Upload
dinhphuc
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Executive Summary 1
Executive Summary
Perpustakaan Nasional
Reformasi birokrasi sebagai arus utama (mainstream) dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik sebagai respon terhadap perubahan dalam penyelenggaraan
negara. Semangat reformasi birokrasi tersebut harus selalu dikelola dan dikembangkan
oleh penyelenggara negara. Kewenangan negara secara konstitusional dijalankan oleh
Presiden melalui penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh menteri dan pimpinan
lembaga. Secara kelembagaan, kementerian dan lembaga yang berada di bawah Presiden
harus mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan, yang mendukung
pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup dan selalu meningkatkan kapasitas diri.
Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) dibentuk untuk melaksanakan
tugas pemerintahan tertentu dari Presiden yang tanggung jawab pelaksanaan tugasnya
langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang
mengkoordinasikan harus bersifat responsif dan evaluatif terhadap perubahan. Secara
internal, di dalam suatu kelembagaan, penyelenggara pemerintahan dituntut untuk
dinamis karena organisasi birokrasi harus lebih kompeten dalam melaksanakan
tugasnya, efisien dalam struktur tanpa harus menghambat fungsi yang harus
diembannya, atau penekanan pencapaian tujuan yang harus memperhatikan misi
(mission driven). Sedangkan secara eksternal, birokrasi tidak bisa mengabaikan
tuntutan masyarakat yang sangat kuat agar birokrasi memberikan pelayanan publik
yang lebih baik dan berkualitas, perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial yang
terjadi secara signifikan, atau bahkan adanya kaitan tertentu dengan pihak luar negeri
yang mengharuskan dilakukannya perubahan.
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya
memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Sebagaimana
dimuat dalam grand design reformasi birokrasi, maka reformasi birokrasi bertujuan
untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi,bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur
negara.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 2
Tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang
terangkum dalam 8 area perubahan yaitu: Mental Aparatur, Kelembagaan, Tata
Laksana, SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pengawasan, Perundang-undangan, Pelayanan
Publik.Penataan Kelembagaan menjadi area kedua, sedangkan hasil yang diharapkan di
area ini adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Pada tataran
program untuk tingkat mikro, seluruh Instansi Pemerintah harus melaksanakan
penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi
untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
Area perubahan organisasi sebagai bagian dari 8 Area Perubahan yang ditetapkan
dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025, diharapkan mampu mewujudkan organisasi pemerintahan yang proporsional,
efektif dan efisien (rightsizing), serta mendorong tercapainya tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance).
Berbagai perbaikan yang terkait area perubahan organisasi, perlu segera
dilakukan mengingat saat ini masih terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi
penghambat dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yang right sizing, antara lain:
a. Kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan
fungsional, dimana selanjutnya cenderung memperbesar organisasi.
b. Terjadinya benturan dan tarik-menarik kewenangan sehingga masih terjadi
duplikasi tugas, fungsi, dan kewenangan.
c. Besaran organisasi belum proporsional.
d. Disharmoni pusat-daerah.
e. Terfragmentasinya urusan pemerintahan ke berbagai jenis kelembagaan.
Disamping sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas organisasi,
evaluasi/audit organisasi merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah yang
dikoordinasikan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan Instruksi Presiden Nomor
23 Tahun 1998, sekurang-kurangnya setiap setahun sekali. Berdasarkan pada kondisi di
atas, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi/audit terhadap Kementerian/Lembaga
bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari
kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Evaluasi/Audit tersebut menjadi penting
agar organisasi Kementerian/Lembaga bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran (right sizing) sebagaimana diharapkan
dari area perubahan organisasi dapat diwujudkan.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 3
Penataan kelembagaan melalui evaluasi/audit kelembagaan sebagai upaya
peningkatan kapasitas lembaga pemerintah khususnya Lembaga Pemerintah Non
Kementerian pada bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
a. Keluaran (Output) dari kegiatan Evaluasi/Audit Organisasi Perpustakaan
Nasional adalah:
1) Rekomendasi (advokasi) struktur organisasi Perpustakaan Nasional
berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan;
2) Tahapan dan inisiatif yang perlu dilaksanakan dalam implementasi
rekomendasi tersebut.
b. Manfaat (benefit) dari kegiatan ini adalah Kementerian PANRB khususnya Deputi
Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dapat melakukan review terhadap
efektivitas organisasi Perpustakaan Nasional, serta memahami kondisi organisasi
Perpustakaan Nasional secara komprehensif.
c. Outcomes yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terwujudnya Perpustakaan
Nasional yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) serta optimal dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya organisasi Perpustakaan Nasional yang
proporsional yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) melalui implementasi
instrumen dan pedoman penataan organisasi yang telah disusun secara efektif.
1. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Soft System Methodology
(SSM). Menurut Checkland, studi sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) theory of
development of systems thinking, dan (2) problem solving application of systems
thinking. Bagian kedua lebih lanjut dibagi menjadi work in hard system dan work in
soft system. Hard system digunakan untuk menganalisis masalah yang telah terstruktur
dengan jelas, sedangkan soft system digunakan untuk menganalisis situasi masalah yang
tidak terstruktur dengan jelas.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 4
Soft System Methodology terdiri atas tujuh sebagai tahap ideal, sebagaimana
disajikan dalam Gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Soft System Methodology
Merujuk pada tahapan SSM, maka langkah kerja evaluasi/audit organisasi
disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1
Langkah Kerja Evaluasi/Audit Organisasi
Tahap Langkah Kerja Metode
Tahap 1:
Identifikasi kondisi riil
Lembaga
Mengenali situasi permasalahan kelembagaan yang
tidak terstruktur berbasis tiga aspek: fungsi,
ukuran, dan proses.
• Studi Pustaka
• In-depth Interview (IDI)
• Analisis tekstual
Tahap 2:
Permasalahan kritikal
Menganalisis asumsi utama mengenai masalah dan
pilihan strategi/solusi terkait aspek: fungsi,
ukuran, dan proses.
• Focus Group Discussion
(FGD) + survei pakar
• Regulatory Mapping
• SAST
Tahap 3:
Pendefinisian sistem
implementasi
Merumuskan definisi dasar (root definition) yang
berkaitan dengan idealisasi sistem yang
seharusnya diciptakan, dibuat, dan dikembangkan,
terkait aspek: fungsi, ukuran, dan proses.
• FGD & IDI
• CATWOE
• ANP
Tahap 4:
Pengembangan model
kelembagaan
Membuat model konseptual: pola ideal dengan
mintzberg’s framework.
• ISM
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 5
Tahap Langkah Kerja Metode
Tahap 5:
Perbandingan Model
Membandingkan model yang dibuat dengan dunia
nyata, termasuk di negara lain (Best fit, right size,
right process)
• Analisis dan uji tahap 2
dan 4
Tahap 6:
Pembahasan untuk perubahan
yang diinginkan
Mengkompromikan temuan dengan pola ideal tiga
aspek: fungsi, ukuran, dan proses
• Panel pakar/Justifikasi
pakar
• Face validity
Tahap 7:
Konsep final Pembahasan
untuk perubahan yang
diinginkan
Run down pola ideal untuk tiga aspek:
1. Tepat Fungsi
2. Tepat Ukuran
3. Tepat Proses
Perumusan rekomendasi final
Adapun unsur-unsur yang dianalisis dalam masing-masing aspek sebagai
berikut:
a) Fungsi:
• Legal frameworks mandat organisasi
• “Kompetisi” antar lembaga sejenis
b) Ukuran:
• Struktur organisasi (“overlapping”, “inkonsistensi”,
diferensiasi/kompleksitas, overload/underload)
c) Proses:
• Intra-organisasi (pengaruh “overlapping”, “inkonsistensi”)
• Inter-organisasi (pola hubungan dengan K/L lain berkaitan dengan
“positioning” mandat organisasi)
2. Unit Analisis
Unit analisis Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yaitu Perpustakaan Nasional.
3. Jenis Data
Data yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi data primer dan data
sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
Berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan
beberapa metode sebagai berikut:
a. Studi Pustaka (Dokumentasi)
Studi pustaka atau dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh
data sekunder, yang dipandang penting dan relevan dengan topik penelitian sebagai
referensi.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 6
b. Focus Group Discussion (FGD)
Diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu. Metode
FGD yang bersifat kualitatif, berupa eksploratori atau pendalaman terhadap suatu
masalah. FGD sebagai teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada
penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut
pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap
pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu
permasalahan tertentu.
Tahap survei pakar yang dilakukan melalui in-depth interview (IDI) dan diskusi
terfokus (FGD) untuk memberi bobot terhadap analisis SAST dan ANP.
c. Wawancara mendalam (in-depth interview)
Wawancara mendalam, yaitu melakukan serangkaian tanya-jawab antara peneliti
dengan informan (responden) yang dilakukan secara terbuka dan leluasa.
Wawancara dilakukan terhadap key persons dari Lembaga yang menjadi unit
analisis, serta terhadap pakar yang relevan.
5. Teknik Analisa Data
Kondisi empiris Lembaga yang menjadi unit analisis disajikan dalam analisis
situasional dan analisis organisasi dan kebijakan terhadap peraturan atau perundang-
undangan yang berlaku. Hasil analisis keduanya dengan pendekatan sistem digunakan
untuk pemodelan sistem. Pengetahuan pakar yang telah diserap, dipahami dan
pendalaman terhadap kompleksitas tata kelola (governance) secara grafis dapat
digambarkan dalam rich picture. Terhadap input elemen, asumsi strategis model yang
dikembangkan serta analisis CATWOE, selanjutnya dilakukan penyusunan root
definition (RD). Pemodelan sistem melalui konvergensi dengan Logical Thinking
Process (Dettmer 2007); dan SSM (Checkland dan Poulter, 2006) digunakan untuk
perumusan model konseptual. Selanjutnya melalui SSM Learning Models dirancang
suatu model aktivitas yang berorientasi tujuan (Purposeful Activity Models/PAM).
Proses pelaksanaan ANP dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa software
Super Decisions software.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 7
1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan PERPUSNAS
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia; PERPUSNAS berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh
Menteri Pendidikan Nasional; dan PERPUSNAS dipimpin oleh seorang Kepala.
Perpustakaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi:
(1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan;
(2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS;
(3) Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang
perpustakaan;
(4) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsinya, PERPUSNAS mempunyai kewenangan:
(1) penyusunan rencana nasional secara makro di bidang perpustakaan;
(2) perumusan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan
secara makro;
(3) penetapan sistem informasi di bidang perpustakaan;
(4) kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu :
a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;
b) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa
dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen; Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana diubah melalui
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 8
Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perpustakaan Nasional; dan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 2
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Maka, Struktur organisasi PERPUSNAS sebagai berikut:
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Executive Summary 9
Adapun struktur organisasi PERPUSNAS seperti pada Gambar berikut:
Gambar 2
Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 10
Adapun tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing – masing jabatan yang
ada di PERPUSNAS, meliputi;
1. Kepala PERPUSNAS, mempunyai tugas;
a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kebijakan pemerintah;
b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang perpustakaan;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perpustakaan yang menjadi tanggung
jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang
menyangkut bidang perpustakaan.
2. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
Dalam hal ketugasannya Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa
Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya
rekam sebagai koleksi deposit nasional, pengembangan bahan pustaka, kerjasama
dan otomasi serta preservasi.
Adapun fungsi yang dijalankan oleh Deputi ini, meliputi;
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang deposit, pengembangan bahan pustaka
dan jasa informasi serta preservasi;
b. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
c. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. Penyelenggaraan jasa informasi;
e. Penyelenggaraan kerja sama dengan badan atau lembaga baik pemerintah
maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam negeri maupun di luar
negeri;
f. Pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka.
3. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Dalam hal ketugasannya Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem
perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan berbagai jenis
perpustakaan.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 11
Adapun fungsi yang dijalankan oleh Deputi ini, meliputi;
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sistem
perpustakaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan berbagai jenis
perpustakaan;
b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
c. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang
perpustakaan;
d. Penyelenggaraan pengembangan berbagai jenis perpustakaan;
e. Pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.
1. Analisis Lingkungan dan Isu-Isu Strategis
1.1. Analisis Lingkungan
Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Indonesia 1945 meliputi 1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan
kehidupan bangsa dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Terkait dengan urusan perpustakaan maka muaranya adalah kecerdasan.
Kecerdasan sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang
SISDIKNAS, yakni: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Di sisi lain perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan
Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Perpustakaan merupakan sumber informasi ilmu
pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai
bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat infomasi berbasis
teknologi dan komunikasi.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan
dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya
cetak, dan karya rekam.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 12
Ketika Keppres No. 11 Tahun 1989 diberlakukan posisi pengelolaan perpustakaan
sekolah dan perguruan tinggi itu hanya ditangani selevel Bidang, maka tidak bicara
konsep perpustakaan yang akan dikembangan, tetapi hanya bagaimana mengumpulkan
koleksi-koleksi untuk dilestarikan, jadi hanya berupa koleksi yang kita dapat itu yang
penting, tidak bicara berapa banyak perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan
tinggi yang harus diperbaiki karena tidak bicara pembinaan dalam Keppres 11 tahun
1989 dan hanya mengatur tentang Institusi LPNK tidak mengatur perpustakaan
provinsi/kabupaten/kota.
Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan
pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian tidak lagi memiliki
kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam
pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan
sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun disisi lain dianggap kurang
menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan professional sesuai
dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya
kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya
perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.
Namun demikian Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah bertujuan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan Jaya saing
daerah. (Pasal 2 ayat 3).
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dimana Urusan Perpustakaan
menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan di daerah. Perpustakaan Nasional
selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian hanya menetapkan NSPK menurut PP
38 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1 dinyatakan Menteri/kepala lembaga pemerintah non
departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya untuk perangkat organisasi Daerah
(struktur Organisasi Daerah) di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 13
1.2. Isu-Isu Strategis Arah pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) yaitu memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang
terus meningkat. RPJMN 2015- 2019 disusun sebagai penjabaran Visi, Misi, dan
Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden terpilih.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan
pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka visi
pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong”.
Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan dalam tujuh misi
pembangunan nasional yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Guna menunjukkan prioritas dalam melakukan perubahan menuju Indonesia
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dibidang kebudayaan, maka dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal
dengan NAWA CITA yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 14
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam mendukung agenda Nawa Cita tersebut, maka tugas Perpustakaan Nasional
dalam agenda pembangunan butir keempat Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas
hidup manusia dan masyarakat Indonesia, serta butir keempat Nawa Cita yaitu
melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan
fasilitas informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga mereka mampu
memberdayakan potensi yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat.
Berangkat dari uraian tersebut, maka arah kebijakan umum penanggulangan
bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia cerdas melalui
gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan.
Tentunya upaya mewujudkan visi diatas tidak berada dalam suatu kondisi vakum,
melainkan selalu terkait dengan dinamika lingkungan yang ada. Karena itu, isu-isu
strategis yang berkembang juga senantiasa dinamis mengikuti ritme perkembangan dan
dinamika masyarakat. Dalam kaitan ini, beberapa isu-isu strategis yang berkembang
dalam upaya meningkatkan gemar membaca dan memberdayakan perpustakaan di
tanah air antara lain:
a. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat. Tidak
dapat dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi
telah banyak mengubah pola hidup masyarakat kita. Teknologi semakin
memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi dan
pengetahuan yang mereka butuhkan kapanpun dan dimanapun mereka berada.
Dalam hal ini, maka tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan nasional adalah
bagaimana perpustakaan nasional dapat hadir dan menyediakan informasi dan
pengetahuan yang dibutuhkan olh masyarakat tersebut secara cepat, mudah, dan
efisien. Sehingga diperlukan penguatan dalam hal penyediaan layanan
perpustakaan berbasis on line, baik dari sisi prasarana dan sarana.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 15
b. Pelestarian dokumen dan naskah kuno nusantara. Dokumen dan naskah kuno
nusantara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan di luar negeri
merupakan warisan leluhur yang perlu untuk dihimpun dan dilestarikan sebagai
bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini, sehingga mampu memperkuat identitas
bangsa. Karena itu, perpustakaan nasional diharapkan mampu untuk
melestarikannya dan menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga memperkuat
jati diri nasional. Termasuk diperlukan upaya translitereasi terhadap naskah-
naskah kuno tersebut agar mampu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.
c. Tantangan aliterasi di masyarakat. Meskipun tingkat melek baca di masyarakat
semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tingkat partisipasi
pendidikan di masyarakat, namun terdapat gejala aliterasi yang berkembang
dimasyarakat. Hal ini memiliki makna bahwa meskipun dalam keseharian,
masyarakat banyak melakukan aktivitas membaca, namun mereka disisi lain tidak
berusaha melakukan pemaknaan terhadap bahan bacaan yang mereka baca. Gejala
ini antara lain disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin memudahkan
masyarakat untuk memperoleh informasi pengetahuan secara ringkas, sehingga
menjadikan mereka cenderung mencari informasi dan pengetahuan secara instan.
Penyebab lain adalah tingkat aktivitas masyarakat yang semakin meningkat
menjadikan masyarakat memiliki waktu untuk membaca yang semakin berkurang.
d. Kehadiran perpustakaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Luas dan sebaran
wilayah Indonesia merupakan tantangan dalam rangka menghadirkan fasilitas
perpustakaan secara merata di seluruh wilayah nusantara. Sehingga diperlukan
partisipasi masyarakat untuk dapat membantu dan terlibat dalam menghadirkan
perpustakaan di seluruh wilayah nusantara terutama di pelosok-pelosok daerah
dan pulau-pulau terdepan dari republik ini.
e. Standar nasional perpustakaan. Agar perpustakaan mampu memberikan layanan
yang berkualitas kepada masyarakat, maka Perpustakaan Nasional perlu untuk
meningkatkan standarisasi dan akreditas terhadap seluruh perpustakaan yang ada
di wilayah Indonesia. Hal ini perlu didukung dengan penyediaan sarana dan
prasarana serta tenaga pustakawan yang profesional dalam penyelenggaran
perpustakaan.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 16
2. Mandatory Fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) berangkat dari mandat yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Dimana, didalam pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina,
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan
pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
Adapun tujuan dari perpustakaan disebutkan dalam pasal 4 adalah untuk
memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta
memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari
penjelasan tujuan ini, dapat kita ketahui bahwa perpustakaan memiliki peran strategis
dalam rangka mencapai tujuan nasional republik ini, yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Sedangkan uraian fungsi dari Perpustakaan sebagaimana diuraikan dalam pasal 3
adalah sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Selanjutnya, didalam pelaksanaannya, pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa
Perpustakaan Nasional memiliki tugas:
1. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis
pengelolaan perpustakaan;
2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap
pengelolaan perpustakaan;
3. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
4. Mengembangkan standar nasional perpustakaan.
Selain tugas tersebut di atas Perpustakaan Nasional RI sebagaimana
dimaksud pada pasal 21 ayat (3), bertanggung jawab dalam hal:
1. Mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat;
2. Mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
3. Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka
mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
4. Mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di
luar negeri.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 17
Dasar hukum pembentukan Perpustakaan Nasional RI adalah Keputusan Presiden
Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dimana
kedudukan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen
(Kementerian) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri
Pendidikan Nasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).
Selain Undang-undang tersebut, Perpustakaan Nasional juga diberi mandat
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perpustakaan di Indonesia.
3. Hubungan Perpustakaan Nasional dengan
Kementerian/Lembaga Lain
Penyelenggaraan perpustakaan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai
komponen bangsa, sehingga mustahil hal tersebut dapat dilaksanakan oleh
Perpustakaan Nasional sendiri. Dalam kerangka tersebut, maka didalam melaksanakan
tugasnya Perpustakaan Nasional memiliki hubungan dan keterkaitan dengan berbagai
kementerian/lembaga lainnya. Tabel 2 berikut menunjukkan matriks bagaimana
hubungan dan keterkaitan Perpustakaan Nasional dengan kementerian/lembaga lain
berdasarkan fungsi yang diemban oleh duat kedeputian yang dimiliki Perpustakaan
Nasional.
Tabel tersebut menunjukkan bagaimana peran serta kementerian/lembaga
bekerjasama dan mendukung kegiatan penyelenggaraan perpustakaan dari fungsi
pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, maupun jejaring perpustakaan.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 18
Tabel 2 Persinggungan Fungsi Perpustakaan Nasional dengan Kementerian/Lembaga Lain
Kementerian/ Lembaga
Fungsi Perpustakaan Nasional (Undang-Undang No.43 Tahun 2007)
Pembina Rujukan Deposit Penelitian Pelestarian Jejaring
Perpustakaan Kemdikbud 1. Perpustakaan
Khusus 2. Perpustakaan
Sekolah
Penyedia bahan pustakan penunjang pembelajaran
Pada bidang perbukuan
Penyedia bahan pustaka referensi
Pelestarian film dokumenter
Kemenristekdikti 1. Perpustakaan Khusus
2. Perpustakaan Perguruan tinggi
Penyedia bahan pustaka penunjang civitas akademik
Jurnal dan buku terbitan
Penyedia bahan pustaka referensi
Kementerian Agama 1. Perpustakaan khusus
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi
3. Perpustakaan Sekolah
Penyedia bahan pustakan penunjang pembelajaran
Jurnal dan buku terbitan
Penyedia bahan pustaka referensi
Pelestarian manuskrip dan naskah kuno (kitab kuning)
Kementerian Dalam Negeri
1. Perpustakaan Umum (Propinsi, Kab/Kota, Desa/Kelurahan)
2. Perpustakaan khusus
Jurnal dan buku terbitan
Arsip Nasional RI Perpustakaan Khusus
Memiliki fungsi pelestarian, namun berbeda obyek dan definisi
PDII LIPI Perpustakaan Khusus
Penyedia bahan pustaka penunjang penelitian
Pengelolaan ISSN
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 19
Gambar 3. Rich Picture Perpusnas
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Executive Summary 20
4. Perumusan Definisi Filosofis Perpustakaan Nasional
Pendekatan proses transformasi Perpustakaan Nasional dilakukan dengan cara
menurunkan asumsi dasar yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional kedalam elemen
dasar dan CATWOE sehingga didapat definisi yang dapat dipakai oleh Perpustakaan
Nasional. Analisis CATWOE didefinisikan oleh Peter Checkland (1981) sebagai bagian
dari Soft Systems Methodology (SSM). Analisis ini merupakan checklist sederhana dari
sistem berpikir. Hal ini merupakan teknik umum yang digunakan oleh Analis Bisnis
untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan untuk dicapai, apa yang menjadi area
masalah dan bagaimana solusi yang dapat mempengaruhi bisnis dan keterlibatan
individu terhadap itu.
Tabel 3 Catwoe Perpustakaan Nasional
CUSTOMER
1. Masyarakat Pemustaka
2. Pustakawan
ACTOR-OWNER
1. Masyarakat
2. Pustakawan
3. Perpustakaan Nasional
TRANSFORMASI
1. Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan
2. Melengkapi Koleksi Perpustakaan
3. Meningkatkan Pembinaan terhadap Perpustakaan di Indonesia
4. Meningkatkan Kapabilitas Pustakawan
5. Meningkatkan Pelestarian Naskah Kuno usantara
6. Membangun Standar Keperpustakaan
WORLD VIEW
1. Meningkatkan peranan Perpustakaan Nasional dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat
2. Peran Pustakawan dalam meningkatkan budaya membaca
ENVIRONMENT CONSTRAINTS
1. Restrukurisasi dan penataan kelembagaan Perpustakaan Nasional yang lebih efektif dan efisien
2. Belum ada sistem basis data, informasi dan komunikasi yang strategis
3. Keterbatasan anggaran pemerintah
4. Moratorium penambahan PNS
Dalam hal ini CATWOE merupapan mnemonic (tools pengingat) yang membantu
mengidentifikasi dan mengkategorikan semua stakeholder (orang, proses, lingkungan,
entitas) dari Sistem yang dianalisis untuk merumuskan root definition atau definisi
filosofis, adalah deskripsi terstruktur dari suatu sistem yang menguraikan kegiatan yang
berlangsung (atau mungkin terjadi) dalam organisasi yang dipelajari. Dari hasil analisis
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 21
induktif serta dengan validasi pada panel pakar yang dilakukan dapat diperoleh
kesepakatan pakar Definisi Filosofis (root definitions) bagi Perpustakaan Nasional
adalah sebagai berikut:
"Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian penentu kebijakan, regulator dan fasilitator pengelolaan
perpustakaan di Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, mandiri, sejahtera dan berdaya saing global yang
berkarakter keIndonesia-an dalam kerangka NKRI yang dilaksanakan oleh
pemangku kepentingan utama dan pemerintah melalui penyediaan,
pengembangan serta pemanfaatan sumberdaya kepustakaan dengan
berpegang pada kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat untuk
penyediaan layanan perpustakaan bagi pemangku kepentingan utama".
5. Pendekatan Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)
SAST digunakan untuk mengeksplorasi asumsi strategis yang paling penting dan
paling yakin (pasti). Kondisi ini menempatkan asumsi strategis pada zona “rencana
yang pasti" dan “rencana yang bermasalah” sebagai hal yang memerlukan perhatian
dalam pengembangan model. Penempatan posisi setiap asumsi strategis dilakukan
melalui pengisian kuesioner SAST oleh para pakar dan diskusi pakar untuk memvalidasi
hasil analisis atas masing-masing posisi asumsi strategis tersebut. Pemetaan asumsi
strategis dilakukan dalam dua fokus, yaitu: (1) fokus kebijakan nasional pengelolaan
perpustakaan; (2) fokus Pembinaan, Pengembangan, Evaluasi dan Koordinasi terhadap
Pengelolaan Perpustakaan; (3) fokus peningkatan koleksi perpustakaan; dan (4)
meningkatkan budaya baca.
1. Eksplorasi asumsi strategis fokus kebijakan nasional pengelolaan
perpustakaan
Hasil analisis atas asumsi strategis berkaitan dengan fokus kebijakan nasional
pengelolaan perpustakaan diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:
Asumsi Strategis Tingkat
Kepastian Tingkat
Kepentingan Fokus Kebijakan Nasional Pengelolaan Perpustakaan
A Keberadaan Dewan Nasional Perpustakaan 6,23 6,68 B Kompetensi Sumberdaya Manusia 6,50 5,95
C Komitmen terhadap penerapan standar dan regulasi tentang perpustakaan
5,23 2,46
D Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan 5,68 3,22
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 22
Gambar 4 Kuadran SAST bagi Fokus Kebijakan Nasional Pengelolaan Perpustakaan
Dari tabel di atas dan gambar di atas terlihat bahwa elemen keberadaan Dewan
Nasional Perpustakaan dan kompetensi sumberdaya manusia merupakan elemen
yang memiliki nilai kepastian dan kepentingan yang sangat tinggi.
2. Eksplorasi asumsi strategis fokus Pembinaan, Pengembangan,
Evaluasi dan Koordinasi terhadap Pengelolaan Perpustakaan
Hasil analisis atas asumsi strategis berkaitan dengan fokus Pembinaan,
Pengembangan, Evaluasi dan Koordinasi terhadap Pengelolaan Perpustakaan
diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:
Asumsi Strategis Tingkat
Kepastian Tingkat
Kepentingan Fokus Pembinaan, Pengembangan, Evaluasi dan Koordinasi terhadap Pengelolaan Perpustakaan
E Jumlah pustakawan 4,27 4,31 F Pemberian penghargaan terhadap pustakawan 3,48 3,66 G Kerjasama dengan pengelola perpustakaan 4,05 4,29 H Standar perpustakaan 5,75 6,58 I Dukungan Anggaran 5,36 5,22 J Penguatan regulasi untuk mengatur hubungan
dan koordinasi Perpustakaan Nasional dengan perpustakaan lainnya
2,10 2,00
1 2 3 5 6 7 4
5
6
7
1
2
3
Sangat Penting
Sangat Pasti
A B
C D
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 23
Gambar 5 Kuadran SAST bagi Fokus Pembinaan, Pengembangan, Evaluasi dan
Koordinasi terhadap Pengelolaan Perpustakaan
Dari tabel di atas dan gambar diatas terlihat bahwa elemen Standar
Perpustakaan dan Dukungan Anggaran merupakan elemen yang memiliki
nilai kepastian dan kepentingan yang sangat tinggi dalam rangka
melakukan pembinaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap seluruh
perpustakaan yang merupakan tanggung jawab dari perpustakaan nasional.
3. Eksplorasi asumsi strategis fokus meningkatkan koleksi
Hasil analisis atas asumsi strategis berkaitan dengan fokus meningkatkan koleksi
diuraikan secara rinci dalam tabel berikut:
Asumsi Strategis Tingkat
Kepastian Tingkat
Kepentingan Fokus Meningkatkan Koleksi
K Dukungan Teknologi Informasi 6,71 6,88
L Dukungan penerbit 3,40 5,59
M Pelestarian naskah kuno nusantara 2,54 6,32
1 2 3 5 6 7 4
5
6
7
1
2
3
Sangat Penting
Sangat Pasti
F
G E
H I
J
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 24
Gambar 6 Kuadran SAST bagi Fokus Meningkatkan Koleksi
Dari tabel di atas dan gambar diatas terlihat bahwa elemen Dukungan
Teknologi Informasi merupakan elemen yang memiliki nilai kepastian dan
kepentingan yang sangat tinggi dalam upaya meningkatkan koleksi
perpustakaan nasional berbasis digital.
4. Eksplorasi asumsi strategis fokus meningkatkan budaya baca
Hasil analisis atas asumsi strategis berkaitan dengan fokus meningkatkan budaya
baca diuraikan secara rinci sebagai berikut:
Asumsi Strategis Tingkat
Kepastian Tingkat
Kepentingan Fokus Meningkatkan Budaya Baca
N Sosialisasi dan promosi budaya baca 5,84 5,72
O Kelengkapan koleksi perpustakaan 3,66 6,83
1 2 3 5 6 7 4
5
6
7
1
2
3
Sangat Penting
Sangat Pasti
L
K
M
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 25
Gambar 7 Kuadran SAST bagi Fokus Meningkatkan Koleksi
Dari tabel di atas dan gambar di atas terlihat bahwa elemen Sosialisasi dan
Promosi Budaya Baca merupakan elemen yang memiliki nilai kepastian dan
kepentingan yang sangat tinggi dalam rangka meningkatkan budaya baca
masyarakat.
Gambar 8
Model Konseptual Perpustakaan Nasional
1 2 3 5 6 7 4
5
6
7
1
2
3
Sangat Penting
Sangat Pasti
O
N
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 26
Struktur organisasi Perpustakaan Nasional yang ideal adalah struktur organisasi
yang sesuai dengan mandat Undang-Undang No.43 Tahun 2007 yaitu sebagai lembaga
pemerintah non kementerian yang menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat
jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Sehingga struktur yang
dirancang haruslah mampu mendorong Perpustakaan Nasional untuk menjalankan
amanat UU tersebut.
1. Elemen-Elemen Pemodelan
Dengan mengacu hasil kajian pustaka, in depth interview (IDI) dan focus group
discussion (FGD) dengan berbagai pihak baik dari internal Perpustaaan Nasional,
maupun para pakar yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan dapat
dirumuskan pemahaman faktor-faktor yang membentuk struktur organisasi dari
Perpustakaan Nasional yang dikelompokkan menjadi 3 cluster, yaitu mandat organisasi,
proses organisasi, dan ukuran organisasi yang masing-masing terdiri beberapa
faktor/node. Analisis faktor menggunakan metode ANP dengan pairwised comparisons
secara integral dari semua cluster dan node. Alternatif dengan prioritas total terbesar
dipilih sebagai alternatif terbaik untuk pencapaian tujuan. Penentuan prioritas alternatif
yang terbaik menggunakan Super Decisions versi 2.0 Beta, yang dapat menyajikan dua
nilai, yaitu nilai normalized by cluster dan nilai limiting. Nilai normalized by cluster
merupakan nilai prioritas pada setiap satu cluster yang bernilai total satu atau seratus
persen, sedangkan nilai limiting adalah nilai prioritas pada seluruh prioritas node
(atribut) permasalahan dan alternatif solusi atau kebijakan antar cluster. Dalam analisis
per cluster digunakan nilai limiting karena pada dasarnya urutan prioritas untuk pilihan
alternatif dari satu cluster akan menghasilkan urutan yang sama baik menggunakan nilai
normalized by cluster maupun nilai limiting.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 27
Gambar 9 Model Analisis Prioritas Struktur Organisasi
Secara ringkas uraian dari model diatas menjelaskan bahwa dalam membangun
struktur organisasi ideal yang diharapkan dalam studi ini, digunakan tiga kriteria yaitu
bagaimana ketepatan fungsi yang dijalankan oleh organisasi berdasarkan mandat
perundangan yang dimiliki organisasi. Kriteria berikutnya adalah bagaimana ketepatan
business process (proses bisnis) yang dilakukan oleh organisasi bersangkutan. Dan
kriteria ketiga adalah bagaimana ketepatan ukuran dari organisasi saat ini, apakah
dengan ukuran yang ada saat ini, organisasi mampu menjalankan mandat secara efektif
dan efisien.
Selanjutnya dari kriteria diatas, maka dipilih alternatif mengenai struktur
organisasi yang ideal. Dalam hal ini, terdapat empat alternatif dari struktur organisasi,
yaitu struktur yang ada tetap dipertahankan dengan alasan bahwa struktur saat ini telah
mampu menjadikan organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Alternatif kedua adalah struktur organisasi yang ada perlu diperluas (ditambah). Apabila
struktur yang ada dipandang belum mampu menjadikan organisasi memenuhi mandat
organisasi maka struktur yang ada saat ini perlu untuk dikembangkan agar mandat
organisasi dapat tercapai. Alternatf ketiga adalah penggabungan struktur, yaitu jika
organisasi telah mampu memenuhi mandat organisasi, namu terdapat fungsi didalam
organisasi yang tumpang tindih sehingga berpotensi menyebabkan kesimpangsiuran
Organisasi
Ideal
Goal
Tepat Fungsi
Kriteria
Tepat Proses
Tepat Ukuran
Struktur Tetap
Alternatif
Struktur Bertambah
Struktur Berkurang
Struktur Digabung
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 28
fungsi dan inefisiensi. Alternatif terakhir, yaitu pengurangan struktur. Hal ini
dimungkinkan jika struktur saat ini telah memungkinkan organisasi memenuhi mandat
organisasi, namun terdapat inefisiensi maupun perluasan fungsi dari mandat organisasi.
2. Hasil Pengujian Prioritas Struktur Organisasi
Guna menguji prioritas struktur organisasi yang diharapkan, dalam studi ini
digunakan perangkat lunak (software) Super Decision
Gambar 10 Model cluster yang telah terhubung
Selanjutnya, setelah seluruh cluster terhubung, langkah berikutnya adalah melakukan
perbandingan antar cluster.
Gambar 11 Hasil Bobot Prioritas Perbandingan Alternatif Berdasarkan
Kriteria Tepat Fungsi
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 29
Gambar di atas menunjukkan prioritas alternatif struktur organisasi berdasarkan
kriteria ketepatan fungsi organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
berdasarkan kriteria ketepatan fungsi, maka prioritas alternatif pertama adalah
dilakukan penambahan struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot
kriteria sebesar 0,64066 yang merupakan nilai tertinggi diantara alternatif lainnya.
Gambar 12 Hasil Bobot Prioritas Perbandingan Alternatif Berdasarkan
Kriteria Tepat Proses
Gambar di atas menunjukkan prioritas alternatif struktur organisasi berdasarkan
kriteria ketepatan proses bisnis organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
berdasarkan kriteria ketepatan proses, maka prioritas alternatif pertama adalah
dilakukan penambahan struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot
kriteria sebesar 0,67178 yang merupakan nilai tertinggi diantara alternatif lainnya.
Gambar 13 Hasil Bobot Prioritas Perbandingan Alternatif Berdasarkan
Kriteria Tepat Ukuran
Gambar di atas menunjukkan prioritas alternatif struktur organisasi berdasarkan
kriteria ketepatan ukuran organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
berdasarkan kriteria ketepatan ukuran, maka prioritas alternatif pertama adalah
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 30
dilakukan penambahan struktur organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot
kriteria sebesar 0,60367 yang merupakan nilai tertinggi diantara alternatif lainnya.
Gambar 14 Hasil Bobot Prioritas Seluruh Kriteria
Gambar di atas menunjukkan prioritas secara keseluruhan. Dilihat dari priorotas
kriteria, maka kriteria organisasi yang merupakan prioritas adalah ketepatan fungsi dari
organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai normalizaed by cluster sebesar 0,75676 yang
merupakan nilai tertinggi dari kriteria lainnya (tepat proses dan tepat ukuran). Ini
berarti bahwa secara ideal, perpustakaan nasional dinilai mampu memenuhi mandat
organisasi apabila mampu melaksanakan fungsi yang diembannya.
Selanjutnya apabila kita lihat dari prioritas alternatif secara keseluruhan, terlihat
bahwa alternatif penambahan struktur organisasi memiliki nilai normalizaed by cluster
sebesar 0,64455 yang merupakan nilai tertinggi dari kriteria lainnya. Prioritas
berikutnya adalah penggabungan struktur organisasi dengan nilai normalizaed by
cluster sebesar 0,23892. Disusul dengan alternatif struktur organisasi tetap, dan
terakhir adalah pengurangan struktur organisasi.
3. Prioritas Alternatif Struktur Organisasi
Setelah memperoleh hasil pengujian prioritas alternatif terhadap struktur
organisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut ini merupakan pembahasan dari
masing-masing alternatif.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 31
3.1 Alternatif 1 : Penambahan Struktur Organisasi
Salah satu tugas dari Perpustakaan Nasional adalah melaksanakan pembinaan,
pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Dengan
struktur organisasi yang ada saat ini, tugas ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal
dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan kewenangan (level eselon) yang dimiliki.
Gambar 15 Struktur Eselon Sebelum Pemekaran
Berdasarkan kajian beban kerja dan cakupan kegiatan dari Pusat Pengembangan
dan Pengkajian Minat Baca, maka disarankan agar unit ini ditingkatkan menjadi level
deputi yaitu menjadi Deputi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan yang terdiri
dari Direktorat Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Direktorat
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus, serta Direktorat Standar Nasional
Perpustakaan (lihat gambar berikut).
Gambar 16
Struktur Deputi Pembinaan & Pengembangan Perpustakaan
Kepala PNRI
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka & Jasa Informasi
Deputi Bidang Sumberdaya Perpustakaan
Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca
Pusat Pendidikan & Pelatihan
Pusat Pengembangan Pustakawan
Deputi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Direktorat Pembinaan Perpustakaan
Sekolah & PT
Direktorat Pembinaan Perpustakaan
Umum & Khusus
Direktorat Standar Nasional Perpustakaan
& Budaya Baca
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 32
Sehingga Deputi Sumberdaya Perpustakaan akan menjadi sebagaimana gambar
berikut:
Gambar 17 Struktur Deputi Pembinaan & Pengembangan Perpustakaan
Perubahan lainnya dari struktur saat ini adalah penambahan posisi Dewan
Nasional Perpustakaan. Hingga saat ini, posisi Dewan Perpustakaan Nasional
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan belum terbentuk. Padahal
keberadaan Dewan Perpustakaan Nasional sangat strategis untuk memberikan arah
kebijakan dan pengembangan Perpustakaan Nasional.
Gambar 18 Struktur PNRI dengan Dewan Perpustakaan Nasional
Perubahan dalam level deputi seyogyanya juga diikuti dengan perubahan disisi
struktural birokrasi level biro. Sehingga penguatan level biro dibawah Sekretaris Utama
merupakan hal yang logis.
Deputi Sumberdaya dan Akreditasi Perpustakaan
Direktorat PengembanganPustakawa
n
Pusat Pendidikan Dan Pelatihan
Direktorat Akreditasi Perpustakaan
Kepala Perpustakaan Nasional RI
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka &
Layanan Perpustakaan
Deputi Sumberdaya dan
Akreditasi Perpustakaan
Deputi Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan
Dewan Perpustakaan Nasional
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 33
Gambar 19 Struktur Sekretaris Utama Sebelum Penguatan Organisasi
Gambar 20 Struktur Sekretaris Utama Setelah Penguatan Organisasi
Penambahan struktur Biro Sistem Informasi Perpustakaan didasarkan pada
rasional bahwa peranan teknologi informasi dan komunikasi (information and
communication technology/ICT) memiliki nilai strategis dari keberadaan Perpustakaan
Nasional di masa depan, dimana dengan dukungan ICT maka Perpustakaan Nasional
dapat memberikan layanan ke seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia melalui layanan berbasis internet (digital).
Sekretaris Utama
Biro Hukum dan Perencanaan
Biro Umum
Sekretaris Utama
Biro Hukum dan Perencanaan
Biro Umum Biro Sistem Informasi
Perpustakaan
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 34
Gambar 21 Struktur Biro Hukum dan Perencanaan
Perubahan dalam struktur Biro Hukum dan Perencanaan adalah perubahan
Sub.Bagian Hubunga Masyarakat dalam struktur sebelumnya, menjadi Sub.Bagian
Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam struktur yang diusulkan. Hal ini didasari
rasional bahwa dengan ditariknya Sub.Bidang Kerjasama yang sebelumnya berada
dibawah Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi (Deputi Bidang Pengembangan bahan
Pustaka dan jasa Informasi), maka tidak terjadi overlap (tumpang tindih) tupoksi
mengenai unit yang bertugas untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar.
Gambar 22 Struktur Biro Umum
Biro Hukum dan Perencanaan
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Bagian Perencanaan
Sub.Bag Hukum dan Organisasi
Sub.Bag Humas dan Kerjasama
Sub.Bag Program dan Anggaran
Sub.Bag Evaluasi dan Akuntabilitas
Biro Umum
Bagian Tata Usaha
Bagian Keuangan
Barang Milik Negara (BMN)
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Bendahara Masuk
Bendahara Keluar
Bagian Kepegawaian
Sub.Bagian Arsip Kepegawaian
Sub.Bagian Fungsional
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 35
Perubahan yang cukup besar terjadi dalam struktur Biro Umum, dimana Bagian
Tata Usaha yang sebelumnya membawahi Subbagian Tata Usaha Pimpinan (Kepala dan
Deputi) diganti dengan Pejabat BMN dan Pejabat ULP, sementara urusan ketata
usahaan akan melekat di masing-masing unsur pimpinan agar lebih efektif didalam
mengelola tugas dan agenda kerja dari pimpinan.
Di Bagian Keuangan posisi Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Validitas
akan berubah menjadi jabatan Bendahara Masuk dan Bendahara Keluar yang bertugas
mengelola arus kas organisasi masuk dan keluar secara lebih efektif dan efisien.
Terakhir pada Bagian Kepegawaian jabatan Subbagian Pengangkatan,
Pemberhentian, dan Pensiun; Subbagian Kenaikan Pangkat dan Golongan; serta
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dirubah menjadi Subbagian Arsip Kepegawaian dan
Subbagian Fungsional.
Gambar 23 Struktur Biro Sistem Informasi Perpustakaan
Biro Sistem Informasi Perpustakaan merupakan peningkatan level dari Bidang
Transformasi Digital yang sebelumnya berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan
Bahan Pustakan dan Jasa Informasi yaitu Pusat Preservasi Bahan Pustaka. Rasional dari
usulan ini adalah untuk memperkuat pemanfaatan ICT dalam layanan Perpustakaan
Nasional. Pada posisi sebelumnya, Bidang Transformasi Digital hanya melayani aktivitas
digitalisasi naskah-naskah kuno nusantara agar mampu dilestarikan, maka dengan
posisi struktur yang baru aktivitas bagian ini menjadi lebih luas tidak hanya menangani
digitalisasi naskah kuno, namun juga mencakup digitalisasi koleksi perpustakaan secara
keseluruhan.
Biro Sistem Informasi Perpustakaan
Bagian Transformasi Digital
Bagian Informasi dan Data Digital
Subbagian Perawatan Jaringan
Subbagian Pengolahan Data Digital
Subbagian Perawatan Jaringan
Keluar
Bagian Layanan Digital
Subbagian Pengelolaan Konten Digital
Subbagian Perawatan Jaringan
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 36
Bagian Informasi dan Data Digital memiliki tugas untuk mengelola data dan
informasi berkaitan dengan seluruh aktivitas Perpustakaan Nasional secara
kelembagaan. Dimana hal ini berbeda dengan Bagian Layanan Digital yang memiliki
tugas untuk mengelola konten situs Perpustakaan Nasional agar dapat diakses oleh
pemustaka dengan memuaskan. Disisi lain pada masing-masing bagian terdapat
Subbagian Perawatan Jaringan dimaksudkan agar Subbagian tersebut dapat menjaga
dan memperbaharui (update) jaringan komputer yang digunakan secara optimal.
Bagaimanapun, sebagaimana telah disebutkan dalam analisis CATWOE
sebelumnya, bahwa batasan lingkungan dalam studi ini salah satunya adalah
keterbatasan anggaran negara serta adanya moratorium penerimaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Sehingga alternatif ini dimungkinkan untuk dilaksanakan apabilan batasan
lingkungan (evironment constraints) tersebut berubah.
3.2 Alternatif 2 : Penggabungan Struktur Organisasi
Alternatif desain struktur organisasi yang menjadi prioritas kedua adalah dilakukannya
penggabungan unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi saat ini. Adapun
tujuan dari penggabungan unit kerja tersebut adalah dikarenakan adanya unit kerja
berbeda dalam organisasi yang melakukan proses kerja yang sama. Sehingga hal ini
mengakibatkan inefisiensi organisasi.
Dalam hal ini unit kerja dbawah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan
Jasa Informasi yang melakukan aktivitas sama adalah Direktorat Pusat Jasa
Perpustakaan dan Informasi dengan Direktorat Deposit Bahan Pustaka.
Gambar 24 Struktur Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
Sebelum Penggabungan Struktur
Sehingga setelah dilakukan penggabungan (merger), struktur Deputi Bidang
Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi akan menjadi sebagai berikut:
Deputi Bidang Pengembangan Bahan
Pustaka & Jasa Informasi
Pusat Preservasi
Bahan Pustaka
Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan
Bahan Pustaka
Direktorat Deposit
Bahan Pustaka
UPT Perpustakaan Bung Karno
UPT Perpustakaan
Bung Hatta
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 37
Gambar 25 Struktur Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan
Alternatif prioritas ini dimungkinkan untuk dilaksanakan karena adanya batasan
lingkungan (environment constraints) yang ada. Melalui penggabungan unit kerja ini,
maka organisasi dapat melakukan efisiensi tanpa mempengaruhi kinerja organisasi
secara signifikan.
Namun kelemahan dari struktur yang ada saat ini maupun struktur penggabungan
unit kerja diatas adalah masih belum mampu mengoptimalkan fungsi pembinaan
sebagaimana alternatif prioritas pertama sebelumnya.
1. Kesimpulan
a. Prioritas pertama dari struktur organisasi Perpustakaan Nasional adalah
penambahan struktur, diikuti dengan prioritas kedua adalah penggabungan
struktur, prioritas ketiga adalah struktur organisasi tetap, dan prioritas terakhir
adalah pengurangan struktur.
b. Dalam prioritas penambahan (perluasan) struktur, maka perubahan yang
disarankan adalah meningkatkan level Pusat Pengembangan Perpustakaan dan
Pengkajian Minat Baca menjadi level deputi yaitu Deputi Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan.
c. Prioritas kedua adalah penggabungan dari struktur yang ada saat ini. Hal ini
dilakukan dengan melakukan penggabungan dari beberapa pusat yang ada
dibawah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi,
yaitu: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Pusat Pengembangan Koleksi dan
Direktorat Preservasi
Bahan Pustaka
Pusat Pengembangan Koleksi dan Layanan
Perpustakaan
UPT Perpustakaan Bung Karno
UPT Perpustakaan
Bung Hatta
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka & Layanan
Perpustakaan
Sub Direktorat Layanan Koleksi Perpustakaan
Sub Direktorat Akuisisi Bahan
Pustaka
Sub Direktorat Bibliografi
Sub Direktorat Deposit Bahan
Pustaka
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 38
Pengolahan Bahan Pustaka, serta Direktorat Deposit Bahan Pustaka menjadi
Direktorat Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan. Rasional dari
usulan ini adalah terdapatnya duplikasi aktivitas yang mengakibatkan inefisiensi
organisasi dalam pencapaian tujuan.
d. Usulan perubahan struktur organisasi didasarkan pada mandat fungsi
organisasi. Sehingga apabila dilakukan perubahan dari struktur fungsional,
maka perlu didukung dengan perubahan struktur pendukung, dalam hal ini yaitu
penguatan dan peningkatan efektivitas maupun efisiensi dari struktur penunjang
(biro) yang ada.
e. Usulan perubahan struktur organisasi dibuat dengan mempertimbangkan
berbagai keterbatasan lingkungan (environment constraints) yang melingkupi
masing-masing organisasi. Sehingga ketika lingkungan organisasi berubah hal
tersebut dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi dari alternatif struktur
yang diusulkan.
2. Saran
a. Agar Perpustakaan Nasional dapat menjalankan mandat organisasi secara
optimal maka keberadaan Dewan Perpustakaan Nasional merupakan hal yang
penting untuk dapat segera direalisasi.
b. Untuk merealisasikan program dan aktivitas secara optimal, dukungan anggaran
merupakan aspek yang penting guna terselenggaranya program kegiatan.
c. Guna menjalankan fungsi deposit secara optimal, perlu dukungan dari pihak
penerbit untuk bersedia secara sukarela menyerahkan hasil terbitan mereka
kepada Perpustakaan Nasional untuk disimpan dalam koleksi deposit.
d. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Perpustakaan nasional sangat
disarankan untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan berbagai
pemangku kepentingan (stakholder) lainnya agar dapat bersinergi mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Termasuk pentingnya pihak Perpustakaan
nasional untuk merangkul berbagai asosiasi maupun organisasi yang bergerak di
bidang perpustakaan.
e. Keberadaan Perpustakaan Nasional masih banyak tidak diketahui atau
menyentuh masyarakat secara luas. Sehingga diperlukan upaya proaktif dari
Perpustakaan Nasional agar dapat lebih dikenal dan dirasakan manfaat dari
keberadaan Perpustakaan Nasional.
Evaluasi/Audit Organisasi Kementerian/Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
Executive Summary 39
f. Tidak adanya pengawalan terhadap kebijakan pemerintah yaitu alokasi 5% dana
Bantuan Operasional Sekolah diperuntukkan bagi perpustakaan sekolah
menjadikan sulitnya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah secara nasional.
g. Pihak Perpustakaan Nasional perlu untuk merangkul pustakawan yang non-PNS,
sehingga keberadaan dan peran mereka dapat memperkuat dan mendorong
pencapaian tujuan organisasi.