli di SUMUT yang ingin mendirikan Kabupaten Tapanuli baru).

GeostrategiGeostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan , kebijakan. Geostrategi merupakan pemanfaatan lingkungan untuk mencapai tu-juan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi. Geostrategi juga untuk mewujudkan, mempertahankan integrasi bang-sa dlm masyarakat majemuk dan heterogin. 1. 1. Penjelasan Istilah 1. Geostrategi : suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional; 2. Sistem kehidupan nasional adalah himpunan berbagai kelemba-gaan hidup bangsa sebagai sistem (ipoleksosbudhankam) seba-gai subsistem yang dilengkapi dengan norma, nilai dan aturan; 3. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengem-bangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman baik datang dari luar maupun dari dalam. 4. Cita-cita nasional kondisi yang lebih cerah dimasa depan sesuai dengan keinginan luhur yang terkandung dalam falsafah bangsa. 5. Kepentingan nasional dari aspek keamanan dan kesejahteraan Kepentingan nasional adalah kepentingan bangsa dan negara untuk mewujudkan stabilitas nasional bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. f. Pembangunan nasional adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh negara atau pemerintah yang bertujuan un-tuk mengadakan pembangunan fisik, sikap mental dan moderni-sasi pemikiran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. 1. keamanan adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat, mengenai ketenteraman, ketertiban, keselamatan dan kemampu-an untuk mengadakan pertahanan. 2. Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang didapat oleh masyarakat dimana terdapat rasa kecukupan, kecerdasan, kesehatan, ketaq-waan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan.

2.Ketahanan Nasional Pertama kali dikemukakan oleh Ir . Soekarno. Pada waktu itu baru diartikan tangguh dalam menghadapi ganguan dari dalam maupun dari luar. Pada tahun 1972 diberikan pengertian, merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan ke-kuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan baik dari dalam maupun dari luar langsung atau tidak langsung mem-bahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. konsepsi politik, keberhasilan tugas pokok pemerintah, tegaknya hukum dan ketertiban (law and order), kesejahterraan dan kemakmuran (welfare and prosperity), terselenggaranya pertahanan dan keamanan (defence and security) keadilan hukum dan keadilan sosial (Juridical Justice and social justice) dan

7. adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualkan diri (freedom of the people) Hakikat Ketahanan Nasional Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial , sehingga kelemahan dari satu aspek akan mempengaruhi yang lain . Ketahanan nasional merupakan interaksi positif dari semua gatra kehidupan nasional yang terkandung dalam astagatra. Sifat Ketahanan nasional 1. Manunggal antara trigatra dan panca gatra, tidak campur aduk melainkan serasi, seimbang dan harmonis. 2. Mawas dalam., Untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional; 3. Kewibawaan, menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara sebagai daya pencegah dan penangkalan; 4. Berubah menurut waktu, ketahanan nasional bersifat dinamis, berubah sesuai dengan fungsi dan waktu. Apakah ada ancaman atau tidak. 5. Tidak membenarkan adu kekuasaan atau adu kekuatan. 6. Percaya pada diri sendiri. (self Confidence) 7. Tidak tergantung pada pihak lain ( (self Relience), ketahanan nasional dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri. 3. Konsep dasar ketahanan nasional 1. Astagatra, model ini merupakan perangkat hubungan bidang kehi-dupan manusia dan budaya yang memanfaatkan kekayaan alam. Astagatra terdiri dari : Trigatra. : Gatra letak dan kedudukan geografi : Gatra keadaan kekayaan alam (Pengelolaan SDA : asas maksimal, asas lestari, asas daya saing ) : Gatra keadaan dan kemampuan penduduk Pancagatra v Gatra ideologi v Ggatra Politik v Gatra Ekonomi (faktor mempengaruhi ketahanan ekonomi sumber kekayaan alam, tenaga kerja, modal, teknologi) v Gatra Sosial budaya (Faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial, tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, keperibadian nasional) v Gatra Pertahanan dan Keamanan (Faktor yang mem pengaruhi: doktrin, wawasan nasional, sistem hankam, geografi, Manusia, integrasi angkatan bersenjata dengan rakyat, material maksudnya sinkronisasi industri pertahanan dengan industri sipil, IPTEK, kepemimpinan, pengaruh luar negeri) 2. Model Morgenthau Model ini bersifat deskriptif kualitatif. Kalau model Lemhannas berevolusi dari observasi empiris, Morgenthau secara analitis, observa-si atas tata kehidupan nasional serta makro dilihat dari luar sehingga ketahanan masyarakat berwujud sebagai kekuatan. Morgenthau mene-kankan pentingnya kekuatan nasional dibina kaitannya dengan negara lain. Perjuangan untuk mendapatkan Power Position, sehingga muncullah balance of power.

3. Model Alfred Thayer Mahan Mahan mengatakan kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi unsur : 1. 2. 3. 4. 5. 6. letak geografi Bentuk atau wujud bumi; Luas wilayah Jumlah penduduk Watak nasional/bangsa Sifat pemerintahan

Kekuatan negara selain daratan juga masalah akses ke laut. Pantai merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan di laut. Panjang tepian pantai merupakan indikator kekuatan laut (sea power) negara. Ada 4 faktor mempengaruhi pembentukan kekuatan laut: 1. situasi geografi, khususnya morfologi, topografi, yang dikaitkan dengan akses kelaut serta penyebaran penduduk. 2. Kekayaan Alam Dan Zona iklim yang terkait dengan kemampu an industri serta kemandirian penyediaan pangan; 3. Konfigurasi wilayah negara yang mempengaruhi karakter rakyat; 4. Jumlah penduduk. 4. Model Cline Cline melihat negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lain termasuk persepsi penangkalan terhadap negara lain. Menurut Cline suatu negara akan muncul kekuatan besar apabila memiliki potensi besar dan SDM besar pula. Suatu negara wilayahnya besar, jumlah penduduknya kecil tidak akan menjadi negara besar walau berteknologi maju. 5. KETAHANAN REGIONAL Ketahanan regional merupakan kebutuhan setiap negara. Ketahanan nasional didasarkan atas ketahanan regional. Pembangunan nasional diperlukan dukungan keamanan kawasan (regional security). Keamanan regional dan nasional tidak terbatas dengan keamanan oleh militer. Militer diperlukan untuk menghadapi ancaman dari dalam berupa pemberontakan dan membantu masyarakat serta membantu aparat penegak hukum apabila diminta

Identitas NasionalIDENTITAS NASIONAL A.IDENTITAS NASIONAL INDONESIA Manifestasi Nilai-Nilai Budaya Yg Tumbuh Dan Berkembang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa (Nation State) , Yg Dimulai Dari Kesepahaman : Antar Individu, Individu Kelompok Dan Atau Antar Kelompok. B. SEJARAH PAHAM KELAHIRAN NASIONALISME INDONESIA YG BER-WAWASAN PAROKHIAL: 1. 1908 Budi Oetomo Berbasis Sub Kultur Jawa 2. 1911 Sarikat Dagang Islam Kaum Entrepeneur Islam Bersifat Ekstrovert Dan Politis 3. 1912. Muhammadiya Dari Subkultur Islam Modernis Bersifat Introvert Dan Sosial 4. 1912. Indische Party Dari Sub Kultur Campuran, Yg Memncerminkan Elemin Politis Na-Sionalisme Non rasial dg selogan TEMPAT YANG MEMBERI NAFKAH YANG MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI TANAH AIRNYA 5. 1913. Indische Social Democratiche Vereniging Mengejawantahkan Nasionalisme Politik Radikal Dan Berorientasi Marxist. 6. 1915. Trikoro Dharmo Sebagai Emberio Yong Java 7. 1918 Yong Java 8. 1925. Manifisto Politik 9. 1926. Nahdatoel Oelama (Nu)Dari Sub Kultur Santri Dan Ulama Serta Pergerakan Lain Seperti Sub Ethnis Jong Ambon, Jong Sumatwera, Jong Selebes Yang Melahiorkan Pergerakan Nasionalisme Yg Berjati Diri Indonmesianess 10. 1928 . Soempah Pemoeda 28 Okt 1928 11. 1931. Indonesia Muda

C KARAKTERISTIK INDENTITAS NASIONAL a. UNSUR IDENTITAS PANCASILA DENGAN ROHNYA BHINNEKA TUNGGAL IKA Nilai-Nilai Yg Hidup Dalam Berbagai Masyarakat. Menyangkut Sopan Santun, Tata pergaulan Termasuk Bidang Agama Serta Moral Adat Istiadat Budaya b. PELAKSANAAN UNSUR IDENTITAS NASIOANAL Menjelang th 1997 indonesia terjadi krisis nilai, moral disusul krisis ekonomi dan politik sehingga indonesia kehilangan orientasi nilai. Dari sisni timbul suatu pergerakan semacam social terorisme. Lalu 1998 puncak krisis sehingga timbul penjarahan massal.

Hakikat identitas nasional indonesia adalah pancasila yg diaktualisasikan dalam bergagai kehidupan dan berbangsa. AKTUALISASI ini untuk menegakkan pancasila dan uud 45 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan uud 45 terutama alinea ke 4. D. PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

1.TANTANGAN GLOBALISASIBersifat centrifugal bersumber pada faktor Eksternal dan internal Eksternal Berkembangnya proses globalisasi yang melahirkan neolibralisme dan kapitalisme. Hal ini dimulai berbagai kesepakatan melalui konfrensi internasional : WTO APEC. AFTA dan bentuk kesepakatan yang lain yang berhubungan dengan perekonomian, sosial dan politik yg dapat menindas masyarakat lemah baik dari segi ekonomi, sosial, politik.

INTERNALTerjadinya KKN kebebasan demokrasi tidak ditunjang oleh infra struktur mental yang kondusif. Sehingga mamsing masing menterjemahkan dan mengaplikasikan demokrasi sesuai dengan kepentingan. ERNEST RENAN dalam bukunya quest ceqyune nation menyatakan bahwa hakikat nasionalisme itu le desire vivre ensemble (keinginan untuk hidup bersama) bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual une ame,un prinsipe spirituel yang berakar pada kepahlawanan masa lalu yang tumbuh karena ada kesamaan penderitaan dan kemuliaan dimasa lalu. 2. REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL Upaya pemberdayaan identitas nasional indonesia melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pembukaan UUD 45 sebagai staatfondamentalnorm , di eksplorasikan pada dimensi : Realitas : nilai nilai diaplikasikan secara konkrit dalam kehidupan secara objektif yang bersifat : Sein im sollen dan sollen im sein Idealitas : secara prospektif mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional melalui berbagai pergerakan baik dari kalangan akademik, masyarakat ataupun pemerintahan. Fleksibelitasnya : pancasila untuk memenuhi kebutuhan jaman terus dikembangkan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika secara berkesinambungan pembinaan moral terutama penegakan hukum secara kondisif dan suprematif.

kegiatan formulasi hukum harus dilandasi dengan moral sehingga ada hubungan antara moral hukum dan sebaliknya . Hukum berlandaskan moral akan berlaku secara tepat dan efektif. E. REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI MANIFESTASI IDENTITAS NASIONAL Wawasan: Spiritual ( berlandaskan etik, estetika, dan regiusitas; (sebagai dasar dan arah pengembangan profesi) Akademis, menyiapkan sdm utk pembangunan nasional Kebangsaan, menumbuhkan kesadaran nasionalisme utk mendirikan jatidiri bangsa Mondial, sadar dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa globalisasi dan mampu mengatasi, menangkap tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berbangsa dan bernegara

Rule of Law dan HAMPengertian HAM Hak asasi menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki sese-orang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fondamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Beberapa pendapat ttg definisi HAM 1. HAM adalah hak yang melekat pada diri m,anusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara l;ayak; 2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya. 3. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT; 4. HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa. Cirri pokok HAM. 1. HAM tidak diberikan atau diwariskan; 2. HAM untuk semua orang tanpa diskriminasi; 3. HAM tidak boleh dilanggar, rtidak boleh dibatasi. Sifat HAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Individual Universal Supralegal, tdk tergantung kepada negara atau pemerintah; Kodrati, bersumber dari kodrat manusia; Kesamaan derajat Pelaksanaan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain.

Universalitas dan lokalitas. Universal maksudnya melekat pada harkat martabat setiap orang. Lokalitas maksudnya setiap manusia harus diakui dan dihormati hak-hak dasarnya melalui hukum, dan disesuaikan dengan sosio kultural suatu masyarakat atau negara. Pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari kondisi social, budaya, politik atau pengalaman negara. Sejarah Perkembangan Perjuangan HAM 1. HAM masa sejarah. 1. Perjuangan nabi Musa pada saat membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (tahun 6000 SM) 2. Hukum Hamirabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warganegara (tahun 2000 SM);

3. Socrates (469-399 SM) dan Aristoteles (384-322SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya HAM; 4. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy tahun 600 M 2. Di Inggris Perjuangan HAM sejak tahun 1215 dengan Magna Charta. Merupakan cermin dan perjuangan rakyat dan bangsawan bagi pemba-tasan kekuasaan Raja John. Tahun 1628 dikeluarkan piagam Petition of Rights yang berisi tentag hak-hak rakyat beserta jaminannya. Tahun 1679 muncul Hebeas Corpus Act, mengenai peraturan penahanan, selanjutnya dikeluarkan Bill of Rights III. Di Amerika Serikat Perjuangan HAM didasari oleh pemikiran John Locke, tentang hakhak dalam diri manusia, seperti hak hidup, kebebasan dan hak milik. Kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM yang terlihat dalam Declaration of Independence of The United States. Perjuangan HAM ini karena rakyat Amerika yang berasal dari Eropa sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris. Dalam sejarah perjuangan HAM, Amerika serikat sebagai negara pertama menetapkan dan melindungi HAM dalam konstitusi. IV. Di Perancis Perjuangan HAM ketika terjadi revolusi Perancis tahun 1789, pernya-taan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenanga-wenangan raja Lois XVI, menghasilkan naskah Declaration des Droits de Lhomme et di Citoyen (pernyataan mengenai hak asasi ma-nusia dan warganegara). Pada tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi. Revolusi Perancis ini dikenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa dengan semboyan Liberte (kebebasan), egelite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). V. Atlantik Charter 1941 Atlantik Charter muncul setelah perang dunia ke II oleh F.D. Roosevelt yang menyebutkan The four Freedoom. a. kebenbasan untuk beragama (freedom of religion) b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech and thougt); c. kebebasan dari rasa takut (freedom of fear); d. kebebasan dari kemelaratan (freedom of want). VI. PBB Tgl 10 Desember 1948 dideklarasikan Universal Declaration of Human Rights. Sekalian porang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak asasi yang sama. Mereka dikaruniai

akal dan budi. Dan hendaknya bergaul satu sama lian dalam persaudaraan. VII. Sidang Majelis Umum PBB 1966 Hasil sidang mengeluarkan Covenants on Human Rights : a. The International on Civil and Political Rights b. The International Covenant on Economic, sosial, and Kultural Rights; c. Optional Protocol, adanya kemungkinan warganegara mengadukan pelanggaran HAM kepada The Human Rights Committee PBB setelah melalui Pengadilan Negaranya. HAM di Indonesia mengenai kebebasan pemilihan anggota parlemen, kebebasan bicara, mengeluarkan pendapat, izin parlemen dalam penetapan pajak, UU dan pembentukan negara, kebebasan beragama, serta diperboleh kannya parlemen untuk mengubah keputusan raja. 1. Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM a. Pembukaan UUD 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa b. Dirumuskan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 45. Lalu sila kedua Pancasila merupakan landasan idiil pengakuan dan jaminan HAM. c. HAM diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 45; d. HAM dalam Tap MPR No XVII/MPR/1988. e. HAM dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 dan UU No 26 tahun 2000

Demokrasi1. PENDAHULUAN Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. 2. PENGERTIAN Demokrasi dikenal dalam pengertian universal,. Konseptual dan kontekstual. A. MENURUT ETIMOLOGIS / BAHASA B. MENURUT TERMINOLOGI Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi government of the people, by the people, and for the people. Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. Pelaksanaan demokrasi ini ada dua cara yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, rakyat seluruhnya dikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno (abad ke 4 SM abad ke 6 SM). Pada masa itu Yunani berupa negara kota (polis). Akan tetapi pada masa itu ada pembatasan ikut dalam pemerintahan adalah

anak, wanita dan budak. Akibat perkembangan penduduk maka system demokrasi. Akibat perkembangan penduduk maka demokrasi langsung sudah tidak memungkin lagi sehingga timbul cara kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasai tidak langsung dilaksanakan melalui system perwakilan. Biasanya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum. Secara terminology . Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik. Torres demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik. Clssical Aristotelian theory, medieval theory dan contemporary doctrine. Torres melihat demokrasi dari segoi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dlm arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk. (1) menitik beratkan pada perlindungan terhadap tirani. (2) titik berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. (3) melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi. (4) bahwa tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social dan kesadaran social. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan. Dari segi terminology dan konseptual ada beberapa pendapat : 1. Tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan; 2. Tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty. 3. Contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 4. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. 5..Henry B. Mayo, system politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

6. International Commision for Jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diseleng-garakan oleh wakil wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas.7. C.F. Strong, Suatu system pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerin-tah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan kepada mayoritas 8.Samuel Huntington, system politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara. Demokrasi secara kontekstual dilihat dari fakta kenyataan pemerintahan yang pernah dan sedang terjadi. Indosnesia pada zaman pemerintahan Soekarno masa orde lama dengan konstitusi RIS dan UUDS 50 dikenal demokrasi liberal, setelah kembali ke UUD 45 dikenal demokrasi terpimpin. Era Soeharto dan orde baru diukenal demokrasi Pancasila, era reformasi sejak 1998 masih dikenal demokrasi Pancasila.

3. DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN

Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan, akan tetapi perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan politik. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. 1. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi. 1. Timokrasi,. Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja timbullah oligarchi. 1. Oligarchi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang memegang kekayaan untuk kepentingan pribadi.. Timbul kemelaratan umum. Banyak orang miskin. Tekanan penguasa semikin berat. Rakyat semakin sengsara. Akhirnya rakyar sadar dan bersatu memegang pemerintahan. Timbullah Demokrasi.

1. Demokrasi. Pemerintahan secara demokrasi diutama-kan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena kebe-basan dan kemerdekaan ini terlalu diutamakan timbul kesewenang-wenangan. Kemerdekaan dan kebebasan menjadi tidak terbatas. Lalu timbullah prinsip Anarki. 1. Anarchi, pemerintahan anarki seseorang dapat berbuat sesuka hatinya. Rakyat tidak mau lagi diatur, karena ingin mengatur dan memerintah sendiri. Negara menjadi kacau. Untuk itu perlu pemimpin yang keras dan kuat. Akhirnya timbullah Tirany. 1. Tirany. Pemerintahan dipegang oleh seorang saja dan tidak suka terdapat peresaingan. Semua orang yang menjadi saingan disingkirkan dan diasingkan,. Pemerintahan ini tambah jauh dari keadilan. Plato juga dalam perkembangan ajarannya tentang bentuk pemerintahan mengemukakan lagi : A. Bentuk negara Ideal form (bentuk cita), yaitu negara dalam bentuk kesempurnaan. 1. Monarki. Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dijalankan untuk kepen-tingan orang banyak biasanya pada kerajaan. 2. Aristokrasi, Pemerintahan dipegang oleh orang yang pandai. 3. Demokrasi, Pemerintahan dipegang oleh rakyat.

B. The Corruption form (bentuk pemerosotan) 1. Bentuk Tirani, bentuk pemerosotan dari monarhci 2. Oligarchi, bentuk pemerosotan dari Aroistokrasi 3. Mobokrasi, pemerosotan dari demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat yang tidak tahu dan tidak menguasai pemerintahan, tidak terdidik. (the rule of the mob)

4. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK Demokrasi dari system politik lebih luas dari bentuk pemerintahan. Menurut Huntington, system politik dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi, system pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi. Tidak sewenag-wenang. Kekuasaan tidak takterbatas. Mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. (contoh lihat penjelasan umum UUD 45 sebelum amandemen, ada disebutkan 7 prinsip pemerintahan yang baik). Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter, dictator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan system komunis. 5. DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup dan pandang-an hidup yang demokratis. Pemerintahan dan system politik tumbuh dan berkembang tidak datang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dan perilaku demokratis untuk mendukung pemerintahan dan system politik demokrasi. Perilaku didasarkan nilainilai demokrasi dan membentuk budaya/kultur demokrasi baik dari warganegara maupun dari pejabat negara/pemerintah. 6. DEMOKRATISASI Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demikrasi pada keguatan sistem politik kenegaraan. Tujuasn untuk membentuk kehidupan politik bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju system pemerintahan yang lebih demokratis. Tahapan demokrasi: 1. 2. 3. 4. pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi pembentikan lembaga dan tertib politik demokrasi; konsolidasi demokrasi praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Ciri-ciri demokrasi. 1. berlangsung secara evolusioner; 2. perubahan secara persuasive bukan koersif; (musyawarah bukan paksaan atau kekerasan);

3. proses demokrasi tidak pernah selesai. Demokrasi suatu yang ideal tidak pernah tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada. Bahkan negara yang menyatakan negaranya demokrasi dapat jatuh menjadi otoriter. 7. Demokrasi di Indonesia Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide ten-tang demokrasi walau bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa.Contoh pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi asli. Demokrasi desa mempunyai 5 ciri. Rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut Mempergunakan pendekatan kontekstual, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh karena Pancasila sebagai ideology negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideology nasional, Pancasila sebagai cita-cita ma-syarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik. Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sbb: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kedaulatan rakyat; republik Negara berdasar atas hukum Pemerintahan yang konstitusional Sistem perwakilan Prinsip musyawarah Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan social. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebi-jaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sehubungan dengan demokrasi Pancasila, di Indonesia mengenal juga istilah masyarakat Madani (civil society). Welzer dengan rumusan konseptual, civil society adalah jaringan yang kompleks dari LSM diluar pemerintahan ne-gara (NGO) yang bekerja secara merdeka atau bersamasama pemerintah yang diatur oleh hukum. Ia merupakan ranah publik yang beranggotakan perorangan. Masyarakat madani Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan civil society menurut konsep liberalisme/komunita-rianisme Barat. Masyarakat madani Indonesia mempunyai ciri khas, tetap agamis/religius dan adanya fasilitasi lebih nyata dari negara dalam hal memberikan jaminan hukum dan dukungan politik bagi kehadiran masyarakat madani, suasana kulturtal dan ideologis dan menyediakan infrastruktur social yang diperlukan. Keterkaitan Demokrasi Pancasila dengan civil society/ masyarakat madani Indonesia, secara kualitatif ditandai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakan prinsip rule of law, partisipasi yang luas

dari warganegara dalam mengam bil keputusan publik diberbagai tingkatan, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara Indonesia yang cerdas dan baik, berakhlak baik serta berbudi luhur. 8. SISTEM POLITIK DEMOKRASI 1. Landasan System Politik Demokrasi di Indonesia Menurut Samuel Huntington sistem politik demokrasi dapat dibedakan dari system politik demokrasi dan non demokrasi. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah dan mem-berikan keadilan. Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada pembukaan UUD 45 alinea ke 4 dan Ps 1 ayat (2) UUD 45 (sebelum di amandemen), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ps 1 ayat (2) setelah diamandemen berubah menjadi kedaulatan berada dita-ngan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan ini menghi-langkan kata dilaksanakan sepenuhnya menjadi dilaksanakan menu-rut UUD. Apapun perubahannya ini membuktikan sejak berdirinya negara Indonesia telah menganut demokrasi. 2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia Berdasarkan UUD 45 a. Berbentuk republik (Ps 1 ayat (1) b. Ide kedaulatan rakyat (Ps 1 ayat (2)) c. Negara berdasar atas hukum (Ps 1 ayat (3)) d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (lihat BAB III) e. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Masalah pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini Presiden kepada siapa dan bagaimana serta waktu penyampaian pertanggung jawaban tidak diatur dalam UUD 45, baik sebelum dan sesudah di amandemen. f. Sistem perwakilan. Sistem ini jelas dalam UUD 45 dengan adanya Pemilihan Umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/D dan DPD. g. Sistem pemerintahan Presidensiil. Hal ini jelas pada makna negara berbentuk republik, dan Presiden memegang kekua-saan pemerintahan menurut UUD. Presiden dibantu oleh wakil Presiden. Selain itu Presiden dibantu oleh menteri-menteri. 9. PENDIDIKAN DEMOKRASI Perilaku dan kultur demokrasi menunjuk pada nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Menurut Henry B. Mayo nilai-nilai demokrasi meliputi damai, sejahtera, adil, jujur, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan. Membangun kultur demokrasi berarti tindakan mensosialisasikan, mengenalkan dan menegakkan nilai demokrasi pada masyarakat. Membangun kultur demokrasi lebih sulit dari membangun struktur demokrasi. Tidak tegaknya kultur demokrasi menyebabkan masya rakat sulit diatur, terjadi kekerasan, terror, brutal, masyarakat tidak aman. Contohnya : Sampai sekarang masih ada usaha RMS yang ditandai dengan ulang tahun RMS, Gerakan Papua Merdeka yang ditandai dengan ulang tahun setiap tahun.

Perang antar suku yang bermotifkan SARA. Indonesia sudah ada institusi demokrasi, masyarakat belum menikmati demokrasi, baik dikalangan pemerintahan, jasa usaha. Dari segi pemerintahan masyarakat banyak merasa tertindas. Pada jasa usaha terjadi penindasan terhadap pekerja. Nampaknya demok rasi masih merupakan usaha, dan masih terbatas pada kaum elit. Disini terlihat institusi tidak didukung oleh perilaku demokratis. Tercapainya demokrasi sampai menyentuh kehidupan rakyat cukup lama dan sulit, sehingga masih sangat mutlak diperlukan. Ada 3 hal pengetahuan dan kesadaran demokrasi. 1. demokrasi adalah pola kehidupan menjamin hak warganegara; 2. demokrasi merupakan the long learning process 3. kelangsungan demokrasi tergantung kepada proses pendidikan demokrasi pada masyarakat secara luas. Pendidikan demokrasi ini dapat diterapkan pola pemasyara-katkan moral pancasila dengan P4 yang berlaku seluruh lapisan masyarakat, mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi, pegawai rendah hingga Presiden, petani, pedagang, hingga pengusaha. Pendidikan nilai-nilai demokrasi lebih baik dari sosialisasi. Pendidikan demokrasi dalam arti melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi itu terhadap semua warganegara tanpa kecuali rakyat atau birokrat. Pendidikan nilai-nilai demokrasi ini merupakan ba-gian dari pendidikan politik terhadap warganegara. Selama ini salahnya pada kegiatan sosialisasi nilai-nilai, seharusnya pendidikan nilai-nilai demokrasi. Secara analogi pada waktu penataran P4 yang diajarkan adalah nilai-nilai Pancasila, mengapa tidak diajar-kan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu dapat digali dalam makna demok-rasi itu sendiri yang telah dijabarkan dalam UUD dan kehidupan bernegara. Paling tidak nilai-nilai demokrasi itu mencakup : 1. masalah kedaulatan 2. makna negara berbentuk republik 3. negara berdasar atas hukum 4. pemerintahan yang konstitusionil 5. sistem perwakilan 6. prinsip musyawarah 7. prinsip ketuhanan Pola demokrasi dapat mengembangkan unsur demokrasi desa yang terdiri dari rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari kekuasaan absolut. Nilai-nilai demokrasi langsung dijabarkan dalam demokrasi dibi-dang politik, dibidang ekonomi dan dibidang sosial.

Negara dan KonstitusiN E G A R A DAN K O N S T I T U S I Penjelan Istilah : 1. George Gelinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. : 2. Kranenburg : negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri; : 3. Roger F Soultau : negara adalah alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama nasyarakat; : 4. Carl Schmitt : negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu; : 5. Konstitusi dalam pengertian luas : adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar; : 6. Konstitusi dalam pengertian sempit : berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (Loi constitutionallle) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara; : 7. EC Wade : Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. :8. Herman Heller : menamakan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan (lihat bukunya Verfasunglehre); v Konstutusi sebagai pegertian sisal politik v Konstitusi sebagai pegertian hukum (bahwa hukum tidak selalu tertulis) v Konstitusi sebagai suatu perarturan hukum ( bahwa hukum itu tertulis ) : 9. Lasalle : pengertian konstitusi adalah sbb: Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb); Apa yang tertulis diatas kertas mengenai lembaga lembaga negara dan prinsipprinsip memerintah dari suatu negara, sama dengan faham kodifikasi; : 10. Carl Schmitt dari mazhab politik. adalah :

Kosntutusi dalam arti absolut, seluruh keadaan atau struktur dalam negara, konstitusi harus menentukan segaa apa dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif, maksudnya dapat menjamin kepastian hukum Konstitusi dalam arti positif, merupakan suatu putusan tertinggi dari pada rakyat atau orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut negara; Konstitusi dalam arti ideal, segala wadah yang mampu menampung segala ide yang dicantumkan satu persatu sebagai konstitusi sebagai mana disebut dalam konstitusi dalam arti relatif; Konsep/teori/fakta ; Konsep: 1. Pengertian bangsa : 2. Pengertian negara : 3. Unsur-unsur negara : 4. Teori terbentuknya negara : 5. Kedaulatan dalam negara : 6. Pemisahan kekuasaan : 7. Tujuan negara : 8. Konsep/definisi konstitusi : 9. Fungsi konstitusi :10. Sifat konstitusi Teori Terjadinya Negara Teori : Teori tentang terjadinya negara dari Jhon Locke, Hobbes dan JJ Rousseaw; teori dari Karl dan Loewenstein tentang implementasi konstitusi, Teori CF Strong tentang Perubahan konstitusi. Teori berdirinya negara ini banyak dan bermacam-macam. Antaranya VEDRAG THEORY (Teori Perjanjian) Jhon Locke, Hobbes dan JJ Rousseaw; merupakan teori perjanjian. Teori ini bertitik tolak dari status NATURALIS ke status CIVILIS dimana berlaku HOMOHOMINILOPUS >> hidup bagi srigala. Pada status naturalis masyarakat belum bernegara. Pada status civilis masyarakat sudah bernegara. Teori Hobbes (Bukunya Leviathan) Menurut Hobbes manusia pada status naturalis manusia bagaikan srigala. Hingga timbul homohominilopus yang kuat mengalah-kan yang lemah. Lalu timbul BILLUM OMNIUM CONTRA OMNES perang semua lawan semua. Akhirnya manusia sadar. Terjadilah perjanjian antara sesama manusia Faktum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat Faktum subjektionis. JJ. Rousseaw: Bukunya La Contract Social) Status NATURALIS ke status CIVILIS. Menurut Rousseaw tidak perlu diadakan Faktum unionis dan subjektionis, karena manusia itu kolektifitet dan mereka tunduk kepada kolektifitetnya. Didalam diri manusia ada dua kemauan : 1. Volente detour = kemauan untuk diri sendiri; Berhubungan pada negara naturalis. 2. Volente de general = kemauan untuk umum. = Berhubungan dengan negara Civilis. Paham ini JJ Rousseaw menimbulkan Monarchi Absolut. John Lock (sebagai bapak Hak asasi bukunya Two Traties Civil Governement) John Lock mengenal pula Homohominilopus. Oleh kjarena didorong keinginan untuk merdeka, maka diadakan suatu perjanjian Faktum Subjektionis dan Factum Unionis. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada pejabat akan tetapi tidak boleh melanggar hak asasi. Karena manusia makhluk berakal dan mempunyai hak asasi yang terdiri dari: 1. hak asasi terhadap badan; 2. hak asasi terhadap nyawa; 3. hak asasi terhadap kehormatan; 4. hak asasi terhadap harta benda; 5. hak asasi terhadap kemerdekaan. Terdiri dari : a. fredum from fear, b. fredum from want, c. fredum from of state, d. fredum from of relegion, e. fredum from of mistake (kesalahan,kekeliruan), f. fredum from of tobe free. Negara kesatuan adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang hanya mempunyai satu pemerintahan.Suatu negara yg merdeka dan berdaulat hanya mempunyai satu pemerintahan yang mengatur seluruh daerah. Pelaksanaannya dapat dengan cara: 1. system sentralisasi diatur oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana. 2. Sistem Desentralisasi daerah diberikan kesempatan, kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom. Lain dengan negara serikat yang terdiri dari beberapa

negara bagian. Akan tetapi pernah dialami oleh Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949). Negara tetap negara Republik yang tidak menjadi negara-negara bagian. Oleh karena tidak sesuai dengan rakyat dan bangsa Indonesia maka berubah lagi menjadi Negara Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950. Akhirnya berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45.

Kedaulatan NegaraNegara untuk dapat menjalankan pemerintahannya harus mempu-nyai kedulatan atau kekuasaan. Kedauatan adalah kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri/ pengaruh dari bangsa asing/pemerintah negara lain. Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi berada pada negara; Kedaulatan negara ini diperoleh dari teori kedaulatan ketuhanan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Kedaulatan Ketuhanan : Kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan (Theokrasi) Kedaulatan Rakyat : Kekuasaan berada pada rakyat; Kedaulatan hukum : kekuasaan tertinggi ada pada hukum; Negara pada pokoknya mempunyai tujuan : a.memperluas kekuasaan, b. menyelenggarakan ketertiban umum dan c.mencapai kesejahtreraan umum. IV.4 KONSTITUSI Pengertian: Secara luas berarti keseluruhan dari ketentuan dasar atau hukum dasar (droit Constitutionelle), baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sempit (terbatas) berarti merupakan piaganm dasar atau UUD (Loi Constitutionelle) yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara.

PENGERTIANDAN PENILAIAN KONSTITUSIMenurut EC Wade : konstitusi adalah naskah yg memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan itu. Herman Heller dalam bukunya Vervassunglehre : menamakan UUD sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Herman Heller membagi Konstitusi dalam 3 tingkat: 1. Konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa . Pengertian Hukum menjadi skunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat. 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum , keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. 3. konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis. Menurut Carl schmitt: 1. Konstitusi dlm arti absolut, mencakup seluruh keadaan dan struktur dalam negara. Hal ini didasarkan bahwa negara adalah ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dlm wilayah tertentu. Konstitusi menentukan segala bentuk kerja sama dlm organisasi negara,. Sehingga konstitusi menentukan segala norma. 2. Konstitusi dalam arti relatif, naskah konstitusi merupakan naskah penting yg sulit untuk diubah dan dengan sendirinya menjamin kepastian hukum. Konstitusi memuat hal-hal yang fondamental saja sehingga tidak absolut. 3. Konstitusi dlm arti positif, konstitusi merupakan keputusan tertinggi dari pada rakyat. 4. Konstitusi dalam arti ideal, konstitusi dapat menampung ide yg dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi seperti pada konstitusi relatif.

Menilai konstitusi 1. konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum dia-kui dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen ; 1. konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara; 2. konstitusi bernilai simpati, secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain. Fungsi Konstitusi 1. menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme; 2. memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah; 3. sebagai instrumnen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara; Sifat Konstitusi 1. Formil dan materiil; Formil berarti tertulis. Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif). 2. Flexibel dan rigid, Kalau rigid berarti kaku suliot untuk mengadakan perubahan sebagaimana disebutkan oleh KC Wheare Menurut James Bryce, ciri flexibel a. Elastis. b. Diumumkan dan diubah sama dengan undang-undang. 3. Tertulis dan tidak tertulis Cara Perubahan Konstitusi 1. Oleh Kekuasaan Legislatif 2. Oleh rakyat melalui referendum 3. Oleh sejumlah negara bagian 4. Dengan konvensi ketatanegaraan. Hubungan antara Negara dan Konstitusi. Menurut Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme. Konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan.

http://thalespi.blog.com/Filsafat%20Pancasila/

Filsafat PancasilaPANCASILA DAN PERSOALANNYA Oleh: Faizal Yan Aulia

Era keterbukaan dan kebebasan yang melanda dunia modern saat ini mau tak mau membuat seluruh tatanan yang ada harus disesuaikan kembali. Penyesuaian ini merambah setiap bidang kehidupan, tak terkecuali permasalahan ideologi. Sebagai segi kehidupan berbangsa yang relatif rawan, bidang ideologi menuntut kehati-hatian dan perhatian penuh dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul didalamnya. Maka dari itu keberadaan Pancasila harus kita tempatkan pada posisi yang semestinya (menyesuaikan tuntutan zaman) dengan penuh kebijaksanaan.

Pancasila sebagai ideologi statis dan dinamis Pancasila sebagai ideologi negara dalam penjabarannya bertujuan agar melalui ideologi Pancasila bangsa Indonesia dapat merealisasikan potensinya, meningkatkan mutu hidupnya, dan dengan demikian memperluas serta memperdalam arti serta makna kebebasan bagi bangsa Indonesia. Disamping itu, Pancasila jangan sampai berubah menjadi ideologi otoriter, mengekang dan mempersempit ruang hidup manusia, sebaliknya haruslah menunjukkan dampak pembebasannya bagi masyarakat pada umumnya (Poespowardojo, 1989:11). Ideologi Pancasila harus bersifat terbuka, dengan kata lain peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukannya manusia yang harus disesuaikan dan dibatasi untuk dan demi ideologi akan tetapi ideologi merupakan sarana yang mengantar manusia dan masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki hidupnya. Dalam segi kedinamisannya itulah kita menggali kembali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai suatu ideologi yang benar-benar asli dan tidak tersentuh atau terpengaruh ideologi manapun di duni ini. Para penggagas Pancasila, dalam alur pemikirannya, pastilah sudah terpengaruh ideologi-ideologi lain yang ia kenal dan ia sukai. Pola pikir seseorang itu tergantung dan menyesuaikan keadaan sekitar. Sebagai suatu sintesis, setidaknya bagi para pencetusnya, Pancasila bersifat lama dan baru. Dikatakan lama karena memilik unsurunsur pembentuk yang telah ada sebelum Pancasila itu lahir. Dan dikatakan baru karena terdapat unsur-unsur yang berbeda yang membedakannya dari unsur-unsur ideologi atau pemikiran pembentuknya.

Pancasila di masa Orde Baru

Di masa kekuasaan Orde Baru, Pancasila selalu dijadikan label pada kegiatan pengambilan kebijakan. Nama Pancasila digunakan untuk menutupi kekuasaan yang tidak pernah menguasai rakyat, disamping itu Orde Baru tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai label belaka, tetapi juga memperalat sedemikian rupa sehingga dengan mudah penguasa bisa mencap seseorang yang berbeda pandangan politiknya dengan tuduhan melanggar atau mengkhianati Pancasila. Bersamaan dengan itu, penguasa menyebarkan hantu komunis/komunisme, sebagai contoh, untuk menakut-nakuti rakyat. Pada zaman Orde Baru, penguasa benar-benar bertindak sewenangwenang sehingga mengakibatkan demokrasi menjadi lumpuh tidak berjalan. Kekuasaan totaliter-militeristik Orde Baru selama 32 tahun mengakibatkan rakyat dewasa ini harus mulai belajar demokrasi lagi. Demokrasi saat itu terasa hanya dijadikan alat untuk mencapai kemenangan dalam perebutan kepentingan golongan, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat, contohnya kesenjangan sosial yang terjadi saat ini (tentunya tidak mutlak akibat kesalahan rezim penguasa). Kalau kesenjangan sosial ini diumpamakan sebagai rumput kering, maka siapa saja yang melempar api kepadanya, entah disengaja atau tidak, akan terbakarlah rumput itu. Bisa dipastikan akan terjadi malapetaka yang serius. Api penyulut ini bisa berasal dari perselisihan etnis, agama, politik, dan lain sebagainya.

PENUTUP Penerapan Pancasila selama 32 tahun masa Orde Baru menjadikan ideologi ini sebagai ideologi yang superior. Pemberhalaan Pancasila tidak dapat dihindarkan lagi. Hampir semua gerakan kritis atas kebijakan pemerintah dianggap sebagai anti- Pancasila, dan konsekuensinya adalah represi dari pemerintah berkuasa (yang pada akhirnya melahirkan resistensi dari masyarakat). Kekerasan fisik dan mental dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk tetap menegakkan Pancasila dan menghancurkan lawanlawannya, untuk kemudian membentuk manusia Pancasilais sebagai satusatunya jenis individu yang mampu membawa kemakmuran bangsa Indonesia. Kebijakan yang diterapkan pemerintah yang berkuasa pada zaman Orde Baru mengakibatkan Pancasila menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara ilmiah, apalagi sampai dikritik. Pancasila menjadi sesuatu yang paten dan diharamkan untuk sekedar disentuh keberadaannya. Kurangnya suasana demokrasi menjadi salah satu akibat negatif model kebijakan ini. Demokrasi menjadi semacam musuh bebuyutan dari penguasa. Rakyat menjadi tertekan dan kesadaran akan hidup berbangsa dan bernegra sedikit demi sedikit berkurang kadarnya. Seiring berjalannya waktu, rakyat akan berpikir kembali, inikah yang dinamakan negara Pancasila? Pancasila seharusnya tidak diperlakukan dengan cara seperti itu, seakanakan para penegak Pancasila takut kehilangan kekuasaan yang telah diraihnya, megalomania yang phobia. Pancasila bukan suatu ideologi tertutup, masih ada dan tetap ada kemungkinan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan dengan lebih baik dengan tidak mengganggu ataupun

merugikan pihak lain. Pengkajian secara ilmiah justru akan lebih memberikan pengertian tentang Pancasila yang lebih tepat (secara intersubjektif) kepada masyarakat. Pembandingan Pancasila dengan ideologiideologi besar dunia lainnya akan menjadikan Pancasila lebih fleksibel dalam menghadap permasalahan yang timbul dan bila digunakan secara tepat akan menjadi suatu senjata yang dapat membuat malu musuhmusuhnya. Penerapan Pancasila haruslah tidak mengurangi jatah usaha dari pemerintah dan masyarakat untuk melihat keberadaan ideologi-ideologi lain. Suatu usaha untuk memberi kebebasan pada masyarakat untuk dapat memilahmilah mana ideologi yang baik untuknya, masyarakat dan bangsa akan lebih baik daripada memberi titah untuk mengikuti suatu ideologi tanpa diiringi dengan alasan-alasan yang rasional. Pengkajian Pancasila secara ilmiah dan demokratis akan menjadikan dirinya lebih mudah diterima masyarakat sebagai ideologi yang benar-benar sesuai hati nurani dan dapat diterima akal budi. Pengkajian ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Di kalangan intelektual hal ini akan lebih mudah dilakukan. Dengan berbekal pengetahuan yang dimilikinya, kaum intelektual akan mudah mencari titik lemah Pancasila dan kemudian memperbaikinya, yang pada akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat. Proses ini akan menghasilkan suatu ideologi yang telah lulus sensor, suatu ideologi yang bukan sekedar ideologi warisan yang keberadaannya tidak dapat diganggu gugat. Di sisi lain hal ini akan menjadikan ideologi Pancasila menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan dari ideologi lain. Memposisikan Pancasila secara tepat jauh lebih penting dari sekedar mempertahankannya secara membabi buta. Hal inipun dapat dikatakan sebagai pembelaan terhadap Pancasila, namun bukan dengan jalan kekerasan yang menandakan rendahnya kadar moral yang dimiliki, akan tetapi melalui suatu cara yang benar-benar mencirikan keberadaan manusia, dengan berpikir dan penuh kesadaran. Suatu ideologi tidak akan pernah langgeng jika hanya didukung dengan metode kekerasan.