Upload
doanbao
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
INSTRUMEN PEMERINTAH
F
A
K
U
L
T
A
S
H
U
K
U
M
By. Fauzul
FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR2 November 2015
11/16/2015
1
PENGERTIAN
Instrumen pemerintahan a/ alat ato sarana yg digunakan o/ pemerintah ato administrasi negara dlm melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen
penyelenggaraan negara secara umum
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara di Negara Indonesia paling tidak dilakukan oleh 3 lembaga (organ), yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA-MK). Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara,
masing-masing organ negara tsb diberikan kewenangan tuk mengeluarkan “instrumen hukumnya”
11/16/2015
3
MACAM PERBUATAN TUN
Pemerintah sebagai bagian dari organ Negara diberikan tugas tuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan tuk
melakukan perbuatan administrasi negara (TUN) melalui “instrumen hukum” tsb.
Secara garis besar, perbuatan administrasi Negara (TUN) ini dpt dikelompokkan ke dlm 3 macam perbuatan, yaitu: 1.mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
2.mengeluarkan keputusan;3.melakukan perbuatan materiel.
11/16/2015
4
ISTILAH PERATURAN DAN KEPUTUSAN
Sebelum diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah keputusan digunakan secara bersamaan tuk hal yg bersifat pengaturan (regeling) dan hal yg bersifat penetapan (beschikking). Cth. dulu ditemukan Keputusan Presiden yang bersifat pengaturan dan
juga ada Keputusan Presiden yang bersifat penetapan. Begitu juga di tingkat menteri atau pejabat-pejabat lainnya.
Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 2004, maka dibedakan secara tegas antara istilah peraturan dan keputusan. Berdasarkan UU tsb yg bersifat pengaturan sebutannya a/ peraturan,
sedangkan yg bersifat penetapan a/ keputusan
Dengan demikian, yg termasuk dlm pengertian peraturan perundang-undangan sebutannya adalah peraturan saja.
Keputusan hanya digunakan tuk hal yg sifatnya menetapkan saja. misal pengangkatan seseorang dlm jabatan, kenaikan pangkat,dll.
11/16/2015
5
PENGUJIAN
Tiga macam perbuatan di atas masing-masing dpt dilakukan pengujian ato penilaian apakah perbuatan tersebut bertentangan ato tdk dg peraturan perundang-undangan. tuk keputusan yg dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN, yg
berwenang mlakukan pengujian ato penilaian a/ peradilan TUN.
tuk peraturan perundang-undangan yg dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN, pengujian ato penilaiannya dilakukan o/ Mahkamah Agung.
tuk perbuatan materiel, penilaian ato pengujian apakah perbuatan tsb bertentangan ato tdk dg peraturan perundang-undangan diserahkan pd peradilan umum (perdata), yg di dasarkan pd penafsiran yg luas dari Pasal 1365 KUH Perdata.
11/16/2015
6
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Keputusan TUN dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN: Peraturan Perundang-undangan
Keputusan TUN
Peraturan Kebijakan
Rencana
Perizinan
Instrumen Hukum Perdata
Peraturan perundang-undangan
Menurut UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3), peraturan perundang-undangan a/ peraturan tertulis yg memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk ato ditetapkan o/ lembaga negara ato pejabat yg berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkn pengertian tsb, maka peraturan perundang-undangan bersifat umum-abstrak, yg dicirikan o/ unsur-unsur antara lain 1) waktu, artinya tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja,
2) tempat, artinya tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja,
3) orang, artinya tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, dan
4) fakta hukum, artinya tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu saja, tetapi untuk berbagai fakta hukum (perbuatan) yang dapat berulang-ulang.
11/16/2015
7
SUMBER HUKUM
UU No.12 / 2011 menentukan bahwa sumber hukum dari
segala sumber hukum negara a/ Pancasila.
Penempatan Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum negara
a/ sesuai dg Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yg menempatkan Pancasila sbg dasar dan ideologi negara serta
sekaligus dasar filosofis bangsa n negara sehingga setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan tdk boleh bertentangan dg
nilai-nilai yg terkandung dlm Pancasila.
UUD 1945 merupakan hukum dasar dlm peraturan perundang-
undangan. UUD 1945 yg memuat hukum dasar negara merupakan
sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di
bawah UUD. Dg demikian, semua peraturan perundang-undangan hrs
bersumber pd UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD
1945.
11/16/2015
8
Menurut UU N0.12/2011 jenis n hierarki peraturan perundang-undangan a/ sbb:
a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
b. Ketetapan (TAP) MPR;
c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
c. Peraturan Pemerintah (PP);
d. Peraturan Presiden (PERPRES);
e. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi
Peraturan Daerah (PERDA) provinsi yg dibuat o/ dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dg
gubernur. Termasuk dlm jenis Peraturan Daerah Provinsi a/ Qanun yg berlaku di Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yg berlaku di Provinsi Papua.
f. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/ Kota, yang meliputi:
Peraturan Daerah (PERDA) kabupaten/kota yg dibuat o/ dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
11/16/2015
9
Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
di atas mencakup :
peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UU,
Peraturan DPRD Provinsi, Gubernur,
Peraturan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.
11/16/2015
10
Bagaimana kedudukan hukum peraturan perundang-undangan
lain yang sudah ada sebelum UU P3 diundangkan, namun
tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan tersebut? Pertanyaan ini sering muncul karena jenis
peraturan perundang-undangan dalam UU P3 disebutkan
secara limitatif. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah jenis
peraturan perundang-undangan di luar yang disebutkan dalam
UU P3 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
11/16/2015
11
KEPUTUSAN TUN
Keputusan TUN
Berdasarkan UU No.5/1986 ttg PTUN yg diubah dg UU No.9/2004, unsur
utama dari Keputusan TUN a/:
1) merupakan penetapan tertulis,
2) dikeluarkan o/ badan ato pejabat TUN,
3) merupakan tindakan hukum TUN yg berdasarkan pd peraturan
perundang2an,
4) bersifat konkret, individual n final,
5) menimbulkan akibat hukum bg seseorang ato badan hukum perdata.
Penetapan tertulis maksudnya ckp ada hitam di atas putih, bentuk tidak
penting. Dlm praktik, Keputusan TUN ada jg yg tdk tertulis, konsekuensinya
Keputusan TUN yg tdk tertulis tdk jadi obyek sengketa TUN. Hal ini
disebabkan 1) Sukar dijadikan pegangan, 2) sukar dibuktikan, 3) mudah
disangkal o/ salah satu pihak jk timbul sengketa.
11/16/2015
12
LANJUTAN
Secara teori, hub. hk publik senantias bersifat sepihak ato
bersegi satu. Hub. hk publik berbeda halnya dg hub. hk
keperdataan yg slalu bersifat 2 pihak ato bahkan lebih, krn dlm
hk keperdataan di samping ada kesamaan kedudukan, jg ada
asas otonomi yg berupa kebebasan pihak yg bersangkutan tuk
mengadakn hub hk ato tdk n kebebasan tuk menentukan isi
hubungan tsb. Wujud dari pernyataan kehendak sepihak,
pembuatan n penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak
pemerintah, tdk tergantung pd pihak lain.
Yg dimaksud dg badan ato pejabat TUN a/ badan atau pejabat,
baik di pusat maupun di daerah, yg mlakukan kegiatan yg
bersifat eksekutif.
11/16/2015
13
LANJUTAN
Tindakan hk TUN a/ tindakan dari badan ato pejabat TUN yg bersumber pd
suatu ketentuan hk TUN, yg dpt menimbulkan hak dan kewajiban. Artinya
pembuatan n penerbitan keputusan hrs didasarkan pd peraturan
perundang-undangan ato wewenang pemerintahan yg diberikan o/
peraturan perundang2an.
Keputusan memiliki sifat norma hk yg individual-konkret dari norma hk yg
bersifat umum-abstrak. Konkret berarti obyek yg diputuskan dlm keputusan
tsb tdk abstrak, ttp berwujud, tertentu ato dpt ditentukan. Individual artinya
keputusan tsb tdk ditujukan tuk umum, ttp tertentu baik alamat maupun
hal yg dituju. Apabila yg dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama
org yg terkena keputusan tsb hrs disebutkn satu per satu. Final a/ sdh
definitif n o/ krn itu dpt menimbulkan akibat hk.
11/16/2015
14
PERATURAN KEBIJAKAN
Keberadaan peraturan kebijakan tdk terlepas dari kewenangan bebas dari
pemerintah yg dikenal dg Freies Ermessen. Freies Ermessen merupakan
salah satu sarana yg memberikan ruang bg pejabat ato badan administrasi
negara tuk melakukan tindakan tanpa hrs terikat sepenuhnya pd UU. Freies
Ermessen diberikan krn fungsi pemerintah a/ menyelenggarakn
ksejahteran umum, berbeda dg fungsi yudisial yg berfungsi menyelesaikn
sengketa. Putusan yg diambil o/ pemerintah lebih mengutamakn capaian
tujuan (doelmatigheid) daripada sesuai dg hk (rechmatigheid).
Meskipun pemerintah diberikan ruang gerak kebebasan, namun dlm
kerangka negara hukum, kebebasan tsb tdk digunakan tanpa batas. Batas
yg hrs dipertimbangkan dlm mlakukan tindakan bebas tsb a/: a) ditujukn
tuk melaksanakn tugs layanan publik; b) merupakan tindakn yg aktif dari
administrasi negara; c) tindakan tsb dimungkinkan o/ hk; d) diambil atas
inisiatif sendir; e) dimaksudkan tuk menyelesaikn persoalan penting yg scr
tiba-tiba; f) dpt dipertanggungjawabkn.
11/16/2015
15
RENCANA
Dalam perspektif HAN, rencana merupakan salah satu instrumen
pemerintahan, yg sifat hkmnya berada di antara peraturan perundang2an,
peraturan kebijakan, dan ketetapan. Dg demikian, perencanaan memiliki
bentuk tersendiri, patuh pd peraturannya sendiri n mempunyai tujuan
tersendiri.
Rencana merupakan himpunan kebijakan yg akan ditempuh pd masa yg
akan datang, tapi bukan merupakan peraturan kebijakan krn kewenangn
tuk membuatnya ditentukan o/ peraturan perundang2an ato didasarkan pd
kewenangn pemerintahn yg jelas.
Rencana memiliki sifat norma yg umum-abstrak, namun bukan merupakan
peraturan perundang2an, krn tdk smua rencana mengikat umum n tdk
slalu mempunyai akibat hk langsung.
Rencana merupakan hasil penetapan (keputusan) o/ organ pemerintahan
tertentu yg dituangkan dlm bentuk ketetapan (keputusan), ttp bukan
keputusan (beshikking) krn di dlmnya memuat pengaturan yg bersifat
umum.
11/16/2015
16
PERIZINAN
Izin merupakan salah satu instrumen yg paling banyak digunakan dlm HAN.
Pemerintah menggunakan izin sbg sarana yuridis tuk mengendalikan
tingkah laku para warga.
Izin pd prinsipnya merupakn persetujuan dari penguasa berdasarkn
peraturan perundang2an tuk memperbolehkn melakukn tindakan ato
perbuatan tertentu yg scr umum dilarang. Dg memberi izin, penguasa
memperbolehkan org yg tuk melakukan tindakan tertentu yg sebenarnya
dilarang. Kebolehan tuk melakukan tindakan tertentu tsb lazimnya dilekati
dg persyaratan tertentu.
Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan
perundang2an tuk diterapkn pd peristiwa kongkret menurut prosedur n
persyaratan tertentu.
Unsur-unsur perizinan antara lain: a) merupakan instrumen yuridis dlm
bentuk keputusan (ketetapan); b) hrs ada kewenangan yg diberikan o/
peraturan perundang2an; c) dikeluarkan o/ organ pemerintah; d) ditujukn
tuk peristiwa kongkret; e) hrs memenuhi prosedur n persyaratan tertentu.
11/16/2015
17
INSTRUMEN HK KEPERDATAAN Pemerintah dlm melaksanakan tugas tampil dg 2 kedudukan, yaitu sbg
wakil dari badan hk n wakil dari jabatan pemerintahn. Wakil dari badan hk
a/ kedudukan hk pemerintah berbeda dg orang perseorangan atau badan
hk perdata pada umumnya, yaitu diatur n tunduk pd ketentuan hk
keperdataan n dpt mlakukan tindakan hk keperdataan.
Penggunaan instrumen hk publik merupakan fungsi dasar dari organ
pemerintahan dlm menjalankan tugas pemerintahan, sedangkn
penggunaan instrumen hk perdata merupakan konsekuensi dari paham
negara kesejahteraan, yg menuntut pemerintah tuk mengupayakan
kesejahteran masyarakt. Dlm memenuhi tuntutan tsb, organ pemerintah
tidak cukup jk hanya menggunakan instrumen hk publik, ttp jg
menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas
n efisiensi pelayanan thd masyarakt.
Bentuk instrumen hk keperdataan yg lazim dipergunakan o/ pemerintah a/
perjanjian, yg antara lain dpt berbentuk: a) perjanjian perdata biasa, b)
perjanjian perdata dg syarat standar; c) perjanjian mengenai pelaksanan
kewenangn publik, d) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.
11/16/2015
18
DAFTAR PUSTAKA
Plilipus M Hadjon, dkk, 1997, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada
University Press.
Poerbopranoto, Koentjoro. 1981. Perkembangan
Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Bina Cipta
S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi-dimensi Pemikiran
Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.
Wicipto Setiadi, Instrumen Pemerintahan,
http://www.legalitas.org/%3Fq%3Dnode/269+instru
men+pemerintah&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client
=firefox-a
11/16/2015
19