Executive Summary
17
Executive Summary
PENGELOLAAN JAFUNG DI LINGKUNGAN DEPKUMHAM
A. Latar Belakang Pengkajian
Susunan jabatan struktural ( jatural ) yang ada di Depkumham,
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M. 09-PR.07.10
tahun 2007. tanggal 20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan susunan
jabatan fungsional ( jafung ) yang ada dalam Peraturan Menteri itu,
tidak disebutkan secara jelas, tetapi hanya disebut sebagai
kelompok Jafung saja. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (
Permenkumham ) No. M. 09-PR.07.10 tahun 2007, pasal 43 menyebutkan,
bahwa : Bagian mutasi pegawai pada unit Sekretariat Jenderal,
menyelenggarakan fungsi ;penyiapan penetapan pengangkatan dan
kepangkatan pegawaipenyiapan penetapan penggajianpenyiapan
penetapan pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta
pengambilan sumpah/janji pegawaipengelolaan administrasi jafung
Pasal 45 Permenkumham, menyebutkan bahwa, Sub Bagian Mutasi IV
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan,
kepangkatan, penggajian, golongan IV/b ke atas dan mutasi jabatan
serta pengelolaan jabatan administrasi jafung di lingkungan
Departemen.Dengan demikian, pengelolaan administrasi jafung
dilaksanakan oleh sub bagian mutasi IV, sehingga perangkapan
pengelolaan administrasi jafung masih kurang tertangani dengan
baik. Ketidak jelasan penyebutan jabatan-Jafung yang ada pada
unit-unit organisasi, menyebabkan ;Tidak terlihat jelas,
jenis/rumpun tenaga ahli yang ada pada unit organisasi tersebut,
baik pusat maupun wilayah/daerah.Tidak menarik minat anggota
organisasi untuk mendudukinya.Tidak optimalnya pelayanan terhadap
masyarakat.
Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 3819.
KP. 04. 15 tahun 2006. tanggal 7 Desember 2006. tentang Pola Karier
PNS Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
terdapat syarat-syarat untuk dapat menduduki jafung, tetapi kurang
lengkap dan tidak mengatur secara terperinci tentang
pengadministrasian jafung di lingkungan Depkumham tersebut. Pada
buku pedoman pola karier itu disebutkan bahwa, jafung di Depkumham
terdiri dari 16 jenis, antara lain Jafung ; perancang
perundang-undangan, pemeriksa paten, pemeriksa merek, peneliti,
auditor, widyaiswara, pranata komputer, pustakawan, arsiparis,
dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, asisten
apoteker, pranata laboratorium kesehatan.Tabel 1. Daftar Jumlah
Pejabat Fungsional di DepkumhamNo.Jenis jafungJumlah
Pemeriksa merek 32 orang
Pemeriksa paten 74 orang
Auditor 64 orang
Widyaiswara 1 orang
Peneliti BPHN 29 orang
Pustakawan 20 orang
Pranata komputer 1 orangJumlah221 orangSumber : Hasil Penelitian
Pusjianbang tahun 2006Dari 16 jenis jafung yang ada di lingkungan
Depkumham diatas, ternyata hanya 7 jenis jafung saja yang terisi
secara resmi. Jenis jafung yang terisi itupun jumlahnya sangat
tidak memadai, jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi secara
keseluruhan. Sedangkan tenaga ahli lain yang telah memenuhi
kualifikasi untuk menduduki tenaga jafung, belum mengusulkan
penetapan angka kreditnya, sehingga belum terdaftar sebagai jabfung
di lingkungan Depkumham. Pengelolaan yang telah diterapkan dan
dijalankan selama ini, dirasakan banyak hal-hal yang tidak
memajukan organisasi dan tidak memajukan anggotanya serta tidak
menumbuhkan karya, minat dan semangat optimal pada masing-masing
individu dalam suatu organisasi, maka pimpinan di jajaran
departemen ini harus segera mengantisipasinya, dan segera
memutuskan suatu kebijakan penanganan jafung. Langkah kebijakan
yang aspiratif sebagai wujud inovasi terhadap keadaan krisis
tersebut, adalah dengan cara ;Membentuk struktur baru pada jabatan
struktural yang lebih tinggi eselonnya dibanding sekarang pada
semua unit pusat dan wilayah, untuk menangani masalah pengelolaan
jafung.Memberikan kewenangan khusus ( uraian tugas khusus ) pada
jabatan struktural tersebut, dengan fokus masalah-masalah yang
berkaitan dengan jafung.Mencantumkan jenis jafung pada skema
organisasi.Memperbanyak jenis jafung yang ada di Depkumham sesuai
dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi yang
diperlukan.
Untuk memperjelas dan memudahkan pengambilan keputusan oleh
pihak pimpinan departemen, maka pengkaji akan merumuskan dan
membuat rekomendasi, tentang jafung yang harus ditumbuhkembangkan,
yang berpengaruh kepada besarnya tugas dan fungsi organisasi
Depkumham. Pelaksanaan tugas sebagai tenaga ahli mempunyai
kriteria-kriteria tertentu untuk memperolehnya dan memerlukan suatu
penanganan tersendiri untuk melancarkan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya. Pengelolaan yang dijalankan selama ini, kurang menarik
individu untuk menduduki jafung dan secara kuantitas semakin
menurun, dan cenderung tidak berkembang. Oleh karena itu maka
permasalahan pada kajian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan ;
Bagaimana pengelolaan Jafung di lingkungan Depkumham ?Kajian yang
dilakukan ini, bertujuan : Untuk memberi rekomendasi tentang
pentingnya pengelolaan jafung secara optimal oleh jatural secara
khusus dan memberikan rekomendasi pengembangan jenis jafung di
lingkungan Depkumham. Terjadinya suatu perubahan mendasar tentang
sistem pengelolaan jafung di lingkungan Depkumham dengan merombak
jatural yang ada serta lebih memperhatikan jafung kedepan.
B. Rekomendasi KebijakanBerdasarkan kebutuhan tugas, fungsi dan
beban Depkumham ini, maka pengkaji merekomendasikan jenis-jenis
jafung yang seharusnya ada dan berkembang pada organisasi vertikal
ini.Supaya lebih mudah dibaca maksud dan tujuan pemerkayaan jenis
jafung ini, maka pengkaji merumuskan dan menjabarkannya melalui
tabel-tabel tanpa disertai pemaparan dan penjelasan, karena
kemungkinan penyebutan jenis jafung dapat saja disesuaikan dengan
kebutuhan pada masing-masing unit organisasi.Tabel 2. Rekomendasi
pembentukkan Biro di Unit Sekretariat Jenderal Depkumham
No.Jabatan StrukturalJafung
Biro perencanaanLihat tabel 3. Rekomendasi untuk unit
Sekretariat Jenderal
Biro kepegawaian
Biro keuangan/ perlengkapan
Biro administrasi Jafung
Biro organisasi ( Hub. Dalam dan hub. luar negeri )
Biro umum
Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Pembentukkan unit biro yang khusus menangani jafung pada Setjen
di Depkumham dapat dikatagorikan sebagai suatu ( pilot project )
pengelolaan jafung pada instansi vertikal organisasi pemerintah.
Sedangkan penyebutan biro organisasi lebih cenderung untuk
menampung beberapa kepentingan unit-unit organisasi lain di
lingkungan Depkumham.Tabel 3. Rekomendasi untuk unit Sekretariat
Jenderal
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyidik, Jafung Information Technology, Jafung penerjemah
bahasa, Jafung arsiparis, Jafung statistisi, Jafung pranata
komputerEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang
2008Tabel 4. Rekomendasi untuk unit Pusjianbang
KebijakanPengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung
arsiparis/pustakawan, Jafung Information Technology, Jafung
penerjemah bahasa, Jafung pranata computer, Jafung peneliti ( sudah
ada ), statistisiEselon 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang
2008
Tabel 5. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung litigasi, Jafung sosialisasi perundang-undangan, Jafung
penyidik, Jafung arsiparis, Jafung Information Technology, Jafung
penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim
Pengkajian Pusjianbang 2008
Tabel 6. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan (PAS)Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural
Jafung perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung
keamanan, Jafung penyuluh/penyelaras hukum, Jafung daktiloskopi,
Jafung pranata komputer, Jafung medis/paramedis, Jafung arsiparis,
Jafung pembina ( untuk pembinaan rohani dan jasmani, termasuk
psikolog/psikiater ), Jafung keterampilan, Jafung pembimbing
pemasyarakatan ( untuk penderita narkoba, pembimbingan luar lembaga
), Jafung pemeriksa ( masalah-masalah Rupbasan ),Jafung penyidik,
Jafung penerjemah bahasa, Jafung Information Technology, Jafung
statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang
2008
Tabel 7. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ( AHU )
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung daktiloskopi, Jafung penyidik, Jafung Information
Technology, Jafung arsiparis, Jafung penerjemah bahasa, Jafung
statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang
2008
Tabel 8. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal Imigrasi
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung pemeriksa ( untuk masalah dokumen perjalanan, visa dan
fasilitas keimigrasian, status keimigrasian ), Jafung penyidik,
Jafung penyuluh, Jafung arsiparis, Jafung Information Technology,
Jafung penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber
: Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Tabel 9. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung litigasi, Jafung
arsiparis, Jafung pemeriksa paten ( sudah ada ), Jafung pemeriksa
merek ( sudah ada ), Jafung desain, Jafung Information Technology,
Jafung penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber
: Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Tabel 10. Rekomendasi untuk unit Direktorat Jenderal Hak Asasi
Manusia ( HAM )Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural
Jafung perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung
keamanan, Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung Pembina, Jafung
Information Technology, Jafung arsiparis, Jafung penerjemah bahasa,
Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian
Pusjianbang 2008
Tabel 11. Rekomendasi untuk unit Inspektorat Jenderal ( Itjen
)
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung Information Technology,
Jafung arsiparis, Jafung penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon
2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Tabel 12. Rekomendasi untuk unit Badan Pembinaan Hukum Nasional
( BPHN )Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung Information Technology,
Jafung arsiparis, Jafung penerjemah bahasa, Jafung peneliti ( sudah
ada ), Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian
Pusjianbang 2008Tabel 13. Rekomendasi untuk unit Badan Penelitian
dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung peneliti Ham, Jafung
arsiparis, Jafung Information Technology, Jafung penerjemah bahasa,
Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber : Tim Pengkajian
Pusjianbang 2008Tabel 14. Rekomendasi untuk unit Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia ( BPSDM )Pengembangan Jenis JafungPengelola
oleh Jatural Jafung perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian,
Jafung keamanan, Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung
arsiparis, Jafung widyaiswara ( sudah ada ), Jafung Information
Technology, Jafung penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon 2, 3
dan 4Sumber : Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Tabel 15. Rekomendasi untuk unit Kantor Wilayah
Pengembangan Jenis JafungPengelola oleh Jatural Jafung
perencana, Jafung humas, Jafung kepegawaian, Jafung keamanan,
Jafung penyuluh, Jafung penyidik, Jafung pelayanan hukum, Jafung
arsiparis, Jafung widyaiswara, Jafung Information Technology,
Jafung penerjemah bahasa, Jafung statistisiEselon 2, 3 dan 4Sumber
: Tim Pengkajian Pusjianbang 2008
Pembentukkan dan peningkatan eselon yang lebih tinggi pada
jatural untuk mengelola jafung saat ini dan kedepannya, dirasakan
sebagai suatu masalah yang mendesak dan perlu segera
direalisasikan, mengingat kebutuhan dan kepentingan organisasi
dalam mewujudkan good governance, yang mengedepankan pelayanan (
public service ).Demikian, rekomendasi yang dirumuskan oleh tim
pengkajian Pusjianbang tahun 2008. Hasil pengkajian ini, diharapkan
menjadi suatu titik tolak yang bermanfaat bagi perubahan dan
perombakan struktur organisasi Depkumham yang lebih memperhatikan
kebijakan good governance, serta untuk memajukan dan pemerkayaan
jenis jafung yang seharusnya ada di lingkungan Depkumham.
DAFTAR PUSTAKABuku-buku
Arifin, E. Zaenal dan Amran Tasai. 1987. Cermat Berbahasa
Indonesia. Jakarta. PT Medi Yatama Sarana Perkasa.Cresswell, John
W. 1994. Research Design (Qualitative & Quantitative
Approaches). London, New Delhi. Sage Publictions, Thousand Oaks.
Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis : An Introduction
Second Edition. Prentice-Hall, Inc. Penerjemah Fisipol UGM. Gadjah
Mada University Press. 2003. Handoko, T.H. 1987. Manajemen
Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua, Yogyakarta. BPFE.
Irawan, Prasetya. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta.STIA
Press. Ivancevich, john M. 1995. Human Resource Management. Richard
D. Irwin, Inc.Johnson, Terence J. 1991. Profesi dan Kekuasaan (
Merosotnya Kaum Profesional Dalam Masyarakat ). Penerjemah Wulan
dari Supardan, Pustaka Utama Grafiti.Kasim, Azhar. 1993. Pengukuran
Efektivitas Dalam Organisasi. Jakarta. Penerbit Fakultas Ekonomi
UI.Kerlinger, Fred N. 2002. Asas-asas Penelitian Behavioural.
Penerjemah Drs. Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University
Press.--------------------- 1973. Foundations of Behavioral
Research. Holt, Rineharth & Winston.Nazir, Moh. 1985. Metode
Penelitian. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Nonaka, Ikujiro and
hirotaka Takeuchi, 1995. The Knowledge Creating Company. 200
Madison Avenue, New York. Oxford University Press, Inc. Werther,
William B. Jr. and Keith Davis. 1996. Human Resources and Personnel
Management, Fifth Edition. Mc Graw Hill, Inc.Undang-undang dan
peraturan lainnya/Situs internet
Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor 3719/D/2004 dan nomor 60
tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jafung Peneliti dan Angka
Kreditnya.Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999, tentang Rumpun
Jabatan Fungsionan Pegawai Negeri Sipil.Keppres -Keppres yang
berhubungan dengan Jafung lainnya.Penjelasan Peraturan Pemerintah
R.I. No. 16 tahun 1994, tentang Jafung Pegawai Negeri
SipilPeraturan Menteri Hukum dan HAM no. M. 09-PR.07.10 tahun 2007.
tanggal 20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Hukum dan HAM no. M.01.PR.07.10 Tahun 2005. tanggal 01-03-2005,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.
19 tahun 1994, tentang Jafung Pegawai Negeri Sipil.Tim Penyususun
Unit Pusat. 2006. Jakarta. Pedoman Pola Karier PNS Depkumham R.I.
Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.www.Depkumham.go.id-www.bkn.go.id-www.depkes.go.id-www.deptan.go.id-
www.depag.go.id-www.depkeu.go.id-www.setneg.go.id
Executive Summary
PENGELOLAAN JAFUNG DI LINGKUNGAN DEPKUMHAM
Penulis :
Moch. Ridwan, SH., M. Si.
Editor :
Imam Santoso, SH., MM.
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAPUSAT PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKANJ A K A R T ADesember 2008
Executive Summary
PENGELOLAAN JAFUNG DI LINGKUNGAN DEPKUMHAM
Oleh :
Tim Pengkaji
Editor :
Imam Santoso, SH., MM.
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAPUSAT PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKANJ A K A R T ADesember 2008
KATA PENGANTAR
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan ( Pusjianbang )
Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengkajian
dan pengembangan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual,
keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan hukum dan jasa hukum
lainnya serta administrasi fasilitatif berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.09-PR.07.10
Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan HAM. Jabatan struktural dan Jabatan fungsional
adalah penyelenggara negara yang mempunyai peranan penting untuk
menggerakkan roda organisasi pemerintah dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat.Pengisian formasi jabatan fungsional di
lingkungan Depkumham dirasakan kurang optimal, apakah perangkat
perundangannya belum lengkap dan kurangnya sosialisasi peraturan
perundangan atau minat pegawai yang kurang, untuk dapat menduduki
jafung. Pusjianbang memandang perlu untuk melaksanakan pengkajian
tentang hal tersebut. Oleh karena itu pada pengkajian tahun 2008
ini, telah dibentuk tim untuk melaksanakan suatu pengkajian tentang
: PENGELOLAAN JAFUNG DI LINGKUNGAN DEPKUMHAM
Hasil pengkajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
signifikan terhadap perkembangan jafung di lingkungan Depkumham,
sehingga penyusunan/perubahan/perbaikan kebijakan yang akan
dikeluarkan, dapat menumbuhkembangkan anggota organisasi kearah
yang lebih kondusif.Kami menyadari bahwa laporan pengkajian ini
masih perlu tambahan data-data yang menunjang serta adanya
perbaikan-perbaikan. Untuk itu kritik, saran, komentar sangat kami
harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam proses penyelesaian laporan penelitian ini.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
IMAM SANTOSO, SH., MM. NIP. 040041538
Executive Summary
ANALISIS PEMBINAAN JAFUNG DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
A. Latar Belakang Penelitian
PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) sebagai penyelenggara negara yang
mengatur dan mengarahkan jalannya roda pembangunan, berada pada
posisi sangat penting dan menentukan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pelaksanaan Good Governance, dituangkan dalam suatu
keinginan bersama yakni reformasi PNS, yang mempunyai kriteria
tertentu, yakni :Berorientasi pada pelayanan
masyarakatStandardisasi dan kriteria yang jelasPenilaian
keberhasilan yang mission drivenIntegrasi human resources planning
dengan strategic management
Integrated human resources developmentPemberdayaan PNS dan
individual learningSistem kompensasi yang kompetitif dan adil (
Azhar Kasim. 2003 )
Hal-hal tersebut diatas secara langsung telah mengarahkan dan
memperjelas sasaran kepegawaian negara, yakni lebih menekankan pada
peran serta jabatan fungsional ( jafung ), sehingga prestasi kerja
akan lebih terlihat dan terukur. Undang-Undang ( UU ) Nomor 43
tahun 1999, tentang manajemen PNS, menyebutkan tentang manajemen
PNS yang mengarahkan kepada suatu jaminan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berhasilguna dan berdayaguna.
Hal ini dilaksanakan oleh PNS yang professional, bertanggungjawab,
jujur dan adil. Untuk mencapai profesionalisme tersebut maka,
pembinaannya berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja
dengan titik berat pada sistem prestasi kerja.Penyelenggara
pemerintahan yakni PNS, mempunyai sistem pembinaan, yang diawali
sejak diterima sampai dengan pemberhentian atau pensiun. Adapun
proses pembinaan tersebut terjadi dalam beberapa tahap ;Perencanaan
kebutuhan dan formasiPengadaan pegawaiPenempatan Penilaian kinerja
dan instrumen pengukuran kinerjaKesejahteraan pegawaiPendidikan dan
pelatihan PNSKode etik,disiplin,netralistas dan jiwa korsa Pegawai
NegeriPenyelesaian konflik kepegawaianPemberhentian Pegawai Negeri
SipilSistem informasi kepegawaian ( SANRI, LAN. 2003:249)
Pada buku pedoman pola karier Departemen Hukum & Ham
disebutkan bahwa, ada 16 jenis Jafung antara lain ; perancang
perundang-undangan, pemeriksa paten, pemeriksa merek, peneliti,
auditor, widyaiswara, pranata komputer, pustakawan, arsiparis,
dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, asisten
apoteker, pranata laboratorium kesehatan. Dari 16 jenis jafung yang
ada di lingkungan Depkumham tadi, ternyata hanya 7 jenis jafung
saja yang terisi secara resmi ( lihat tabel berikut ). Tabel 1.
Daftar Jumlah Pejabat Fungsional di DepkumhamNo.Jenis jafungJumlah
1. Pemeriksa merek 32 orang2. Pemeriksa paten 74 orang3.Auditor 64
orang4.Widyaiswara 1 orang5.Peneliti BPHN 29 orang6.Pustakawan 20
orang7.Pranata komputer 1 orangJumlah221 orangSumber : Hasil
Penelitian Pusjianbang tahun 2006
Jenis jafung yang terisi ternyata jumlahnya sangat tidak
memadai, jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi secara
keseluruhan. Sedangkan tenaga ahli lain yang telah memenuhi
kualifikasi untuk menduduki tenaga jafung, belum mengusulkan
penetapan angka kreditnya, sehingga belum terdaftar sebagai jabfung
di lingkungan Depkumham. Perlu diungkapkan pada tulisan ini bahwa
hal yang mengkhawatirkan ditengah-tengah gencarnya penekanan pada
sistem prestasi kerja dalam manajemen PNS, ternyata keberadaan
jafung dalam struktur organisasi tidak jelas. Mengenai jafung
diatur UU No. 43 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun
1994 dan Keputusan Presiden ( Keppres ) No. 87 tahun 1999, masih
belum ada ketegasan dan kejelasan pencantuman jafung dalam struktur
organisasi/bagan organisasi. Sedangkan jafung termasuk sebagai
bagian dari fungsi pelaksana utama suatu organisasi yang didasarkan
atas keahlian dan/atau keterampilan tertentu.Secara teoritis maju
mundurnya suatu organisasi erat kaitannya dengan jumlah tenaga ahli
yang dimiliki organisasi yang bersangkutan dan seberapa kuatnya
perhatian pimpinan departemen terhadap manajemen sumber daya
manusia, baik dari segi sistem pembinaan maupun penyediaan
sarana/prasarananya. Menyangkut pembinaan jafung, pengisian
formasinya harus dilakukan dengan cara-cara yang jelas, tegas dan
pantas. Kejelasan bisa diwujudkan dengan membuat suatu sistem yang
terarah, proses yang mudah diikuti dan prosedur yang sederhana,
sehingga seseorang yang ditunjuk atau mempunyai kesempatan akan
mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menduduki suatu
formasi.Kepuasan suatu peranan tertentu menjadi anggota organisasi
inilah, diharapkan akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar
bagi lingkungan organisasi maupun hubungan antar pribadi. Sehingga
reformasi birokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat akan semakin
menjadi kenyataan, ini merupakan buah dari good governance.
Pembinaan pada penelitian ini di lihat sebagai suatu budaya positif
dalam suatu organisasi. Budaya tersebut sudah pasti akan direspon
anggota organisasi, baik yang sudah lama bertugas maupun yang baru
mulai bertugas di Depkumham. Pembinaan yang telah berjalan selama
ini, akan dinilai dan ditanggapi oleh anggota organisasi, karena
menyangkut keberadaan individu yang bersangkutan selama berada
dalam organisasi. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini
adalah : Bagaimana persepsi pegawai di lingkungan Depkumham tentang
pembinaan jafung ? Penelitian yang akan dilakukan ini, mempunyai
tujuan antara lain : Untuk mengetahui persepsi pegawai di
lingkungan Depkumham tentang jafung. Penelitian ini memadukan
pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang
dilakukan diharapkan menemukan tema atau generalisasi dari
bukti-bukti yang ditemukan dan data diorganisasikan untuk
memperlihatkan gambaran yang nyata. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
1. Karakteristik Responden
Tabel 1 : Kantor wilayah
1
.6
.6
.6
10
6.4
6.4
7.1
1
.6
.6
7.7
8
5.1
5.1
12.8
43
27.6
27.6
40.4
7
4.5
4.5
44.9
9
5.8
5.8
50.6
15
9.6
9.6
60.3
10
6.4
6.4
66.7
35
22.4
22.4
89.1
9
5.8
5.8
94.9
8
5.1
5.1
100.0
156
100.0
100.0
0
Sumut
Jambi
Jabar
DKI Jakarta
Jatim
Bali
NTT
Kalbar
Sulut
Maluku
Yogyakarta
Total
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Sumber : Hasil Penelitian Pusjianbang th. 2008/Pengolahan Data
SPSS 12,0 for windowsResponden bertugas pada beberapa kantor
wilayah yang terdiri dari kantor wilayah Sumatera Utara-10 orang (
6,4 % ), Jambi-1 orang ( 0,6 % ), Jawa Barat-8 orang (5,1 % ), DKI
Jakarta-43 orang ( 27,6 % ), Jawa Timur-7 orang ( 4,5 % ), Bali-9
orang ( 5,8 % ), Nusa Tenggara Timur-15 orang ( 9,6 % ), Kalimantan
Barat -10 orang ( 6,4 % ), Sulawesi Utara-35 orang ( 22,4 % ),
Maluku-9 orang ( 5,8 % ), Yogyakarta-8 orang (5,1 %) dan responden
yang tidak mencantumkan identitasnya 1 orang (0,6 %).
Tabel 2. Diklatfung
2
1.3
1.3
1.3
27
17.3
17.3
18.6
5
3.2
3.2
21.8
6
3.8
3.8
25.6
12
7.7
7.7
33.3
1
.6
.6
34.0
1
.6
.6
34.6
2
1.3
1.3
35.9
11
7.1
7.1
42.9
89
57.1
57.1
100.0
156
100.0
100.0
0
perancang
perundang-undangan
Pemeriksa paten
pemeriksa merek
peneliti
auditor
pranata komputer
pustakawan
arsiparis
belum pernah
Total
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Sumber : Penelitian Pusjianbang th. 2008/Pengolahan Data SPSS
12,0 for windowsJenis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang
telah diikuti responden adalah Diklat perancang
perundang-undangan-27 orang (17,3%), Diklat pemeriksa paten-5 orang
(3,2 %), Diklat pemeriksa merek-6 orang (3,8 % ), Diklat
peneliti-12 orang ( 7,7 % ), Diklat auditor-1 orang ( 0,6 % ),
Diklat pranata komputer-1 orang ( 0,6 % ), Diklat pustakawan-2
orang (1,3 % ), Diklat arsiparis-11 orang ( 7,1 % ), responden yang
belum pernah mengikuti Diklat fungsional-89 orang ( 57,1 % ), dan
responden yang tidak mencantumkan identitasnya 2 orang ( 1,3 %
).
2. Persepsi Pegawai Terhadap Jafung
a. Korelasi Dimensi ( sub variabel ) Pada Lingkungan Pekerjaan
Dengan Dimensi pola karier Untuk memudahkan dalam pengujian
hipotesis, dilakukan korelasi antara pernyataan nomor 1. Pimpinan
memberikan tanggungjawab pekerjaan ( X1.1 ) dan pernyataan nomor 4.
Jenis pekerjaan yang diperoleh selama bertugas ( X1.4 ) pada
lingkungan pekerjaan, keduanya menjadi sub variabel bebas dan
dikorelasikan dengan pernyataan nomor 16. Minat pegawai untuk
mengisi lowongan jafung pada pola karier, menjadi sub variabel
terikat ( Y ). Diperoleh hasil antara lain :
Tabel 3. Nonparametric Correlations
Spearman's rho1.Pimpinan memberikan tanggungjawab pekerjaan4.
Jenis pekerjaan yang diperoleh selama bertugas
16. Minat pegawai untuk mengisi lowongan jafung1. Pimpinan
memberikan tanggungjawab pekerjaanCorrelation Coefficient Sig.
(2-tailed) N1.000-156.503**.000156.063.4361564. Jenis pekerjaan
yang diperoleh selama bertugasCorrelation Coefficient Sig.
(2-tailed) N.503**.0001561.000-156.006.94315616. Minat pegawai
untuk mengisi lowongan jafungCorrelation Coefficient Sig.
(2-tailed) N.063.436156.006.9431561.000-156** Correlation is
significant at the 0.01 level (2-tailed).
Pada hasil perhitungan statistik metode Spearmans pada X1.1
terhadap Y, diperoleh nilai signifikansi 0.436. Dengan berpedoman
pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka, Ho diterima
berarti tidak terdapat hubungan linier antara X1.1 dengan Y,
sedangkan koefisien korelasinya sebesar 0,063. Untuk korelasi X1.4
terhadap Y, diperoleh nilai signifikansi 0.943. Dengan berpedoman
pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka, Ho diterima
berarti tidak terdapat hubungan linier antara X1.4 dengan Y,
koefisien korelasinya sebesar 0,006. Hasil uji pernyataan, Pimpinan
memberikan tanggungjawab pekerjaan dan Jenis pekerjaan yang
diperoleh selama bertugas, ternyata tidak mendukung sub variabel (
dimensi ) Lingkungan pekerjaan terhadap minat pegawai menduduki
jafung.Korelasi signifikan yang ditemukan pada penelitian ini
adalah korelasi antara X1.1 dengan X1.4. Untuk korelasi X1.1 dengan
X1.4, terdapat nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak
berarti terdapat hubungan linier antara X1.1 dengan X1.4, sedangkan
koefisien korelasinya sebesar 0,503. Oleh karena itu, pimpinan
dalam memberikan tanggung jawab pekerjaan kepada anggota
organisasi, hendaknya memperhatikan jenis dan kelayakan pekerjaan
yang diterima anggota organisasinya.b. Korelasi Dimensi ( sub
variabel ) Pada Sistem kompensasi Dengan dengan Pola Karier Untuk
pengujian hipotesis, dilakukan korelasi antara pernyataan nomor 8.
Upaya pimpinan terhadap promosi jafung ( X2.8 ) dan pernyataan
nomor 9. Dukungan terhadap kegiatan jafung ( X2.9 ) pada sistem
kompensasi, sebagai sub variabel bebas dengan pernyataan No. 16.
Minat pegawai untuk mengisi lowongan jafung (Y) pada pola karier,
sebagai sub variabel terikat. Diperoleh hasil antara lain :Tabel 4.
Nonparametric Correlations
Spearman's rho8. Upaya pimpinan terhadap promosi jafung9.
Dukungan terhadap kegiatan jafung16.Minat pegawai untuk mengisi
lowongan jafung8. Upaya pimpinan terhadap promosi jafungCorrelation
Coefficient Sig. (2-tailed) N1.000-156.582**.000156.030.7141569.
Dukungan terhadap kegiatan jafungCorrelation Coefficient Sig.
(2-tailed) N.582**.0001561.000-156.011.89115616. Minat pegawai
untuk mengisi lowongan jafungCorrelation Coefficient Sig.
(2-tailed) N.030.714156
.011.891156
1.000-156** Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
Pada hasil perhitungan statistik metode Spearmans pada X2.8
terhadap Y, diperoleh nilai signifikansi 0.714. Dengan berpedoman
pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka, Ho diterima
berarti tidak terdapat hubungan linier antara X2.8 terhadap Y,
sedangkan koefisien korelasinya sebesar 0,030. Untuk korelasi X2.9
terhadap Y, diperoleh nilai signifikansi 0.891. Dengan berpedoman
pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka, Ho diterima
berarti tidak terdapat hubungan linier antara X2.9 terhadap Y,
koefisien korelasinya sebesar 0,011. Hasil uji pernyataan, Upaya
pimpinan terhadap promosi jafung dan Dukungan terhadap kegiatan
jafung, ternyata tidak mendukung sub variabel ( dimensi ) Sistem
Kompensasi terhadap minat pegawai menduduki jafung.Korelasi
signifikan yang ditemukan pada penelitian ini adalah korelasi
antara X2.8 dengan X2.9. Untuk korelasi X2.8 dengan X2.9. Dengan
berpedoman pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka Ho
ditolak berarti terdapat hubungan linier antara X2.8 dengan X2.9,
sedangkan koefisien korelasinya sebesar 0,582. Oleh karena itu,
upaya-upaya pimpinan dalam pengisian formasi jafung yang ada,
hendaknya diimbangi dengan pemenuhan serta dukungan
sarana/prasarana terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
jabfung. Minat yang tumbuh dalam diri individu untuk menduduki
jafung, ternyata ditanggapi sebagai hal lain di luar masalah
kompensasi.c. Pola Karier
Pada hasil perhitungan statistik metode Spearmans pada X3.14
terhadap Y, diperoleh nilai signifikansi 0.000. Dengan berpedoman
pada nilai signifikansi, bahwa 0,000 < 0,05 maka, Ho ditolak
berarti terdapat hubungan linier antara X3.14 terhadap Y, sedangkan
koefisien korelasinya sebesar 0,287.Untuk korelasi X3.18 terhadap
Y, diperoleh nilai signifikansi 0.001. Dengan berpedoman pada nilai
signifikansi, bahwa 0,000
