EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN …digilib.unila.ac.id/57634/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · 2019-07-04 · terlaksana sesuai dengan tujuan program maka perlu adanya

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN

NONTUNAI (BPNT) DALAM MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE

DEVELOPMENTGOALS/SDGS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

TESIS

Oleh

YEEN GUSTIANCE

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GOALS/SDGS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

YEEN GUSTIANCE

Masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung penting untuk dituntaskan dalam

upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

Goals/SDGs). Upaya mendorong SDGs adalah melalui pemberian program

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan

BPNT di Kota Bandar Lampung dimulai tahun 2016 namun pada proses

penyaluran terjadi masalah saldo nol yang tinggi di Kecamatan Bumi Waras.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan BPNT di Kota Bandar

Lampung khususnya di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang

dan Kecamatan Bumi Waras sesuai dengan mekanisme tahapan pelaksanaan

berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 11

tahun 2018 tentang penyaluran BPNT. Hasil pelaksanaan BPNT berdasarkan

tujuan program belum optimal karena terjadi peningkatan masalah saldo nol dan

permasalahan teknis pelaksanaan yang tidak sesuai. Selain itu evaluasi yang

dilakukan terhadap pelaksanaan BPNT berdasarkan 6 aspek, kecukupan dan

ketepatan program sudah cukup baik. Selain itu aspek efektivitas tujuan masih

kurang baik, efisiensi waktu penyaluran dan jumlah e-warong yang belum baik,

responsivitas permasalahan lambat, dan perataan penerima yang masih kurang

baik. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di tahun selanjutnya agar

terlaksana sesuai dengan tujuan program maka perlu adanya perbaikan mekanisme

pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan. Dengan demikian, program BPNT

sebagai upaya mendorong pencapaian SDGs pada poin penghapusan masalah

kemiskinan di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: Evaluasi, Program BPNT, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF NONCASH FOOD

ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN ENCOURAGING THE

ACHIEVMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT

BANDAR LAMPUNG CITY

By

YEEN GUSTIANCE

The problem of poverty in the city of Bandar Lampung is important to complete

in an effort to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Efforts to

encourage SDGs are through the provision Noncash Food Assistance Program

(BPNT) to the poor society. The implementation of BPNT in Bandar Lampung

City began in 2016 but in the distribution process there was a high zero balance

problem in the Bumi Waras District. This study aims to evaluate the

implementation of BPNT in Bandar Lampung City especially in Panjang

Subdistrict and Bumi Waras Subdistrict.

This research uses descriptive research with a qualitative approach. Based on the

results of the research, the implementation of BPNT in Panjang Subdistrict and

Bumi Waras Subdistrict is suitable with the implementation mechanism based on

Regulation of the Minister of Social Affairs Republic Indonesia number 11 in

2018 about the distribution of BPNT. The results of BPNT implementation based

on program goals was not optimal because there are increasing of zero balance

problems and improper technical implementation problems. In addition,

evaluations implementation of BPNT were based on 6 aspects, the adequacy and

accuracy of the program was quite good. In addition, the effectiveness aspects of

the objectives are still not good, inefficiency of the distribution time and the

number of e-warong, the problem responsiveness is slow, and the recipient

leveling is still not good. To support the implementation of the BPNT program in

the following year so that it is implemented in accordance with the program

objectives, it is necessary to improve the mechanism of implementation and

problem solving. Thus, the BPNT program as an effort to encourage the

achievement of the SDGs on the point of eliminating poverty problem in Panjang

Subdistrict and Bumi Waras Subdistrict Bandar Lampung City become more

optimal.

Keywords: Evaluations, BPNT Program, Sustainable Development



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE

DEVELOPMENTGOALS/SDGS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

YEEN GUSTIANCE

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yeen Gustiance, dilahirkan pada

tanggal 22 Agustus 1994 di Desa Tanjung Bulan Kec. Kota

Agung Kab. Lahat, Sumatera Selatan dari pasangan Bapak

Hamidi dan Ibu Eltika Julita. Penulis memiliki dua orang

adik bernama Gita Bayu Gustiance, S.Ak dan Bintang

Araafi Gustiance.

Penulis memulai pendidikan di SDN 7 Kota Agung tahun 2000. Kemudian

melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kota Agung pada tahun 2006 dan menjadi

Ketua Osis periode 2008-2009. Penulis lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan

pendidikan di SMA Unggul Negeri 4 Lahat melalui jalur Penelusuran Bakat dan

Potensi Akademik. Pada tahun 2011 penulis mengikuti Olimpiade Kebudayaan

dan mendapat juara 1 dalam LCC Sejarah dan Kepurbakalaan tingkat SMA Se-

Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi

Negara pada tahun 2012 melalui jalur SNMPTN Undangan. Penulis juga

berkesempatan berorganisasi dalam HMJ Ilmu Administrasi Negara

(HIMAGARA), LPM Republica, dan Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI).

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada 21 Januari 2016. Kemudian pada

tahun 2017 penulis kembali melanjutkan pendidikan S2 pada program studi

Magister Ilmu Administrasi di Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal‘alamiin

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, tesis ini ku

persembahkan untuk kedua orang tuaku yang sangat ku sayangi,

yang telah berkorban, berjuang dan sangat mendukung di garda

depan selama ini.

Bapakku tercinta, Hamidi

Umakku tercinta, Eltika Julita

Kedua Adikku tersayang, Gita Bayu Gustiance S.Ak dan Bintang

Araafi Gustiance

Kedua Niningku (Nining Nduk dan Nining Ketagung), Mamang

Fiskal Radianto dan seluruh Keluarga besarku

Dosen dan guruku, serta almamater tercinta yang telah

mendukung selama ini hingga penyusunan tesis ini.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan ... (QS. Al Insyirah: 6)

Belajar dan Berdoa

(Bapakku, Hamidi)

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus

menahan perihnya kebodohan

(Bapakku, Hamidi)

Tuntutlah ilmu, maka uang datang sendiri

(Bapakku, Hamidi)

A grateful heart is a magnet for miracle

(Yeen Gustiance)

Hidup Adalah Perjuangan

(Gita Bayu Gustiance)

Jangan pernah berputus asa jika menghadapi kesulitan, karena setiap tetes

air hujan yang jernih berasal daripada awan yang gelap (Anonim)

Jika Allah mengizinkan kita menapaki sebuah perjalanan berat, maka Ia

juga akan memberikan kita sepatu yang lebih kuat (Anonim)

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul

“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam

Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs) di Kota Bandar Lampung”. Penulisan tesis ini

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar MagisterSains di

Universitas Lampung.

Selama penulisan tesis ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Bambang Utoyo selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Administrasi. Terimakasih banyak Bapak atas ilmu, bimbingan,

dukungan,motivasi, nasihat dan arahannya selama ini kepada penulis.

2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing utama

penulis. Terimakasih banyak Bapak atas ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat,

arahan, waktu, dan tenaga selama ini selama proses pendidikan hingga

penyusunan tesis.

3. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D selaku dosen pembimbing kedua penulis.

Terimakasih banyak Ibu atas ilmu, bimbingan, arahan, nasihat, dan

dukungannya yang sudah diberikan kepada penulis selama proses pendidikan

dan penyusunan tesis ini.

4. Kepada seluruh Dosen Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila, terima kasih

banyak untuk semua ilmunya yang sudah diajarkan kepada penulis.

5. Staff MIA dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

membantu penulis selama menempuh pendidikan.

6. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Hamidi dan Umak Eltika

Julita. Terima kasih untuk Bapak dan Umak yang sudah memberikan ilmu,

arahan, dukungan, semangat, motivasi, do‟adan nasehatnya dalam berjuang

bersama di setiap kesulitan yang dihadapi. Tidak terhitung pengorbanan yang

sudah Bapak dan Umak berikan. Kalian adalah bahagiaku dan motivasiku.

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya selama ini hingga nanti.

Terima kasih untuk selalu bangga kepadaku. Semoga Bapak dan Umak selalu

bahagia di dunia dan akhirat, diberikan kesehatan dan umur panjang lagi

berkah, selalu diridhai dan dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap langkah.

InsyaAllah semua kebaikan selalu bersama Bapak dan Umak. Aamiin

7. Adikku tersayang, Gita Bayu Gustiance S.Ak(adek Get) yang cantik, pintar,

dan sholehah terima kasih untuk semangatnya, semoga studi S2 nya lancar,

lulus PNS tahun 2019, insyaAllah adek bisa menjadi kebanggaan dan

membahagiakan Bapak dan Umak serta keluarga besar kita. Semangat!

8. Adikku tersayang, Bintang Araafi Gustiance (adek Ben) yang cantik, pintar,

dan sholehah semoga semakin rajin belajarnya, prestasi meningkat, bisa

masuk sekolah/kampus favorit, tercapai semua yang adek cita-citakan dan

InsyaAllah bisa membanggakan dan membahagiakan umak dan bapak.

Semangat!

9. Keluarga besarku tercinta: Nining Ndok, Nining Ketagung, Wak Lingga,

Mang Fiskal, Macik Yuni, Ayuk-ayuk, Kakak,Adek,Bakwo, Makwo,Wak,

Ponakanku Hadifa Kakade,sanak familiku„se-jurai seberuyutan‟semuanya

terimakasih atas cinta dan dukungannya untuk Eng selama ini.

10. Kak Riki Edwin, S.Esemangat! Semoga studinya lancar, cepat selesai,apa

yang diinginkan dan diimpikan bisa cepat terwujud.Semakin sukses

kedepannya. Aamiin.

11. Teman seperjuangan di MIA‟17 Dewi Kartika Rini, Mehita Ayu Nurandani,

Fitri Wahyuni, Rahma Diani Sormin, Kholifatul Munawaroh, Fatimah

Agustriana, Anissa Ratna Widuri, Jumiati Sawalia, M. Imam Syafe‟i, Redy

Fauzan Adima, Sherly Etika Sari, Yara Nur Intan, Jufry Yandes, Triyadi

Isworo, I Kadek Oka S, Anas Khair P, Dzaky Ilman, Irmah Pertiwi. Terima

kasihatas bantuan, dukungan, dan kebersamaannya sudah menjadi bagian

yang berharga selama perkuliahan. Sangat bersyukur dan bahagia bisa kenal

kalian semua.Semoga kesuksesan selalu bersama kita ya.

12. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam

perjuangan penulis selama ini terima kasih banyak ya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi

sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2019

Penulis

Yeen Gustiance

NPM. 1726061015

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi

I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 12

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 12

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 13

II. TINJAUANPUSTAKA .................................................................................. 14

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik ..................................................... 14

1. Kebijakan Sosial. ................................................................................... 15

2. Tahapan Kebijakan Publik. ................................................................... 17

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan .................................................. 21

1. Hakikat Evaluasi... ................................................................................. 21

2.Dimensi/Lingkup Makna Evaluasi Implementasi Kebijakan

Publik.... ................................................................................................ 23

3. Model-Model Evaluasi Kebijakan ......................................................... 29

C. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) ....... 34

1. Tujuan BPNT ........................................................................................ 35

2. Manfaat BPNT ...................................................................................... 36

3. Prinsip Umum BPNT ............................................................................ 36

4. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BPNT .......................................... 37

D. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) ....... 37

E. Kerangka Pikir .......................................................................................... 40

III. METODE PENELITIAN ......................................................................... 43

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ............................................................ 43

ii

B. Fokus Penelitian ....................................................................................... 44

C. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 45

D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 46

1. Wawancara ............................................................................................ 46

2. Observasi............................................................................................... 47

3. Dokumentasi ......................................................................................... 48

E. Teknik Analisis Data ............................................................................... 48

1. Reduksi data (data reduction) ............................................................... 49

2. Penyajian data (data display) ................................................................ 49

3. Kesimpulan (Conclusion) ..................................................................... 49

F. Teknik Keabsahan Data .......................................................................... 50

1. Uji Kredibilitas...................................................................................... 50

2. Keteralihan (Transferability) ................................................................ 52

3. Pengujian Kebergantungan (Depenability) ........................................... 52

4. Pengujian Kepastian (Confirmability) .................................................. 53

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .................................... 54

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung ........................................... 54

B. Gambaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .................................. 57

1. Visi Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ..................................... 58

2. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ......................................... 58

3. Struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ....................................... 59

.................................................................. 62

A. Deskripsi Hasil Penelitian ....................................................................... 62

1. Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan

Bumi Waras Kota Bandar Lampung ................................................ 63 a. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening ....................................... 63

b. Edukasi dan Sosialisasi ..................................................................... 68

c. Penyaluran ......................................................................................... 72

d. Pembelian Barang ............................................................................. 77

2. Hasil Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung .......................... 86

B. Pembahasan ............................................................................................... 97

1. Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan

Bumi Waras Kota Bandar Lampung ................................................ 97 a. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening ....................................... 98

b. Edukasi dan Sosialisasi .................................................................... 99

c. Penyaluran ........................................................................................ 100

d. Pembelian Barang ............................................................................ 101

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

iii

2. Hasil Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ........................ 105 a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan .......................................................... 106

b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM ................ 107

c. Meningkatkan ketepat sasaran dan waktu penerimaan bantuan

pangan bagi KPM .......................................................................... 108

d. Memberikan lebih banya pilihan dan kendali kepada KPM

dalam memenuhi kebutuhan pangan ............................................. 109

e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/SDGs) ....................................... 110

3. Evaluasi Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ........................... 113 a. Efektivitas ..................................................................................... 114

b. Efisiensi ......................................................................................... 118

c. Kecukupan ..................................................................................... 119

d. Perataan ......................................................................................... 120

e. Responsivitas ................................................................................. 122

f. Ketepatan ....................................................................................... 123

VI. PENUTUP .................................................................................................. 126

A. Kesimpulan .............................................................................................. 126

B. Saran ......................................................................................................... 129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Penduduk Miskin dan KPM BPNT di Kota Bandar Lampung ....... 4

2. E-warong di Kota Bandar Lampung Tahun 2018 .................................. 5

3. Rincian Data KPM Kota Bandar Lampung ............................................. 6

4. Jumlah KPM BPNT Mengalami Saldo Nol Kota Bandar Lampung ...... 8

5. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 11

6. Tipe Evaluasi Dunn ................................................................................ 29

7. Daftar Informan ....................................................................................... 47

8. Daftar Kegiatan Observasi ...................................................................... 47

9. Sumber Dokumentasi ............................................................................. 48

10. Kecamatan di Kota Bandar Lampung, Dirinci Menurut Luas

Wilayah, Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan ........................... 56

11. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Dirinci menurut

Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2017 ......................... 57

12. KPM BPNT Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung ..................................................................................... 67

13. Masalah Teknis BPNT di Kecamatan Panjang dan Bumi Waras ........... 79

14. Proses pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan

Bumi Waras Tahun 2016-2018 ............................................................... 85

15. Perbandingan Masalah Saldo Nol BPNT Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Tahun 2018 ...................................................... 93

v

16. Hasil Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan

Bumi Waras Tahun 2017-2018 ............................................................... 95

17. Matriks Pencapaian Hasil Pelaksanaan Berdasarkan Tujuan BPNT di

Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras .................................. 112

18. Matriks Evaluasi Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Tahun ............................................................... 124

19. Triangulasi ............................................................................................... x

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar ..........................................................................................................Halaman

1. Bagan Instrumen Pengendalian Kebijakan ............................................. 22

2. Model Sederhana Evaluasi Implementasi .............................................. 25

3. Bagan Kerangka Pikir ............................................................................ 42

4. Struktur Pelaksana BPNT Kota Bandar Lampung ................................. 61

5. Dokumentasi Rekening KPM BPNT ...................................................... 68

6. Kegiatan Edukasi KPM BPNT di Kecamatan Bumi Waras ................... 71

7. Proses pengecekan saldo BPNT di e-warong Kecamatan Bumi

Waras. ...................................................................................................... 75

8. Pendataan KKS dan Pengecekan Saldo di Kecamatan Bumi Waras ..... 76

9. Pembelian barang di Kecamatan Panjang ............................................... 81

10. Stok Beras BPNT periode Februari 2019 di BRI-link Kecamatan

Bumi Waras ............................................................................................ 82

11. Pembelian barang di BRI-link Kecamatan Bumi Waras......................... 83

12. Pembelian barang di e-warong Kecamatan Bumi Waras...................... 84

13. Pendamping TKSK Bumi Waras menjelaskan kepada KPM tentang

saldo nol ................................................................................................ 90

14. Lampiran ................................................................................................. xx

9

8

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan kerangka landasan dasar dalam melakukan penelitian yaitu

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

2015–2030 merupakan pengganti Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium

Development Goals/MDGs) yang menjadi respon terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi di dunia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan SDGs tersebut yang tertuang dalam

dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable

Development. Secara ringkas SDGs memiliki 17 tujuan penting yang disepakati

dan berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Poin penting SDGs di antaranya adalah

untuk penghapusan masalah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia

saat ini yang masih berupaya menekan angka kemiskinan ke titik terendah untuk

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di Provinsi Lampung.

Pada tahun 2015, Provinsi Lampung menempati urutan ke 10 dari 34 provinsi

2

dengan penduduk miskin terbanyak yaitu mencapai 197.940 jiwa (Sumber:

http://www.suarawajarfm.com/2016/01/05/11749/lampung-tempati-urutan-ke-10-

provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak.html diakses pada 25 November

2018). Pada periode September 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi

Lampung adalah 1.083,74 ribu orang atau mencapai 13,04%. Selanjutnya pada

Maret 2018 jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 13,31 ribu orang yakni

mencapai angka 1.097,05 ribu orang atau 13,14% (Sumber: Perkembangan

kemiskinan Provinsi Lampung No. 58/07/18/TH.x,16 Juli 2018 hal. 1)

Upaya pemerintah Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dalam

tujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan memunculkan gagasan pemberian

bantuan sosial pangan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini dapat disalurkan

dalam bentuk natura (beras) maupun secara nontunai. Untuk bantuan dalam

bentuk nontunai berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran

Bantuan Sosial Secara Nontunai (BSNT), merupakan bantuan sosial yang

diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan meliputi

perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan

pelayanan dasar.

Salah satu bentuk program BSNT adalah Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

BPNT menjadi gebrakan baru pemerintah memberikan bantuan sosial kepada

masyarakat secara nontunai dengan memanfaatkan teknologi dalam

penyalurannya kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan BPNT mengacu pada

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Penyaluran BPNT. Penyaluran BPNT diberikan kepada Keluarga Penerima

http://www.suarawajarfm.com/2016/01/05/11749/lampung-tempati-urutan-ke-10-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak.html


3

Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang

digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di e-warong. Untuk penyaluran

BPNT kepada KPM, pemerintah bekerja sama dengan Himbara atau Himpunan

Bank Negara (Sumber: Panduan Umum BPNT 2017 Direktorat Jenderal

Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI). Menurut Panduan Umum

BPNT 2017 Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI,

tujuan BPNT sebenarnya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih

seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan

bantuan pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada

KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Implementasi BPNT adalah bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi masalah

kemiskinan sesuai dengan SDGs di Provinsi Lampung yaitu di Kota Bandar

Lampung tahun 2017. Kota Bandar Lampung tercatat memiliki angka penduduk

miskin sebesar 10,33% pada tahun 2015 (Sumber: https://lampung.bps.go.id/

diakses 20 September 2018). Selain masalah kemiskinan, pemilihan Kota Bandar

Lampung untuk diuji coba mengimplementasikan BPNT dilihat dari kesiapan kota

dalam hal infrastruktur pembayaran, jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan

bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial di

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, untuk Provinsi Lampung, Kota Bandar

Lampung menjadi satu-satunya kota yang terpilih dari 44 Kota yang diuji coba

https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/19/40/-dinamis-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2005---2016.html

4

menjadi penerima BPNT tahun 2016. Kementerian Sosial sudah menetapkan

penerima BPNT sebanyak 49.711 KPM. Dari jumlah tersebut, 34.819 di antaranya

merupakan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan sisanya adalah KPM

BPNT murni. Sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainnya masih disalurkan dalam

bentuk Rastra dengan total penerima 559.512 KPM. Sumber data KPM bansos

pangan yang digunakan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

(DT-PPFM), yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015.

Berikut rincian data penduduk miskin tahun 2016 dan data jumlah KPM BPNT

tahun 2017 di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan KPM BPNT di Kota Bandar Lampung

No Kecamatan Jumlah Fakir Miskin (2016) KPM BPNT (2017)

1 Panjang 5.045 4.446

2 Bumi Waras 4.574 4.269

3 Teluk Betung Timur 4.208 3.806

4 Tanjung Karang Pusat 3.324 2.655

5 Teluk Betung Selatan 3.291 3.163

6 Sukabumi 3.215 2.763

7 Tanjung Karang Barat 3.188 2.559

8 Teluk Betung Barat 3.145 3.376

9 Teluk Betung Utara 2.950 3.130

10 Kemiling 2.928 2.479

11 Kedaton 2.589 2.017

12 Way Halim 2.515 2.612

13 Kedamaian 2.401 2.106

14 Labuhan Ratu 2.022 1.587

15 Rajabasa 1.996 1.883

16 Tanjung Karang Timur 1.933 1.753

17 Sukarame 1.918 1.148

18 Tanjung Senang 1.510 1.369

19 Enggal 1.233 1.134

20 Langkapura 1.249 1.456

Total 55.234 49.711

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (diolah peneliti, 2018)

Berdasarkan tabel 1. data penduduk miskin dan KPM BPNT di Kota Bandar

Lampung di atas, jumlah fakir miskin tahun 2016 adalah 55.234 keluarga dan

jumlah penerima BPNT yang ditetapkan tahun 2017 adalah 49.711 KPM. Jumlah

fakir miskin tertinggi adalah di Kecamatan Panjang yaitu 5.045 keluarga dan

5

penerima BPNT sebanyak 4.446 KPM. Sedangkan di urutan kedua tertinggi

adalah Kecamatan Bumi Waras dengan total penduduk miskin sebanyak 4.574

keluarga dan penerima BPNT berjumlah 4.269 KPM.

Pencairan BPNT tahun 2017 berupa bahan pangan masyarakat seperti beras, telur,

dan minyak bagi KPM di Kota Bandar Lampung. Sedangkan mulai tahun 2018,

pencairan bahan pangan ditentukan hanya untuk beras dan telur. Kementerian

Sosial memfasilitasi pencairan bantuan tersebut melalui Elektronik Warung

Gotong Royong (e-warong) yang ditentukan sebagai tempat pembelian kebutuhan

pangan tersebut. Definisi e-warong menurut Permensos No 11 Tahun 2018

tentang Penyaluran BPNT adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang

telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat

penarikan/pembelian bantuan sosial oleh KPM. Berikut data e-warong KUBe

PKH di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Sebaran E-warong di Kota Bandar Lampung Tahun 2018

No Kecamatan Sebaran E-warong

1 Bumi Waras 5

2 Enggal 2

3 Kedamaian 3

4 Kedaton 2

5 Kemiling 5

6 Labuhan Ratu 3

7 Langkapura 2

8 Panjang 5

9 Rajabasa 3

10 Sukabumi 3

11 Sukarame 2

12 Tanjung Jarang Barat 3

13 Tanjung Jarang Pusat 4

14 Tanjung Jarang Timur 4

15 Tanjung Seneng 2

16 Teluk Betung Barat 5

17 Teluk Betung Selatan 4

18 Teluk Betung Timur 5

19 Teluk Betung Utara 4

20 Way Halim 5

Total 71

Sumber: UPPKH Kota Bandar Lampung (Diolah Peneliti, 2018)

6

Berdasarkan tabel 2 mengenai sebaran e-warong di Kota Bandar Lampung tahun

2018, e-warong untuk memfasilitasi pencairan BPNT kepada KPM di Kota

Bandar Lampung berjumlah 71 unit yang tersebar di 20 kecamatan pada tahun

2018. Jumlah e-warong yang tersedia di setiap kecamatan bervariasi mulai dari 2

hingga 5 unit. Namun, hasil wawancara pra-riset dengan koordinator kota BPNT

di Kota Bandar Lampung, 6 dari e-warong tambahan di tahun 2018 belum

berfungsi untuk pencairan BPNT. Hal ini dikarenakan e-warong belum dilengkapi

fasilitas electronic data capture (EDC). Sebelumnya menurut data rekap e-warong

Kelompok Usaha Bersama (KUBe) PKH Direktorat Jenderal Penanganan Fakir

Miskin tahun 2016/2017, e-warong di Kota Bandar Lampung berjumlah 55 unit.

Hasil wawancara pra-riset dengan Kepala Bagian Jaminan Sosial di Dinas Sosial

Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa sumber data penerima program

BPNT yang diambil oleh Kementerian Sosial adalah melalui data di BPS tahun

2015. Data tersebut diambil tanpa adanya pendataan langsung di lapangan

sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadi data KPM yang tidak sesuai dengan

kuota KPM BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Berikut rincian

data KPM BPNT di Kota Bandar Lampung:

Tabel 3. Rincian Data KPM Kota Bandar Lampung Kuota KPM dari

Kemensos Gagal Buka

Rekening Kolektif Data Tidak Sesuai Total Kartu Dibagi

49.711 7.760 1.144 40.807

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (Diolah Peneliti, 2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kuota KPM BPNT Kota Bandar Lampung yang

dikeluarkan oleh Kementerian Sosial berjumlah 49.711. Namun,total kartu yang

dibagikan kepada masyarakat adalah berjumlah 40.807. Hal ini disebabkan karena

terjadi gagal buka rekening kolektif sehingga KPM tidak mendapatkan buku

7

tabungan dan KKS yang berjumlah 7.760 KPM dan adanya data penerima BPNT

tidak sesuai ketika verifikasi berjumlah 1.144 KPM.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dengan koordinator kota BPNT untuk Kota

Bandar Lampung, perbedaan data KPM yang dikeluarkan Kementerian Sosial

dengan data di lapangan cukup tinggi ketika dilakukan verifikasi validitas

menimbulkan ketidaksesuaian data yang menjadi salah satu permasalahan

pelaksanaan BPNT di Kota Bandar Lampung. Ketidaksesuaian data meliputi

pencetakan kartu dobel bagi penerima PKH dan BPNT. Hal ini karena untuk PKH

sendiri sebelumnya sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebelum

dilakukan pencetakan kartu penerima BPNT. Selain itu, masalah dalam

pelaksanaan BPNT di Kota Bandar Lampung adalah adanya masalah rekening

saldo nol. Data KPM BPNT yang mengalami masalah saldo nol yang terjadi di

Kota Bandar Lampung tahun 2017 hingga Mei 2018 dijabarkan dalam tabel

berikut di bawah ini:

9

8

Tabel 4. Jumlah KPM BPNT Mengalami Saldo Nol Kota Bandar Lampung

No Kecamatan Jumlah KPM (2017) Jumlah KPM (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Bumi Waras 683 683 996 997 992 992 993 993 1020 1029 1020 1030 1668 1672 1675 1675 1682

2 Enggal 1 65 65 65 66 66 66 66 124 124 124 124 371 371 371 371 371

3 Kedamaian 8 12 143 131 159 165 159 159 121 121 169 172 859 861 850 843 843

4 Kedaton - - 69 69 78 78 78 78 78 78 78 78 128 127 127 123 123

5 Kemiling 19 19 274 274 264 264 264 265 266 265 266 267 429 429 415 415 411

6 Labuhan Ratu 86 86 187 191 231 231 231 231 231 231 231 231 840 324 320 320 322

7 Langkapura 3 5 86 86 86 86 86 86 64 64 64 64 499 312 308 297 298

8 Panjang 8 8 138 138 139 139 139 139 143 143 143 143 783 121 124 124 123

9 Rajabasa 14 15 101 102 111 112 112 112 153 153 153 153 331 158 136 133 133

10 Sukabumi 37 37 43 43 44 44 44 55 58 58 58 58 317 317 317 317 305

11 Sukarame 8 8 98 98 98 98 98 98 105 127 127 127 133 133 133 133 128

12 Tanjung Karang Barat 45 57 109 109 110 93 92 68 98 98 98 98 333 127 127 132 140

13 Tanjung Karang Pusat 39 39 167 290 290 290 290 290 290 290 290 290 396 299 290 290 289

14 Tanjung Karang Timur 20 20 221 222 225 230 230 230 230 230 233 233 178 165 165 165 165

15 Tanjung Seneng - - 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 215 98 99 88 88

16 Teluk Betung Barat 523 358 578 579 579 703 705 705 705 700 700 700 840 700 702 687 687

17 Teluk Betung Selatan 15 15 166 166 166 166 166 166 166 168 169 169 582 230 230 231 231

18 Teluk Betung Timur 248 137 689 687 729 841 844 845 826 826 825 825 217 190 188 185 195

19 Teluk Betung Utara 2 2 60 60 58 58 59 59 59 59 63 63 1513 106 120 127 127

20 Way Halim 44 117 472 424 440 439 489 357 483 382 378 481 963 378 377 392 393

Total 1.803 1.683 4.719 4.788 4.881 5.152 5.201 5.059 5.274 5.203 5.245 5.363 11.595 7.118 7.074 7.048 7.054

Sumber: UPPKH Kota Bandar Lampung (2018)

9

8

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa masalah dalam pelaksanaan BPNT di

Kota Bandar Lampung selanjutnya adalah rekening saldo nol. Masalah saldo nol

terjadi merata di 20 kecamatan setiap bulannya. Namun, masalah saldo nol BPNT

tahun 2017 hingga Mei 2018 paling banyak terjadi di Kecamatan Bumi Waras

yang memiliki angka penduduk miskin dan penerima BPNT tertinggi kedua di

Kota Bandar Lampung. Permasalahan saldo nol ini terkait dengan keterlambatan

saldo masuk di KKS BPNT karena adanya dobel kartu pemegang PKH dan BPNT

serta adanya gagal setting wallet di rekening KKS. Hal ini menyebabkan saldo

BPNT tidak serentak diterima oleh KPM.

Semenjak diimplementasikan tahun 2016, BPNT di Kota Bandar Lampung

menuai pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Berdasarkan sumber dari media

online disebutkan bahwa masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaannya

di masyarakat. Kendala yang ditemukan tersebut di antaranya adalah lambatnya

distribusi barang dari Bulog ke e-warong, mesin EDC yang sering rusak serta

terdapat beberapa nama yang dobel dan nama yang salah. (Sumber:

https://www.kemsos.go.id/berita/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-program-

bantuan-pangan-non-tunai-di-provinsi-lampung diakses pada 29 Agustus 2018)

Pada pelaksanaan penyaluran BPNT ditemukan juga adanya pungutan liar atas

penebusan kebutuhan pokok BPNT bagi masyarakat miskin. Hal ini berdasarkan

berita online di situs lainnya mengenai masalah pelaksanaan BPNT, bahwa

“Pungli penebusan BPNT terjadi merata di seluruh Kota Bandar Lampung seperti

di Bumi Waras, Panjang, Pinangjaya, Labuhan Ratu, Kemiling dan Teluk Betung.

Pungli tersebut dilakukan dengan dalih untuk transport penebusan dan

9

10

pengemasan, penerima diminta menyetorkan dana bervariasi mulai Rp20.000

hingga Rp50.000. Padahal, penebusan harus dilakukan langsung oleh KPM.

Selain itu, terjadi juga penahanan kartu keluarga sejahtera (KKS) oleh

pendamping yang dikeluhkan oleh masyarakat yang menjadi KPM.” (Sumber:

https://lampungpro.com/post/12548/pungli-atas-warga-miskin-peneriman-bpnt-di-

bandar-lampung-merata diakses pada 1 September 2018)

Pemerintah dalam melaksanakan program ini sesuai dengan tujuannya adalah

untuk mengatasi kemiskinan dalam hal kecukupan pangan bagi masyarakat

miskin. Namun, realitanya masih terdapat gejala masalah dalam pelaksanaan

program BPNT di masyarakat yang menandakan bahwa belum maksimalnya

program ini terutama dalam penyaluran bantuan yang belum tersalur secara

serentak bagi semua KPM. Padahal program ini dalam menanggulangi masalah

kemiskinan dan kekurangan pangan bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan

kesiapan pendukung baik itu dari segi data, implementor maupun dari fasilitas

pendukung lainnya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program.

Penelitian ini mengambil fokus evaluasi pelaksanaan BPNT di Kecamatan

Panjang dan Bumi Waras. Hal tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan

berdasarkan angka kemiskinan dan penerima BPNT tertinggi di Kota Bandar

Lampung yang terdapat di Kecamatan Panjang namun masalah yang ditemukan

dalam pelaksanaan penyaluran BPNT banyak terdapat di Kecamatan Bumi Waras.

Gejala masalah dalam pelaksanaan tersebut seperti saldo nol tertinggi setiap

bulannya dan adanya pungli dalam penebusan kartu dibandingkan dengan

Kecamatan Panjang yang merupakan kecamatan dengan penduduk miskin

https://lampungpro.com/post/12548/pungli-atas-warga-miskin-peneriman-bpnt-di-bandar-lampung-merata


11

tertinggi di Kota Bandar Lampung. Untuk mendukung penelitian ini, dilampirkan

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan berikut:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu No Penulis Judul Hasil

1 Ibnu Sazmie

Arief (2017)

Evaluasi

Pelaksanaan

Program Raskin

di Kelurahan

Maharatu Kota

Pekanbaru

Terdapat penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan

program Raskin karena tidak sesuai dengan pedoman

umum yang telah di tetapkan pemerintah terlihat dari

waktu penyaluran yang tidak setiap bulan, jumlah

Raskin yang terima RTM hanya 5-10 kg setiap periode

penyaluran, tidak tersedianya anggaran dalam

penyaluran, masih banyak keluarga yang tergolong

miskin belum terdata dan tidak bisa menerima Raskin

karena tidak memiliki identitas sebagai warga

Kelurahan Maharatu, dan masih ada nepotisme yang

terjadi pada pendataan RTM sebagai penerima Raskin.

2

Benny

Rahman,

Adang

Agustian,

dan

Wahyudi

(2018)

Efektivitas dan

Perspektif

Pelaksanaan

Program Beras

Sejahtera dan

Bantuan Pangan

Nontunai

(BPNT)

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pada Program

BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan

signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan

kualitas beras juga perlu segera diatasi. Selain itu,

transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola BPNT

perlu dipertimbangkan secara matang karena kesiapan

infrastruktur pendukung (jumlah dan sebaran e-

warong, dan signal GPRS) belum siap

3 Yogasulistio

(2017)

Efektivitas E-

warong Kube

Jasa PKH dalam

Mengoptimalkan

Penerimaan

Bantuan Pangan

Nontunai

(BPNT) di

Yogyakarta

Pengelolaan e-warong masih belum efektif karena

terdapat kendala seperti Mesin EDC yang cenderung

error atau tidak tersambung dengan jaringan. Kartu

KKS error dan tidak adanya upaya dari Bank BNI

untuk mengatur mekanisme pencairan bantuan sosial

non tunai sehingga perlu adanya sosialisasi lebih

mendalam yang diberikan oleh pemerintah kepada

pihak stakeholder serta perbaikan terkait sarana-

prasarana dan kartu KKS elektronik yang diberikan

4

Ishartono

dan Santoso

Tri Raharjo

(2016)

Sustainable

Development

Goals (SDGs)

dan Pengentasan

Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan

tujuan global lainnya yaitu dunia tanpa kelaparan,

kesehatan yang baik dan ksejahteraan, pendidikan

berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi,

energi bersih dan lainnya hingga pentingnya kemitraan

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Meskipun

secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia

menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali pada

tahun 2006. Namun secara absolut jumlah penduduk

miskin di Indonesia masih sangat besar.

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Berdasarkan uraian tabel 5. tentang penelitian terdahulu di atas, terdapat

kesamaan pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan sebuah program,

efektivitas BPNT, dan SDGs dalam penanganan kemiskinan. Namun, belum saat

ini belum ditemukan penelitian tentang evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT

12

khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

mengangkat tema penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan BPNT di Kota

Bandar Lampung. Hal ini agar masalah dalam pelaksanaan BPNT yang ada bisa

diatasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan di tahun selanjutnya. Dengan

demikian program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan

tujuannya dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs

untuk menghapus masalah kemiskinan serta kelaparan di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan BPNT dalam mendorong pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana hasil pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Bumi

Waras di Kota Bandar Lampung?

3. Bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BPNT dalam mendorong pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

13

2. Untuk melihat hasil pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung

3. Untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan BPNT di Kecamatan

Panjang dan Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat wawasan bagi penulis dan

memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik

terutama dalam studi evaluasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi aktor pelaksana BPNT yaitu

sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan yang bermanfaat bagi

pemangku kepentingan terkait untuk melakukan perbaikan dalam

pelaksanaan serta untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan BPNT

di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin

menghapus masalah kemiskinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan dalam

melakukan penelitian yaitu terdiri dari tinjauan terhadap kebijakan publik,

evaluasi kebijakan, program BPNT, tujuan pembangunan berkelanjutan

(sustainable development goals/SDGs) dan kerangka pikir penelitian.

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik banyak dikemukakan oleh para ahli. Dye (1978) dalam

Sulistio menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pilhan tindakan apapun yang

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan definisi yang

dikemukakan oleh Dye, Islamy (2002) dalam Sulistio (2013:3) menambahkan

definisi kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan publik merupakan serangkaian

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh

pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh masyarakat.

Heglo dalam Abidin (2016:6) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan

yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak jauh berbeda dengan yang

disampaikan Heglo, Anderson dalam Rusli (2015:39) mengartikan kebijakan

publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memcahkan masalah

15

tertentu. Sedangkan menurut Friedrich dalam Sulistio (2013:2), kebijakan publik

merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan definsi kebijakan publik yang dikemukakan beberapa ahli di atas,

maka dapat ditarik beberapa poin penting. Poin penting dalam definisi kebijakan

meliputi tindakan, pemerintah dan tujuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah baik

pusat maupun daerah dengan tujuan untuk mengatasi masalah publik yang ada.

1. Kebijakan Sosial

Kewenangan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang

ada di masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Teori tentang kebijakan

sosial merupakan bentuk telaahan terhadap kebijakan yang diambil oleh

pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Dalam penelitian ini

pembahasan yang diambil menyangkut definisi kebijakan sosial, fungsi

kebijakan sosial, kategori kebijakan sosial, dan kaitan kebijakan sosial dalam

pembangunan.

Definisi kebijakan sosial menurut Suharto (2008:10) adalah salah satu bentuk

kebijakan publik. Kebijakan sosial didefinisikan sebagai ketetapan pemerintah

yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik yaitu mengatasi

masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Secara singkat

kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai

16

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program

tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program

tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial

memiliki fungsi:

a. Fungsi preventif, yaitu kebijakan sosial adalah ketetapan yang desain

secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial

b. Fungsi kuratif, yaitu mengatasi masalah sosial

c. Fungsi pengembangan, yaitu mempromosikan kesejahteraan sebagai

wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak sosial warganya.

Menurut Migley (2000) dalam Suharto (2008:11), kebijakan sosial diwujudkan

dalam tiga kategori yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan

sistem perpajakan. Lebih lanjut, kebijakan sosial sejatinya merupakan

kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang

secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-

kelompok kurang beruntung. Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah

program pelayanan sosial.

Suharto (2007:11) menjelaskan bahwa program pelayanan sosial adalah aksi

atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. pelayanan sosial atau dapat

diartikan sebagai seperangkat program yang dapat ditujukan untuk membantu

individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan

dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang, tunjangan uang,

perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial. Dalam

17

konteks pembangunan sosial, Suharto (2008:61) juga menambahkan bahwa

kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang

mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan yang

berorientasi pada tujuan sosial memecahkan masalah sosial dan memenuhi

kebutuhan sosial.

Berdasarkan pemaparan tentang teori kebijakan sosial di atas, dapat

disimpulkan bahwa kebijakan sosial adalah bentuk tindakan pemerintah dalam

mengatasi masalah-masalah sosial. Salah satu bentuk kebijakan sosial adalah

pemberian bantuan sosial. Dalam penelitian ini kebijakan sosial yang diambil

adalah kebijakan penanganan masalah kemiskinan melalui pemberian bantuan

sosial pangan yaitu BPNT kepada masyarakat miskin penerima manfaat.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Dalam studi tentang kebijakan publik, proses dalam sebuah kebijakan memiliki

tahapan yang dilakukan. Menurut Dunn dalam Madani (2011:21), proses

pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang

saling bertautan dan berhubungan satu sama lain. Proses tersebut meliputi

tahap-tahap kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda, perumusan masalah,

adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

a. Penyusunan Agenda/Agenda Setting

Agenda setting menurut Madani (2011:23) berkenaan dengan

pengindikasian suatu permasalahan publik pada sisi pemerintah yang harus

dilakukan dan dirumuskan tindakan pencegahan dan pemecahannya.

Proses ini merupakan kegiatan memaknai apa yang disebut sebagai

18

masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Jika sebuah isu berhasil

mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas

dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi

sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting

juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat

dalam suatu agenda pemerintah.

b. Perumusan Kebijakan/Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut diidentifikasi

untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan

yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang

diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Sebagai sebuah proses, setelah masalah diidentifikasi dan

kemudian masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas dan dirumuskan

oleh para pembuat kebijakan, maka tiba saatnya untuk ditetapkan atau

diadopsi menjadi sebuah kebijakan yang selanjutnya diimplementasikan

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika ada hal yang krusial, maka

19

tahapan ini akan berjalan mulus dan lebih bersifat formal prosedural untuk

mendapatkan legalitas hukum.

d. Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam

proses kebijakan karena terkait dengan identifikasi permasalahan dan

tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal, dan

monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir dalam rangkaian tahapan

kebijakan (Abidin, 2002:186). Sedangkan menurut Nugroho (2017:728-

729), pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna, karena

pelaksanaan kebijakan pada umumnya lebih sukar dari sekedar

merumuskannya. Pelaksanaan menyangkut kondisi riil yang sering

berubah dan sukar diprediksikan. Selain itu dalam perumusan kebijakan

biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam

pelaksanaan tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, terjadi implementation

gap atau kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dapat

dilaksanakan. Kesenjangan ini dalam monitoring harus diidentifikasi untuk

segera diperbaiki. (Abidin, 2002:200)

Penyebab kegagalan kebijakan menurut Hogwood dan Gunn (1986) dalam

Rusli (2015:119-120) adalah karena tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya (non-implementation) dan tidak berhasil atau mengalami

kegagalan dalam proses pelaksanaan (unsuccesful implementation) yaitu

20

pelaksanaan dilakukan sebagaimana ketentuan yang ada namun pada

proses pelaksanaannya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi.

Kelemahan yang bersifat internal dalam pelaksanaan kebijakan

menyangkut timbulnya monopoli dan monopsoni yang bermotif korupsi,

kolusi dan nepotisme. Sedangkan faktor eksternal yang biasanya

mempersulit pelaksanaan kebijakan berasal dari: 1) Kondisi fisik; 2)

Faktor politik; 3) Tabiat sekelompok orang yang cenderung tidak sabar

menunggu berlangsungnya proses kebijakan; 4) Terjadi penundaan karena

keterlambatan atau kekurangan faktor input; 5) Kelemahan salah satu

langkah dalam rangkaian beberapa langkah; dan 6) Kelemahan pada

kebijakan itu sendiri.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Abidin (2002:209) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan

langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Sejalan dengan itu,

Sugandi (2011:93) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan

suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat atau dampak

kebijakan dari berbagai program pemerintah.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai

suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap

21

perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak

kebijakan.

Berdasarkan pemaparan tahapan kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan

bahwa dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-

masalah publik terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi agenda

setting, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan

evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini peneliti memilih tahap penilaian/evaluasi

kebijakan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang sedang diimplementasikan.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Pada bagian ini membahas tentang hakikat evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan

publik, dan model-model evaluasi implementasi kebijakan publik.

1. Hakikat Evaluasi Kebijakan

Dye (1987:351) dalam Parsons (2016:547) mendefinisikan evaluasi kebijakan

sebagai pemeriksaaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari

kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin

dicapai. Selain itu Weiss (1976:6) dalam Parsons (2016:547) juga

menambahkan bahwa riset evaluasi membahas dua dimensi yaitu bagaimana

sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak

aktual dari kebijakan. Tidak jauh berbeda, Mustowadijaya (2002) dalam Rusli

(2015:121) mendefinisikan evlauasi kebijakan sebagai kegiatan menilai atau

melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik

22

Selanjutnya Nugroho (2017:779) mengatakan kebijakan publik adalah sebuah

manajemen, mengagendakan pemahaman bahwa kebijakan publik harus

dikendalikan, berbeda halnya dengan ajaran sebagian besar buku kebijakan

publik yang menyebutnya sebagai evaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan

terdiri dari tiga dimensi yaitu digambarkan pada bagan di bawah ini:

Bagan 1. Instrumen Pengendalian Kebijakan

Ketiga instrumen ini merupakan inti dari pengendalian kebijakan sebagai

berikut:

1. Monitoring kebijakan atau pengawasan berupa pemantauan dengan

penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan, agar pelaksanaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan sering dipahami

sebagai “on going evaluation” atau “formative evaluation”.

2. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian kinerja dari

implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai

dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu

(mencapai/melewati “tenggat waktu”) atau selesai dalam pengertian kerja

(“pekerjaan tuntas”)

3. Sedangkan pengganjaran kebijakan termasuk di dalamnya penghukuman,

bermakna juga pemberian insentif atau disinsentif yang ditetapkan dan

Monitoring Evaluasi Pengganjaran

1. On Site

2. On Desk

1. Komparasi dengan tujuan

2. Komparasi dengan

3. Komparasi dengan best practices

3. historical

1. Manajerial

(normal)

2. Political

(negasi)

23

diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah

dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan

merupakan penilaian terhadap suatu kebijakan publik untuk melihat

keberhasilan dan kegagalan dilihat dari tujuan kebijakan yang sudah

ditetapkan.

2. Dimensi/Lingkup Makna Evaluasi Kebijakan Publik

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2017:793-794)

biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi

kinerja atau hasil kebijakan. Kebijakan publik dalam fokus evaluasi kebijakan

menyangkut lingkup makna evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi

implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan

kebijakan. Keempat komponen kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan

akan berhasil guna atau tidak. Namun, evaluasi selalu terkait konsep “kinerja”

sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan

pasca”. Pembedaan ini penting untuk membedakannya dengan analisis

kebijakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik

tidak berkenaan hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan

perumusan, kinerja, dan lingkungan kebijakan.

a. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik menurut Nugroho (2017:795)

dapat mengacu pada model formulasi kebijakan publik apa yang

dipergunakan. Adapun model formulasi yang dipilih merupakan ukuran

24

standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi. Model

formulasi tersebut yakni model kelembagaan, model proses, model

kelompok, model elit, model rasional, model imkremental, model teori

permainan, model pilihan publik, model sistem, model demokratis, model

startegis dan model deliberatif.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik menurut Nugroho (2017:798)

adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang

digunakan yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya

berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome)

terhadap variabel independen tertentu.

2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya

berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi

kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi

variasi outcome dari implementasi kebijakan.

3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan

publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk

memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variabel-

variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah

tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Dunn dalam Nugroho (2017:800) menggambarkan petunjuk praktis evaluasi

implementasi kebijakan sebagai berikut:

25

Dunn menambahkan bahwa dalam evaluasi implementasi kebijakan dibagi

tiga menurut waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu

dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan

biasanya disebut sebagai evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan yang

juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau

evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Penilaian kinerja dalam kebijakan publik sangat penting karena kebijakan

dibuat untuk suatu tujuan. Konsekuensi dari suatu kebijakan apabila telah

diimplementasikan membawa perubahan sosial ekonomi yang berkenaan

dengan atau dalam batas-batas antara kemanfaatan yang diakibatkan oleh efek

yang terjadi, dan konsekuensi ini berupa dampak kebijakan. Oleh karena itu,

kebijakan harus dinilai sejauhmana pencapaian tujuannya sesuai yang

diharapkan. Dimensi penilaian kinerja kebijakan meliputi

Kesesuaian dengan metode

implementasi

Kesesuaian dengan tujuan evaluasi

Kesesuaian dengan kompetensi

Kesesuaian dengan sumberdaya

yang ada

Kesesuaian dengan lingkungan

evaluasi

Implementasi

Kebijakan Evaluator

Bagan 2. Model Sederhana Evaluasi Implementasi

26

1) Dimensi hasil

2) Dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran

3) Dimensi sumberdaya yang digunakan (efisiensi dan efektivitas)

4) Dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi

5) Dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya

d. Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Nugroho (2017:804), lingkungan kebijakan adalah

realitas di luar kebijakan publik yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu

karakteristik demografi, budaya politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi.

Evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan deskripsi yang jelas

bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan

diimplementasikan.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Nugroho, evaluasi secara lengkap

menurut Abidin (2002:209) mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi Awal

Sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan

(ex-ante evaluation). Abidin (2002:209) juga menambahkan bahwa

pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan

karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan

ada keperluan untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal

dari masyarakat.

27

b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;

Monitoring menurut Abidin (2002:210) ditujukan untuk keberhasilan

pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan target yang direncanakan.

Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan kelemahan dan penyimpangan

dalam pelaksanaan sehingga tidak dapat mencapai target output dari suatu

kebijakan. Jenis teknik monitoring ada dua yaitu on desk, yaitu dengan

mencermati laporan-laporan perkembangan, dan on site yaitu dengan cara

turun ke lapangan memeriksa secara langsung. Cara ketiga adalah melakukan

keduanya, yaitu on desk dan on site. Tujuan monitoring adalah untuk 1)

menghindarkan terjadinya penyimpangan dari perencanaan atau kesalahan

sehingga dapat diluruskan; 2) memastikan proses implementasi sesuai dengan

model implementasi; 3) Memastikan bahwa implementasi kebijakan menuju

ke arah kinerja kebijakan yang dikehendaki. Sedangkan model monitoring

secara umum digambarkan sebagai sekuensi antara perencanaan dan evaluasi

atau dapat dikatakan bahwa monitoring sebenarnya “bagian” dari evaluasi.

Pengawasan yang baik dapat secara langsung menjadi evaluasi. Dengan

demikian, evaluasi merupakan agregasi dan penyimpulan dari pengawasan-

pengawasan yang dilakukan.

Proses pelaksanaan dan kegiatan monitoring berjalan bersamaan, monitoring

tidak boleh sampai mengganggu proses pelaksanaan. Bahkan monitoring

diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan. Dengan monitoring

diharapkan, setiap kekeliruan/ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari

kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena ada

perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan, segera dapat diperbaiki

28

dan disesuaikan. Sehingga kekeliruan tidak berlarut-larut yang memperbesar

kemungkinan terjadinya kegagalan. Kelemahan yang diidentifikasi melalui

monitoring adalah kesalahan pelaksanaan dari manusia atau human error,

karena asumsi yang dipakai disini adalah, rencana atau kebijakan yang telah

dirumuskan sempurna atau perfect sifatnya. Oleh karena itu, monitoring tidak

bertujuan untuk mengubah kebijakan, tetapi hanya mengadakan penyesuaian.

c. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir adalah tahapan yang dilakukan setelah selesai proses

pelaksanaan kebijakan atau (ex-post evaluation). Abidin (2016:212)

mengatakan evaluasi akhir ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai

kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari

kelemahan startegi kebijakan maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan.

Tujuan evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan

kebijakan sehingga fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses

kebijakan, tetapi pada keseluruhan proses. Karena itu, objek yang

diidentifikasi bukan sekedar kegagalan, melainkan juga keberhasilan.

Kegagalan menjadi sasaran untuk diperbaiki, sementara keberhasilan menjadi

contoh untuk dikembangkan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi

merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan:

1) Efisiensi, yakni perbandingan antara hasil dengan biaya (hasil/biaya)

2) Keuntungan, yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-biaya)

3) Efektif, yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya.

4) Keadilan, yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil

(manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan)

29

5) Destriments, indikator negatif di bidang sosial seperti kriminal

6) Manfaat tambahan

Menurut Dunn (1981:339) dikutip dalam Abidin (2002:212), perbedaan

fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan

evaluasi kinerja atau evaluasi sesudah pelaksanaan. Monitoring ditujukan

untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses

pelaksanaan, bagaimana terjadinya dan mengapa, sementara evaluasi akhir

menjawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang telah terjadi.

Konsekuensi perbedaan fungsi monitoring dan evaluasi akhir ini adalah

adanya perbedaan informasi yang dihasilkan. Monitoring menghasilkan

informasi yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada, sementara

evaluasi akhir menghasilkan informasi yang bersifat penilaian (values) dalam

memenuhi kebutuhan, peluang dan memecahkan permasalahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi dalam studi

evaluasi kebijakan publik menyangkut evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi

implementasi kebijakan, dan evaluasi akhir kebijakan mengenai kinerja kebijakan.

Pada penelitian ini dimensi evaluasi kebijakan yang diambil adalah dimensi

evaluasi implementasi kebijakan publik.

3. Model-Model Evaluasi Implementasi Kebijakan

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan, diperlukan model evaluasi sebagai kriteria

yang digunakan untuk penilaian. Berikut dipaparkan model evaluasi implementasi

kebijakan dalam Nugroho (2017:785-791) dari berbagai tokoh di antaranya adalah

William Dunn, Lester dan Steward, Anderson, dan Howlet dan Ramesh.

30

a. Model Evaluasi William Dunn

Dunn dalam Nugroho (2017:785-786) mengatakan bahwa evaluasi dapat

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan

penilaian (assesment). Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi

mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan dan memberi informasi yang

dapat dipercaya mengenai kinerja sebuah kebijakan. Dengan demikian,

walaupun evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi

kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan terutama dalam hal

implementasi kebijakan publik. Kriteria evaluasi kebijakan meliputi:

Tabel 6. Tipe Evaluasi Dunn Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai Unit pelayanan

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan

Unit biaya, manfaat bersih,

rasio cost-benefit

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang

diinginkan memecahkan masalah

Biaya tetap Efektivitas

tetap

Perataan Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan

merata kepada kelompok-kelompok yang

berbeda

Kriteria Pareto, Kriteria

Kaldor-Hicks, Kriteria

Rawis

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok

tertentu

Konsistensi dengan survai

warganegara

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-

benar berguna atau bernilai

Program publik harus

merata dan efisien

Sumber: Nugroho (2017:785-786)

Penjabaran tipe kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) dijelaskan dalam

Rusli (2015:123) sebagai berikut:

1) Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan

waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

Adapun menurut Rusli (2015:182), efektivitas menjadi sangat penting

tidak hanya tentang kewenangan pemerintah yang semakin luas dalam

mengelola dana masyarakat, tetapi juga terkait dengan upaya

31

pencapaian tujuan kebijakan yang dilakukan.Sedangkan Stoner

(1995:9) dalam Rusli (2015:183) mendefinisikan efektivitas sebagai

sebuah kapasitas untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2) Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan

yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal.

Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat. Sedangkan

Stoner (1995:9) dalam Rusli (2015:184) mendefinisikan efisiensi

sebagai kapasitas dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang

ada untuk mencapai tujuan organisasi.

3) Penilaian terhadap ketepatan dalam menjawab masalah (adequacy)

ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat

memecahkan masalah. Sedangkan menurut Suharto (2008:42),

ketepatan adalah suatu keadaan di mana tujuan program atau hasil yang

diharapkan sesuai dengan prioritas pemerintah/kebijakan dan kebutuhan

masyarakat.

4) Penilaian terhadap perataan (equity) ditujukan untuk melihat manfaat

dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-

aktor yang terlibat.

5) Penilaian terhadap responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil

rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari

target grup.

6) Penilaian terhadap ketepatgunaan/kecukupan ditujukan untuk

mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan

hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat

32

keuntungan dan manfaat sangat relatif seusai dengan sistem nilai yang

berlaku pada target grup tersebut.

b. Model Evaluasi Lester dan Steward

Slester dan Steward (2000) dalam Nugroho (2017:787) mengelompokkan

evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi

yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu

evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi

kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai

mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi meta-evaluasi yang

berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada

untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

c. Model Evaluasi Anderson

Anderson (2011:276-278) dikutip Nugroho (2017:789) membagi evaluasi

(implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Pertama, evaluasi kebijakan

publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat

pada setiap kebijakan publik. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada

proses bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur

kebijakan atau mengukur pencapaian dibanding target yang ditetapkan.

Enam langkah evaluasi kebijakan menurut Suchman dalam Nugroho

(2017:789) adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2) Analisis terhadap masalah

3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan

33

4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab lain

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

d. Model Evaluasi Howlet dan Ramesh

Howlet dan Ramesh (1995) sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2017:790)

mengelompokkan evaluasi sebagai berikut:

1) Evaluasi administratif, berkenaan dengan evaluasi sisi administratif

yakni anggaran, efisiensi, biaya proses kebijakan di dalam pemerintah,

meliputi:

a) effort evalution, yang menilai dari sisi input program

b) perfiormance evaluation, menilai keluaran (output) dari program

c) adequacy of performance evaluation atau effectiveness

evaluation, menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang

ditetapkan

d) efficiency evaluation, menilai biaya program dan menilai

kefektifan biaya

e) process evaluations, menilai metode yang digunakan oleh

organisasi untuk melaksanakan program

2) Evaluasi yudisial, berkenaan dengan isu keabsahan hukum dimana

kebijakan diimpelementasikan

3) Evaluasi politik, menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik

terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

34

Selain itu, menurut Subarsono (2005:121) dalam Rusli (2015:134), pengukuran

evaluasi kebijakan terdapat beberapa parameter namun secara umum evaluasi

kinerja kebijakan mengacu pada indikator input, proces, output, hasil

(outcomes), dan dampak. Evaluasi dengan parameter outcomes adalah hasil

suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat

diimplementasikannya suatu kebijakan. Sedangkan, Widodo (2006) dalam

Rusli (2015:121) mengatakan tipe evaluasi hasil implementasi kebijakan hasil

berfokus pada tujuan kebijakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, model evaluasi terdiri dari model evaluasi

Dunn, Model Evaluasi Lester dan Steward, model evaluasi Anderson dan

model evaluasi Howlet dan Ramesh. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teori evaluasi implementasi kebijakan dengan model evaluasi

Dunn. Kriteria indikator evaluasi untuk menilai pelaksanaan BPNT di Kota

Bandar Lampung yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas, dan ketepatan sebagai dalam.

C. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran

bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik

Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan

secara nontunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Berdasarkan panduan

yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian

Sosial Republik Indonesia, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang

diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik

35

yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong KUBE

PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

Pelaksanaan penyaluran BPNT mengacu pada Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT. Pasal 3

Permensos tersebut dijelaskan bahwa, BPNT disalurkan di lokasi dengan

kriteria tersambung dengan jaringan internet; dan terdapat e-warong.

Selanjutnya dalam pelaksanaan BPNT pasal 33 terdapat tenaga pelaksana

BPNT yang terdiri atas koordinator wilayah; koordinator daerah

kabupaten/kota; dan pendamping sosial bantuan sosial pangan.

1. Tujuan BPNT

Tujuan BPNT menurut panduan umum BPNT 2017 yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI adalah

sebagai berikut:

a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian

kebutuhan pangan.

b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.

c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan

bagi KPM.

d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam

memenuhi kebutuhan pangan.

e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs).

36

2. Manfaat BPNT

a. Meningkatkannya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskin.

b. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda GNNT.

c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga

dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan SNKI.

d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro

dan kecil di bidang perdagangan.

3. Prinsip Umum BPNT

a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.

b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang

kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.

c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan

peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

d. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

e. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber

sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

f. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM

dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk

tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

37

4. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BPNT

Mekanisme penyaluran BPNT berdasarkan Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT

pasal 9 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening;

b. Edukasi dan sosialisasi;

c. Penyaluran; dan

d. Pembelian barang.

D. Tinjauan Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

2015–2030 berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku

bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan

konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di

Rio de Jainero tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan

tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu

memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan,

sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs

memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan

kemitraan. SDGs ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa

mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya.

38

Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan global (global

goals). 17 poin penting SDGs tersebut dipaparkan dalam Ishartono (2016:163-

165) yaitu sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh

penjuru dunia.

2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan,

perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat

serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat segala umur.

4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas

dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin

pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan

belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum

ibu dan perempuan.

6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang

berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang

terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan

produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan

serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam

sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman

yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi bertanggungjawab. Menjamin keberlangsungan

konsumsi dan pola produksi.

39

13. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya.

14. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan

kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang

berkelanjutan.

15. Kehidupan di darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi

penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta

menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian

termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan

akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung

jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif,

akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang

berkelanjutan.

Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Indonesia

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada

Peraturan Presiden tersebut menurut pasal 2 ayat 1 ditetapkan sasaran nasional

periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1, Tujuan

Pembanguan Berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif

40

dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga dimensi

dalam pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain

itu pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 poin tujuan penting yang menjadi

sasarannya. Pada penelitian ini, sebagai salah satu tujuan BPNT untuk mendukung

pencapaian SDGs, peneliti memfokuskan pada poin tujuan penghapusan masalah

kemiskinan dan kelaparan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung terjadi merata di setiap kecamatan.

Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan pangan yang menyebabkan masalah

kelaparan. Berdasarkan data tahun 2016, angka kemiskinan tertinggi terjadi di

Kecamatan Panjang dengan jumlah 5.045 dan di posisi kedua adalah Kecamatan

Bumi Waras dengan total 4.574. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah

kemiskinan tersebut adalah dengan mengimplementasikan program bantuan sosial

yaitu BPNT sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang

diimplementasikan sejak tahun 2017. Pada penyalurannya, masalah rekening

saldo nol tertinggi terdapat di Kecamatan Bumi Waras. Pada pasal 9 menjelaskan

bahwa mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui tahapan:

a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;

b. edukasi dan sosialisasi;

41

c. penyaluran;

d. pembelian barang.

Evaluasi pelaksanaan BPNT dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi

implementasi dengan model evaluasi menurut Dunn. Hal ini didasari karena

dalam teori tersebut dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan

kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik. Selain itu

alasan lainnya adalah karena BPNT merupakan kebijakan yang masih dalam

proses pelaksanaan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi,

kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

42

Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyaluran Bantuan Pangan

Nontunai (BPNT) pada pasal 9

menjelaskan bahwa mekanisme

penyaluran BPNT dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

a. registrasi dan/atau pembukaan

rekening;

b. edukasi dan sosialisasi;

c. penyaluran;

d. pembelian barang

Meningkatkan kecukupan pangan

bagi masyarakat miskin dalam

pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs)

mengatasi masalah kemiskinan di

Kota Bandar Lampung

Evaluasi pelaksanaan BPNT

menggunakan teori evaluasi

implementasi William Dunn untuk

kebijakan yang masih dalam proses

pelaksanaan. Kriteria indikator evaluasi

implementasi BPNT adalah sebagai

berikut

a. Efektivitas

b. Efisiensi

c. Kecukupan

d. Perataan

e. Responsivitas

f. Ketepatan

1. Tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Panjang

2. Tingkat kemiskinan tertinggi kedua dan masalah saldo nol tertinggi di Kota Bandar

Lampung yaitu di Kecamatan Bumi Waras

3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada poin 1 yaitu menghapus

masalah kemiskinan.

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

Bagan 3. Kerangka Pikir

Optimalisasi pelaksanaan penyaluran BPNT di

Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras

Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi tipe

dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:130), penelitian deskriptif kualitatif

diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan

pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang melatarbelakangi

mereka berprilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi,

ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi

(dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat).

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menilai melalui kata-kata dan data-

data berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan program

BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung. Selain itu penelitian ini menggambarkan pelaksanaan BPNT dalam

hubungannnya dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

44

B. Fokus Penelitian

Moleong (2007: 94) menjelaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi

kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru

diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang

peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan

data mana yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu

dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2018 tentang Penyaluran BPNT pada pasal 9, mekanisme penyaluran BPNT

dilakukan melalui tahapan a) registrasi dan/atau pembukaan rekening; b)

edukasi dan sosialisasi; c) penyaluran; d) pembelian barang.

2. Hasil pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung sesuai dengan tujuan BPNT:

a) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian

kebutuhan pangan.

b) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.

c) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan

bagi KPM.

d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam

memenuhi kebutuhan pangan.

e) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs).

45

3. Evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran BPNT

menggunakan teori model evaluasi pelaksanaan kebijakan William Dunn

dengan indikator evaluasi sebagai berikut:

a. Efektivitas;

b. Efisiensi;

c. Kecukupan;

d. Perataan;

e. Responsivitas; dan

f. Ketepatan.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007:86), lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti

melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa

yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-

data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar

Lampung. Peneliti memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian

karena berdasarkan hasil pra-riset dengan Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas

Sosial Kota Bandar Lampung, kota ini menjadi salah-satu kota dari 44 kota di

Indonesia dan kota pertama di Provinsi Lampung yang melaksanakan BPNT sejak

tahun 2016. Pada penelitian ini, lebih difokuskan pada perbandingan Kecamatan

Panjang yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu 5.045 orang dan

penerima KPM tertinggi berjumlah 4.446 dengan Kecamatan Bumi Waras yang

memiliki angka kemiskinan tertinggi kedua sebanyak 4.574 orang dengan jumlah

46

KPM BPNT mencapai 4.269 KPM serta memiliki masalah saldo nol tertinggi

setiap bulannya dibandingkan kecamatan lain di Kota Bandar Lampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus

penelitian maka teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:186) diadakan

wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan

dan kepedulian. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui

wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dapat

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini,

pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball dan kegiatan

wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

47

Tabel 7. Daftar Informan


2. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, guna

meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh

data yang diperlukan. Observasi yang digunakan adalah observasi

nonpartisan karena dalam observasi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai

pengamat independen. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan penulis

adalah mengamati tahapan pelaksanaan BPNT pembelian barang di e-warong.

Tabel 8. Daftar Kegiatan Observasi No Objek Pengamatan Waktu Pengamatan

1 Pembelian barang di BRI-link Kecamatan Panjang 7 Maret 2019

2 Pembelian barang di BRI-link Kecamatan Bumi Waras 8 Maret 2019

3 Pembelian barang di e-warong Kecamatan Bumi Waras 11 Maret 2019

19 Maret 2019

Sumber: Diolah peneliti (2019)

No Nama Informan Jabatan

1 Santoso, S.E, M.M Kepala Baguan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung

2 Elvira Yusnamurti, S.Sos Kasi Bantuan Sosial Fakir Miskin

3 Rio Dedi Allantara, S.Pd Koordinator kota program BPNT Kota Bandar

Lampung

4 Muhammad Yusuf, S.Pd Koordinator pendamping sosial BPNT Kecamatan

Panjang

5 Gunes Nurani, S.Sos Pendamping sosial BPNT Kecamatan Panjang

6 Teguh Hartanto, A.Md Koordinator pendamping sosial BPNT Kecamatan

Bumi Waras

7 Pujo Bintoro Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) dan agen

BRI-link Kecamatan Panjang

8 Tris Anugrah Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) dan agen

BRI-link Kecamatan Bumi Waras

9 Sukiyati Pengelola e-warong dan Masyarakat KPM BPNT

Kecamatan Panjang

10 Nuremi Masyarakat KPM BPNT Kecamatan Panjang

11 Mariati Masyarakat KPM BPNT Kecamatan Panjang

12 Romlah Masyarakat KPM BPNT Kecamatan Panjang

13 Susilawati Pengelola e-warong dan masyarakat KPM Kecamatan

Bumi Waras

14 Yulia Sari Pengelola e-warong dan Masyarakat KPM Kecamatan

Bumi Waras

15 Khodijah Masyarakat KPM Kecamatan Bumi Waras

16 Neneng Nurjanah Masyarakat KPM Kecamatan Bumi Waras

17 Kasini Masyarakat KPM Kecamatan Bumi Waras

48

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Dengan

menggunakan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih

dipercaya karena di dokumentasi didukung dengan berisikan catatan yang

sudah berlalu, berupa foto, tulisan, gambar, karya serta buku dan data yang

sesuai dengan bahasan penelitian. Berikut sumber dokumentasi yang

digunakan pada penelitian ini:

Tabel 9. Sumber Dokumentasi No Dokumen

1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang

penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

2 Data penerima BPNT Kota Bandar Lampung

3 Laporan tahunan pelaksanaan BPNT di Kota Bandar Lampung

4 Perkembangan kemiskinan Provinsi Lampung No. 06/01/18/TH.x, 2 Januari 2018

5 Perkembangan kemiskinan Provinsi Lampung No. 58/07/18/TH.x,16 Juli 2018)

6 Panduan umum BPNT 2017 Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

Kementerian Sosial Republik Indonesia

7 Panduan umum BPNT 2018

8 Poto kegiatan pelaksanaan pembelian barang di e-warong dan BRI-link


E. Teknik Analisis Data

Menurut Tresiana (2013:115), kegitan analisis data dalam penelitian kualitatif

merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Kegiatannya meliputi

mulai dari penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasikan data.

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.

Menafsirkan data berarti memberi makna kepada analisis, menjelaskan pola atau

kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan

perspektif atau pandangan peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara

menjelaskan dalam bentuk kalimat logis. Selain itu analisis data dalam penelitian

49

ini menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman yang dikutip oleh

Sugiyono (2017:334-343) sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan

melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dengan cara

mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan

informan, dokumentasi, dan observasi menggunakan teks yang bersifat naratif,

tabel maupun gambar.

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan

50

terhadap narasi hasil wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi

yang dilakukan.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Sugiyono (2017:364-374) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

pengujian kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan penelitian adalah untuk mengecek kembali apakah data yang

telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas sebaiknya

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah data

tersebut setelah dicek kebenaran di lapangan benar atau tidak, berubah atau

tidak. Menurut Moleong (2007:327), perpanjangan pengamatan berarti

peneliti tinggal di lapangan penelitian samapai kejenuhan pengumpulan data

tercapai. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Februari

sampai dengan Maret 2019, kemudian dilakukan perpanjangan penelitian

melalui wawancara kembali kepada informan pada Mei 2019.

b. Meningkatkan Ketekunan

Ketekunan pengamatan menurut Moleong (2007:329) bermaksud

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan

dengan persoalan yang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal

51

tersebut secara rinci. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam

secara pasti dan sistematis. Pada penelitian ini, peneliti melakukan

wawancara secara rinci kepada implementor dan masyarakat KPM serta

meningkatkan ketekunan dengan melakukan observasi pada tahap

penyaluran dan pembelian barang di e-warong dan BRI-link.

c. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017:369) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada triangulasi sumber

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu, kredibilitas

dilakukan melakukan pengecekan teknik pengumpulan data di waktu

berbeda. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi

sumber penelitian yaitu peneliti mengajukan berbagai macam variasi

pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan

membandingkan hasil wawancara kepada informan yang berbeda, hasil

observasi maupun dokumentasi yang dilakukan.

52

d. Kecukupan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini maksudnya adanya pendukung untuk membuktikan

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, kecukupan

bahan referensi yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara didukung

adanya rekaman wawancara, serta dilengkapi foto-foto dan dokumen

autentik sehingga menjadi lebih valid dan bisa dipercaya.

2. Keteralihan (Transferability)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga

uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan

secara khusus agar dapat dipahami. Peneliti dituntut untuk membuat laporan

dengan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan

demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat

memutuskan atau setidaknya menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Pengujian Kebergantungan (Depenability)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam

suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan

reliabilitasnya tercapai. Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk

mengetahui dan mengecek serta memastikan penelitian ini salah atau benar,

peneliti ini mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap

mengenai konsep di lapangan. Setelah hasil penelitian benar dan disetujui,

53

diadakan seminar terbuka hasil penelitian yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen

pembimbing, dan dosen pembahas.

4. Pengujian Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang

dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil

penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif

tapi sudah objektif. Pada penelitian ini menguji kepastian berarti menguji hasil

penelitian yang dikaitkan dengan proses atau metode yang dilakukan dalam

penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi. Jadi, jangan sampai proses penelitian tidak ada tetapi

hasilnya ada. Pengujian confirmability dalam penelitian ini dilakukan melalui

seminar terbuka dan ujian tertutup. Seminar terbuka dihadiri oleh dosen

pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa peserta seminar serta sedangkan

ujian tertutup dilakukan terakhir bersama dengan dosen-dosen penguji.

IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian. Substansi bab ini terdiri

dari gambaran umum Kota Bandar Lampung dan gambaran Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung.

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang berada di

bagian selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung). Selain sebagai pusat kegiatan

pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, Kota Bandar Lampung

juga merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung. Kota Bandar

Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit

kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dengan demikian,

Kota Bandar Lampung memiliki peranan penting dalam jalur transportasi darat

dan aktivitas pendistribusian logistik dari Sumatera menuju Jawa ataupun

sebaliknya. Hal itu sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan

Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Berdasarkan data Kota Bandar Lampung dalam angka (2018:3), secara

administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

55

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung berada juga merupakan kota terletak

pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi

Kota Bandar Lampung sangat beragam mulai dari dataran pantai, perbukitan dan

bergunung. Topografi masing-masing wilayah di Kota Bandar Lampung adalah

sebagai berikut:

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang

2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung

Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan

Batu Serampok di bagian Timur Selatan.

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Berdasarkan data Kota Bandar Lampung dalam angka tahun 2018 halaman 5

diketahui bahwa Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2. Kota

ini terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Luas wilayah masing-masing

kecamatan di Kota Bandar Lampung dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

56

Tabel 10. Kecamatan Di Kota Bandar Lampung, Dirinci Menurut Luas Wilayah,

Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No Kecamatan Luas Wilayah

(km2)

Ibukota Kecamatan Jumlah

Kelurahan

1 Teluk Betung Barat 11,02 km2 Bakung 5

2 Teluk Betung Timur 14,83 km2 Sukamaju 6

3 Teluk Betung Selatan 3,79 km2 Gedong Pakuon 6

4 Bumi Waras 3,75 km2 Sukaraja 5

5 Panjang 15,75 km2 Karang Maritim 8

6 Tanjung Karang Timur 2,03 km2 Kota Baru 5

7 Kedamaian 8,21 km2 Kedamaian 7

8 Teluk Betung Utara 4,33 km2 Kupang Kota 6

9 Tanjung Karang Pusat 4,05 km2 Palapa 7

10 Enggal 3,49 km2 Enggal 6

11 Tanjung Karang Barat 14,99 km2 Gedong Air 7

12 Kemiling 24,24 km2 Beringin Jaya 9

13 Langkapura 6,12 km2 Langkapura 5

14 Kedaton 4,79 km2 Kedaton 7

15 Rajabasa 13,53 km2 Rajabasa Nunyai 7

16 Tanjung Senang 10,63 km2 Tanjung Senang 5

17 Labuhan Ratu 7,97 km2 Kampung Baru Raya 6

18 Sukarame 14,75 km2 Sukarame 6

19 Sukabumi 23,60 km2 Sukabumi 7

20 Way Halim 5,35 km2 Way Halim Permai 6

Total 197,22 km2 - 126

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bandar Lampung (Kota Bandar

Lampung dalam angka 2018 hal 5)

Data Kota Bandar Lampung dalam angka 2018 halaman 43 mencantumkan data

penduduk, keluargaa berencana dan ketenagakerjaan. Berdasarkan data tersebut,

diketahui bahwa pada tahun 2017, penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah

1.015.910 jiwa dengan sex ratio 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih

banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat

di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 24.549 jiwa/km2, sedangkan

kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan

Sukabumi yaitu 1.235 jiwa/km2. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang

dirinci menurut kecamatan, jenis kelamin, dan sex ratio tahun 2017 dijabarkan

dalam tabel di bawah ini:

57

Tabel 11. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Dirinci menurut Kecamatan,

Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Tahun 2017 Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah/Total Sex Ratio

Teluk Betung Barat 15 928 14 989 30 917 106

Teluk Betung Timur 22 185 21 027 43 212 106

Teluk Betung Selatan 20 696 20 140 40 836 103

Bumi Waras 30 015 28 860 58 875 104

Panjang 39 124 37 974 77 098 103

Tanjung Karang Timur 19 202 19 303 38 505 99

Kedamaian 27 563 27 008 54 571 102

Teluk Betung Utara 26 231 26 266 52 497 100

Tanjung Karang Pusat 26 191 26 855 53 046 98

Enggal 14 188 14 952 29 140 95

Tanjung Karang Barat 28 745 28 023 56 768 103

Kemiling 33 886 34 219 68 105 99

Langkapura 17 760 17 458 35 218 102

Kedaton 25 397 25 504 50 901 100

Rajabasa 25 373 24 462 49 835 104

Tanjung Senang 23 743 23 753 47 496 100

Labuhan Ratu 23 436 23 092 46 528 101

Sukarame 29 535 29 526 59 061 100

Sukabumi 30 435 29 061 59 496 105

Way Halim 31 738 32 067 63 805 99

Total 511 371 504 539 1015 910 101

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung dalam

angka 2018: 43)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi adalah di

Kecamatan Panjang dengan total 77.098 jiwa. Sedangkan Kecamatan Bumi Waras

memiliki total jumlah penduduk sebanyak 58.875 jiwa. Kecamatan dengan

penduduk terendah adalah di Kecamatan Enggal dengan total 29.140 jiwa,

B. Gambaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Masalah sosial di Kota Bandar Lampung merupakan kewenangan dari Dinas

Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanganannya. Masalah kemiskinan dan

pemberian bantuan sosial BPNT kepada masayarakat miskin menjadi salah satu

kewenangan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Kantor

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berlokasi di Jl. Panglima Polim No. 1

58

Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat. Berikut dijabarkan visi

dan misi, tujuan, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan

sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”.

Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

b. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dan potensi sumber

kesejahteraan sosial.

c. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

d. Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan seta

kesejahteraan dan perlindungan anak.

2. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan

penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan

usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan

komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai

sosial budaya yang tercermin dalam wujud: meningkat dan berkembangnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

a. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha

kesejahteraan sosial.

59

b. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu

menjangkau sasaran program yang lebih luas.

c. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang

mendukug terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 tentang

Struktut Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,

disebutkan bahwa Sususnan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Wakil Kepala Dinas

c. Sub Bagian Tata Usaha

d. Subdin Bina Program

e. Subdin Bina Kesejahteraan Sosial

f. Subdin Rehabilitasi Sosial

g. Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial

h. Subdin Pemberdayaan Perempuan

i. Unit Pelaksanaan Teknis’

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

tersebut, pelaksanaan BPNT ditangani oleh Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial

(Banjamsos) yang diketuai oleh seorang Kepala Sub Dinas (Kasubdin).

60

Sedangkan di bawah kasubdin Banjamsos, terdapat Kasi Penangan Fakir Miskin

yang membidangi program-program bantuan bagi fakir miskin seperti Program

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan program-

program lainnya. Oleh karena itu pada penelitian ini, BPNT pada pelaksanaannya

dikoordinasikan oleh Kasubdin bagian jaminan sosial dan kasi penangan fakir

miskin.

Adapun tenaga pelaksana BPNT yang ditetapkan sesuai dengan Permensos No 11

Tahun 2018 tentang mekanisme penyaluran BPNT adalah koordinator wilayah,

koordinator kota, dan pendamping sosial bantuan sosial pangan. Kota Bandar

Lampung termasuk wilayah 1 yang dikoordinatori oleh 1 orang koordinator

wilayah 1 yang berdomisili di Jakarta, selain itu tenaga pelaksana meliputi 1

orang koordinator kota, dan pendamping sosial bantuan sosial pangan.

Pendamping sosial bantuan sosial BPNT terdiri dari pendamping sosial PKH, dan

Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 20 kecamatan. Total

jumlah pendamping sosial bantuan sosial BPNT di Kota Bandar Lampung adalah

151 orang sedangkan jumlah TKSK adalah 20 orang (Sumber: Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung, 2019). Struktur pelaksana BPNT di Kota Bandar Lampung

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

61

Berdasarkan bagan strukrur pelaksana BPN Kota Bandar Lampung di atas, terlihat

Berdasarkan gambar struktur tenaga pelaksana BPNT di atas, terlihat bahwa

pelaksana yang menjadi kunci dalam pelaksanaan di lapangan adalah pendamping

sosial bantuan sosial. Hal tersebut karena pendamping sosial bertugas

mendampingi langsung dengan masyarakat KPM BPNT baik itu BPNT PKH

maupun BPNT murni. Di Kecamatan Panjang, jumlah pendamping sosial PKH

yang mendampingi BPNT adalah 10 orang dan pendamping TKSK berjumlah 1

orang. Selanjutnya, pendamping sosial PKH Kecamatan Bumi Waras berjumlah 6

orang sedangkan pendamping TKSK berjumlah 1 orang.

Koordinator wilayah 1

Koordinator Kota Bandar Lampung

Pendamping sosial bantuan sosial

Pendamping sosial Program Keluarga

Harapan (PKH)

Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan

(TKSK)

Gambar 4. Struktur Pelaksana BPNT Kota Bandar Lampung

Sumber: UPPKH Kota Bandar Lampung (Diolah Peneliti, 2019)

Masyarakat KPM BPNT PKH Masyarakat KPM BPNT murni

VI. PENUTUP

Bab ini memaparkan bagian penutup dari penelitian. Substansi pada bab ini

meliputi kesimpulan dan saran penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

mengenai evaluasi pelaksanaan BPNT dalam upaya mendorong pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di

Kota Bandar Lampung pada poin menghapus masalah kemiskinan sesuai dengan

tiga fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung dilakukan berdasarkan pedoman umum dan Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran

BPNT. Pelaksanaan BPNT dimulai dari tahapan registrasi atau pembukaan

rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian barang di e-

warong dan BRI-link. Pada tahap pelaksanaan program masih terdapat

kendala yang terjadi meliputi masalah gagal buka rekening kolektif, masalah

saldo nol, serta kesalahan teknis yang dilakukan KPM BPNT. Selain itu

pelaksanaan BPNT belum didukung ketepatan strategi pelaksanaan yang baik

dilihat dari penanganan masalah pelaksanaan yang tidak antisipatif dan tidak

127

responsif pada tahapan pelaksanaan registrasi atau pembukaan rekening

penyaluran dan pembelian barang.

2. Pencapaian hasil pelaksanaan BPNT dilihat dari tujuan BPNT masih belum

optimal dirasakan oleh semua KPM BPNT.

a. Di Kecamatan Panjang, tujuan mengurangi beban pengeluaran KPM

melalui pemenuhan kebutuhan pangan, tujuan meningkatkan ketepatan

sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan, dan tujuan mendorong

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs) sudah cukup baik. Adapun tujuan memberikan

nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM sudah baik, sedangkan tujuan

memberikan lebih banyak pilihan kendali kepada KPM dalam memenuhi

kebutuhan pangan masih kurang maksimal.

b. Di Kecamatan Bumi Waras, tujuan mengurangi beban pengeluaran KPM

melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan tujuan memberikan lebih

banyak pilihan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

masih kurang maksimal. Sedangkan tujuan memberikan nutrisi yang lebih

seimbang kepada KPM, tujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu

penerimaan bantuan pangan, serta tujuan mendorong pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

sudah cukup baik

3. Evaluasi pelaksanaan BPNT di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi

Waras berdasarkan teori William Dunn adalah efektivitas pencapaian tujuan

BPNT, efisiensi waktu penyaluran dan jumlah e-warong atau agen BRI-link

yang memfasilitasi pembelian barang, kriteria perataan penerima program

128

BPNT, dan kriteria responsivitas penanganan permasalahan masih kurang

baik. Sedangkan kriteria kecukupan hasil/manfaat BPNT yang dirasakan oleh

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kriteria ketepatan

BPNT dalam menjawab masalah kemiskinan dan kelaparan yang dihadapi

masyarakat miskin sudah cukup baik.

B. Saran

1. Perlu adanya pemutakhiran basis data terpadu yang digunakan sebagai

dasar untuk menetapkan KPM BPNT dengan cara melakukan pendataan

masyarakat miskin di Kecamatan Panjang dan Kecamatan Bumi Waras

yang belum mendapatkan program BPNT sehingga memunculkan data

penerima yang valid, tepat dan akurat untuk mendukung pengoptimalan

perataan masyarakat penerima BPNT.

2. Untuk mendukung pelaksanaan BPNT perlu adanya pengoptimalan sarana

penunjang pelaksanaan pembelian barang seperti jaringan GPRS yang

memadai untuk penggunaan EDC di e-warong atau BRI-link Kecamatan

Panjang dan Bumi Waras.

3. Perlu adanya peningkatkan jumlah dan sebaran e-warong guna

memfasilitasi pembelian bahan pangan BPNT di Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Bumi Waras yang memiliki jumlah KPM tertinggi di Kota

Bandar Lampung sehingga memudahkan KPM dalam melakukan

pembelian barang.

4. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan BPNT tidak hanya dilakukan di

tingkat pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan

129

BRI selaku Himbara di Kota Bandar Lampung melainkan dilakukan juga

bersama dengan Kementerian Sosial untuk mengatasi masalah gagal buka

rekening kolektif dan masalah saldo nol yang masih tinggi khususnya di

Kecamatan Bumi Waras.

5. Memberikan upaya edukasi dan pengembangan diri untuk peningkatan

kualitas masyarakat miskin agar menghasilkan masyarakat yang lebih

mandiri seperti pengadaan kegiatan pelatihan keterampilan ataupun

kegiatan penyuluhan bagi masyarakat KPM BPNT murni di Kecamatan

Panjang dan Kecamatan Bumi Waras sehingga tidak terbatas hanya KPM

BPNT PKH saja.

6. Pendamping sosial mengawasi dan melaporkan pelaksanaan secara rutin

setiap bulannya terkait permasalahan yang dialami oleh KPM BPNT

kepada koordinator kota program BPNT di Kota Bandar Lampung, Dinas

Sosial Kota Bandar Lampung, dan BRI untuk meningkatkan responsivitas

terhadap masalah penyaluran dan pembelian barang dengan

mengupayakan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika

Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan

Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. ed.rev. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Rian. 2017. Public Policy. Jakarta: PT Gramedia

Parsons, Wayne. 2014. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis

Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang

Responsif. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Adminitrasi Publik Konsep dan Perkembangan

Ilmu di Indonesia. Bandung: Graha Ilmu

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:

Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung:

Alfabeta

. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan

Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta

Sulistio, Eko Budi. 2013. Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Fisip Universitas

Lampung

Tresiana, Novita. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung:

Universitas Lampung

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial.

Jakarta: PT Bumi Aksara

Jurnal dan Dokumen

Arief, Ibnu Sazmie. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kelurahan

Maharatu Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 4 No. 2- Oktober 2017. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Bagus, Danar Andito dkk. 2016. Evaluasi Implementasi Program Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Karangrayung

Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro

Huzaipa. 2014. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Katalogis, Volume 2 Nomor 7, Juli

2014 hlm 158-169. Pascasarjana Universitas Tadulako Palu

Ishartono dan Raharjo, Santoso Tri. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan

Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal Vol 6 No 2 Halaman 154-272

Meutia, Intan Fitri, dkk. 2013. Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan

di Provinsi Lampung. Prosiding Seminar Hasil Penelitian FISIP Unila.

http://scholar.google.co.id/

Rachman, Benny dkk. 2018. Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program beras

sejahtera dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Vol. 16 No. 1, Juni 2018: 1-18

DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18

Widyastuti, K dkk. 2017. Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di

Indonesia. Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems). 1/13 (2017),

38-48 DOI: http://dx.doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465 Fakultas Ilmu Komputer,

Universitas Indonesia

Yogasulistyo, Handika. 2017. Efektivitas E-Waroeng Kube Jasa PKH Sejahtera

Wirobrajan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Nontunai

(BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Fisip UMY, 2017-12-18.

Http://Repository.umy.ac.id diakses 7 September 2018

Kota Bandar Lampung dalam Angka 2017: BPS Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung dalam Angka 2018: BPS Kota Bandar Lampung

Perkembangan Kemiskinan Provinsi Lampung No. 06/01/18/TH.x, 2 Januari 2018

Perkembangan kemiskinan Prov Lampung No. 58/07/18/TH.x,16 Juli 2018)

Panduan Umum BPNT 2017: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

Kementerian Sosial RI

http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18

http://dx.doi.org/10.21609/jsi.v13i1.465

http://repository.umy.ac.id/

Panduan Umum Bantuan Pangan Nontunai 2018: Tim Pengendali Pelaksanaan

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai

Website

https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/19/40/-dinamis-persentase-penduduk-

miskin-menurut-kabupaten-kota-2005---2016.html diakses pada 20 September

2018

http://duajurai.co/2017/07/17/bps-jumlah-penduduk-miskin-lampung-berkurang-

805-ribu-jiwa/ diakses pada 20 September 2018

https://www.kemsos.go.id/berita/rapat-koordinasi-dan-sosialisasi-program-

bantuan-pangan-non-tunai-di-provinsi-lampung diakses pada 29 Agustus

2018

https://lampungpro.com/post/12548/pungli-atas-warga-miskin-peneriman-bpnt-

di-bandar-lampung-merata diakses pada 1 September 2018

http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/465/343 diakses pada 30 Oktober

2018

http://www.suarawajarfm.com/2016/01/05/11749/lampung-tempati-urutan-ke-10-

provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak.html diakses pada 25 November

2018

https://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/39 diakses 17 Mei 2019



http://duajurai.co/2017/07/17/bps-jumlah-penduduk-miskin-lampung-berkurang-805-ribu-jiwa/

http://duajurai.co/2017/07/17/bps-jumlah-penduduk-miskin-lampung-berkurang-805-ribu-jiwa/



http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/465/343



https://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/39

Documents

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN …digilib.unila.ac.id/57634/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · 2019-07-04 · terlaksana sesuai dengan tujuan program maka perlu adanya