Upload
vuongthien
View
227
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Pasar Modal
a. Sejarah Pasar Modal di Indonesia
Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.
Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya
pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia
Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.
Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan
pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada
beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan
kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan
berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan
sebagimana mestinya.
Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada
tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan
seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.
36
Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat
sebagai berikut:
1) 14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh
Pemerintah Hindia Belanda.
2) 1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
3) 1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa
Efek di Semarang dan Surabaya.
4) Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang
dan Surabaya ditutup.
5) 1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.
6) 1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar
Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata)
dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang
diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950).
7) 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak
aktif.
8) 1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.
9) 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ
dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10
Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar
modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten
pertama.
37
10) 1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga
1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan
dibandingkan instrumen Pasar Modal.
11) 1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang
memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum
dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
12) 1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal
diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.
13) 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh
Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri
dari broker dan dealer.
14) Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88)
yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa
kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
15) 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh
Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
16) 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas
Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
17) 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem
computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).
18) 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai
Januari 1996.
38
19) 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
20) 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai
diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
21) 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote
trading).
22) 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ)
dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
b. Fungsi Pasar Modal
Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena
pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu :
1) Pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi
perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana
yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha,
ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain.
2) Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument
keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian,
masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan
karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.
c. Struktur Pasar Modal Indonesia
1) Bapepam-LK
a) Tugas Bapepam-LK adalah :
Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan
pasar modal.
39
b) Tujuan Bapepam-LK adalah :
Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien
serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
c) Wewenang Bapepam-LK adalah :
(1) Memberikan izin usaha kepada : Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP),
Reksa Dana, Perusahaan efek, Penasehat investasi, serta Biro administrasi
efek.
(2) Memberikan izin orang perseorangan bagi : Wakil penjamin emisi efek,
Wakil perantara perdagangan efek, Wakil manajer investasi, serta Wakil
agen penjualan efek reksa dana.
(3) Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian.
(4) Melakukan pemeriksaan dan penyidikan.
(5) Menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran.
(6) Mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu:
Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum, serta Penilai.
d) Fungsi Bapepam-LK adalah :
(1) Menyusun peraturan di bidang pasar modal.
(2) Menegakkan peraturan di bidang pasar modal.
(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,
persetujuan, serta pendaftaran dari Bapepam-LK dan pihak lain yang
bergerak di pasar modal.
(4) Menetapkan prinsip keterbukaan.
(5) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi
oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP.
(6) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.
40
(7) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam-LK sesuai dengan
kebijaksanaan Menteri Keuangan.
2) Bursa Efek
Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
atau sarana untuk perdagangan efek. Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-
pasar lainnya, yaitu tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli. Hanya saja,
di bursa efek yang diperdagangkan adalah efek-efek (surat berharga). Pada saat
ini Indonesia memiliki 1 bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).
a) Peran Bursa Efek adalah :
(1) Menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator).
(2) Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
(3) Mengupayakan likuiditas instrument.
(4) Mencegah praktek-praktek yang dilarang bursa (kolusi, pembentukan
harga yang tidak wajar, insider trading, dsb).
(5) Menyebarluaskan informasi bursa (transparansi).
(6) Menciptakan instrumen dan jasa baru.
b) Kewajiban Bursa Efek adalah :
(1) Menyerahkan laporan kegiatan kepada Bapepam-LK.
(2) Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan,
kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal
lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
(3) Memiliki satuan pemeriksanaan.
41
3) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
Lembaga kliring dan penjaminan adalah lembaga yang menyelenggarakan
jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini diselenggarakan
oleh PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah lembaga yang
menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral di Bank Kustodian, perusahaan efek
dan pihak lain. Saat ini diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia.
5) Emiten
Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat
investor melalui penawaran umum. Efek yang telah dijual kepada investor di
Pasar Perdana dapat diperjualbelikan kembali antar investor melalui Bursa Efek
dimana efek tersebut tercatat (Pasar Sekunder).
Emiten terdiri dari :
a) Perusahaan Publik
Perusahaan public adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki
oleh 300 pemegang saham atau lebih dan Telah memiliki modal disetor Rp
3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau lebih.
b) Reksa Dana
Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer
investasi dalam portofolio efek.
42
6) Perusahaan Efek
Perusahaan efek terdiri dari :
a) Penjamin Emisi Efek
Penjamin emisi efek adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan
emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan
atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
b) Perantara Perdagangaan Efek
Perantara perdagangan efek adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain
(nasabah). Perantara perdagangan efek disebut juga perusahaan pialang.
c) Manajer Investasi
Manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana
yang diberikan oleh investor.
7) Lembaga Penunjang Pasar Modal
a) Biro Administrasi Efek
Biro administrasi efek adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak
dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak
yang berkaitan dengan efek.
b) Kustodian
Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa :
(1) Penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain,
termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain.
43
(2) Menyelesaikan transaksi efek.
(3) Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
c) Wali Amanat
Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek
yang bersifat hutang.
d) Pemeringkat Efek
Pemeringkat efek adalah badan swasta yang melakukan pemeringkatan
atas efek yang bersifat hutang. Tujuan pemeringkatan adalah untuk
memberikan opini (independen, obyektif, dan jujur) mengenai risiko suatu
efek hutang.
8) Profesi Penunjang Pasar Modal
a) Akuntan
Tugas akuntan di dalam pasar modal adalah :
(1) Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan
memberikan pendapatnya.
(2) Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi
Indonesia dan ketentuan Bapepam-LK.
(3) Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik
(apabila diperlukan).
b) Konsultan Hukum
Tugas konsultan hukum di dalam pasar modal adalah :
(1) Melakuan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum (Legal Audit).
44
(2) Memberikan pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) terhadap emiten
dan perusahaan publik.
c) Notaris
Tugas notaris di dalam pasar modal adalah :
(1) Membuat Berita Acara RUPS.
(2) Membuat Akte Perubahan Anggaran Dasar.
(3) Menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek.
d) Penilai
Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani Laporan
Penilai yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan
pemeriksaan menurut keahlian para penilai.
2. Indeks LQ45
a. Definisi Indeks LQ45
Indeks LQ45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid
dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator likuidasi.
Indeks LQ45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas
perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari
dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan
selalu berubah.
b. Tujuan Indeks LQ45
Tujuan indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk
menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer
45
investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan
harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan.
c. Kriteria Seleksi Emiten dan Saham Indeks LQ45
Ada beberapa kriteria seleksi untuk menentukan suatu emiten dapat masuk
dalam perhitungan indeks LQ45, yaitu :
1) Kriteria yang pertama adalah :
a) Berada di TOP 95 % dari total rata – rata tahunan nilai transaksi saham di
pasar reguler.
b) Berada di TOP 90 % dari rata – rata tahunan kapitalisasi pasar.
2) Kriteria yang kedua adalah :
a) Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi
industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya.
b) Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi.
Indeks LQ45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih melalui berbagai
kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas dan
kapitalisasi pasar yang tinggi. Oleh karena itu, saham-saham pada indeks LQ45 harus
memenuhi kriteria dan melewati seleksi utama sebagai berikut :
1) Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.
2) Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-
rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). Penilaian ranking berdasarkan
kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir).
3) Dari 60 saham tersebut, 30 saham dengan nilai transaksi terbesar secara otomatis
akan masuk dalam perhitungan indeks LQ45.
46
4) Untuk mendapatkan 45 saham akan dipilih 15 saham lagi dengan menggunakan 3
kriteria, yaitu : hari transaksi di pasar reguler, frekuensi transaksi di pasar reguler
dan kapitalisasi pasar. Metode pemilihan 15 saham tersebut adalah :
a) Dari 30 saham yang tersisa, dipilih 25 saham berdasarkan hari transaksi di
pasar reguler.
b) Dari 25 saham tersebut akan dipilih 20 saham berdasarkan frekuensi transaksi
di pasar reguler.
c) Dari 20 saham tersebut akan dipilih 15 saham berdasarkan kapitalisasi pasar,
sehingga akan didapat 45 saham untuk perhitungan indeks LQ45.
5) Selain melihat kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan
dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.
Saham-saham yang sudah masuk didalam LQ45 terus dipantau dan setiap enam
bulan akan diadakan review (awal Februari dan Agustus). Apabila ada saham yang sudah
tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat.
Pemilihan saham-saham LQ45 harus wajar, oleh karena itu BEI mempunyai komite
penasehat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas, dan Profesional di
bidang pasar modal.
B. Penentuan Data
1. Penentuan Sampel
Penelitian ini didesain untuk menguji secara empiris pengaruh antara kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Dimensi waktu yang
digunakan adalah cross sectional, yang artinya penelitian ini dilakukan pada suatu waktu
47
tertentu. Dalam penelitian ini periode pengamatan yang digunakan yaitu mulai dari tahun
2007 sampai dengan 2009. Populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah
seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai Indeks LQ45 yang selama tiga periode waktu
yaitu 2007-2009 di BEI serta melaporkan laporan keuangan secara lengkap dan
dipublikasikan di http://www.idx.co.id. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel
sesuai dengan yang memenuhi kriteria tertentu. Proses pengambilan sampel dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel
Kriteria Jumlah
- Perusahaan yang selama periode 2007-2009 tetap berada dalam indeks
LQ45
- Perusahaan yang tidak memiliki persentase (%) kepemilikan manajerial
lebih dari 0,01% dan tidak memiliki persentase (%) kepemilikan
institusional.
63
(51)
Jumlah sampel 12
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 4 perusahaan.
Pada penelitian ini data disusun secara panel data (pooling data), jadi jumlah data yang
diperoleh sebanyak 12 (4 x 3).
48
2. Analisis Statistik
Analisis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif
semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam tabel berikut.:
Tabel 2. Statistik deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
DER 12 1.17 5.23 2.5275 1.05589
MOWN 12 .02 .06 .0442 .01311
INST 12 49.24 56.97 52.1558 2.62753
Valid N (listwise) 12
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan jumlah data (N) sebanyak 12, nilai
rata-rata kebijakan hutang (DER) sebesar 2,53% dengan nilai minimal sebesar 1,17% dan
nilai maksimal sebesar 5,23%, sedangkan standar deviasinya sebesar 1,06%. Nilai rata-
rata kepemilikan manajerial (MOWN) sebesar 0,04% dengan nilai minimal sebesar
0,02% dan nilai maksimal sebesar 0,06%, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,01%.
Nilai rata-rata kepemilikan institusional (INST) sebesar 52,16% dengan nilai minimal
sebesar 49,24% dan nilai maksimal sebesar 56,97%, sedangkan standar deviasinya
sebesar 2,63%.
C. Analisis Data
Untuk menganalisis tingkat pengaruh kebijakan hutang sebagai variabel dependen
dengan beberapa variabel independen maka dibentuk model analisis yang menggunakan
model regresi linier berganda. Agar model dapat dianalisis dan memberikan hasil yang
representatif, maka model tersebut harus memenuhi pengujian :
49
1. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan P-P Plot dapat dilihat bahwa
data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data
pada variabel DER, MOWN, dan INST berdistribusi normal.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
b. Uji Multikolinearitas
Dari hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation
factor (VIF) kedua variabel, yaitu MOWN dan INST adalah 1,026. Nilai VIF kedua
variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 5 atau 1,026 < 5. Sehingga dapat
50
disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi persoalan
multikolinearitas pada model regresi.
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
MOWN .975 1.026
INST .975 1.026
a. Dependent
Variable: DER
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
c. Uji Heteroskedastisitas
Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot dapat
dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.
51
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
d. Uji Autokolerasi
Dari hasil uji autokolerasi dapat dilihat bahwa angka DW (Durbin-Witson)
yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,826. Karena Angka DW berada di antara
-2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah
autokolerasi pada model regresi.
Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .765a .586 .494 .75134 1.826
a. Predictors: (Constant), INST, MOWN
52
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .765a .586 .494 .75134 1.826
b. Dependent Variable: DER
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
Berdasarkan uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi, multikolinieritas, dan
heteroskedastisitas, diperoleh hasil pada model yang digunakan sudah tidak terjadi
penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan
sebagai dasar analisis.
2. Pengujian Hipotesis
a. Metode Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan pengujian data, hasil analisis regresi linear berganda untuk
menguji variabel MOWN dan INST yang berpengaruh terhadap DER, ditunjukkan
dalam tabel berikut :
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
53
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3.117 4.744 .657 .528
MOWN 58.500 17.497 .727 3.343 .009
INST -.061 .087 -.151 -.697 .504
a. Dependent Variable:DER
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
DER = 3,117 + 58,500 MOWN – 0,061 INST
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sbb :
1) Konstanta sebesar 3,117 ; artinya jika MOWN dan INST nilainya adalah 0, maka
DER nilainya adalah 3,117%.
2) Koefisien regresi variabel MOWN sebesar 58,500; artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan MOWN mengalami kenaikan sebesar 1%,
maka DER akan mengalami peningkatan sebesar 58,500%. Koefisien bernilai
negatif artinya MOWN berpengaruh positif terhadap DER, semakin naik MOWN
maka semakin naik DER.
3) Koefisien regresi variabel INST sebesar -0,061; artinya jika variabel independen
lain nilainya tetap dan INST mengalami kenaikan sebesar 1%, maka DER akan
mengalami penurunan sebesar 0,061%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi
hubungan negatif antara INST dengan DER, semakin naik INST maka semakin
turun DER.
b. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)
54
ANOVAb
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 7.183 2 3.592 6.363 .019a
Residual 5.081 9 .565
Total 12.264 11
a. Predictors: (Constant), INST, MOWN
b. Dependent Variable: DER
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F hitung untuk variabel MOWN dan
INST secara bersama-sama sebesar 6,363. Sedangkan nilai F tabel dapat dicari pada
tabel F dengan df = n-k-1 atau 12-2-1 = 9 pada pengujian 1 sisi dengan α sebesar 5%,
maka didapat nilai F tabel sebesar 4,256. Karena nilai F hitung lebih besar daripada
nilai F tabel atau 6,363 > 4,256, maka Ho ditolak artinya MOWN dan INST secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap DER
c. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Hasil uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 9. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)
55
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3.117 4.744 .657 .528
MOWN 58.500 17.497 .727 3.343 .009
INST -.061 .087 -.151 -.697 .504
a. Dependent Variable:
DER
Sumber : Data olahan SPSS versi 16
Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk variabel MOWN dan
INST masing-masing sebesar 3,343 dan -0,697. Sedangkan nilai t tabel dapat dicari
pada tabel t dengan df = n-k-1 atau 12-2-1 = 9 pada pengujian 2 sisi dengan α sebesar
5%, maka didapat nilai t tabel sebesar 2,262. Karena nilai t hitung untuk variabel
MOWN sebesar 3,343 berada pada t hitung > t tabel atau 3,343 > 2,262, maka Ho
ditolak artinya MOWN berpengaruh secara signifikan terhadap DER. Sedangkan nilai
t hitung untuk variabel INST sebesar -0,697 berada pada –t tabel t hitung t tabel
atau -2,262 maka Ho diterima artinya INST tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap DER.
D. Pembahasan
1. Hipotesis Pertama
Hasil analisis pada penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang, didapat dari nilai kepemilikan manajerial
pada hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan angka positif sebesar
58,500. Hasil positif menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan,
56
pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan dengan hutang. Hal ini
menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi prilaku
pemborosan yang dilakukan oleh para manajer. Karena dengan penggunaan hutang, hak
mereka terhadap perusahaan tidak akan berkurang.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara
signifikan berpengaruh terhadap kebijakan hutang, didapat dari hasil uji t dengan nilai t
hitung sebesar 3,343 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,262. Berarti hipotesis pertama
menyatakan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya kepemilikan manajerial
berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Signifikannya kepemilikan
manajerial pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Nurhayati (2008).
Nurhayati (2008) menemukan hasil yang signifikan kepemilikan manajerial terhadap
kebijakan hutang pada perusahaan di sektor non jasa yang terdaftar di BEJ.
Sehingga hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya terbukti, karena
hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan
terhadap kebijakan hutang.
2. Hipotesis Kedua
Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, didapat dari nilai kepemilikan manajerial
pada hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan angka negatif sebesar
-0,061. Hasil negatif menunjukkan bahwa besarnya persentase kepemilikan institusional
menyebabkan usaha monitoring semakin efektif dalam mengendalikan prilaku
pemborosan yang dilakukan oleh para manajer dan akan memaksa manajer untuk
57
mengurangi tingkat hutang. Kontrol yang efektif dari kepemilikan institusional juga telah
mengambil alih peranan hutang sebagai alat kontrol manajemen, sehingga menyebabkan
penggunaan hutang menurun.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara
signifikan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, didapat dari hasil uji t dengan
nilai t hitung sebesar -0,697 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,262. Berarti hipotesis
kedua menyatakan bahwa Ho2 diterima dan Ha2 ditolak, artinya kepemilikan institusional
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Tidak signifikannya
kepemilikan institusional pada penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan
Aryasari (2005). Aryasari (2005) menemukan hasil yang tidak signifikan kepemilikan
institusional terhadap kebijakan hutang pada perusahaan yang go public yang terdaftar di
BEJ.
Sehingga hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya tidak terbukti,
karena hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kebijakan hutang.
3. Hipotesis Ketiga
Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
kebijakan hutang, didapat dari hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 6,363 lebih besar
dari nilai F tabel sebesar 4,256. Berarti hipotesis ketiga menyatakan bahwa Ho3 ditolak
dan Ha3 diterima, artinya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang.
58
Sehingga hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya terbukti, karena
hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan hutang.