1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan sebuah karunia

dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya,

sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan dilestarikan dengan

baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan

mahkluk hidup lainnya.Manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat

berkaitan erat, karenamanusia berinteraksi dan saling

mempengaruhi dengan alam danlingkungannya dalam sebuah

hubungan timbal balik baik itu positif maupunnegatif.

Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara

pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu

upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan.

Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja

instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-

undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka

menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan

pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha

yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari

masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja

suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya

Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan

memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait

dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang

disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang 

2

yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan

peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan

dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang

hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan

sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses

multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar

atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi

nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan

ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas,

dan serius.Ibarat bola salju yang selalu menggelinding, semakin

lama semakin besar.Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau

translokal, tetapi regional,nasional, trans-nasional, dan global.

Dampak-dampak yang terjadi terhadaplingkungan tidak hanya

terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kaitmengait sesuai dengan

sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantairelasi yang saling

mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalahlingkungan

hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa

yangterjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini

terjadi tanpamenimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan

itu sendiri dan dapatpulih kemudian secara alami. Akan tetapi,

sekarang masalah lingkungan tidaklagi dapat dikatakan sebagai

masalah yang semata-mata bersifat alami, karenamanusia

3

memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable

bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (N.H.T Siahaan 2004:1).

Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan

lingkungan adalah pembangunan industri yang menghasilkan

limbah-limbah industri.Limbah merupakan pencemar yang dapat

mengganggu keseimbangan alam yang menimbulkan ancaman bagi

manusia. Adanya pencemaran yang disebabkan oleh limbah yang

berasal dari kawasan industri, areal pertanian maupun limbah rumah

tangga akan merubah sifat-sifat fisika dan kimia yang akan

menurunkan kualitas air.

Meningkatnya pembangunan, terutama yang mengarah pada

bidang industrilisasi, disatu sisi memberikan dampak positif bagi

pemenuhan kebutuhan, akan tetapi disisi lain juga memberikan

dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat

disekitarnya.Industri sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,

termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industry

yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok

industri hilir, dankelompok industri kecil. Bidang usaha industri

adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri

yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat

akhir dalam proses produksi. (Hamrat Hamid dan Bambang

Pramudyanto, 2007:8).

Limbah-limbah industridapat menjadi samakin bertambah

seiring dengan pesatnya perkembangan industri, baik volume

maupun jenisnya. Limbah industri khususnya limbah industri

tekstil, kertas, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan lain-lain,

4

merupakan salah satu penyebab masalah lingkungan akibat dari

buangan limbah tersebut yang mencemari lingkungan. Akibatnya

beban pencemaran lingkungan semakin berat, sedangkan

kemampuan alam untuk menerima beban limbah terbatas. Jenis

limbah industri banyak macamnya, tergantung bahan baku dan

proses yang digunakan masing-masing industri. Salah satu masalah

yang paling mengganggu dari limbah industri tersebut adalah

kandungan zat warna (Pratiwi, 2010).

Dari definisi tersebut di atas, istilah industri sering disebut

sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Pengertian industri

sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam

bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial, dan karena

kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri

berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin

maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau

daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin

kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan

atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada

dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu

berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau

jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut,

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut

menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin

besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,

maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

Keberadaan industri tentu membawa dampak, baik itu bagi

lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa dampak

tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran,

5

meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri

dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung

membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industry

membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi

udara dan lain sebagainya (Husin Sukanda, 2009:42).

Kenaikan jumlah penduduk di perkotaan ini erat kaitannya

dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi yang berlangsung

dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya

meningkatkanpemanfaatan berbagai faktor,misalnya sumber alam,

keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara berkesinambungan.

Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan

industri yang berlangsung, sehingga semakin besar pula tekanan

untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Berkaitan

denganitu, pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di

satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk

meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan

oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk

meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak,

industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau

dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber

alam (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996:195-196).

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah

banyak kitarasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat,

meningkatnya pendapatan perkapita, memperluas lapangan kerja,

meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan

hidup masyarakat yang semakin meningkat dan masih banyak lagi

sisi positif dari pembangunan. Namun demikian semua jenis usaha

memiliki dampak atau sisi negatif, selanjutnya pemerintah kurang

6

memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau

sisi negatif dari pembangunan salah satunya kegiatan industri yang

ternyata sangat banyak.

Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol

adalahtimbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan

mesin-mesin dalam industri maupun mesin-mesin sebagai hasil

produksi dari industritersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran,

antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang

dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang

diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara

langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah

akibatsampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan

pencemaran suara dari suara mesin-mesin. Akibat semakin

gencarnya para pengusaha berproduksi untuk memproduksi barang

dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa

pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga

bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia

yangberbahaya juga bertambah jumlahnya. Selain itu masyarakat

yang mengkonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya

dalam jumlahbesar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari

berbagai bentuk pencemaran dalam suatu daerah.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu

diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

7

(UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup

yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar

ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta

sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang

telah ada sebelumnya serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan

yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem (Muhamad Erwin,

2008:13).

Sejalan dengan itu, dalam perkembangannya ternyata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa

kekurangan. Sebagai penyempurnaan UUPLH 1997 lahir dalam

bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPLH 1997. Hal ini

terjadi karena secara hierarki Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009adalah penyempurnaan UUPLH 1997. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, seperti

adanya pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan

lingkungan hidup, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang

pengaturan mengenai hal tersebut tidak ditemui dalam UUPLH

1997.

Undang-Undang ini pun sejalan atas hak lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H yang menyatakan

bahwa”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

8

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan

adalah pembuangan limbah oleh pelaku usaha yang tidak

bertanggung jawab. Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam

mengelola dampak dari usahanya yang berpotensi untuk merusak

dan atau mencemari lingkungan hidup dengan membuang limbah-

limbah industrinya, salah satu contoh kasus pelanggaran dari

perusahaan yang mencemari lingkungan adalah pabrik tekstil di

Kabupaten Boyolali yang meninggalkan dampak negatif berupa

limbah-limbah yang dihasilkan dari pabrik tekstil di Kabupaten

Boyolali, terutama di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono.

Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH) yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau

kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa air sisa pewarnaan, gas

yang dihasilkan dari pembakaran lilin, dan potongan sisa kain yang

tidak digunakan dalam proses industri. Limbah-limbah tersebut

tidak berasal dari hasil produksi tetapi berasal dari proses produksi

tekstil. Kebanyakan limbah-limbah tersebut berupa limbah cair,

pencemaran limbah pun sudah berlangsung cukup lama. Air limbah

tersebut dibuang pada malam hari di Sungai Kramat hingga

akhirnya masuk ke saluran irigasi dan menimbulkan warna serta bau

menyengat.Dampaknya tanah sawah menjadi kekuning-kuningan.

Unsur hara yang sangat penting untuk kesuburan tanah juga rusak

akibat limbah tersebut. Hewan-hewan kecil seperti belut, cacing,

maupun mikro organisme lainnya pun tidak dapat hidup.

(http://www.solopos.com/2015/11/06/pencemaran-lingkungan-

9

boyolali-sawah-di-kuwiran-tercemar-limbah-tekstil-658936, diakses

pada Hari Minggu, 22 Mei 2016 pukul 19.30)

Dari data empiris tersebut mengindikasikan bahwa masih

banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan

mencemari lingkungan yaitu dengan membuang limbah-limbah dari

proses produksi perusahaan mereka di sungai Kabupaten Boyolali.

Maka untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlanjut

diperlukan pelaksanaan tugas dan fungsioleh pemerintah dalam hal

ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam

pengendalian limbah industri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih mendalam terhadap kinerja pemerintah terkait

pengendalian limbah industri dalam hal ini kinerja dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Oleh sebab itu, sangat

penting untuk dilakukan kajian lebih jauh dalam sebuah bentuk

penulisan hukum (skripsi) dengan judul :PELAKSANAAN

TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENGENDALIAN

LIMBAH INDUSTRI.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu

pernyataan yanglengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah

yang akanditelitiberdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.

Perumusan masalahmerupakan hal yang sangat penting dalam setiap

tahapan penelitian.Perumusan masalah yang jelas akan menghindari

pengumpulan data yangtidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu,

10

tenaga dan penelitian akan lebihterarah pada tujuan yang ingin

dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004:62).

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak

diteliti dalampenelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakahpelaksanaan pengendalian terhadap limbah

industri oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali ?

2. Apakah fungsi pengawasan dan pengendalian Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali terhadap Lingkungan Industri sudah

efektif ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam

mencapai maksud dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektiof dari Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis

pelaksanaanpengendalian terhadap limbah industri oleh

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah fungsi

pengawasan dan pengendalian Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali terhadap Lingkungan Industri sudah

efektif.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif dari Penelitian ini adalah :

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan

utamapenyusunan penulisan hukum untuk melengkapi

syarat akademis gunamemperoleh gelar sarjana dalam

11

program studi ilmu hukum diFakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Boyolali.

b. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman,

dan kemapuan penulis dalam mengkaji masalah yang

diperoleh dari teoridan praktek lapangan dalam hal ini

lingkup hukum administrasi negara, khususnya hukum

lingkungan.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis

peroleh, agar dapat memberikan manfaat bagi penulis

sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat

dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan,

sebab besar kecilnya manfaat penelitian ini akan menentukan

nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat

dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoretis dari Penelitian ini adalah :

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukumpada umumnya dan hukum adminstrasi negara

pada khususnya yangberkaitan dengan sejauh mana

pelaksanaan tugas dan fungsi BadanLingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali terkait dengan pengendalian limbah

industri.

b. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan

yang dapatdigunakan sebagai bahan acuan penelitian yang

akan datang.

12

c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan

terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya

2. Manfaaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah :

a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta

dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

yang sistematis sekaligus mengetahui kemampuan dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan

memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait.

E. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

berkaitan dengan analisa atau konstruksi, yang dilakukan secara

metodologis, sistematis dan konsisten.”Metodologis berarti sesuai

dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan

suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono

Soekanto, 2010:42).

Metode penelitian dapat diartikan, yaitu logika dari

penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian,

dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian (Soerjono

Soekanto, 2010:5-6).Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian

dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak

dari teori ke pemilihan metode. Pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan

pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari,

13

menganalisa, dan memahami lingkumgan-lingkungan yang

dihadapinya (Soerjono Soekanto:2010:6).

Maka beranjak dengan hal tersebut metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam

menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu

penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil

dari perilaku manusia, Dalam penelitian empiris, yang diteliti

pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau

masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010:52).

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk

ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Menurut Setiono, yang

dimaksud dengan penelitian yang berbentuk evaluatif adalah

penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program

yang dijalankan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang penulis susun termasuk

penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Sifat

penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberi data

yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam

kerangka menyususn teori baru (Soerjono Soekanto, 2010:10).

Eksploratif (menjelajah) dimaksudkan untuk menguji

hipotesa-hipotesa tertentu. Hal ini dimungkinkan apabila

pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup ada (Setiono,

14

2002:5). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif penulis tidak

hanya terbatas sampai pengumpulan data saja, tetapi juga

meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat

diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan

penelitian data tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendasarkan pada data-

data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan

juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008:250). Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan

pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta

informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk

angka-angka.

Penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian

etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola

kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang

atau masyarakat, teknik penelitian yang digunakan adalah

wawancara mendalam (dept interview), pengamatan terlibat

(participant observation) dan dokumen pribadi seperti buku

harian, surat-surat, otobiografi, transkrip dan wawancara tidak

berstruktur (Burhan Ashshofa, 2004:61).

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan melengkapi data yang

diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi

penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup

15

permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus,

sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan dapat

tercapai sesuai dengan sasaran.

5. Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan

pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari

bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono

Soekanto, 2010:51). Jenis dan sumber data yang digunakan

penulis dalam menyusun penelitian hukum ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara

langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau

yang diperoleh langsung dari repondn yang berupa

keterangan atau fakta-fakta atau juga bisa disebut dengan

data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono

Soekanto, 2010:12).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari

keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh

secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12).

6. Sumber Data

Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan didalam

penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data

sebagai berikut :

16

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang

diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan

yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui

wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau

juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber

yang pertama (Soerjono Soekanto, 2010:12).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data

primer di dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui

wawancara dengan pejabat atau staf Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali terkait dengan permasalahan

yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari

keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh

secara tidak langsung anatara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010:12).

Sumber data sekunder adalah sumber data yang

bersifat pribadi dan publik yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikeluarkan oleh

pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan

perundang-undangan (Burhan Ashofa, 2001:103).

Bahan Hukum Primer merupakan hasil dari tindakan

atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang. Bahan hukum Primer yang terdapat dalam

penelitian ini anatara lain :

17

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum

yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-

buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamphlet, brosur dan

berita internet (Mukti Fajar, 2009:159).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan Bahan

hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:52). Bahan

Hukum Tersier meliputi kamus, ensiklopedia, internet

(cyber media), majalah atau surat kabar.

18

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam suatu penelitian yang

bersifat deskriptif merupakan bagian penting karena akan

digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai.

Teknik Pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan penulis

dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan

cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data

yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan

keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka tatap

muka maupun tidak (H.B. Sutopo, 2006:190).

Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara

mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak

yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data

baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Metode wawancara yang digunakan Dalam

penelitian ini adalah metode campuran, dengan

menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan

metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis

membuat pedoman wawancara dengan pengembangan

secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang

19

ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam

rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat

dari para pihak yang berkaitan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dengan

menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari

buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,

dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan

bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12).

8. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan

kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang

telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis.

Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan

dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab

persoalan dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang

diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara

statistic. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif

adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto,

2008:250)

Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi

permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada

pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam

20

penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah

diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang

diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data.

Setelah pengolahan data selesai, peneliti melakukan penarikan

kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat

dalam reduksi data maupun sajian datanya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif

dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data

yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang kemudian

data yang dikumpulkan dianalisa melalui tiga komponen utama

sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian,

pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang

diperoleh dari data kasar yang dicatat dilapangan. Pada

penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data

dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan abstraksi

dari lokasi penelitian yang bersumber dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersususun

dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk

dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan.

Reduksi Data Sajian Data

Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan Data

21

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal

yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-

pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan,

konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (H.B.

Sutopo, 2006:91-95). Dalam penelitian ini proses analisis

sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih

berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga

komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama

proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan

data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen

analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih

tersisa. Teknis analisis kualitatif model interaktif dapat

digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara

ketiga komponen diatas sebagai berikut :

Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif

Proses analisis interaktif tersebut dimulai pada

waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat

22

reduksi data dan sajian data. Tahap selanjutnya setelah

pengumpulan data selesai adalah peneliti mulai

melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi

berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Proses

yang dilakukan dengan siklus komponen-komponen

tersebut maka akan diperoleh data yang benar-benar

mewakili sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan

gambaran secara menyeluruh dan mampu mempermudah

pemahaman yang berkaitan dengan keseluruhan isi dari penulisan

hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri

dari 4 (empat) bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab yang

disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar

pustaka. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar

belakang yang menjadi dasar pengambilan judul

skripsi, permasalahan yang menjadi obyek kajian,

tujuan yang ingin diperoleh, manfaat dari penulisan

skripsi, metode penelitian dan sistematika penulisan

hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan

teori yang berkaitan dengan masalah yang terdiri

dari kerangka teori yang bersumber pada bahan

hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu

23

hukum yang dianut secara universal mengenai

persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang

sedang penulis teliti. Kerangka Teori tersebut

meliputi tinjauan umum tentang lingkungan hidup,

tinjauan umum tentang hukum lingkungan, tinjauan

umum tentang limbah industri dan dampaknya,

tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup

Daerah, tinjauan umum tentang pengawasan dan

penegakan hukum lingkungan. Selain itu untuk

memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam

bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan sajian

pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada

yaitu, mengenai pelaksanaan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali dalam pengendalian

terhadap limbah industri dan fungsi pengawasan dan

pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali terhadap Lingkungan Industri apakah

sudah efektif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran

berkaitan dengan permasalaha yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

24

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan suatu

sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup

semua unsur ciptaan Tuhan di bumi ini. Sebab itulah

lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya

merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat

menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak

bernilai,karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah

benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain,

manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga

lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan

bukan sebagai subyek (Supriadi, 2006:2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam

Ketentuan Umum Pasal 1angka 1, yang dimaksud

lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruangdengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasukmanusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri,kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lain”.

25

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu

systemyang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

sehinggapengertian lingkungan hidup hampir mencakup

semua unsur ciptaanTuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini.

Itulah sebab lingkungan hiduptermasuk manusia dan

perilakunya merupakan unsur lingkungan hidupyang sangat

menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri

bahwalingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap

tidak bernilai,karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah

benda yangdiperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain,

manusia merupakanpenguasa lingkungan hidup, sehingga

lingkungan hidup hanyadipersepsikan sebagai obyek dan

bukan sebagai subyek (Supriadi, 2006:22).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka

pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam

suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan,

organisme,tanah, air, udara, dan lain-lain;

2) Daya, disebut juga dengan energi;

3) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;

4) Makhluk hidup;

5) Perilaku;

6) Proses interaksi, saling mempengaruhi;

7) Kelangsungan kehidupan dan;

8) Kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting

dalamkehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi

mengenailingkungan atau disebut juga lingkungan hidup,

26

tidak lain adalah“ruang” di mana baik makhluk hidup

maupun tak hidup ada dalam satukesatuan, dan saling

berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik,sehingga

mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk

hiduptersebut, khususnya manusia. Dalam kaitannya

dengan konseplingkungan ini, maka penjelasan tentang

mutu lingkungan adalahrelevan dan sangat penting karena

mutu ligkungan merupakanpedoman untuk maencapai

tujuan pengelolaan lingkungan (R.M. Gatot P. Soemartono,

1996: 17-18).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat

ditegaskan bahwalingkungan hidup merupakan hal yang

sangat penting bagi kehidupanmanusia. Manusia dan

lingkungan hidup memiliki hubungan yang bersifat timbal

balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum serta

memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-

sumberyang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan

alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan

kebutuhan (N.H.T. Siahaan, 2004: 2-3). Pentingnya

lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang

membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup

berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya

pencemaranterhadap lingkungan sebisa mungkin harus

dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamaman hidup

setiap makhluk hidup.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH, perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya

27

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH, perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan

beberapa asas yaitu :

1) tanggung jawab negara;

2) kelestarian dan keberlanjutan;

3) keserasian dan keseimbangan;

4) keterpaduan;

5) manfaat;

6) kehati-hatian;

7) keadilan;

8) ekoregion;

9) keanekaragaman hayati;

10) pencemar membayar;

11) partisipatif;

12) kearifan lokal;

13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan

14) otonomi daerah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri,

juga memiliki tujuan seperti tertuang dalam Pasal 3

UUPPLH antara lain :

1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dari pencemarandan/atau kerusakan

lingkungan hidup;

28

2) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan

manusia;

3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup

dan kelestarianekosistem;

4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

5) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

lingkungan hidup;

6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini

dan generasi masa depan;

7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas

lingkungan hidupsebagai bagian dari hak asasi

manusia;

8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara

bijaksana;

9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

danmengantisipasi isu lingkungan global.

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan

pengarah bagitujuan-tujuan program yang akan dicapai.

Semua peri kehidupan diaturdan harus tunduk pada prinsip-

prinsip hukum, sehingga dapat terciptamasyarakat yang

teratur, tertib, dan berbudaya disiplin. Hukumdipandang

selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool

asocial order) tetapi juga sebagai sarana untuk

mempengaruhi danmengubah masyarakat ke arah hidup

yang lebih baik (as s tool ofsocial engineering), (N.H.T

29

Siahaan, 2004:125). Istilah hukumlingkungan sendiri

merupakan terjemahan dari beberapa istilah,

yaitu“Environmental Law” dalam Bahasa Inggris,

“Millieeurecht” dalamBahasa Belanda, “L,environment”

dalam Bahasa Prancis,“Umweltrecht” dalam Bahasa

Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalamBahasa Malaysia,

“Batas nan Kapalisgiran” dalam Bahasa Tagalog,“Sin-ved-

lom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, “Qomum al-

Biah”dalam Bahasa Arab (Muhamad Erwin,2008:8).

Hukum lingkungan menurut Danusaputro

adalahhukum yang mendasari penyelenggaraan

perlindungan dan tatapengelolaan serta peningkatan

ketahanan lingkungan. Danusaputromembedakan antara

Hukum Lingkungan modern yang beroriantasikepada

lingkungan atau “environment-oriented law” dan

HukumLingkungan klasik yang berorientasi kepada

penggunaan lingkunganatau “use-oriented law”. Hukum

Lingkungan modern berorientasikepada lingkungan

sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifatdan watak

lingkungan itu sendiri sehingga memiliki sifat

utuhmenyeluruh atau komprehensif-integral, sebaliknya

HukumLingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan

sukar berubah(R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:46-47).

Selanjutnya menurut Drupsteen, Hukum

Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan

lingkungan alam seluas-luasnya. Ruang lingkupnya

berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup

pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum

30

lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi

pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan

lingkungan dilakukan teutama oleh pemerintah, maka

hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum

pemerintahan (R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:49-50).

Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah

hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan

hidup), dimana lingkunganmencakup semua benda dan

kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan

manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Soedjono,

1983:29). Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum,

merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling

strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi

yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi

hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum

lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga

untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil

apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang

sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup

pula hukum lingkungan di dalamnya

(http//id.wikipedia.org// wiki/Hukum_Lingkungan).

b. Hukum Lingkungan Indonesia

Hukum Lingkungan Indonesia adalah keseluruhan

peraturanyang mengatur tingkah laku manusia (orang)

tentang apa yangseharusnya dilakukan atau tidak dilakukan

terhadap “lingkungan hidupIndonesia” yang pelaksanaan

peraturan tersebut dapat dipaksakandengan suatu sanksi

31

oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian,perbedaan

pengertian antara “hukum lingkungan” dan

“hukumlingkungan Indonesia” adalah terletak pada ruang

lingkup berlakunyakeseluruhan peraturan tersebut, yaitu

hanya berlaku di wilayah Nusantara; atau hanya pada

lingkungan hidup Republik Indonesia (R,M Gatot P.

Soemartono, 1996:61).

Pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan

hidupmanusia yang perlu dipikirkan, menurut Mochtar

Kusuma-Atmadja adalah sebagai berikut:

1) Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan

keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban

terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur

ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor,

di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan

yang akan memperlihatkan dampak secara

keseluruhan.

2) Cara pengaturan menurut hukum perundang-

undangan dapatbersifat preventif atau represif,

sedangkan mekanismenya adabeberapa macam yang

antara lain dapat berupa perizinan, insentif,denda, dan

hukuman.

3) Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat

bersifat sektoral,misalnya perencanaan kota,

pertambangan, pertanian, industri,pekerjaan umum,

kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukansecara

menyeluruh dengan mengadakan Undang-undang

Pokokmengenai Limgkungan Hidup Manusia (Law on

32

the HumanEnvironment atau Environmental Act)

yang merupakan dasar bagipengaturan sektoral.

4) Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus

disertai olehsuatu usaha penerangan dan pendidikan

masyarakat dalam soal-soallingkungan hidup

manusia. Hal ini karena pengaturan hukumhanya akan

berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau

peraturanperundang-undangan itu dipahami oleh

masyarakat dan dirasakankegunaannya.

5) Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan

hidup manusiatidak dapat dilepaskan dari keadaan

aparat administrasi dan aparatpenegak hukum sebagai

prasarana efektivitas pelaksanaan hukumdalam

kenyataan hidup sehari-hari (R.M Gatot P.

Soemartono,1996:58-59).

Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia,

teridentifkasi empat permasalahan yang perlu untuk

dibenahi (Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina,

2014:51) :

1) Peraturan perundang-undangan memberikan diskresi

terlalu besar kepada Pemerintah untuk melakukan

konversi dan konsesi tanpa adanya perimbangan

kekuasaan (checks and balances);

2) Peraturan perundang-undangan di berbagai sektor

memiliki banyak kekurangan, celah, tumpang tindih

mengakibatkan praktek-praktek pengelolaan SDA-LH

yang tidak berkelanjutan;

33

3) Peraturan perundang-undangan tidak mendukung

penerapan pengambilan keputusan yang

mengutamakan penerapan tata kelola yang baik (misal

dalam izin, program, dan pembuatan kebijakan); dan

4) Peraturan perundang-undangan tidak mendukung

kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung

pada hutan, termasuk masyarakat adat.

3. Tinjauan Umum tentang Limbah Industri dan Dampaknya

a. Limbah Industri

1) Pengertian Limbah Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18

Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, limbahdidefinisikan sebagai

“sisa atau buangan dari suatu usaha dan/ataukegiatan

manusia”.Limbah adalah sisa buangan hasil dari suatu

kegiatan produksi. Yang dimaksud produksi bisa

dalam skala domestik atau rumah tangga atau

produksi dalam skala yang lebih besar. Dari

pengertian limbah ini, maka limbah industri adalah

sisa buangan yang dihasilkan dari proses produksi

pada suatu industri. Tentu saja karena sifatnya

industri, maka jumlahnya lebih besar daripada limbah

skala domestik atau rumah tangga. Diperlukan

penanganan yang serius untuk limbah industri karena

dampaknya pada lingkungan lebih besar daripada

limbah domestik. Ada dua macam limbah industri,

yakni limbah dalam bentuk cair dan juga limbah

34

dalam bentuk padat yang biasa disebut sampah.

Kedua jenis limbah industri ini tentu saja tidak sedikit

yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.Bila

ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan

kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan

kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak

negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan

manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan

terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang

ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan

karakteristik limbah.Limbah atau sampah juga

merupakan suatu bahan yang tidakberarti dan tidak

berharga, akan tetapi perlu kita ketahui bahwalimbah

juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan

bermanfaatjika diproses secara baik dan benar.

Limbah atau sampah jugadapat berarti sesuatu

yang tidak berguna dan dibuang olehkebanyakan

orang, mereka menganggapnya sebagai sesuatu

yangtidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama

maka akanmenyebabkan penyakit padahal dengan

pengolahan sampah secarabenar maka dapat

menjadikan sampah ini menjadi

bendaekonomis(http://www.g-excess.com/id/pengerti

an-dan-macammacamlimbah-atau sampah.html).

Waste is an inevitable by-product of most human activities. People have been generating and discarding materials since hunter-gatherers threw bones and vegetable remains outside their caves. There is a tenet towards a recent definition of the term waste which said

35

that “waste is any object whose owner does not wish to take responsibility for”. This definition provides a real condition of objects and it’s possibility of discard resulting in pollution and contamination, also provides a frame work to minimize or eliminate the waste (Maclaren, 2003).

Terjemahan Bebas

Limbah adalah produk yang tak terelakkan dari sebagian besar kegiatan manusia. Orang-orang telah menghasilkan dan membuang bahan sejak berburu-pengumpulan melemparkan tulang dan sayuran tetap berada di luar gua. Ada prinsip definisi terbaru dari istilah limbah yang mengatakan bahwa "limbah adalah objek apapun yang tidak diinginkan pemiliknya untuk mengambil tanggung jawab". Definisi ini memberikan kondisi riil objek dan kemungkinan buangan itu mengakibatkan polusi dan kontaminasi, juga menyediakan kerangka kerja untuk meminimalkan atau menghilangkan limbah.

2) Baku Mutu Limbah

Menentukan tolok ukur apakah limbah dari

suatu industri ataupabrik telah menyebabkan

pencemaran atau tidak, maka digunakandua sistem

baku mutu limbah, yakni:

a) Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar

maksimum limbah yang diperkenankan untuk

dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah,

dan udara. Kadar maksimum bahan polutan

yang terkandung dalam limbah tersebut

ditentukan pada waktu limbah tersebut

meninggalkan pabrik/industri.

36

b) Menetapkan ketentuan tentang stream standard,

yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan

polutan pada sumber daya tertentu seperti

sungai, danau, waduk, perairan pantai dan lain-

lain.

Penetapan baku mutu limbah harus dikaitkan

dengan kualitasambien dan baku mutu ambien. Untuk

jelasnya dapat dijelaskandengan beberapa contoh

sebagai berikut:

a) Suatu daerah yang keadaan lingkungan

ambiennya masih sangat baik berarti pula bahwa

batas baku mutu ambien masih jauh dari

keadaan kualitas ambien.

b) Pelepasan bahan pencemar dari suatu proyek

akan menurunkankeadaan kualitas ambien.

Tetapi karena batas baku ambienmasih jauh

maka penurunan kualitas ambien belum

melampauibaku mutu ambien yang telah

ditetapkan. Dalam keadaan sepertiini baku mutu

limbah yang digunakan dapat dari

golongankualitas limbah yang longgar.

c) Suatu daerah lain mempunyai keadaan kualitas

ambien yangsudah tidak baik atau mendekati

baku mutu ambien yang telahditetapkan.

Keadaan ini menunjukkan pula bahwa

pencemarandari proyek-proyek yang ada sudah

sangat berat. Akibat darikeadaan tersebut,

apabila ada pelapasan bahan pencemar

37

yangsedikit saja, maka terjadi penurunan

keadaan kualitas ambienyang sudah melampaui

batas baku mutu ambien. Maka bakumutu

limbah yang ditetapkan adalah golongan kualitas

keras(Muhamad Erwin, 2008:69-70).

Penetapan baku mutu lingkungan adalah salah

satu upayauntuk mendorong kalangan yang potensial

menimbulkan pencemaran seperti industri/pabrik guna

menekan kadar bahan polutan yang terkandung dalam

limbah seminimum mungkin, agar pembuangan

limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut

tidak merusak atau mencemari lingkungan (Muhamad

Erwin, 2008:70).

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menegaskan bahwa baku mutu

lingkungan hidup merupakan ukuran untuk

menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran

lingkunganhidup. Sementara dalam Pasal 20 ayat (2)

dijelaskan bahwa bakumutu lingkungan hidup

meliputi:

a) baku mutu air;

b) baku mutu air limbah;

c) baku mutu air laut;

d) baku mutu udara ambien;

e) baku mutu emisi;

f) baku mutu gangguan; dan

38

g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Dampak Limbah Industri

Jika dilihat ukuran dan materinya, dampak limbah

industri lebih berbahaya dibanding limbah domestik. Akan

tetapi jika limbah domestik menjadi massal karena

jumlahnya juga bisa berbahaya. Limbah industri lebih

berbahaya dikarenakan secara kuantitas memang besar dan

terus menerus dihasilkan dengan kandungan zat yang sama.

Dapat kita ilustrasikan bahwa sebuah pabrik menghasilkan

suatu produk A1 secara terus menerus, bahkan 24 jam,

maka selamanya kandungan limbahnya akan sama. Jika

tidak dikelola dengan baik, maka lingkungan akan

menanggungnya secara terus menerus. Oleh karena itulah

maka limbah industri lebih berbahaya.

1) Dampak limbah dari industri pangan

Industri pangan adalah suatu usaha yang

sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan juga

termasuk dalam salah satu penghasil limbah industri.

Beberapa industri pangan yang menghasilkan

pencemaran lingkungan antaranya adalah industri

tempe tahu, pengolahan hasil laut dan tepung tapioka.

Limbah ini dapat dihasilkan ketika proses pencucian

atau pengolahan. Limbah industri yang dihasilkan

oleh kegiatan industri pangan dapat berupa sejenis

garam, mineral, karbohidrat, lemak dan protein. Jika

pengolahan limbah ini tidak benar, maka dapat

menyebabkan pencemaran berat terhadap air dan

39

udara. Hal yang paling terasa dari pencemaran ini

adalah umumnya bau yang menyengat dan menusuk

hidung. Hal yang ada bisa lebih berbahaya lagi jika

industri pangan tersebut menggunakan bantuan zat

kimia yang menghasilkan limbah berupa alkohol,

insektisida dan energi panas. Jika tidak diolah dan

langsung dibuang ke sungai maka dapat mengganggu

ekosistem air. Ikan dan bioat lainnya dapat mati.

2) Dampak limbah dari industri sandang

Limbah dari industri sandang ini tidak kalah

serius ancamannya bagi lingkungan daripada industri

pangan. Seperti misalnya dalam kegiatan penyamakan

kulit, batik printing dan bahan sandang lainnya tidak

dapat dihindari proses pencelupan yang menggunakan

zat kimia. Terlebih lagi dalam proses tersebut

membutuhkan air dalam jumlah besar hingga sisa

buangannya pun banyak sekali. Dalam limbah bekas

celupan dan pencucian bahan-bahan sandang

mengandung zat kimia berbahaya seperti zat pewarna,

minyak, serta zat-zat lain yang membutuhkan oksigen

besar. Hal in sangat berbahaya dan beracun. Jika tidak

dikelola dengan benar, bahkan langsung saja dibuang

ke sungai maka yang terjadi adalah pencemaran

lingkungan berat yang mengancam kesehatan manusia

secara keseluruhan.

3) Dampak limbah dari industri kimia

Industri kimia dan bahan bangunan dapat

menjadi ancaman serius bagi keberlangsungsan

40

makhluk hidup, entah itu dalam skala besar atau skala

kecil. Sebagai contoh, untuk memproduksi alkohol,

dibutuhkan air dalam jumlah yang cukup besar. Sama

seperti yang terjadi dalam industri sandang, limbah

dari produksi alkohol jelas berupa limbah cair dalam

jumlah besar. Dalam limbah cair ini pasti terkandung

senyawa organik, anorganik dan mikroorganisme

serta bahan berbahaya lainnya. Ketika proses produksi

selesai, pencucian peralatan dapat membuang hasil

CaSO4 yang dilepaskan ke aliran air. Dalam proses

produksi, limbah ini secara tidak langsung atau

langsung dapat mengancam kelangsungna makhluk

hidup. Keracunan adalah salah satunya, seperti

keracunan CO dalam jumlah besar dapat berujung

kepada kematian. Sementara keracunan air raksa,

asbes, timbal, arsen dan lain sebagainya dampaknya

akan terasa dalam jangka panjang setelah menumpuk

dalam tubuh.

4) Dampak limbah dari industri logam, elektronika dan

pelumas

Dampak limbah industri ini juga sama

bahayanya dengan yang lain. Misalnya dalam proses

produksi baja yang menggunakan berbagai macam

mesin dan cor menghasilkan limbah berupa asap, gas

dan debu. Partikel yang ada dalam asap dan debu

tersebut mengandung logam berat, dimana jika

terhirup terus menerus dalam jangka waktu yang

panjang akan menimbulkan ancaman kesehatan bagi

41

makhluk hidup.Industri logam juga penyumbang

polusi suara berupa kebisingan yang dalam jarak

tertentu dapat melebihi batas toleransi yang diterima

pendengaran manusia. Baik industri logam atau

industri elektronika menghasilkan gas buang yang

dapat mencemari udara, salah satunya adalah karbon

monoksida atau CO. Seperti yang disebutkan diatas,

dalam kadar tertentu, gas ini berbahaya bagi manusia

dan makhluk hidup lainnya. Selain CO, ada juga gas

belerang yang dihasilkan dari industri baja dan

elektronika dapat mengganggu ekosistem lingkungan

jika tidak dikelola dengan baik.

4. Tinjauan Umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat

merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga

negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan

seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup

Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi

rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu,

lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan

baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan,

dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus

dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya

yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi

lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan

42

terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya

suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus

dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke

daerah.

Guna mengelola berbagai masalah yang berkaitan dengan

lingkungan hidup di daerah terdapat suatu instansi pemerintah

daerah yang bertugas untuk menanganinya yaitu Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Dalam Kedudukannya

sebagai unsur pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan kepala daerah, Badan Lingkungan Hidup

kabupaten/kota memiliki tugas menyelenggarakan program

pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang

lingkungan hidup, dalam artian mempersiapkan dan mengolah

bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan

hidup, tata ruang dan pertanahan (Berlian Maharani, 2012:31).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor

44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Tugas ini dimaksudkan sebagai wujud dari

peran Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pelestarian sumber

daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dimandatkan

ke Badan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas tersebut

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mempunyai

fungsi :

43

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

c. pelaksanaanpenyusunan rencana dan program, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Tinjauan Umum tentang Pengawasan dan Penegakan

Hukum Lingkungan

a. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law

enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa

Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan

hukum selalu dengan paksaan (force) sehingga ada yang

berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan

dengan hukum pidana saja (Andi Hamzah, 2005:48).

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas

meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi

Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara

konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan (sebagai social engginerring), memelihara dan

44

mempertahankan sebagaisocial control kedamaian pergaulan

hidup (Soerjono Soekanto, 1983:3).

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat

terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat dilakukan secara

preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya

(Siti Sundari Rangkuti, 1996:191).

Effective enforcement of environmental legislation is contingent upon the availability of adequate staff and financial resources, the administrative and political will of the enforcement agencies and the level of awareness of environmental laws. It is common, however, to find situations where responsibility for enforcement of laws is divided amongst a number of government agencies that pursue conflicting interests, thereby delaying or forestalling the implementation of these laws (Gregory L Rose, 2011:10).

Terjemahan Bebas

Penegakan hukum dapat yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalahpenyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Ilyas AsaadPenegakan hukum lingkungan terdiri

atas (Ilyas Asaad, 2008:3):

a. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui

upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya

45

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan

perundang-undangan lingkungan hidup.

b. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penaatan

(compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem

dan fungsi lingkungan hidup.

Lebih lanjut, bahwa sasaran penaatan lingkungan yaitu

pelestarian fungsi lingkungan melalui ketaatan pelaku

pembangunan dengan cakupan (Ilyas Asaad, 2008:3):

a. Pengendalian pencemaran;

b. Pengendalian perusakan lingkungan;

c. Pengembangan kapasitas pengelolaan

Adapun strategi penaatan dan penegakan hukum

lingkungan yaitu (Ilyas Asaad,2008:12) :

a. Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah;

b. Peningkatan kapasitas (distribusi, jumlah dan kualitas);

c. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi antara

aparat penegak hukum;

d. Penyempurnaan peraturan perundang undangan dibidang

lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan

hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan

menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum

klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai

terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan

tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut(Andi

Hamzah, 2005:52) :

a. Perundang-undangan;

b. Penentuan standar;

46

c. Pemberian izin;

d. Penerapan;

e. Penegakan hukum.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga

macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum

administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk

penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum

administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum

terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi

lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya

pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum

administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku

pencemaran dan perusakan lingkungan.

Di atas sudah dijelaskan bahwa Penegakan hukum

disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. Istilah

penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita

kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan

paksaan (force) sehingga ada yang berpendapat bahwa

penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana

saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas

meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi

Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara

konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

menciptakan(sebagaisocial engginerring), memelihara dan

47

mempertahankan sebagao socialcontrol kedamaian pergaulan

hidup (Soerjono Soekanto, 1983:3).

Penegakan hukumsecarakonkretadalah berlakunya

hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut

ditaati. Olehkarenaitu, memberikankeadilandalamsuatu

perkaraberarti

m

emutuskanperkaradenganmenetapkanhukumdanmenemukanh

ukumin

c

oncretodalammempertahankandanmenjaminditaatinyahukum

materiil dengan menggunakancaraprosedural yang

ditetapkanoleh hukumformal pemerintahnya turut aktif dalam

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat

terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat dilakukan secara

preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya

(Siti Sundari Rangkuti, 1996, hal:191).

Effective enforcement of environmental legislation is contingent upon the availability of adequate staff and financial resources, the administrative and political will of the enforcement agencies and the level of awareness of environmental laws. It is common, however, to find situations where responsibility for enforcement of laws is divided amongst a number of government agencies that pursue conflicting interests, thereby delaying or forestalling the implementation of these laws (Gregory L Rose, 2011:10)

Penegakan hukum dapat yang bersifat preventif

berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan

48

kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut

peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa

peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan

hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan

penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan dan dapat

juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum

melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar

ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pada intinyaPenegakan hukum lingkungan terdiri atas :

1) Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui

upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin

ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;

2) Penegakan hukum lingkungan bertujuan

penaatan  (compliance)  terhadap  nilai-nilai perlindungan

ekosistem  dan fungsi lingkungan hidup.

Lebih lanjut, (Ilyas Asaad, 2008:4) bahwa sasaran

penaatan lingkungan yaitu pelestarian fungsi lingkungan

melalui ketaatan pelaku pembangunan dengan cakupan:   

 - Pengendalian pencemaran

- Pengendalian perusakan lingkungan

 - Pengembangan kapasitas pengelolaan

Adapun strategi penaatan dan penegakan hukum

lingkungan (Ilyas Asaad, 2008:12) yaitu:

1. Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah

2. Peningkatan kapasitas (distribusi, jumlah dan kualitas).

3. Persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi antara

aparat penegak hukum

49

4. Penyempurnaan peraturan perundang undangan dibidang

lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan

hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan

menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum

klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai

terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan

tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan,

2. Penentuan standar, 

3. Pemberian izin,

4. Penerapan,

5. Penegakan hukum(Andi Hamzah, 2005:52)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyediakan tiga

macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum

administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk

penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum

administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum

terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi

lebih ditunjukan kepada upaya mencegah terjadinya

pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu,

penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk

menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk

menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif

dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling

tidak lima macam pendekartan, yaitu Pendekatan Atur dan

Aawasi (Command and Control atau CAC Approach);

50

Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS); Pendekatan Ekonomi

(Economic Approach); Pendekatan Perilaku (Behaviour

Approach); dan Pendekatan Tekanan Publik (Public Pressure

Approach). Dari kelima pendekatan penataan diatas,

pendekatan CAC merupakan pendekatan yang sangat relevan

untuk dibicarakan berkaitan dengan penegakan hukum

administrasi (Sukanda Husin, 2009:93).

Penegakan hukum administrasi memberikan sarana

bagi warganegara untuk menyalurkan haknya dalam

mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Gugatan

hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau

kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata

Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

(Takdir Rahmadi, 2003:25).

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat

dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau

kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa

berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif

sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

Pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran oleh usaha dan

atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan

kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang

terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup. Penjatuhan sanksi bertujuan

untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar

dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai

sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum

51

agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan. (Siswanto

Sunarso, 2005:96).

Hukum Administrasi merupakan tindakan

pemerintahan atau eksekutif atau bestuurmaatregel atau the

measure/action of government terhadap pelanggaran

perundangan-undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir

(mengembalikan pada keadaan semula).Tindakan

pemerintahan yang dimaksud disini yaitu perbuatan atau

kebijakan yang dilakukan oleh Organ Administrasi Negara

dalam melaksanakan tujuan negara.Sepertitidakdipenuhinya

syarat pembuangan limbah kealam bebas oleh suatu usaha

atau kegiatan, maka terhadap usaha atau kegiatan tersebut

dapat dikenakan sanksi hukum administrasi.

b. Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Pengawasan yang dimaksud disini adalah suatu

pengawasan yng dilakukan oleh pengawas administrasi dalam

rangka penerapan norma-norma Hukum Administrasi

terhadap warga negara.

Pada Era hukum modern, pemerintah memiliki

kewenangan legislasi yakni kewenangan dalam membuat

undang-undang. Dalam kewenangan legislasi tersebut

pemerintah tidak semata-mata hanya membuat dan

menerapkan hukum administrasi saja, melainkan juga

memiliki kewenangan untuk melakukan penegakkan terhadap

pelanggaran-pelanggaran norma oleh warga negara. Menurut

J.B.J.M. Ten Berge, pemerintah merupakan pihak yang paling

bertanggung jawab untuk menegakkan hukum publik.

52

Menurut Paulus E. Lotulung, sebagaimana dikutip

Ridwan, pengawasan/kontrol dalam hukum administrasi

negara dibagi menjadi beberapa jenis/model, yakni (Ridwan

HR, 2009:294-296)

1) Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang

melaksanakan kontrol itu terhadap badan organ yang

dikontrol

a) Kontrol intern, berarti bahwa pengawasan itu

dilakukan oleh badan yang secara

organisatoris/struktural masih termasuk dalam

lingkungan pemerintah sendiri.

b) Kontrol ekstern, berarti bahwa pengawasan itu

dilakukan oleh organ atau lembaga lembaga yang

secara organisatoris/struktural berada diluar

pemerintah.

2) Ditinjau dari waktu dilaksanakannya

a) Kontrol a-priori, adalah bilamana pengawasan itu

dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan

pemerintah.

b) Kontrol a-posteriori, adalah bilamana pengawasan itu

baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan

pemerintah.

3) Ditinjau dari segi obyek yang diawasi

a) Kontrol dari segi hukum (rechtmatigheid) yaitu

kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi

atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja

b) Kontrol dari segi kemanfaatannya (doelmatigheid)

yaitu kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar

53

tidaknya peraturan pemerintah itu dari segi atau

pertimbangan kemanfaatannya

6. Teori Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur

sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law),

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum

(legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini,

jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik

banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga

berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti

oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk

menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang

bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan

formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan

dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang

struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya

54

struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali , 2002 :8).

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan

pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi

substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang

merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat

penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik

apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka

penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau

rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya

fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih

baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam

arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas

perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum,

atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum

(law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan

hanya merupakan fungsi perundang-

undangannyabelaka,malainkan aktifitas

birokrasipelaksananya(Achmad Ali, 2002:97).

55

7. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan proses

kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan

ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi

kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya

menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih

abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit

atau mikro. Fungsi Implementasi kebijakan adalah untuk

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau

sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome.

Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan

secara pendek, dimana to implement berarti to provide

means for carrying out: to give practical effect to

(menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan

dampak/berakibat sesuatu). (Solichin Abdul Wahab, 1997:64)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam

proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan

setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang

jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan

seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi

dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang

56

muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna

menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana

dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut,

dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke

masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka

ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari

kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-

undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan

sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa

langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden,

Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala

Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll. Secara khusus kebijakan

publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah (Riant

Nugroho Dwijowijoto, 2006: 25).

b.Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono (1994:151),

implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor

penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena

masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang

menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana

57

dan penerapan prioritas, atau program-program

kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun

ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga,

kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang

sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya

kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang

menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik

mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang

terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu

atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan

perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada,

misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit

apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup

dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi

suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek

pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat

dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

58

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan

masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan

tanggung jawab kurang disesuaikan dengan

pembagian tugas atau ditandai oleh adanya

pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-

kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat

penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang

Sunggono (1994: 144-145), faktor-faktor yang menyebabkan

anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu

kebijakan publik, yaitu:

1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap

hukum, dimana terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan atau kebijakan publik yang

bersifat kurang mengikat individu-individu;

2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok

atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan

atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan

dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan

cepat diantara anggota masyarakat yang

mencenderungkan orang bertindak dengan menipu

atau dengan jalan melawan hukum;

4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan

“ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan

satu sama lain, yang dapat menjadi sumber

59

ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan

publik;

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam

(bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut

masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok

tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan public akan menjadi efektif apabila

dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-

anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau

perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak

sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu

kebijakan publik tidaklah efektif.

c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana

bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan

menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun

implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang

memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar

suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana

terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara

kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis

atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2) Mentalitas pemerintah yang menerapkan hukum atau

kebijakan harus memiliki mental yang baik dalam

60

melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-

undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau

hambatan-hambatan dalam melaksanakan

kebijakan/peraturan hukum.

3) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung

pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu

peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan

baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang

memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan

atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini

diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat,

kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat

seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-

undangan.

B. Kerangka Pemikiran

Agar Penelitian ini lebih terarah maka dapat digambarkan alur pemikiran

sebagai berikut:

61

Gb. 2 Bagan Kerangka Pikir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Implementasi pemberian izin

Pengawasan dan penegakkan hukum

Teori Implementasi Teori bekerjanya hukum

KEWENANGAN Badan lingkungan Hidup

Boyolali

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

62

Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas memberikan gambaran mengenai

alur berfikir dalam menggambarkan, menelaah, menjabarkan dan

menemukan jawaban atas Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam pengendalian limbah

industri. Hak setiap warga Negara untuk mendapatkan lingkungan

yang layaktertuang dalam Pasal 28 (H) Undang-Undang Dasar 1945

sehingga secara langsung masyarakat berhak untuk mendapatkan

lingkungan yang baik untuk ditinggali. Kebijkan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahuh 2009 yang merupakan Pedoman dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan

usaha ataupun aktivitas kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan

lingkungan hidup disekitarnya.Berkaitan dengan pelaksanaan

63

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan usaha

ataupun aktivitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan

lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten boyolali telah

mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 44 Tahun 2012 mengatur

tentang kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten boyolali

dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dengan adanya

peraturan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan mengenai

permasalahan di lingkungan industri. Peneliti dalam hal ini ingin

mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali dalam pengendalian terhadap limbah industri serta

fungsi pengawasan dan pengendalian Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali terhadap lingkungan industri apakah sudah efektif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengendalian terhadap Limbah Industri oleh

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup sesuai adalah

membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan

64

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan

Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan

pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan

teknis dibidang Lingkungan Hidup;

2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan,

penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan

kerusakan lingkungan;

3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan

pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;

4. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan

kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

5. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang pemantauan, pencegahan

dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

serta pemulihan kualitas lingkungan;

6. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan hidup;

7. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan

hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

8. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka

peningkatan kinerja di bidang lingkungan hidup;

9. Pengelolaan sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup;

10. Pengelolaan tugas ketatausahaan.

Fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

65

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3).

2. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

4. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

5. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di

daerah, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang

ditetapkan oleh pemerintah.

6. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

7. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau

kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

AMDAL.

9. Pengelolaan kualitas air.

10. Penetapan kelas air pada sumber air.

11. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

12. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.

13. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum

dalam ijin pembuangan air limbah keair atau sumber air.

66

14. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap

pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan

darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

15. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian

pencemaran air.

16. Pemantauan kualitasudara embien, emisi sumber bergerak dan

tidak bergerak.

17. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor

lama secara berkala.

18. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.

19. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya

pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

20. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.

21. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

22. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

23. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau lahan yang

berdampak atau diperkirakan dapat berdampak.

24. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan

hidup yang berkaitan dengan kebakaaran hutan dan/atau lahan.

25. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk

kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan

kriteria baku kerusakan tanah nasional.

26. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.

27. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah

akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat

berdampak.

67

28. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau kerusakan

lingkungan akibat bencana.

29. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

akibat bencana.

30. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana.

31. Penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana

lingkungan.

32. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar

kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

33. Penetapan peraturan daerah dibidang penerapan instrumen

ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

34. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi

dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk

daerah yang bersangkutan.

35. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya

alam dan pengelolaan.

36. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen

lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi

berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan

konsumsi yang berlanjutan.

37. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan

hidup.

38. Penegakan hukum lingkungan.

39. Pelaksanaan dan pemantauan perjanjian internasional dibidang

pengendalian dampak lingkungan.

40. Pemantauan pengendalian pelakssanaan konvensi dan protokol.

41. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak

perubahan iklim.

68

42. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan

pemantauan.

43. Pemantauan dampak deposisi asam.

44. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan

oleh bidang bidang antara lain bidang kesekretariatan BLH :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala

Badan dalam urusan kesekretariatan dengan uraian tugas sebagai

berikut:

1. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis pada Badan Lingkungan Hidup;

2. menyusun rencana, progam kerja, kegiatan, laporan kinerja dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

kesekretariatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

bidang;

4. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada

bawahan;

5. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

6. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-

menyurat,kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan

keprotokoan;

7. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

penelitian di bidang lingkungan hidup;

8. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang;

9. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan

pegawai;

69

10. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi

penyiapan bahan rencana anggaran belanja, perbendaharaan,

verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;

11. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan

kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan

Lingkungan Hidup;

12. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

13. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan DP3;

14. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai

bidang tugasnya.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris

Badan dalam urusan umum dan kepegawaian, dengan uraian tugas

sebagai berikut:

1.Membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis;

2.Menyusun rencana, progam kerja, kegiatan, laporan kinerja serta

petanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3.Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian

4.Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan Kepada

bawahan;

5.Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

6.Melaksanakan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum,

surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;

7.Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan menyiapkan

pelaksanaan perjalanan dinas;

70

8.Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

9.Melaksakanan pengelolaan barang inventaris kantor;

10. Melaksakan tugas administrasi umum dan kepegawaian;

11. Melaksanakan kehumasam dan keprotokolan;

12. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;

13. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

DP3;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Badan

dalam urusan Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Membantu menyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;

2. Menyusun rencana, progam kerja, kegiatan, laporan kinerja serta

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;

4. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

5. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

6. Menghimpundan dan mengoordinasikan pengelolaan

administrasi keuangan dan akuntansi;

7. Mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran belanca

langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

8. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja

langsung;

71

9. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan

meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi

pelaksanaan belanja langsunng dan tidak langsung;

10. Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban

keuangan;

11. Mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

12. Melakukan monotoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian

Keuangan;

13. Membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan DP3;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Bidang tata Lingkungan :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala

Badan Lingkungan Hidup dalam Bidang Tata Lingkungan, dengan

uraian tugas sebagai berikut:

1. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang tata

lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

tata lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

72

6. menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH) daerah;

7. menyiapkan bahan pertimbangan perencanaan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan wilayah yang menimbulkan

dampak terhadap lingkkungan;

8. mengoordinasikan penghimpunaan, pengolahan, dan penyajian

data dan informasi lingkungan hidup;

9. menyiapkan bahan pertimbangan perizinan usaha dan / atau

kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

10. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengkajian

dampak lingkungan, pengkajian dokumen lingkungan,

perizinan dan penataan ruang

11. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan

teknis di bidang tata lingkungan;

12. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang tata

lingkungan;

13. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada

Bidang Tata Lingkungan :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam

urusan Pengkajian Dampak Lingkungan , dengan uraian tugas sebagai

berikut:

73

1. membantu menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di

bidang pengkajian dampak lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

pengkajian dampak lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyusun bahan pertimbangan perizinan usaha dan / atau

kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

7. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan

(AMDAL)serta menyusun konsep pengesahan;

8. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan

(UKP-UPL) serta menyusun konsep pengesahan;

9. menyusun pertimbangan pengesahan surat pernyataan

kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL);

10. melakukan pengembangan teknis pengkajian dampak

lingkungan;

11. melakukan pelayanan admnistrasi dan teknis di bidang

pengkajian dampak lingkungan;

12. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pengkajian

dampak lingkungan;

13. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta

memberikan daftar penilaian pelayanan pekerjaan (Sasaran

Kerja Pegawai);

74

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penataan

Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bidang

Tata Lingkungan dalam urusan Pengembangan dan Penataan

Lingkungan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. membantu menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di

bidang pengembangan dan penataan lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

pengembangan dan penataan lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyusun bahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(RPPLH) daerah;

7. menyusun bahan pertimbangan perencanaan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan wilayah yang menimbulkan

dampak terhadap lingkungan;

8. menghimpun, mengelola, dan menyajikan data lingkungan

hidup;

9. melakukan pengembangan teknis pengembangan dan

penataan lingkungan;

75

10. melakukan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pengembangan dan penataan lingkungan;

11. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang

pengembangan dan penataan lingkungan;

12. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN KERUSAKAN LINGUNGAN (BIDANG 2)

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu

Kepala Badan Lingkungan dalam Bidang Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan uraian tugas

sebagai berikut:

1. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis

pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan,

penanggulangan, dan bahan berbahaya dan beracun (B3);

76

7. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis

pengendalian kerusakan lingkungan meliputi pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lahan, kerusakan

sumber daya air, sumber daya alam, kawasan konservasi,

kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati, serta

perubahan iklim;

8. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

9. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

10. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan;

11. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan teknis

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

12. melakukan pengembangan teknologi pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan;

13. melakukan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

14. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

15. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan,

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

77

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

dalam urusan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dengan

uraian tugas sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis

pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan,

penanggulangan, dan pemulihan pencemaran air, limbah

padat, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);

7. menyusun bahan dan melaksanakan pengawasan usaha

dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran

lingkungan;

8. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas

lingkungan akibat pencemaran air, udara, limbah padat, dan

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

9. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang

pengendalian pencemaran lingkungan;

10. menyusun bahan fasilitasi pelaksanaan teknis pengendalian

pencemaran lingkungan;

78

11. menyusun bahan pengembangan dan verifikasi teknologi

pengendalian pencemaran lingkungan;

12. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan;

13. melaksanakan pelayanan perizinan pembuangan air limbah,

izin penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan

Berbahaya (B3) dan izin mengumpulkan limbah Bahan

Beracun dan Berbahaya (B3) skala Kabupaten;

14. melakukan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pengendalian pencemaran lingkungan;

15. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang

pengendalian pencemaran lingkungan;

16. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan

Lingkungan pada Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan

pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dalam

urusan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dengan uraian tugas

sebagai berikut:

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

79

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub

bidang pengendalian kerusakan lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan teknis

pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan,

penanggulangan, dan pemuliha kerusakan lahan, sumber daya

air, sumber daya alam, kawasan konservasi, kawasan lindung,

dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim;

7. menyusun bahan dan melaksanakan pengawasan usaha dan /

atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

8. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi

kualitas lingkungan akibat kerusakan lahan, sumber daya air,

sumber daya alam, kawasan konservasi, kawasan lindung,

dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim;

9. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis bidang

pengendalian kerusakan lingkungan;

10. menyusun bahan fasilitas pelaksanaan teknis pengendalian

kerusakan lingkungan;

11. menyusun bahan pengembangan dan verifikasi teknologi

pengendalian kerusakan lingkungan;

12. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di bidang

pengendalian kerusakan lingkungan;

13. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang

pengendalian kerusakan lingkungan;

80

14. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta

memberikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP);

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN DAN

PENINGKATANN KAPASITAS LINGKUNGAN :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan

Lingkungan Hidup dalam Bidang Penaatan Lingkungan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dengan uraian tugas sebagai

berikut:

1. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang

penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang

penaatan lingkungan dan peningkatan kapasitas;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan penaatan

lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

7. menyiapkan bahan pengoordinasian pengawasan dan penataan

hukum lingkungan, pengelolaan pengaduan kasus

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dan fasilitas

penyelesaian sengketa lingkungan;

81

8. memfasilitaskan penyusunan produk hukum daerah di bidang

lingkungan hidup;

9. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pejabat pengawasan

lingkungan hidup (PPLH);

10. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan

peningkatan sumber daya menusia dam kelembagaan,

pemberian penghargaan, dan pemberdayaan masyarakat di

bidang lingkungan;

11. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan

manajemen lingkungan, perangkat ekonomi lingkungan,

sistem informasi lingkungan, dan imbal jasa lingkungan;

12. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan

teknis bidang penataan lingkungan dan peningkatan

kapasitas lingkungan;

13. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penaatan

lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

14. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada

Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Bidang

Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

dalam urusan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dengan uraian

tugas sebagai berikut:

82

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub

bidang peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyiapkan bahan pengoordinasian dan fasilitas

pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dan

kelembagaan, pemberian penghargaan, dan pemberdayaan

masyarakat di bidang lingkungan;

7. menbantu menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

manajemen lingkungan, perangkat ekonomi lingkungan,

sistem infornasi lingkungan, dan imbal jasa lingkungan;

8. memfasilitas penerapan sistem dan teknologi pengelolaan

lingkungan;

9. melakukan pengembangan teknis peningkatan kapasitas

pengelolaan lingkungan;

10. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di

subbidang peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;

11. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang

peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan;

12. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk

memberikan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

83

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

Kepala Sub Bidang Penaatan Lingkungan pada Bidang

Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Kepala

Bidang Penaatan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan dalam urusan Penaatan Lingkungan , dengan uraian

tugas sebagai berikut:

1. membantu menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di

sub bidang penaatan lingkungan;

2. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

3. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada

atasan;

4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub

bidang penaatan lingkungan;

5. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan

kepada bawahan;

6. menyusun bahan pengoordinasian pengawasan penerapan

dan penataan hukum lingkungan, pengelolaan pengaduan

kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dan

fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan;

7. menyiapkan bahan fasilitas penyusunan produk hukum

daerah di bidang lingkungan hidup;

8. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

pejabat pengawasan lingkungan hidup (PPLH);

9. melakukan pengembangan teknis dan verifikasi penataan

lingkungan;

84

10. melakukan pelayanan administrasi dan teknis di subbidang

penataan lingkungan;

11. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbing

penataan lingkungan;

12. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan

termasuk memberikan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP);

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya

Kabupaten Boyolali sebagai kota besar yang mempunyai

berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan

klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing

mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari

kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan

hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan

dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada

lingkungan hidup disekitarnya, untuk itu bagi kegiatan dan

/atau usaha yang limbahnya berdampak terhadap lingkungan

hidup wajib mengelola agar limbah yang dihasilkan tidak

mencemari dan merusak lingkungan hidup, demikian juga

dalam perencanaan kegiatan dan atau/ usaha sebelum

beroperasi harus menyusun dokumen lingkungan dan

mengajukan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan

didasarkan pada luas, besaran dan jenis kegiatan. Pasal 22 ayat

(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan

85

setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ketentuan

pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) Undang- undang nomor 32

tahun 2009 tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana

usaha dan/atau kegitan yang wajib memiliki analisis mengenai

dampak lingkungan hidup, sedangkan rerncana dan/atau

kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor

32 Tahun 2009 wajib memiliki UKL-UPL. Peraturan

pelaksanaan dari dari ketentuan Pasal 34 dan Pasal 22 tersebut

mengenai kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup

diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16

tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan

hidup dan untuk Kabupaten Boyolali hal tersebut diatur dalam

keputusan WaliKabupaten Boyolali 660.1/81/1/2012 tentang

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

UKL-UPL dan SPPL.

Memperhatikan Ketentuan diatas, mengenai kewajiban

penyusunan dokumen lingkungan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Dokumen Amdal untuk rencana kegiatan dan/atau usaha

yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup

2. Dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan dan/atau

usaha yang tidak termasuk kriteria waji Amdal dan secara

teknologi limbah yang dihasilkan mampu untuk dikelola

Kedua dokumen lingkungan tersebut disusun untuk

pengambilan keputusan oleh pejabat atau instansi yang

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk

86

memberikan keputusan kelayakan lingkungan yang

dipergunakan sebagai dasar pemberian izin lingkungan dan izin

PPLH yang diperlukan.

Impementasi dari penyusunan dokumen lingkungan

sampai dengan dikeluarkannya izin lingkungan dan izin PPLH

BKabupaten Boyolali oleh Badan Lingkungan Hidup Boyolali

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bapak Ir.

Sunarno (Wawancara tanggal 21 Desember 2015) menyatakan

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin

lingkungan.Penyusunan dokumen lingkungan hidup yang

berupa AMDAL atau UKL-UPL tersebut disusun dengan cara

sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dokumen UKL-UPL

Untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-

UPL disusun pada tahap perencanaan oleh pemrakarsa

sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang dimana

izin lingkungan tersebut sebagai dasar dari penerbitan izin

usaha dengan cara mengisi formulir UKL-UPL yang

memuat :

a. identitas pemrakarsa;

b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program

pengelolaan serta pemantauan lingkungan;

d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang dibutuhkan;

87

e. dan pernyataan komitmen pemrakarsa untuk

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam

formulir UKL-UPL.

f. Daftar Pustaka;

g. Lampiran

Isian dalam bentuk dokumen UKL-UPL tersebut

kemudian diajukan permohonan pemeriksaan UKL-UPL

pada Badan Lingkungan Hidup BKabupaten Boyolali yang

selanjutnya akan diperiksa oleh tim teknis.

Setelah dilakukan pemeriksaan atas dokumen UKL-

UPL yang diajukan, tim teknis memberikan masukan atau

perbaikan yang diusulkan kepada pemrakarsa untuk

menyempurnakan isi dokumen khususnya dalam upaya

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai bahan

revisi untuk perbaikan dokumen. Apabila perbaikan dari

masukan tim teknis sudah dilakukan, maka tim teknis

memberikan rekomendasi UKL-UPL atas dasar dokumen

UKL-UPL yang telah diperiksa dengan memuat :

1) Dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi

persetujuan UKL-UPL

2) Peraturan perundangan dan kronologi yang menjadi

dasar pertimbangan diterbitkannya rekomendasi

Persetujuan UKL-UPL

3) Pernyataan penetapan persetujuan UKL-UPL

4) Pernyataan bahwa lingkup rencana usaha dan/atau

kegiatan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan

yang dituangkan dalam deskripsi kegiatan pada

formulir UKL-UPL

88

5) Kewajiban pemrakarsa

6) Kewajiban pihak lain

7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya

8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada)\

9) Masa berlakunya rekomendasi UKL-UPL yang

menyatakan bahwa rekomendasi dimaksud berlaku

sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha

dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam

formulir UKL-UPL dan

10) Tanggal penetapan mulai berlakunya surat keputusan

kelayakan lingkungan hidup

Selanjutnya rekomendasi UKL-UPL tersebut diteruskan

kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk

penerbitan izin lingkungan maupun izin PPLH.

2. Proses penyusunan dokumen AMDAL

Untuk usaha dan/atau kegiatanyang wajib AMDAL

disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu

Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penyusunan dokumen lingkungan yang berupa AMDAL

tersebut pemrakarsa harus mengikutsertkan masyarakat

yang terkena dampak melalui pengumuman rencana usaha

dan/atau kegiatan atau konsultasi publik dengan jangka

waktu 10 hari sejak pengumuman masyarakat dapat

melakukan pendapat dan tanggapan secara tertulis kepada

pemrakarsa atau walikota. Dalam hal penyusunan dokumen

Amdal pemrakarsa boleh meminta bantuan dari pihak lain

baik perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum

yang memiliki lisensi yang tergabung dalam peyedia jasa

89

penyusunan Amdal. Tim penyusun dokumen AMDAL

terdiri dari satu ketua dan dua anggota yang memiliki

sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Adapun

peyusunan Dokumen AMDAL tersebut disusun melalui

tahapan sebagai berikut :

a. Kerangka Acuan

Dokumen Kerangka acuan diajukan terlebih

dahulu setelah konsultasi publik yang akan

disidangkan oleh KPA (Komisi Penilai Amdal )

yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dari

badan lingkungan hidup BKabupaten Boyolali yang

dibentuk atas SK Walikota, selanjutnya dalam

jangka waktu 30 hari setelah surat persetujuan

kerangka acuan dari KPA yang menyetujui

Kerangka Acuan tersebut, pemrakarsa mengajukan

Andal dan RKL-RPL.

b. Amdal

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara

cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan yang memuat:

1) Pendahuluan yang meliputi ringkasan deskripsi

rencana usaha dan/atau kegiatan, ringkasan

dampak penting yang ditelaah/dikaji serta batas

wilayah studidan batas waktu kajian;

2) Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;

3) Prakiraan dampak penting;

90

4) Evaluasi secara holistik terhadap dampak

lingkungan;

5) Daftar pustaka;dan

6) Lampiran

c. RKL-RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat RKL adalah upaya

penanganan dampak terhadap lingkungan hidup

yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau

kegiatan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

yang selanjutny disingkat RPL adalah upaya

pemantauan komponen lingkungan hidup yang

terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau

kegiatan.

Selanjutnya, setelah tiga tahapan tersebut dinilai oleh

KPA (Komisi Penilai Amdal) dan dari hasil penilaian

dari rencana usaha dan/atau kegiatan itu dinyatakan

layak lingkungan maka akan dikelurakan SKKLH

(Surat keputusan kelayakan lingkungan Hidup) yang

memuat 10 kriteria kelayakan lingkungan, disamping itu

didalam SKKLH tersebut wajib mencantumkan :

1) Dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;

2) Peraturan perundangan dan kronologi penilaian

yang menjadi dasar pertimbangan keputusan;

3) Pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;

4) Lingkup rencana kegiatan;

5) Kewajiban pemrakarsa;

6) Kewajiban pihak lain;

91

7) Jumlah dan jenis izin PPLHnya;

8) Jumlah dan jenis perizinan lainnya(bila ada);

9) Masa berlakunya surat keputusan kelayakan

lingkungan hidup yang menyatakan bahwa

keputusan kelayakan lingkungan dimaksud berlaku

sepanjang tidak ada perubahan atas rencana usaha

dan/atau kegiatan yang dideskripsikan dalam

dokumen amdal; dan

10) Tanggal penetapan mulai berlakunya surat

keputusan kelayakan lingkungan masyarakat.

Melihat penyusunan dokumen lingkungan hidup

tersebut baik AMDAL maupun UKL-UPL, permohonan

izin lingkungan yang dismpaikan bersamaan dengan

pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL untuk

AMDAL dan permohohan pemeriksaan UKL-UPL

untuk kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL

dengan persyaratan melampirkan dokumen AMDAL

atau UKL-UPL, Dokumen pendirian usaha dan/atau

kegiatan serta profil usaha dan/atau kegiatan.

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis

kepada walikota dan diumumkan oleh Badan

Lingkungan Hidup Boyolali di lokasi rencana usaha

dan/atau kegiatan pada papan pengumuman selama 5

hari sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan

lengkp secara administrasi untuk usaha dan/atau

kegiatan wajib AMDAL, dan 2 hari untuk usaha

dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dengan

maksud untuk diketahui masyarakat yang selanjutnya

92

masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan

respon atau tanggapan selam 10 hari untuk AMDAL

dan 3 hari untuk UKL-UPL.Apibila jangka waktu

pemasangan pengumuman sudah berakhir dan tidak ada

keberatan dari masyarakat dapat diterbitkan izin

lingkungan yang dikeluarkan oleh kepala Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)

atas nama Walikota Boyolali.

Izin Lingkungan yang diterbitkan

mencantumkan beberapa keawajiban pemegang izin

yang dituangkan dalam beberapa diktum sebagai berikut

contoh muatan dalam izin lingkungan salah satu usaha

dan/atau kegiatan kesehatan atau laboratorium di

Boyolali hasil wawancara dari Bapak SultanNajamudin

(Wawawncara tanggal 2 Januari 2016)

1. Identitas Pemrakarsa/ Pemegang Izin

2. Persyaratan sperti :

a. Memenuhi persyaratan Standar dan Baku Mutu

Lingkungan

b. Memperhatikan apabila terjadi pemindahan

lokasi kegiatan, desain dan/atau kapasitas

dan/atau jenis usaha dan/atau kegiatan, terjadi

bencana alam dan/atau lainnya yang

menyebabkan perubahan lingkungan yang

sangat mendasar baik sebelum maupun saat

pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab

kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru

93

sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku

c. Melakukan seluruh ketentuan yang termasuk

dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab

sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan

dampak lingkungan dari kegiatan

pembangunan, mendukung pelaksanaan

program Solo Kota Eko Budaya dan

melaksanakan arahan dari instansi terkait dan

tim teknis

d. Memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah

rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai

ketentuan peraturan lingkungan perundang-

undangan

e. Mendukung pengelolaan dan perlindungan

sumber daya alam serta tidak merusak ataupun

menimbulkan gangguan lingkungan sesuai yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan

f. Menjaga lingkungan sekitar terhadap gangguan

keamanan, gangguan ketertiban masyarakat

sehingga tercipta suasana yang kondusif serta

menjalin hubungan yang baik dengan

masyarakat sekitar, ikut berpartisipasi serta

memberikan bantuan tanggung jawab sosialnya

(CSR) untuk kepentingan masyarakat dan

lingkungan sekitar.

g. Tidak menggangu nilai-nilai sosial atau

pandangan masyarakat terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan tersebut

94

h. Bertanggung jawab daan mampu

menanggulangi dampak negatif yang akan

ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan

i. Memahami bahwa rencana usaha dan/atau

kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi

dan/atau mengganggu entinitas ekologis yang

merupakan

(1) entitas dan/atau spesies kunci

(2) memiliki nilai penting secara ekologis

(3) memiliki nilai penting secara ekonomi

(4) memiliki nilai penting secara ilmiah

3. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat

dalam izin lingkungan

4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin

lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

kepada Walikota

5. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan

lingkungan hidup

6. Masa berlakunya izin lingkungan

Selanjutnya dalam izin lingkungan dicantumkan

pula apakah pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH atau

tidak pada tahap operasional. Berikut salah satu contoh

izin PPLH mengenai izin pembuangan air limbah di

suatu usaha kesehatan diKabupaten Boyolali menurut

hasil wawancara yang dimuat dalam diktum sebgai

berikut:

KESATU : Identitas perusahaan atau pemrakarsa

95

KEDUA :Pemegang izin pada diktum kesatu

untukmelaksanakan ketentuan yang terlampir sebagai

berikut:

1. Ketentuan Teknis

a. Pembuangan air limbah harus memenuhi baku

mutu air limbah

b. Pembuangan air limbah dibuang ke saluran

drainase kota

c. Melakukan pemantauan dan pencatatan debit

harian air limbah yang dibuang ke saluran

drainase

d. Melakukan pencatatan ph harian air limbah

e. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air

limbah dengan saluran limpahan air hujan atau

saluran lainnya

f. Melakukan pemantauan pada titik penaatan

yang telah ditetapkan Badan Lingkungan Hidup

BKabupaten Boyolali di outlet Instalasi

Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan koordinat

titik penaatan S: 07° 33′19.6″ dan E : 110° 51′

51,2″ setiap satu bualan sekali dengan biaya

ditanggung perusahaan

g. Tidak melakukan pengenceran air limbah dan

apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan

untuk kegiatan lain maka harus dilakukan

penelitian terlebih dahulu sesuai ketentuan yang

berlaku

2. Kewajiban Pemegang izin

96

a. Melaporkan hasil analisa kualitas limbah di

outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada

WaliBKabupaten Boyolali Cq. Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Surakaratadengan

tembusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Tengah

b. Mengajukan permohonan perpanjangan izin

secara tertulis kepada WaliBKabupaten Boyolali

dengan tembusan Kepala Badan Lingkungan

Hidup BKabupaten Boyolali selambat-lambatnya

3 (tiga) bulan sebelum mas berlakunya izin

berakhir

c. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan

pembuangan air limbah

d. Semua ketentuan teknis dan kewajiban

pemegang izin harus dipenuhi oleh perusahaan

dan apabila terdapat pelanggaran dikemudian

hari maka izin pembuangan air limbah

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini akan dicabut apabila

ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam

diktum KEDUA dalam keputusan ini

sebagian atau seluruhnya tidak ditaati

KEEMPAT: Pemberian Izin Pembuangan Air limbah

ke air atau

97

Sumber air ini berlaku selam 5 (lima)

tahun

KELIMA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan

Mengkaji implementasi pemberian izin lingkungngan

hingga diterbitannya izin lingkungan dan izin PPLH,

jika dikaji dengan norma yang berlaku maka dapat

diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan norma yang dipakai dasar

penetapan kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan

yang wajib menyusun dokumen lingkungan baik

AMDAL maupun UKL-UPL telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku :

a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menyatakan usaha

dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen

AMDAL dimana Dampak penting ditentukan

berdasarkan kriteria:

1) besarnya jumlah penduduk yang akan

terkena dampak rencana usaha dan/atau

kegiatan;

2) luas wilayah penyebaran dampak;

3) intensitas dan lamanya dampak

berlangsung;

4) banyaknya komponen lingkungan hidup

lain yang akan terkena dampak;

98

5) sifat kumulatif dampak;

6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

dan/atau

7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan dari Pasal 22 ini lebih lanjut

diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki analisis mengenai dampak

lingkungan hidup dimana rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan AMDAL apabila luas bangunan ≥

10.000 meter persegi atau luas lahan lebih ≥

5ha untuk bidang multisektoral dan kegiatan

dan/atau usaha yang bergerak dalam bidang

1) Bidang Pertahanan

2) Bidang Pertanian

3) Bidang Perikanan dan Kelautan

4) Bidang Kehutanan

5) Bidang Technologi Satelit

6) Bidang Perindustrian

7) Bidang Pekerjaan Umum

8) Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

9) Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral

10) Bidang Pariwisata

99

11) Bidang Ketenaganukliran

12) Bidang Pengelolaan Limbah B3

b. Meninjau Pasal 34 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

termasuk dalam kriteria wajib amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup wajib memiliki UKL-

UPL. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud dilakukan

berdasarkan kriteria:

1) tidak termasuk dalam kategori

berdampak penting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; dan

2) kegiatan usaha mikro dan kecil.

Ketentuan dari Pasal 34 ini di BKabupaten

Boyolali lebih lanjut diatur dalam keputusan

WaliBKabupaten Boyolali Nomor

660.1/81/1/2012 tentang jenis rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-

UPL dan SPPL

100

2. Mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen

lingkungan

a. Penyususnn dan pemilaian dok AMDAL

Pada dasrnya Tahapan penyusunan

dokumen lingkungan di Boyolali seperti sudah

dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya

dilaksanakan pada waktu tahap perencanaan

rencana usaha dan/atau kegiatan oleh

pemrakarsa dan melibatkan masyarakat dalam

hal pemberitahuan informasi mengai rencana

usaha/dan atau kegiatan dengan maksud

masyrakat atau publik dapat memberikan

tanggapan atau saran atas rencana usaha

dan/atau kegiatan tersebut. Hal tersebut telah

sesuai dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

menyatakan demikian. Mekanisme penyususnan

dokumen lingkungan hidup tersebut lebih lanjut

diatur pada peraturan pelaksana yakni Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun

2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidup yang ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud terdiri

atas dokumen:

1) Kerangka Acuan yang tujuannya adalah:

merumuskan lingkup dan kedalaman

studi Andal; dan mengarahkan studi

101

Andal agar berjalan secara efektif dan

efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan

waktu yang tersedia dan berfungsi

sebagai rujukan penting bagi

pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal,

instansi yang membidangi rencana usaha

dan/atau kegiatan, dan instansi

lingkungan hidup, serta tim teknis

Komisi Penilai Amdal tentang lingkup

dan kedalaman studi Andal yang akan

dilakukan;

2) ANDAL

Amdal adalah kajian mengenai dampak

penting suatu usaha dan/atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan. Yang dimaksud dampak

penting adalah perubahan lingkungan

hidup yang sangat mendasar yang

diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau

kegiatan. Analisis Dampak Lingkungan

Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah

telaahan secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan Andal disusun

dengan tujuan untuk menyampaikan

102

telaahan secara cermat dan mendalam

tentang dampak penting suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian

dalam Andal berfungsi untuk

memberikan pertimbangan guna

pengambilan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan dari rencana usaha

dan/atau kegiatan yang diusulkan.

3) RKL-RPL

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut RPL adalah upaya

pemantauan komponen lingkungan hidup

yang terkena dampak dari rencana usaha

dan/atau kegiatan. RKL-RPL harus

memuat mengenai upaya untuk

menangani dampak dan memantau

komponen lingkungan hidup yang

terkena dampak terhadap keseluruhan

dampak, bukan hanya dampak yang

disimpulkan sebagai dampak penting

dari hasil proses evaluasi holistik dalam

Andal.Sehingga untuk beberapa dampak

yang disimpulkan sebagai bukan dampak

penting, namun tetap memerlukan dan

direncanakan untuk dikelola dan

dipantau (dampak lingkungan hidup

lainnya), maka tetap perlu disertakan

103

rencana pengelolaan dan pemantauannya

dalam RKL-RPL.

b. Penyususnan dan pemeriksaan dokumen UKL-

UPL

Menindak lanjuti pasal 34 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Penyusunan dokumen UKL-UPL di

Boyolali telah memnuhi standar norma Pasal 8

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16

Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen

Lingkungan Hidup yang memberi ruang lingkup

terhadap penyusunan dokumen UKL-UPL

melalui Formulir UKL-UPL memuat:

1) Identitas pemrakarsa;

2) Rencana usaha dan/atau kegiatan;

3) Dampak lingkungan yang akan terjadi,

dan program pengelolaan serta

pemantauan lingkungan;

4) Jumlah dan jenis izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang

dibutuhkan; dan

5) Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk

melaksanakan ketentuan yang tercantum

dalam formulir UKL-UPL.

6) Daftar Pustaka; dan

7) Lampiran.

104

3. Hasil penilaian dokumen amdal dan rekomendasi

UKL-UPL

a. Hasil penilaian dokumen amdal

Landasan yuridis Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup menyatakan Dokumen amdal dinilai oleh

Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya. Bila dikaji dari

penelitian diatas, penilaian dokumen AMDAL di

Boyolali dinilai oleh KPA dengan diajukannya

KA (kerangka acuan) terlebih dahulu dalam

waktu 30 hari untuk mendapat persetujuan dari

KPA, setelah KA disetujui baru mengajukan

ANDAL dan RKL-RPL.Hal ini telah sesuai

dalam peraturan pelaksana dari pasal 29 yaitu

pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin

Lingkungan yang menyatakan Penilaian

dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

1) penerimaan dan penilaian KA secara

administratif;

2) penilaian KA secara teknis;

3) persetujuan KA;

105

4) penerimaan dan penilaian permohonan

Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL

secara administratif;

5) penilaian Andal dan RKL-RPL secara

teknis;

Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-

RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai kewenangannya menerbitkan:

1) keputusan kelayakan lingkungan hidup

dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha

dan/atau kegiatan dinyatakan layak

lingkungan hidup; atau

2) keputusan ketidaklayakan lingkungan

hidup, jika rencana usaha dan/atau

kegiatan dinyatakan tidak layak

lingkungan hidup.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

1) rencana tata ruang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2) kebijakan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta

sumber daya alam yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan;

3) kepentingan pertahanan keamanan;

106

4) prakiraan secara cermat mengenai

besaran dan sifat penting dampak dari

aspek biogeofisik kimia, sosialekonomi,

budaya, tata ruang, dan kesehatan

masyarakat pada tahap prakonstruksi,

konstruksi, operasi, dan pasca operasi

usaha dan/atau kegiatan;

5) hasil evaluasi secara holistik terhadap

seluruh dampak penting sebagai sebuah

kesatuan yang saling terkait dan saling

mempengaruhi sehingga diketahui

perimbangan dampak penting yang

bersifat positif dengan yang bersifat

negatif;

6) kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak

terkait yang bertanggung jawab dalam

menanggulanggi dampak penting negatif

yang akan ditimbulkan dari usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan

dengan pendekatan teknologi, sosial, dan

kelembagaan;

7) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak

menganggu nilai-nilai sosial atau

pandangan masyarakat (emic view);

8) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak

akan mempengaruhi dan/atau

mengganggu entitas ekologis yang

merupakan:

107

a) entitas dan/atau spesies kunci

(key species)

b) memiliki nilai penting secara

ekologis (ecologicalimportance)

c) memiliki nilai penting secara

ekonomi (economicimportance)

dan/atau

d) memiliki nilai penting secara

ilmiah (scientificimportance).

9) rencana usaha dan/atau kegiatan tidak

menimbulkan gangguan terhadap usaha

dan/atau kegiatan yang telah berada di

sekitar rencana lokasi usaha dan/atau

kegiatan; dan

10) tidak dilampauinya daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup dari

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan,

dalam hal terdapat perhitungan daya

dukung dan daya tampung lingkungan

dimaksud.

b. Hasil rekomendasi ukl-upl

Ketentuan mengenai rekomendasi UKL-

UPL ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 24

sampai degan Pasal 27 Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013

tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan

izin lingkungan yang menyatakan bahwa

108

Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud

dalam dilakukan dengan tahapan:

1) penerimaan dan pemeriksaan administrasi

permohonan Izin Lingkungan dan UKL-

UPL;

2) pemeriksaan substansi UKL-UPL

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dilakukan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja

sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap

secara administrasi.Berdasarkan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya menerbitkan:

1) rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin

Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau

kegiatan dinyatakan disetujui; atau

2) rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika

rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan

tidak disetujui

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf a paling sedikit memuat:

1) lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;

2) ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;

3) upaya pengelolaan dan pemantauan dampak

yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan

pihak lain;

109

4) pernyataan persetujuan UKL-UPL;

5) dasar pertimbangan persetujuan persetujuan

UKL-UPL;

6) jumlah dan jenis izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

diperlukan; dan

7) tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.

Melihat ketentuan tersebut jika dilihat dari

ketentuan norma yang ada penilaian untuk UKL-

UPL diBKabupaten Boyolali telah sesuai dengan

norma yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan

dan Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun

2013 tentangTata Laksana Penilaian dan

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan Izin Lingkungan

4. Mekanisme permohonan dan penerbitan izin

lingkungan

Landasan yuridis mengenai Permohonan dan

penerbitan izin lingkungan diatur dalam pasal 36

Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pelindungan

dan Pengelolaan Lingkungan yang menyatakan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki

amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin

lingkungan yang dalam pelaksaannya diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang

110

menyatakan Izin Lingkungan adalah izin yang

diberikan kepada setiap orang yang melakukan

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Untuk

amadal dalam hal permohonan Izin lingkungan

diajukan bersamaan dengan penilaian ANDAL dan

RKL-RPL,setelah penilaian ANDAL dan RKL-

RPL dinilai, Menteri, Gubernur/ Walikota sesuai

kewenangannya akan menyampaikan keputusan

kelayakan lingkungan apabila dinyatakan layak dan

diterbitkan izin lingkungan, sedangkan untuk UKL-

UPL diajukan bersamaan dengan permohonan

pemeriksaan UKL-UPL untuk diperiksa dalam

jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri,

Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya akan

menyampaikan rekomendasi UKL-UPL apabila

rencana dan/atau kegiatan disetujui dan dikeluarkan

izin lingkungan. Memperhatikan izin lingkungan di

BKabupaten Boyolali diatas telah sesuai dengan

ketentuan pelasana Pasal 28 Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin

Lingkungan yang menyatakan Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

111

a. Dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa

rekomendasi persetujuan UKL-UPL;

b. Identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai

dengan akta notaris, meliputi:

1) nama usaha dan/atau kegiatan;

2) jenis usaha dan/atau kegiatan;

3) nama penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dan jabatan;

4) alamat kantor; dan

5) lokasi kegiatan;

c. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan

yang akan dilakukan;

d. Persyaratan pemegang Izin Lingkungan,

antara lain:

1) persyaratan sebagaimana tercantum

dalam UKL-UPL;

2) memperoleh Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

diperlukan; dan

3) persyaratan lain yang ditetapkan oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan kepentingan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. Kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara

lain:

1) memenuhi persyaratan, standar, dan baku

mutu lingkungan dan/atau kriteria baku

112

kerusakan lingkungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

2) menyampaikan laporan pelaksanaan

persyaratan dan kewajiban yang dimuat

dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam)

bulan sekali;

3) mengajukan permohonan perubahan Izin

Lingkungan apabila direncanakan untuk

melakukan perubahan terhadap lingkup

deskripsi rencana usaha dan/atau

kegiatannya; dan

4) kewajiban lain yang ditetapkan oleh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan kepentingan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. Masa berlaku Izin Lingkungan, yang

menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini

berlaku selama usaha dan/atau kegiatan

berlangsung sepanjang tidak ada perubahan

atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan

g. Penetapan mulai berlakunya Izin

Lingkungan.

B. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terhadap

Lingkungan Industri

Mengenai definisi pengawasandari segi tata

113

bahasa,istilahpengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya

adalah awas sehingga pengawasan merupakan kegiatan

mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama.

Dalam memberikan definisi atau batasan tentang pengawasan

tidaklah mudah. Pengawasan merupakan proses pengamatan

pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisas iuntuk menjamin

aga rsemua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pengawasan

merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar

pekerjaan - pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

dan atau hasil yang dikehendaki. Dapat dikatakan juga bahwa

pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang

apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan,

agar apa yang harus diselenggarkan sejalan dengan rencana.

Pasal 71 ayat (1) Undang- undang Perlindungan

danPengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan. Dari hal tersebut kewenangan pengawasan dalam

tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan walikota yang

didelegesikan kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam

lingkungan hidup yaitu kepala Badan Lingkungan Hidup yang

dibantu oleh kepala bidang dan staf sebagai tenaga

operasional dalam mengawasi pentaatan atas ketentuan

114

perundang-undangan termasuk pentaatan terhadap izin

lingkungan oleh pelaku usha dan/atau kegiatan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terhadap penataatan

pemegang izin lingkungan maupun PPLH berdasarkan hasil

wawancara dengan kepala bidang pengendalian dan

pencemaran lingkungan hidup bahwa didalam melaksanakan

pengawasan didasarkan pada beberapa kualifikasi :

1) Pengawasan terhadap laporan pemegang izin lingkungan

dan izin PPLH yang melaporkan pelaksanaan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan atas hasil usaha dan/atau

kegiatannya sesuai dengan kewajiban yaitu 6 (enam) bulan

sekali dan dilampiri dengan hasil uji laboraturium.

Berdasarkan laporan dan hasi hasil uji laboraturium yang

dilaporkan, akan dikaji apakah ada limbah yang dibuang

melibihi baku mutu untuk beberapa parameter, apabila

hasilnya ada yang melebihi baku mutu akan menjadi tindak

lanjut dari pengawasan .

2) Pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan

pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang tidak

memenuhi kewajiban melporkan hasil pengelolaan dan

pemantauan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yaitu

6 (enam) bulan sekali akan dilakukan spot chek

(pemeriksaan lapangan) oleh Badan Lingkungan Hidup

Boyolali secara acak untuk mengetahui tingkat pemenuhan

terhadap standar baku mutu limbah yang dihasilkan, yang

ditugaskan kepada PPLHD atas perintah kepala Badan

Lingkungan Hidup dan dituangkan didalam berita acara.

115

Fakta atau hasil pengawasan lapangan ini dipakai sebagai

bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti dalam bentuk

pembinaan secara persuasif

3) Selain bentuk pengawasan pada huruf a dan b diatas,

dilakukan kegiatan PROPER (Program Peringkat) untuk

menilai usaha dan/atau kegiatan atas tingkat pentaatan

terhadap pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan

pemenuhan standar baku mutu pembuangan atau kualitas

limbah yang dihasilkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. kuning = paling taat

2. hijau = taat

3. biru = kadang-kadang

4. merah= tidak taat

5. hitam= tutup

Mengkaji pengawasan yang dilaksanakan oleh

Badan Lingkungan Hidup Kota Boyolali, maka

pengawasan yang dilakukan tersebut termasuk apabila

dilihat dari teori pengawasan maka:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang

melaksanakan kontrol itu terhadap badan organ yang

dikontrol termasuk Kontrol ekstern, berarti bahwa

pengawasan itu dilakukan oleh organ atau lembaga

lembaga yang secara organisatoris/struktural berada

diluar pemerintah

b. Ditinjau dari waktu dilaksanakannya termasuk Kontrol

a-posteriori, adalah bilamana pengawasan itu baru

dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan

pemerintah.

116

c. Ditinjau dari segi obyek yang diawasi, termasuk

Kontrol dari segi hukum (rechtmatigheid) yaitu

kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi

atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tiga

komponen yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah ( PPLHD ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Lingkungan Hidup ( PPNS LH ) maupun Pejabat lain

dalam hal ini bidang Pengendalian, Pengawasan dan

Kepatuhan Hukum dan Pengembangan Kapasiatas, bisa

dikatakan belum efektif karena masih adanya sebagaian

besar pelaku usaha yang belum mengelola limbahnya,

belum memiliki IPAL dan belum memenuhi Baku Mutu

Limbahnya, hal ini banyak tejadi pada industri menengah

kecil seperti usaha batik di kampung batik misalnya yang

belum mentaati standar peraturan perundangan dibidang

lingkungan yang tidak mengintegrasikan pengelolaan

lingkungan dengan ramah lingkungan. Pelanggaran ini dari

hasil pengawasan belum dilanjutkan dengan pemberian

sanksi yang semestinya dapat dijalankan, hal ini

dikarenakan pertimbangan kemampuan ekonomi dari para

pengusaha kecil dan kerajinan untuk memiliki IPAL

sendiri misalnya, dengan pertimbangan tidak mematikan

usaha kecil maka pengawasan dan penjatuhan sanksi belum

optimal dan tegas.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

117

Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi luaskepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat.

Dikaitkan dengan tugasperlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkugan Hidup, maka pemerintah

kabupaten/kota dapat mengatur urusannya dalam bidang

lingkungan di daerah berdasarkan pemberian otonomi ini.

Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota

tercantumdalam pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor

32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Tugas dan wewenang terebut

mencakuppembuatan kebijakan,menerapkan

kebijakan,pembinaan dan pengawasan dan pembinaan di

bidang lingkungan hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi

daerah.Lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk

dikonsentrasikan di bidang lingkungan yaitu Badan

Lingkungan Hidup. Lembaga teknis daerahmerupakan

unsur pendukung dari pelaksanaan pemerintah daerah.

118

Begitupula badan lingkungan hidup kabupaten Boyolali

merupakan bagian dari lembaga teknis daerah yang

mempunyai tugas membantu Bupati

dalammenyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup.

Sedangkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan

Hidup (Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2011

tentang Penjabaran Tupoksi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Boyolali), bahwa Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan

hidup;

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan

hidup;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya

.

Telah dijabarkan diatas mengenai tugas dari badan

lingkungan hidup Kabupaten Boyolali. Penjabaran tugas

pokok dan fungsinya tercantum dalam Peraturan Daerah

Boyolali Nomoer 56 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi, Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

119

Boyolali.Tugas dan fungsi tersebut sangatlah berkaitan erat

dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

Pengawasan pengelolaan limbah merupakan

kewajiban Bupati Boyolali yang kemudian mendelegasikan

kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Kemudian dalam struktur Organisasi Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali, bidang yang memiliki tugas

terhadap pengawasan pengelolaan limbah perusahaan yaitu

subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

mempunyai tugas pokok menyediakan bahan rencana

program dan kegiatan, pelaksanaan, pengembangan teknis,

fasilitasi, pelayanan administrasi dan teknis pemantauan

dan evaluasi, pelaporan bidang pengendalian pencemaran

lingkungan

Sebagai contoh Pelakasanaan pengawasan

pengelolaan limbah PT.SGM yaitu Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan Bupati Boyolali.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)

yang melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah

perusahaan merupakan staff dari subbidang pengendalian

pencemaran lingkungan karena yang diawasi terkait

pengendalian pengelolaan limbah.

Pelaksanaan pengawasan kemudian berdasarkan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam

standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat alur

120

melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Alur pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pengawasan pengelolaan lingkungan

hidup terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan

untuk ditanda tangani kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan pengawasan

ditujukan kepada usaha/kegiatan maka sebelumnya

juga dibuat daftar usaha/kegiatan yang berpotensi

mencemari lingkugan. Jangka waktu pelaksanaannya

yaitu 7 hari.

2. Memberikan pelaksanaan pengawasan kepenanggung

jawab usaha/kegiatan yang menjadi sasaran target.

Penanggung jawab kegiatan dapat disebut sebagai

pemilik usaha. Jangka waktu 1 hari.

3. Disiapkan Surat Perintah Tugas pengawasan

pengelolaan lingkungan hidup setelah penanggung

jawab usaha/kegiatan menerima pemberithuan

pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali. Setelah Surat Perintah Tugas selesai dibuat

surat pelaksana tugas maka diajukan kepada Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

4. Penandatanganan Surat Perintah oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

5. Persiapan ke lapangan serta membawa persyaratan atau

perlengkapan, antara lain: Surat Perintah Tugas,

blangko, Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD),

format berita acara, data awal, kendaraan

121

bermotor/mobil dinas, Global Positioning System

(GPS),kamera peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan membawa

surat perintah tugas, berita acara kelengkapan.

7. Melakukan evaluasi,analisa terhadap pengawasan

setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut dan

dilaporkan ke Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali. Pada tahap akan tersusun draf

hasil evaluasi, analisis terhadap hasil pengawasan yang

dilakukan oleh tim teknis maka diperlukan 3 hari

untuk melakukan kegiatan tersebut.

8. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

menerima hasil laporan, mengakaji dan menyampaikan

pemberitahuan ke penanggung jawab kegiatan/usaha

terkait temuan-temuan. Hasil temuannya dapat berupa

dianggap telah taat atau tidak/belum taat melaksanakan

ketentuan yang dipersyaratkan. Jika usaha/kegiatan

tersebut tidak/belum taat, permasalahannya

dilimpahkkan ke bidang penataan lingkungan dan

peningkatan kapasitas lingkungan untuk mendapatkan

teguran dan atau sanksi setelah dilakukan pembinaan

dan pengawasan minimal 3 kali atau tergantung ada

tidaknya perbaikan yang dilakukan penanggung jawab

usaha/kegiatan. Jangka waktu pada tahap ini yaitu 4

hari.Pengawasan terhadap perusahaan itu sendiri

dilakukan beradasarkan pengawasan dokumen

lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan

122

(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Dokumen lingkungan tersebut didalamnya memuat

pengelolaan lingkungan, limbah padat, air limbah,

udara ( udara ambien, kebisingan,emisi ) dan sosial

ekonomi dan kesehatan masyarakat. Peran PT.SGM

dalam pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali sangat penting untuk mendukung

terlaksananya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Untuk mengetahui seberapa besar

prosentase peningkatan dari Badan Lingkungan Hidup,

maka pihak perusahaan harus menyampaikan laporan

triwulan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3

bulan. Catatan yang harus dilaporkan mengenai jumlah

Ph,COD, BOD, debit air limbah, udara catatan neraca

limbah, udara ambien. Pengawasan dilakukan untuk

menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang

ditugaskan. Hasil pengawasan disusun dalam berita

acara pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan langsung, dilakukan melalui inspeksi

lapangan menggunakan panduan inspeksi lapangan

proper yang ditetapkan oleh menteri.

2. Pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan

memeriksa laporan ketaatan pengelolaan

123

lingkungan hidup yang disampaikan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Badan lingkungan hidup Kabupaten Boyolali

dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan

Peraturan menteri ini termasuk pengawasan tidak

langsung. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

pegelolaan limbah produksi PT.SGM lebih terfokus

pada dokumen lingkungan UKL/UPL. Jika terjadi suatu

pelanggaran dalam hal yang berdampak lingkungan

bagi pemegang dokumen UKL/UPL dan SPPLH, Badan

Lingkungan Hidup lah yang berwenang penuh dalam

menangani atau memberikan pembinaan bagi suatu

kegiatan usaha tersebut. Dari hasil evaluasi yang

dilakuakan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali terhadap dokumen lingkungan PT.SGM

tingkat ketaatan terhadap kepemilikan dokumen

lingkungan dan ketaatan pemantauan lingkungan hidup

dan kontinuitas pelaporan masih ada yang belum sesuai.

Namun, terkait permasalahan aduan masyarakat

terhadap Perusahaan, Badan Lingkungan Hidup

memeberi masukan untuk memperbaiki kinerjanya dan

harus segera ditindaklanjuti.

Pelaksanaan pengawasan ini Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali tidak bekerja sendirian,

namun di bantu oleh masyarakat. Masyarakat dapat

melakukan pengaduan yang difasilitasi oleh Badan

Lingkungan Hidup yaitu Pos Pengaduan bilamana

terjadi pelanggaran atau dampak – dampak yang

124

diterima lingkungan sekitar kegiatan usaha dirasa

merugikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan aduan dari masyarakat mengenai

permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan

produksi dari suatu perusahaan, pihak badan lingkungan

hidup telah melakukan verifikasi terhadap aduan yang

masuk. Dari hasil monitoringdilapangan pihak badan

lingkungan hidup sudah tidak menjumpai luapan limbah

dari IPAL pada area persawahan. Setelah dikonfirmasi

pihak sarihusada sendiri membenarkan memang pernah

mengalami kerusakan teknis pada sistem IPALnya.

Namun ketika terjadi permasalahan tersebut, pihak

perusahan juga sudah melaksanakan kesepakatan

dengan masyarakatnya dan pada petani yang terkena

dampak dengan melakukan pembersihan lahan dengan

penyedotan kembali.

Dari hasil pemantauan dokumen perusahaan

tertentu tercatat telah melakukan hasil limbah yang

dikeluarkan secara berkala, antara lain:

a. Terhadap limbah cair, perusahaan sarihusada

seharusnya melaporkan ke BLH secara berkala

setiap sebulan sekali, namun dengan adanya

ketenggangan dan mempermudah pemilik usaha,

BLH memberikan kelonggaran dimana pelaporan

dapat diberikan setiap tiga bulan sekali yang mana

pelaporan tersebut memuat mengenai baku mutu

limbah cair pada tiap bulanya;

125

b. Limbah udara dilaporkan setiap enam bualn sekali

pada Badan Lingkungan Hidup;

c. Limbah tanah dilakukan oleh pihak ke tiga dimana

yang mempunyai ahli dalam hal LB3.

Monitoring ke lapangan dilakukan oleh BLH

Kabupaten Boyolali ketika ada pelaporan atau aduan

yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup. Bentuk

tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali ditunjukkan melalui pembinaan terhadap

Perusahaan. Saran tindak lanjut yang direkomendasikan

oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, dilihat dari

hasil pengawasan dokumen lingkungan dari suatu

Perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. Semua limbah yang dihasilkan harus diolah dalam

IPAL.

2. Dokumen sebelumnya untuk dikomparasi dalam

dokumen yang baru.

3. Aturan baku mutu untuk ditambahkan dalam

dokumen.

4. Bagian alur proses untuk dibuatkan dalam dokumen.

5. Limbah b3 dikelola pihak ketiga, siapa dan MOU

untuk dilampirkan.

6. Uji emisi melebihi ambang batas untuk diperhatikan.

Dust colectorada berapa dan dipasangkan dimana

untuk dijelaskan dalam dokumen.

126

7. Uji kualitas air untuk dilaksanakan dan dilaporkan

secara periodik kepada dinas terkait.

8. Untuk diperinci penggunaan air. Jumlah MCK yang

tersedia berapa.

9. Sampah sebanyak 2,3 ton direcycle, yang menangani

siapa untuk dijelaskan dalam dokumen.

10. CSR yang telah diberikan untuk diinformasikan ke

PEMKAB Boyolali.

11. Uji limbah cair diharapkan tidak melebihi baku

mutu.

12. Pengelolaan limbah udara untuk diperhatikan karena

uji melebihi ambang batas

13. Agar membuat sumur resapan air hujan, biopori dan

mengadakan penghijauan.

Tingginya kesadaraan perusahaan sarihusada

terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini membuat

Badan Lingkungan Hidup memilih Perusahaan SGM

sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam

proper. Proper ini dimaksudkan sebagai salah satu

program penilaian kinerja perusahaan, yang diharapkan

agarsupaya perusahaan-perusahaan berlomba-lomba

untuk melalukakan pengelolaan lingkungan dan

tidaksemata-mata mendirikan usaha untuk mendapat

keuntungan semata dalammendirikan suatu usaha.

Tindak Lanjut Badan Lingkungan Hidup

terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan

127

oleh kegiatan industri dari hasil pengawasan yang telah

diuraikan sebeelumnya Badan Lingkungan hidup

Kabupaten Boyolali memberi teguran kepada

Perusahaan yang melanggar. Karena berdasarkan hasil

pelaporan, limbah cairnya melebihi baku mutu,

sehingga masuk indikasi keperusakan lingkungan. Dari

Klarifikasi Perusahaan mendapat teguran agar kejadian

tidak terulang lagi, pembuangan limbah cair tidak

melebihi kapasitas, sesuai dengan SK Bupati Kabupaten

Boyolali Nomor 660.3/561/2009 mengenai Ketentuan

Dan Kewajiban Pemegang Izin Pembuangan Air

Limbah Keperairan Umum. Ketentuan-ketentuan

tersebut antara lain :

1. Ketentuan teknis:

Pembuangan air limbah industri susu dengan

kapasistas produksi 165,47 ton/hr harus memenuhi

persyaratan :

a. Debit air limbah maksimum : 330,9 m3/hr;

b. Kualitas eflluent air limbah yaitu Kadar dan beban

pencemaran maksimum;

c. Pembuangan air limbah di buang ke sungai deleran.

d. Melakukan pemantauan dan pencatatan harian

debit air limbah yang dibuang ke sungai Deleran;

e. Tidak menggabungkan saluran pembuangan air

limbah dengan saluran limpahan air hujan atau

saluran lainnya.

f. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang

telah ditetapkan bersama dengan Tim Bdan

128

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Tim

IPLC Pemerintah Kabupaten Boyolali di intlet dan

outlet Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

setiap satu bulan sekali dan pemantauan kualitas air

sungai Deleran sebelum dan sesudah bercampur air

limbah setiap 6 bulan sekali dengan biaya

ditanggung perusahaan

g. Tidak boleh melakukan pengenceran air limbah

dan apabila air limbah tersebut akan dimanfaatkan

untuk kegiatan lain harus melakukan penelitian

terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Kewajiban Pihak Perusahaan.

a. Melaporkan hasil analisa kualitas air limbah di

intlet dan outlet IPAL setiap 1 (satu) bulan sekali

dan melaporkan hasil analisa kualitas air di sungai

Deleran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati

Boyolali dengan tembusan Gubernur Jawa Tengah

Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Tengah.

b. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin

Pembuangan Air Limbah kepada Bupati Boyolali

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa

berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

c. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun

Pemerintah Daerah dalam kaitannya pembuangan

air limbah.

129

Dalam hal ini perusahaan telah mampu

mengindahkan teguran dari Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali terkait permasalahan yang

terjadi dari perusahaan, Badan Lingkungan Hidup

memberikan teguran terhadap perusahaan,

berdasarkan monitoring dokumen perusahaan

sarihusada maka badan lingkungan

hidupmemberikan teguran pada perusahaan agar

tidak melebihi baku mutu harian yang telah

ditentukan sesuai dengan SK Bupati Boyolali tentang

Ketentuan dan Kewajiban Pemegang Izin

Pembuangan Air Limbah Keperairan Umum .

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sudah

sepenuhnya sesuai dengan aturan – aturan yang

terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai

dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan

baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan

usaha di Kabupaten Boyolali selama ini masih

menggunakan sanksi administrasi dimana dalam

tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan

atau pengehentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi

pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat

diselesaikan dengan baik dengancara menitik

beratkan pada halpembinaan terhadap kegiatan

usaha.

130

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 16Tahun 2011tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Badan

Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan,

terdiri 1(satu) sekretaris badan,3 (tiga) kepala

subbagian,3(tiga) kepala bidang, dan6(enam) kepala

subbidang.Jumlah pegawai secara keseluruhan per 31

Desember 2015 adalah 30orang dan 2orang PTT.

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

pokok membantu Bupati mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang lingkungan

hidup.Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali 2011-2015 adalah “Terwujudnya

Pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasanLingkungan “: Untuk mewujudkan visi

tersebut, pada tahun 2015Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolalimelaksanakan

11(sebelas)program dengan 40(empat puluh)

kegiatandengan anggaran sebesar Rp.

13.027.579.000,00 (tiga belas milyarddua puluh

tujuhjuta limaratus Tujuhpuluh

sembilanriburupiah).Seluruh program/kegiatan

131

tersebut direncanakan sebagai bagian dari

PerjanjianKinerjaTahun 2015untuk mencapai

6(enam) sasaran, atau dengan kata lain seluruh

kegiatan diharapkan mempunyai kaitansebab akibat

dengan sasaran yang telah ditetapkan.Berdasarkan

penilaian sendiri (Self Assessment)atas realisasi

pelaksanaan PerjanjianKinerja Tahun 2015,

menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja

dari 6(enam) sasaran yang telah ditetapkan adalah

105,6%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh

1(satu)sasaran yang berhasil mencapainilai kinerja

lebih dari 100%sehingga dikategorikan sangat

baik,dan5(lima)sasaran yang berhasil mencapai nilai

kinerja 100% sehingga dikategorikan baik.Secara

keseluruhan capaian kinerja 105,6% (kategori Sangat

baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian

kinerja tahun 2014yang102,4 %. Sedangkan

anggaran kegiatandari APBD Tahun 2015berjumlah

Rp. 13.027.579.000,00 terealisasi Rp.

12.321.538.634,00 dengan penyerapan sebesar

93,35% atau efisiensi sebesar 6,65 %.

Besar realisasi anggaran kegiatanmengalami

peningkatandibanding tahun 2014 yang sebesar Rp.

7.172.003.850,00.Guna mempertahankan dan atau

meningkatkan capaian kinerja Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali maka telahdilakukan

rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD.

132

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan

Lingkungan Hidup lebih baik dan akuntabel antara

lain melakukan re-orientasi terhadap

program/kegiatan yang kurang tepat sasaran,

meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,

melakukansinkronisasi antara dokumen perencanaan,

terutama dengan merevisi dokumen IKU dan

dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata

hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan.

Hasil pengawasa dan pertimbangan penjatuhan

sanksi:

1. Hasil pelaporan ketaatan analisis dengan hasil baik

tidak dilakukan penjatuhan sanksi administratif

apapun, sedangkan untuk kasus aduan masyarakat

dan verifikasi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali melakukan tindakan berupa

teguran lisan yaitu untuk memperbaiki kinerjanya.

2. Tindakan teguran lisan yang diberikan kepada

Perusahaan ini dirasa sudah efektif, hal tersebut

dibuktikan dengan pelaporan dokumen yang

didalamnya memuat mengenai perbaikan yang

harus dilakukan bedasarkan saran dan tindak

lanjutyang diberikan BLH dari hasil pantauan

sebelumnya. Mengenai permasalah pembuangan

limbah cair apakan sudah sesuai dengan ketentuan

yangtelah disepakati,maka Badan Lingkungan

133

Hidup juga melakukan uji laboratorium.

(Berdasarkan wawancara dengan staff

pengendalian dampak lingkungan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Bapak

Bondan).

Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

kepada perusahaan yang ada apabila dilihat dari

teori bekerjanya hukum menurut Lawrence

M.Friedman mengemukakan efektif dan berhasil

tidaknya penegakan tiga unsur sistem hukum

yakni struktur hukum (structure of law), substansi

hukum (substance of the law), dan budaya hukum

(legal culture), ketiga unsur tersebut merupakan

hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam

suatu masyarakat dan dapat dilihat

dariimplementasinyasebagai berikut

a. Substansi hukum (substance of the law)

Substansi hukum telah tersedianya Undang-

undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, akan tetapi untuk PERDA mengenai

Perlindunngan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup belum dibuat oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Boyolali.

b. Struktur hukum (structure of law)

Dari struktur hukumnya telah terdapat

organisasi yang diberi kewenangan dalam

134

pengawasan dan penegakan hukum yaitu

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan hidup yang terdiri dari

sub bidang pengendalian pencemaran

lingkungan dan sub bidang pengendalian

kerusakan lingkungan.

c. Budaya Hukum (legal culture)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui

budaya hukum telah menunjukkan tingginya

kesadaran pelaku usaha yang dalam hal ini

adalah perusahaan sarihusada. Hal ini

ditunjukkan dengan kesadaran untuk

memenuhi standart norma yang ada di bidang

pengelolaan dan pemantauan lingkungan, atau

pun kewajibannya sebagai pelau usaha

terhadap lingkungan, misalnya ketaatan dalam

melakukan laporan berkala kepada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali,

memantau limbahnya melalui pemeriksaan

laboratorium, serta tanggung jawab sebagai

pelaku usaha jika terjadi permasalahan

lingkungan. Budaya hukum birokrasi dalam

pelaksanaan pengawasan dan penegakan

hukum birokrasi ini, aparat birokrasi

cenderung bersifat menunggu atau pasif serta

kurang tegas dalam penjatuhan sanksi yang

diberikan terhadap pelanggaran atau ketidak

135

patuhan para pelaku usaha yang ada di

Kabupaten Boyolali terhadap kewajiban sesuai

dengan ijin lingkungan dan ijin Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan

pada BAB 3, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

dalam pengendalian terhadap limbah industri

Dalam hal Pengendalian Limbah industri

diimplementasikan dengan Pemberian Izin Lingkungan.Di

Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan seuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses

kewajiban penyusunan dokumen lingkungan AMDAL atau

136

UKL-UPL, mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen

lingkungan hidup sampai dengan pengajuan dan penerbitan izin

lingkungan dan dilengkapi dengan izin PPLH yang dibutuhkan

Kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan dilakukan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

(BPMPT) atas nama Bupati Boyolali yang berfungsi sebagai

dasar pengajuan izin usaha, sedangkan untuk izin PPLH

diterbitkan oleh Walikota atas rekomendasi Kepala BLH

Kabupaten Boyolali yang berfungsi sebagai legalitas untuk

pengolahan limbah pada tahap operasional.

2. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terdiri dari :

a. Implementasi Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban

pemegang izin lingkungan dan izin PPLH oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali belum efektif, hal

ini didasarakan pada masih banyaknya kegiatan usaha

menengah dan kecil yang belum mengelola limbahnya

dengan memenuhi Baku Mutu limbah yang disyaratkan

yang diikuti dengan penjatuhan sanksi administrasi yang

mampu memaksa pelaku usaha mentaati peraturan

perundang- undangan.

b. Penegakan Hukum oleh Bidang Kepatuhan hukum berupa

penjatuhan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dengan

cara teguran dan peringatan untuk memenuhi kewajiban

disertai pembinaan, sedangkan penegakan hukum untuk

aduan dari masyarakat hanya dilakukan peran sebagai

137

mediator dalam proses mediasi antara masyarakat dengan

pelaku usaha

c. Dilihat dari teori bekerjanya hukum khususnya faktor

budaya hukum birokrasi yang menyebabkan tidak efektif

dan tidak tegasnya pengawasan dan penegakan hukum yang

cenderung menunggu dari adanya laporan dalam hal

memonitaring kewajiban pemegang izin

B. Saran

Saran yang diajukan atas kesimpulan dari penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali hendaknya

lebih menjalakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum

secara optimal baik secara preventif maupun represif atas

ketidakpatuhan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH

2. Bagi pemegang izin lingkungan maupun izin PPLH

heendaknya secara konsekuen memenuhi standar norma di

bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk

menghindari timbulnya potensi konflik dengan masyarakat,

terjadinya pencemaran lingkungan maupun penjatuhan sanksi

atas ketidakpatuhan.

3. Masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan hendaknya lebih

proaktif dan berperan secara nyata dalam mengawasi

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang

dilakukan oleh kegiatan dan/atau usaha agar sedini mungkin

dapat mengetahui apabila ada pelanggaran norma yang

berpotensi mencemari lingkungan.

138

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurahman .1983.Pengantar Hukum Lingkungan.Bandung:Alumni Bandung

Abdulkdir Muhammad. 2004.Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 2005, Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika

Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.

____________. 2004. Metode Penelitian Hukum.Jakarta :PT. Rieneka Cipta.

H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Boyolali: UNS Press.

__________.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Boyolali: UNS Press.

Harmat Hamid dan Bambang Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Jakarta : Granit.

Husin Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Muhammad Erwin. 2008. Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung : Refika Aditama.

N.H.T Siahaan. 2004.Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta : Erlangga.

R.M Gatot P. Soemartono. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

139

Rangkuti, Siti Sundari. 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya : Airlangga University Press.

Ridwan, HR.2003. Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta : UII Press.

Satjipto Raharjo.2006. ilmu hukum. Bandung: cetakan keenam PT. Citra Aditya Bakti

_______.2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,cetakan Kesatu. Yogyakarta:Genta Publising

Setiono. 2002. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum. Bandung :Nuansa Aulia.

Supriadi. 2006. Hukum lingkungan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto.1983.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.

______________. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

______________, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Univeritas Indonesia

Internet

http://www.solopos.com/2015/11/06/pencemaran-lingkungan-boyolali-sawah-di-kuwiran-tercemar-limbah-tekstil-658936. Diakses pada Hari Senin, 22 Agustus 2016 pukul 19.30

http://www.g-excess.com/id/pengertian-dan-macammacamlimbah-atau sampah.html.

(http//id.wikipedia.org// wiki/Hukum_Lingkungan)

Jurnal

Asaad, Ilyas. 2008. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Makassar 6-7 November 2008.

Gregory L Rose. 2011.“Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level”.

140

Maclaren, Virginia W. 2003. “Appropriateindustrial waste management strategies for developing countries”.Institute of Environmental Studies, Toronto.

Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina. 2014. “Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia”. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Volume 1 Issue 1.

K.S. Ashalakshmi and P.Arunachalam. 2010. “Solid Waste Management: A Case Study of Arppukara Grama Panchayat Of Kottayam District, Kerala (India)”. Journal of Global Economy. Volume 6 No. 1.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013 Tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Abdurahman .1983.Pengantar Hukum Lingkungan.Bandung:Alumni

Bandung

Suparni Ninik.1994.Pelestarian Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan.Jakarta:Sinar Grafika

141

Otto Soemarwoto. 2001.Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sukanda Husin.2009.Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika

Takdir Rahmadi.2011.Hukum Lingkungan di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, , Surabaya: Penerbit Yuridika

Achmad Ali, 2002, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum, Jakarta, Yasrif Wantapone (Anggota IKAPI)

Helmi,2013,HukumPerizinanLingkunganHidup,Jakarta:SinarGrafika

Rangkuti, Siti Sundari. 1996. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University Press. Surabaya

Siswanto Sunarso, Hukum Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII press, Yogyakarta,

2003.

Andi Hamzah,2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar

Grafika

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Takdir Rahmadi,2003Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Airlangga University Press, Surabaya,

H. B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS

Press.

-----------------.2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS

Press.

142

Setiono, 2005, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Univeritas Indonesia

Muhammad Erwin.2009.Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup).Bandung: Refika Aditama

Soeryono Soekanto,1983Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali

Imam Supardi,2003,Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni,

Bandung

Satjipto Raharjo.2006. ilmu hukum. Bandung: cetakan keenam PT. Citra Aditya Bakti

Satjipto Raharjo.2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,cetakan Kesatu. Yogyakarta:Genta Publising

Adriansutedi,2011,HukumPerizinanDalamSektorPelayananPublik,Jakarta: Sinar Grafika

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Yogyakrta:Pustak Belajar

Karya ilmiah dan Jurnal

Asaad, Ilyas. 2008. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Makassar 6-7 November 2008.

Dahlia Kusuma Dewi,Alvi Syahrin,Syamsul Arifin,Pendastaren Tarigan.2014. Izin Lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pidana lingkungan berdasarkan Undang-Undang No 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu(UUPPLH).USU Law Journal, Vol.II-No.1

143

Helmi .2011.Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. ejournal.volume 2, no 2 unri.

Gregory L Rose. 2011 Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level

John W. Stampe. 2009 The (Lessons Learned from Environmental Impact Assessments: A Look at Two Widely Different Appro

aches – The USA and Thailand) The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies vol. 8, no.1

144

LAMPIRAN

.