FAQ terkait Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan penggunaan ...€¦ · A. Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan Penggunaan DAK Nonfisik untuk penanganan Covid-19. Q #1: ... Instalasi

FAQ terkait Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan penggunaanDana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta PemberianInsentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Daerah

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN -KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Q #1: Apakah Dana BOS boleh dipergunakan untuk Covid-19 ? Jika boleh untuk apa saja dan bagaimana kriterianya

Sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (COVID- 1 9), Dana BOS atau Bantuan Operasionai Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Kriteria sekolah yang dapat menggunakan untuk pencegahan Covid-19 adalah untuk semua jenjang sekolah.

A. Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan Penggunaan DAK Nonfisik untuk penanganan Covid-19

Q #1: Apakah untuk tenaga medis dan dokter di daerah mendapatkan insentif? Anggarannya dari mana ?


B. Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Daerah

• Tenaga medis dan dokter yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 akanmendapatkan insentif tenaga kesehatan. Besaran insentif per-bulannya (sesuai SuratMenkeu No:S-239/MK.02/2020) sebagai berikut:

i. Dokter Spesialis maksimal Rp15.000.000,00ii. Dokter Umum dan Gigi maksimal Rp10.000.000,00iii. Bidan dan Perawat maksimal Rp 7.500.000,00iv. Tenaga Kesehatan Lainnya maksimal Rp 5.000.000,00

• Besaran insentif yang diterima Nakes akan berbeda bagi setiap individu, bergantung pada assessment risiko paparan Covid-19 bagi setiap nakes yang dilakukan oleh RS, sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes. Asesmen risiko paparan Covid-19 terdiri atas: sangat tinggi; tinggi; sedang; atau rendah, yang masing-masing mempunyai bobot pengali insentif berbeda sesuai yang diatur oleh Kemenkes.

• Anggaran pemberian insentif tenaga kesehatan daerah tersebut bersumber dari Dana BOK Tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No.54 Tahun 2020

Q #2: Bagaimana gambaran insentif sesuai dengan resiko paparan Covid-19?



Sebagai contoh utk Rumah Sakit Rujukan Covid-19, sebagai berikut:

Zonasi Berbasis Resiko

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Seluruh ruang isolasi seperti:

ICU isolasi, HCU Isolasi, ICCU isolasi

yang menangani COVID-19

Tempat pelayanan yang mengelola PDP/positif (Contoh : kamar bedah, tindakan pasien dengan COVID-19)

IGD Triase

Laboratorium

Instalasi CSSD

Instalasi Laundry

Kamar Jenazah

Instalasi Radilogi

Poliklinik infeksius

seperti poliklinik ISPA

Poli rawat jalan penyakit

dalam, poli umum, dan poli

lainnya

Ruang hemodialisis

(screening pasien)

Pelayanan rehabilitasi

medik

(screening pasien)

Pelayanan farmasi

Instalasi gizi

IPSS/IPRS

Rekam medis

Q #3: Bagaimana mekanismenya pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah?


RSUD dan RS Swasta Kab/Kota yang menjadi rujukan Covid-19 serta Puskesmas mengusulkan pembayaran insentif kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota; RSUD dan RS Swasta Provinsi yang menjadi rujukan Covid-19 mengusulkan pembayaran insentif kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota mengajukan usulan kepada Tim Verifikasi Kemenkes (Badan PPSDM Kesehatan).

Tim verifikator Kemenkes (Pusat) menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kemenkeu untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke RKUD.

Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota mennyalurkan insentif ke rekening masing-masing individu sesuai usulan atau rekomendasi dari tim verifikator Kemenkes (Pusat).

Mekanisme pencairan dari RKUD mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh daerah.


Q #5: Bagaimana jika alokasi Dana BOK Tambahan yang diperoleh daerah tidakdapat mencukupi kebutuhan pembayaran insentif nakes?


Daerah yang mengalami kekurangan Dana BOK Tambahan dapat mengusulkan kekurangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK agar dapat disalurkan dana cadangan untuk memenuhi kekurangan pembayaran tersebut.

Q #4: Bagaimana Dana BOK Tambahan dialokasikan per daerah?

Dana BOK Tambahan dialokasikan berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan dengan basis data berupa jumlah nakes per daerah (sesuai spesialisasinya) yang ada di RSUD milik Pemerintah maupun Swasta yang menjadi rujukan penanganan Covid-19, termasuk pada puskesmas dan labkesda serta personil dinas kesehatan yang turut ditugaskan melakukan penanganan Covid-19 di daerah sesuai penetapan yang dilakukan oleh RSUD ataupun Dinas Kesehatan.



Q #6: Apakah daerah harus membuat laporan realisasi Dana BOK Tambahan?

Daerah perlu melakukan pelaporan atas realisasi Dana BOK Tambahan sebagai bentukakuntabilitas atas pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah. Laporandibuat dalam format sederhana dan hanya dibuat satu kali, yaitu pada akhir tahun anggaran2020.

Q #7: Apakah pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit rujukan, dibiayai oleh APBN?

Klaim atas pasien yang dirawat di Rumah Sakit rujukan karena Covid-19, akan dibiayai dari anggaran pusat, melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)


Q #8: Bagaimana kriteria pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit rujukan dan pelayanan yang diperoleh?

Rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 dapat mengajukan pembebasan biaya pasien Covid-19 untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya, meliputi: 1. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

a. ODP usia di atas 60 (enam puluh) tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta; b. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun dengan penyakit penyerta.

2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 3. Konfirmasi Covid-19 berlaku bagi WNI dan WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Tempat pelayanan: (1) Rawat Jalan dan (2) Rawat Inap Rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit

infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien Covid-19.

Pelayanan yang dapat dibiayai : pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.


Q #9: Bagaimana mekanisme pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit rujukan, yang dapat dibiayai oleh APBN?

Rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 secara kolektif kepada Kemenkes cq. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.

Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 yang dapat diajukan rumah sakit adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Berkas klaim yang diajukan rumah sakit dalam bentuk softcopy hasil scanning/foto berkas klaim (berkas klaim hardcopy di simpan di rumah sakit) untuk di-upload secara online.

Pengajuan klaim dapat diajukan oleh rumah sakit setiap 14 (empat belas) hari kerja.

BPJS Kesehatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim dari BPJS Kesehatan.

Kasus dispute akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang.


Q #10: Apa batasan penggunaan barang medis dalam rangka Covid-19 untuk DAKKesehatan? Apakah nantinya tidak akan dipersalahakan oleh APIP?

Batasan penggunaan DAK Kesehatan untuk barang medis dalam rangka penanganan Covid- 19 adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menkes Nomor: HK.02.01 /MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) TA. 2020

Penggunaan DAK Kesehatan melalui Dana BOK untuk kegiatan surveilans dan intervensi faktorrisiko kesehatan lingkungan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan:a. Alat Pelindung Diri (APD)b. Maskerc. Hand Sanitizerd. Sarung Tangane. Bahan Desinfektan; danf. Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Pemantauan Kontak

Sepanjang penggunaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/215/2020 dan peraturan perundangundanganterkait lainnya, maka seharusnya tidak menjadi masalah bagi APIP, dan justru APIP harusmemahami dan mengawal aturan-aturan tersebut.


Q #11: Apakah Silpa DAK Nonfisik dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

Sisa DAK Nonfisik (dalam hal ini Dana BOK) mengacu kepada PMK Nomor48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik dan KMK Nomor 6/KM.7/2020tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK dalam rangkaPencegahan dan/atau Penanganan Covid-19, maka akan diperhitungkan denganpenyaluran tahun berikutnya, sehingga penyaluran yang dilakukan pada TA 2020akan memperhitungkan sisa DAK Nonfisik BOK TA 2019.

Sedangkan Silpa Dana BOK dapat digunakan dengan berpedoman pada Juknis padatahun anggaran berjalan, sehingga penggunaan Silpa TA 2019 bisa menggunakanJuknis TA 2020 termasuk untuk penanganan Covid-19 di daerah melalui PermenkesNo.86 Tahun 2019; Kepmenkes No. HK 01.07/ MENKES/215/2020, dan SE MenkesNo. HK.02.01 /MENKES/215/2020

Documents

FAQ terkait Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan penggunaan ...€¦ · A. Kebijakan Relaksasi Penyaluran dan Penggunaan DAK Nonfisik untuk penanganan Covid-19. Q #1: ... Instalasi