95
Februari 2018

Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Februari

2018

Page 2: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Advisory Pengembangan Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711, Ternate, Maluku Utara

Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219

Faksimili: 0921 – 3124017

Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Page 3: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di

daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan

sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan

dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok

bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini

diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi

bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa

kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan

kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini

menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami

sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 22 Februari 2018 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

Page 4: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

ii

Page 5: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GRAFIK v INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA vii RINGKASAN EKSEKUTIF ix BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 1 1.1 Kondisi Umum 2 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 4 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 10 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 21 2.1 Struktur APBD 22 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 24 2.3 Realisasi Belanja APBD 26 2.4 Rekening Pemerintah 28 BAB III INFLASI DAERAH 31 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan II 2017 32 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 36 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara 38 BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 41 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 42 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 46 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 49 4.4 Pengembangan Akses Keuangan 54 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 57 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 58 5.2

5.3 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai Perkembangan KUPVA Bukan Bank (BB)

60 63

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 65 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 66 6.2

6.3 6.4

Tingkat Kesejahteraan Daerah Profil Kemiskinan Daerah Profil Kebahagiaan Daerah

68 70 72

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 75 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 76 7.2 Outlook Inflasi Daerah 79

Page 6: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

iv

DAFTAR TABEL

1

Tabel Tabel

1.1 1.2

Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

5 11

2

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017 22

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV 2017

26

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV 2017

28

3

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas 33

4

Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai 45

Tabel Tabel

4.2 4.3

Kondisi Likuiditas Korporasi Klaster Ketahanan Pangan dan Klaster UMKM BI di Maluku Utara

47 54

5

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara 59

Tabel 5.2 Perkembangan Cek BG Kosong di Maluku Utara 62

6

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa) 67

Tabel Tabel

6.2 6.3

Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia Nilai Tukar Petani (NTP) di Maluku Utara

69 71

DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan

V 2017 3

3 Gambar Gambar 4 Gambar 7 Gambar

3.1 3.2 4.1 7.1

Rapat Perdana TPID Kabupaten Halmahera Selatan TPID di Provinsi dan TPID Kabupaten/kota di Maluku Utara Indikator Penyusun Indeks Kebahagian Kebahagiaan Maluku Utara 2017

Perkiraan Curah Hujan pada April 2017

38 39 73 79

Page 7: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV 2017 5 Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga 6 Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dibanding 6 Bulan Lalu 6 Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV

2017

11 Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 12 Grafik 1.12 Perkembangan Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha 12 Grafik 1.13 Struktur PDRB Sisi Penawaran 13 Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel 14 Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel 14 Grafik 1.16 Perkembangan Produksi Industri di Maluku Utara 15 Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 16 Grafik 1.18 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara 17 Grafik 1.19 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara 17 Grafik 1.20 Jumlah Tangkapan Ikan 18 2 Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017 23 Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017 24 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan 24 Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun

2016 dan Tahun 2017

25 Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan 27 Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan

Tahun 2017

28 Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam

miliar rupiah)

29

3 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional 32 Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara 33 Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Beberapa Subkelompok Core Inflation (yoy) 34 Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas Administered Price

(yoy) 34

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Komoditas KomoditasTembakau dan Rokok (yoy)

34

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Volatile Food (yoy) 35 Grafik 3.7 Indeks Survei Konsumen 36 Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 37

Page 8: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

vi

4 Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 42

Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK 43 Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan

Mendatang

43 Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di

Maluku Utara

43 Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 44 Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku

Utara

45 Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara 45

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan 46

Grafik 4.9 Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi 47

Grafik 4.10 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 48

Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi 48

Grafik 4.12 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur 48

Grafik 4.13 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 49

Grafik 4.14 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 50

Grafik 4.15 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 51

Grafik 4.16 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 52

Grafik 4.17 Perkembangan NPL Perbankan di Malut 52

Grafik 4.18 Perkembangan Perbankan Syariah 53

5

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara 58

Grafik Grafik

5.2 5.3

Perkembangan Pemusnahan UTLE di Maluku Utara Perkembangan Kliring di Maluku Utara

60 61

6

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara 66 Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku

Utara (ribu jiwa)

67 Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 68 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

NTP per Subsektor di Maluku Utara Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makan Desa dan Kota Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi 2017

68 70 70 71 72

7

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya 76

Page 9: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 130,27 130,72 133,49 131,86 132,84

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 1,91 2,41 3,92 1,60 1,97

PDRB - harga konstan (miliar Rp) 5560,01 6,53 5570,57 7,61 5714,58 6,99 5904,26 7,76 6021,46 8,30

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1252,34 7,66 1270,32 6,65 1280,63 3,79 1284,37 1,41 1265,06 1,02

Pertambangan dan Penggalian 530,49 7,60 545,76 11,58 551,92 14,02 573,24 10,28 579,70 9,28

Industri Pengolahan 320,00 16,90 344,21 14,09 378,06 24,01 472,23 41,50 470,74 47,11

Pengadaan Listrik dan Gas 5,81 3,29 5,93 4,11 6,38 4,49 6,30 9,80 6,47 11,38

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 5,01 3,09 5,08 6,52 5,27 6,05 5,32 8,47 5,38 7,40

Konstruksi 378,02 6,03 371,78 6,75 377,86 6,99 388,65 8,78 416,87 10,28

Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 997,15 7,61 1011,96 7,15 1039,35 7,01 1057,51 5,37 1060,70 6,37

Transportasi dan Pergudangan 322,72 10,07 325,62 9,58 334,35 8,37 343,19 6,81 346,66 7,42

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 25,46 9,12 26,63 8,35 26,53 9,78 27,41 9,97 28,19 10,73

Informasi dan Komunikasi 246,75 8,30 248,02 5,06 253,96 7,87 261,34 6,30 265,03 7,41

Jasa Keuangan dan Asuransi 175,84 11,21 170,38 5,69 174,32 3,96 175,92 5,48 186,34 5,97

Real Estate 6,60 4,97 6,80 7,41 6,95 8,53 7,05 8,15 7,17 8,64

Jasa Perusahaan 18,78 5,17 18,91 5,15 19,48 6,96 20,01 6,72 20,23 7,70

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 914,57 -1,01 864,20 6,19 897,42 2,16 907,51 7,18 976,81 6,81

Jasa Pendidikan 193,34 3,31 190,18 6,02 192,55 5,68 199,68 4,51 205,62 6,35

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 120,67 5,12 118,45 7,15 121,73 4,53 125,07 4,90 130,61 8,24

Jasa lainnya 46,47 7,13 46,33 3,98 47,81 5,97 49,47 7,19 49,87 7,33

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 14,82 405,78 31,51 356,83 12,75 8.395,88 84,18 534,71 103,03 595,26

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 15,59 179,39 27,89 146,55 71,15 699.488,40 7.865,92 40.958,66 1.341.220,68 8.603.011,13

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 34,95 25,70 11,13 (84,07) 10,03 (84,41) 54,83 (23,63) 58,52 67,48

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 57,93 34,22 16,87 (84,60) 38,70 (29,46) 1.116,36 577,88 73.620,83 126.987,13

2017INDIKATOR

2016

Page 10: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy

SISTEM PEMBAYARAN

Inflow (Rp miliar) 237,28 90,39 292,94 -16,72 248,94 33,04 350,74 -27,92 196,48 -17,20

Outflow (Rp miliar) 737,04 -12,51 195,68 21,60 1017,51 13,59 353,93 -22,46 1078,74 46,36

Volume Kliring (lembar) 4.879 -4,93 4.722 -9,02 6.907 33,86 6.258 33,83 9.142 87,37

Nominal Kliring (Rp miliar) 245,41 -7,45 234,92 -9,81 299,58 21,72 226,55 -7,34 330,26 34,58

Cek/BG Kosong (lembar) 44 41,94 40 73,91 6 -83,33 41 28,13 55 25,00

INDIKATOR2016 2017

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy

PERBANKAN

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 8461,06 4,20 8452,56 4,63 8847,96 7,22 9000,00 9,43 9874,81 16,71

DPK (Rp miliar) 6306,79 1,24 6346,12 -2,39 6716,27 3,14 6712,42 7,43 6826,72 8,24

- Tabungan 3774,69 0,87 3569,27 4,20 3793,45 6,23 3713,89 5,15 4288,44 13,61

- Giro 989,57 -19,07 1323,88 -20,82 1429,33 -8,12 1529,88 10,57 911,51 -7,89

- Deposito 1542,53 21,99 1452,96 3,48 1493,49 7,82 1468,65 10,20 1626,77 5,46

Kredit (Rp miliar) 6405,98 12,67 6687,33 14,64 6812,60 11,77 6853,65 10,59 7534,01 17,61

- Modal Kerja 1663,31 12,91 1737,46 16,34 1768,34 9,51 1768,12 7,02 1998,00 20,12

- Konsumsi 4286,91 14,68 4467,70 15,53 4632,96 15,73 4686,69 15,03 5134,50 19,77

- Investasi 455,77 -3,97 482,17 2,05 411,31 -13,76 398,84 -15,33 401,50 -11,91

LDR 101,57 105,38 101,43 102,10 110,36

Kredit UMKM (Rp miliar) 1751,19 8,47 1742,49 8,94 1784,14 4,08 1768,37 1,37 1995,54 13,95

Kredit Mikro (Rp miliar) 491,42 17,65 883,49 90,80 512,77 3,21 483,94 -2,10 517,34 5,28

Kredit Kecil (Rp miliar) 872,92 9,96 376,74 -52,23 889,16 7,62 888,43 4,86 915,77 4,91

Kredit Menengah (Rp miliar) 386,85 -4,00 358,29 3,02 382,21 -2,30 396,00 -1,71 562,43 45,39

NPL 1,66 1,77 1,91 2,00 1,56

2017INDIKATOR

2016

Page 11: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

ix

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan VI 2017 tumbuh meningkat dibanding

triwulan III 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar 8,30%

(yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 didorong oleh peningkatan

pertumbuhan konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit rumah tangga, pemerintah daerah

di Maluku utara dan peningkatan pertumbuhan investasi yang dicerminkan oleh

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Dari sisi penawaran, akselerasi

perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 terutama didorong oleh ekspansi

pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi

dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum,

jasa keuangan, dan real estate.

Menapaki triwulan I 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh

relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku

Utara diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,69% - 8,09% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas. Lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan tumbuh

positif, namun melambat seiring dengan berkurangnya kuota ekspor bijih nikel. Lapangan

usaha konstruksi diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Lapangan usaha

pertambangan diperkirakan akan tumbuh positif, namun melambat seiring dengan

berkurangnya kuota ekspor bijih nikel. Lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan

mengalami perlambatan pertumbuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta

proyeksi triwulan I 2018 tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018

diperkirakan berada pada kisaran 6,91 – 7,21% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Hingga triwulan IV 2017, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi

Maluku Utara sebesar Rp2.158,19 miliar atau meningkat 55,18% (yoy) dari periode

yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama terjadi seiring peningkatan PAD

dan Dana perimbangan yang dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan

dan industri pengolahan Maluku Utara.

Page 12: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

x

Dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan IV 2017 terealisasi

sebesar Rp1.970,54 miliar atau 78,36% dari nilai belanja yang dianggarkan. Realisasi

belanja pemerintah mengejar keterlambatan realisasi triwulan sebelumnya. Sehingga yang

seharusnya direalisasi pada triwulan sebelumnya baru dapat direalisasi periode triwulan IV

2017.

Inflasi Daerah

Kenaikan inflasi terindikasi terjadi sebagai dampak dari peringatan Maulid Nabi

Muhammmad SAW, Hari Raya Natal yang disertai dengan pelaksanaan Cuti Bersama, dan

perayaan Tahun Baru. Dengan demikian, Inflasi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi

Kota Ternate, pada akhir triwulan IV 2017 tercatat sebesar 1,97% (yoy), angka ini lebih

tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir triwulan III 2017

Terjaganya inflasi dipengaruhi menurunnya tekanan kenaikan harga yang dapat

dilihat dari rendahnya kekhawatiran konsumen terhadap kenaikan harga BBM dan tarif

listrik, serta perkiraan meningkatnya ketersediaan bahan pangan. Adapun risiko yang akan

mempengaruhi peningkatan inflasi pada triwulan I 2018 adalah kenaikan beras di sentra

produksi di pulau Jawa dan adanya potensi gangguan listrik dari pembangkit PLTMG

berpotensi meningkatkan harga komoditas perikanan. Dengan demikian, inflasi akhir

triwulan I 2018 diperkirakan terjaga dan berada pada kisaran 1,85% - 2,25% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Secara umum, ketahanan sektor rumah tangga masih terjaga. Risiko kredit dari

sektor rumah tangga tercatat pada level yang rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya. NPL pada sektor tersebut tercatat sebesar 0,86 lebih rendah

dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 1,24%

Sementara itu, stabilitas keuangan sektor korporasi secara umum masih terjaga.

Meningkatnya kinerja ekonomi ini diikuti dengan turunnya risiko kredit yang terindikasi dari

menurunnya NPL kredit ke sektor korporasi dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL sektor

korporasi tercatat mengalami perbaikan dari 3,31% menjadi 3,75%.

Page 13: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

xi

Perkembangan Sistem Pembayaran

Dari sisi sistem pembayaran tunai, aliran uang kartal pada triwulan IV 2017 di

Maluku Utara tercatat mengalami net-outflow. Pada triwulan IV 2017 aliran uang keluar

(outflow) tercatat sebesar Rp 1078, 739 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow)

sebesar Rp 196,476 miliar lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp350,74

miliar atau menurun 17,20% (yoy). Menurunnya net inflow tersebut menunjukkan adanya

peningkatan kebutuhan uang kartal oleh masyarakat dalam rangka memenuhi aktivitas

ekonominya. Peristiwa ini juga ditenggarai oleh adanya peningkatan konsumsi masyarakat

dalam rangka menghadapi faktor musiman yaitu hari Natal dan Tahun Baru serta realisasi

proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada akhir tahun.

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari

transaksi pada layanan kliring perbankan mengalami kenaikan yang signifikan. Secara

tahunan, nominal transaksi kliring tercatat mengalami peningkatan sebesar 34,58% (yoy)

pada triwulan IV. Sementara itu, layanan RTGS di Maluku Utara semakin gencar seiring

dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan akses keuangan digital yang kian tinggi.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada triwulan IV 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan

menjadi 5,33% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,01%.

Peningkatan TPT pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa saat ini situasi sedang sulit

untuk mendapatkan pekerjaan atau masih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat

pendidikan yang dimiliki.

Sementara, Kesejahteraan masyarakat di area pedesaan terpantau stabil. Pada

Januari 2018, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 100,02, mengalami

penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Indeks Kebahagiaan antar provinsi di Indonesia bervariasi dengan rentang antara

67,52 sampai dengan 75,68. Nilai Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah Provinsi Maluku

Utara sebesar 75,68 diikuti dengan Maluku sebesar 73,77 dan Sulawesi Utara sebesar

73,69.

Page 14: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

xii

Prospek Perekonomian

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2018 diperkirakan mengalami

akselerasi dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 7,80% - 8,20% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh membaiknya kinerja

konsumsi pemerintah yang disebabkan oleh penyelesaian proyek pemerintah daerah

menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur saat ini pada triwulan II 2018, serta terus

berlangsungnya pembangunan infrastruktur multiyears di wilayah provinsi Maluku Utara

seperti jalan lingkar Halmahera, proyek kelistrikan, dan pembangunan kawasan industri. Di

lain sisi, akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih tertahan oleh kinerja konsumsi

rumah tangga, PMTB, dan ekspor LN akibat dari ketidakpastian dalam bidang ekonomi dan

politik yang disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada tingkat provinsi di tahun 2018.

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2018 diperkirakan akan

mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada kisaran

2,08% (yoy) – 2,48% (yoy) dengan kencederungan bias ke atas. Berdasarkan

disagregasinya, pada kelompok inflasi inti, diperkirakan terdapat sedikit kenaikan yang

disebabkan oleh peningkatan pola konsumsi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan

hari raya Idul Fitri seiring dengan peningkatan UMP. Sementara itu, pada kelompok volatile

food juga diperkirakan mengalami kenaikan dari sisi demand seiring dengan masuknya

bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut BMKG, prakiraan curah hujan yang tinggi

pada awal triwulan II 2018 serta gelombang yang tinggi akan memberikan tekanan inflasi

dari sisi supply yaitu bahan makanan berupa ikan yang menjadi komoditas konsumsi utama.

Pada kelompok administered prices, tekanan inflasi diperkirakan berkurang seiring

menghilangnya efek kenaikan jasa pengurusan STNK dan kenaikan tarif PDAM. Dengan

memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada 2018 diperkirakan mencapai 3,9% -

4,3% (yoy).

Page 15: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 8,30% (yoy),

kembali menunjukkan akselerasi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya yang sebesar 7,76% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi terutama terjadi pada sektor konsumsi

rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, pemerintah dan investasi (PMTB).

Sementara ditinjau dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha industri pengolahan,

perdagangan, konstruksi, dan transportasi dan pergudangan mengkonfirmasi

akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV 2017. Namun demikian, beberapa

lapangan usaha utama seperti pertanian, dan pertambangan menunjukkan

perlambatan pertumbuhan pada periode yang sama.

Pertumbuhan yoy

Triwulan IV 2017

8,30%

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

“Perekonomian Maluku Utara Kembali mengalami

Akselerasi”

Pertumbuhan qtq

Triwulan IV 2017

1,98%

Page 16: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

2

1.1 Kondisi Umum

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV 2017 kembali menunjukkan akselerasi

dibanding triwulan III 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

8,30% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 didorong oleh peningkatan

konsumsi yang berasal dari rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, dana pemerintah

dan kegiatan investasi di Maluku Utara yang lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Sementara dari sisi penawaran, peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha utama yakni

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha industri pengolahan,

lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi

pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2017. Seperti periode triwulan

sebelumnya, ekspansi kinerja lapangan usaha industri pengolahan terutama didorong oleh

beberapa fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel di Pulau Obi dan Pulau

Gebe yang telah beroperasi sejak triwulan III-2017 dan peningkatan produksinya di triwulan IV

2017. Sementara itu, peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan terjadi seiring dengan

meningkatnya konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit rumah tangga. Selanjutnya,

peningkatan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi terutama didorong oleh realisasi

pembayaran proyek-proyek pemerintah pada triwulan IV 2017. Sebagaimana periode-periode

sebelumnya, kinerja lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara sangat tergantung dari proyek-

proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku

Utara sebesar 8,30% (yoy) pada triwulan IV 2017 kemudian tercatat sebagai pertumbuhan

tertinggi kedua di Kawasan Timur Indonesia, setelah Sulawesi Tengah yang mencatat

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,95% (yoy) pada periode yang sama (Gambar 1).

Terlepas dari tren peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di triwulan III dan IV

2017, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Maluku Utara kembali

menunjukkan perlambatan kinerja. Kondisi cuaca, khususnya curah hujan yang tinggi masih

menjadi penyebab utama terhambatnya peningkatan hasil panen untuk komoditas tanaman

bahan pangan, komoditas hortikultura dan komoditas perkebunan. Kondisi tersebut juga

menghambat peningkatan produksi tangkapan ikan di Maluku Utara.

Menapaki triwulan I 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh relatif

melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara

diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,69% - 8,09% (yoy) dengan kecenderungan bias

Page 17: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

3

ke atas. Ditinjau dari sisi penawaran, lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan tumbuh

positif, namun melambat seiring dengan berkurangnya kuota ekspor bijih nikel. Lapangan usaha

konstruksi diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Kondisi ini sejalan dengan

perkiraan perlambatan konsumsi pemerintah di triwulan I 2018 mengingat realisasi pembayaran

proyek infrastruktur umumnya dibayarkan pada triwulan III atau IV setiap tahunnya. Lapangan

usaha industri pengolahan kemudian diperkirakan tetap tumbuh tinggi, namun melambat seiring

dengan belum adanya smelter baru yang selesai dibangun.

Adapun lapangan usaha yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama

pertumbuhan pada triwulan I 2018 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,

dan lapangan usaha perdagangan. Lapangan usaha pertanian diperkirakan akan tumbuh lebih

tinggi dibanding triwulan IV 2017 seiring dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik

(curah hujan yang lebih sedikit) pada triwulan I 2018. Melalui hasil survei liaison diperoleh

informasi bahwa hasil panen komoditas tanaman bahan pangan, hortikultura dan perkebunan

umumnya lebih tinggi pada masa panen awal tahun, atau pada triwulan I 2018. Sementara

faktor utama pendorong peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran di triwulan I 2018 adalah pembelanjaan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada 2018

oleh pemerintah, dan meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan UMP di

tahun 2018. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi triwulan I 2018

tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran

6,91 – 7,21% (yoy).

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan IV 2017

Page 18: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

4

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 didorong oleh

peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit rumah tangga,

pemerintah daerah di Maluku utara dan peningkatan pertumbuhan investasi yang dicerminkan

oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Realisasi konsumsi rumah tangga

pada triwulan IV 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,53% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III

2017 yang sebesar 3,17% (yoy). Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi lembaga

nonprofit rumah tangga meningkat dari 6,36% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 11,20%

(yoy) pada triwulan IV 2017. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 16,34% (yoy) pada triwulan

IV 2017, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,14% (yoy). Sementara

pertumbuhan PMTB tercatat meningkat dari 13,78% (yoy) menjadi 26,69% (yoy).

Seperti telah diperkirakan sebelumnya, perdagangan luar negeri Maluku Utara

menunjukkan kinerja yang semakin baik pada triwulan IV 2017. Semakin optimalnya hasil

produksi fero-nikel seiring dengan pengoperasian smelter di beberapa perusahaan di Maluku

Utara terutama di Pulau Obi dan Pulau Gebe, mendorong peningkatan kinerja ekspor pada

triwulan IV 2017. Ekspor fero-nikel, dan ekspor bijih nikel dan konsentratnya masih menjadi

pendorong utama peningkatan kinerja ekspor luar negeri di Maluku Utara. Seperti periode

sebelumnya, komoditas ekspor dari Maluku Utara adalah fero-nikel dan bijih nikel dan

konsentratnya dengan tujuan ekspor Tiongkok. Di sisi lain, impor luar negeri turut tercatat

mengalami peningkatan, dari -17,02% (yoy) di triwulan III 2017 menjadi 59,73% (yoy) di triwulan

IV 2017. Kembali menggeliatnya ekspor Maluku Utara yang berasal dari komoditas

pertambangan dan olahannya ini, memicu bergeliatnya kembali perekonomian masyarakat di

sekitarnya, baik yang menjadi pekerja maupun penyedia jasa-jasa pendukung kegiatan

pertambangan.

Seiring dengan tingkat pertumbuhan ekspor yang terjaga pada level yang tinggi, pada

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ekspor luar negeri menjadi komponen dengan andil pertumbuhan

yang paling besar di triwulan IV 2017, yakni sebesar 20,84% (yoy). Diikuti oleh pengeluaran

konsumsi pemerintah yang tercatat sebesar 5,07% (yoy). Pengeluaran konsumsi rumah tangga

turut memberikan andil sebesar 2,34% (yoy).

Page 19: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

5

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan IV 2017 relatif

tidak berubah dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Struktur perekonomian masih

didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah.

Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) yang sebesar 29,42%, tidak banyak

berubah dari pangsanya pada triwulan III 2017 yang sebesar 27,42%.

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan IV 2017

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017 tercatat meningkat, dari

3,17% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 5,53% (yoy) pada triwulan IV 2017. Sementara itu,

konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada triwulan IV 2017

tumbuh 11,20% (yoy), menunjukkan akselerasi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

Tw III 2017 Tw IV 2017 Tw III 2017 Tw IV 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,17 5,53 1,05 2,34

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,36 11,20 0,08 0,13

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,14 16,34 3,69 5,07

Pembentukan Modal Tetap Bruto 13,78 26,69 4,14 11,21

Perubahan Inventori 1.708,04 (2.794,89) (3,83) (2,26)

Ekspor Luar Negeri 548,03 663,70 18,04 20,84

Impor Luar Negeri (17,02) 59,73 (2,04) 4,24

Net Ekspor Antar Daerah 227,15 111,89 (17,43) (24,79)

P D R B 7,76 8,30

KomponenPertumbuhan (%, yoy) Andil (%)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 20: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

6

6,36% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang demikian, konsumsi masyarakat memberikan

andil sebesar 2,34% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah

Tangga

Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat

Ini dibanding 6 Bulan Lalu

Peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017 sejalan

dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Penghasilan Saat Ini,

dan Indeks Pengeluaran Konsumsi hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Seperti dapat

dilihat pada Grafik 1.3 diatas, IKE, Indeks Penghasilan Saat ini, dan Indeks Pengeluaran

Konsumsi di Maluku Utara pada triwulan IV 2017 masing-masing sebesar 139,4; 146,7; dan

146,7. Ketiga indeks tersebut lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang masing-masing

sebesar 126,7; 141,7; dan 128,3. Selain itu, berdasarkan data BPS Maluku Utara, Indeks

Pendapatan Rumah Tangga pada triwulan IV 2017 sebesar 102,27 yang meskipun nilainya

lebih rendah dari triwulan III 2017, namun angka diatas 100 menunjukkan optimisme

masyarakat masih terjaga.

Secara umum, peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2017 terutama

didorong oleh meningkatnya belanja masyarakat pada momen hari raya keagamaan Natal dan

libur tahun baru. Sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembelian Barang Tahan

Lama hasil SK Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa masyarakat menilai periode akhir tahun

merupakan saat yang tepat untuk melakukan pembelian barang konsumsi tahan lama.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, banyaknya program promosi dan diskon akhir tahun

menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja lebih banyak di akhir tahun dibanding

periode sebelumnya. Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Page 21: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

7

khususnya di perusahaan smelter juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan

masyarakat yang bekerja di lapangan usaha tersebut yang akhirnya mendorong peningkatan

konsumsi masyarakat. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi dari konsumsi

LNPRT, dari 6,35% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 11,20% (yoy) pada triwulan IV 2017

terindikasi terjadi seiring dengan pembelanjaan persiapan menjelang Pilkada tahun 2018.

1.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pada sektor konsumsi pemerintah tercatat mengalami peningkatan

dibanding triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh dari 10,14% (yoy)

pada triwulan III 2017 menjadi 16,34% (yoy) pada triwulan IV 2017, dan memberikan andil

pertumbuhan pada triwulan IV 2017 sebesar 5,07%. Sebagaimana pola realisasi belanja

pemerintah pada umumnya, peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2017 terutama

didorong oleh realisasi pembayaran proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Kondisi ini juga

tercermin dari meningkatnya pendapatan di lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara pada

periode yang sama. Seperti dijelaskan sebelumnya, proyek-proyek pemerintah mendominasi

proyek yang dikerjakan oleh pelaku usaha di lapangan usaha konstruksi.

Untuk periode triwulan I 2018, konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami

perlambatan sebagaimana pola musimannya. Perlambatan tersebut diperkirakan terjadi seiring

dengan pola realisasi belanja pemerintah berupa termin pembayaran proyek-proyek

infrastruktur yang sebagian besar dilakukan pada triwulan II dan triwulan IV. Adapun belanja

pemerintah yang cukup tinggi pada triwulan I 2018 diperkirakan berupa belanja terkait

persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2018.

1.2.3 Kegiatan Ekspor – Impor

Komponen ekspor luar negeri dalam perekonomian (PDRB) Maluku Utara triwulan IV

2017 kembali mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekspor pada triwulan IV

2017 tercatat sebesar 663,70% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang sebesar

548,03% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor luar negeri tersebut terutama disebabkan oleh tren

peningkatan ekspor bijih nikel dan konsentratnya, dan ekspor fero-nikel pada triwulan IV 2017.

Kedepannya, produksi nikel ataupun fero-nikel di Maluku Utara diperkirakan akan semakin

meningkat seiring dengan adanya rencana peningkatan kapasitas oleh beberapa perusahaan

tambang ataupun perusahaan smelter nikel. Berdasarkan informasi dari Inspektur Tambang di

Page 22: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

8

Provinsi Maluku Utara, beberapa perusahaan tersebut telah selesai melakukan pengurusan izin

untuk peningkatan kapasitas perusahaan dan pengembangannya akan ditindaklanjuti sesuai

keputusan dari para investor atau high level management di perusahaan.

Di lain sisi, impor luar negeri Maluku Utara tercatat meningkat sebesar 59,73% (yoy)

pada periode yang sama, lebih tinggi dibanding periode triwulan sebelumnya yang

menunjukkan kontraksi sebesar 17,02% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara,

komoditas impor luar negeri didominasi oleh barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan

listrik, dan bahan baku untuk pengoperasian smelter dan pembuatan fero-nikel.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri

Dari sisi perdagangan antar daerah, ekspor antar provinsi dari provinsi Maluku Utara

mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,86% (yoy) pada triwulan IV 2017, melambat dari triwulan

Page 23: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

9

III 2017 yang tumbuh sebesar 5,73% (yoy) (Grafik 1.8). Perlambatan ini terjadi seiring dengan

melambatnya pertumbuhan hasil produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

di Maluku Utara, mengingat komoditas yang diekspor keluar provinsi Maluku Utara utamanya

adalah komoditas hasil perkebunan dan perikanan seperti cengkih, pala, dan kelapa, serta ikan

tuna dan cakalang.

Di sisi lain, impor antar provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan sebesar

24,53% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang sebesar

22,91% (yoy) (Grafik 1.9). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan komoditas bahan pokok/ tanaman bahan pangan seperti beras,

cabai, dan komoditas utama lainnya seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi

sehingga harus dipasok dari provinsi lain, seperti dari Manado, Makassar, dan Jawa Timur.

Kebutuhan masyarakat Maluku Utara akan barang-barang kebutuhan rumah tangga juga

meningkat pada triwulan IV 2017 sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan

konsumsi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya perlu pasokan dari luar

daerah.

Dengan demikian, secara umum neraca perdagangan Maluku Utara tercatat mengalami

net-import antar daerah. Net-import antar daerah Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tercatat

sebesar Rp2,48 triliun, meningkat 79% dari triwulan III 2017 yang sebesar Rp1,38 triliun.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara

Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara

Tingginya kebutuhan pasokan dari luar daerah Maluku Utara tersebut terutama pada

momen-momen hari raya keagamaan dan liburan nasional perlu ditangani secara bertahap oleh

pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya. Koordinasi pemerintah daerah dan

Page 24: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

10

stakeholders melalui pelaksanaan program-program TPID seperti program-program

pengendalian harga dan peningkatan produksi pangan daerah di setiap kabupaten/kota di

Maluku Utara hendaknya semakin diperkuat, agar pemenuhan pasokan-pasokan komoditas

utama kebutuhan masyarakat yang dipasok dari luar daerah dapat berkurang seiring

berjalannya waktu.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, akselerasi perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017

terutama didorong oleh ekspansi pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan,

perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan

akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan real estate. Dari lapangan-lapangan usaha

yang menunjukkan ekspansi kinerja pada triwulan IV 2017 tersebut, pertumbuhan lapangan

usaha industri pengolahan kembali mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 47,11%

(yoy), meningkat dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 41,50% (yoy). Selanjutnya lapangan

usaha perdagangan menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,37% (yoy) pada triwulan IV 2017,

lebih besar dari pertumbuhan pada triwulan III 2017 yang sebesar 5,37% (yoy). Lapangan

usaha konstruksi meningkat dari 8,78% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 10,28% (yoy) pada

triwulan IV 2017. Pada periode yang sama pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan

pergudangan meningkat dari 6,81% (yoy) menjadi 7,42% (yoy). Pertumbuhan lapangan usaha

informasi dan komunikasi meningkat dari 6,30% (yoy) menjadi 7,41% (yoy). Lapangan usaha

akomodasi dan makan minum tumbuh dari 9,97% (yoy) di triwulan III 2017 menjadi 10,73%

(yoy) di triwulan IV 2017. Sementara pada periode yang sama lapangan usaha real estate

tumbuh dari 8,15% (yoy) menjadi 8,64% (yoy) (Grafik 1.10).

Selain menunjukkan peningkatan pertumbuhan tahunan yang tinggi, lapangan usaha

industri pengolahan juga kembali menjadi penyumbang andil pertumbuhan tertinggi di Maluku

Utara. Pada triwulan IV 2017, andil lapangan usaha industri pengolahan terhadap pertumbuhan

di Maluku Utara sebesar 2,7%, meningkat dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 2,52%.

Andil pertumbuhan terbesar kedua adalah dari lapangan usaha perdagangan, yaitu sebesar

1,14% pada triwulan IV 2017, lebih besar dari triwulan III 2017 yang hanya sebesar 0,98%.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan kemudian menjadi penyumbang andil pertumbuhan

terbesar ketiga, yaitu sebesar 1,12% pada triwulan IV 2017, meskipun pertumbuhannya

melambat dibanding triwulan III 2017.

Page 25: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

11

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV 2017

Tw III 2017 Tw IV 2017

1 Pertanian 1,41 1,02

2 Pertambangan 10,28 9,28

3 Industri Pengolahan 41,50 47,11

4 Listrik & Gas 9,80 11,38

5 Pengadaan Air & Sanitasi 8,47 7,40

6 Konstruksi 8,78 10,28

7 Perdagangan 5,37 6,37

8 Transportasi 6,81 7,42

9 Akomodasi & Restoran 9,97 10,73

10 Informasi 6,30 7,41

11 Jasa Keuangan 5,48 5,97

12 Real Estate 8,15 8,64

13 Jasa Perusahaan 6,72 7,70

14 Administrasi Pemerintahan 7,18 6,81

15 Jasa Pendidikan 4,51 6,35

16 Jasa Kesehatan 4,90 8,24

17 Jasa lainnya 7,19 7,33

7,76 8,30

Lapangan UsahaNo

PDRB

Growth (%, yoy)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 26: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

12

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Sumber: SKDU, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 sebesar 8,30% (yoy) tersebut

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kawasan Timur Indonesia, setelah Sulawesi

Tengah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,95% (yoy). Arah pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tersebut juga searah dengan hasil Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU) triwulan IV 2017 yang menunjukkan angka Saldo Bersih Tertimbang Realisasi

Kegiatan Usaha yang positif (Grafik 1.13).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 27: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

13

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akselerasi perekonomian Maluku Utara

pada triwulan IV 2017 ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha industri

pengolahan, yang pada triwulan IV 2017 memberikan andil sebesar 2,7% untuk pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara. Tren peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan pada lapangan

usaha ini ditengarai disebabkan oleh meningkatnya hasil produksi fero-nikel di perusahaan-

perusahaan yang memiliki smelter di Pulau Obi dan Pulau Gebe. Kondisi ini tercermin dari

peningkatan ekspor luar negeri Maluku Utara pada periode yang sama, yang didorong oleh

ekspor bijih nikel dan konsentratnya, dan fero-nikel. Pertumbuhan lapangan usaha industri

pengolahan ini pun diperkirakan akan tetap tinggi pada triwulan mendatang seiring dengan

upaya peningkatan kapasitas produksi dari beberapa perusahaan besar yang telah memperoleh

izin dari Kementerian ESDM. Sementara pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,

faktor utama pendorong pertumbuhannya adalah meningkatnya konsumsi rumah tangga dan

pemerintah seiring momen hari raya Natal, libur tahun baru, dan persiapan menjelang Pilkada

tahun 2018.

Grafik 1.13 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 28: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

14

Secara umum, struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tidak banyak

mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Sebagaimana ditampilkan pada

Grafik 1.14, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan

pangsa sebesar 23,04% dari total PDRB. Disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran dengan pangsa sebesar 16,96% dari total PDRB. Sementara itu, lapangan usaha

administrasi pemerintahan memiliki pangsa sebesar 16,25%. Lapangan usaha pertambangan

memiliki pangsa sebesar 9,28%.

1.3.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2017, ekspansi kinerja lapangan usaha industri pengolahan kembali

menjadi sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Maluku Utara. Lapangan usaha industri

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 47,11% (yoy), meningkat signifikan dibanding triwulan

sebelumnya yang sebesar 41,50% (yoy). Seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut,

andil pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2017

tercatat sebesar 2,70%, lebih tinggi dari andilnya pada triwulan III 2017 yang sebesar 2,52%.

Capaian kinerja tersebut sesuai perkiraan, terjadi seiring dengan meningkatnya produksi dan

ekspor fero-nikel dari perusahaan-perusahaan di Pulau Obi dan Pulau Gebe ke Tiongkok.

Seperti ditampilkan pada Grafik 1.15 dan Grafik 1.16, ekspor Fero-nikel dan bijih nikel dari

Maluku Utara menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume ataupun dari nilainya.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Volume Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel

Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Ekspor Fero-nikel dan Bijih Nikel

Capaian kinerja yang tinggi dari lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan

berlanjut pada triwulan I 2018. Berlanjutnya produksi dan ekspor fero-nikel ke Tiongkok seiring

Page 29: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

15

dengan optimalisasi smelter akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan lapangan

usaha ini. Rencana pengembangan kapasitas produksi pada perusahaan-perusahaan yang

memiliki smelter telah memperoleh izin dari Kementerian ESDM dan pihak lainnya. Selain itu,

kondisi perizinan yang kondusif dan diakui tidak terdapat hambatan yang signifikan pada

perizinan, dan optimisme investor akan meningkatnya permintaan fero-nikel dari Tiongkok serta

optimisme investor terhadap harga komoditas nikel di pasar global yang diperkirakan stabil dan

cenderung meningkat di bulan-bulan mendatang akan menjadi faktor utama peningkatan kinerja

perusahaan di industri pengolahan ini.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Produksi Industri di Maluku Utara

Peningkatan kinerja pada lapangan usaha industri pengolahan, selain ditunjukkan oleh

perusahaan-perusahaan industri pengolahan nikel, juga dicerminkan oleh industri besar dan

sedang di Maluku Utara. Pada Grafik 1.17, dapat dilihat bahwa pertumbuhan produksi industri

besar dan sedang di Maluku Utara menunjukkan peningkatan dari 3,41%(yoy) di triwulan III

2017 menjadi 5,35% (yoy) di triwulan IV 2017. Sementara di sisi lain, produksi pada industri

mikro dan kecil menunjukkan perlambatan pertumbuhan, dari 28,88% (yoy) pada triwulan III

2017 menjadi 25,83% (yoy) pada triwulan IV 2017.

1.3.2 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

Setelah sebelumnya mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2017,

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada

triwulan IV 2017. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar

6,37% (yoy) pada triwulan IV 2017, lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 5,73%

Page 30: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

16

(yoy). Peningkatan kinerja pada lapangan usaha ini tidak dapat dipisahkan dari peningkatan

konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah pada periode yang sama.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi seiring

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan adanya momen hari raya Natal dan libur

tahun baru di triwulan IV 2017. Maraknya program promosi dan diskon dari perusahaan-

perusahaan yang bergerak di lapangan usaha perdagangan menjadi daya tarik bagi

masyarakat, sehingga periode akhir tahun ini dinilai merupakan momen yang tepat untuk

melakukan pembelian barang-barang konsumsi tahan lama. Dapat dilihat pada Grafik 1.18,

pertumbuhan konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman selain restoran, pakaian dan

alas kaki, dan perumahan dan perlengkapan rumah tangga pada triwulan IV 2017 menunjukkan

peningkatan dibanding triwulan III 2017. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil Survei Konsumen

oleh Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks Pengeluaran Konsumsi Untuk Barang

Tahan Lama di triwulan IV 2017 lebih tinggi dibanding triwulan III 2017. Di sisi lain, peningkatan

konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah untuk belanja terkait persiapan pelaksanaan

Pilkada 2018 juga terindikasi mendorong peningkatan kinerja pada lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran.

Sumber: BPS Maluku Utar, dan Survei Konsumen, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Page 31: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

17

1.3.3 Lapangan Usaha Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh sebesar 10,28% (yoy) pada triwulan IV

2017, lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 8,78% (yoy). Karakteristik dari

perusahaan di lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara yang pangsa utama penjualannya

adalah dari sektor pemerintah, membuat kinerja lapangan usaha konstruksi sangat terkait

dengan sisi konsumsi pemerintah. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini pada triwulan IV

2017 terutama didorong oleh realisasi pembayaran proyek-proyek pemerintah yang umumnya

dilakukan di akhir tahun. Meskipun jumlah proyek pemerintah yang masih berjalan ataupun

proyek baru di triwulan IV 2017 cenderung lebih sedikit dibanding triwulan sebelumnya, namun

realisasi pembayaran pada triwulan IV tersebut mampu membuat pendapatan lapangan usaha

konstruksi di triwulan IV 2017 meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah Sumber: BCI, diolah

Grafik 1.18 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara

Grafik 1.19 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara

Pada triwulan I 2018, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi diperkirakan tetap positif

namun melambat dibanding triwulan IV 2017. Landasan dari perkiraan perlambatan

pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di triwulan I 2018 terlihat pada melambatnya

penjualan semen di Maluku Utara pada triwulan IV 2017 (Grafik 1.19). Kondisi ini terbilang

wajar mengingat proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan sebagian besar merupakan

proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dengan demikian, tender untuk proyek-proyek tersebut

umumnya baru dimulai pada awal tahun 2018, seiring dengan telah ditetapkannya anggaran

pemerintah (APBD) 2018. Kondisi ini juga dicerminkan oleh menurunnya jumlah proyek yang

sedang berjalan ataupun proyek baru di triwulan IV 2017 di Maluku Utara. Berdasarkan data

Page 32: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

18

BCI, jumlah proyek yang tengah berlangsung pada triwulan IV 2017 di Maluku Utara adalah 76

proyek, lebih sedikit dibanding jumlah proyek di triwulan III 2017 yang sebanyak 96 proyek. Dari

sisi kepemilikan proyek, seluruh proyek yang berlangsung pada triwulan IV 2017 tersebut

merupakan proyek pemerintah.

1.3.4 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Lapangan Usaha Lainnya

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hanya tumbuh sebesar 1,02%

(yoy) pada triwulan IV 2017, lebih rendah dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 1,41% (yoy).

Masih sama seperti triwulan III 2017, perlambatan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh

menurunnya hasil panen komoditas tabama, hortikultura, perkebunan, dan perikanan pada

triwulan IV 2017 karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Sebagaimana ditampilkan oleh

data dari PPN Ternate pada Grafik 1.21, pertumbuhan volume tangkapan ikan kembali

menunjukkan tren penurunan. Pada triwulan IV 2017 pertumbuhan volume tangkapan ikan

tercatat mengalami kontraksi yaitu -2,85% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2017 yang

tumbuh positif sebesar 13,91% (yoy). Penurunan hasil tangkapan ikan ini dapat menjadi indikasi

perlambatan kinerja perusahaan-perusahaan di lapangan usaha perikanan di Maluku Utara.

Sumber: PPN Ternate, diolah

Grafik 1.20 Jumlah Tangkapan Ikan

Meskipun perekonomian Maluku Utara mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi

pada triwulan III dan IV 2017, perlambatan kinerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan

dan perikanan yang selama ini memiliki pangsa terbesar pada perekonomian Maluku Utara

perlu mendapat perhatian. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana

halnya pada triwulan III 2017 kembali mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Seperti telah

Page 33: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

19

disebutkan di atas, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada

triwulan IV 2017 hanya sebesar 1,02% (yoy), sangat disayangkan mengingat lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan lapangan usaha dengan pangsa terbesar dan

jumlah serapan tenaga kerja paling tinggi di Maluku Utara. Selain itu, potensi pemanfaatan

komoditas perkebunan sebagai sumber pertumbuhan yang sustainable tidak dapat disepelekan.

Namun demikian potensi yang sangat tinggi dari lapangan usaha pertanian tersebut belum

dikelola secara optimal. Pada triwulan IV 2017, dengan pangsa sebesar 23,04% dari total

PDRB di Maluku Utara, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya

memberikan andil sebesar 0,23% untuk pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 yang sebesar

8,30% (yoy). Andil pertumbuhan tersebut sangat rendah dibanding andil pertumbuhan dari

lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan, yang masing-masing sebesar 0,89%

dan 2,70% pada periode yang sama. Fakta bahwa lapangan usaha pertambangan dan industri

pengolahan (dalam hal ini perusahaan smelter nikel) memiliki peran penting dalam

perekonomian Maluku Utara tidak dapat disangkal, namun para stakeholders di daerah

hendaknya memahami bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut merupakan

PMA sehingga dari keuntungan yang diperoleh hanya sebagian kecil yang dinikmati masyarakat

Maluku Utara. Bagi pemerintah, pendapatan yang diperoleh hanya berupa penerimaan dari land

rent dan pajak lainnya. Selain itu, tidak banyak masyarakat Maluku Utara yang memiliki posisi

strategis di perusahaan-perusahaan tersebut. Pada perusahaan pengolahan nikel, yaitu

perusahaan yang memiliki smelter, para tenaga kerja didatangkan dari Tiongkok mengingat skill

khusus yang diperlukan dalam pembangunan, pengoperasian, dan perawatan smelter tidak

dimiliki oleh masyarakat Maluku Utara. Dengan demikian, serapan tenaga kerja yang

ditawarkan oleh perusahaan tambang dan pengolahannya tersebut relatif kecil. Selain itu

karakteristik dari perusahaan tambang itu sendiri adalah tidak sustainable dalam jangka

panjang mengingat komoditas logam-logam yang ditambang tergolong sumber daya alam yang

tidak dapat diperbaharui. Pemerintah daerah hendaknya mulai fokus pada pengembangan

sumber-sumber ekonomi baru di daerah Maluku Utara yang lebih sustainable di masa-masa

mendatang.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2017 dari BPS

Maluku Utara, jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertanian mencapai 205.540 jiwa, jauh

lebih tinggi dari jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertambangan dan lapangan usaha

industri pengolahan yang sebesar 13.950 jiwa dan 44.530 jiwa. Dengan demikian, untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Maluku Utara, pemerintah daerah dan

Page 34: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

20

stakeholder lainnya tidak dapat hanya tergantung pada lapangan usaha pertambangan dan

industri pengolahan (dalam hal ini perusahaan yang memiliki smelter) saja, namun harus mulai

mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain

itu, pemerintah daerah juga harus mulai mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif. Sebagai contoh,

pemerintah dan stakeholders terkait dapat mulai mengembangkan produk olahan dari

komoditas kelapa yang pasokannya melimpah di Maluku Utara, dan mengembangkan

pariwisata di Maluku Utara. Pengembangan ekonomi pada lapangan-lapangan usaha tersebut,

selain dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, juga memiliki multiplier effect yang

besar pada lapangan-lapangan usaha lainnya.

Page 35: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

21

Hingga triwulan IV 2017, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku

Utara sebesar Rp2.158,19 miliar atau meningkat 55,18% (yoy) dari periode yang

sama tahun sebelumnya

Dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan IV 2017 terealisasi sebesar

Rp1.970,54 miliar atau 78,36% dari nilai belanja yang dianggarkan. Pertumbuhan

ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di mana realisasi sudah mencapai

74,85% pada periode yang sama.

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

“Kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku

Utara hingga triwulan IV 2017 meningkat dibanding

periode yang sama tahun sebelumnya”

Realisasi Pendapatan

Triwulan IV 2017

Rp2.158,19

miliar

Realisasi Belanja

Triwulan IV 2017

Rp1.970,54 miliar

Page 36: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

22

2.1 Struktur APBD

Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2017 adalah sebesar

Rp2,86 triliun atau meningkat 27,80% dari anggaran pendapatan APBD 2016 yang tercatat

sebesar Rp2,24 triliun (Tabel 2.1). Sementara itu, anggaran belanja Pemprov Maluku Utara

dalam APBD 2017 ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun atau meningkat 7,66% dari anggaran

belanja APBD 2016 yang tercatat sebesar Rp2,34 triliun (Tabel 2.1). Sementara anggaran

belanja APBD 2016 tercatat Rp2,33 triliun atau meningkat 28,34% dari anggaran belanja tahun

sebelumnya. Berdasarkan penetapan dari DPRD Maluku Utara tanggal 12 Januari 2017, APBD

Provinsi Maluku Utara ditetapkan surplus Rp215 miliar. APBD tersebut mengalami penyesuaian

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017

Pada anggaran pendapatan, kenaikan anggaran terutama bersumber dari peningkatan

signifikan dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai 247,91% (Grafik

2.1). Kenaikan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini dikarenakan target pendapatan

hibah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan terdapat target pendapatan

lainnya yang pada anggaran sebelumnya tidak dicantumkan. Disamping komponen Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditargetkan

mengalami kenaikan mencapai 71,98% dan peningkatan pendapatan transfer sebesar

4,64%(Grafik 2.1). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah

pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, pendapatan

transfer ini masih menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar

66,61% pada APBD 2017, meskipun demikian pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Maluku

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

Page 37: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

23

Utara berupaya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara

mengoptimalkan penyerapan pajak melalui elektronifikasi transaksi, mendorong pembayaran

bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan dari sektor

perikanan.

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2016 dan 2017

Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran

pendapatan. Kenaikan terjadi terutama pada pos belanja operasional sebesar 15,65% (Grafik

2.2). Kenaikan pada nominal belanja operasional tersebut terjadi utamanya karena terdapat

peningkatan cukup signifikan pada pos belanja pegawai sebab adanya pengangkatan pegawai

honorer menjadi pegawai tetap, timbulnya pos belanja bunga untuk pelunasan kewajiban

kepada pihak ketiga, serta peningkatan pada pos belanja bagi hasil kepada pemerintah

kabupaten/kota. Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja mengalami perubahan yang

cukup signifikan, dimana pos belanja operasional meningkat pangsanya menjadi sebesar

67,49%, sementara pos belanja modal turun pangsanya menjadi sebesar 27,42%.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 38: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

24

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2016 dan 2017

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Jumlah total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV

2017 sebesar Rp2.158,19 miliar (Grafik 2.3). Dari sisi nominal, jumlah ini meningkat 55,18%

(yoy). Peningkatan ini terutama terjadi seiring peningkatan PAD dan Dana perimbangan yang

dipengaruhi oleh membaiknya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan Maluku

Utara, Peningkatan ini diiringi dengan kenaikan dari sisi pencapaian anggaran, realisasi tahun

ini mencapai 75,35%, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2016 yang terealisasi sebesar 64,33%.

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 39: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

25

Berdasarkan komponen pembentukannya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah

Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang realisasinya sebesar 98,56%.

Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan IV 2017 masih sebesar

42,95%. Masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara,

menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku

Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari

Pemerintah Pusat.

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

Secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan IV 2017 lebih tinggi

dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya. Realisasi PAD hingga akhir triwulan IV 2017

telah mencapai 42,95%, pencapaian tersebut jauh lebih tinggi dari realisasi periode yang sama

di tahun 2016 yang terealisasi sebesar 16,51% (Grafik 2.4). Peningkatan tersebut didorong oleh

realisasi pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak BBM, dan pajak air

permukaan yang terealisasi cukup tinggi pasca penerapan transaksi non tunai, sehingga risiko

kebocoran dapat semakin diminimalisir. Selain itu, pemasukan dari retribusi daerah juga

terealisasi cukup tinggi.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 40: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

26

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV 2017

2.3 Realisasi Belanja APBD

Total realisasi belanja daerah pada triwulan IV 2017 mencapai Rp1.970,54 miliar atau

terealisasi sebesar 78,36%. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama

pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 74,85%. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan realisasi

belanja pemerintah mengejar keterlambatan realisasi triwulan sebelumnya. Sehingga yang

seharusnya direalisasi pada triwulan sebelumnya baru dapat direalisasi periode triwulan IV

2017.

Namun demikian, hingga akhir triwulan IV 2017 pencapaian realisasi belanja modal

mencapai 54,04%, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2016 hanya sebesar 67,94%.

Rendahnya belanja modal diakhir tahun ditengarai karena sudah ada realisasi lebih awal pada

triwulan I sampai III 2016.

Realisasi belanja daerah juga turut disumbang oleh realisasi komponen Belanja Tak

Terduga dimana pada triwulan IV 2017 tercatat realisasi sebesar 18,17%. Realisasi Belanja Tak

Terduga ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 yang

tercatat sebesar 10%.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 41: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

27

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan

Pada komponen Belanja Operasi, sumbangan realisasi khususnya bersumber dari

Belanja Pegawai yang sudah terealisasi sebesar Rp559,36 miliar atau 86,99% dari anggaran,

Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi sebesar Rp602,54 miliar atau 87,15% dari anggaran,

serta Belanja Subsidi yang telah terealisasi sebesar Rp4,99 miliar atau 99,98% dari

anggarannya. Pada komponen Belanja Pegawai, secara spesifik merupakan realisasi

pembayaran gaji pegawai negeri yang meliputi PNS dan TNI/POLRI. Realisasi Belanja Barang

dan Jasa berupa pembelian barang baik yang bersifat operasional maupun non-operasional

untuk diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan Belanja Subsidi berupa pembayaran subsidi

BBM, LPG untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga

jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 42: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

28

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan IV 2017

2.4 Rekening Pemerintah

Dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan hingga akhir triwulan IV 2017

tercatat sebesar Rp257,99 miliar. Secara tahunan, dana milik pemerintah daerah tersebut

tumbuh sebesar -3,00% (yoy) mengalami kontraksi apabila dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 13,75% (yoy). Meski mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, realisasi keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikkan dibanding triwulan

sebelumnya. Perbaikkan ini mampu mendorong sektor konstruksi yang bergantung pada

keuangan Pemerintah.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 43: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

29

Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat terkontraksi 6,49%

(yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 30,46% (yoy).

Penurunan juga terjadi pada simpanan likuid lainnya yakni tabungan yang melambat sebesar -

26,07% (yoy). Sementara itu, simpanan dalam bentuk deposito yang tercatat mengalami

peningkatan sebesar -4,15% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai -7,71%.

Secara umum realisasi keuangan pemerintah menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan

sebelumnya seiring dengan tumbuhnya realisasi pendapatan dan belanja pemerintah.

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Rp

. mili

ar

Giro Tabungan Deposito

Page 44: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

30

Page 45: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Inflasi tercatat meningkat, dari 1,60% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 1,97% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Kenaikan inflasi terindikasi terjadi sebagai dampak dari

peringatan Maulid Nabi Muhammmad SAW, Hari Raya Natal yang disertai dengan

pelaksanaan Cuti Bersama, dan perayaan Tahun Baru. Inflasi pada triwulan berjalan

(triwulan I 2018) diperkirakan kembali meningkat sebagai efek peningkatan konsumsi

masyarakat pasca dibayarkannya beberapa tunjangan di triwulan IV 2017 dan efek

persiapan pilkada 2018. Kenaikan tekanan inflasi pada triwulan berjalan juga

diperkirakan berasal dari faktor ekspektasi atas rencana kenaikan cukai rokok

pemerintah pada awal tahun 2018.

BAB III INFLASI

“Tekanan Inflasi Meningkat pada Triwulan IV 2017”

Inflasi yoy

Triwulan IV 2017

1,97%

Inflasi ytd

Januari 2018

0,65%

Page 46: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

32

3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan III 2017

Inflasi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada akhir triwulan IV 2017

tercatat sebesar 1,97% (yoy), angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir

triwulan III 2017 lalu yang hanya sebesar 1,60% (yoy) (Grafik 3.1). Inflasi di Maluku Utara

tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar

3,61% (yoy) pada triwulan yang sama.

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional

Secara bulanan, pada triwulan IV 2017 inflasi di Kota Ternate cenderung mengalami

peningkatan. Inflasi paling tinggi terjadi pada bulan Desember 2017 sebesar 1,29% (mtm).

Inflasi pada bulan Desember 2017 terutama disebabkan meningkatnya konsumsi rumah tangga

pada triwulan laporan. Peningkatan konsumsi rumah tangga, khususnya terhadap pengeluaran

bahan makanan pada triwulan IV 2017 dibanding triwulan III 2017 terjadi seiring dengan adanya

perayaan keagamaan ataupun hari libur lainnya selama bulan Desember. Peningkatan

permintaan tertinggi pada triwulan IV terjadi pada bulan Desember bertempatan dengan

peringatan Maulid Nabi Muhammmad SAW, Hari Raya Natal yang disertai dengan pelaksanaan

Cuti Bersama, dan perayaan Tahun Baru. Jika dilihat dari inflasi tahunan berdasarkan kelompok

komoditas, kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi paling besar yakni

kelompok bahan makanan sebesar 0,95% (Tabel 3.1).

1,97

3,61

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nasional

Malut

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 47: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

33

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan IV 2017 terutama dipengaruhi oleh inflasi

pada kelompok core inflation. Sebagaimana telah dijelaskan, peningkatan inflasi disebabkan

permintaan yang tinggi pada bahan makanan sebagai dampak perayaan keagamaan ataupun

hari libur lainnya selama bulan Desember. Hal tersebut menyebabkan inflasi pada kelompok

core inflation meningkat dari sebelumnya inflasi 0,71% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi

inflasi 1,58% (yoy) pada triwulan IV 2017 (Grafik 3.2). Inflasi subkelompok ikan yang diawetkan

tercatat meningkat dari deflasi 14,02% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi inflasi 8,27% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Inflasi subkelompok obat-obatan meningkat dari sebelumnya inflasi

2,78% (yoy) menjadi inflasi 7,07% (yoy) (Grafik 3.3).

Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Inflasi pada kelompok administered prices juga turut menaikkan inflasi pada triwulan IV

2017. Inflasi administered prices tercatat naik dari 7,96% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

8,91% (yoy) pada triwulan IV 2017 (Grafik 3.2). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVBahan Makanan 3,66 10,16 4,06 6,75 9,00 7,62 5,75 11,72 4,13 3,56 4,38 -4,27 4,06 7,58 -2,94 -1,59 0,95

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 5,68 8,07 12,31 12,45 8,73 6,92 4,10 4,69 6 7,54 8,25 8,33 6,95 6,67 7,26 8,06 0,08

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 10,20 9,36 3,07 7,34 5,53 4,89 4,62 2,80 6,2 5,23 4,39 3,43 0,39 1,64 2,38 2,32 0,02

Sandang 10,03 12,93 17,41 -5,87 20,1 22,40 15,24 12,63 6,9 4,20 3,85 3,60 2,14 2,05 1,61 0,84 0,00

Kesehatan 11,19 11,44 10,17 18,34 10,51 10,62 7,38 1,30 1,7 1,61 2,26 3,95 3,22 3,23 2,39 2,02 0,04

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 10,98 11,36 7,2 -21,72 5,85 5,42 5,29 4,00 4,5 4,34 3,55 3,77 3,57 3,52 1,48 1,43 0,01

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 14,38 9,73 1,71 18,60 7,52 14,20 12,32 -2,90 5,6 -1,86 -0,36 0,05 0,50 2,79 0,46 0,79 0,19

Inflasi Tahunan (yoy ) 8,80 9,75 5,40 9,34 7,92 8,22 6,60 4,52 5,45 3,87 4,05 1,91 2,41 3,92 1,60 1,97 1,29

Kelompok Barang dan Jasa2014

Andil20162015 2017

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 2015 2016 2017

Administered Prices Core Inflation Volatile Food

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 48: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

34

kenaikan harga tiket angkutan udara akibat peringatan Maulid Nabi Muhammmad SAW, Hari

Raya Natal yang disertai dengan pelaksanaan Cuti Bersama, dan perayaan Tahun Baru. Inflasi

angkutan udara tercatat meningkat dari deflasi 9,23% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi

deflasi 3,97% pada triwulan IV (yoy) (Grafik 3.3). Kenaikan inflasi administered prices juga

dipicu perubahan harga bahan bakar rumah tangga (minyak tanah). Sesuai dengan biaya

bahan bakunya, bahan bakar rumah tangga cenderung meningkat pada triwulan IV 2017

sehingga inflasi bahan bakar rumah tangga tercatat inflasi 1,28% (yoy) pada triwulan IV 2017

lebih tinggi dari triwulan III 2017 yang mencapai deflasi sebesar 4,40% (yoy) (Grafik 3.4).

Kenaikkan inflasi administered prices juga dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rokok

akibat dampak perayaan keagamaan ataupun hari libur lainnya selama bulan Desember. Inflasi

rokok putih tercatat naik dari 12,86% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 14,65% (yoy) pada

triwulan IV 2017 (Grafik 3.5). Selain faktor permintaan yang meningkat, naiknya harga rokok

diikuti dengan naiknya biaya pengiriman rokok dari luar Maluku Utara pada periode yang sama.

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi

Beberapa Subkelompok Core Inflation (yoy)

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi

Beberapa Komoditas Administered Prices (yoy)

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas

Tembakau dan Minuman Beralkohol (yoy)

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Penyelenggaraan RumahTanggaIkan Diawetkan

Obat-obatan

Sandang Wanita

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Tarip Air Minum PAMAngkutan UdaraBahan Bakar Rumah Tangga

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Rokok Kretek Rokok Kretek Filter Rokok Putih

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 49: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

35

Berbeda dengan 2 kelompok lainnya, tekanan inflasi pada kelompok volatile food

mengalami penurunan pada triwulan IV 2017. Inflasi volatile food menurun dari sebelumnya

deflasi 1,24% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi deflasi 3,71% (yoy) pada triwulan IV 2017

(Grafik 3.6). Hal tersebut terjadi karena terjaganya ketersediaan pasokan sayur-sayuran,

bumbu-bumbuan, daging dan hasilnya, kacang-kacangan, serta lemak dan minyak di Maluku

Utara dari luar daerah sebagai dampak dari sistem logistik yang baik menyebabkan inflasi

volatile food menurun. Berdasarkan data BPS, penurunan inflasi volatile food terutama terjadi

pada subkelompok sayur-sayuran yang harganya cenderung menurun seiring melimpahnya

pasokan di pasar. Karena kondisi tersebut inflasi subkelompok sayur-sayuran turun dari inflasi

sebesar 0,60% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi deflasi sebesar 10,10% (yoy) pada triwulan

IV 2017 (Grafik 3.6).

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Volatile Food (yoy)

Pada triwulan IV 2017 inflasi subkelompok bumbu-bumbuan mengalami deflasi sebesar

14,86% (yoy) turun dibandingkan dengan triwulan III 2017 deflasi sebesar 3,43% (yoy) (Grafik

3.6). Penurunan Inflasi juga terlihat pada subkelompok daging dan hasi-hasilnya menunjukkan

deflasi sebesar 4,49% (yoy) pada triwulan IV 2017 sementara pada triwulan sebelumnya deflasi

sebesar 1,72% (yoy).

Meningkatnya inflasi inti juga tercermin dari hasil survei konsumen yaitu indeks

pengeluaran untuk konsumsi naik secara drastis dari 143,33 pada triwulan III 2017 menjadi

175,00 pada triwulan IV 2017 dan sejalan dengan peningkatan pada indeks penghasilan

sebanyak 5,0 poin menjadi 146,67 pada triwulan IV 2017 (Grafik 3.7). Di sisi lain, indeks

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

volatile food Daging dan Hasil-hasilnya

Sayur-sayuran Kacang-kacangan

Bumbu-bumbuan Lemak dan Minyak

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 50: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

36

perkiraan perubahan tabungan meningkat tidak begitu signifikan menjadi 131,67 pada triwulan

IV 2017 dimana pada triwulan sebelumnya hanya 130,00. Hal tersebut mencerminkan bahwa

peningkatan pengeluaran masyarakat Maluku Utara sejalan dengan peningkatan penghasilan

pada akhir triwulan IV.

Grafik 3.7 Indeks Survei Konsumen

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Pada bulan Januari 2018 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm), turun

dibandingkan bulan Desember 2017 yang mengalami inflasi sebesar 1,29% (mtm). Secara

tahunan, inflasi Maluku Utara Januari 2018 tercatat sebesar 2,00% (yoy) lebih tinggi

dibandingkan Desember 2017 sebesar 1,97% (yoy). Inflasi tersebut, secara akumulatif hingga

bulan Januari 2017 inflasi Maluku Utara menjadi 0,65% (ytd).

Naiknya tekanan inflasi pada bulan Januari 2018 terutama disebabkan oleh inflasi pada

kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,13% (mtm). Peningkatan

terutama dipicu oleh kenaikan harga beras dari pulau Jawa dan Sulawesi yang mulai dirasakan

seiring dengan penambahan pasokan beras baru. Sementara itu, intensitas hujan dan

gelombang laut masih mengganggu kelancaran distribusi baik perikanan maupun pangan

strategis di Maluku Utara.

131,67

146,67

175,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Triwulan-I Triwulan-II Triwulan-III Triwulan-IV

2017

Indeks Perkiraan perubahan tabungan Indeks Penghasilan Indeks Pengeluaran

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Page 51: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

37

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Tekanan inflasi pada triwulan berjalan 2018 diperkirakan tetap terkendali. Faktor yang

mendorong terjaganya laju inflasi 2018 antara lain penurunan harga barang yang diatur

pemerintah, tersedianya barang dan jasa yang mencukupi, dan distribusi barang yang lancar.

Terjaganya inflasi juga diperkirakan didorong oleh faktor ekspektasi seperti yang diindikasikan

penurunan indeks perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga 3 bulan mendatang dari 175

menjadi 159,07. Selain itu, terjaganya inflasi dipengaruhi menurunnya tekanan kenaikan harga

yang dapat dilihat dari rendahnya kekhawatiran konsumen terhadap kenaikan harga BBM dan

tarif listrik, serta perkiraan meningkatnya ketersediaan bahan pangan. Adapun risiko yang akan

mempengaruhi peningkatan inflasi pada triwulan I 2018 adalah kenaikan beras di sentra

produksi di pulau Jawa dan adanya potensi gangguan listrik dari pembangkit PLTMG berpotensi

meningkatkan harga komoditas perikanan. Dengan demikian, inflasi akhir triwulan I 2018

diperkirakan terjaga dan berada pada kisaran 1,85% - 2,25% (yoy)

1,97%

8,91%

1,58%

-3,71%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2014 2015 2016 2017

Inflasi Maluku Utara AP Core VF

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 52: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

38

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Pada bulan Desember 2017, telah dibentuk TPID tingkat Kabupaten Halmahera Selatan

di Labuha. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat BI Provinsi Maluku Utara dengan

pembahasan mengenai rencana Program Kerja (proker) 2018. Selain itu, TPID Maluku Utara

dan TPID Ternate bekerjasama dengan kepolisian membentuk satgas pangan untuk melakukan

kunjungan lapangan kepada distributor BBM dan pangan strategis (beras, gula, dan minyak)

dalam rangka menghindari penimbunan dan memastikan ketersediaan pasokan untuk antisipasi

peningkatan konsumsi menjelang perayaan Hari Raya Natal dan tahun baru serta pilkada

Gubernur 2018.

Gambar 3.1 Rapat Perdana TPID Kabupaten Halmahera Selatan

Pada bulan Januari 2018, telah dilakukan rapat koordinasi awal tahun TPID Ternate dan

TPID Tidore Kepulauan yang membahas rencana aksi TPID pada tahun 2018. Pada rapat

tersebut dibahas tentang strategi pendistribusian dalam rangka pemenuhan pangan strategis

seperti beras, bawang, rica, dan tomat dalam rangka menjaga kestabilan harga di pusat

konsumsi kota Ternate.

Page 53: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

39

Gambar 3.2 TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/kota di Maluku Utara

Selanjutnya, pada triwulan I 2018 direncanakan akan dibentuk 3 (tiga) TPID tingkat

Kabupaten Kota yaitu TPID Taliabu, TPID Halmahera Utara, dan TPID Halmahera Tengah.

Dengan telah dibentuknya 3 (tiga) TPID tersebut maka seluruh kabupaten di provinsi Maluku

Utara akan memiliki TPID, sehingga diharapkan kedepannya akan meningkatkan koordinasi

baik dalam maupun antar kabupaten guna mengendalikan distribusi pangan strategis dan solusi

permasalahan yang menyebabkan peningkatan inflasi di provinsi Maluku Utara.

Page 54: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

40

Page 55: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

41

Secara umum, ketahanan sektor rumah tangga masih terjaga. Risiko kredit dari sektor

rumah tangga tercatat pada level yang rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya.

Seiring tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hingga triwulan IV 2017,

stabilitas keuangan sektor korporasi secara umum masih terjaga. Meningkatnya

kinerja ekonomi ini diikuti dengan turunnya risiko kredit yang terindikasi dari

menurunnya NPL kredit ke sektor korporasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN

DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Stabil Terjaga”

NPL Sektor

Rumah Tangga

0,86%

NPL Korporasi

3,31%

Page 56: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

42

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara konsisten masih didominasi

oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 55% dimana permintaan domestik

menjadi penggerak utama perekonomian Maluku Utara. Pangsa konsumsi rumah tangga pada

triwulan IV 2017 tercatat sebesar 55,95%. Persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan

triwulan II yang mencapai 56,20%. Secara historis, konsumsi rumah tangga di Maluku Utara

terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pangsa dari investasi

swasta dan konsumsi pemerintah (Grafik 4.1).

Walaupun terjadi penurunan pangsa rumah tangga, pertumbuhan konsumsi rumah

tangga tercatat mengalami peningkatan dari 3,91% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 4.32%

(yoy) pada triwulan IV 2017(Grafik 4.1).

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Tren peningkatan pada sektor konsumsi rumah tangga juga sejalan dengan hasil Survei

Konsumen (SK) Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat naik dari 128,06

menjadi 142,22 , begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mengalami

peningkatan dari 129,44 menjadi 145,00 (Grafik 4.2). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara yang mencapai 8,30% (yoy), Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) mengalami

peningkatan dari 126,67 menjadi 139,44. Kenaikan konsumsi masyarakat khususnya pada

triwulan IV 2017, diindikasikan oleh pergeseran puncak konsumsi masyarakat yang sebelumnya

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017

% (yoy)Pangsa thdPDRB (%)

Pangsa g_Konsumsi RT (rhs)

Page 57: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

43

mengalami penurunan pada triwulan III 2017 dengan adanya peristiwa hari raya natal dan tahun

baru. Peristiwa penting ini, menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat untuk konsumsi

rumah tangga.

Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Melihat perkembangan konsumsi Rumah Tangga yang mengalami peningkatan, dari

hasil survei konsumen (SK) menunjukan bahwa terjadi peningkatan ekspektasi penghasilan dan

ketersediaan lapangan usaha untuk 6 bulan mendatang yang signifikan, hal ini pula

mengindikasikan masyarakat memperkirakan kondisi kegiatan usaha akan mengalami

kenaikan. Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan keuangan rumah tangga diperkirakan

meningkat. Hal tersebut ditunjukan bahwa indeks perubahan harga secara umum pada 3 bulan

mendatang mengalami kenaikan dari 156 menjadi 165.

Grafik 4.3. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi

Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga

dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

142,22

139.44

145.00

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

IKK (Keyakinan Konsumen)IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini)IEK (Ekspektasi Konsumen)

Op

tim

isP

esim

is

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

EkspektasiPenghasilanKonsumen

EkspektasiKetersediaan

LapanganKerja

EkspektasiKegiatanUsaha

2017II 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

60

80

100

120

140

160

180

200

II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017

Indeks

Perubahan harga secara umum 3 bulan…

Page 58: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

44

4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Maluku Utara,

alokasi penghasilan masyarakat untuk konsumsi mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III

2017 dari 56,40% menjadi 57,50% pada triwulan IV (Grafik 4.5). Kondisi ini tentunya

mempengaruhi alokasi pengeluaran rumah tangga untuk tabungan. Dengan peningkatan

alokasi untuk konsumsi, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada alokasi tabungan

masyarakat dari triwulan sebelumnya 25,20% menjadi 21,67% (Grafik 4.5).

Grafik 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV mempengaruhi alokasi

penghasilan masyarakat untuk tabungan. Pangsa tabungan untuk perseorangan meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yakni dari 67,75% menjadi 72,50% pada triwulan IV 2017.

Pangsa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan meningkat dari triwulan

sebelumnya 76,36% menjadi 79,96% pada triwulan IV 2017 (Grafik 4.6). Tabungan masih

mendominasi komposisi DPK nasabah perseorangan yang mencapai angka 72,50%, jauh lebih

tinggi dari pangsa Giro sebesar 4,77% dan Deposito 22,72% (Grafik 4.7).

60,12 60,00 63,25 57,68 54,51 52,4561,85

53,47 57,1763,63

56,40 57,50

15,19 14,25 12,8515,35

11,12 19,4917,61

17,6516,85

14,9516,85 20,83

24,69 26,15 25,70 27,6737,31

30,27 27,53 31,10 25,98 21,42 25,20 21,67

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan

Page 59: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

45

Grafik 4.6. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.7. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: Laporan bank, diolah

Di lain sisi, nilai DPK Perseorangan menurun dari 3,42% (yoy) di triwulan III 2017

menjadi 2,76% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan nilai total DPK pada sisi giro dan deposito,

sedangkan tabungan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan jumlah

rekening masyarakat di perbankan tercatat sebesar 28,31% pada triwulan III 2017 (yoy)

menjadi 35,40% (yoy) pada triwulan IV 2017 (Tabel 4.1). Pertumbuhan jumlah rekening

cenderung tumbuh terakselerasi atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan

triwulan sebelumnya terutama dari kelompok nilai >10 Juta, >2 Miliar-5Miliar dan >Rp20 Miliar.

Sementara itu, jumlah rekening dari beberapa kelompok lainnya cenderung tumbuh melambat

atau mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel 4.1. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Laporan bank, diolah

Kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan kenaikan pertumbuhan dari

15,33% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 24,64% pada triwulan IV 2017. Namun demikian,

pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami penurunan dibandingkan triwulan

sebelumnya dari 88,40% pada triwulan III 2017 menjadi 86,28% pada triwulan IV 2017 (Grafik

4.8). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada penyaluran kredit bukan perseorangan yang

24,01% 28,58% 94,05% 92,28% 87,55% 76,24% 76,36% 79,96%

75,99% 71,42% 5,95% 7,72% 12,45% 23,76% 23,64% 20,04%

0%20%40%60%80%

100%

III IV III IV III IV III IV

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Giro Tabungan Deposito Total

Perseorangan Bukan Perseorangan

13,75% 10,28% 8,06% 9,88% 8,58% 8,46% 7,53% 8,84% 7,31% 4,77%

62,27% 67,85%66,51% 66,01% 66,92% 67,03% 67,00% 67,03% 67,75% 72,50%

23,98% 21,87% 25,43% 24,11% 24,50% 24,51% 25,47% 24,13% 24,94% 22,72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

Page 60: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

46

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 11,60% menjadi 13,72% pada triwulan IV

2017. Hal ini ditenggarai dengan pertumbuhan di beberapa sektor usaha korporasi.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi memiliki

pangsa 63,07%, sementara untuk modal kerja sebesar 19,18% dan untuk investasi sebesar

4,03% (Grafik 4.8).

Grafik 4.8. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Laporan bank, diolah

4.2. Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2017 mengalami pertumbuhan. Secara

sektoral pertumbuhan sektor utama yakni sektor industry pengolahan, sektor pengadaan listrik

dan gas, serta sektor jasa pendidikan. Namun demikian, perlambatan juga terjadi pada sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor

pengadaan air.

Pada triwulan IV 2017 sektor yang biasanya mengalami perbaikan yang signifikan atau

tumbuh lebih tinggi dari rata-ratanya dalam 3 tahun terakhir yaitu Pertanian, Pertambangan,

Industri, dan konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pada triwulan IV 2017 korporasi di

Maluku Utara kinerjanya jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan saldo

bersih tertimbang 6,13%, jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 17,52%.

Penurunan utamanya didorong oleh sektor pertambangan, sektor industri dan sektor PHR

dengan penurunan saldo bersih tertimbang masing-masing -3,45%, -4,53% dan -2,61%

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.9).

13,72%

19,18%

4,03%

63,07%

86,28%

Bukan Perseorangan

Perseorangan Modal Kerja

Perseorangan Investasi

Perseorangan Konsumsi

Page 61: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

47

Grafik. 4.9. Perkembangan Dunia Usaha per Sektor Ekonomi

Dari sisi keuangan, pertumbuhan dari sisi akses kredit, likuditas dan rentabilitas pelaku

usaha berdasarkan SKDU terindikasi meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini terutama

dipicu oleh pergeseran puncak konsumsi yang mengalami kenaikan pada Triwulan IV yang

dikarenakan perayaan hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja masih menguasai pangsa sektor

korporasi dengan adanya peningkatan pangsa kredit modal dibandingkan triwulan sebelumnya

dari 80,56% menjadi 80,97% pada triwulan IV, sementara kredit investasi menurun dari 19,44%

menjadi 19,03%. Penyaluran kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara juga

mengalami akselerasi pertumbuhan, pada triwulan IV 2017 pertumbuhannya mencapai 36,12%

(yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,35% (yoy). Kredit investasi

Page 62: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

48

pada triwulan III 2017 tercatat juga mengalami pertumbuhan mencapai 16,67% (yoy), jauh lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,73% (yoy) (Grafik 4.10).

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Laporan bank, diolah

Pertumbuhan pada kredit sektor korporasi pada triwulan IV 2017 diiringi dengan

penurunan NPL dari 4,05% pada triwulan III 2017 menjadi 3,31% di triwulan IV 2017 (Grafik

4.11). Turunnya NPL terjadi seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertanian,

pertambangan, dan industri. Pada sektor perdagangan besar dan eceran menunjukan

perkembangan yang baik walaupun tidak cukup signifikan untuk menurunkan NPL sektor

korporasi secara keseluruhan.

Grafik 4.11. NPL Kredit Korporasi

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.12. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur

Sumber: Laporan bank, diolah

2.264,02 80,97%

532,15 19,03%

Modal Kerja

36,12%

16,76%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

I III I III I III I III

2014 2015 2016 2017

Modal Kerja Investasi

4,06% 4,05%3,31%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017

3,96%

0,86%

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%

III I III I III I III

2014 2015 2016 2017

NPL UMKM NPL Non-UMKM

Page 63: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

49

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar

Rp9,87 triliun, lebih besar dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9,41 triliun. Secara

tahunan, aset perbankan Maluku Utara tumbuh sebesar 16,71% dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,43%. Secara umum, meningkatnya aset bank umum di

Provinsi Maluku Utara terjadi pada bank-bank milik pemerintah. Sementara itu, berdasarkan

jenis operasinya, peningkatan volume usaha terutama terjadi pada perbankan konvensional

tumbuh meningkat dari 9,70% (yoy) di triwulan III 2017 menjadi 16,56% (yoy) di triwulan IV.

Peningkatan aset perbankan maluku utara ini seiring dengan peningkatan kinerja sektor

ekonomi utama sepanjang tahun 2017.

Grafik 4.13. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber : Laporan bank, diolah

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara

pada posisi akhir triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp6,83 triliun, lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp6,64 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami

kenaikan sebesar 8,24% (yoy) pada triwulan IV 2017 setelah sebelumnya juga tumbuh pada

triwulan III 2017 sebesar 6,24%(Grafik 4.14).

Page 64: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

50

Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan IV 2017 mencapai Rp4,29 triliun, atau

naik 17,43% (qtq). Secara tahunan, tabungan signifikan meningkat dari 3,39% (yoy) menjadi

13,61% (yoy) (Grafik 4.14). Pertumbuhan keinginan masyarakant untuk simpanan dalam bentuk

tabungan ini sejalan dengan meningkatnya penghasilan masyarakat seperti yang tercatat di

survei konsumen Bank Indonesia triwulan IV 2017. Namun, perkembangan yang berbeda

terjadi pada simpanan dalam bentuk deposito. Pada akhir triwulan III 2017, jumlah simpanan

deposito tercatat sebesar Rp1,63 triliun. Secara tahunan, deposito tumbuh menurun dari 8,36%

(yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 5,46%(yoy) pada triwulan IV 2017 (Grafik 4.14).

Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp911 miliar.

Terjadi penurunan tidak hanya secara nominal namun juga secara tahunan. Pertumbuhan

simpanan giro melambat dan mengalami kontraksi sebesar 7,89% (yoy) jauh lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kenaikan dan mencapai 11,48% (yoy).

Dalam beberapa bulan terakhir, simpanan giro menunjukkan tren penurunan yang lebih besar

dibandingkan sektor pinjaman lainnya. Perlambatan simpanan giro ini dipengaruhi oleh

menurunnya giro sektor pemerintahan. Tidak tercapainya target pendapatan pemerintah,

mendorong penggunaan giro pemerinta di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan II

2017.

Grafik 4.14. Perkembangan DPK (miliar rupiah)

Sumber : Laporan bank, diolah

Dari sisi penyaluran kredit, secara umum penyaluran jumlah kredit oleh perbankan di

Maluku Utara mengalami kenaikan pada triwulan IV 2017 yang tercatat sebesar Rp 8,42 triliun.

Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 31,55% (yoy), meningkat secara signifikan dari

triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,01% (yoy) (Grafik 4.15). Pertumbuhan ini terjadi pada

-4,20%

-2,39%

3,11%

8,24%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Miliy

ar

Ru

pia

h

Giro Tabungan Deposito g DPK yoy (%)

Page 65: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

51

kredit modal kerja, investasi dam konsumsi. Pertumbuhan paling pesat terjadi pada kredit modal

kerja yang tercatat naik menjadi 36,12% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

sebesar 21,35% (yoy). Pertumbuhan juga dipicu oleh kredit investasi yang tumbuh lebih baik

dari triwulan sebelumnya yaitu dari 2,73% (yoy) menjadi 16,76% (yoy) pada triwulan III 2017.

Membaiknya kinerja kredit modal kerja dan investasi disebabkan oleh meningkatnya kinerja

beberapa sektor khususnya sektor pertanian, pertambangan dan industri.

Grafik 4.15. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)

Sumber : Laporan bank, diolah

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat, kredit konsumsi

tercatat tumbuh sebesar 16,54% (yoy), sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan

sebelumnya yang mencapai 15,73% (yoy) (Grafik 4.16). Dengan perkembangan penghimpunan

dana dan penyaluran kredit tersebut, peran intermediasi perbankan di Maluku Utara masih

cukup tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) masih berada di level

yang tinggi dan lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yakni dari 112,97% menjadi 123,45%

pada triwulan IV 2017 (Grafik 4.16).

9,81%

9,58%

31,55%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017

Miliy

ar

Ru

pia

h

Modal Kerja Investasi Konsumsi g Kredit yoy (%)

Page 66: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

52

Grafik 4.16. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

Sumber : Laporan bank, diolah

Berdasarkan Perkembangan Non Performing Loan (NPL) pada triwulan IV 2017, secara

umum, terdapat penurunan potensi risiko pada sektor lembaga keuangan yang diwakili

perbankan. Pada triwulan IV 2017 NPL perbankan Maluku Utara tercatat sebesar 3.31%, turun

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 4.05% (Grafik 4.17). Peningkatan

terutama terjadi pada sektor pertanian dan pertambangan sebagai dampak dari pelemahan

kinerja keuangan pada sektor tersebut. Walaupun NPL masih berada di dalam batas aman,

namun perbankan perlu mewaspadai NPL yang masih berada pada level yang cukup tinggi.

Grafik 4.17. Perkembangan NPL Perbankan di Malut

Sumber : Laporan bank, diolah

Page 67: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

53

4.3.3 Perbankan Syariah

Pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 16,07% (yoy). Nilai ini lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 5,76% (yoy) di triwulan III 2017. Peningkatan

terjadi pada simpanan jenis giro yang naik dari sebelumnya bernilai negatif sebesar

13,87%(yoy) menjadi positif 0,56% (yoy). Sementara itu, deposito syariah mengalami kinerja

yang meningkat secara signifikan dari 2,71% (yoy) menjadi 32,37% (yoy). Sementara tabungan

syariah tercatat menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 13,19% (yoy) menjadi 12,71%

(yoy). Kebijakan pengurangan rate bagi hasil dalam perbankan syariah tidak memberikan

dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Maluku Utara. Tercatat dari

kinerja di sektor perbankan syariah terlihat semakin membaik.

Lebih lanjut lagi, pembiayaan perbankan syariah pada triwulan laporan juga

menunjukan perbaikan kinerja. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara

pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp281,54 miliar, tumbuh sebesar 42,59% (yoy),

terakselerasi dari triwulan sebelumnya sebesar 31,71% (yoy). Perbaikan kinerja terutama

dialami oleh pembiayaan untuk modal kerja syariah yang tercatat tumbuh meningkat di triwulan

IV 2017 menjadi 35,97% (yoy) dari 20,44% (yoy) pada triwulan III 2017. Konsumsi syariah juga

mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya dari 52,89%(yoy) menjadi 58,00%(yoy).

Sementara itu, pembiayaan untuk tabungan syariah tercatat mengalami perlambatan

pertumbuhan sebesar 12,71% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 13,19%

(yoy). Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan IV 2017, FDR perbankan syariah Maluku

Utara tercatat sebesar 63,87% (Grafik 4.18).

Grafik 4.18. Perkembangan Perbankan Syariah

Sumber : Laporan bank, diolah

Page 68: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

54

4.4. Pengembangan Akses Keuangan

Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Malut mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya

sebesar Rp1,97 triliun menjadi Rp2,20 triliun pada triwulan IV 2017. Secara tahunan, jumlah

tersebut tumbuh sebesar 13,46% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 4,08% (yoy). Sedangkan dari sisi kualitas kredit, NPL debitur UMKM pada triwulan IV

2017 tercatat menurun sebesar 3,96%, lebih kecil dari triwulan sebelumnya yang mencapai

4,77% (grafik 4.12).

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencapai perekonomian yang stabil

dan berkelanjutan, Bank Indonesia senantiasa mendorong peningkatan akses keuangan

diantaranya kepada usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses keuangan

dan daya saing UMKM di Maluku Utara ditempuh melalui beberapa program, diantaranya

melalui program pengendalian inflasi melalui pembentukan klaster, monitoring rasio kredit

UMKM dan program pelatihan maupun pembinaan dari hulu ke hilir pada klaster UMKM yang

sudah dibentuk.

Pada program pengendalian inflasi (klaster), upaya meningkatkan akses keuangan

diimplementasikan dalam satu program pengembangan yang terintegrasi dengan penguatan

daya saing UMKM. Pengembangan klaster ketahanan pangan mengacu kepada komoditas

pangan yang menjadi sumber penyumbang tekanan inflasi yaitu cabai, bawang merah, ikan laut

dan padi.

Beberapa klaster ketahanan pangan dan klaster UMKM yang dikembangkan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 adalah sebagai berkut:

Tabel 4.3. Klaster Ketahanan Pangan dan Klaster UMKM BI di Maluku Utara

Sepanjang triwulan IV 2017 dalam rangka pengembangan klaster, Bank Indonesia

Maluku Utara melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

Page 69: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

55

1. Pelatihan Integrated Ecofarming Berbasis Microbacter Alfaafa (MA 11)

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan anggota klaster cabai, klaster bawang merah,

klaster padi, pegawai dinas pertanian, petani lain di Ternate dan sekitarnya serta santri Pondok

Pesantren Tahfidz Quran. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mengerti dan memahami

pentingnya membangun pertanian organik terintegrasi berbasis MA - 11 untuk mencegah dari

cemaran biologi, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia serta cara pengendalian setiap tahap-tahap proses yang kritis. Selain itu

juga agar peserta memahami cara membuat superbokasi, biofarm, bioplas, pupuk organik cair

dan superfeed. Pemateri adalah Bapak Dr. Nugroho Widiasmadi M.Eng. dibantu Bapak Budi

dan Bapak Sudarisman selaku petani sukses yang sudah mengaplikasikan integrated

ecofarming berbasis Microbacter Alfaafa (MA 11) di Sleman.

2. Pelatihan Pengolahan Ikan di Kabupaten Pulau Morotai

Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan istri nelayan dari desa Dodoku, Mandiri, Gosoma,

Daeo dan perwakilan dari anggota penggerak PKK Kabupaten Pulau Morotai. Pelatihan ini

merupakan upaya pembinaan hilir untuk meningkatkan nilai tambah dalam bentuk hasil olahan.

Pengolahan ikan akan memberikan nilai tambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan nelayan. Produk akhir dalam pengolahan berbahan dasar ikan laut ini berupa

dendeng ikan tuna, BITCan (kamplang), ikan teri krispi dan sambal roa. Pemateri adalah Ibu Siti

Sulastri dari anggota WUBI.

Page 70: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

56

Page 71: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

57

Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan IV 2017

mengalami net outflow karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian

terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat Maluku Utara.

Sementara transaksi keuangan nontunai juga menunjukkan peningkatan seiring

dengan meningkatnya akitivitas pembayaran dalam menghadapi HBKN.

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

“Transaksi Tunai dan Nontunai Meningkat Seiring

Perbaikan Perekonomian Maluku Utara”

Net Outflow

Triwulan IV 2017

Rp 882,263

miliar

Nominal Transaksi Kliring

Triwulan IV 2017

Rp 330,664

miliar

Page 72: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

58

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Pergerakan uang kartal melalui Bank Indonesia di Maluku Utara masih mengikuti pola

historisnya. Aliran uang kartal menunjukkan peningkatan yang signifikan pada net outflow

dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.1). Posisi net outflow (uang yang keluar lebih besar

daripada jumlah uang yang masuk dari khazanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku

Utara) meningkat signifikan mencapai 76,64% (yoy) dari Rp3,185 miliar pada triwulan III 2017

menjadi Rp 882,263 miliar pada triwulan IV 2017. Pada triwulan IV 2017 aliran uang keluar

(outflow) tercatat sebesar Rp 1078, 739 miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar

Rp 196,476 miliar lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp350,74 miliar atau

menurun 17,20% (yoy).

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Menurunnya net inflow tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan uang

kartal oleh masyarakat dalam rangka memenuhi aktivitas ekonominya. Peristiwa ini juga

ditenggarai oleh adanya peningkatan konsumsi masyarakat dalam rangka menghadapi faktor

musiman yaitu hari Natal dan Tahun Baru serta realisasi proyek-proyek pembangunan

pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada akhir tahun. Sementara itu, inflow triwulan IV

2017 menunjukkan kontraksi sebesar -17,20% (yoy) setelah mengalami peningkatan pada

triwulan sebelumnya sebesar 1,77% (yoy). Sedangkan outflow tercatat mengalami peningkatan

sebesar 46,36% (yoy) pada triwulan IV setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -2,46% (yoy).

-1.000,00

-500,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

Inflow Outflow NetflowRp miliar

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 73: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

59

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (KPw BI Provinsi Malut)

melaksanakan layanan kas titipan dan kas keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan uang Rupiah dalam kondisi yang masih relatif baru dan layak edar serta menjangkau

masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan. Hingga saat ini KPw BI Provinsi Maluku Utara

telah memiliki 2 kas titipan yaitu di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan dan Tobelo,

Kabupaten Halmahera Utara.

Guna menjangkau seluruh wilayah Maluku Utara, Kas Keliling secara rutin dilakukan

oleh KPw BI Provinsi Maluku Utara baik di dalam maupun di luar Kota Ternate. Tantangan yang

dihadapi yakni kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan. Selain

menerapkan Clean Money Policy (Kebijakan untuk menyediakan uang layak edar), kegiatan kas

keliling juga bertujuan untuk menyediakan uang pecahan kecil kepada masyarakat tanpa harus

datang ke KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Selama triwulan IV 2017, Unit

Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Malut telah melaksanakan 30 kali kas keliling baik

yang dilaksanakan di Kota Ternate maupun di Luar Kota Ternate, kecuali pada bulan Desember

tidak ada pelaksanaan kas keliling dikarenakan telah selesainya jadwal kegiatan kas keliling

tahun 2017.

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Dalam rangka menerapkan kegiatan clean money policy, Kantor perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Maluku Utara melakukan penarikan uang tidak layak edar di masyarakat

untuk kemudian dimusnahkan. Pada Triwulan IV uang yang dimusnahkan mengalami

penurunan nilai yang cukup berarti sebesar -19% (qtq) dengan volume -35% (qtq) (Grafik 5.2).

Penurunan nominal dan volume uang yang dimusnahkan pada triwulan IV dikarenakan telah

dilakukan pemusnahan uang tidak layak edar pada triwulan III dengan jumlah yang sangat

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 74: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

60

tinggi. Selain itu, menurunnya jumlah uang tidak layak edar pada Triwulan IV disebabkan oleh

kegiatan kas keliling KPw BI Maluku Utara untuk menyediakan uang layak edar dimasyarakat

dilakukan secara rutin bahkan hingga ke pelosok.

Grafik 5.2 Perkembangan Pemusnahan UTLE di Maluku Utara

Pada triwulan IV 2017, tidak ditemukan uang palsu dari setoran bank ke Unit

Pengolahan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara sama halnya

dengan triwulan sebelumnya. KPw BI Maluku Utara terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian

uang rupiah guna meningkatkan awareness masyarakat terkait peredaran uang palsu

di Provinsi Maluku Utara. Sosialisasi biasa dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar

(baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah atau

kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melakukan publikasi tentang

ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai di Maluku Utara yang tercermin dari

transaksi pada layanan kliring perbankan mengalami kenaikan yang signifikan. Secara tahunan,

nominal transaksi kliring tercatat mengalami peningkatan sebesar 34,58% (yoy) pada triwulan

IV. Sementara itu, layanan RTGS di Maluku Utara semakin gencar seiring dengan pertumbuhan

ekonomi dan kebutuhan akan akses keuangan digital yang kian tinggi.

3%

89%

-19%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

II III IV

JUMLAH NOMINAL YANG DIMUSNAHKAN

PERTUMBUHAN JUMLAH NOMINAL YANG DIMUSNAHKAN

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 75: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

61

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di triwulan IV 2017, kegiatan

sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan

sebelumnya, baik dari sisi nominal maupun volume (Grafik 5.3). Jumlah transaksi nontunai di

Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 87,37% (yoy) pada triwulan IV. Angka

ini jauh lebih besar dibandingkan dengan triwulan III yang tercatat sebesar 33,83% (yoy).

Secara nominal, Transaksi nontunai melalui fasilitas kliring pada periode triwulan III 2017

sebesar Rp 330,264 miliar, meningkat 34,58% (yoy) setelah sebelumnya terkontraksi -7,34 %

(yoy).

Grafik 5.3 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

Peningkatan nilai transaksi melalui SKNBI sejalan dengan pertumbuhan konsumsi

pemerintah, konsumsi lembaga swasta nirlaba serta investasi pada triwulan terlapor.

Meningkatnya nominal transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) juga disebabkan oleh

tingginya kegiatan masyarakat dalam menggunakan fasilitas kliring berkaitan dengan naiknya

aktivitas pembayaran dalam menghadapi hari natal dan tahun baru.

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017

Jumlah Warkat (lembar) Nominal (Rp Juta, RHS)

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 76: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

62

Tabel 5.2 Perkembangan Cek/ BG Kosong di Maluku Utara

Sementara itu, rasio cek dan bilyet giro (BG) kosong kembali meningkat pada triwulan

IV. Pada triwulan IV tercatat sebanyak 55 cek dan bilyet giro kosong yang dikembalikan. Angka

ini sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan III yang tercatat sebanyak 41 lembar saja. Secara

tahunan, pertumbuhan nominal cek dan bilyet giro kosong sedikit menurun dibandingkan

triwulan sebelumnya dari 0,64% (yoy) menjadi 0,61% (yoy). Adapun rasio jumlah cek/BG

kosong terhadap cek/BG yang diserahkan pada triwulan IV 2017 adalah sebesar 0,60%, juga

mengalami sedikit penurunan dari rasio triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,66%

(Tabel 5.2).

5.2.2 Perkembangan Kegiatan RTGS

Pertumbuhan transaksi nontunai dengan layanan jasa RTGS di Maluku Utara pada

triwulan IV 2017 tidak mengalami perubahan secara jumlah transaksi, volume transaksi dari

triwulan sebelumnya dan triwulan IV tercatat sama sebesar 535 kali. Apabila dilihat secara

tahunan, terjadi perlambatan pada triwulan IV yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar

10,1% (yoy). Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan triwulan III yang tercatat

tumbuh sebesar 217% (yoy). Secara nominal, pada triwulan IV transaksi layanan RTGS tercatat

sebesar Rp 350,7 miliar naik dibandingkan triwulan III sebesar Rp 340,9 miliar. Angka ini

menunjukkan pertumbuhan pada triwulan IV naik 17% (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 77: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

63

membaiknya kinerja keuangan dan kondisi korporasi dibeberapa sektor yang berdampak

dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan transaksi nontunai high value.

5.3 PERKEMBANGAN KUPVA BUKAN BANK (BB)

Pada perkembangannya, valuta asing menjadi kebutuhan di Maluku Utara. Dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji

serta untuk memenuhi kebutuhan wisatawan asing yang berkunjung ke Maluku utara, pada

Desember 2017 telah dilakukan peresmian CV. Qanitha Jaya Perkasa sebagai penyelenggara

KUPVA bukan bank (BB) pertama di Maluku Utara. Perkembangan penyelenggaraan KUPVA

bukan Bank (BB) telah sampai pada tahap pemberian sertifikat penyelenggara KUPVA BB oleh

Bank Indonesia KPw Maluku Utara kepada CV. Qanitha Jaya Perkasa, Keputusan Pemberian

Izin Usaha (KPIU), dan pendaftaran hak akses atau permintaan sandi user-id pelaporan KUPVA

BB Online untuk penyelenggara dan pengawas.

Sehubungan dengan peresmian CV. Qanitha Jaya Perkasa sebagai penyelenggara

KUPVA Bukan Bank (BB) baru dilakukan pada akhir triwulan IV maka CV. Qanitha Jaya

Perkasa belum melakukan pelaporan bulanan kepada Bank Indonesia KPw Provinsi Maluku

Utara yang dalam hal ini bertindak sebagai pengawas KUPVA bukan bank (BB). Sebagai

informasi, CV. Qanitha Jaya Perkasa melakukan penukaran valuta asing untuk mata uang

dollar, yuan, dan real dengan kurs terbaik. Selain sebagai penyelenggara KUPVA bukan Bank

(BB) atau yang lebih dikenal dengan money changer, CV. Qanitha Jaya Perkasa juga bergerak

dibidang tour and travel ibadah umroh sehingga transaksi penukaran valuta asing paling

banyak diperkirakan mata uang Real.

Page 78: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

64

Page 79: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

Permintaan terhadap tenaga kerja pada triwulan berjalan diperkirakan meningkat

yang terindikasi dari peningkatan SBT Penggunaan Tenaga Kerja SKDU.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya petani di Maluku Utara

masih dalam kondisi yang relatif baik. Meskipun mengalami penurunan NTP,

namun kesejahteraan petani di Maluku Utara sampai dengan periode laporan

masih terjaga.

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara

Masih Dalam Tingkat yang Baik”

TPT

5,33%

NTP

100,02

Page 80: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

66

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Pada triwulan berjalan, diperkirakan penggunaan tenaga kerja akan mengalami

peningkatan ditandai dengan saldo bersih tertimbang (SBT) perkiraan Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU) yang mencatatkan nilai positif sebesar 1,63%. Penambahan tenaga kerja

diperkirakan akan berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan.

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami

penurunan dari 66,19% pada Agustus 2016 menjadi 63,65% di Agustus 2017 (Grafik 6.1).

angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 516,2 ribu orang. Dengan angkatan kerja

terbanyak berada di Kota Ternate yang mencapai 97,8 ribu orang. Pada triwulan laporan,

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru mengalami kenaikan menjadi 5,33% dibanding

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,01% (Tabel 6.1). Peningkatan TPT pada

triwulan laporan mengindikasikan bahwa saat ini situasi sedang sulit untuk mendapatkan

pekerjaan atau masih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang

dimiliki. Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang selalu berada diatas rata-rata

nasional diharapkan mampu memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts

2013 2014 2015 2016 2017

TPAK 67,72% 64,35% 66,43% 63,88% 67,99% 66,43% 67,83% 66,19% 69,48% 63,65%

TPT 5,43% 3,80% 5,65% 5,29% 5,56% 6,05% 3,43% 4,01% 4,82% 5,33%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 81: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

67

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa)

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penyerapan tenaga kerja

paling besar terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan,

yaitu sebanyak 199 ribu orang atau sebanyak 40,72% dari angkatan kerja. Selanjutnya, diikuti

oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yang menyerap sebanyak 107 ribu

orang atau sebanyak 21,89% dari angkatan kerja (Grafik 6.2).

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (ribu jiwa)

Berdasarkan data historisnya, saat ini Maluku Utara sedang mengalami pergeseran

penyerapan tenaga kerja dari sektor utama, yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

perburuan, dan perikanan menuju sektor-sektor sekunder dan tersier seperti sektor industri

pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts

763.3 773.18 782.4 792.5 801.9 811.0

519 513.6 530.7 524.5 557.1 516.2

Bekerja 490.2 482.54 512.5 503.5 530.3 488.7

Pengangguran 28.8 31.06 18.2 21 26.8 27.5

244.3 259.58 251.7 268 244.7 294.8

67.99% 66.43% 67.83% 66.19% 69.48% 63.65%

5.56% 6.05% 3.43% 4.01% 4.82% 5.33%

TPAK

TPT

2015 2016Indikator

Penduduk 15 Tahun Keatas

Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

2017

222,6 239,5 245,0 242,4225,2 205,5 234,0 199,0

97,494,4

87,9 84,795,7 104,5 100,1 107,0

55,259,2

72,9 63,775,2 72,0 78,1 63,9

16,112,7 8,9 17,4

26,4 44,5 36,2 34,1

24,922,7

23,0 23,2 25,5 21,8 31,9 29,8

49,3 37,6 52,5 51,1 64,5 55,2 49,9 55,0

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts

2014 2015 2016 2017

Lainnya

Konstruksi

Industri Pengolahan

Perdagangan, RumahMakan, dan JasaAkomodasiJasa Kemasyarakatan,Sosial, dan Perorangan

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 82: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

68

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1

2015 2016 2017 2018

NTP g_NTP (yoy)

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Kesejahteraan masyarakat di area pedesaan terpantau stabil. Pada Januari 2018,

Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar 100,02, mengalami penurunan

dibandingkan bulan sebelumnya (Grafik 6.5). NTP Maluku Utara mengalami penurunan

1,17% bila dibandingkan dengan Desember 2017 yang tercatat sebesar 101,2. Penurunan NTP

Maluku Utara mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat kemampuan/daya beli petani

menurun. Sementara itu, inflasi pedesaan Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 1,12% yang

disebabkan kenaikan indeks harga pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok Bahan

Makanan; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; kelompok Perumahan,

Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar; kelompok Sandang; kelompok Kesehatan; kelompok

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga; serta kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Pada triwulan laporan, tercatat bahwa NTP Maluku Utara berada ditengah diantara

Kawasan Timur Indonesia (Tabel 6.2). Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kesejahteraan

masyarakat pedesaan khususnya petani di Maluku Utara masih dalam kondisi yang relatif baik.

Sehingga, meskipun mengalami penurunan NTP, namun kesejahteraan petani di Maluku Utara

sampai dengan periode laporan masih terjaga.

101,2

9

108,8

4

96,4

5

107,3

1

102,1

2

101,7

7

101,2

1

109,0

1

94,5

6

107,4

1

104,1

3

101,2

0

Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Gabungan

Triwulan III-2017 Triwulan IV-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 83: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

69

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia

Di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, Indeks Keyakinan

Konsumen pada Januari 2018 tercatat sebesar 125,94. Optimisme konsumen terhadap

kondisi ekonomi pada awal tahun 2018 terjaga pada level positif, meski sedikit lebih rendah dari

bulan sebelumnya. Terjaganya optimisme konsumen tersebut ditopang terutama oleh kenaikan

penghasilan saat ini dan kenaikan ekspektasi penghasilan pada 6 bulan mendatang. Pada

komponen Kondisi Keuangan Konsumen, indeks perkiraan pengeluaran untuk konsumsi dalam

3 (tiga) bulan yang akan datang pada Januari 2018 sebesar 159,07 atau turun 9,10% dari bulan

sebelumnya.

Dari sisi ketimpangan, berdasarkan data BPS, terdapat kecenderungan kenaikan

ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara yang terindikasi dari meningkatnya gini

ratio dari 0,317 pada semester II tahun 2017 menjadi 0,330 pada semester III tahun 2017 (data

dipublikasi Januari 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelebaran tingkat

ketimpangan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara, namun distribusi pengeluaran di antara

penduduk masih cukup merata.

Peringkat Provinsi NTP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

102,92Nasional

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 84: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

70

6.3 Profil Kemiskinan Daerah

Berdasarkan data BPS Ternate, jumlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih besar

dibandingkan di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Ternate yang berdomisili di desa

sebanyak 83,48% dari total jumlah penduduk miskin di Ternate, atau sebanyak 65,35 ribu orang

dan sisanya 16,52% atau sebanyak 1,57 juta orang tinggal di perkotaan. Dari angka tersebut

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 2,19%, sementara penduduk

miskin di perkotaan meningkat sebesar 3,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 6.5 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

Grafik 6.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Desa dan Kota

Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi

kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita per hari dan kebutuhan nonpangan esensial,

seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei nasional, pada periode Maret-September 2017, garis

kemiskinan Maluku Utara naik sebesar 1,62% atau naik Rp6.342/kapita per bulan, yakni dari

Rp390.998/kapita per bulan menjadi Rp397.340/kapita per bulan. Peranan komoditas makanan

terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Pada Maret-September 2017, penyumbang garis kemiskinan terbesar yakni komoditas

makanan baik di perkotaan maupun pedesaan hampir sama. Pada September 2017 beras

memberikan sumbangan sebesar 25,40% di perkotaan dan 25,06% di pedesaan. Rokok kretek

filter memberikan sumbangan terbesar kedua pada garis kemiskinan sebesar 12,76% di

pedesaan, sedangkan tongkol/tuna/cakalang memberikan sumbangan terbesar ke dua di

daerah perkotaan sebesar 9,19%.

12,19 11,17 12,25 8,29 10,58 12,45 12,00 12,93

70,45 73,62 67,6564,35 64,10 63,95 64,47 65,35

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept

2014 2015 2016 2017

Kota DesaRibu Orang

3,953,58 3,85

2,613,32

3,76 3,61 3,70

8,56 8,85

7,957,57 7,44 7,43 7,40 7,557,30 7,41

6,846,22 6,33 6,41 6,35 6,44

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept

2014 2015 2016 2017

Kota Desa Kota+Desa%

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 85: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

71

Grafik 6.7 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota

Permasalahan kemiskinan tidak sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi

yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman

pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Nilai P1 tahun ini menunjukkan penurunan 0,11 poin atau sebesar 0,92 pada September

2016 menjadi 0,81 pada September 2017. Penurunan nilai P1 tersebut terjadi di perdesaan

(0,27 poin), sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan (0,32 poin). Sementara itu, nilai P2

juga mengalami penurunan 0,06 poin atau menjadi 0,15 pada September 2017 (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Nilai Tukar Petani (NTP) di Maluku Utara

Penurunan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran

penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran

diantara penduduk miskin juga semakin menyempit. Ditinjau secara daerah kota-desa, nilai P1

dan P2 antar perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di

perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P1 dan P2 pada

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Mar

et'

14

Sep

t'1

4

Mar

et'

15

Sep

t'1

5

Mar

et'

16

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Mar

et'

14

Sep

t'1

4

Mar

et'

15

Sep

t'1

5

Mar

et'

16

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Mar

et'

14

Sep

t'1

4

Mar

et'

15

Sep

t'1

5

Mar

et'

16

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Makanan Bukan Makanan Total

Kota Desa Kota+Desa

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 86: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

72

September 2017, dimana nilai kedua indeks (P1 dan P2) di perdesaan lebih tinggi dibanding di

perkotaan.

6.4 Profil Kebahagiaan Daerah

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang

menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks

menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah

nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks Kebahagiaan antar provinsi di Indonesia bervariasi dengan rentang antara 67,52

sampai dengan 75,68. Tiga provinsi yang memiliki nilai Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah

Provinsi Maluku Utara sebesar 75,68, Maluku sebesar 73,77, dan Sulawesi Utara sebesar

73,69. Sedangkan Provinsi yang memiliki Indeks Kebahagiaan terendah yakni Papua sebesar

67,52, Sumatera Utara sebesar 68,41, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 68,98.

Grafik 6.8 Indeks Kebahagian Penduduk Menurut Provinsi, 2017

Komponen penyusun Indeks Kebahagian terdiri dari dimensi kepuasan (subdimensi

personal dan subdimensi sosial), dimensi perasaan (affect), dan dimensi makna hidup

(eudaimonia). Indeks indikator penyusun Indeks Kebahagian tertinggi adalah Keharmonisan

Keluarga sebesar 85,86 (Subdimensi Sosial). Sementara indeks indikator penyusun Indeks

Kebahagian terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas sebesar 65,74 (Dimensi

Perasaan/Affect).

75,68

70,69

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

Indeks

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 87: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

73

Gambar 6.1 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Maluku Utara, 2017

Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah

Perasaan Senang/Riang/Gembira sebesar 81,05, sementara yang terendah adalah Perasaan

Tidak Khawatir/Cemas sebesar 65,74. Pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator

yang memiliki indeks tertinggi adalah Tujuan Hidup sebesar 82,83, sebaliknya yang terendah

adalah Pengembangan Diri sebesar 72,68. Penduduk Maluku Utara pada umumnya merasa

optimis dengan masa depannya yang tercermin dari indeks Tujuan Hidup yang mencapai level

82,83. Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan

pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu sebesar 72,68.

67,68 74,05 71,94

75,86

74,79

85,62

78,12

81,97

79,10 81,81 81,05

65,74

67,84

77,07

79,83

72,68

78,94

82,83

81,81

Pendidikan danKeterampilan Pekerjaan/Usaha/

Kegiatan Utama

Pendapatan RumahTangga

Kesehatan

Kondisi Rumahdan Fasilitas

Rumah

KeharmonisanKeluarga

KondisiKeamanan

KeadaanLingkungan

HubunganSosial

KetersedianWaktu Luang

Kemandirian

Perasaan Senang/Riang/Gembira

Perasaan TidakKhawatir/Cemas

Perasaan TidakTertekan

PenguasaanLingkungan

PenerimaanDiri

Tujuan Hidup

Hubungan Positifdengan Orang Lain

PengembanganDiri

Dimensi Kepuasan Hidup

Subdimensi Personal

Subdimensi Sosial

Dimensi Perasaan (Affect)

Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)

Keterangan:

Catatan: Indeks indikator diukurpada skala 0-100. Titik pada grafikmenunjukkan besaran indeks padasetiap indikator. Semakin jauh titikdari sumbu menunjukkan semakintinggi besaran indeksnya.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 88: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

74

Page 89: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

75

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2018 diperkirakan mengalami

akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran

7,80% (yoy) – 8,20% (yoy).

Sementara itu, inflasi pada periode triwulan II 2018 diproyeksikan akan meningkat

dari pada triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran 2,20% - 2,70% (yoy)

dengan kecenderungan bias ke atas.

a

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN

“Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami

akselerasi dengan inflasi yang rendah”

Proyeksi Ekonomi

Triwulan II 2018

7,80% -

8,20%

Proyeksi Inflasi

Triwulan II 2018

2,08%

-

2,48%

Page 90: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

76

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2018 diperkirakan mengalami

akselerasi dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 7,80% - 8,20% (yoy). Dari sisi

permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh membaiknya kinerja konsumsi

pemerintah yang disebabkan oleh penyelesaian proyek pemerintah daerah menjelang

berakhirnya masa jabatan gubernur saat ini pada triwulan II 2018, serta terus berlangsungnya

pembangunan infrastruktur multiyears di wilayah provinsi Maluku Utara seperti jalan lingkar

Halmahera, proyek kelistrikan, dan pembangunan kawasan industri. Di lain sisi, akselerasi

pertumbuhan ekonomi tersebut masih tertahan oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB,

dan ekspor LN akibat dari ketidakpastian dalam bidang ekonomi dan politik yang disebabkan

oleh pelaksanaan Pilkada tingkat provinsi di tahun 2018.

Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan dipengaruhi oleh peningkatan kinerja di

lapangan usaha pertanian, pertambangan, kontruksi, dan perdagangan. Sementara itu,

akselerasi pertumbuhan akan di tahan oleh menurunnya kinerja lapangan usaha industri

pengolahan diakibatkan oleh kuota ekspor bijih nikel dan terlambatnya pembangunan smelter.

Dengan rencana pengakhiran eksploitasi tambang emas di Halmahera Utara, efek

Pilkada 2018, serta relaksasi kuota ekspor bijih nikel akan mewarnai perlambatan pertumbuhan

provinsi Maluku Utara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan

akan melambat menjadi sebesar 6,91% - 7,31%. Dilihat dari sisi permintaan, perlambatan

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

Page 91: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

77

pertumbuhan akan disebabkan oleh konsumsi pemerintah, PMTB, ekspor LN, dan impor LN

yang diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari sisi

penawaran, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh lapangan usaha utama Maluku Utara

yaitu lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, dan administrasi pemerintahan.

Perlambatan pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh base effect dari industri pengolahan

yang disebabkan beroperasinya smelter dari 2 perusahaan penambang nikel di Maluku Utara

pada tahun 2017.

7.1.1 Sisi Permintaan

Akselerasi pertumbuhan dari sisi permintaan pada triwulan II 2018 diakibatkan oleh

meningkatnya konsumsi pemerintahan yang disebabkan oleh efek dari pilkada 2018. Selain itu,

konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami kenaikan karena mulai direalisasikannya

pembangunan power plant Ternate dan Malifut di awal tahun 2018. Pertumbuhan konsumsi

pemerintah diperkirakan terjaga pada kisaran 10,48% - 10,88% (yoy).

Adapun pertumbuhan ini akan ditahan oleh turunnya konsumsi rumah tangga, PMTB,

ekspor LN, dan impor LN. Secara umum, seluruh sisi permintaan khususnya PMTB turun

karena efek pilkada 2018 yang mempengaruhi ketidakpastian, baik ekonomi maupun politik, di

provinsi Maluku Utara sehingga pelaku usaha cenderung menunggu sampai dengan

berakhirnya masa pilkada provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Survei Konsumen yang

dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan indeks saldo bersih ekspektasi

kondisi usaha. Penurunan ekspektasi tersebut diakibatkan oleh kecenderungan bergantinya

pemimpin SKPD dan arah kebijakan setelah gubernur terpilih memimpin pemerintahan.

Sementara itu, kegiatan ekspor baik LN diprediksi turut menahan pertumbuhan pada

triwulan II 2018. Walaupun, terdapat upaya intensif pemerintah daerah beserta beberapa

pengusaha perikanan untuk mendorong pelaksanaan eskpor produk perikanan langsung dari

Maluku Utara, namun diperkirakan hal ini belum dapat mengimbangi perlambatan yang

diakibatkan ekspor bijih nikel.

Page 92: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

78

7.1.2 Sisi Penawaran

Apabila dilihat dari sisi penawaran, lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami

akselerasi pada triwulan II 2018 karena mulai masuknya musim panen komoditas Hortikultura

dan produksi perikanan dalam rangka mendukung pasokan memasuki bulan Ramadhan dan

hari raya Idul Fitri. Sejalan dengan itu, lapangan usaha perdagangan diperkirakan mengalami

akselerasi yang disebabkan oleh semakin mendekatnya Pilkada yang mempengaruhi

peningkatan pada pola usaha perdagangan. Sementara itu, akselerasi juga akan dialami oleh

lapangan usaha pertambangan akibat adanya spekulasi dari penambahan kuota ekspor nikel

bijih.

Akselerasi lainnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari sisi penawaran adalah

pada lapangan usaha konstruksi akibat dari penyelesaian proyek pemerintah daerah menjelang

Pilkada 2018 serta penyelesaian pembangunan infrastruktur multiyears di wilayah provinsi

Maluku Utara.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2018 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada kisaran 2,08% (yoy) –

2,48% (yoy) dengan kencederungan bias ke atas. Berdasarkan disagregasinya, tekanan

inflasi inti (core) dan kelompok makanan harga bergejolak (volatile food) pada triwulan II 2018

cenderung mengalami kenaikan. Sementara inflasi untuk kelompok harga yang ditentukan

pemerintah (administered prices) diperkirakan mengalami penurunan. Peningkatan inflasi di

triwulan mendatang, secara umum diprediksi karena efek psikologis menjelang masuknya bulan

Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Pada kelompok inflasi inti, diperkirakan terdapat sedikit kenaikan yang disebabkan oleh

peningkatan pola konsumsi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri

seiring dengan peningkatan UMP. Adapun, peningkatan konsumsi masyarakat ini tidak

sebanding dengan peningkatan produksi lokal provinsi yang turut mengerek kenaikan harga.

Sementara itu, efek Pilkada 2018 masih akan mempengaruhi kenaikan inflasi yang efeknya

sudah dapat dirasakan di awal tahun.

Page 93: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

79

Gambar 7.1 Perkiraan Curah Hujan pada April 2018

Sementara itu, pada kelompok volatile food juga diperkirakan mengalami kenaikan dari

sisi demand seiring dengan masuknya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut

BMKG, prakiraan curah hujan yang tinggi pada awal triwulan II 2018 serta gelombang yang

tinggi akan memberikan tekanan inflasi dari sisi supply yaitu bahan makanan berupa ikan yang

menjadi komoditas konsumsi utama. Selain itu, jalur distribusi barang juga diperkirakan akan

terganggu karena tingginya gelombang ditambah dengan jalur distribusi darat yang rawan

longsor. Adapun, kenaikan inflasi diharapkan dapat ditekan karena mulai beroperasinya sentra-

sentra tanaman holtikultura di Halmahera dan Tidore sehingga akan menjaga stabilitas harga

Bawang, Rica, dan Tomat.

Pada kelompok administered prices, tekanan inflasi diperkirakan berkurang seiring

menghilangnya efek kenaikan jasa pengurusan STNK dan kenaikan tarif PDAM. Selain itu

pemerintah diperkirakaan masih belum mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif listrik dalam

waktu dekat. Namun demikian, potensi tekanan dari inflasi administered prices diperkirakan

masih akan muncul dari rencana kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2018 serta pengaruh

kenaikan angkutan udara pada libur akhir tahun.

Tekanan inflasi ini diperkirakan dapat ditahan oleh beberapa rencana aksi yang

dilakukan oleh pemerintah yaitu antara lain dengan peningkatan konektivitas pengangkutan

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Page 94: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi

80

komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan

kapal sewa. Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui

ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi

seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Hingga awal triwulan berjalan,

program-program tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat

yang rendah. Selain itu, mulai diaktifkannya kembali kerjasama segitiga emas (Kota Ternate,

Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat) dapat menjaga pasokan di Kota

Ternate sebagai pusat konsumsi oleh kabupaten/kota disekitarnya. Dengan demikian, risiko

tekanan inflasi karena distribusi dapat diminimalisir. Selain itu, meningkatnya produksi

komoditas tersebut menjadikan ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi

juga semakin berkurang.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi risiko tersebut,

Inflasi pada akhir tahun 2018 diproyeksikan berada di 3,87% - 4,27%. Walaupun inflasi

diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya inflasi tersebut masih memenuhi target nasional

sebesar 3,5% ± 1%. Secara umum, peningkatan inflasi ini masih sejalan dengan proyeksi

perekonomian wilayah KTI yang diakibatkan oleh kenaikan agregat demand karena semakin

membaiknya perekonomian Maluku Utara. Hal tersebut juga sejalan dengan Inflasi volatile food

yang juga masih diperkirakan mengalami kenaikan. Produksi dan distribusi bahan makanan

masih menjadi tantangan utama provinsi Maluku Utara karena kondisi geografis yang

merupakan wilayah kepulauan. Dengan membaiknya peran koordinasi dan kinerja TPID di

tahun 2018, diharapkan akan dapat memberikan aksi nyata untuk menjaga inflasi volatile food

meski diperkirakan masih mengalami sedikit kenaikan. Selain itu, inflasi tahun 2018 dapat

ditekan oleh kelompok administered prices akibat penyesuaian subsidi tarif listrik, biaya

perpanjang STNK, dan harga BBM serta gas.

Page 95: Februari 2018 - bi.go.id · diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi