Evaluasi LNS Untuk Memacu Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan

7/25/2019 Evaluasi LNS Untuk Memacu Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan

1/13

f Share (//www.pinterest.com/pin/create/button/)

EVALUASI LNS UNTUK MEMACU EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH(/BERITA-TERKINI/4313-EVALUASI-LNS-UNTUK-MEMACU-EFISIENSI-DAN-EFEKTIVITAS-PEMERINTAHAN)- Feb 02, 2016 - 869

JAKARTA- Pemerintah memandang perlu mengevaluasi keberadaan lembaga non struktural yang fungsinya tumpang tindih

lembaga lain. Hal ini dilakukan agar urusan pemerintahan dapat terselenggara secara efektif, serta lebih esien dan tidak membo

anggaran.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016. Menurutnya, pelaksanaan

pemerintahan yang terfragmentasi ke dalam lebih dari satu lembaga akan menimbulkan inesiensi anggaran.

Selain itu akan menyebabkan inesiensi sumber daya dan menambah panjang birokrasi, sehingga pemerimenjadi kurang efektif, ujarnya.

Dia menyatakan sebuah lembaga yang telah dibentuk harus jelas output dan outcome-nya. Dengan demikian masy

dapat merasakan manfaatnya dan seluruh sumber dayanya pun bisa termanfaatkan dengan baik.

(/)

Menu

Jumat, 5 Pebruar


2/13

Lebih lanjut Herman mengatakan evaluasi atas lembaga Nonstruktural adalah untuk melakukan konsolidasi pelaks

urusan pemerintahan dan membangun koherensi kebijakan pemerintah. Adapun lembaga lembaga Nonstruktura

dievaluasi hanya difokuskan pada Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/Kep

Presiden dan Peraturan Pemerintah.

"Tujuan utama dari kebijakan reformasi bidang kelembagaan adalah mengurangi fragmentasi urusan pemerintah

menghindari keborosan kewenangan pada lembaga Pemerintah, jelasnya.

Pernyataan Herman ini sekaligus menanggapi keberatan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merusalahsatu lembaga Nonstruktural yang dievaluasi. BOPI merupakan lembaga Nonstruktural yang melaksanakan

pembinaan olahraga profesional. Fungsi tersebut tentu saja tidak boleh tumpang tindih dengan Kementerian P

dan Olahraga sebagai regulator serta pelaksana penetapan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, st

norma, prosedur dan kriteria di bidang olah raga profesional.

Hal ini, kata Herman, sejalan dengan amanat pasal 17 UUD 1945 yang mengatur bahwa urusan pemeri

dilaksanakan oleh Menteri dan secara sektoral juga terdapat pengaturan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 3

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (hs/HUMAS MENPANRB)

04.Feb.2016

Terima Forum Honorer K2, Yuddy: Tak MungkinPemerintah Tabrak UU (/berita-terkini/4324-yuddy-pemerintah-tak-mau-tabrak-uu-untuk-angkat-honorer-k2)

03.Feb.2016

Menteri Yuddy : Pejabat Tinggi Wajib Lemhanas(/berita-terkini/4315-menteri-yuddy-pejabat-tinggi-wajib-lemhanas)

02.Feb.2016

Evaluasi LNS untuk Memacu Efisiensi dan EfektivitasPemerintahan(/berita-terkini/4313-evaluasi-lns-untuk-memacu-efisiensi-dan-efektivitas-pemerintahan)

04.Feb.2016

Publik Nilai Reformasi Birokrasi Semakin Baik(/berita-terkini/4318-publik-nilai-reformasi-birokrasi-semakin-baik)

04.Feb.2016Mendagri akan Serahkan Rapor Akuntabilitas Kinerja116 Pemda (/berita-terkini/4319-mendagri-akan-serahkan-rapor-akuntabilitas-kinerja-116-pemda)

04.Feb.2016

Presiden Jokowi : Humas Pemerintah harus BergerakCepat (/berita-terkini/4322-presiden-jokow-i-humas-pemerintah-harus-bergerak-cepat)

04.Feb.2016

Taspen Tambah Bank Penyalur Dana Pensiun(/berita-terkini/4323-taspen-tambah-bank-penyalur-dana-pensiun)

BERITA POPULER

ARSIP BERITA


3/13

February 2016

Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6


4/13


5/13


6/13


7/13


8/13


9/13


10/13


11/13


12/13

Prol Pejabat (/prol-

pejabat-sekretariat-

kementerian-pan-rb)

LAKIP

(http://www.menpan.go.id

/download/le/5062)

Perjanjian Kinerja

Menteri (/perjanjian-

kinerja-menteri)

Perjanjian Kinerja

Sesmen (/perjanjian-

kinerja-sesmen)

Perjanjian Kinerja Biro

(/perjanjian-

kinerja-biro)

Perjanjian Kinerja

Inspektorat

(/perjanjian-kinerja-

inspektorat)

Prol Pejabat

(/kedeputian-

reformasi-birokrasi

/786-prol-pejabat-

kedeputian-bidan-

program-dan-rb)

Renstra 2015-2019

(/renstra-2015-2019-

rbkunwas)

LAKIP (/lakip-deputi-

rbkunwas)

Perjanjian Kinerja

(/perjanjian-kinerja)

Prol Pejabat (/prol-

pejabat-kedeputian-

bidang-kelembagaan)

Renstra 2015-2019

(/renstra-2015-2019-

balak)

LAKIP (/lakip-deputi-

kelembagaa-

tata-laksana)

Perjanjian Kinerja

(/perjanjian-kinerja-

kelembagaan-

tatalaksan)

Prol Pejabat (/prol-pejabat-kedeputian-

bidang-sdm-aparatur)

LAKIP (/lakip-

deputi-sdma)

Perjanjian Kinerja

(/perjanjian-

kinerja-sdma)

Prol Pejabat (/p

pejabat-kedeputi

bidang-pelayanan

publik)

Renstra 2015-201

(/renstra-2015-2

LAKIP (/lakip)

Perjanjian Kinerj

(/perjanjian-kiner

yanlik)

Prol Staf Ahli (/

staf-ahli)

Perjanjian Kinerj

(/perjanjian-kiner

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

REFORMASI BIROKRASI,

AKUNTABILITAS APARATUR,

DAN PENGAWASAN

KELEMBAGAAN & TATA

LAKSANA

SDM APARATUR

PELAYANAN PUBLIK

STAF AHLI


13/13

Copyright 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

Documents

Evaluasi LNS Untuk Memacu Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan