Upload
anung-triningrum
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/30/2019 Executive Summary Fiscal and Monetary Environment _ GBE
1/3
March 8,2012
FISCAL AND MONETARY
Anung Triningrum
MMUGM 58
11/325585/PEK/16066
Executive Summary Fiscal and Monetary Environment
Masyarakat menginginkan ekonomi yang terus tumbuh tetapi ekonomi tergantung pada
pengelola dan otoritas ekonomi. Jika ekonomi bertumbuh akan berpengaruh terhadap pengusaha
karena daya beli masyarakat menjadi tinggi. Contoh nyata effective tax rate adalah negara
Estonia. Negara Estonia tidak memiliki sumber daya yang kurang begitu menguntungkan,
sehingga tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju seperti Perancis, Inggris, dan lain-lain.
Tetapi negara tersebut mempunyai kebijakan yaitu menerapkan pajak corporate nol persen. Lain
hal kebijakan di negara-negara maju, misalnya Perancis yang menerapkan pajak corporate yang
sangat tinggi yaitu 40%. Kebijakan negara Estonia yang menerapkan pajak corporate nol persen
tersebut dilakukan untuk menarik pengusaha agar melakukan investasi di negara tersebut.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas ekonomi harus
memperhatikan segala aspek, sehingga kadang kala masyarakat memandang bahwa pemerintah
sangat lambat namun sebenarnya pemegang otoritas tersebut harus menyesuaikan semua aspek
dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi. Dua kebijakan ekonomi makro yang dapat digunakan
otoritas ekonomi untuk mengendalikan ekonomi supaya stabil dan membaik yaitu kebijakanfiskal dan kebijakan moneter.
Fiskal
Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan yang
berotoritas membuat kebijakan anggaran dengan bekerjasama dengan DPR. Contoh-contoh
kebijakan fiskal adalah:
1. Menurunkan tarif pajak
2. Menaikkan goverment expenditure terkait APBN dengan simbol G di ekonomi makro
dengan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif Y=C+I+G+(X-M) sehingga jika G naik
maka Y juga akan naik.
3. Pemerintah Cina memberi petani subsidi untuk beli barang elektronik dengan bayar
separuhnya sehingga tabungan masyarakat orang desa tersebut dibuat beli barang
elektronik.
1
7/30/2019 Executive Summary Fiscal and Monetary Environment _ GBE
2/3
March 8,2012
FISCAL AND MONETARY
Kebijakan fiskal antar negara berbeda. Kebijakan fiskal di Indonesia antara orde lama
berbeda dengan orde baru. Kondisi fiskal pada jaman orde lama yaitu inflasi yang tinggi yaitu
sebesar 600%, tidak bisa mengelola keuangan negara, utang negara yang banyak, dan adanya
krisis. Kondisi tersebut semakin membaik pada jaman orde baru dimana anggarannya sudah berimbang, utang negara yang dimasukkan sebagai penerimaan, dan inflasi yang menurun
sampai dengan 3,9%. Tujuan kebijakan fiskal adalah:
1. Ensure macroeconomic stability : Supaya ekonomi stabil, inflasi terjaga baik,
pengangguran rendah.
2. To allocate goverment fund : Bagaimana Dana dialokasikan dan kemana dana tersebut
dialokasikan, apakah untuk kesejahteraan sosial, subsidi BBM, gaji pegawai, dan
sebagainya. Dari rasionalitas ekonomi jelas jika harga naik maka semua dinaikkan secara
pelan.
3. Improve income distribution : Artinya semua memiliki daya beli karena dijamin negara.
Contoh dari tujuan ini yaitu pajak penghasilan yang makin naik apabila penghasilan
makin besar (bisa sampai 60%) dan tidak ada pajak penghasilan untuk masyarakat
dengan penghasilan sedikit. Sehingga dapat dikatakan pajak tidak menguntungkan bagi
pengusaha karena mengurangi penghasilan.
Relevansi fiskal bagi bisnis
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan makro yang penting karena berpengaruh bagi bisnis.
Bahkan bisa berpengaruh besar karena bisa menyebabkan krisis ekonomi. Kebijakan fiskal dapat
berpengaruh terhadap lapangan kerja, tingkat harga, dan pertumbuhan ekonomi. Apabila inflasi
tinggi maka pengusaha akan kesulitan dalam berbisnis dan terjadinya kenaikan harga.
Apabila ekonomi suatu negara untung maka perusahaan akan untung karena pangsa pasar
akan semakin besar, secara langsung maupun tidak. Misalnya secara langsung jika pemerintah
membangun infrastruktur maka perusahaan bisa mendapatkan potensi tender yang besar dari
pemerintah. Secara tidak langsung, misalnya supplier pasir pada kontraktor maka supplier pasir akan mendapat untung secara tidak langsung. Jadi jika ada krisis di suatu negara yang terpukul
adalah para pengusaha.
Monetary
Ekonomi secara alamiah akan mengikuti hukum alam sehingga diperlukan business cycle .
Krisis ekonomi tersebut seperti kejadian-kejadian di alam artinya bahwa itu pasti akan terjadi2
7/30/2019 Executive Summary Fiscal and Monetary Environment _ GBE
3/3
March 8,2012
FISCAL AND MONETARY
namun juga pasti akan berakhir. Jadi tidak perlu takut dalam menghadapi krisis ekonomi, namun
bagaimana kita mengendalikan supaya krisis tersebut ketika datang, negara tidak mengalami
kerusakan total dalam sistem ekonomi. Tidak perlu takut ekonomi yang naik turun karena
memang itulah almiahnya dan kebijakan ekonomi makro bisa menanggulangi dengan intervensimanusia yang dalam ekonomi melalui kebijakan fiskal.
Kebijakan moneter diputuskan oleh bank sentral dan dapat berubah setiap saat. Pada
kebijakan moneter, yang pertama akan merasakan dampak adalah perbankan. Terdapat 2 respon
dalam menghadapi krisis ekonomi global, yaitu menurunkan suku bunga dan bank tidak perlu
menggunakan surat berharga bank. Kebijakan moneter antar negara berbeda-beda. Misalnya di
negara Jepang adalah selalu deflasi, inflasi negatif. Pada tahun 1966 bank sentral berada di
bawah pemerintah, sehingga terjadilah krisis (inflasi tinggi). Tujuan kebijakan moneter ada 2
yaitu:
1. Internal Balance : Price stability Jika harga stabil ekonomi bisa tumbuh. Jika inflasi
rendah akan berpengaruh positif terhadap ekonomi.
2. Eksternal balance : pengaruh dari kurs.
Ekonomi Indonesia adalah terbuka, sehingga internal dan eksternal balance menjadi penting.
Kebijakan monetary yang dipakai pemerintah meliputi:
1. Open market operation : Jual beli Suku Bunga Indonesia (SBI)
2. Reserve requirement
3. Credit selection : penyaluran kredit otonomi
4. Moral suasion : contohnya adalah lobby.
ESSENSI KULIAH GBE FISCAL AND MONETARY
Ekonomi tergantung pada pengelola dan otoritas ekonomi di suatu negara dimana kebijakan
yang diambil harus memperhatikan segala aspek makro yang ada, dua kebijakan yang dapat
digunakan adalah kebijakan fiskal dan moneter. Perubahan dua kebijakan tersebut sangat berpengaruh atau membawa konsekuensi bagi pebisnis. Jika ekonomi bertumbuh akan
berpengaruh terhadap pebisnis karena daya beli masyarakat menjadi tinggi, selain itu juga
berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, pebisnis perlu mensiasati kebijakan
fiskal dan moneter untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut.
3