File MEIS 11

MEIS ________________________Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2 Juli – Desember 2017

329

Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan (Studi terhadap Pergulatan Politik Sekular Versus Islam dalam Revolusi

Turki)

Syaeful Bahri Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global,

Universitas Indonesia

Abstract

This paper focused on the political thought of Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution. This research is a qualitative research which focused on the dynamics of secular vs Islamic political thought in Turkey. This research showed that Erdogan with the AK Party had managed to stay in power, for more than one decade, despite the secular system that adopted by Turkey. This paper showed that Erdogan had managed to overcome the secular system that was established by Attaturk, and how he managed to overcome the military which known as the guardian of the secular system in Turkey. Even though, the dynamics between the Islamic political thought vesus the secular system in Turkey is still ongoing process. Keywords: Recep Tayyeb Erdogan, Secular, Islamic political thought PENDAHULUAN

Transformasi sebuah masyarakat

Islam ke dalam suatu masyarakat Barat

sudah pasti menimbulkan perubahan

drastis, dan karenanya mengkin merupakan

suatu tindakan imposisi yang keras. Tetapi,

meskipun westernisasi telah berhasil

dikalangan elit, ia tidak diterima dengan

mudah oleh massa. Bagi mayoritas petani

dan penduduk kota-kota kecil di Propinsi,

Islam masih tetap merupakan kekuatan

dominan dalam kehidupan sosial (Toprak,

1999 : 3).

Secara politik Turki sangat disegani

oleh barat dengan kekuatan militernya,

namun setelah runtuh akibat perang dunia

pertama, kekuatan militer Turki merosot

sehingga dengan sendirinya kekuatan Islam

secara politik melemah. Islam yang

direpresentasikan oleh Turki sebagai

kekuatan politik juga sangat signifikan

dalam pendekatan Geopolitik. Dimana

Turki mempunyai wilayah yang berbatasan

dengan Eropa (Barat), bahkan sepertiga

daerahnya masuk dalam dataran eropa.

Definisi Politik Islam

Dalam bahasa Arab, politik diambil

dari ism masdar yaitu siyasah yang berasal

dari kata sasa. dalam kamus al-Munjid dan

Lisan al-Arab yang berarti mengatur,

mengurus dan memerintah (Ma’luf,

1986:362). Dalam bahasa lain diartikan

Siyasat yang bisa juga bermakna

pemerintahan dan politik, atau membuat

kebijaksanaan.


330

Siyasat bisa juga diartikan dengan

policy (of goverment, corprotion, etc)

(Faruqi, 1983:185). Jadi siyasah menurut

bahasa mengandung beberapa arti, yaitu

mengatur, mengurus dan membuat

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Artinya mengatur, mengurus dan membuat

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat

politis untuk mencapai suatu tujuan adalah

siyasah.

Siyasah dalam definisinya

mengandung persamaan yang berkaitan

dengan mengatur dan mengurus manusia

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara

dengan membimbing mereka dalam

kemaslahatan dengan menuju kepada

tujuan yang sama (Pulungan, 1995:25).

Politik Islam dimaksudkan juga

sebagai penentu corak sosial, ekonomi,

hukum dan berbagai aspek kehidupan

bernegara sebagaimana sistem yang diatur

dalam fiqh siyasi.

Menurut definisi yang telah

disebutkan diatas dapat ditegaskan bahwa

wewenang untuk membuat segala bentuk

hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

berkaitan dengan pengaturan kepentingan

negara dan urusan umat guna mewujudkan

kemaslahatan umum terletak pada

pemegang kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam

penelitian adalah metode tafsir hermeneutik

dan merupakan metode penelitian kualitatif

yang meliputi jenis penelitian, sifat

penelitian, ruang lingkup, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan

tahapan penelitian. Jenis penelitian dalam

penelitian ini adalah penelitian pustaka

(library research). Sifat penelitian ini

adalah deskriptif-analitik-kualitatif. Ruang

lingkup penelitian ini dibatasi pada

pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan.

Selanjutnya, penulis menganalisis

hubungan objek penelitian tersebut serta

menganalisis bentuk implementasi

terhadap pergulatan politik sekular versus

Islam dalam revolusi Turki.

Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan penelahaan bahan-bahan

pustaka baik yang terdiri dari bahan-bahan

yang bersifat sekunder. Adapun analisis

data dalam penelitian ini menggunakan

model analisis dari Miles dan Huberman.

Sedang tahap-tahap penelitian dalam

penelitian ini menggunakan metode

Bogdan, yaitu tahap pra lapangan, tahap

kegiatan, dan tahap analisis data.

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi

Pemikiran Politik Recep Tayyeb

Erdogan

Perjalanan Politik Erdogan

Erdoganlahir pada tahun 1954 di

Kasimpasa, sebuah kawasan penduduk

kelas menengah ke bawah kota


331

Istanbul.Ayahnya adalah seorang nahkoda

sebuah Agen Kelautan milik negara dan

ibunya hanyalah seorang ibu rumah

tangga.Untuk membantu ekonomi

keluarga, Erdogan kecil berusaha untuk

menjual lemon, rempah-rempah, roti dan

juga air minum di jalanan.Sehingga

iacukup familiar dengan kehidupan rakyat

kecil dengan beragam seluk kehidupan

yang ada di dalamnya.

Sebelum memasuki dunia politik,

Erdogan termasuk beruntung karena

mengenyam pendidikan modern dengan

karir cemerlang. Setelah menyelesaikan

pendidikan menengah di Imam Hatip

School, ia meraih gelar B.A. dari jurusan

Ekonomi dan Perdagangan Universitas

Marmara di Istanbul tahun 1980. Selain

menguasai bahasa Turki, ia juga dikenal

mampu berbahasa Arab dan Inggris. Ia

pernah bekerja sebagai Ekeskutif Manajer

di beberapa perusahaan swasta yang

bergerak di bidang penjualan

makanan.Ketertarikannya dengan dunia

politik dan bisnis berawal sejak ia masih

sangat muda.

Masa remaja Erdogan disibukkan

dengan bergabungnya pada Milli Salamet

Partisi (Hizb Salamah Al-Whatani) yang

dipimpin Necmettin Erbakan, Bapak Partai

Konservatif dan menjadi perdana menteri

Turki pertama yang Islami.

Pertemuan pertama Erdogan dengan

Erbakan ketika Erdogan duduk dibangku

kuliah. Yang mana pertemuan ini

selanjutnya membuka cakrawala berfikir

Erdogan tentang politik. Dia mulai

mengenal organisasi dan belajar berpolitik

bersama Partai Keselamatan Nasional.

Pada tahun 1975, Erdogan ditunjuk sebagai

Ketua Bidang Kepemudaan partai tersebut,

yang berdiri tahun 1980. Setelah terjadi

kudeta oleh militer tahun 1980 dan seluruh

partai dibekukan, untuk pertama kali

Erdogan masuk dalam ranah hukum yang

sesuai dengan otoritasnya sebagai praktisi.

Tahun 1983, demokrasi Turki

dipulihkan. Recep Tayyeb Erdogan

kembali terjun ke dunia politik melalui

Refah Partisi(Partai Kesejahteraan)

diwilayah Istanbul. Dia menjabat sebagai

ketua Partai Refah, diwilayah kosmopolitan

Beyoglu, salah satu kota terbesar di

Istanbul tahun 1984. Dan pada tahun 1985,

saat pemilihan umum tingkat wilayah,

Erdogan terpilih sebagai walikota untuk

wilayah Istanbul Raya dan menjadi

Presiden Dewan Metropolitan Istanbul

Raya (Taghian, 2012:17)

Kemampuannya pada bidang

manajemen cukup membantu dalam

pembenahan partai yang dipimpinnya, ia

selalu berupaya kuat untuk menyelesaikan

tugas yang dibebankan kepadanya. Ia

berhasil membawa angin segar perubahan

pada tubuh partai baik pada struktur politik

maupun kultur yang bersih yang ingin

dibangun. Termasuk ketika menjabat


332

sebagai walikota Istanbul, Erdogan mampu

mengubah kotaitu menjadi

lebihberkembang.

Pada tahun 1998 oleh Komisi

Pemilihan Umum (Superior Election

Board) membekukan kekuasaannya

sebagai kepala daerah karena dianggap

telah berbuat inkonstitusional di depan

publik, ia dituduh menebar kebencian

bernuansa SARA, atau "menebar kebencian

keagamaan" di muka umum, "kejahatan

melawan negara". Dalam pidatonya, ia

mengutif puisi karangan Ziya Gokalp,

"bapak nasionalisme Turki" yang

mengatakan "the mosques are our

barracks, the domes are our helmets, the

minarets our bayonets, and faithful our

soldiers" ("masjid adalah barakku/ kubah

adalah topi bajaku/menara bayonetku/ dan

iman adalah serdaduku. Akibat

perbuatannya tersebut, kemudian Erdogan

dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh

bulan dan tidak diperkenankan untuk

melakukan aktifitas politik, namun tidak

lama setelah itu, sekitar empat bulan, ia

dibebaskan karenadianggap telah

beriktikad baik selama menjalani hukuman.

Di penjara, Erdogan banyak bergaul dengan

para narapidana dan mendiskusikan banyak

hal tentang kemungkinan-kemungkinan

yang akan dilakukan untuk membawa

Turki lebih baik.

Setelah keluar dari penjara tidak

membuat bapak dari empat anak ini lunak,

ia malah semakin berani namun tetap

elegan, bermain politik secara jantan

menunjukkan kepada publik bahwa ia

adalah politisi sejati yang selalu taat akan

aturan hukum. Sikap taat hukum tersebut

bisa jadi dipengaruhi oleh karakter yang

terbangun sejak usia muda. Saat diminta

untuk ikut melakukan aksi protes terhadap

pemerintah, ia menolak karena menurutnya

hal itu tidak sesuai dengan konstitusi yang

berlaku.

Berdasarkan riwayat hidupnya,

terekam bahwa ia adalah sosok dengan

karakter keislaman yang kuat, ia mencoba

menegaskan identitas diri sebagai muslim

dan dalam batas-batas tertentu mengikuti

alur pemikiran elit sekularisme.

Erdogan hidup diantara dua

kekuatan yang bertentangan antara dua

kekuatan yang terjadi di Turki. Kekuatan

masa lalu, yang dibangun pada masa era

Turki Utsmani dalam beberapa abad berupa

istana, masjid dan kota-kota klasik, dengan

kekuatan modern, yang lebih terlihat dari

simbol-simbol baru yang diterapkan oleh

Republik Turki sekular.

Pengalaman dan cerita rakyat Turki

telah menjadi metamorfosis untuk

menantang sikap keras Erdogan dalam

mengembalikan Republik Turki, yang

tumbuh dan berkembang atas dasar jargon-

jargon seperti, “Perdamaian dalam Negeri”,

“Perdamaian Dunia”, dan “Tidak Ada

Kawan Bagi Turki Kecuali Turki.”


333

Keinginan kuat dan minat keluarga

Erdogan memilih pendidikan keagamaan

sejak dini, terlihat dari kemauan orang

tuanya yang tinggi dengan memasukan

Erdogan menjadi seorang pemuda yang

saleh, sesuai dengan keinginan orang

tuanya yang memilih pendidikan

keagamaan yang memadukan pendidikan

agama klasik dan pendidikan modern

(Taghian, 2012:15).

Mereka yang berpengaruh terhadap

pemikiran politik Erdogan

Rasulullah SAW adalah teladan

yang utama bagi Erdogan. Selain

Rasulullah, orang-orang yang menjadi

pengaruh pemikiran politik Recep Tayyeb

Erdogan adalah Said Nursi, Fethullah

Gulen dan Necmettin Erbakan.

Bediuzzaman Said Nursi

Said Nursi lahir pada tahun 1290

H/1873 M di kampung yang bernama Nurs

dekat Van Golu di daerah Bitlis, Turki.

Keluarganya adalah suku Kurdi, ayahnya

bernama Mizan, ia adalah seorang sufi dari

ordo Naqsyabandi dan ibunya bernama

Nuriye berasal dari Bilkan. Mereka

mempunyai tujuh orang anak yaitu

Durriyah Hanim, Alimah Hanim, Abdullah,

Said, Muhammad, Abdul Majid, dan

1Tekke merupakan tempat para sufi melakukan aktivitasnya.

Marjan.(Sulaiman, 1987:5) Keluarga Said

Nursi sangat memperhatikan pendidikan

terutama pendidikan agama, mereka sangat

menjunjung tinggi syariat Islam sebagai

landasan yang kuat. Terbukti kakak

perempuannya, Alimah Hanim memiliki

reputasi sebagai orang yang mempunyai

pengetahuan luas dalam agama. Kakak

laki-lakinya, Abdullah adalah seorang

Hoca, yaitu guru pertama Said Nursi. Adik-

adiknya, Muhammad menjadi guru di

madrasah desa Arvas dan Abdul Majid

yang terkenal dengan terjemahannya atas

dua karya Said Nursi yang berbahasa Arab

ke dalam bahasa Turki (Vahide, 2007:4).

Di tempat kelahirannya Said Nursi

banyak menghabiskan waktunya dengan

belajar dan menimba ilmu. Pada musim

dingin, setiap malam Said Nursi senang

mendengarkan diskusi para syaikh, murid,

dan guru di madrasah di Hizan daerah dekat

Nurs. Pada masa itu banyak madrasah dan

tekke1dibangun sebagai pusat penyebaran

ilmu-ilmu agamatradisional serta banyak

guru dan murid yang hebat dalam bidang

agama.

Pada tahun kelahiran Said Nursi,

Sultan Abdul Hamid II dibaiat sebagai

khalifah Kerajaan Usmaniyah yang pada

saat itu telah terjadi penurunan dalam

pemerintahan Turki Usmani. Lemahnya


334

kerajaan Usmaniyah merupakan cermin

buramnya kondisi negara-negara Muslim di

belahan dunia lainnya yang berada dibawah

koloni negara-negara Barat. Pada tahun

1877, Tunisia melancarkan revolusi atas

kerajaan Usmaniyah dan berhasil

memisahkan diri. Namun, empat tahun

setelah revolusi kemudian negara tersebut

dijajah Perancis. Pada 1882, Inggris

menjajah Mesir, India, Sudan dan

Malaysia. Indonesia dijajah Belanda dan

Asia Tengah dikuasai Rusia.

Meskipun Turki tidak dijajah oleh

negara lain, namun bangsa Turki

mengalami dilema yang sama, bahkan lebih

keras lagi. Hal ini disebabkan karena pada

masa kerajaan Usmaniyah, Turki menjadi

bangsa besar dan menjadi simbol kejayaan

Islam. Fakta bahwa kerajaan Islam

Usmaniyah tidak lagi jaya bahkan berada

pada titik kehancuran kala itu, telah

menimbulkan gejolak religiopolitik.

Ancaman negara-negara besar terhadap

Turki pada satu sisi, dan melemahnya

kekuatan kerajaan akibat terus

bertambahnya wilayah kekuasaan yang

memisahkan diri, telah melahirkan

kebutuhan untuk menegaskan jati diri atau

identitas sebagai bangsa Turki. Sementara

itu, sebagai sebuah kerajaan Islam, Turki

Usmani banyak memiliki atribut negara

lain (Arab).

Kegagalan Turki dalam memilah

antara tradisi Islam dan Arab terulang

kembali dalam kegagalannya dalam

memilah antara modernitas dan

westernisasi. Kebutuhan untuk sejajar

dengan negara Barat menyebabkan Turki

dibawah komando Musthafa Kemal

Ataturk, melakukan modernisasi dengan

cara westernisasi disegala aspek mulai dari

perubahan politik, hukum, pendidikan,

hingga budaya (Vahide, 2007:9).

Meskipun Turki mengalami

pergolakan pemikiran, kebiasaan berfikir

rasional menyelamatkan Said Nursi dari

sikap-sikap ekstrem. Beliau arif dalam

menghadapi polemik Islam dan modernitas

yang sedang melanda Turki. Pada

umumnya ulama menolak mentah-mentah

modernitas dan westernisasi karena

keduanya dianggap sebagai produk Barat

yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebaliknya, kelompok sekular

mensyaratkan modernitas dan westernisasi

bagi kemajuan Turki. Seakan

menyintesiskan keduanya, adapun

pemikiran Said Nursi bersinggungan

dengan ruh modernitas berupa pentingnya

ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa

ditolak dan tidak pula bertentangan dengan

ajaran Islam, tetapi westernisasi bukanlah

syarat mutlak untuk menerima modernitas.

Salah satu tokoh Muslim Turki

yang mengembangkan modernisasi dengan

teknologi yang aktif meladeni tantangan ini

adalah Harun Yahya (lahir 1956) dengan

berbagai buku dan media tentang dukungan


335

Islam pada Iptek, dan bahwa Iptek

membuat Muslim menjadi semakin

bertakwa. Said Nursi menyambut tantangan

tersebut dengan cara yang berbeda, yaitu

dengan memadukan metode Tafakkur dan

Tadabbur. Dalam berbagai tulisannya, Said

Nursi menekankan pentingnya alam

semesta sebagai sebuah teks Tuhan yang

perlu dibaca dan dipelajari.

Dibalikrevolusi Turki yang bergulir

begitu cepat mengharuskan Said Nursi

untuk melakukan perubahan drastis dalam

sikap dan pemikirannya. Tahun 1919

tepatnya empat tahun menjelang revolusi

Turki, Said Nursi menarik diri dari pentas

politik yang semakin panas dan tidak

bersahabat dengan kelompok agama.

Dengan landasan nilai agama yang

menjadi dasar pemikiran Said Nursi pada

akhirnya beliau memilih sikap dengan

melakukan gerakan moral dengan

pendekatan kultural sebagai jalur

perjuangan. Dalam situasi dimana agama

dipandang sebagai musuh negara, maka

bergerak dibidang moral menjadi pilihan

yang lebih bertanggung jawab dalam

menghadapi perubahan-perubahan drastis

yang terjadi didalam pemerintahan Turki.

Meskipun telah mundur dari pentas politik

bukan berarti lepas dari incaran pemerintah

karena karisma ulama seperti Said Nursi

dipandang sebagai ancaman serius bagi

pemerintahan sekular yang baru saja lahir

(Vahide, 2007:34).

Gerakan Nursiyah

Gerakan Pembaharuan Islam di

Turki pada awalnya merupakan gerakan

pemikiran individu. Terutama pada masa

Musthafa Kemal, banyak gerakan-gerakan

Islam di Turki yang bertujuan untuk

mengembalikan syariat Islam sebagaimana

mestinya dengan mengikuti zaman. Saat

Musthafa Kemal berkuasa terjadi

perubahan besar-besaran yang berakibat

menyelewengnya syari’at Islam. Keinginan

masyarakat yang mayoritas beragama Islam

membuat gerakan-gerakan Islam terus

berkembang salah satunya adalah gerakan

Nursiyah. Pendiri gerakan ini adalah Said

Nursi.

Gerakan Nursiyah merupakan

sebuah gerakan keagamaan Islami yang

pembentukannya lebih mendekati pada

hakikat iman dan amal dengan segala

kegiatannya berdasarkan Al-Quràn dan

Sunnah yang bertujuan untuk

memperbaharui arus perkembangan Islam

dalam upaya membendung ekspansi

sekularisme Kemal Ataturk yang terus

menyebar di Turki setelah jatuhnya

Khilafah Usmani dan kemunculan Ataturk

sebagai penguasa di negara tersebut.

Gerakan ini bukanlah suatu organisasi yang

berstruktur dan tidak mencirikan tarekat

sufi. menurut para pengikutnya `Nurculu`,

mereka adalah muslim dan semua muslim

bersaudara.


336

Saat jatuhnya kekuasaan kesultanan

Turki, maka bentuk pemerintahan Turki

berubah menjadi Republik yang dipimpin

oleh Musthafa Kemal. Musthafa Kemal

membawa paham sekularisme yang

diadopsi dari negara Eropa. Saat awal-awal

kekuasaannya sekitar tahun 1926, Said

Nursi diasingkan ke Barla. Pada masa

itulah dimulainya babak baru Said Nursi,

hal tersebut dinyatakan oleh dirinya sebagai

Said Nursi Baru. Babak baru ini ia

tunjukkan dengan menjauhi dari dunia

politik, hal ini dapat terlihat dari slogan atau

pernyataannya Aùdzubillahi

minasysyaithani waminassiyasah (Ihsan,

2003:91). Ia menganggap perjuangan

politik penuh dengan intrik dan

pertentangan.

Mulai sejak itu Said Nursi

memfokuskan pada masalah keimanan dan

aspek-aspek akidah. Hal tersebut tidak

menyurutkan musuh-musuh Islam dalam

menghalangi aktivitas Said Nursi.

Pemerintah pada saat ini menganggap

karya-karyanya yang tertuang dalam

Risalah Nur dapat membahayakan dan

menjadi ancaman bagi kemajuan negara

Turki. Said Nursi sering dituduh dan

dibawa ke persidangan dengan alasan-

alasan yang tidak terbukti kebenarannya.

Said Nursi berkeyakinan selama generasi

muda tidak dididik dan dibina agar menjadi

generasi yang benar-benar beriman kepada

Allah dan Rasulnya, maka segala sesuatu

yang diupayakan pun akan sia-sia.

Gerakan Nursiyah ini bertujuan

untuk membuktikan kebenaran-kebenaran

yang hakiki di dalam Al-Quràn sesuai

dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia

telah dapat, Nursi akan menunjukkan

bahwa Al-Quràn pengetahuan dan

kemajuan yang sejati. Pendorong Nursi

melakukan hal itu adalah ketika berada di

Van, ia rutin membaca koran. Suatu hari

terdapat berita mengenai pidato seorang

sekretaris negara-negara jajahan di majelis

perwakilan Inggris yang mengatakan

bahwa selama kaum Muslim memiliki Al-

Quràn, kita tidak akan mendominasi

mereka, kita harus mengambilnya dari

mereka, atau membuat mereka kehilangan

kecintaannya pada Al-Quràn (Vahide,

2007:37). Maka dari itu ia bersemangat

sekali dalam memperjuangkan Al-Quràn,

untuk mewujudkan tujuannya itu, ia telah

menemukan sarana untuk merealisasinya

yaitu Medresetuz Zehra dan Risalah Nur.

Ia berusaha merealisasikan hal

tersebut, namun demikian ia tidak menjauhi

politik secara total, meskipun ia telah

mengikrarkan keinginannya untuk

menjauhi politik pada tahun 1926. Ia tetap

berkecimpung dalam dunia politik secara

tidak aktif seperti pada pemilihan umum

tahun 1950, ia dan pengikutnya

memberikan suaranya kepada Partai

Demokrat, sehingga dapat memenangkan


337

pemilihan itu. Alasan keikutsertaan dalam

pemilihan itu, karena Partai Demokrat

merupakan partai yang memberikan

kebebasan kepada umat Islam untuk

beraktifitas.

Kemenangan tersebut tidak

membuat Said Nursi bebas dalam

melakukan dakwahnya. Ia tetap disidang

dan diasingkan karena Risalah Nurnya

yang dianggap oleh pemerintah sebagai

ancaman. Namun ia dan pengikutnya terus

berusaha menulis dan menyebarkan ajaran-

ajaran Risalah Nur sampai akhir hayat. Di

pengasingan, kondisi kesehatan Said Nursi

semakin menurun. Mendengar hal tersebut

banyak masyarakat Turki yang ingin

melihat said Nursi untuk terakhir kali.

Sekalipun ia tidak bersedia menerima orang

sebanyak itu untuk sebelumnya untuk

bertemu dengannya. Namun kali ini ia

memperbolehkan masyarakat Turki

menjenguknya. Akan tetapi kondisi fisik

Said Nursi semakin memburuk dan pada

pagi harinya tepat tanggal 23 Maret 1960,

Said Nursi wafat, dan banyak masyarakat

Turki berdatangan ke Urfah untuk

memberikan penghormatan terakhir bagi

Said Nursi.

Fethullah Gulen

Fethullah Gulen lahir di Korucuk,

sebuah desa kecil diwilayah Anatolia yang

berpenduduk sekitar 60-70 kepala keluarga.

Desa ini termasuk distrik Hasankale

(Pasinler) dalam wilayah provinsi Erzurum.

Gulen lahir ditengah keluarga yang agamis

dan sarat akan semangat ke-Islaman yang

kental dari pasangan suami istri yang sangat

taat. Kakeknya yang bernama Syamil Agha

adalah sosok yang mencerminkan sikap

yang sungguh-sungguh dan teguh dalam

beragama. Sosok inilah yang memiliki

ikatan yang kuat dengan sang cucu,

Muhammad Fethullah Gulen (Gulen, 2012:

IX).

Ayah Gulen bernama Ramiz Gulen,

terkenal semasa hidupnya sebagai pribadi

yang berpengetahuan tinggi, taat, dan

cerdas. Selain itu dia juga masyhur dengan

kemurahan hati dan kedermawanannya.

Ibu Gulen bernama Rafiah Hanim.

Dia adalah seorang pengajar Al-Qur’an

bagi kaum wanita didesanya dan terkenal

dengan perangainya yang sopan dan

menyukai kebaikan.

Sebelum Gulen dilahirkan, rumah

yang didiami oleh Fethullah Gulen telah

menjadi tempat berkunjung bagi banyak

ulama yang tinggal dikawasan tersebut.

Ramiz Gulen ayahnya diketahui sangat

mencintai para ulama dan gemar

bersilaturrahmi dengan mereka, sehingga

hampir setiap hari ada saja ulama yang dia

jamu dirumahnya. Itulah sebabnya

semenjak Fethullah Gulen masih sangat

belia, dia telah terbiasa berkumpul bersama

para ulama sampai akhirnya dia pun

menyadari bahwa dirinya tumbuh didalam


338

sebuah keluarga yang dihiasi dengan ilmu

dan ajaran tasawuf (Gulen, 2012:XI).

Kelahiran Gulen disambut dengan

kejadian besar di Turki yaitu: memudarnya

kekuasaan Kekhalifahan Utsmaniah akibat

mengalami kekalahan dari Sekutu pada

perang dunia I. Kekalahan Turki Utsmani

ternyata membawa pengaruh yang besar

bagi perubahan tata perpolitikan di Turki,

yang pada akhirnya membawa Turki

Menjadi negara Republik modern di bawah

pemimpin Musthafa Kemal Attaturk

(1922). Naiknya Musthafa Kemal Attaturk

menjadi pemimpin Turki memberikan

banyak perubahan bagi kehidupan

masyarakat pada waktu itu, setidaknya ada

beberapa perubahan besar yang

dilakukannnya antara lain: membubarkan

kesultanan (1922); memproklamasikan

berdirinya Republik Turki (1923);

menghapus kekhalifahan, membubarkan

Kementerian Agama, menutup sekolah

agama dan pengadilan agama (1924);

memberangus perkumpulan-perkumpulan

sufi dan membongkar kuburan para wali;

menerapkan Hukum Sipil menggantikan

hukum syar iah (1926), merubah huruf arab

dengan tulisan latin (1928).

Sejak masa remaja, Gulentelah

dikenal sebagai seorang ulama yang dekat

dengan masyarakat dan mampu

memberikan ceramah dengan baik,

sehingga memiliki banyak murid dan

pengikut yang setia kepada ajarannya. Sisi

kharismatik Gulen telah menginspirasi

banyak orang, para pengikutnya di seluruh

penjuru dunia ikut dalam mengembangkan

gerakan ini, atau bisa disebut sebagai “the

Fethullah Gulen Movement,” sedangkan

pengikutnya lebih senang menyebut

gerakan ini sebagai sebuah pelayanan

kepada masyarakat (hizmet/service to

humanity).

Bermula ketika Gulen pertama kali

bertemu dengan salah satu murid Said

Nursi, yang kemudian mengantarkannya

untuk mempelajari Risalah Nur lebih

mendalam.(Ali, 2000:15) Melalui Risalah

Nur inilah ia terinspirasi dari kehidupan

spiritual Said Nursi untuk terus melayani

masyarakat (hizmet). Konsep hizmet yang

digarap oleh Gulen bersumber dari agama

Islam. Gulen mengatakan bahwa kesalehan

hanya bisa ditandai dengan berbuat dan

bekerja untuk melayani masyarakat. Ia

meyakini bahwa iman tidak sebatas pada

sebuah keyakinan melainkan harus

dibuktikan dengan tindakan. Melalui dasar

pemikiran inilah Gulen bekerja dan

bertindak untuk mewujudkan kehidupan

yang damai dan tentram di muka bumi.

Gulen menyadari bahwa perdamaian adalah

hak setiap orang sehingga perdamaian

harus tercipta.

Dalam konsep Hizmet, sekiranya

ada empat dimensi perdamaian menurut

pemikiran Fethullah Gulen, yaitu

perdamain abadi, kedamaian batin,


339

perdamaian antar individu dan kelompok,

serta perdamaian universal (Gurkan,

2009:278-281) Dan untuk mewujudkan itu,

ia beranggapan bahwa harus ada

pendidikan universal untuk mewujudkan

perdamaian yang berkelanjutan dan adanya

dialog sebagai resolusi dan jalan tengah

guna menyelesaikan perselisihan antara

individu dan komunitas.

Pendidikan sebagai Landasan

Perdamaian

Untuk mewujudkan perdamaian

dengan berlandaskan pendidikan, Gulen

juga membentuk lembaga pendidikan yang

berfungsi sebagai sarana ilmu pengetahuan

dan pengembangan bahasa. Melalui

institusi pendidikan yang dibentuknya, ia

ingin melahirkan generasi-genarasi muda

yang tidak hanya cakap dalam agama tetapi

juga memiliki pengetahuan yang luas

dalam sains. Satu hal yang menarik dari

pemikiran Fethullah Gulen mengenai

pendidikan, ia mengatakan bahwa

“pendidikan itu tidak sama dengan

pengajaran, setiap orang dapat mengajar,

tetapi hanya sedikit yang bisa

mendidik.”(Ali, 2000:309)

Asas tasawuf merupakan landasan

kuat dalam metode pendidikan yang

digagas oleh Gulen. Ia mengenalkan

kepada murid-muridnya untuk selalu

menanamkan cinta, iman, dan Sunnah Nabi

dalam setiap prilaku. Ia mengajarkan

kepada murid-muridnya untuk selalu

menyucikan diri, menerapkan prinsip dasar

hizmet, yaitu melayani masyarakat dan

selalu menerapkan konsep dasar dalam

Tasawwuf yaitu taqwa, taubat, zuhud,

ikhlas, muraqabah, istiqamah, tawakkal,

tawadu’,syukur, ihsan, sabar, dan ma’r ifah.

Elemen yang paling penting dalam

kehidupan adalah cinta kepada Ilahi, karena

menurut Gulen, cinta kepada Ilahi dapat

memunculkan semangat kemanuasiaan

dalam bentuk cinta kepada sesama manusia

dan penghargaan terhadap nilai-nilai

perbedaan diantara sesama manusia. cinta

inilah yang muncul juga dari pandangan

Jalaludin Rumi yang mengembangkan

definisi cinta melalui pendekatan cinta

sufistik. Melalui pendekatan Cinta Ilahi

inilah Gulen berupaya

mengharmonisasikan para pemeluk agama

untuk saling menghargai dan menentang

keras setiap tindakan kekerasan,

terlebihkepada prilaku terorisme yang

mengatasnamakan agama.

Elemen penting lainnya adalah

keimanan, setiap orang yang memiliki iman

akan mampu menemukan jalan pengabdian

kepada yang maha kuasa. Gulen

mengembangkan pendidikan melalui upaya

penyeimbangan unsur spiritual dan unsur

material. Gulen menggagap harmonisasi

antara modernitas dan spiritualitas disertai

dengan semangat untuk melayani

masyarakat. Gulen menyadari bahwa


340

problem umat muslim saat ini bersumber

dari pola pikir materialis sehingga

mengakibatkan terdegradasinya nilai-nilai

spiritual dalam kehidupan. Ia percaya

bahwa terjadinya harmonisasi, damai

dengan alam, sesama manusia, dan dalam

diri manusia itu sendiri hanya bisa dicapai

melalui rekonsiliasi antara unsur material

dan spiritual.(Ali, 2000:241)

Terjadinya Keretakan Antara

Pemerintah danGulen

Fethullah Gulen mengikuti ajaran

sufi Islam terkemuka Turki, seorang ulama

sufi Bediuzzaman Said Nursi, dan Gulen

mengasingkan diri dengan tinggal di

Pennsylvania, yaitu sebuah negara bagian

dari AS. Adapun kelompok Gulenatau

disebut sebagai Gerakan Hizmetmeraih

pengaruh yang luar biasa di Turki dan luar

negeri karena kegiatan pendidikan dan

budayanya. Pandangan pertama, mungkin

tampak bahwa konflik antara Gulen dan

pemerintah Turki adalah karena keputusan

pemerintah untuk menutup beberapa pusat

pendidikan swasta. Yang pada

kenyataannya, alasannya lebih banyak dan

lebih dalam, hakikat dari konflik ini lebih

dari sekadar terkait dengan isu-isu politik,

namun lebih disebabkan oleh perbedaan

latar belakang pemikiran serta hubungan

antar-komunitas.

Recep Tayyib Erdogan dan AKP

(Partai Keadilan dan Pembangunan Turki),

semenjak pendiriannya dan meraih

kekuasaan pada tahun 2002, telah mampu

menggabungkan kekuatan kelompok

liberalis dan gerakan Fethullah Gulen yang

cukup berpengaruh. Selama sepuluh tahun

terakhir, koalisi ini telah berjuang keras

melawan sekular Turki.

Terjadinya Konflik

Pada tahun 2012, jaksa Turki

mengungkapkan bahwa seorang perwira

intelijen telah terlibat dalam pertemuan-

pertemuan rahasia dengan PKK (Partai

Komunis Kurdi), yaitu sebuah gerakan

pembebasan Kurdi. Mencuatnya hal ini

mulai menyebabkan konflik antara AKP

dan gerakan Gulen, dimana Erdogan

melihat langkah kejaksaan -yang lebih

dianggap dianggap sebagai agen Gulen-

sebagai tindakan yang secara langsung

menargetkan dirinya. Akibatnya, parlemen

mengesahkan undang-undang yang

mempersyaratkan persetujuan perdana

menteri atas segala tindakan pejabat

intelijen. Hubungan antara partai Erdogan

dan kelompok Gulen semakin berubah,

ketika wartawan yang berafiliasi ke pihak

Gulen mengangkat dua tulisan tentang

perdana menteri sebagai ”otoriter” dan

“diktator”(www.dakwatuna.com)

Dalam Negeri

Dalam menutup beberapa pusat

pendidikan swasta,Erdogan tampak


341

menargetkan kepada Kelompok Gulen atau

Gerakan Hizmet. Pusat-pusat pendidikan

adalah produk budaya yang paling

menonjol dari kelompok tersebut dimana

pendidikan merupakan filosofi intinya.

Anggota Gulen sering dituduh mencari

kekuasaan, tapi ini adalah tuduhan yang

tidak memiliki dasar. Memang sangat

diharapkan bahwa anggota sebuah

kelompok terkemuka seperti ini didaulat

untuk memiliki posisi di pemerintahan dan

diberi kesempatan untuk melayani negara

mereka. Kelompok Gulen sering beretorika

bahwa dirinya senantiasa berdiri melawan

kecenderungan separatis Kurdi dan

penetrasi Iran di Turki, terutama di daerah

mayoritas Kurdi.

Pemerintah Turki menolak retorika

Gulen semacam ini, mereka mencatat

bahwa kelompok Gulen memang memiliki

keinginan kuat untuk berpartisipasi dan

mempengaruhi pemerintah yang berkuasa

namun tanpa ingin memikul beban

tanggung jawab politik itu sendiri.

Pemerintah yang melihat dirinya sebagai

representasi dari kehendak rakyat tentu

tidak akan dapat menyerahkan kekuatan

kepada pihak ketiga begitu saja. Dalam

sistem demokrasi, tidak dapat diterima jika

ada sebuah negara dalam negara.

Pemerintah berpendapat bahwa seharusnya

Kelompok Gulen (yang lebih mirip Partai)

jika memang mencari otoritas harus

membentuk partai politik resmi dan terbuka

yang akan dapat berpartisipasi dalam

pemilu secara demokratis dan melaluinya

meminta mandat dari rakyat Turki.

Sepuluh tahun terakhir,

pemerintahan AKP dan kelompok Gulen

berjalan dengan harmonis. Padahal,

sebelum kenaikan Erdogan sebagai perdana

menteri Turki, faksi sekular mengklaim

kelompok Gulen sebagai kelompok teroris,

sebelum akhirnya Erdogan memblokir hal

tersebut dengan mengubah undang-undang

anti-terorisme (Ibid).

Necmettin Erbakan

Dr. NECMETTIN (Najmuddin)

Erbakan (29 Oktober 1926 – 27 Februari

2011) dilahirkan di Sinop, laut hitam, Turki

Utara. Setelah menamatkan pendidikan

SMA di Istanbul Lisesi, Erbakan

melanjutkan kuliah di Istanbul Technical

University (ITU) dan RWTH Aachen

University hingga meraih gelar Ph.D.

Erbakan sempat bekerja di industri strategis

militer Jerman dan menjadi arsitek tank

tempur canggih pada saat itu, Leopald AI.

Namun, gelagak pengabdiannya kepada

agama dan tanah air menjadikannya untuk

kembali ke Turki dan menjadi dosen di

ITU. Dan kemudian Erbakan terjun ke

dunia politik, menjabat menjadi deputi

walikota Konya dan akhirnya memutuskan

untuk membentuk partai Islam pertama,

Milli Nizam Partisi – MNP (Partai

Ketertiban Nasional) pada 26 januari 1970.


342

Arus utama kelompok Islam pada waktu itu

cenderung menghindar dari keterlibatan

politik, karena lebih dipandang sekular.

Pandangan ini banyak juga dipengruhi oleh

filosofi politik tokoh Islam Turki,

Bediuzzaman Said Nursi yang lebih

mengisolasi dari kegiatan politik pasca

berseteru dengan Musthafa Kemal. Hanya

saja, umur partai MNP ini belum genap

setahun, seiring kudeta tahun 1971, MNP

dibubarkan karena lebih dianggap sebagai

ancaman bagi sekularisme Turki (Dzakirin,

2012:20).

Pascareferendum tahun 1987,

pelanggaran berpolitik Erbakan dicabut.

Dia kembali mendirikan partai baru yaitu

Partai Kesejahteraan ( Refah Partisi – RP).

Meski dengan didirikannya partai baru

Erbakan tidak dapat memimpin secara

langsung karena komplikasi politik yang

diakibatkan dengan adanya pelanggaran

dirinya dengan rezim Militer. Dalam

pemilu 1991, melalui aliansinya dengan

MHP ( Milliyetci Hareket Partisi - Partai

Gerakan Nasionalis ) dan Islahatci

Demokrasi Partisi – IDP, Partai Refah

memperoleh suara 16,90 persen dan

merebut 62 kursi. Sementara dalam pemilu

lokal tahun 1994, Refah Partisi sukses

merebut kepemimpinan lokal di Ankara,

Istanbul, dan kota-kota kecil di Turki.

Kemenangan demi kemenangan tersebut

berpengaruh kepada kesuksesan terbesar

Refah Partisi dalam memenangi pemilu

tahun 1995. RP memenangkan hampir 22

persen suara dan sekiranya mendapatkan

158 kursi parlemen. Juni 1996, Erbakan

membentuk pemerintahan koalisi dengan

Partai Jalan Lurus ( Dogru Yol Partisi –

DYP ) dengan dibawah pimpinan Tancu

Ciller. Namun kepemimpinan Islamis

Erbakan tidak berlangsung lama.

Kemenangan Partai Refah mendorong

militer kembali melakukan kudeta untuk

alasan yang sama, yakni ancaman Islam

politik atas sekularisme Turki. Tahun 1997

Erbakan dipaksa mundur dan dilarang

berpolitik selama lima tahun, dan Refah

Partisi dibubarkan (Ibid, 23).

Pascakudeta, Erbakan lebih

memerankan diri sebagai tokoh kunci

dibalik layar politik. Erbakan tetap

berpengaruh dalam sepak terjang dan jatuh

bangunnya partai-partai Islam

sesudahnya.Bagaimanapun juga, "naiknya"

Erbakan pada tahun 1996 di Turki melalui

Partai Refah (Partai Kesejahteraan) sebagai

Perdana Menteri, menjadi inspirasi yang

mencerahkan dalam menghadapi

Kemalisme / Sekularisme garis keras.

Kelompok muda reformis Turki

sesudahnya seperti Erdogan dan Abdullah

Gul mulai melakukan perombakan terhadap

cara pendekatan yang dilakukan oleh sang

guru spiritual ( Hoca ) Necmettin Erbakan

yang absolutis dan otoritarian dengan cara

pendekatan yang lebih moderat. Kelompok

muda reformis dibawah kepemimpinan


343

Erdogan dan Abdullah Gul memutuskan

untuk meninggalkan Erbakan. Mereka

mendirikan Partai Keadilan dan

Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi)

yang dipimpin oleh Recep Tayyeb

Erdogan, sedangkan kubu konservatif yang

menjadi loyalis sang Hoca mendirikan

partai baru, Partai Kebahagiaan (Saadet

Partisi – SP) dibawah kepemimpinan Rucai

Kutan.

Sedangkan Partai AKP dibawah

kepemerintahan Erdogan selalu berpihak

kepada keputusan orang banyak dan tidak

pernah melakukan perselisihan dengan

militer Turki dengan mengatakan, “Aku

akan mengikuti politik yang jelas untuk

mencapai tujuan yang telah dicanangkan

Attaturk, yaitu mendirikan masyarakat

yang berbudaya dan modern dalam

keislaman yang diyakini oleh mayoritas

penduduk Turki.” (Thagian, 2012:18).

Inilah keputusan yang bisa

dikatakan sebagai senjata Erdogan dalam

menunjukkan gaya baru dari demokrasi

yang mendapat dukungan kuat rakyat

Turki. Dalam pemilu 2002, AKP mendapat

suara 34 persen dan berhasil menempati

363 kursi parlemen, sementara Sadeet

Partisi justru mengalami kemunduran.

Dalam pemilu ditahun 2007, AKP kembali

memenangkan pemilu dengan perolehan

suara 46 persen atau setara 341 kursi. Di

tahun 2011, AKP kembali memenangkan

pemilu dengan perolehan suara hampir 50

persen. Kehadiran kekuatan politik AKP

sebagai partai islamis moderat dalam

praktiknya telah mereduksi eksistensi dan

pengaruh partai Sadeet Partisi. Yang

dikarenakan SP terbelit perpecahan internal

karena kendali Erbakan yang terlampau

kuat.

Peran Erabakan sebagai transformer

gerakan islamis dari awalnya gerakan

politik yang elitis menjadi gerakan akar

bawah (grass root). Sebagai gerakan akar

rumput, kelompok islamis pada akhirnya

memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi

dalam menghadapi ektremitas sekularisme.

Berbagai kezaliman yang diterima gerakan

ini selama usia Republik Turki yang sekular

tidak menjadikan kendurnya perjuangan

untuk memunculkan kembali kekuatan

Islam. Ada pengaruh disetiap manuver

politik kelompok sekularis ataupun kudeta

militer atas mereka. Perolehan suara partai

islamis pascakudeta turun, namun tidak

lama kemudian pulih dan bangkit menjadi

kekuatan politik yang penting di Turki

(Dzakirin, 2012:25).

Sosok Erbakan tidaklah lepas dari

kemajuan partai islamis, dia dijuluki

sebagai sosok Die Harder yang mempunyai

napas panjang dalam kehidupan politik

Turki. Erbakan menjadi sosok politikus

yang cermat dan penuh perhitungan, keras

dalam pendirian, namun sebenarnya lunak

dalam praktik politik. Erbakan banyak

menemui jalan pilihan sulit namun benar


344

dalam mengendalikan kelompok islamis

ketika berhadapan dengan kekuatan

sekularis ekstrem. Erbakan lebih memilih

jalan dengan pendekatan kultural dan

evolutif dalam menghadapi kubu sekuar

yang kuat, termasuk ketika militer

melakukan kudeta dan membubarkan partai

politik. Erbakan cukup percaya diri bahwa

dukungan rakyat Turki atas gerakan islamis

adalah masalah waktu dan hampir tidak

dapat tergantikan.

Sosok Necmettin Erbakan lebih

menjadi idola terhadap perjalanan politik

Recep Tayyeb Erdogan, dikarenakan

karakter Erbakan dalam memimpin partai

sangat membekas bagi Erdogan sehingga

menjadi panutan ketika Erdogan menjadi

seorang pemimpin. Hubungan tersebut,

dimulai ketika Erdogan menjadi ketua

cabang di Partai Keselamatan wilayah

Istanbul. Dikarenakan Erbakan menjadi

panutan dan terpesonanya Erdogan kepada

beliau, dia memberikan nama Necmettin

kepada salah satu putranya. (Taghian,

2012:17) Dan fenomena AKP kini menjadi

bukti sikap percaya diri sang Hoca.

Point-point Pemikiran Politik Erdogan

Dalam pergolakan politik sekular di

Turki, point-point penting Erdogan dalam

merubah dan merevolusi perpolitikan

sekular Attaturk adalah :

1. Munculnya Turki baru.

2. Penguasaan terhadap militer.

3. Merubah paradigma sekular terhadap

masyarakat Turki.

4. Menuju Uni Eropa.

5. Mempertahankan kembali Ideologi

Islam sebagai ideologi mayoritas

masyarakat Turki.

6. Mengembangkan perekonomian Turki.

Berikut tabel perolehan suara partai

islamis Turki antara tahun 1970 – 2011:

(Dzakirin, 2012:27).

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Islamis Turki Antara 1970 - 2011

Partai Pemilu Suara Posisi Persentase Kursi

MNP (Milli Nizam Partisi)

- - - - -

MSP (Milli Salamat Partisi)

1973 1.265.771 4 11,9 48

MSP (Milli Salamat Partisi)

1977 1.269.918 3 8,57 24

RP (Refah Partisi) 1987 1.717.425 5 7,2 0 RP 1991 4.121.355 4 16,9 62 RP 1995 6.012.450 1 21,38 158 FP (Fezilet Partisi) 1999 4.805.381 3 15,41 111 AKP 2002 10.761.131 1 34,28 363 SP (Saadet Partisi) 777.786 8 2,48 0


345

AKP 2007 16.340.534 1 46,66 341 SP 817.843 7 2,34 0 AKP 2011 21.399.082 1 49,83 327 SP 543.454 5 1,27 0 HAS Party* 329.723 6 0,77 0

*Partai pecahan SP, setelah Nurman Kurtulmus dipecat Erbakan. Pergulatan Politik Sekular Versus Islam

Di Turki

Pergulatan Sekularisme Terhadap

Agama

Istilah sekular berasal dari kata

Latin saeculum yang berarti ganda, ruang

dan waktu. Ruang merujuk pada

pengertian duniawi, sedangkan waktu

menunjuk pada pengertian sekarang atau

zaman kini (Pardoyo, 1993:18). Jadi kata

saeculum berarti masa kini atau zaman kini.

Dan zaman kini atau masa kini menunjuk

pada peristiwa di dunia ini, atau juga

berarti peristiwa masa kini. Atau boleh

dikatakan bahwa makna "sekular" lebih

ditekankan pada aspek waktu atau periode

tertentu di dunia yang dipandang sebagai

sebuah proses sejarah.

Konsep sekular ini secara historis

terlahirkan dari dalam sejarah Kristen

Barat. Di Barat pada abad

pertengahan,telah terjadi langkah-

langkah pemisahan antara hal-hal yang

menyangkut masalah agama dan non-

agama (bidang sekular). Sekular yang

diidentikkan dengan kekinian dan

cenderung duniawi perlahan memperloeh

kemerdekaannya dari intervensi Gereja.

Sekular kemudian berkembang, seperti

pada abad ke19 diartikan sebagai sesuatu

yang diletakkan pada ranah kekuasaan,

Gereja tidak berhak ikut campur dalam

urusan politik, ekonomi dan ilmu

pengetahuan. Meskipun saat itu telah mulai

memunculkan reaksi keras dari beberapa

kalangan seperti Robertson dari Brighton,

yang pada 1863 mengatakan, “Kita

mengecap suatu bidang kehidupan sebagai

sekular, dan kemudian agama menjadi hal

yang kabur tidak riil.” (Ibid,19)

Arti sekular yang lebih cenderung

sebagai pertentangan antara masalah

agama dan non-agama, dan sekular yang

berarti duniawi, tidak bersifat religius atau

spiritual, maka sebenarnya semua hal

dapat dipertentangkan dengan agama.

Kehidupan dunia yang tidak suci

dipertentangkan dengan kehidupan

Gereja yang suci, kehidupan dunia dan

negara yang menerima perubahan dan

perkembangan dipertentangkan dengan

kehidupan Gereja yang suci.

Sekularisasi sering diartikan

sebagai pemisahan antara urusan negara

(politik) dan urusan agama, atau

pemisahan antara urusanduniawi dan

ukhrawi (akhirat). Sekularisasi,


346

sebagaimana yang telah berkembang sejak

Abad Pertengahan, menunjukkan arah

perubahan dan pergantian hal-hal yang

bersifat adi-kodrati dan teologis menjadi

hal-hal yang bersifat alamiah, dalam

dunia ilmu pengetahuan yang menjadi

serba ilmiah dan argumentatif. Seorang

pengamat sosial politik Barat menulis,

"The trend a new way a secularand

rational interpretation us known

as'secularization'."(kecenderungan

mengenai cara melakukan interpretasi

yang bersifat sekular dan rasional itulah

yang dikenal sebagai sekularisasi)(Ibid, 20).

Sekularisme, dalam pengunaan masa

kini secara garis besar adalah sebuah

ideologi yang menyatakan bahwa

institusi atau badan harus berdiri

terpisah dari agama atau kepercayaan.

Sekularisme dapat menunjang kebebasan

beragama dan kebebasan dari pemaksaan

kepercayaan dengan menyediakan

sebuah rangka yang netral dalam

masalah kepercayaan serta tidak

mengkhususkan agama tertentu.

Sekularisme juga merujuk pada

anggapan bahwa aktivitas danpenentuan

manusia, terutamanya yang lebih tertuju

kepada politik, harus di dasarkan dari apa

yang dianggap sebagai bukti konkrit dan

fakta, terlebih berdasarkan

pengaruhkeagamaan.

Sekularisme secara terminologi

sering didefinisikan sebagai sebuah konsep

yang memisahkan antara negara (politik)

dan agama (state and religion). Yaitu,

bahwa negara merupakan lembaga yang

mengurusi tatanan hidup yang bersifat

duniawi dan tidak ada hubungannya dengan

yang berbau akhirat, sedangkan agama

adalah lembaga yang hanya mengatur

hubungan manusia dengan hal-hal yang

bersifat metafisis dan bersifat spiritual,

seperti hubungan manusia dengan tuhan.

Maka, negara dan agama menurut

sekularisme yang dianggap masing-masing

mempunyai kutub yang berbeda dan tidak

bisa disatukan. Masing-masing haruslah

berada pada jalurnya sendiri-

sendiri.Sekularisme dikaitkan dengan Era

Pencerahan di Eropa, dan memainkan

peranan utama dalam Peradaban Barat.

Prinsip utama Pemisahan gereja dan

negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di

Perancis, didasarkan dari sekularisme.

Dalam Laisisme Eropa, Tujuan dan

argumen yang mendukung sekularisme

adalah gerakan menuju modernisasi dan

menjauh dari nilai-nilai keagamaan

tradisional. Tipe sekularismeini, pada

tingkat sosial dan filosofis terjadi karena

masih adanya pemeliharaan gereja negara

yang resmi, atau dukungan kenegaraan

lainnya terhadap agama.Istilah sekularisme

pertamakali digunakan oleh penulis

Inggris George Jacob Holyoake pada tahun

1846 (Ibid,257). Walaupun istilah yang

digunakannya adalah baru, konsep


347

kebebasan berpikir yang darinya

sekularisme didasarkan, telah ada

sepanjang sejarah. Ide-ide sekular yang

menyangkut pemisahan filosofi dan agama

dapat dirunut baik ke Ibn Rushdi dan

aliran filosofi Averoisme. Holyoake

menggunakan istilah sekularisme untuk

menjelaskan pandangannya

yangmendukung tatanansosial terpisah

dari agama, tanpa merendahkan atau

mengkritik sebuah kepercayaan beragama.

Sebagai seorang Agnostik, Holyoake

berpendapat bahwa "sekularisme bukanlah

argumen melawan Kristianitas namun

terpisah dari itu, sekularisme tidak

mengatakan bahwa tidak ada tuntunan

atau penerangan dari ideologi lain,

namun memelihara bahwa ada

penerangan dan tuntunan didalam

kebenaran sekular, yang kondisi dan

sangsinya berdiri secara mandiri dan

berlaku selamanya.

Periodisasi kemunculan trend

sekularisme seperti angin perubahan yang

melanda kawasan Eropa berada pada

spektrum Reformasi, Rennessains, serta

Gerakan Protestanisme, dan kemudian

disusul dengan era Pencerahan. Oleh

karena itu “sekularisasi-sekularisme”

mempunyai akar kuat dalam sejarah filsafat

Barat. Apalagi jika dikaitkan dengan

munculnya paham yang mengagungkan akal

(rasionalisme). Sehingga paham ini tidak

hanya bangga akan kemampuan,

akantetapi membuat manusia semakin

congkak dan angkuh, kemudian

mengesampingkan hal-hal yang di luar

jangkauan akalnya. Dengan begitu realitas

Tuhan menjadi dikesampingkan. Ada yang

meragukannya (agnotisisme), bahkan ada

yang menentang (ateisme). Pada

perkembangan berikutnya, paham atau

aliran filsafat yang bercorak positivistik

semakin menghantarkan kepada pemikiran

yang serba ilmiah, rasionalistis dan

materialistis. Hal ini pula yang telah ikut

menghantarkan kepada pemikiran yang

bercorak sekularistis. Orang tidak lagi

memandang agama sebagaiukuran moral

dalam perilaku maupun dalam pengambilan

keputusan, serta tidak lagi menghiraukan

nilai agama, sebab telah digantikan dengan

nilai yang bersifat utilities, hedonistis dan

pragmatis. Dari segi pemikiran ataupun

tindakan,menampakkan kecenderuangan

dikotomis antara yang duniawi dan

ukhrawi, antara yang material dan spirituall,

antara yang sakral dan profan, dan antara

yang imanensial dan transendental (Ibid,

251).

Sekularisme juga memiliki arti

fashluddin anil haya, yaitu memisahkan

peran agama dari kehidupan yang berarti

agama hanya mengurusi hubungan antara

individu dan penciptanya saja.(An-

Nabhani, 2001:41) Maka sekularisme

secara bahasa bisa diartikan sebagai faham

yang hanya melihat kepada kehidupan saat


348

ini saja dan di dunia ini. Tanpa ada

perhatian sama sekali kepada hal-hal yang

bersifat spiritual seperti adanya kehidupan

setelah kematian yang notabene adalah inti

dari ajaran agama.

Selain Holyoake, paham

sekularmendunia ketika Harvey Cox,

menulis sebuah buku berjudul “The Secular

City”, kemudian menurut Cox, sekularisasi

adalah akibat logis dari dampak

kepercayaan Bible terhadap sejarah.

Selanjutnya, ada tiga komponen penting

dalam Bible yang menjadi kerangka asas

menuju sekularisasi, yaitu “disentchantmen

of nature” yang dikaitkan dengan

penciptaan (Creation), “desacralization of

politics” dengan migrasi besar-besaran

(Exodus) kaum yahudi dari Mesir, dan

“deconsecration of values” dengan

perjanjian sinai (Sinai Covenant) (Adian,

2005:257).

Jadi menurut Cox, sekularisasi

adalah pembebasan manusia dari asuhan

agama dan metafisika, pengalihan

perhatiannya dari dunia lain menuju dunia

kini. Karena sudah menjadi satu keharusan,

kata Cox, maka kaum kristen tidak

seyogyanya menolak sekularisasi. Sebab

sekularisasi merupakan konsekuensi

otentik dari kepercayaan bible. Maka, tugas

kaum kristiani adalah menyokong dan

memelihara sekularisasi.

Adanya perbedaan antara

sekularisasi dan sekularisme. Menurut

Syed naquib Al Attas, Sekularisasi adalah

suatu proses yang berkelanjutan dan

berakhir terbuka dimana nilai-nilai dan

pandangan-pandangan dunia secara terus

menerus diperbarui sesuai dengan

perubahan evolusioner sejarah (Al-Attas,

1981:23).

Sekularisasi merupakan proses

keterbukaan pandangan pada nilai-nilai

yang berlangsung tiada ujung yang selalu

berevolusi sesuai dengan zaman dan

keadaan manusia.

Tiga komponen integral yang dalam

sekularisasi, yaitu :

Pertama, Disentchantmen of nature

atau pentidakeramatan alam, sebuah istilah

yang dipinjam dari ahli sosiologi jerman,

Max Weber: yang memiliki maksud

pembebasan alam dari nada-nada

keagamaan, memisahkannya dari Tuhan

dan membedakan manusia dari padanya,

yangdengan demikian membolehkannya

untuk berbuat bebas terhadap alam (Al-

Attas, 1981:21).

Alam menurut paham ini sama

sekali tidak mempunyai nilai-nilai sakral

bahwa alam sebenarnya adalah ciptaan

Tuhan yang selanjutnya manusia

ditugaskan sebagai penjaga

untukmelestarikannya.

Dari penidak-keramatan alam ini

sebenarnya mendorong terlahirnya faham

atheisme atau yang sedikit lebih halus dari

atheisme, yaitu agonitisisme. Bagaimana


349

tidak, ketika alam dilepaskan dari sifatnya

yang supernatural, metafisis secara halus

itu berarti menolak kepercayaan bahwa

alam ini diciptakan oleh Tuhan yang

akhirnya mendorong kepada keyakinan

bahwa Tuhan tidak ada. Karena secara

agonitisisme, ketika Tuhan sebagai esensi

dan eksistensi yang tidak mungkin

dibuktikan keberadaannya baik secara akal

maupun secara empiris, maka tidak ada

bedanya meyakini apakah Tuhan itu ada

atau tidak. Itulah istilah halus dari atheisme,

agnotisisme.

(www.pwkpersis.wordpress.com)

Kedua, Desacralization of politics,

yaitu penghapusan legitimasi sakral

kekuasaan politik, (Al-Attas, 1981:21)

seperti yang dipraktekan oleh kristen barat

di masa lalu yang menganggap kekuasaan

politiksebagai warisan Tuhan sehingga ada

dogma yang menyatakan bahwa

menghianati penguasaberarti menghianati

Tuhan. Hal itulah yang mendorong lahirnya

sekularisme dengandesakralisasi politik

sebagai salah satu komponennya.

Sekularisme memerlukan

komponen ini untuk menghapus legitimasi

sakral politik sebagai prasyarat untuk

terjadinya perubahan politik yang

selanjutnya akan mendorong terjadinya

perubahan sosial lalu kemudian diakhiri

dengan perubahan sejarah. Karena sejarah

menurut sekularisme adalah rekayasa dan

perencanaan manusia tanpa adanya campur

tangan Tuhan di dalamnya. Maka rekayasa

perlu kepada skenario yang matang, dan

desakralisasi politik ini adalah salah satu

dari skenario pembentukan sejarah versi

manusia.

Ketiga, Deconsecration of values,

yaitu pemberian makna sementara dan

relatif kepada semua karya-karya budaya

dan setiap sistem nilai, termasuk agama

serta pandangan-pandangan hidup yang

bermakna mutlak dan final (Ibid, 22).

Dengan demikian sikap manusia

terhadap semua nilai-nilai menjadi relatif

dan beranggapan bahwa manusia bebas

untuk menciptakan perubahan-perubahan

nilai itu dan menghilangkan nilai-nilai

pandangan yang bersifat mutlak. Yang

berarti semua nilai-nilai itu bersifat nisbi.

Perbedaan antara Sekularisasi dan

Sekularisme terletak pada komponen yang

ketiga, yakni Deconsecration of values.

Jika dalam sekularisasi, semua nilai-nilai

bersifat nisbi,selalu berubah-ubah, dan

tidak pernah mutlak. Maka, sekularisme

tidak pernahmendekonsekrasikan nilai-

nilai (Deconsecration of values) karena ia

membentuk sebagaisistem nilai sendiri

dengan maksud agar dipandang sebagai

mutlak dan final.

Sekularisme tidak seperti

sekularisasi yang menisbikan semua nilai

dan memberikan keterbukaan bagi

perubahan. Dari alasan inilah mereka

(barat) menanggap sekularisme sebagai


350

ancaman yang harus diwaspadai dan

diawasi oleh negara agar tidak menjadi

ideologi negara (Ibid, 23).

Peradaban barat pernah mengalami

masa pahit, yang mereka sebut “the dark

ages” atau zaman kegelapan. Zaman itu

dimulai ketika Imperium Romawi barat

runtuh pada tahun 476dan mulai

munculnya gereja sebagai institusi yang

menguasai eropa hingga abad14. Pada

selang waktu itu terjadi perubahan besar

dalam peradaban barat, dimana

gerejamendominasi segala aspek

kehidupan, terutama dalam politik dengan

pemerintahanteokrasinya.

Syamsudin Arif dalam bukunya

“Orientalis dan Diabolisme Pemikiran”

menjelaskan bahwa :

Sejarah sekularisasi dimulai dari

kekecewaan barat terhadap dominasi gereja

dalam segi kehidupan masyarakat yang

bermula sekitar 250 tahun yang lalu. Proses

sekularisasi bermula dari pergolakan

pemikiran dan pertarungan gagasan, seperti

dalam kasus Copernicus, Galileo, Darwin

dan para saintis lain yang menentang

gereja. Begitu juga dibidang teologi muncul

tokoh-tokoh seperti Eichhorn dan Strauss

yang menerapkan beberapa metode historis

kritis dalam kajian bibel. Jawaban lainnya

berusaha memperjelas sekularisasi dalam

rangka modernisasi, seperti perubahan

masyarakat dari agraris ke industri, dari

kehidupan pedesaan ke perkotaan, dari

kebiadaban menjadi peradaban, dan

seterusnya.

Sekularisasi di Barat, sebenarnya

bertolak dari ajaran kristen sendiri. Dalam

injil Matius XXII:21 tercatat ucapan Yesus

:”Urusan kaisar serahkansaja pada kaisar,

urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan.”

Implikasinya, agama tidak perlu campur

tangan dalam masalah politik. Dari sinilah

kemudian muncul dikotomi antara regnum

dan sacerdotium, pemisahan antara

kekuasaan raja dan otoritas gereja, antara

agama dan negara. Doktrin ini

dikembangkan oleh St. Agustin yang

membedakan kota bumi (civitas terrena)

dan kota Tuhan (civitas dei). Faktor lain

yang mendorong sekularisasi di barat ialah

gerakan reformasi Protestan sejak awal

abad ke-16, sebuah reaksi terhadap

maraknya korupsi di kalangan Gereja yang

mengatakan telah memanipulasi dan

memolitisasi agama untuk kepentingan

pribadi. Maka tidaklah berlebihan bahwa

sekularisasi dibarat adalah proses wajar dan

niscaya bagi masyarakatnya.(Syamsudin,

2008:86)

Ada beberapa hal yang menjadi

penyebab lahirnya sekularisme dari rahim

kristen barat. Diantaranya ialah:

Pertama, kristen barat berdasarkan

kacamata Islam, sebenarnya adalah bukan

lagi murni agama samawi. Dan penamaan

kristen sendiri justru bukan lahir saat agama

itu diturunkan kepada Nabi Isa (Yesus).


351

Sejarah pun membuktikan, bahwa

sepeninggal Nabi Isa as. Ajaran yang beliau

bawa sedikit demi sedikit mengalami

perubahan (baik yang bersifat reduksi,

adopsi, maupun asimilasi). Dan perubahan

yang sangat mendasar terjadi ketika Paus

pertama ada. Atas nama sebagai rasul yang

diutus Yesus guna menyebarkan ajaran

kristen ke seluruh dunia, dia merubah

tatanan nilai dalam kristen itu sendiri,

seperti adanya trinitas.

Kedua, ketika kristen bergeesekan

dengan budaya Romawi dan filsafatnya

yang notabene berbaukan ajaran

paganisme, secara lambat laun namun pasti

kristen terpengaruh oleh ajaran paganisme

tersebut. Filsafat-filsafat Yunani (ketika itu

Yunani sudah dikuasai Romawi) pun ikut

mempengaruhi pokok-pokok ajaran

kristen. Hal tersebut bisa dilihat dari

simbol-simbol yang digunakan. Dan

sebenarnya filsafat Yunani itulah yang

mengandung benih-benih sekular di

dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui

setelah filsafat naturalisme menggeser

mitologi di Yunani, saat itu Yunani sudah

beroirentasikan kepada meterialisme.

Dalam artian, sudah tidak terlalu peduli

dengan hal-hal yang bersifat supranatural

dan metafisis. Maka, ketika kristen

mengadopsi filsafat yunani, alih-alih ingin

menguatkan dogma kristen dengan filsafat

yang terjadi malah berujung dengan

sekularisasi dalam ajaran kristen tersebut.

Ketiga, karena dalam kristen ada

teori two swords yang menyatakan bahwa

adanya dua kekuasaan yaitu kekuasaan

Tuhan yang diwakili oleh Gereja dan

kekuasaan dunia yang diwakili oleh raja

atau penguasa, dan hal ini adalah apa yang

disabdakan sendiri oleh Yesus sebagaimana

yang dikisahkan injil, ‟‟Berikanlah kepada

kaisar apa yang menjadi hak kaisardan

berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi

hak Tuhan”. Pada teori two swords inilah

sebenarnya sudah mengandung benih-

benih sekularisme.

Keempat, Kristen tidak mempunyai

ajaran yang berbentuk syari’at. Karena

Nabi Isa diutus oleh Allah untuk

meluruskan syari’at Taurat yang telah

diselewengkan dan bukanuntuk membawa

syari’at yang baru. Oleh sebab itu, di dalam

injil lebih banyak berisikan ajaran akhlak

dari pada ajaran aqidah. Sehingga ketika

kristen (gereja) mendominasi barat dalam

segala aspek kehidupan, maka hal tersebut

sulit untuk dijalankan dan bahkan banyak

mendapat pertentangan-pertentangan

(Syamsuddin, 2008:88).

Sekularisme Musthafa Kemal Attaturk

Agustus 1922, ditandai dengan

kemenangan tentara Musthafa Kemal dan

menandai pula dengan berakhirnya Perang

Turki serta berdirinya republik. Dibawah

kepemimpinan Kemal, republik baru mulai

mengadakan serangkaian reformasi radikal

yang bertujuan untuk mengubah Turki


352

menjadi negara sekular modern. Dengan

lebih mengikuti model laicite Perancis atau

laiklik dalam bahasa Turki, para pendukung

gerakan Kemal secara merata berusaha

untuk membatasi peran agama hanya

sebagai sistem yang bersifat individu, atau

bisa disebut terpisah dari ruang publik.

Ideologi baru ini diimplementasikan

dengan dikeluarkannya kebijakan dan

hukum antara tahun 1922 dan 1935.

Diantara perubahan radikal itu adalah

penghapusan sistem kekhalifahan,

penutupan sekolah-sekolah Islam

tradisional (madrasah), dan pembubaran

pengadilan agama pada 1924. Pada tahun-

tahun berikutnya, rezim baru yang dipimpin

Musthafa Kemal mulai membubarkan

sejumlah tarekat, melarang pemakaian

tutup kepala khas Dinasti Utsmani (fez)

bagi laki-laki, melarang perempuan untuk

memakai kerudung dan mengadopsi

kalender Gregorian sebagai satu-satunya

kalender resmi. Pada tahun 1926, hukum

pidana baru yang berdasarkan model Swiss

mulai diadopsi. Pengadopsian ini menandai

dengan berakhirnya hukum-hukum negara

yang berdasarkan syariah sekaligus

dimulainya pengenalan undang-undang

pernikahan dan perceraian sipil. Pada tahun

1928, negara mulai mendeklarasikan diri

sebagai negara sekular. Islam tidak lagi

dianggap sebagai agama resmi negara dan

alfabet Turki yang sudah dilatinkan mulai

diadopsi. Dan pada tahun 1935

ditetapkannya hari minggu sebagai hari

libur mingguan resmi (Naim,2007:358).

Bentuk sekularisme Attaturk ini

dirancang agar negara lebih bisa untuk

mengontrol agama, bukan semata-mata

menyingkirkannya dari ruang publik. Hal

yang bisa dikatakan terpenting adalah

bagaimana mengontrol para ulama dan

terlebih lagi tarekat sufi dengan berbagai

cara, termasuk dengan menetapkan

undang-undang mengenai penyatuan

sistem pendidikan yang menjadi landasan

hukum bagi penutupan seluruh madrasah

dan pelimpahan urusan-urasan pendidikan

pada kekuasaan kementerian pendidikan.

Pemakaian baju tradisional (termasuk fez

dan turban) oleh ulama juga dilarang, dan

mereka tidak lagi diperbolehkan untuk

memakai gelar yang melambangkan

otoritas keagamaan seperti”alim” atau

“syeikh”. Pada 1928, pengadopsian

alfhabet Roma dan pelarangan pengajaran

bahasa Arab dan Persia dilakukan untuk

menghancurkan hubungan kultural dan

intelektual antara Dinasti Utsmani lama dan

Dunia Islam modern (Berkes, 1964:477).

Dengan cara-cara seperti ini

menandakan bahwa peran ulama tidak lagi

signifikan didalam masyarakat Turki.

Pengetahuan yang mereka kuasai

setidaknya merupakan seperti peninggalan

masa lalu dan hambatan bagi usahanegara

untuk untuk menghadirkan modernitas

dalam kehidupan masyarakat Turki.


353

Kesempatan mereka untuk bekerja dengan

pengetahuan dan pengalaman pendidikan

yang mereka miliki kini sebatas pada

masjid dan institusi keagamaan. Karena

institusi agamapun dikontrol oleh negara

dan indefendensi ulama dilumpuhkan

secara efektif. Kelas intelektual lama

digantikan dengan kelas intelektual baru

yang berusaha untuk memutuskan ikatan

masa lalu dan membangun negara dengan

budaya sekular baru. Sebagai contoh,

Institut Sejarah Turki mulai menulis sejarah

Turki dan Institut Bahasa Turki menyusun

ulang bahasa Turki (Lewis, 2002:87).

Menurut pandangan Musthafa

Kemal bahwa modernisasi dan westernisasi

Turki merupakan jalan yang terbaik bagi

negara Turki, pendukung gerakan Kemal

lebih bertujuan untuk mendidik,

membimbing, bahkan memaksakan

masyarakat Turki menjadi masyarakat yang

sekular dan modern. Kharisma dan posisi

Musthafa Kemal sebagai “penyelamat” dan

“bapak” bangsa setelah kemenangannya

dalam perang kemerdekaan digunakan

untuk mempromosikan dirinya sebagai

sosok yang bebas dari kesalahan, pemurah,

dan berkuasa. Adapun hal-hal yang lebih

menjurus kepada pertanyaan, kritik, dan

perdebatan apapun yang ditujukan pada

gerakan reformis Kemal dianggap sebagai

gangguan bagi perkembangan negara. Dan

aturan atau kebijakan apapun yang

dianggap oleh negara karakter peradaban

modern harus segera mungkin diadopsi

Turki. Institusi-institusi negara terlebih

dulu mengimplementasikan kebijakan,

kemudian kalangan intelektual dan jurnalis

mencari pembenaran atas kebijakan

tersebut. Itu dilakukan karena khawatir

akan adanya gangguan oposisi dan

pemikiran kritis terhadap jalannya

reformasi. Negara membungkam dan

mengasingkan siapa pun yang tidak setuju

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah

atau mempertanyakan upaya reformasi atas

dasar ideologi apa pun. (Naim, 2007:360).

Untuk lebih menyinggung

perkembangan politik sejak berdirinya

republik Turki hingga sekarang

bahwasanya akhir Perang Dunia I terdapat

tanda runtuhnya Dinasti Utsmani dan

berkurangnnya wilayah kekuasaannya. Tak

lama kemudian Musthafa Kemal sukses

memimpin revolusi perlawanan terhadap

rezim Utsmani lama pada tahun 1922, dan

republik baru Turki pun didirikan Musthafa

Kemal Attaturk. Republik baru ini pun

melakukan proses reformasi yang sangat

cepat yang lebih ditujukan untuk merubah

politik dan sosial masyarakat Turki dengan

melakukan sekularisasi dan westernisasi

serta membatasi dan mengontrol peran

agama dan juga institusinya. Partai

Republik Rakyat dibawah pimpinan

Musthafa Kemal, memerintah Turki sampai

munculnya era sistem multipartai pada

pertengahan abad ke-20. Serangkaian


354

kudeta militer (tahun 1960, 1971, 1980, dan

1987) yang terjadi di Turki sebagai reaksi

militer atas ancaman yang mengakibatkan

hancurnya karakter sekular negara Turki

yang mana menyebabkan demokrasi negara

ini lebih bercorak otoritarian. Protes-protes

yang terlebih lagi muncul dari kelompok

yang mengatasnamakan agama atau etnis

yang berdeda dengan rezim sekular, ditekan

sedemikian rupa. Namun, perkembangan

terakhir dengan terpilihnya partai yang pro-

Islam yaitu Partai Keadilan dan

Pembangunan (Adelet ve Kalkinma Partisi)

dibawah PM Recep Tayyeb Erdogan,

seolah membawa kembali Turki baru yang

lebih moderat dan sertamerta perlahan

menghancurkan sekular Attaturk.

Terbentuknya Turki Modern

Ide negara modern di Barat

menginspirasi Musthafa Kemal Attaturk

untuk merubah keadaan di Negerinya.

Kondisi demikian juga dikuatkan oleh

kenyataanadanya sejumlah kalangan Turki

yang pernah tinggal di Eropa menjelang

abad ke-19yang menyerap konsepsi

tanah air dan bangsa. Adapun periode

negara-bangsa adalah abad ke-19, pada

abad ini saat dimana ide tentang negara-

bangsa digagas sebagai sistem politik

modern. Lewat revolusi Perancis, sistem

pemerintahan demokratis modern

diperkenalkan untuk pertama

kalinyadengan semangat Liberty

(Kebebasan), Egality (Persamaan), dan

Fraternity (Persaudaran) bukan tradisi

etnis dengan sistem pemerintahan yang

mengikuti garis keturunan.(Harsono,

2002:499) Dalam upaya menghadirkan

harapan bagi rakyatnya pemerintah

mengadopsi simbol-simbol etnis dan agama

ke dalam ideologi negaranasionalisme.

Dalam era tersebut negara-negara dipandang

sebagai lembaga yang bisa menjanjikan

”keselamatan” warganya. Pembentukan

negara-bangsa melewatiproses sekularisasi

nilai-nilai religius tradisi.

Pembangunan bangsa modern

sepanjang politik dalam dunia politik

Islam, Jhon L. Esposito,memperlihatkan tiga

kecenderungan atau orientasi yang

umumnya ada pada wilayah-wilayah

Muslim: negara sekular,negaraberasaskan

Islam, dan negara Muslim. Turki sendiri

lebih memilih jalan sekularsecara total,

memisahkan Islam dari negara dan justru

membatasi agama hanya untuk kehidupan

pribadi. Negara-negara lain seperti Arab

Saudi danPakistan secara resmi

mengumumkan ciri Islam bagi

negaranya danmengutamakan

pelaksanaan Hukum Islam, komitmen

Islam itu bukan hanyadigunakan untuk

kepentingan didalam negeri, tapi juga

sebagai alat untukmempermudah urusan-

urusan dengan negara-negara Muslim

lainnya. Kebanyakanwilayah-wilayah


355

Muslim, lanjut Esposito, muncul sebagai

negara Muslim (Esposito, 1990:9).

Disamping mengikuti konsep

pembangunan bernegara dari Barat untuk

urusanpolitik, sosial dan hukum, juga

mengelaborasi alat-alat kelengkapan

konstitusionalkhas Islam. Bagi sebagian

lainnya, Islam diumumkan sebagai agama

resmi dalamnegara, dan Syari'at

dinyatakan sebagai sumber hukum.

Dalam menetapkan kepala negara

haruslah berasal dari kalangan Muslim

yang dalam mengemban tugas juga

memiliki wewenang untuk mengurus

urusan keagamaan. Negara seperti

Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Iran,

Yordania dan Malaysia merefleksikan hal

tersebut.

Turki, yang pernah menjadi pusat

imperium Utsmaniyah, kemudian

memberikan satu-satunya contoh ikhtiar

untuk membangun negara sekular

sepenuh-penuhnya dalam dunia Islam.

Perang kemerdekaan Turki pada tahun

1919, di bawah kepemimpinan Musthafa

Kemal, bertujuan menciptakan di Turki

sebuah negara nasional. Sekalipun pada

mulanya Musthafa Kemal melandasakan

tujuan perjuangannya pada Islam, namun

tujuan lain yang hendak dicapai adalah

mengusir imprealisme Barat, membangun

negarasekular yang modern, dan sama

sekali bukan untuk menghidupkan kembali

imperium Islam warisan Utsmaniyah.

Agama dan kultur Islam tidak ditolak, tapi

dasar negara baru dari rakyat Turki

"People of Turkey" adalah "kesadaran

nasional" dan "kedaulatan nasional".

Pencopotan wilayah Utsmaniyah

dibeberapa wilayah dan perpalingan

golongan-golongan minoritas serta

pengungsiannya menyebabkan

menurunnya masyarakat Muslim Turki.

Dengan suatu kebudayaan yang

homogen pada aspek kultur dan etnis dan

mempunyai kebudayaan, bahasa dan

wilayah yang sama sehingga

memungkinkan untuk mencipatakan

nasionalisme Turki (Esposito, 1990:9).

Sejak tahun 1924 sampai kepada

wafatnya pada tahun 1938, Musthafa

Kemal melakukan serangkain

pembaharuanyang berujung pada

sekularisasi, iamembangun pondasi

kenegaraan yang memisahkan antara

urusan agama, politik dan kenegaraan

dalam kelembagaan. Kesultanan pada

tahun 1922 secara resmi dihapuskan:

sesudah itu Majelis Nasional Turki

menghapuskan khilafah. Pada tahun yang

sama jabatan Syaik-ulIslami yang memiliki

otoritas pada bidang keagamaan pada

ranah negara, serta Departemen Urusan

Agama dan Waqaf diakhiri tugasnya.

Ketentuan didalam Undang-

Undang Kesatuan Pendidikan menetapkan

seluruh pendidikan bersifat sekular, pada

kesempatan yang sama pula menghapuskan


356

sistem pendidikan Islamtradisional yang

telah lama berkembang di Turki.Sejalan

dengan perjalan waktu, Musthafa Kemal

juga berusaha melakukan monopolisasi atas

kekuasaan negara dengan Partai Rakyat

Republik - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),

seperti disebutkan Mustafa Erdogan:

Musthafa Kemal melakukan penyusupan

ke segala ruang masyarakat sipil.

Pemeberontakan Kurdi

tahun 1925, yang pecah di bagian timur

Anatolia, memberikan elit penguasa alasan

untuk menekan segala bentuk oposisi dan

elemen masyarakat, terutama yang

aspirasinya berasal dari keyakinan agama

(Erdogan, 2004:96). Setelah tahun 1925,

negara Republik perlahan-lahan berubah

menjadi alat CHP untuk mengubah

struktur sosial dan kultur masyarakat Turki

secara radikal sesuai cetak biru CHPuntuk

masyarakat sekular-nasionalis dan untuk

menciptakan manusia baru, atau dalam

istilahnya Mustafa Erdogan sebagai

manusia baru, homo Kemalikus. Dengan

alasan ini, pers bebas ditekan, sistem

pendidikan dimonopoli oleh negara

(Undang-Undang Penyatuan Pendidikan,

1924), keagamaan dibawah kendali ketat

pemerintah (1924), dan semua

perkumpulan sipil yang berpotensi untuk

tetap independen dari negara dilarang

atau dibubarkan. Jadi, tempat-tempat

pertemuan agama dibubarkan tahun 1925.

Untuk mempercepat upaya kontrol

pemerintah juga menciptakan jaringan

Rumah Rakyat. Hal-hal ini diharapkan

akan mampu melancarkan proses

indoktrinasi garis-garis sekular-

nasionalis, dengan tujuan menghegemoni

secara kultur dan ideologi terhadap

masyarakat oleh negara.

Musthafa Kemal, dalam proyek

modernisasinya berlandaskan pada spirit

philosopis kebangsaaan yang kuat dan

berbasis pada aksentuasi identitas

nasional.Masa transisi dari era

kekhalifahan menuju bentuk baru tentunya

membutuhkan elemen-elemen pendukung

pada aspek teoritis-pilosopis sebagai

pandangan pembangunan. Ada beberapa

prinsip atau yang melatarbelakangi

prosesperjuangan Kemalisme di Turki,

seperti Pancasila di Indonesia, prinsip

tersebut antara lain: republikanisme,

nasionalisme, populisme, sekularisme,

etatisme dan revolusionisme (Toprak,

1999:xviii).

Republikanisme, bertujuan untuk

mengalihkan garis demokrasi yang tadinya

kekuasaan tertinggi berpusat kepada

khalifah atau sultan kemudian dialihkan

menjadi kekuasaan berada ditangan

rakyat dengan representasi Parlemen.

Republik Turki yang diproklamirkan

pada 29 Oktober1923 menandai

berakhirnya Kesultanan Utsmani yang

kemudian beralih menjadi

Republik Turki. Hal tersebut kemudian


357

mendapatkan ekses negatif atau lebih

tepatnya reaksi keras dari Sultan dan

sebagian besar kalangan ulama. Kebencian

para Sultan di Arab terhadap kelahiran

Republik Turki ditengarai lebih karena

kekhawatiran mereka bagi semangat

penghapusan kekhalifahan lalu

digantikan

dengan parlemen rakyat.

Nasionalisme, merupakan kekuatan

kritik perlawanan terhadap ideologi

Ottomanisme dan Islamisme yang secara

geografis dan etnis meliputi berbagai

wilayah, agama dan suku bangsa mulai

dari Iran, Irak, Balkan, Afrika Utara,

bahkan pengaruhnya pernah sampai Aceh

(Toprak, 1999:xviii). Kemenangan

republikanisme dan nasionalisme pada

masa-masa tersebut disebabkan oleh

adanya kecenderungan pada awal abad

ke-20 saat itu Kesultanan Utsmani

(Ottoman Empire) kekuasaannya semakin

merosot. Otot-otot birokrasi dan para

pendukungnya kian melemah, sementara

kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan

militer Barat mulai bangkit. Kebangkitan

dan supremasi Barat baru disadari

olehpenguasa Ottoman ketika Jerman dan

kawan-kawannya, termasuk Dinasti

Utsmani, kalah dalam Perang Dunia I.

Dengan kekalahan yang diterima

pihak Ottoman pada PD I lantas

menyebabkan ketidak percayaan banyak

kalangan di Turki akan masa depan

dinasti, sebaliknya dukungan terus

meningkat terhadap kalangan

"pembaharu" dengan bendera

nasionalisme-Turkisme, Musthafa Kemal

semakin yakin akan dukungan massa

untuk menghidupkan semangat

kebangsaan, bukannya Kesultanan dan

keislaman, karena menurut Mustafa

Kemal, hanya ideologi dan bendera

kebangsaan yang mampu membangkitkan

masyarakat dan bangsa Turki untuk

mempertahankan identitas dan

kehormatan dirinya di hadapan ancaman

Eropa, terutama Inggris. Untuk

mewujudkan semangat ini maka rakyat

harus diberi ruangyang lebih luas dan hak-

hak politiknya harus dihargai karena

mereka inilahsesungguhnya pemilik,

pewaris dan penerus perjuangan bangsa

Turki.

Populismeyang berarti kerakyatan,

atau yang dimaksud dengan “the

governance of the people, with the people,

for the people.” Prinsip ini jelas

berbeda dengan masa Kesultanan

karena yang memegang dan

mengendalikan politik adalah Sultan,

bukannya rakyat.

Sekularisme, atau sebagai salah

satu prinsip ideologi Kemalisme

yang mengundang kontroversi dan ketidak

setujuan serta kemarahan para ulama.

Gejala sekularisme di Turki sebenarnya

merupakan bentuk kritik kalangan


358

nasionalis-repulikanis atas kekuasaan

Sultan dalam banyak hal, Sultan telah

menggunakan simbol ulama dan agama

untuk melestarikan legitimasi politiknya.

Dinasti Utsmani bukanlah tipologi

kekuasaan yang hanya berbasis pada

dukungan kekuatan militer yang tangguh

tetapi juga didukung oleh kepandaian

penguasa dalam upaya meraih legitimasi

dengan bersandar pada agama. Memang

pada awalnya, penggunaan simbol

keagamaan bisa diterima oleh rakyat

bahkan memiliki daya panggil ideologis

untuk mempertahankan wilayah

kekuasaan Utsmani.

Etatisme, pemikiran ini berasal dari

Barat yang berkembang di abad ke-19, yaitu

campur tangan negara terhadap

perencanaan dan pengaturan ekonomi

rakyat, sebagai kritik terhadap faham

ekonomi liberalisme. Di Turki, prinsip

etatisme tidak hanya diberlakukan pada

aspek ekonomi saja melainkan juga pada

aspek sosial dan politik.

Membangun negara nasional

Turki, Pemerintah mengarah pula pada

proses Turkinisasi dalam bidang Islam.

Tujuannya ialah untuk menggantikan

Islam Arab, yang dianggap konservatif,

merosot dan lebih banyak memikirkan

masa lalu daripada masa kini, dengan Islam

Turki yang modern. Pembaharuan

diperkenalkan dengan mewajibkan bahasa

Turki menggantikan bahasa Arabsebagai

bahasa agama. Penolakan terhadap pan-

Islamisme dari pihak Utsmaniyah pada masa

silam itu menyebabkan Islam di Turki

merupakan agama nasional. Attaturk

menggalakkan program penyalinan Al-

Qur'an ke dalam bahasa Turki dan

penggunaannya terhadapMuazzin yang

menyerukan azan shalat lima kali setiap

hari, begitu juga saat khotib berkhutbah pada

Shalat Jum'at.

Bertujuan untuk memperkuat pondasi

nasionalisme republik merambat kepada

pembentukan sejarah baru dengan memutus

sejarahmasa lalu yang dianggap banyak

menghasilkan tipe pemikiran dan

paradigmatradisionalis yang jauh

tertinggal dari Barat. Sejarah Utsmaniyah

diredam denganmenuliskan sejarah baru

dengan corak identitas dan nasionalisme

Turki. Begitu juga dengan ibukota yang

tadinya berada di Istanbul dipindahkan

ke daerah pedalaman Anatolia, yakni

Ankara. Pengaruh Parsi dan Arab ditolak

sebagai suatu simbol keterbelakangan dan

kolot. Mungkin pembaharuan yang

teramat radikal adalah menggantikan hurup

Arab dengan hurup Latin. Perubahan ini

secara efektif telah menjadikan angkatan

muda Turki secara otomatis terputus dari

warisan keagamaan dan kehebatan Islam

masa kekhalifahan yang berkembang pada

masa kebesaran dan kemegahan imperium

Utsmaniyah dalam literatatur bahasa Arab

dan huruf Arab. Perubahan tulisan ini


359

memerlukan program serius bagi

pembaharuan pendidikan supaya mampu

membaca dan menulis huruf Turki yang

baru. Bahasa Turki merupakan satu-

satunya bahasa yang dipergunakan

dilembaga-lembaga pendidikan, penulisan

surat-surat resmi, dan publikasi-publikasi

yang dicetak. Bahkan secara konsisten

menginginkan terhapusnya serapan-

serapan dari bahasa Arab dari peradaban

bahasa Turki.

Ziya Gokalp (1876-1924),

kalangan sutradara yang banyak

memainkan pengaruhnya melalui jalur

pemikirandan konsepsi adalah sebagai

motor penggerak modernisasi radikal

Musthafa Kemal. Ia adalah pendukung

dan

perumus utama Turkisme. Gokalp

dianggap sebagai pemikir paling awal

dan

paling berpengaruh di kalangan para

pemikir Turki abad ke-20 (Azra, 1996:27).

Gokalp yang terlahir dengan

nama Mehmed Diya' di Dyarbakr pada

sekitar 1875 atau 1876, mulai dikenal

dengan nama Ziya Gokalp pada 1911. Ia

banyak bersinggungan dengan ide

patriotisme dan konstitusionalisme ketika

ayahnya masih hidup dan saat duduk di

bangku sekolah lanjutan modern untuk

mempelajari ilmu-ilmu modern dan bahasa

Perancis. Ia juga belajar bahasa Arab, Parsi,

dan ilmu-ilmu tradisional Islam. Melalui

interaksi seperti itu, ia kemudian banyak

mengenal karya dan khazanah Islam

menyangkut teologi dan philosofi dan

mengenal banyak tokoh sufi.

Tahun 1879 saat berada di Istanbul,

Gokalp dipenjara selama satu tahun dan

dikirim kemabali ke Dyarbakr. Setelah

pecah Revolusi tahun 1908, Gokalp muncul

sebagai salah satu penulis liberal dan dosen

terkemuka di Dyarbakr. Tahun 1909 ia pergi

ke Salonika sebagai anggota delegasi ke

konvensi Komite untuk Persatuan dan

Kemajuan (Committee of Union and

Progress), dimana ia terus aktif hingga

terpilih sebagai salah seorang anggota

Komite Pusat. Sejak 1912-1919 Gokalp

tinggal di Istanbul, dan disanalah ia

menemukan fase kehidupannya yang paling

penting dalam perjalanan karirnya. Dalam

masa itu gagasannya tentang nasionalisme

Turki dan Kekhalifahan Utsmaniyah

menguat. Setelah Perang Dunia I, Gokalp

dibuang ke Malta oleh penguasa Inggris.

Setelah dibebaskan pada tahun 1921 ia

bergabung dengan gerakan nasionalis

dibawah pimpinan Musthafa Kemal dan

wafat tahun 1924 (Erdogan, 2004:94).

Pembubaran parlemen mendorong

organisasi pembebas nasional Anatolia,

di bawah kepemimpinan Musthafa Kemal,

untuk memprakarsai Majelis Agung

Nasional – Turkiye Buyuk Millet Meclisi

(TBMM) di Ankara tanggal 23 April 1920.

TBMM ditujukan sebagai alat perjuangan


360

pembebasan khalif-sultan dan negeri

tersebut dari kekuasaan penjajah asing.

TBMM memfokuskan usahanya untuk

mengklaim otoritas ekslusif atasurusan

negara, dan sebenarnya, ia menunjukkan

banyak perhatian kepada penjagaan

legitimasi demokratis, walaupun ada

situasi darurat karena perang

kemerdekaan. Karena alasan ini, TBMM

hampir tidak bisa meloloskan undang-

undang yang menjadikan Kemal Panglima

Tertinggi angkatan bersenjata nasionalis,

suatau kekuasaan yang seharusnya

merupakan bagian otoritas kedaulatan

TBMM itu sendiri.

Setelah perjuangan nasional, cara

kerja politik mulai berubah haluan, dan

kepentingan demokratis untuk legitimasi

dan pluralisme perlahan-lahan digantikan

oleh metode-metode yang lebih autokrat

yang diprakarsai oleh Musthafa Kemal.

Langkah pertama ke arah ini terjadi ketika

mayoritas TBMM, di bawah pengaruh

Mustafa Kemal, meloloskan undang-undang

untuk pemilihan umum awal yang

merupakan pelanggaran ketetapan dalam

konstitusi 1921. Dan dilaksanakan pada

musim panas 1923, pemilihan umum

menghasilkan pembersihan oposisi

parlemen“Kelompok Kedua” (Ikinci

Group), yang selama ini terus menentang

usaha-usaha Musthafa Kemal untuk

menguasai TBMM.

Musthafa Kemal mengkonstruksi

kekuasaan yang hegemonik dengan

menafikan eksistensi kalangan lain, oposisi

dilarang bersuara dalam pemerintahan

Turki. Bahkan, tantangan politis pertama,

datang dari Partai Progresif Republiken

menuduh Kemal melakukan monopoli

kekuasaan politik dan membentuk

pemerintahan yang autokratis, mereka

adalah teman-teman Kemal sendiri yang

berjuang bersama selama perang

pembebasan. Akibatnya partai yang

beroposisi itu dilarang pemerintah pada

tahun 1925, hanya beberapa tahun sesudah

pembentukannya, dan tokoh-tokoh partai

ini dihukum penjara seumur hidup dalam

suatu pengadilan militer.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan

bahwa tradisi pemerintahan modern, yang

melibatkan partisipasi sistem politik modern

seperti parlemen, majelis

agungataulembaga kepresidenan di Turki

telah memiliki akar sejak awal berdirinya

negara Republik Turki.

Kontrol Negara terhadap Pendidikan

Agama

Untuk lebih mengembangkan

kebijakan ketat terhadap agama, rezim

republik baru melanjutkan praktik-praktik

yang pernah dijalankan oleh Dinasti

Utsmani untuk lebih mengakui,

mendukung dan mengontrol institusi dan

praktik keagamaan, baik Muslim ataupun

non-Muslim. Kartu tanda penduduk yang


361

dikeluarkan oleh negara mengharuskan

setiap orang untuk mengidentifikasi

identitas keagamaannya pada empat

komunitas agama yang diakui secara resmi

oleh negara, sesuai dengan Perjanjian

Lausanne 1923, yaitu : Muslim, Kristen

Ortodoks Armenia, Kristen Ortodoks

Yunani dan Yahudi.2 Mayoritas Muslim

Turki adalah Sunni, walaupun ada

ssejumlah kecil yang menganut Syi’ah dan

minoritas kaum Alawi.

Pasal 136 Undang-Undang Dasar

tahun 1982 menetapkan Departmen Agama

(Diyanet) bertanggung jawab untuk

melaksanakan tugas yang telah

dimandatkan kepadanya dalam undang-

undang tertentu, sesuai dengan prinsip-

prinsip sekularisme, harus terbebas dari

ide-ide dan pandangan politik serta

bertujuan untuk menjaga integritas dan

solidaritas nasional. Kebijakan dan

aktivitas yang dijalankan oleh departmen

ini biasanya merefleksikan doktrin Sunni.

Departmen ini juga tidak mengalokasikan

dana untuk masjid dan Imam komunitas

Syi’ah dan Alawi. Tetapi meraka

dibebaskan untuk mengumpulkan dananya

sendiri. Badan pemerintahan lain yang

2An-naim, 2007:470 : Indikasi bahwa permohonan Turki untuk menjadi Uni Eropa bisa memaksakan perubahan dalam kebijakan negeri itu dapat diliat dalam kasus ketika pengadilanmengizinkan kata Islam dihapuskan dari identitas dua orang anak atas permintaan orang tuanya. Komisi antirasisme dan Intoleransi Eropa, “Third Report on Turkey,” 28

mengurusi agama adalah Direktorat Jendral

Wakaf (Vakiflar Genel Mudurlugu) yang

bertugas mengatur wakaf-wakaf Muslim

dan juga beberapa aktifitas gereja,

sinagoge, atau bangunan agama kelompok

non-Muslim (Kucukcan, 2003:501).

Semenjak berubahnya Turki

menjadi negara sekular era Kemal,

pemerintah sekular mengambil alih seluruh

institusi pendidikan agama di Turki dan

menempatkannya di bawah Kementrian

pendidikan. Negara mengambil alih sistem

pendidikan agama dari tangan para ulama

untuk menerapkan sistem pendidikan

nasional modern yang tersentralisir. Sistem

pendidikan baru ini diharapkan menjadi

jalan bagi terbentuknya bangsa baru yang

memiliki identitas dan sistem etik yang

sekular. Selama masa bekuasanya partai

tunggal – Partai Rakyat Republik -

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), negara

hanya menyediakan kesempatan

pendidikan agama yang terbatas. Namun

dengan lahirnya kebijakan multi partai pada

tahun 1950, rezim baru mulai mendirikan

Sekolah Imam dan Da’i yang diberi nama

Imam and Preacher High Schools (IPHS)

pada tahun 70an dan membolehkan

(Dibuat pada 25 Juni 2004; dirilis pada 15 Februari 2005)(merekomendasikan kepada pemerintah Turki untuk menghapus identitas agama dari Kartu Identitas Penduduk dan menjamin hak-hak kaum minoritas dibawah perjanjian Lausanne).


362

lulusannya untuk meneruskan ke

universitas seperti halnya lulusan sekolah

umum. Jumlah sekolah-sekolah ini

kemudian berkembang cukup pesat dan

pendaftaran terus meningkat selama tahun

70an pada saat pemerintahan koalisi yang

memasukkan partai Islam – Partai

Keselamatan Nasional – Milli Salamat

Partisi (MSP) terbentuk. Namun

perkembangan sekolah-sekolah ini mulai

melambat setelah terjadinya kudeta militer

di tahun 80an, namun gerakan sekularis

senantiasa menaruh curiga kepada kaum

islamis yang berminat terhadap sekolah-

sekolah tersebut.

Reformasi sistem pendidikan yang

diakibatkan dengan adanya Interfensi

militer tahun 1997, yang imbasnya

membuat sistem Imam and Preacher High

Schools(IPHS) menjadi tidak begitu

menarik lagi bagi para siswa. Di bawah

undang-undang yang ditetapkan tahun

1997, setiap siswa harus menjalani wajib

belajar selama delapan tahun termasuk

keharusan mengambil mata pelajaran

"pendidikan moral dan agama" di tingkat

dasar dan menengah yang berada dibawah

arahan negara. undang-undang ini juga

mengizinkan penyampaian pengajaran

bidang agama yang lain sesuai dengan

pilihan siswa atau sesuai dengan

permintaan perwakilan hukumnya. Isi

pengajaran agama benar-benar dikontrol

oleh negara dan berdasarkan doktrin sunni.

Pengajaran agama semacam ini

mengundang banyak kritik baik dari pihak

sunni maupun non-sunni. Kalangan sunni

menganggap pengajaran agama itu tidak

cukup memadai, sedangkan kalangan non-

sunni menolaknya karena pengajaran

model itu meniadakan kepercayaan agama

mereka. Kelompok agama minoritas yang

diakui pemerintah dibebaskan dari

kewajiban pelajaran agama ini sesuai

dengan permintaan seperti yang tertera

dalam perjanjian Lausanne 1923.

sedangkan anggota kelompok agama yang

tak diakui tidak dibebaskan dari kewajiban

itu secara legal, namun dalam praktiknya

mereka dibebaskan (Naim, 2007:370).

Imam and Preacher High Schools

(IPHS) dianggap sebagai sekolah kejuruan,

dan meskipun lulusan sekolah ini diizinkan

untuk melanjutkan pendidikannya diluar

negeri, perundang-undangan tahun 1997

menentukan nilai ujian mereka akan

berkurang secara otomatis jika mereka

mengambil program yang tidak

berhubungan dengan agama. walaupun

banyak orang tua yang masih mengirim

anak-anaknya ke sekolah-sekolah IPHS

agar mendapatkan pendidikan agama yang

lebih luas, daripada hanya untuk sekedar

menjadi imam atau pegawai negeri agama,

kesulitan yang mereka dapat ketika akan

masuk universitas membuat pendaftaran ke

sekolah-sekolah ini menurun. Selain itu,

beasiswa dan fasilitas asrama gratis yang


363

ditawarkan oleh sekolah-sekolah IPHS

membuat sekolah itu lebih menarik bagi

kalangan miskin atau bagi perempuan yang

berasal dari keluarga konservatif yang tidak

mengirim mereka ke sekolah umum.

Terjadi perdebatan yang cukup

hangat antara kelompok-kelompok islamis

dan sekular di Turki mengenai

permasalahan tepatnya penempatan

pendidikan agama terhadap masa depan

sistem Imam and Preacher High Schools

(IPHS). Kelompok pertama berargumen

bahwa peran utama IPHS adalah untuk

mengajarkan agama, daripada melatih ahli

agama dan mereka menyerukan untuk

menghapus pengurangan nilai secara

otomatis yang menurunkan nilai lulusan

IPHS dalam seleksi penerimaan itu. Namun

usaha yang dilakukan pemerintahan AKP

pada tahun 2004 untuk memenuhi janji

kampanyenya dan merevisi hukum tersebut

mendapatkan kritik yang cukup keras dari

media dan kalangan akademis, dan bahkan

akhirnya diveto oleh presiden. Kelompok

kedua yaitu kelompok sekularis, umumnya

mengusahakan agar fungsi IPHS terus

dibatasi hanya untuk melatih tenaga ahli

agama. Dengan cara ini, negara bisa terus

mempertahankan kontrolnya terhadap

pendidikan agama dan karir yang berkaitan

dengannya karena negaralah yang melatih

tenaga ahli agama seperti imam dan guru

agama di sekolah umum, mempekerjakan

mereka di masjid-masjid atau sekolah yang

menggaji mereka sebagai pegawai negeri

(Naim, 2007:381).

Kelompokketiga mengajukan agar

adanya perbedaan antara IPHS dan sekolah

umum dikurangi dengan menawarkan kelas

pilihan pelajaran agama di sekolah-sekolah

umum. Namun usulan ini melahirkan

masalah lain berkaitan tidak hanya dengan

materi yang harus diajarkan di kelas pilihan

itu, terlebih adanya resiko pemaksaan

terhadap siswa untuk mengikuti kelas

pilihan itu. Selain itu, kalangan konservatif

khawatir pelaksanaan kelas pilihan di

sekolah-sekolah umum akan menurunkan

tingkat penerimaan di IPHS, sedangkan

kalangan sekular khawatir kelas-kelas

pilihan itu akan merubah sekolah umum

menjadi IPHS-IPHS baru. Akhrinya,

pendapat kelompok keeempat

menyebutkan bahwa negara sekular tidak

berkewajiban untuk menyelenggarakan

pendidikan agama di manapun dan bahwa

semua pendidikan agama harus

diprivatisasi. Namun beberapa orang

melihat privatisasi agama secara total

dengan penuh kecurigaan, karena mereka

takut sikap ini akan memberikan

kesempatan yang lebih besar kepada

fundamentalis muslim untuk menggunakan

kesempatan seperti itu sebagai promosi

pandangan mereka untuk merekrut siswa.

Inti dari perhatian pemerintah Turki

terhadap kontrol agama dan pendidikan

lebih menekankan adanya perbedaan


364

pandangan dan sikap perihal kontrol

tersebut. Dari pendapat-pendapat antara

kelompok-kelompok islamis dan sekular

seolah-olah mengindikasikan adanya

ketegangan dalam masyarakat Turki dan

terlebih dalam hubungan antara negara dan

agama. Berhubungan dengan menyangkut

kebijakan publik Turki terhadap kontrol

negara terhadap pendidikan agama atau

agama itu sendiri adalah bagaimana

mengamankan kerangka

konstitusionalisme dan hak asasi manusia

dengan terjadinya penalaran publik dalam

menegosiasikan ketidaksefahaman yang

mungkin tidak terhindarkan dalam

menyikapi persoalan tersebut.

Larangan Menggunakan Jilbab

Sejak berdiri dan terbentuknya

pemerintahan republik Turki, mayoritas

perempuan yang menutup kepalanya di

hadapan publik memakai model tutup

kepala yang biasa digunakan oleh

perempuan kalangan bawah atau menengah

di perkotaan maupun di pedesaan, dan

pemakaian tutup kepala ini tidak pernah

ditentang oleh pemerintah maupun

mengundang kontroversi. Namun model

tutup kepala baru yang mulai digunakan di

seluruh dunia Muslim sejak tahun 1980an

nampaknya diasosiakan dengan

kemunculan gerakan Islam di Turki dan di

negara Islam. Berbeda dengan tutup kepala

tradisional Turki, bentuk kerudung baru

atau model kerudung Islam ini betul-betul

menutupi leher dan bahu perempuan.

Dengan demikian, ada berbagai alasan

dibalik keputusan perempuan Turki

memakai tutup kepala. Alasan itu bisa saja

adat, kesopanan, ketaatan terhadap agama

ataupun tanda afiliasi politik tertentu.

Perihal mengenai kerudung (jilbab)

merupakan isu yang paling kontroversial

dan simbolis pada tahun 90an dan awal

2000 diantara kontradiksi sekularime

otoritarian di Turki. Dan mengenai

kerudung ini, terlebih untuk menekankan

beberapa aspek dan perkembangan

mengenai kesulitan yang dihadapi oleh

negara Turki, yaitu bagaimana menangani

tumbuh pesatnya kekuatan politik dan suara

islamis tanpa menggunakan siasat otoriter

untuk dapat menghilangkannya.

Para siswa di Turki diharuskan

untuk mengenakan seragam seperti

pegawai negeri, dan itu terjadi sekitar awal

tahun 1980an. Meskipun aturan ini bisa

mencegah siswa perempuan untuk

memakai jeans atau rokmini ke sekolah,

namun aturannya muncul untuk melarang

pemakaian kerudung. Aturan ini kemudian

diperjelas lagi dalam amandemen undang-

undang tahun 1985 yang menyatakan

bahwa siswa yang menggunakan pakaian

tradisional akan diberikan peringatan

keras". Pada tahun 1987, Partai Tanah Air

(ANAP) yang berkuasa saat itu

mengamandemen aturan itu untuk


365

memberikan kesempatan kepada

perempuan yang memakai kerudung karena

alasan keagamaan untuk bisa masuk ke

universitas. Perubahan ini ditentang oleh

Presiden Kenan Evren, pemimpin kup

militer tahun 1980, dan kasus itu akhirnya

dibawa ke Pengadilan Konstitusi yang

menyatakan bahwa undang-undang yang

diajukan itu inkonstitusional. Pengadilan

kemudian menyatakan bahwa undang-

undang kedua yang lebih umum dan dibuat

untuk memberikan kebebasan pemakaian

baju di universitas ternyata konstitusional.

Namun pengadilan secara khusus tetap

menyatakan bahwa tutup kepala yang

digunakan sebagai simbol keagamaan

dilarang untuk dipakai diruang publik

termasuk di universitas. Interpretasi

terhadap undang-undang yang seperti ini

dikritik banyak pihak dan tidak dihiraukan

dalan praktiknya.

Dalam praktiknya, pembatasan

penggunaan tutup kepala ini mulai

mengendur dan isunya tetap tidak menjadi

debat publik hingga intervensi militer tahun

1997. saat itu, isu ini digunakan oleh militer

sebagai argumen untuk menyerang Partai

Kesejahteraan Sosial (RP) yang dipaksa

untuk turun dari pemerintahan. Dalam

keputusan pengadilan tahun 1998 tentang

larangan keberadaan RP sebagai partai

politik, pengadilan menyebutkan isu yang

sebetulnya tidak relevan yaitu isu mengenai

tutup kepala. Dalam keputusan itu,

pengadilan mengatakan agar kerudung

dilarang dari universitas. Walaupun

keputusan pengadilan tentang kerudung itu

tidak mempunyai kekuatan hukum karena

isunya tidak berkaitan dengan kasus yang

diajukan ke pengadilanm otoritas militer

mempergunakannya untuk melarang siswa

yang mengenakan kerudung untuk

mendaftar dan mengikuti pelajaran di

universitas.

Majelis Pendidikan Tinggi

melarang kerudung dilingkungan

universitas dan perempuan yang memakai

kerudung tidak diperbolehkan untuk masuk

ke dalam bangunan universitas walaupun

hanya sebagai pengunjung. Kerudung juga

dilarang di sekolah-sekolah menengah

termasuk di sekolah-sekolah agama (IPHS)

yang dikelola oleh pemerintah. Larangan

ini juga berlaku bagi pegawai negara yang

sebetulnya banyak diantara mereka yang

sudah memakai kerudung dan tidak pernah

mendapatkan kesulitan apapun karenanya.

Bahkan perempuan yang mencoba

memakai wig sebagai ganti kerudung atau

untuk menutupi kepalanya yang botak

(akibat pengobatan atau kanker) dipecat

dari pekerjaannya sebagai guru (Naim,

2007:374).

Sekalipun terjadinya protes

masyarakat Turki terhadap pelarangan

kerudung ini meluas, usaha untuk

menentang penerapannya ataupun

menanyakan legalitas kebijakannya baik


366

dilakukan oleh para guru, administratur

negara ataupun hakim berakhir dengan

tekanan dan tindakan tegas dari otoritas

negara. Karyawan universitas yang

menolak unruk mengimplementasikan

kebijakan pelarangan ini dipecat dari

pekerjaannya dengan alasan yang tidak

relevan. Hakim yang mempertanyakan

keabsahan kebijakan pelarangan atau

pemecatan karyawan ditarik dari kasus-

kasus semacam itu, terkadang dipindahkan

ke pengadilan yang lain, sedangkan hakim

yang aktif mendukung pelarangan

ditugaskan di pengadilan yang menangani

kasus-kasus tersebut. Hakim-hakim yang

menyatakan bahwa pelarangan itu tidak

mempunyai landasan hukum atau alasan

pemecatan karyawan-karyawan itu harus

berhadapan dengan ancaman dari

pemerintah, diinvestigasi dan dipindahkan

ke pengadilan lain. Investigasi terhadap

hakim kadang-kadang melibatkan

inverstigasi terhadap kehidupan sosial dan

keluarga sang hakim. Seorang hakim,

misalnya, pernah menerima surat perintah

investigasi yang menyatakan bahwa ia

mendengarkan kaset-kaset keagamaan,

mengundang laki-laki dan perempuan di

ruangan yang berbeda di rumahnya dan

memiliki istri yang memakai kerudung.

Terpilihnya Partai Keadilan dan

Pembangunan– Adelet ve Kalkinma Partisi

(AKP) yang pro-Islam pada tahun 2002,

debat mengenai kerudung menjadi masalah

protokoler. Rekasi terhadap kehadiran istri

Bulent Arinc, presiden Majelis Agung

Nasional yang memakai kerudung dalam

acara diplomatik resmi pada November

menyulut reaksi yang lebih keras di media

dan pemerintahan. Presiden Sezer,

pendukung kemal yang setia, dalam

sambutannya beberapa hari setelah

kejadian tersebut menyatakan bahwa

kerudung adalah pilihan pribadi yang hanya

diperbolehkan dalam ruang privat. Namun,

ia menegaskan bahwa masyarakat Turki

diatur oleh hukum, bukan oleh agama

maupun adat istiadat. Dalam kesempatan

itu, ia juga mengatakan, bahwa Kerudung

adalah simbol keagamaan yang dilarang

diruang publik.

Kontroversi panas seputar kerudung

ini merefleksikan adanya kebingungan dan

ambivalensi yang lebih dalam mengenai

hubungan antara negara sekular dengan

agama. Kalangan sekular Turki

memandang kerudung sebagai sebuah

pernyataan politik yang menentang

pemerintahan sekularTurki. Pendukung

fanatik sekularisme Turki, seperti Kenan

Evren yang pertama kali melembagakan

pelarangan kerudung ini pada tahun

1980an, menelusuri kebangkitan Islam

politik di Turki yang ditandai dengan

adanya sejumlah perempuan yang memakai

kerudung ke negara-negara seperti Iran

yang mereka anggap berusaha mengekspor

Syari'ah ke Turki. Namun bertahannya isu


367

ini memperlihatkan bahwa banyak warga

Turki yang terus mengambil posisi yang

kuat dalam persoalan ini. Jelas pula bahwa

penolakan masyarakat terhadap pelarangan

jilbab ini berperan dalam menangnya partai

AKP sebagai partai yang pro Islam pada

tahun 2002. Meskipun demikian, AKP

harus tetap bergerak lambat dan hati-hati

menangani isu ini untuk menghindari reaksi

keras dari kalangan sekular atau militer

yang mempunyai wewenang kuat terhadap

pemerintahan Turki.

Pendukung pelarangan jilbab

mengklaim bahwa Undang-Undang Dasar

Turki mendukung sikap mereka dalam

masalah ini. Partai AKP dibawah

kepemimpinan Erdogan, mengklaim bahwa

pelarangan ini melanggar hak kebebasan

beragama dan prinsip kesamaan

kesempatan dalam pendidikan dan

pekerjaan bagi perempuan. Sementara itu

pendukung kebijakan pelarangan jilbab,

termasuk Mustafa Bumin, Ketua

Pengadilan Konstitusi, mengklaim bahwa

usaha apapun utnuk mengubah undang-

undang yang mengizinkan perempuan

untuk memakai kerudung di universitas

atau kantor pelayanan masyarakat berarti

melanggar undang-undang dasar, dan

dengan demikian, jika pelarangan jilbab

dihapuskan, berarti undang-undang harus

diamandemen (Ibid, 377).

Alasan kepercayaan perempuan

untuk memakai kerudung dibatasi dengan

kebebasan beragama di Turki yang tunduk

pada batasan-batasan tertentu. Pasal 14,

yang disebutkan dalam pasal 24,

merupakan aturan pembatasan kebebasan

beragama ini. pasal ini menyatakan bahwa:

"tidak ada satupun hak atau kebebasan yang

disebutkan dalam undang-undang yang bisa

didapatkan bila ditujukan untuk melanggar

integritas teritorial dan kebangsaan negara

Turki, dan membahayakan keberadaan

tatanan demokratis dan sekular Republik

Turki yang berdasarkan hak asasi manusia"

membahayakan keberadaan tatanan

demokratis dan sekular" inilah yang telah

sukses digunakan untuk mendukung

pelarangan jilbab di Turki. Padahal,

pelarangan ini miskin landasan aturan yang

eksplisit. Selain itu, pasal 24 yang

menyebutkan adanya permbatasan antara

kebebasan beragama, menyatakan bahwa:

"tidak ada seorang pun yang diizinkan

untuk mengekploitasi atau

menyalahgunakan agama atau sentiman

keagamaan atau sesuatu yang dianggap suci

oleh agama dengan cara apapun dan

bagaimanapun untuk tujuan personal atau

pengaruh politik". Pendukung pelarangan

jilbab beralasan bahwa karena memakai

jilbab merupakan simbol islam politik,

mengizinkannya berarti merupakan

langkah awal untuk mengarahkan Turki

yang sekular mejadi negara yang tatanan

hukumnya berdasarkan ajaran agama."

dengan demikian, mengenakan jilbab


368

merupakan tindakan eksploitasi atau

penyalahgunaan agama yang dilarang oleh

pasal 24.

Masalah yang terdapat dalam debat

mengenai jilbab adalah bagaimana

membedakan antara "ruang publik" yang

disebut-sebut oleh Mahkamah Konstitusi

sebagai tempat dimana jilbab harus

dilarang dengan "ruang privat" dimana

jilbab diperbolehkan. Menurut Mahkamah,

karena ruang publik itu harus sekular dan

netral serta memberikan perlindungan dan

pelayanan yang sama bagi semua orang,

maka pegawai publik tidak diperbolehkan

untuk menggunakan atau membawa-bawa

simbol-simbol agama atau ideologi yang

mengindikasikan kepercayaan atau

sikapnya. Pembedaan ini benar-benar

penting meskipun netralitas keagamaan dan

ideologis negara harus dijaga, kesulitannya

muncul dalam mendefinisikan istilah-

istilah tersebut dan mempertahankan

konsistensi dalam melaksanakan prinsip-

prinsip tersebut. Berlainan dengan pelajar

atau guru yang tidak dilarnag untuk

memasuki kampus atau diinvestigasi

karena mereka memakai pin attaturk atau

simbol-simbol lain yang jelas-jelas

merupakan simbol ideologis. Perlakuan

yang tidak adil terhadap simbol keagamaan

dan ideologis ini menimbulkan isu lain

yaitu apakah negara benar-benar netral atau

tidak. Jika alasan keharusan negara

bersikap netral untuk menjamin warga

negara mendapatkan perlakuan yang sama

dari pejabat negara, maka sama halnya

dengan mengizinkan pegawai negara

memakai kerudung, mengizinkan pegawai

negara untuk memakai simbol-simbol

ideologis Attaturk berarti melanggar

prinsip ini (kritik ini nampaknya ditujukan

kepada CHP sebagai organisasi politik).

Gagal menyediakan definisi yang jelas dan

otoritatif bagi istilah ruang publik dan

ruang privat akan menimbulkan resiko

perluasan pelarangan itu ke wilayah yang

lain secara semena-mena dan tidak adil.

Pada bulan November 2003 misalnya,

seorang hakim memerintahkan terdakwa

perempuan yang memakai jilbab untuk

dikeluarkan dari ruangan sidang dengan

alasan bahwa dia "tidak memiliki hak untuk

memakai jilbab itu diruang publik." Ada

juga hakim, pada sidang pertama, yang

meminta pegawai perempuan yang dipecat

dari pekerjaannya karena memakai jilbab

untuk meninggalkan ruangan sidang

kecuali ia melepas jilbabnya. Dan bahkan

transportasi publik pun potensial dianggap

"ruang publik" dimana perempuan tidak

boleh mengenakan jilbabnya (Ibid, 379).

Adapun mereka yang mendukung

penghapusan aturan pelarangan jilbab

beralasan bahwa semua warga negara

termasuk mereka yang dipekerjakan oleh

negara dan bertindak sebagai penyedia

layanan publik memiliki hak-hak

konstitusional untuk menggunakan symbol


369

ideologi dan agama. dengan pendekatan ini,

netralitas dan keadilan pemerintahan

kepada penerima layanan publik ditentukan

oleh niat baik si penyedia layanan. Dengan

demikian, seorang professor universitas

harus diperbolehkan untuk menggunakan

jilbab jika dia memilih untuk memakainya

dan para mahasiswanya harus percaya pada

niat baik dan integritas professional

professornya bahwa sang profesor tidak

akan bertindak diskriminatif terhadap siswa

yang memakai simbol keagamaan atau pun

simbol sekular.

Runtuhnya Sekularisme Attaturk

Keberhasilan Erdogan Menguasai

Militer

Turki secara perlahan mengalami

perubahan dan melepaskan dirinya secara

perlahan namun pasti terhadap

Westernisasi untuk kembali kepada prinsip-

prinsipnya dan bangga dengan identitasnya,

peradaban dan posisi sejarahnya diantara

negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah

dan Eropa.

Namun demikian, reaksi militer

Turki yang dikenal sebagai super power

dinegara Turki memiliki kekuasaan yang

kuat. Kewibawaan pasukan Turki telah

tertanam kuat dalam hati masyarakat Turki

dan tumbuh sejak berabad-abad lalu.

Pasukan Turki mempunyai peran besar

dalam penaklukan-penaklukan yang

dipimpin Daulah Saljuk dan Daulah

Utsmaniyah. Pasukan Turki telah

mengantarkan dua daulah ini menjadi

imperium besar hingga kekuasaan Daulah

Utsmaniyah mencapai tiga benua. Hal ini

menjadikan Inkisyar Utsmani memainkan

peranan-peranan penting dalam mengubah

pimpinan-pimpinan.

Dalam sejarahnya, pasukan Turki

melakukan perang kemerdekaan melawan

sisa-sisa kerajaan Utsmani yang mengalami

kemunduran dan pasukan penjajah Prancis,

Inggris, Yunani dan Italia yang menguasai

daerah Anatolia setelah Perang Dunia II

dimana Jerman dan Turki mengalami

kekalahan didalamnya. Para jenderal

sesudah itu dibawah kepemimpinan

Musthafa Kemal Attaturk memegang

peranan politik militer dengan bersandar

kepada perkembangan-perkembangan

lokal, regional dan internasional. Yang

paling jelas adalah masuknya Inggris ke

konstatinopel lalu memaksa Daulah

Utsmaniyah untuk menandatangani

kesepakatan Silver tahun 1920. Akibat dari

kesepakatan ini Turki terpaksa menerima

syarat-syaratnya yang terlebih merugikan

Turki. Diantaranya adalah, Turki harus

melepaskan kekuasaannya terhadap rakyat

disamping Turki harus melepaskan

sebagian pulau dilaut Aegea dan Asia Kecil

kepada Yunani (Taghian, 2012:97).

Demikian Republik Turki pertama

berdiri melalui revolusi militer yang


370

dipimpin Musthafa Kemal Attaturk dan

jajarannya. Setelah itu prinsip

penggulingan kekuasaan menjadi cara

untuk membangun negara republik dan

melestarikannya. Revolusi juga menjadi

salah satu dari prinsip undang-undang

Turki yang diwasiatkan Attaturk satu tahun

sebelum dia meninggal tahun 1937 kepada

militer Turki. Attaturk mengatakan bahwa

militer merupakan pembangun Turki

modern dan pemimpin revolusinya.

Dengan kata lain bahwasanya

Angkatan Bersenjata Turki – Turk Silahli

Kuvvetleri (TSK) merupakan pendukung

sekularisme Musthafa Kemal yang paling

kuat, sekaligus pelaksana yang paling

efektif. Gerakan Kemal tidak hanya bisa

mendapatkan kekuasaan melalui militer,

tetapi Partai Rakyat Republik – Cumhuriyet

Halk Partisi (CHP) yang mendominasi

kehidupan politik Turki hingga berakhirnya

periode partai tunggal pada 1950an juga

menggunakan militer untuk lebih

memajukan ideologi modernisasi,

westernisasi dan sekularismenya. CHP juga

mewajibkan militer untuk mendoktrinasi

anak-anak muda Turki, yang diantaranya

baru pertama kali meninggalkan kampung

halamannya, dengan doktrin Kemalian

(Naim, 2007:365). Tenaga sukarelawan

militer ini menerima pelatihan ideologis

tentang sejarah, pemerintahan, agama,

geografi, matematika dan pertanian.

Mereka juga terlibat dalam istilah prajurit

masuk desa yang mempergunakan tenaga

prajurit untuk pembangunan sekolah,

masjid dan memenuhi kebutuhan pertanian

masyarakat desa. Setelah perekerjaan itu

selesai, komandan tentara akan datang ke

desa itu dan membawa bendera dan patung

Attaturk. Dengan cara itu, terbangunlah

hubungan antara masyarakat dengan militer

yang berperan sebagai media terbentuknya

modernis.

Adapun peran militer sebagai

penjaga sekularisme Kemalian

terilustrasikan secara dramatis oleh

peristiwa pada 28 februari 1997, ketika

militer yang bertindak melalui Dewan

Keamanan Nasional – Milli Guvenlik

Kurulu (MGK) memaksa pemerintahan

yang dipimpin Erbakan dan partainya

(Refah Partisi) untuk mengundurkan diri.

Intervensi militer ini didasarkan pada

peraturan yang ditetapkan satu bulan

sebelumnya yang memungkinkan Dewan

Keamanan Nasional (MGK) untuk

mengambil alih kontrol dari pemerintahan

jika negara dalam kondisi krisis tidak hanya

karena adanya ancaman dari luar yang

disebabkan perang atau bencana alam,

tetapi juga karena adanya semacam

ancaman dari gerakan-gerakan sosial

internal. Selain memaksa pemerintahan

yang berkuasa saat itu untuk

mengundurkan diri pada februari 1997,

MGK juga menuntut diberlakukannya

tindakan yang lebih keras terhadap


371

gerakan-gerakan Islam dan juga kontrol

yanglebih ketat terhadap wakaf dan

sekolah-sekolah. Intervensi yang dilakukan

militer pada februari 1997 mendapatkan

dukungan dari masyarakat Turki dan media

yang umumnya menyalahkan Partai Refah

sebagai pemicu timbulnya kup. Fenomena

ini memperlihatkan bahwa kelas menengah

urban Turki menganggap militer sebagai

penjaga sekularisme dari ancaman

fundamentalisme Islam (Naim, 2007:367).

Recep Tayyeb Erdogan lahir dari

tradisi Islam yang kuat, namun Erdogan

tidak serta untuk terjebak dalam perdebatan

ideologis. Menjadi sosok yang Islamis tidak

menghalangi dirinya untuk tetap menjadi

seseorang yang demokrat. Sebaliknya,

Erdogan menyerukan kaum muslim untuk

berhijrah dari debat ideologis kepada

formulasi kebijakan. Selama dua priode

menjabat sebagai Perdana Menteri Turki,

Erdogan selalu menghindari dirinya dan

AKP untuk terlibat dalam kontroversi

wacana. Sebaliknya, Erdogan fokus pada

pentransfomasian ide universalitas Islam ke

dalam kebijakan publik yang adil dan

implementasinya yang efektif (Dzakirin,

2012:91).

Melihat dari gerakan partai Islam

sebelumnya, disini bisa diibaratkan dengan

Partai Refah dibawah kepemimpinan

Necmettin Erbakan, partai Islam sebelum

AKP, yang gerakannya lebih mengambil

sikap absolut sehingga karenanya lebih

cenderung untuk merespon tantangan-

tantangan yang ada dengan pendekatan

monolit (tidak ada pilihan-pilihan) dan

bersifat hitam putih. Yang pada akhirnya,

gerakan islamis teraliensi dalam pusaran

arus utama pengambilan keputusan politik.

Dengan model gerakan seperti ini dalam

sejarahnya acapkali menempatkan gerakan

islamis dalam posisi sulit, karena dipaksa

berhadapan dengan kekuatan besar yang

lebih menindas. Di Turki sendiri,

disepanjang lima dekade, militer telah

melakukan empat kali kudeta dan beberapa

kali rencana kudeta kepada AKP dibawah

kepemimpinan Erdogan namun gagal (Ibid,

92).

Keluar dari kecenderungan non-

opsional gerakan islamis, Erdogan dan

AKP lebih menginterpretasikan secara

lebih terbuka terhadap konsep sekularisme

dan mengadopsi praktik-praktik

sekularisme dan mengadopsi praktek-

praktek sekularisme dalam negara

demokrasi. AKP lebih bersikap untuk

berhenti dalam bereksploitasi isu ini

sebagai ancaman Islam demi menarik

dukungan pemilih konservatif dan

ideologis. Pendahulunya, yaitu Necmettin

Erbakan secara terang-terangan

menyatakan sikap antisekularisme dan

mendorong untuk pembentukan aliansi

Islam untuk menentang hegemoni Barat

setelah terpilih sebagai Perdana Menteri

tahun 1994. Berbeda dengan Erbakan,


372

Recep Tayyeb Erdogan malah lebih

menegaskan kesiapan AKP menerima dua

syarat utama Republik Turki yang tidak

dapat diganggu gugat, yakni sekularisme

dan pro-Barat. Sikap politik Erdogan ini

tidak pelak mengakhiri perdebatan

ideologis tentang posisi dan sikap partai

AKP terhadap dua isu krusial dalam

perpolitikan Turki. Dalam tataran praktis,

AKP lebih concern pada kesiapan platform,

program kerja dan mesin partai yang efektif

dalam memenuhi ekspektasi publik berupa

pemulihan ekonomi, daripada lebih

mengembangkan retorika ideologis yang

bersifat konfrontatif.

Erdogan menolak identifikasi AKP

sebagai partai islamis. Dia lebih menyukai

AKP diasosiasikan seperti halnya partai

konservatif demokrat yang ada dalam

tradisi politik Uni Eropa. Bisa dikatakan ini

adalah sebagai siasat Erdogan untuk tidak

terjebak dalam politik sekular Turki

terlebih lagi dalam berhadapan dengan

militer. Dalam berbagai kesempatan,

Erdogan menegaskan karakter sekular

partai politik yang dipimpinnya. “partai

tidak memiliki agama, tuntutan beriman

hanya diperintahkan kepada manusia.”dan

AKP melihat setrategi ini lebih tepat dan

mengena karena berpotensi memperluas

konstituensi dan basis elektoral, sementara

disisi lain mencegah adanya radikalisasi

kubu sekular yang terutama militer yang

memiliki alasan untuk menggulung partai

islamis. Erdogan lebih meyakini bahwa

kekuatan islamis pada dasarnya lebih

unggul dari seteru sekularnya. Keunggulan

tersebut telihat dari integritas moral,

militansi pendukung dan basis konstituensi

yang lebih besar daripada yang dimiliki

kubu sekular. Bagaimanapun juga, alasan

agama akan tetap menjadi dasar dukungan

politik yang besar dinegara-negara dengan

penduduk yang mayoritas muslim. Namun

demikian, eksploitasi ideologis secara

berlebihan akan cenderung

kontraproduktif, terlebih jika publik

melihat adanya jurang lebar dalam praktik

antara idealisme yang diemban dengan

realitas yang disandang (Dzakirin,

2012:93).

Sukses ekonomi dan sikap menahan

diri dari retorika ideologis, AKP yang

dibawah kepemimpinan Erdogan

dipandang menjadi faktor penting dibalik

kegagalan rencana kudeta militer.

Bagaimanapun juga, militer tampak berat

untuk menyikapi kudeta dengan adanya

keterlibatan dua kekuatan penting

noneksistensial, yakni opini publik dan

keterlibatan Uni Eropa. Sebagai contoh

pemilu tahun 2007, menjadi peringatan

penting bagi militer bahwa militer akan

semakin kehilangan dukungan publik jika

melakukan kudeta. Pemilu 2007 sendiri

menjadi jawaban tegas atas ancaman dan

sinyal kudeta dari militer. Bisa dikatakan

bahwa AKP menuai kesuksesan besar,


373

namun demikian peringatan Uni Eropa

tidak kalah penting. Yang mana Uni Eropa

secara tegas menyatakan kepada militer

Turki untuk tidak ikut campur terhadap

urusan politik. Ancaman Uni Eropa bagi

militer seperti halnya ancaman orang tua

kepada anaknya, sehingga sulit untuk

militer melakukan hal-hal diluar ancaman

tersebut. Sebagai anggota NATO, militer

Turki sangat bergantung kepada AS dan

Uni Eropa. Dan Uni Eropa tidak lagi

bersikap ambivalen dalam merespon

ancaman kudeta militer atas pemerintahan

sipil Turki seperti terjadi pada kasus

sebelumnya, yaitu dalam kasus kudeta 1997

yang menggulingkan pemerintahan

Erbakan dan pembubaran Partai Refah. Uni

Eropa tidak ingin dituduh untuk

menerapkan standar ganda

(Dzakirin,2012:95).

Formulasi strategi politik AKP

dibawah kepemimpinan Erdogan atas

sekularisme mencerminkan respons terukur

gerakan islamis dalam menghadapi

tantangan eksternal. AKP secara hati-hati

menghindari dalam mengirimkan pesan

yang salah kepada militer. Sosok Erdogan

memahami betul situasi itu, dia duduk

bersanding dan berdiskusi dengan pihak

militer, mendengarkan keluhan mereka,

mengajukan sesuatu kebijakan, mengukur

respons yang muncul atas kebijakan

tersebut, dan kemudian mengambil

keputusan untuk meneruskan atau karena

situasi tertentu menundanya karena

menunggu momentum politik yang tepat

tanpa harus menggeser sikap dasar

politiknya.

Siasat Erdogan Memperjuangankan

Jilbab

Partai Keadilan dan Pembangunan

(AKP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri

(PM) Turki Recep Tayyib Erdogan.

membutuhkan waktu hingga satu dekade

guna mengubah undang-undang yang

melarang jilbab masuk ke institusi negara.

Dan dalam waktu satu dekade tersebut, istri

PM dan Presiden Turki (Emine Erdogan

dan Hayrunnisa Gul) tidak bisa

mendampingi suami mereka di rumah dinas

dan istana negara. Karena alasan keduanya

memakai jilbab, yang menjadi alasan PM

Erdogan kemudian menyekolahkan kedua

anak perempuannya ke Amerika Serikat

dan Bosnia.

Tepatnya bulan Oktober 2013, PM

Erdogan mengumumkan paket reformasi

yang telah disetujui parlemen. Paket

reformasi itu mencakup antara lain

pencabutan undang-undang yang melarang

penggunaan jilbab di berbagai institusi

pemerintah/negara. Yangmana

sebelumnya, larangan berjilbab dikampus-

kampus, termasuk di sekolah-sekolah dan

perguruan tinggi negeri, juga telah dicabut.

Paket reformasi yang mencabut

undang-undang larangan berbusana


374

Muslimah di institusi pemerintah/negara

Turki, yang menjadikan para pegawai

negeri perempuan kini bebas mengenakan

busana Muslimah dan laki-laki boleh

memelihara jenggot. Namun, larangan

memakai jilbab dan berjenggot masih tetap

berlaku untuk tentara, polisi, hakim, dan

jaksa. Dan ini merupakan lompatan besar

dan merupakan beberhasilan partai

pemerintah, Partai AKP yang dipimpin

Erdogan. Sepuluh tahun lalu, atau tepatnya

pada 2002, ketika AKP memenangkan

pemilu dan mengantarkan Erdogan menjadi

PM Turki, partai berhaluan Islam ini

berjanji akan mencabut larangan

mengenakan busana Muslimah ini di semua

institusi pemerintah.Namun, terlebih untuk

merealisasikan bembebasan kerudung itu

ternyata tidak semudah membalikkan

telapak tangan. Di Turki, meskipun

mayoritas penduduknya beragama Islam,

masalah jilbab atau hijab bukan hanya

urusan agama dan ideologi masing-masing

individu. Yangmana Jilbab sudah menjadi

simbol politik Turki.

Bagi golongan sekular Turki,

larangan berjilbab di institusi-institusi

pemerintah merupakan realisasi dan

perwujudan dari Republik Turki modern

era Mustafa Kamal Ataturk sejak 90 tahun

lalu.Turki modern yang dimaksud adalah

dengan tetap menjaga dan memelihara

kesekularan negara. Yaitu dengan

menghilangkan atau melarang simbol-

simbol agama masuk dalam institusi-

institusi pemerintah/negara. Termasuk

larangan mengenakan atribut agama

terutama jilbab diinstitusi-institusi negara

dan ruang publik. Dengan kata lain,

memperbolehkan atribut agama masuk di

institusi pemerintah/negara berarti telah

menghilangkan ciri dan status dari

sekularisme Republik Turki modern.

Di lain pihak, kalangan Islam di

Turki menyatakan bahwa sekular yang

benar justru memberikan kebebasan yang

sebesar-besarnya kepada setiap individu

untuk melaksanakan ajaran agama dan

ideologinya masing-masing, antara lain

termasuk mengenakan busana

Muslim/Muslimah. Terlebih umat Islam di

Turki merupakan mayoritas. Karena itulah,

kalangan Islam, terutama partai politiknya,

terus berusaha memperjuangkan Islam,

termasuk mengenakan atribut-atribut

keagamaan.

Yang pertama memperjuangkan

jilbab adalah Najmuddin Erbakan ketika

menjadi PM Turki pada 1996. Ia akhirnya

dikudeta oleh militer (1997) dan

pembubaran Refah Partisi. Bahkan,

seorang anggota parlemen perempuan dari

Partai Refah (Partai Kesejahteraan)

pimpinan Erbakan, Marwah Qawaqiji, yang

berhasil memasuki gedung parlemen

dengan berjilbab, dipaksa keluar oleh para

anggota parlemen lainnya dari partai kiri

sekular.


375

Belajar dari kasus Erbakan, Recep

Tayyib Erdogan kemudian menggunakan

siasat lain ketika menjadi PM

Turki.Pertama, ia tidak pernah

menonjolkan simbol-simbol keagamaan

dalam memperjuangkan penerapan Islam,

terutama yang menyangkut jilbab. Alasan

yang ia kemukakan adalah hak asasi

manusia (HAM). Dengan mengangkat

HAM, maka tidak ada alasan bagi kalangan

sekular untuk menentangnya. Begitupun

ketika meluncurkan paket reformasi,

terutama yang terkait dengan jilbab,

Erdogan menegaskan langkahnya itu

sebagai bagian dari upaya memperkuat

Turki mengajukan diri sebagai anggota

penuh Uni Eropa. Yang terakhir ini juga

merupakan keinginan kalangan sekular

selama bertahun-tahun namun terkendala

lantaran banyaknya pelanggaran HAM

yang dilakukan oleh pemerintahan sekular

sebelumnya.Kedua, Erdogan dan AKP

membuktikan mampu mensejahterakan

rakyat dan meningkatkan ekonomi Turki..

Dengan tingkat ekonomi dan

kesejahteraan yang membaik, hal itu tentu

tidak hanya dinikmati para pendukung

AKP, tapi juga seluruh rakyat Turki,

termasuk oleh kalangan oposisi dari

kelompok sekular dan liberal. Tak

mengherankan bila kemudian Partai AKP

dalam satu dekade terakhir selalu menang

dalam tiga kali pemilu. Perolehan suaranya

pun selalu meningkat dari pemilu ke pemilu

berikutnya. Dan dengan kondisi demikian,

Erdogan tidak terlalu sulit untuk

meluncurkan reformasi. Termasuk,

pencabutan larangan penggunaan jilbab di

institusi-institusi negara (Mashuri,

www.republika.co.id).

Dampak Sekularisme Terhadap Dunia

Islam

Dalam dunia Islam dampak dari

paham sekularisme dimulai ketika pada

zaman imperialisme barat terhadap dunia

Islam. Umat Islam dan Khilafah yang pada

waktu itu sedang dalam kondisi lemah

sedangkan barat sedang dalam proses

kemajuan teknologi yang begitu pesat,

mendorong sebagian umat Islam untuk

mencontoh apa yang dipahami dan

dikerjakan barat, salah satunya mengadopsi

ide sekularisme.

Di dunia Islam sekularisasi bukan

hanya sebuah proses, tetapi juga menjadi

paradigma, ideologi, dan dogma yang

diyakini kebenarannya dan digarap secara

sistematis lagi terencana. Sekularisasi

dianggap sebagai prasarat perubahan

masyarakat dari tradisional menjadi

modern. Akan tetapi, untuk mengurangi

perlawanan digunakanlah istilah lain yang

lebih halus dan mengelabuhi seperti

modernisasi, pembangunan, demokratisasi,

liberalisasi, dan lain sebagainya.

Sekularisasi di dunia Islam terjadi

setelah kolonialisasi negeri-negeri muslim


376

oleh bangsa-bangsa eropa, contohnya India.

Pemerintah kolonial inggris di India secara

bertahap mencabut undang-undang(syariat)

Islam dan menggantikannya dengan hukum

mereka sehingga mulai tahun 1870 M,

penerapan hukum Islam di India hanya

terbatas pada urusan-urusan pribadi, seperti

perkawinan dan warisan.

Hal yang sama juga terjadi di

negara-negara muslim lainnya, proses

westernisasi disokong oleh sejumlah

pemikir liberal pada masa itu, seperti Sir

Sayyid Akhmad Khan, Nawwab abd al-

latif, Mustafa khan, dan Khuda Bakhsh. Isu

yang digarap termasuk masalah akidah,

Sayyid Ahmad Khan misalnya,

menganggap bibel masih murni dan utuh,

jihad tidak relevan, hadis tidak perlu, ayat-

ayat alquran yang diturunkan di mekkah

lebih penting daripada ayat-ayat

madaniyah, tafsir al-Quran harus rasional,

Mi’raj Nabi hanya vision, dan agama harus

ditarik dari ruang publik (Syamsudin,

2008:91).

Di Turki, Pengaruh sekularisme

terlihat jelas ketika runtuhnya kekhilafahan

usmani yang berada di Turki dan digantikan

oleh rezim Musthafa Kemal. Mustafa

attaturk merubah total sistem pemerintahan

dan kehidupan di Turki, yakni

menggantikan kesatuan politik lama yang

berlandaskan pada agama dengan landasan

nasionalisme sekular.

Turki kemudian menjiplak barat

dengan segala aspek kehidupan, mereka

berpikir dengan menjiplak barat dan

meninggalkan islam, UU turki pasal 1

menegaskan, turki adalah negara

(1)Nasionalis, (2) Kerakyatan, (3)

Kenegaraan, (4) Sekularis, (5)

Revolusioneris (Adian, 2005:272).

Sekularisme merupakan yang

paling berpengaruh pada negara Turki baru.

Turki mengalami perubahan total menjadi

negara sekular dari sebelumnya yang

merupakan pusat pemerintahan Islam.

Perubahan total tersebut terlihat dari

digantukannya azan dengan bahasa Turki,

jilbab dilarang, biro syaikh al-Islam

dihapuskan, kementerian syariah

dihapuskan, hukum waris dan pernikahan

tidak lagi menggunakan syariah, bahasa

dan tulisan arab digantikan dengan bahasa

Turki dan tulisan latin dan perubahan-

perubahan lain yang menolak eksistensi

agama dalam kehidupan (Ibid, 22).

Selain itu, untuk menjamin

kelanggengan ideologi ini, rezim kemalis

menciptakan apayang mereka sebut sebagai

“cagdas Islam” (Islam yang tercerahkan),

mirip dengan gagasan Islam progessif di

Amerika Serikat, Islam modernis di

Pakistan, Islam liberal di Indonesia, atau

Islam Hadhari di Malaysia. Namun, sebagai

ideologi negara, sekularisme di Turki

dinilai gagal mencapai tujuan. Sebab, diam-

diam namun pasti Islam sebagai kekuatan


377

politik tampak mulai bangkit melawan

kekuatan sekular dan berusaha merebut

kembali tampuk kekuasaan dari tangan

mereka (Syamsudin, 2008:93).

KESIMPULAN

Munculnya Islam politik yang

dimulai pada tahun 70an dengan

terbentuknya partai Milli Sellamet Partisi

(MSP) yang didirikan pada tahun 1973

dibawah kepemimpinan Erbakan

dibubarkan setelah terjadinya kupmiliter

pada tahun 1980, dan Partai Refah (RP)

menggantikan posisinya. Parta Refah

mendapatkan pendukung dari kalangan

yang merasa tertinggal oleh perubahan

ekonomi yang terjadi di Turki pada tahun

1980 dan 1990an.

Seiring dengan bertambahnya

popularitas dan penampilan pemimipin

partai Refah di media, janggut dan

kerudung para pemimpin Islam menjadi

semakin kontroversial dan menjadi simbol

identitas Islam bagi sebagian orang turki

dan sekaligus merupakan provokasi politik

dan ancaman atas status quo sekuleryang

lain. Perang simbol pun terjadi dikalangan

masyarakat Turki yang memudahkan

kalangan sekuleruntuk menekankan

identitas Kemalian-nya. Pakaian

perempuan gaya Barat yang diiklankan

sebagai pakaian "kontemporer atau pakaian

standar, poster, stiker, kartu ucapan dan pin

yang bergambar Attaturk menjadi populer

di tahun 1994 ketika partai Islam Refah

memenangkan pemilihan untuk

pemerintahan lokal dan kabupaten. Dengan

demikian, simbol identitas politik dan

ideologi menjadi sumber utama ketegangan

dan kontentasi ini.

Pandangan Sekularisme Kemalian

yang masih dominan di Turki berdasarkan

kontrol penuh negara atas agama. Negara

mengatur pendidikan agama, praktik

keagamaandan mengatur cara berpakaian di

sekolah dan tempat bekerja, terutama bagi

perempuan. Problematika negara ketika

berusaha mengontrol dan memanipulasi

peran Islam dalam kebijakan publik dan

politik atas nama sekularisme dan terus

menolak warga negara yang mengambil

Islam sebagai kekuatan dasar dalam

hidupnya serta hak dan kesempatan mereka

untuk hidup dengan keyakinannya.

Majelis Keamanan Nasional - Milli

Guvenlik Kurulu (MGK) telah lama

menyebut kemungkinan jatuhnya

pemerintahan Turki pada pihak yang

mungkin menerapkan syari'ah sebagai

ancaman nomer satu bagi keutuhan bangsa,

hingga MGK pun merasa berhak untuk

melakukan pembatasan atas hak-hak

konstutisional terutama hak yang berkaitan

dengan kebebasan beragama.

Pandangan Eropa mengenai

masalah Turki terlihat dalam persepsinya

mengenai Turki sebagai negeri Muslim

padahal sudah puluhan dekade pemerintah


378

Turki dan militer melakukan usah-usaha

yang otoriter dan keras untuk

mensekularisasi dan mewesternisasi negeri

itu bahkan mengasingkan masyarakatnya

dari budaya Islam, dan berbenturannya

dengan HAM berbenturan juga dengan

kebijakan Uni Eropa. Dan itulah alasan Uni

Eropa menentang pengangkatan Turki

menjadi anggota Uni Eropa. mereka

beralasan bahwa homogenitas budaya

Eropa akan hilang bila Turki diterima

menjadi anggota Uni Eropa.

Terpilihnya Recep Tayyeb Erdogan

sebagai Perdana Menteri dan memimpin

partai AKP yang pro Islam dan moderat

terhadap kepemerintahan sekular Turki,

dengan keberhasilannya menguasai militer

serta tuntunan untuk mendapatkan

keanggotaan dalam Uni Eropa

mengindikasikan bahwa meskipun

mayoritas masyarakat Turki mendukung

pemerintahan yang sekuler, mereka pun

masih tetap menginginkan pendekatan yang

moderat dan demokratis terhadap

kebebasan beragama. sebuah pendekatan

yang bisa memungkinkan mereka bisa

secara bebas memasukkan Islam dan

identitas keislamannya ke dalam kehidupan

publik dan privatnya.Model sekularisme

saat ini yang bertahan lebih membatasi

praktik keagamaan secara ketat,

mengontrol pendidikan agama dan

membatasi kebebasan beragama yang

menyebabkan munculnya perlawanan yang

berkelanjutan dan meluas di tengah

masyarakat Turki.

Peran politik AKP dibawah

kepemimpinan Erdogan untuk bisa lebih

membawa kesejahteraan bagi masyarakat

Turki. Jika Turki mampu menunjukkan

bahwa rezim sekuler bisa menyediakan

ruang bagi diksursus keagamaan dan hak

asasi manusia bagi semua pihak, maka ini

merupakan langkah maju dalam

merehabilitasi istilah sekuler di dunia

Islam. begitupun jika Turki bisa

menunjukkan bahwa suara-suara politik

Islam bisa didengar dan pada saat yang

sama mampu mempertahankan

pemerintahan yang sekuler dan hak-hak

konstitusional, maka pengalaman ini akan

memberikan keyakinan baru kepada

golongan sekuler bahwa Islam mempunyai

tempat dalampolitik kepemerintahan Turki.

DAFTAR PUSTAKA Alan, Gurkan Celik, Kate Kirk, dan Yusuf,

2009, “Gulen’s Paradigm On Peaceful Coexistence: Theoretical Insights And Some Practical Perspectives,” dalam Peaceful Coexistence: Fethullah Gulen’s Initiatives in the Contemporary

World, New Jersey: Tughrah Books.

Ali, H. A. Mukti, 1994, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta : Djambatan.

Arif, Syamsudin, 2008, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, Jakarta: Gema Insani Press.


379

Arnold, Sir. T, 1924, The Caliphate, London, Oxford.

Attas , Syed Naquib Al, 1981, Islam dan Sekularisme. Bandung : Pustaka.

Azra, Azyumardi, 1996, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme, Jakarta: Penerbit Paramadina.

Basrowi dan Suwandi, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rineka Cipta.

Berkes, Niyazi, 1964, The Development of Secularism in Turkey, Montreal: McGill University Press.

Cetin, Muhammed, 2013, Pencerahan Gulen – Gerakan Sosial Tiada Batas, terj : Pipin Sophian, Wage Setiabudi, UI Press.

Dzakirin, Ahmad, 2012, Kebangkitan Pos-Islamisme,Solo: Era Adicitra Intermedia.

Effendi, Bahtiar, 1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Paramadina.

Erdogan, Mustafa, 2004, “Islam Dalam Politik Turki: Pencarian Demokrasi Tanpa Islam,”dalam Atila Yayla, (ed.), Islam, Masyarakat Sipil dan Ekonomi Pasar, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung.

Esposito, Jhon L, 1990, Islam dan Politik, (terj) H.M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang.

Faruqi, Haris Sulaiman al-,1983, Al- Mu’jam Al-Qanuni, Beirut : Maktabat Lubnan.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan al-Manshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Gibb, Prof, 1948, Muhammedianism, London: Oxford University Press.

Gulen, Muhammad Fethullah, 2012, Bangkitnya Spiritualitas Islam, Terj : Fuad Saefuddin, Jakarta : Republika.

Harsono, Rebeka, 2002, “Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas”, Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), Bentara Esei-esei, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hidayat, Komarudin, 1999, kata pengantar dalam buku Binnaz Toprak, Islam Dan Perkembangan Politik di Turki, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Hunter, Shireen T, 2001, Politik Kebangkitan Islam, Keragaman dan Kesatuan, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Husaini, Adian, 2005, Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal, Jakarta : GIP.

Kucukcan, Talip, 2003, “State, Islam, and Religious Liberity in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere,” Brigham Young University Law Review.

Lewis, Geoffrey, 2002, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford Press.

Macdonald, Prof. D. B, 1948, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, New York.

Ma’luf, Lois, 1986, Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A’alam, Beirut: Dar al-Masyriq.

Muta’ali, Abdul, 2013, Membangun Negara Kuat - Kontribusi Islam Terhadap Pemikiran Politik Barat, UI Press.

Nabhani, Taqiyuddin An, 2001, Peraturan Hidup dalam Islam. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.

Naim, Abdullah Ahmed An, 2007, Islam dan Negara Sekular, Bandung: Mizan Media Utama.


380

Rais, Amien, 1991, Cakrawala Islam: Antara Citra dan Fakta, Bandung: Mizan.

Ridha, Abu, 2004, Gerakan Politik dalam Dakwah, Bandung: Syamil.

Rusdiyanto, 2004, Islam dan dinamika politik di Turki, Jakarta: universitas Indonesia.

Salih, Ihsan Kasim, 2003, Said Nursi Pemikir dan Sufi Besar Abad 20 (Membebaskan Agama dari Dogmatisme dan Sekularisme), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sjadzali, Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara – ajaran, sejarah dan pemikiran, UI Press.

Sulaiman, Wan Jaffree Wan, 1987, Mujaddid Islam Sheikh Bediuzzaman Said Nursi, Ankara: Ihlas Nur Nesriyat.

Sumantri, Tiara Sarah Putri, 2012, Demokratisasi Turki : Hubungan Sipil Militer 2003-2011, UI Press.

Sumaryono, 1999, Hermeunitika Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius.

Suryabrata, Sumadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, M. Din, 2001, Islam dan Politik, Logos.

Taghian, Syarif, 2012, Asy-Syaikh Ar-Rais Rajab Thayyib Erdogan – Mu’addzin Istanbul Wa Muhathim Ash-Shanam Al-Attaturki” Terj: Erdogan – Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Toprak, Binnaz, 1999, Islam dan perkembangan politik di Turki, (terj) Yogyakarta: Tiara Wacana.

Thahan, Musthofa Muhammad, 1997, Rekonstruksi Pemikiran menuju gerakan Islam Modern, (terj; jasinan, Lc), Solo: Era Intermeda.

Palmer, Richard E, 2003, Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey and Gadamer, Terj: Hermeneutika :

Teori Baru Mengenai Interpretasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pardoyo, 1993, Sekularisasi dalam Polemik, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Pulungan, J. Sujuti, 1995, Fiqh Siyasah (ajaran, sejarah dan pemikiran), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Williams, Ali Unal and Alphon se, 2000, Advocate of Dialogue: Fethullah Gülen, Fairfax: The Fountain.

Vahide, Sukran, 2007, Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi (Transformasi Dinasti Usmani menjadi Republik Turki). Jakarta: Anatolia Prenada Media Group.

http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/28/sekilas-tentang-sekularisme/, diakses pada 27 Mei 2014.

Republika.co.id, yang dipublikasikan oleh Ikhwanul Kiram Mashuri – 11 November 2013, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

www.dakwatuna.com, yang bersumber kepada AlJazeera- Middle East Monitor, diakses pada tanggal 21 Mei 2014

Documents

File MEIS 11