EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49528... · 2020-01-21 · Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan

EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN

DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

DZAKIYAH ARDILIYA PUTRI

NIM. 11150182000078

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019

Disusun oleh:

i

ABSTRAK

Dzakiyah Ardiliya Putri (11150182000078), Evaluasi Kebijakan Program Wajib

Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Skripsi Program Strata Satu (S-

1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2019.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Penerapan Kebijakan Program Wajib

Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan

Paradigma Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknis wawancara, dan studi

dokumen. Tahapan evaluasi melalui tiga tahapan, yaitu tahapan intervensi, tahapan

determinan, dan tahapan dampak. Teknik analisis data dengan prosedur teknis pengolahan

data sebagai prosedur dan teknis pengolahan berikut: (1) melakukan pemilihan dan

penyusun klarifikasi data. (2) melakukan menyunting dan pemberian kode data untuk

membangun kinerja analisis data. (3) melakukan konfirmasi data yang memerlukan

verifikasi data dan pendalaman data. dan (4) melakukan analisis data sesuai dengan

konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan wajib belajar 12

tahun hasil tahapan intervensi, tahapan determinana, dan hasil tahapan dampak, terdapat

banyak kekurangan dari segi perencanaan APBD yang masih “pas-passan,” kekurangan

gedung sekolah, kekurangan guru, serta bantuan pendidikan yang dananya masih sedikit.

Untuk dampak Kota Bekasi sudah mempunyai APK dan APM yang tinggi dikarenakan

terpengaruh sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Direkomendasikan

pemerintahKota Bekasi menambah APBD pendidikaan, penambahan gedung sekolah dan

penambahan dana bantuan sekolah. Agar hasil dari penerapan kebijakan wajib belajar 12

tahun lebih baik.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Wajib Belajar

ii

ABSTRACT

Dzakiyah Ardiliya Putri (11150182000078), The Evaluation of the 12 Year Compulsory

Education Program policy at the Bekasi Education Office. Program (S-1) Faculty of

Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta

2019.

This reaserch to describe the Implementation of the 12 Year Compulsory Education

Program Policy in the Bekasi Education Office. This study uses a Qualitative Paradigm.

The reaserch technique are interviews, and document studies. There are three step of

evaluation , that is intervention, determinant, and impact. The analysis of data used

procedures of technique processing data. There are : (1) selecting and compiling data

clasification. (2) editing and coding to build data analysis performance. (3) confirm data

that requires data verification and data deepening. And (4) conducting data analysis with

the construction of the discussion of the result.

Based on evaluation of the implementation 12-year compulsory education policy of the

intervention step, determinant step, and the results of the impact step, there are many

deficiency in terms of APBD planning that are still "not enough", shortage of school

buildings, a shortage of teachers, and educational assistance which funds are still small.

For the impact, Bekasi City already has a high APK and APM due to being influenced as a

buffer zone for the capital city of Jakarta. The Bekasi City Office increase the education

budget, add more school buildings and increase funding for school assistance. So that the

results of implementing the 12-year compulsory education policy are better.

Key word : 12 Year Compulsory Education Program policy at the Bekasi Education

Board.

iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Puji dan syukur penulis harurkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta alam yang

telah melimpahkan rahmat, kebahagiaan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyeselaikan penyusunan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan. Sholawat beriring

salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW,

beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “ Evaluasi Kebijakan

Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bekasi”.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan,

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Sururin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. Mu’arif SAM, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya dengan penih kesabaran dan ketulusannya dalam

membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Dr. Zahruddin, Lc. M.Pd, sebagai Sekretaris jurusan Manajemen Pendidkan dan

dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasehat motivasi serta

waktunya kepada penulis.

4. Dr. Tengku Rusman Nurhakim, M.Pd, sebagai dosen pembimbing II yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan ketulusannya

dalam membimbing sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Manajemen Pendidikan yang telah memberkati ilmu

pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

6. Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk

melaksanakan penelitian.

7. Triani Emi Suswati, S.Pd. M.Pd sebagai Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.

8. Dra. Hj. Luki Siswantini, M.Si sebagai Seksi Data dan Perencanaan Program yang

telah banyak membantu daan meluangkan waktu kepada penulis dalam proses

iv

penelitian, serta kepada Rekan-Rekan Staff Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah

membantu serta berpartisipasi menjadi proses penelitian.

9. Kedua orang tua tercinta Bapak Supardi dan Mamah Ety Kamaliya yang selalu

menjadi kebanggaan anak-anaknya, atas segala jasa, kesabaran, doa , tenaga, biaya

dan kasih sayang yang tidak terhitung banyaknya dan tidak pernah lelah dalam

mendidik serta memberikan cinta yang tulus kepada penulis sedari kecil.

10. Keluarga yang selalu memberikan dukungan motivasi, serta menghibur dikala penat

menyeselaikan skripsi ini.

11. Lutfiatul Fuadah, kakak yang sudah penulis anggap seperti Dosen Pembimbing

selama penulisan skripsi ini yang jauh disana yang telah meluangkan waktunya untuk

senantiasa membantu penulisan, memberikansolusi,memotivasi, menghibur dan

mendukung dikala penat menyeselaikan skripsi.

12. Kakak tersayang Maulida Rahma, Dewi Riyana, Lulu Farhatul Ummah yang telah

memberikan motivasi serta dukungan dalam proses menyeselaikan skripsi.

13. Sahabat-Sahabat ku Layli Fazriah Ulumilah, Ihda Husnayain, Erika Noviyanti, Novia

Rizky Amelia. yang selalu memberikan dukungan motivasi, serta menghibur dikala

penat menyeselaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Manajemen Pendidikan angkatan 2015 yang telah

berjuang bersama, saling membantu , mendoakan dan saling menyemangati dalam

perkuliahan selama ini.

15. Teman-teman KKN keluraga 90an yang telah memberikan semangat dalam

mengerjakan skripsi.

16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyeselaikan penulisan ini

namun tak dapat disebutkan satu-persatu tapi tidak mengurangi dan terimakasih dari

penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi sederhana ini sangat jauh dari sempurna.

Oleh karena itu peenulis menerima setiap kritikan dan saran yang bersifat

membangun . semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

terlibat. Aamiin aamiin ya Rabbal’alamin.

Jakarta 4 September 2019

Penulis

Dzakiyah Ardiliya Putri

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................................................ i

ABSTRACT ............................................................................................................................. ii

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ iii

DAFTAR ISI.............................................................................................................................v

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ viii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................1

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................................. 4

C. Pembatasan Masalah ............................................................................................ 5

D. Rumusan Masalah ................................................................................................ 5

E. Tujuan Evaluasi ................................................................................................... 5

F. Manfaat Evaluasi ................................................................................................. 5

BAB II KAJIAN TEORI .........................................................................................................6

A. Evaluasi Program ................................................................................................. 6

1. Pengertian Evaluasi Program .................................................................. 6

2. Tujuan Evaluasi Program ........................................................................ 9

3. Fungsi Evaluasi Program ....................................................................... 10

4. Model Evaluasi Program ....................................................................... 11

5. Model Change (Perubahan) ................................................................... 15

B. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar ................................................................. 21

1. Latar Belakang Wajib Belajar ............................................................... 21

2. Tujuan dan Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun ....................... 27

C. Hasil Penelitian Relevan .................................................................................... 31

D. Kerangka Berpikir .............................................................................................. 32

BAB III METODOLOGI EVALUASI ................................................................................35

A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................................ 35

B. Pendekatan, Metode dan Model Evaluasi .......................................................... 35

C. Sumber Data....................................................................................................... 37

D. Jenis Data ........................................................................................................... 38

vi

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 38

F. Instrumen Evaluasi............................................................................................. 40

G. Teknik Analisis Data.......................................................................................... 43

BAB IV HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN ..........................................................44

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................................... 44

B. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Bekasi ................................................ 44

C. Visi dan Misi Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi ....................... 46

1. Visi Misi Kota Bekasi ........................................................................... 46

2. Visi Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi .............................................. 47

D. Struktur Organisasi ............................................................................................ 49

E. Deskirpsi Hasil Evaluasi .................................................................................... 52

1. Tahapan Intervensi ................................................................................ 52

2. Analisis Intervensi ................................................................................. 57

3. Tahapan Determinan. ............................................................................ 58

4. Analisis Determinan .............................................................................. 67

5. Tahapan Dampak ................................................................................... 68

6. Analisis Dampak ................................................................................... 74

F. Analisis Temuan Evaluasi.................................................................................. 75

G. Keterbatasan Evaluasi ........................................................................................ 79

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................................81

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 81

B. Rekomendasi ...................................................................................................... 82

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................83

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................................................87

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Evaluasi ................................................................................... 30

Tabel 3.2 Daftar Ceklis Dokumen program wajib belajar 12 tahun ............................... 34

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara program wajib belajar 12 tahun .................................. 35

Tabel 3. 4 Pedoman Instrumen Wawancara Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi ..... 36

Tabel 3.5 Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi ....................... 37

Tabel 4.1 Jumlah Daya Tampung SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi ......................... 54

Tabel 4.2 Jumlah Daya Tampung Sekolah SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi........ 55

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi .................................. 57

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi .................................. 58

Tabel 4.5 Dana Bantuan Pendidikan BOS dan BOSDA Kota Bekasi ............................ 61

Tabel 4.6 IPM Kota Bekasi dalam Perbandingannya dengan Daerah lain di Jawa

Barat Tahun 2006-2012 .................................................................................. 64

Tabel 4.7 Perkembangan Komponen IPM Kota Bekasi Periode 2011-2015.................. 65

Tabel 4.8 Tingkat Pencapaian IPM Kota Bekasi 2016-2017 ( Perkecamatan) ............... 65

Tabel 4.9 Rekapitulasi APK dan APM SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun

2016-2017 ....................................................................................................... 66

Tabel 4.10 Rekapitulasi APK dan APM SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun

2016-2017 ..................................................................................................... 67

Tabel 4.11 Rekapitulasi APK dan APM SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun

2016-2017 ..................................................................................................... 68

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir ................................................................................ 29

Gambar 4.1 Peta Kota Bekasi ...............................................................................................39

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi .........................................46

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dengan Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi .......... 82

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dengan Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan

Kota Bekasi ..................................................................................................... 83

Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi ................. 84

Lampiran 4 Hasil Wawancara Dengan Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kota

Bekasi .............................................................................................................. 88

Lampiran 5 Daftar Ceklis Dokumen Program Wajib Belajar 12 Tahun ............................ 91

Lampiran 6 Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi ................................................ 93

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian ................................................................................... 103

Lampiran 8 Biodata Penulis ................................................................................................ 104

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting

bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional. Oleh karena itu

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan

dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang dan berjangka

panjang.

Bangsa yang maju dan berdaulat mendambakan rakyatnya sejahtera, tentram,

adil, dan damai. Kemajuan suatu bangsa dapat dinilai dari penyelenggara dan

pelayananan pendidikan terhadap rakyatnya di suatu bangsa tersebut berlangsung. Negara

yang lebih modern dan maju, tingkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding negara

yang masih berkembang. Kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini menuntut

manusia meningkatkan proses berpikir melalui penciptaan dan perbaikan dalam

menginovasi agar peradaban manusia semakin meningkat seiring dengan berkembangnya

zaman dan pendidikan menjadi solusi suatu jawaban dari perkembangan zaman di era

modern saat ini.

Setiap langkah kebijakan selalu ada masalah yang timbul, sesuai dengan

pernyataan filsafat “Buat yang mustahil menjadi mungkin, kemudian menjadi

kemungkinan besar dan akhirnya menjadi kenyataan”. Agar pelaksana program wajib

belajar 12 tahun dapat berjalan dengan lancar maka perlu kita pikirkan hal-hal yang dapat

menunjang serta masalah-masalah dan juga hambatan apa saja yang timbul, mulai dari

perencanaan, sosialisasi pada masyarakat, sampai dengan pelaksanaan dilapangan, itu

semua harus terencanan dengan sebaik-baiknya.

Wajib belajar merupakan salah satu dari program pendidikan yang dirancang oleh

pemerintah masing-masing Negara. Wajib belajar di masing-masing Negara berbeda-beda

sesuai dengan kebijakan pemerintahannya. Berdasarkan peraturan pemerintah Repubilk

Indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 1 ayat (1) “wajib belajar

adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung

jawab pemerintah dan pemerintahan daerah”. Wajib belajar ini merupakan salah satu

program yang gencar ditegaskan oleh Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas).

Program ini mewajibkan warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada

jenjang pendidikan dasar, yaitu tingkat 1 SD (Sekolah Dasar) hingga kelas 9

2

SMP(Sekolah Menengah Pertama), dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) atau bentuk lain

yang sederajat.

Program wajib belajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan

masyarakat secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menyeselaikan

pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMU sederajat (artinya target kedepan sampai

waktu yang ditentukan seluruh rakyat indonesia mempunyai kualifikasi minimal lulusan

kualifikasi SMU sederajat). Maka dari itu kita sebagai warga negara dan masyarakat cinta

terhadap program pendidikan yang merupakan program kolektif dan program bersama

perlu mengkawal dan kita dukung dengan meyakinkan para anak-anak bahwa belajar

merupakan hal menyenangkan dan pendidikan merupakan jembatan menuju kepada

kesuksesan.

Ketertinggalan pendidikan menjadi suatu kebodohan, kebodohan akan selalu

berkorelasi dengan kemiskinan. Jadi dari kalimat diatas di ketahui disimpulkan bahwa

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsanya maka strategi yang harus

diperbaiki dan ditingkatkan adalah dari sisi pendidikannya, Hanya pelayanan pendidikan

yang memadai, Bangsa dapat meningkatkan dan mempunyai kopetensinya yang baik,

agar dapat menggunakan kopetensinya secara maksimal dalam mengarungi dan

menghadapi segala tantangan hidup yang semakin hari semakin meningkat tajam. Wajib

belajar 6 dan 9 tahun sudah bergulir beberapa puluh tahun yang lalu, Maka pada tahun

2010 pemerintah pusat dengan peningkatkan status dari wajib belajar 9 tahun menjadi

wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan merupakan hal penting dan investasi masa yang akan datang dalam

suatu Negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan

pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk

menjadi lebih baik. Pemerintah mengupayakan pembangunan manusia Indonesia melalui

program pendidikan yang dapat memberi akses dan pemerataan perolehan pendidikan

bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga pada usia anak produktif untuk

sekolah tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah. Langkah pemerintah Indonesia dalam

menangani masalah pemerataan pendidikan melalui perencanaan program wajib belajar

yaitu 6 tahun melalui SD (Sekolah Dasar) selama 6 tahun, kemudian wajib belajar 9 tahun

melalui SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) selama 3 tahun, selanjutnya

Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai PP tentang

3

wajib belajar bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan jenjang pada program wajib

belajar.1

Salah satu kota yang sudah menerapkan Program wajib belajar 12 tahun adalah

Kota Bekasi Jawa Barat. Program wajib belajar 12 tahun ini sudah diterapkan sejak tahun

2014 yang lalu. Program wajib belajar 12 tahun ini sudah di setujui dan akan diterapkan

oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi di Dinas Kota Bekasi dan segera diterapkan di

sekolah-sekolah yang berada di daerah Kota Bekasi, namun dalam menerapkan program

ini belum tercapai secara maksimal. di karenakan masih banyak kendala yang ada di

lapangan.

Menurut hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan pada hari selasa 13

Desember 2018 pada jam 09.00 (Dinas Pendidikan Kota Bekasi), penulis menemukan

masalah-masalah yang terjadi di lapangan yaitu hambatan-hambatan dari program wajib

belajar 12 tahun di kota Bekasi ini. Pertama, adanya daya beli tingkat partisipasi

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan masih kurang. Alasan lain yang menjadi

kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun

adalah minimnya informasi terkait program-program tersebut sehingga orang tua dan

anak tidak mengetahui adanya program tersebut. Hambatan kedua minat anak dan

kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dinas

pendidikan Kota Bekasi selain mengarahkan anak untuk melanjutkan sekolah sampat 12

tahun melalui sekolah formal, dinas pendidikan kota bekasi juga mengarahkan ke sekolah

non formal, sekolah informal atau kesetaraan (paket C). Hambatan ketiga masih adanya

anak putus sekolah di kota bekasi. Beberapa kasus anak yang putus sekolah sebagian

besar tidak memiliki motivasi diri untuk tetap sekolah, tetapi beberapa anak mengatakan

bahwa orang tua tidak mendukung terkait biaya pendidikan walaupun pendidikan gratis

akan tetapi kebutuhan yang lain masih banyak yang harus terpenuhi seperti seragam

sekolah, iuran-iuran sekolah yang masih ada, atau tambahan referensi buku sehingga

memberatkan orang tua. Orang tua lebih senang anak bekerja membantu perekonomian

keluarga. Alasan ini mereka tidak sekolah adalah karena mereka harus menikah disaat

mereka masih bersekolah. Hambatan keempat yaitu banyaknya anak yang putus sekolah

karena harus menikah muda. Menikah muda terjadi karena dua faktor, pertama karena

1 Yenny Meriatul Hasanah, Cepi S A. Jabar. Evaluasi Program Wajib Belajar12 Tahun Pemerintah

Daerah Kota Yogyakarta,

https://www.researchgate.net/profile/Cepi_Safruddin_Abdul_Jabar/publication/320308651_Evaluasi_program_

wajib_belajar_12_tahun_pemerintah_daerah_Kota_Yogyakarta/links/5a253390a6fdcc8e86693762/Evaluasi-

program-wajib-belajar-12-tahun-pemerintah-daerah-Kota-Yogyakarta.pdf. Diunggah pada 15 juli 3018

https://www.researchgate.net/profile/Cepi_Safruddin_Abdul_Jabar/publication/320308651_Evaluasi_program_wajib_belajar_12_tahun_pemerintah_daerah_Kota_Yogyakarta/links/5a253390a6fdcc8e86693762/Evaluasi-program-wajib-belajar-12-tahun-pemerintah-daerah-Kota-Yogyakarta.pdf



4

sosial budaya dan agama yang melatar belakanginya dan yang kedua akibat pergaulan

bebas yang biasanya terjadi karena faktor perempuan yang mengandung sebelum

menikah. Hambatan kelima sosialisasi program wajib belajar 12 tahun yang belum

maksimal. Informasi yang diperoleh masyarakat masih kurang merata, kasus di lapangan

atau di masyarakat sering terjadi ketidak sesuaian informasi yang diperoleh masyarakat

dari perangkat atau pejabat yang berwenang. Jika mereka sibuk dengan bekerja mereka

tidak akan mengikuti kumpulan RT/RW yang sedang bersosialisasikan terkait program

wajib belajar 12 tahun, yang lebih menjadi ironis lagi pejabat pemerintah setempat

kelurahan menganggap bahwa seluruh warganya sudah mengetahui informasi wajib

belajar 12 tahun.

Untuk Menyelesaikan masalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengupayakan

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga yang tinggal di Kota

Bekasi, dan dalam program wajib belajar 12 tahun ini memiliki tujuan agar masyarakat

Kota Bekasi dapat mengembangkan potensi yang dimiliki pada pribadi masing-masing

agar dapat hidup mandiri dan dapat berkembang didalam masyarakat, dan tantangan yang

dihadapi dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tersedianya sarana dan

prasarana pendidikan yang ada terutama di Kota Bekasi ini diharapkan dapat mengurangi

hambatan karena terbatasnya dana, serta kondisi yang menjadi penghambat terlaksananya

program wajib belajar 12 tahun ini. Alasan peniliti memilih judul ini dikarenakan, kota

Bekasi baru beberapa tahun belakangan ini menerapkan program wajib belajar 12 tahun

ini dan peneliti melihat keadaan masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui adanya

program wajib belajar 12 tahun ini. Karena itu penulis tertarik dengan judul ini

dikarenakan penulis ingin mengetahui apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat

sehingga program wajib belajar 12 tahun ini belum terlaksana dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diindentifikasi masalah yang ada yaitu :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat bekasi terhadap program wajib belajar 12 tahun.

2. Kurangnya minat belajar dan motivasi anak serta dukungan orang tua.

3. Kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi.

4. banyaknya anak yang harus menikah muda.

5. Minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat Kota Bekasi.

5

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan. Maka peneliti

membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya Pada Kurangnya motivasi orang tua

untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi, Minimnya informasi yang

diperoleh oleh masyarakat Kota Bekasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi intervensi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas

Pendidikan Kota Bekasi?

2. Bagaimana evaluasi Determinan Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas


3. Bagaimana evaluasi Pengaruh Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas


E. Tujuan Evaluasi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah:

1. Untuk mengidentifikasi Evaluasi Intervensi Kebijakan Program Wajib Belajar 12

Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui evaluasi Determinan Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun

di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

3. Untuk mengetahui evaluasi Pengaruh Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di

Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

F. Manfaat Evaluasi

Hasil peneltian ini diharaapkan dapat memberi nilai kegunaan/manfaat bagi banyak

pihak, terutama

1. Bagi dinas Pendidikan Kota Bekasi hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk

menerapkan program wajib belajar 12 tahun.

2. Bagi sekolah/penyelengara wajib belajar 12 tahun sebagai masukan dalam

menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun.

3. Bagi peneliti lain/akademisi. Hasil peneletian ini dapat dijadikan sebagai referensi

untuk melakukan peneletian lebih luas pada tema/masalah/unit analisis yang sama.

6

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi Program

Kata evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti

penilaian. 2 Evaluasi berasal dari Bahasa inggris dari kata evaluation, yang

memilik definisi yang dituliskan dalam kamus Oxford Advanced Learners’s

Dictionary of Current English, evaluasi adalah to find out, decide the amount or

value yang artinnya suatu uoaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi

dapat dimaknai sebagai kegiaatan untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan

nilai dari sesuatu baik benda atau bukan benda dibutuhkan pengukuran dengan

menggunakan alat uukur atau instrumen yang sudah dikalibrasi validitas dan

realibilitas. 3 Evaluasi merupakan istilah serapan dalam bahasa indonesia yang

berasal dari istilah bahasa inggris evaluator. Evaluation berasal dari akar kata

value yang berarti nilai.4

Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara

khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, “program” dapat diartikan

sebagai “rencana”. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke

pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua dalam

membina usaha, atau mungkin juga belum menentukan program apapun. Terdapat

sejumlah definisi lain mengenai evaluasi menurut Cronbach, Alkin, dan

Stufflebem dalam buku Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan

untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan

keputusan.5

Kata program berasal dari Bahasa inggris dari kata programme yang

berarti acara atau rencana. Program dalam hal ini tidak sama dengan program

dalam Bahasa komputer. Program dapat didefinisikan sebagai unit kegiatan yang

merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses

yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

2 Tim penyusun kamus pusat bimbingan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia(Jakarta:Balai Pustaka, 1998), h.238 3 T.Rusman Nurhakim, Riset Evaluasi Dalam Pendidikan,(Ciputat:maret 2019),h.6-7 4 Junaidi, Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI,(JAKARTA: Kementerian Agama

Republik Indonesia, 2011)h. 10. 5 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2006)h. 19.

7

banyak orang. Dari pengertian tersebut dapat ditangkap bahwa program adalah

suatu kegiatan yang perlu direncanakan dalam sebuah organisasi sebagai suatu

implementasi kebijakan dan dilakukan secara berlanjut.6

Definisi lain tentang evaluasi adalah suatu kegiatan yang menentukan

keberadaan nilai seperti baik buruk, efektif tidak efektif terhadap obyek yang

dievaluasi sesuai dengan tolak ukur tertentu, berdasarkan informasi atau data yang

dikumpulkan dengan menggunakan cara-cara secara ilmiah dianggap sahih. 7

Selanjutnya Widoyoko menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses

menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk

menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain

impelementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu

pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 8

Pendapat lain menurut Cross dalam Sukardi, mengatakan bahwa evaluasi

merupakan proses yang menentuka kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat

dicapai.9

Lebih lanjut Wirawan berpendapat bahwa, “Program adalah kegiatan atau

aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk

waktu yang tidak terbatas.” 10 Adapun menurut Arikunto dan Jabar, “Program

adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem,

yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi

berkesinambungan.” 11 Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan

program adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan akan

diimplementasikan secara berkesinambungan. Menurut Widoyoko ada empat

unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal

rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang

cerdas dan cermat.

6 T.Rusman Nurhakim,Op.cit., h. 10 7 Connie Chairunnisa dan Pudjosumedi, Manajemen Pendidikan, (jakarta: Uhamka Press, 2013) h.256. 8 Eko Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.3. 9 H.M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),hlm.1

10 Wirawan, Evaluasi Teori, Model, Standar,Aplikasi,dan Profesi, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), h. 17 11 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan. (Yogyakarta: PT Bina Aksara, 1988),h. 4.

8

b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke

kegiatan yang lain. Dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum

dengan kegiatan sesudahnya.

c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organiasi formal

maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.

d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan

banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa

kaitannya dengan kegiatan orang lain.12

Adapun pengertian evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebem

dalam buku Arikunto adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan

kepada pengambil keputusan. 13 Menurut Chairunisa dan Pudjosumedi dalam

pelaksanaan evaluasi dicari bukti-bukti yang menunjukan diantaranya tentang

kesesuaian program dengan visi dan misi pendidikan, kesesuaian program dengan

tujuan pendidikan kesesuaian program dengan rencana strategis, kesesuaian

program dengan keberadaan peserta didik, kesesuaian program dengan hasil yang

diharapkan diperoleh dari pelaksaan program, efektifitas pelaksaan program,

efesiensi pelaksaan program baik secara internal maupun eksternal, keefektifan

biaya pelaksanaan program.14

Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang

sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu subjek.15 Widoyoko mengartikan

bahwa evaluasi program pembelajaran sebagai proses yang sistematis dan

berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi dan

menyajikan informasi tentang impelementasi rancangan program pembelajaran

yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran

selanjutnya.16

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud evaluasi program adalah aktivitas yang berlangsung pada organisasi

untuk dinilai dan ditentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah

keputusan.

12 Eko Widoyoko, op. Cit., h. 8-9 13 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan Op,Cit.,,h.5. 14 Connie Chairunnisa dan Pudjosumedi, op. Cit., h. 258 15 Agustanico Dwi Muryadi, “Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi”, Jurnal ilmiah

Penjas, Vol 3 No. 1, Januari 2017, h. 3 16 Eko Widoyoko, op. Cit., h. 10.

9

2. Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program berkaitan dengan tujuan organisasi atau lembaga

unit lembaga. Secara spesifik tujuan evaluasi program adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program yang selanjutnya

informasi-informasi tersebutn dipergunakan untuk menentukan pilihan yang tepat

dalam mengambil keputusan. Terdapat dua macam tujuan evaluasi program, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen

program.17

Hasil yang dinyatakan adalah hasil suatu program yang sudah diharapkan

akan muncul. Hasil ini merupakan efek pokok dari program, misalnya

kemampuan menggunakan komputer. Siswa yang mengambil kursus komputer

sudah memprogramkan kegiatannya untuk belajar menggunakan komputer. Dalam

hal ini penilaian programnya diarahkan pada sejauh mana kemampuan

menggunakan komputer tersebut telah dikuasai.Tujuan evaluasi program antara

lain sebagai berikut:

a. Untuk mengumpulkan/memperoleh data tentang hasil-hasil yang telah dicapai

pada akhir suatu periode pelaksanaan program.

b. Untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan

program.

c. Untuk memperoleh dasar bagi pembuatan atau pengambilan keputusan dalam

penyusunan langkah-langkah/kebijakan yang akan ditempuh dalam periode

berikutnya.

d. Untuk menghindari gangguan/hambatan, serta menjamin efektivitas dan

efisiensi kerja pada periode berikutnya.

Jadi tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai ketercapaian program dan

menyediakan informasi kepada lembaga yang memiliki program untuk dianalisa

kembali agar dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Sebuah program

yang dievaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas suatu lembaga

terhadap masyarakat dan para pelaksana program. Hasil evaluasi menjadi sebuah

informasi yang penting untuk mengetahui informasi-informasi terkait seberapa

efektif program telah berjalan sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat

17 T.Rusman Nurhakim,Op.cit., h.14-15

10

meningkatkan kinerja dan kepedulian pelaksaan program terhadap program yang

dijalankan.

Menurut yusuf secara umum dapat dikatakan bahwa asesmen dan

evaluasi program dalam berbagai bentuk proyek dimaksudkan untuk:

a. Memantau pelaksanaan program

b. Memperbaiki rencana program/layanan

c. Menyempurnakan sistem penyampaian

d. Meningkatkan program

e. Membantu pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan tentang program

dengan alternatif: (1) dihentikan, (2) dilanjutkan, atau (3) diperbaiki.18

Selanjutnya menurut Widoyoko ada empat kegunaan utama evaluasi

program pembelajaran, yaitu:a).Mengkomunikasikan program kepada publik

.b).Menyediakan infromasi bagi pembuat keputusan. c).Penyempurnaan program

yang ada. d).Meningkatkan partisipasi19 dengan adanya program tersebut. Publik

akan sangat terbantu dalam menyeselaikan masalah dengan cara teratur. Mulai

dari mengkomunikasikan progam kepada publik, agar publik mengatahui, lalu

menyediakan tempat informasi agar publik mudah menggali lebih dalam tentang

informasi program tersebut, Lalu mengimplementasikan program dilapangan

dengan baik agar parsitipasi publik dengan program tersebut bisa terus

meningkat.

3. Fungsi Evaluasi Program

Scriven pada tahun 1967 sebagai orang yang pertema kali membagi fungsi

evaluasi program menjadi evaluasi formatif dan sumatif sebagai fungsi evaluasi

yang utama. Kedua fungsi evaluasi tersebut dimaknai yaitu:

1. Evaluasi Formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan atau

program yang sedang berjalan. Program tersebut belum berakhir dilaksanakan

atau masih berlangsung. Kegiatan evaluasi ini biasanya untuk menemukan

kelemahan dan memperbaiki pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.

2. Evaluasi sumatif berfungsi untuk pertanggung jawaban, keterangan, seleksi,

dan lanjutan suatu program yang sudah dilaksanakan. Program dievaluasi

untuk mengetahui hasil atau manfaat dari suatu program dan menentukan

18 A. Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan

Pengendalian Mutu Pendidikan, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015),h. 146. 19 Eko Putro Widoyoko, op. Cit.,h. 11-14

11

keberlanjutan suatu program pada masa yang akan dating apakah diteruskan,

direvisi atau dihentikan.

Pada berkembangan selanjutnya, fungsi evaluasi berkembang bukan

sekedar evaluasi formatif dan sumatif. Melainkan evaluasi diagnose yang

berfungsi untuk mendiagnosis suatu program. Dengan demikian, evaluasi program

secara keseluruhan berfungsi untuk pengembangan, implementasi program,

kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi,

motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari stakeholder yang terlibat

mengenai suatu program atau kebijakan.20

4. Model Evaluasi Program

a. Pengertian Model

Berbeda dengan riset murni dan riset terapan lainnya, desain evaluasi

terdiri dari model evaluasi dan metode peneitian. Model evaluasi menentukan

jenis evaluasi apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana proses

melaksanakan evaluasi tersebut. Misalnya, jika evaluator memilih model

CIPP, ia harus melaksanakan empat jenis evaluasi-evaluasi konteks,evaluasi

input, evaluasi proses, dan evaluasi produk-dan proses standar melaksanakan

keempat jenis evaluasi tersebut. Jika evaluator memilih theory-driven

evaluation model, ia harus mengembangkan teori program dan logika program

dari program yang akan dievaluasi yang menentukan proses pelaksanaan

evaluasi. Demikian juga jika evaluator memilih model evaluasi ketimpangan

dari Michael Provus, ia harus membandingkan kinerja program dengan standar

program untuk mengukur ketimpangan yang terjadi dan bagaimana

menghilangkan ketimpangan tersebut.

Metode penelitian menentukan jenis data apa saja yang dijaring, teknik

menjaringnya, apakah akan mempergunakan metode kuantitatif, kualitatif atau

metode campuran dan instrumen yang akan dipergunakan untuk menjaring

data. Di samping itu, metode penelitian menentukan bagaimana mentabulasi,

menganalisis data, dan kesimpulan hasil evaluasi

Evaluator harus memilih salah satu dari model evaluasi yang diuraikan

di atas. Misalnya, evaluator dapat memilih model evaluasi berbasis tujuan,

20 T.Rusman Nurhakim,Op.cit., h.17-18

12

model evaluasi berbasis tujuan, model evaluasi CIPP, model evaluasi

ketimpangan, teori program, model evaluasi sistem analisis dan sebagainya.21

b. Macam-Macam Model Evaluasi

Evaluasi program dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu program pendidikan yang terdapat di sekolah

Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

1) Goal Oriented Evaluation Model

Konsep model evaluasi berorientasi pada tujuan ini dikemukakan

oleh Tyler. Model evaluasi ini secara umum mengukur tingkat

ketercapaian tujuan suatu program. Informasi yang dikumpulkan terkait

program digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai

salah satu langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Model evaluasi

berorientasi pada tujuan dilakukan dengan proses sebagai berikut:22

a) Mengidentifikasi tujuan.

b) Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator.

c) Mengembangkan metode dan instrument untuk menjaring data.

d) Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan.

e) Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-

indikator program.

f) Kesimpulan.

g) Mengambil keputusan mengenai program.

2) Countenance Evaluation Model

Model ini dikembangkan oleh Stake. Model ini menekankan pada

adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan.

Model ini juga membedakan adanya tiga tahapan dalam evaluasi program,

yaitu antesedan yang diartikan sebagai konteks, transaksi yang diartikan

sebagai proses, dan outcomes yang diartikan sebagai hasil. Menurut Stake,

21 Wirawan, Evaluasi Teori, Model, Standar,Aplikasi,dan Profesi, (Jakarta:Rajawali Pers,2012),h.147-

148 22 Wirawan, op. cit., h. 81-82.

13

ketika evaluator sedang mempertimbangkan suatu program, mau tidak

mau harus melakukan dua pertimbangan, yaitu:23

a) Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang

b) terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama.

c) Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar

yang diperuntukan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada

tujuan yang akan dicapai.

3) Responsive Evaluation Model

Model evaluasi responsif lebih berorientasi secara langsung pada

aktivitas program daripada tujuan program. Selain itu, model ini juga

merespons persyaratan kebutuhan informasi dari audiens dan perspektif

nilainilai yang berbeda dari orang-orang yang dilayani untuk dilaporkan

sebagai kesuksesan dan kegagalan program. Proses pelaksanaan model

evaluasi responsif meliputi langkah-langkah sebagai berikut:24

a) Evaluator mengidentifikasi jenis dan jumlah setiap pemangku

kepentingan (respondent).

b) Melakukan dengar pendapat dengan pemangku kepentingan.

c) Menyusun proposal evaluasi.

d) Melaksanakan evaluasi.

e) Membahas hasil evaluasi dengan pemangku kepentingan.

f) Pemanfaatan hasil evaluasi.

4) CSE-UCLA Evaluation Model

CSE-UCLA merupakan singkatan dari Center for Study of

Evaluation- University of California in Los Angeles. Model ini memiliki

empat tahapan dalam pe/0laksanaan proses evaluasi, diantaranya:10

a) Needs Assessment.

b) Program Planning.

c) Formative Evaluation.

d) Summative Evaluation.

5) CIPP Evaluation Model

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam. CIPP

merupakan singkatan dari Context evaluation, Input evaluation, Process

23 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, op. cit., h. 44. 24 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, op. cit., h. 44-45.

14

evaluation, dan Product evaluation. Model evaluasi CIPP memandang

program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Lebih lanjut, Stufflebeam

mengembangkan 10 check list sebagai panduan bagi evaluator klien dan

pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan model evaluasi CIPP

sebagai berikut:25

a) Kesepakatan kontrak.

b) Evaluasi konteks.

c) Evaluasi masukan.

d) Evaluasi proses.

e) Evaluasi pengaruh.

f) Evaluasi efektivitas.

g) Evaluasi keberlanjutan.

h) Evaluasi transfortabilitas.

i) Evaluasi meta.

j) Evaluasi laporan final.

6) Discrepancy Model

Model evaluasi ketimpangan dikembangkan oleh Malcom M.

Provus. Model ini mengukur ketimpangan antara standar kinerja dengan

kinerja yang terjadi. Menurut model evaluasi ini, terdapat enam langkah

dalam pelaksanaan model evaluasi ini, yaitu:26

a) Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi

karakteristik-karakteristik implementasi ideal dari objek evaluasi.

b) Merencanakan evaluasi menggunakan model evaluasi diskrepansi.

c) Menjaring kinerja objek evaluasi yang meliputi pelaksanaan program.

d) Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan antara standar-standar

dengan pelaksanaan dengan hasil pelaksanaan objek evaluasi yang

sesungguhnya dan menentukan rasio ketimpangan.

e) Menentukan penyebab ketimpangan antara standar dengan kinerja

objek evaluasi.

f) Menghilangkan ketimpangan dengan membuat perubahan-perubahan

terhadap implementasi objek evaluasi.

7) Model evaluasi Change

25 Wirawan, op. cit., h. 94-102 26 Ibid., h. 106.

15

Penelitian ini mengacu pada model evaluasi change model,

yaitu intervensi atau perlakuan yang penting untuk mencapai tujuan

program (Tsyh Chen,2005). Komponen dari change model adalah sebagai

berikut:

a) Intervensi atau perlakuan (intervention or treatment)

b) Faktor penentu (determinants)

c) Tujuan dan dampak (goal and outcomes).27

8) Goal Based Evaluation Model

Model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi berbasis

tujuan (Goal Based Evaluation Model) yaitu model evaluasi yang

memfokuskan pada pengmpulan informasi yang bertujuan mengukur

pencapaian suatu kebijakan, program dan proyek untuk

bertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.28

Namun dalam penelitian ini hanya menjabarkan lebih luas mengenai

model yang akan digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja

pelaksanaan evaluasi, yaitu model evaluasi perubahan (Change).

5. Model Change (Perubahan)

Theory of Change atau teori perubahan adalah deskripsi yang spesifik

dan terukur terus menerus pengambilan keputusan evaluasi. Teori perubahan

mengambarkan jenis intervensi (satu program inisiatif masyrakat luas) yang

membawa hasil yang menggambarkan keputusan dalam jalur dari peta

perubahan. Setiap hasil di jalur perubahan terkait dengan intervensi,

mengungkapkan kegiatan yang diperlukan untuk membawa perubahan.

Teori perubahan tidak akan lengkap tanpa adanya asumsi bahwa para

stakeholder digunakan untuk menjelaskan proses perubahan. Asumsi

menjelaskan kedua koneksi diawal, tujuan jangka menengah,panjang dan

harapan tentang bagaimana serta mengapa diusulkan intervensi. Seringkali,

asumsi didukung oleh penelitian. Penelitian yang memperkuat kasus harus

dibuat secara masuk akal dari teori dan kemungkinan yang menyatakan tujuan

yang akan dicapai.

27 Apriyanti Wulandari, Evaluasi Program Keaksaraan Dasar di Kabupaten Cirebon dengan pendekatan

Change Model: Antara Harapan dan Realitas, (Jakarta:puspendik Kemendikbud RI,2018), hlm.4. 28 Wirawan,Op.Cit.Edisi Revisi,2016,hlm. 123-166

16

Teori perubahan sendiri mempunyai dasar yaitu tergantung pada apa yang

ingin dicapai, bagaimana mencapai perubahan tersebut dan strategi apa yang

akan dilakukan. Sehingga apa yang ingin dicapai organisasi, harus bisa

dipahami oleh organisasi. Misalnya organisasi ingin memberikan bukti kepada

pemerintah maka organisasi harus melakukan beberapa hal yaitu harus melihat

dari nilai-nilai organisasi, penelitisn harus berpikir apa yang akan terjadi nanti,

harus banyak memiliki jaringan dengan negara berkembang, membuat bukti

penelitian ke acara pertemuan untuk membuat suatu perubahan . inti dari teori

perubahan adalah apa yang kita rencanakan tidak harus mengikuti perubahan.

Penelitian ini mengacu pada model evaluasi change model, yaitu intervensi

atau perlakuan yang penting untuk mencapai tujuan program (Tsyh Chen,2005).

Komponen dari change model adalah sebagai berikut:

Menurut Huey Tsyh Chen model perubahan menunjukkan proses

sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh program. Model perubahan terdiri dari

tiga komponen:

1) Intervensi, yang menunjukkan satu set aktivitas-aktivitas program yang

memfokuskan pada perubahan determinan dan perubahan. Intervensi atau

perlakuan terdiri dari beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan dengan

mengubah faktor penentu. Intervensi lebih sering dilakukan untuk

mengurangi masalah yang ada, mencegah masalah potensial yang timbul,

atau untuk meningkatkan beberapa aspek yang terkait dengan kualitas

hidup. Menentukan intervensi atau perlakuan apa yang efektif untuk suatu

program, perlu mempertimbangkan misi dan pholosofi dari penyelenggara

program, anggaran dan personil yang terlibat, kebenaran secara teori, dan

berdasarkan bukti yang tersedia seperti program pendidikan aturan/ dasar

hukum dari program tersebut, perencanaan dalam program, dan fasilitas

pendukung program serta anggaran untuk program tersebut.

a. Regulasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Sitta Aulia dalam jurnalnya yang berjudul Studi Tentang

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat

Pendidikan Menengah dan Kejuruan” Wajib belajar menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh

warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan

17

pemerintah daerah. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban

bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan

batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat

sampai tamat.29

b. Rencana Program Wajib Belajar 12 Tahun

Elyasa dalam jurnalnya yang berjudul Evaluasi Implementasi

Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Depok Jawa Barat.

Pendidikan merupakan sebuah bidang yang diharuskan dikembangkan

dalam sebuah pemerintahan yang maju. Pendidikan menjadi salah satu

bidang yang mampu membangun sumber daya manusia. Sumber daya

yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun negara yang maju.

indonesia pendidikan dapat dikategorikan jauh tertinggal jika

dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini dikarenakan indonesia

merupakan masih menjadi negara yang sedang berkembang. Perlu adanya

program dan perencanaan yang matang agar mampu meningkatkan

sumber daya manusia di indonesia, salah satunya program yang dilakukan

adalah dengan cara program wajib belajar 12 tahun.30

c. Infrastruktur/ fasilitas program wajib belajar 12 tahun

Sitta Aulia dalam jurnalnya yang berjudul Studi Tentang Pelaksanaan

Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan

Menengah dan Kejuruan” Infrastruktur/fasilitas Sarana prasarana

merupakan faktor penunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Sarana

prasarana di sekolah negeri pada umumnya bisa menggunakan BOPDA

terkait perawatan dan biaya perbaikan kecil. Namun untuk pembangunan

sekolah negeri juga difasilitasi oleh pemerintah, baik di pusat maupun

daerah dengan kebijakan pembangunan investasi seperti gedung

sekolah dan Ruang Kelas Baru (RKB). Sedangkan di sekolah swasta

gedung sekolah adalah milik yayasan. Sekolah swasta untuk perbaikan

dan perawatan sarana dan prasarana sebelum adanya BOPDA sekolah

29 Sitta Aulia. “Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya Pada Tingkat

Pendidikan Menengah dan Kejuruan”hal 205. 30 Elyasa. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Depok Jawa

Barat” hal 1382.

https://ilmu-pendidikan.net/pendidikan/peraturan/jenjang-pendidikan-formal-di-indonesia-uu-sisdiknas-2003

18

menganggarkannya dari Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP)

siswa.31

d. Anggaran/APBD

Pemerintah Provinsi atau daerah tersendiri telah menyiapkan

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dalam rangka menyukseskan

program Wajib Belajar 12 Tahun ini. Adapun dana BOP tersebut berasal

dari dana APBD Provinsi/Daerah. Dana BOP ini diberikan kepada

sekolah-sekolah yang ada di Provinsi/Daerah untuk membantu setiap

kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga dengan adanya dana BOP ini,

masyarakat yang kurang mampu bisa turut terbantu untuk tetap dapat

mengenyam bangku pendidikan.32

2) Determinan, yang menunjukan pengungkitan atau mekanisme yang

menengahi antara intervensi dan pengaruh. Setiap program harus

mengatahui mekanisme pengaruh (leverage mechanism) atau penyebab

dari masalah yang mempengaruhi pengembangan strategi atau perlakuan

untuk mencapai apa yang dibutuhkan. Mekanisme pengaruh ini yang

selanjutnya disebut sebagai faktor penentu keberhasilan suatu program.

Seperti menambahkan daya tampung program, Dana bantuan pendukung

untuk program. Contohnya dalam program pendidikan seperti dana Bos

yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan sekolah gratis.

a. Menambah Daya Tampung

Daya tampung sekolah merupakan langkah untuk memberikan

batasan jumlah penerimaan siswa dalam satu kelasnya. Biasanya di

tiap wilayah mempunyai daya tampung yang dinamakan Rasio dari

setiap masing-masing kebijakan yang sudah di tentukan oleh wilayah

masing-masing. Daya tampung sangat berpengaruh dalam proses

belajar mengajar karena daya tampung ini berkaitan dengan

keefektifan sistem belajar mengajar.33

b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

31 Sitta Aulia, Op. Cit., hal 213. 32 Welly Kusuma Wardani. “Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Dki Jakarta

(Studi Kota Administrasi Jakarta Timur)”.hal 10. 33 Sitta Aulia. Op.,Cit., hal.290.

19

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program

wajib belajar. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis

kualilatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)

Perencanaan dana BOS sudah sesuai Juknis BOS 2015 karena dilihat

dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan

pendidikan.34

c. Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)

Penyelenggaraan program Pendidikan Wajib Belajar sangat

dipengaruhi oleh kebijakan dan dukungan pemerintah daerah. Kriteria

keberhasilan program ditafsirkan secara berbeda dalam kondisi dan

tuntutan daerah yang lainya. Untuk memenuhi tuntutan standar

keberhasilan program wajib belajar, dalam pelaksanaanya harus selalu

dikontrol dan diadakan pengawasan serta dukungan pemerintah

terkait dana bantuan yang dikeluarkan oleh daerah. Efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan program wajib belajar dapat kita ketahui

melalui evaluasi terhadap keseluruhan aspek internal maupun ekternal.

Secara internal evaluasi dilakukan terhadap komponen yang langsung

terlibat dalam pelaksanaan program wajib belajar, sedangkan

faktor eksternalnya mencakup kontribusi yang diberikan

masyarakat di luar penyelenggara program wajib belajar, kondisi

sosial, ekonomi dan politik, serta kultur masyarakat, sehingga

dapat diketahui hambatan, manfaat, pencapaian penyelenggaraan

program wajib belajar serta berbagai informasi penting yang

bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau kebijakan bagi

penyelenggaraan program di masa mendatang.35

d. Sekolah Gratis

Pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan masyarakat harus

sama. Selama ini, ada pemahaman yang berbeda antara kedua belah pihak.

Disisi lain, masyarakat tidak bisa disalahkan karena mempertanyakan atau

menuntut kebijakan tersebut, mengingat bahwa masalah ini tidak sepenuhnya

34 Elyasa, Op.Cit.,hal 1384. 35 Elyasa, Op. Cit.,hal 1381.

20

tertangkap utuh, baik oleh pihak sekolah maupun orangtua siswa. Kontroversi

pun masih terus berkembang walaupun berbagai sosialisasi terus dilakukan.

Pada dasarnya, program pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar yang

digulirkan oleh pemerintah provinsi disambut suka cita oleh masyarakat.

Pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya, memang telah lama diimpikan.

UU Nop 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebenarnya

telah mengamanatkan masyarakat yang tidak mampu digratiskan atau tidak

dikenakan pungutan biaya sampai mencapai usia wajib belajar 12 tahun.36

3) Tujuan dan dampak (goal and outcomes)

Tujuan merefleksikan sesuatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang

belum tercapai. Dampak terbagi dua yaitu dampak jangka pendek dan

dampak jangka panjang.Tujuan dan dampak dapat diketahui melalui

laporan yang menunjukkan pengaruh dan antisipasipasi dari

program.tersebut seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).37

a. Induk Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar

hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk

menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk

mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju,

negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur

pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.38

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah

satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu

peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk

mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa

36 Sitta Aulia. Op. Cit.,hal 211. 37 Apriyanti Wulandari, Evaluasi Program Keaksaraan Dasar di Kabupaten Cirebon dengan pendekatan

Change Model: Antara Harapan dan Realitas, (Jakarta:puspendik Kemendikbud RI,2018), hlm.4. 38 Elyasa. Op. Cit.,hal 1385.

21

banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat

dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk

melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa

indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah

(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni

(APM).39

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak

pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada

jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah

seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK

digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah

yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang

pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka

Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah

tepat waktu.40

Model evaaluasi perubahan tepat untuk digunakan dalam

penelitian ini, karena dapat mengetahui aspek-aspek yang ingin dievaluasi.

Dengan keluwesan yang diberikan model perubahan ini, dan dengan

maksud yang sama, kemudian tanpa keluarnya dari komponen model

perubahan pula evaluator memfokuskan evaluasi yang akan dilakukan pada

tahap intervensi beruapan persipan, determinan dengan pelaksanaanya, dan

tujuan dan dampak pelaporan sehingga, dengan hal tersebut model evaluasi

perubahan ini dapat mengetahui sudah sampai mana persiapan yang telah

dilakukan, sesuai atau sukses tidaknya pelaksanaan program yang

dilaksanakan, sehingga terselesaikannya pada tahap pelaporan.

B. Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar

1. Latar Belakang Wajib Belajar

Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei

1984, di akhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutannya

peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya

39 Sitta Aulia. Op.,Cit., hal.214. 40 Sitta Aulia. Op.,Cit., hal.215.

22

bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak

Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib

belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan

dasar 6 tahun (SD).

Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki

unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya

mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke

sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, di

samping tenaga pengajarnya. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh

kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang

mampu, pemerintah waktu itu beruapya mengatasinya melalui program beasiswa.

Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-

OTA). Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat

Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun

1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 tentang Bantuan terhadap

Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah

Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan

angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD

menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah

kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok usia anak yang ikut program

wajib belajar selanjutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sepuluh tahun kemudian, program wajar

berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus

mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9

tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat

dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.41

41 Sejarah Indonesia http://lets-sekolah.blogspot.com/2016/04/pendidikan-di-masa-orde-

baru.html.Diakses pada tanggal 23 oktober 2018.

http://lets-sekolah.blogspot.com/2016/04/pendidikan-di-masa-orde-baru.html


23

Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat

Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka

indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan saat itu,

yaitu peningkatan secara kuantitatif, baru kemudian memerhatikan kualitas atau

mutu pendidikan. Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia

sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan

buta aksara. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak penduduk

yang buta huruf. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan

Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara

yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”. Kejar

merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta

huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah

masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan

minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar

disesuaikan dengan kondisi setiap tempat. Keberhasilan program kejar salah

satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada

sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih

memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf.

Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun

menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus

menyusut menjadi 15,9 perse Pendidikan wajib belajar 9 tahun di mulai pada

tanggal 2 Mei 1984. Pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan

prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita -

cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan

UUD 1945 segera dapat diwujudkan. 42

Dalam upaya membangun bangsa, Pemerintah Indonesia mencanangkan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Dalam kurun

waktu beberapa tahun, telah terjadi peningkatan laju angka partisipasi kasar

(APK) SMP/MTS dari 62,67% pada tahun 1995 menjadi 88,64% pada tahun 2006

dan menurut catatan pusat data Balitbang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan meningkat menjadi 102,08% pada akhir tahun 2017. Namun seiring

dengan berbagai kondisi yang dialami bangsa indonesia, program tersebut

42 H.M Soeharto http://soeharto.co/presiden-soeharto-sd-inpres-dan-avicenna-award/Diakses 24 juni

2018

http://soeharto.co/presiden-soeharto-sd-inpres-dan-avicenna-award/

24

mengalami beberapa hambatan. Pembangunan pendidikan, khususnya dalam

pelaksanaan penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun yang bermutu dan merata

masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan.43

Wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal

dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun

yang lalu. Bahkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan nasional ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan “pemerintahan dan

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selanjutnya, pada ayat 3 juga

menegaskan “wajib belajar tersebut merupakan tanggung jawab negara yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat”. Wajib belajar 9 tahun yang dimaksud juga dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 pasal 1, yaitu

yang menyebutkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga

negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah

jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan

yang dimaksud berbentuk sekolah dasar(SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau

bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah

tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.44

Sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian Ketentuan Umum Pasal

1,Ayat (18) tercantum pengertian wajib belajar, yaitu program pendidikan

minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab

pemerintah dan pemerintah daerah. Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang

tersebut, penggunaan istilah “harus” berkonotasi pada “kewajiban”. Sementara

dalam UUD 1945 dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga

negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah

yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Kewajiban merupakan

sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dan bilamana orang tersebut tidak

melaksanakan maka akan mendapat sanksi. Hal ini terlepas dari mampu atau tidak

43 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan

Pemerintah Program Pembangunan SD-SMP Satu Atap. (Jakarta: Direktorat SMP Kemendikbud,2018). Hal.5 44 Nurul Ulfatin,Amat Mukhadis,Ali Imron. Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif

Penuntasannya. https://media.neliti.com/media/publications/111776-ID-profil-wajib-belajar-9-tahun-dan-

alterna.pdf. diunduh pada minggu 17 maret.

25

mampunya seseorang dalam melaksanakan kewajiban. Dalam kondisi apa pun

seseorang harus melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga pendidikan yang

seharusnya menjadi hak warga dan sekaligus tanggung jawab pemerintah berubah

menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap warga negara. Sementara "hak

belajar" didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang

yang sudah sepatutnya mendapatkan.

Menurut Soedijarto pengertian wajib belajar sebagai terjemahan

dari ”compulsary education” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan

warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai

pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar

peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan. Program wajib belajar yang

sesungguhnya seperti di negara-negara seperti AS, Scandinavia, Jerman dan

Jepang, peserta belajar bukan hanya tidak membayar sekolah, tetapi juga tidak

membayar biaya transportasi dan mendapatkan buku serta berbagai keperluan

pendidikan lain. Dalam konteks ini, wajib belajar yang dimaksud adalah untuk

memenuhi “hak” belajar anak. Bahkan, beberapa negara mengenakan sanksi

hukum pada orang tua jika mereka tidak menyekolahkan anaknya yang berusia

wajib belajar.

Berkaitan dengan konsep compulsary education yang mempunyai

terjemahan sebagai “wajib belajar“, akan tetapi dalam implementasinya di negara

maju sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna terhadap pemenuhan-

hak anak atas pendidikan dan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut,

pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah

menyadari urgensi dari perbedaan konsep tersebut. Pemerintah telah mengubah

penggunaan istilah (paradigma) Wajib Belajar menjadi Hak Belajar sebagaimana

dikemukakan dalam Rencana Strategis Kemendiknas Tahun 2009-2014. Pada Bab

I dinyatakan bahwa atas dasar pertimbangan berbagai amanah undang-undang,

diantaranya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.45

Pasal 11 Ayat (1)dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Ketentuan

tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

26

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Selanjutnya,

Pasal 34 Ayat (3) menyebutkan bahwa:”Wajib belajar merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah

daerah dan masyarakat”. Oleh karena itu, paradigma wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun

yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan

minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah

wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya

pendidikan bagi seluruh warga negara. Pergeseran paradigma tersebut relatif

terlambat, karena baru dilakukan pada awal tahun 2009, sementara target

ketuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun juga ditargetkan pada akhir tahun 2009.

Akantetapi, hal ini dapat memberikan arah yang positif bagi rencana implementasi

Wajib Belajar 12 tahun ke depan.46

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh

warga negara Indonesia atas tanggung jawab. Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang desentralisasi maka

kewenangan penyelenggaraan pendidikan dikembalikan kepada pemerintah

daerah. Akan tetapi segala kewajiban yang timbul terhadap penyelenggaran

pendidikan tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah

mengeluarkan kebijakan menyangkut pembiayaan pendidikan seperti program

Biaya Operasinal Sekolah (BOS). Dalam penggunaanya Depdiknas mengeluarkan

5 macam kebijakan seperti:

a. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, per siswa/tahun

b. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS dan sebagai

konsekuensinya semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari

biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI waktu itu.

Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP

swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada

pungutan berlebihan kepada siswa mampu.

a. Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta

memberikan sangsi bagi pihak yang melanggar.

46 Titik Handayani. http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/education/220-konsep-wajib-belajar-

dan-hak-belajar diakses pada 7 juli 2018.

http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/education/220-konsep-wajib-belajar-dan-hak-belajar


27

b. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS

dari Depdiknas belum mencukupi. Bantuan pembiayaan oleh pemerintah pusat

dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan pemerintah daerah untuk

menyelenggarak pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan

SMP, sederajat) Tiap-tiap pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang

beraneka ragam sesuai kemampuan daerah, bagi daerah yang memiliki

anggaran APBD yang cukup maka pemerintah daerah akan memberikan

bantuan derah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan siswa

Program Rintisan Wajib Belajar 12 tahun merupakan perwujudan pendidikan

untuk semua anak usia 6 – 18 tahun. Wajib belajar 12 sebenarnya diawali dari

program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaannya telah dicanangkan oleh

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994. Program wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti

compulsory education seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju,

dengan ciri- ciri: Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, diatur

dengan undang-undang tentang wajib belajar, tolok ukur keberhasilan wajib

belajar adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah

mendorong anaknya tidak bersekolah; dan ada sanksi bagi orangtua yang

membiarkan anaknya tidak bersekolah.47 Program wajib belajar memberikan

sarana kepada seluruh masyarakat akan wajibnya belajar, agar seluruh rakyat

dapat merasakan menempuh belajar pada masa mereka seharusnya

mendapatkan pendidikan secara formal dan tanpa paksaan apapun dan akan

terus di kembangkan program ini dengan kemajuan zaman yang akan datang.

2. Tujuan dan Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun

a. Tujuan Wajib Belajar 12 Tahun

Di Indonesia pemerintah telah membuat undang-undang tentang wajib

pendidikan selama 12 tahun yang akan mulai pada tahun ajaran

2013/2014. Terciptanya Undang-undang tersebut tak lepas dari peran

pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan yang bertujuan agar anak-anak di

Indonesia mendapatkan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu

latar belakang pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah agar

47 Utsman. Esensi Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Kebijakan Publik.

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/320417254_Esensi_Wajib_Belajar_12_Tahun_Sebagai_Kebijakan_

Publik. Diunduh pada 10 juli 2018

https://www.researchgate.net/publication/320417254_ESENSI_WAJIB_BELAJAR_12_TAHUN_SEBAGAI_KEBIJAKAN_PUBLIK


28

anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, seperti sekarang ini

yang mewajibkan anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan selama 12 tahun

atau hingga lulus SLTA/SMA sedarajat.

Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak

Indonesia yang merupakan generasi muda penerus bangsa. Karena nantinya

kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia ada di tangan para generasi

muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang akan membuat

negara kita Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Selain itu dengan adanya program pendidikan ini, pemerintah berharap

nantinya anak-anak bangsa tidak akan ketinggalan dengan informasi-

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin

berkembang dan mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman

yang semakin modern atau semakin maju48.

b. Manfaat Wajib Belajar 12 Tahun

Program I wajib belajar 12 tahun sangat membantu dalam

mencerdaskan pendidikan di negara Indonesia ini. Dengan adanya program

wajib belajar 12 tahun ini pemeritah bisa mengurangi angka putus sekolah dan

juga dapat memajukan teknologi pendidikan dengan adanya perkembangan

yang sangat canggih sehingga para pelajar Indonesia dapat bersaing di masa

yang akan datang.

1) Menciptakan warga Negara yang cerdas

Ini merupakan salah satu manfaat utama dari pendidikan.

Pendidikan, terutama wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari tingkatan

SD Sampai dengan tingkat SLTA diharapkan mampu untuk menciptakan

warga negara yang cerdas dan juga dapat bersaing di dalam era globalisasi

seperti saat ini. Hal ini juga dapat mencegah masyarakat Indonesia

menjadi tertinggal dari bangsa lainnya.

2) Menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan luas

Pengetahuan merupakan salah satu gerbang dari ilmu pengetahuan

yang dapat berguna bagi setiap insan bangsa. Dengan adanya undang-

undang wajib belajar ini, maka segenap insan bangsa akan memperoleh

48 Anonim Pentingnya Wajib Belajar 12

Tahun.http://pentingnyawajibbelajar12tahun.blogspot.com/.Diakses pada hari selasa 23 mei 2018, pukul

20.30.

http://pentingnyawajibbelajar12tahun.blogspot.com/

29

pengetahuan yang maksimal. Hal ini diberikan pada jenjang Sekolah dasar

dan juga sekolah menengah pertama.

3) Sebagai landasan dasar dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih

tinggi

Pendidikan tidak hanya terbatas pada SD, SMP, dan juga SMA.

Namun masih ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu Sarjana,

Magister dan Doktor. Semua jenjang pendidikan itu tidak akan pernah bisa

digali apabila kita tidak mengikuti jenjang pendidikan SD dan SMP

terlebih dahulu.

4) Sebagai modal untuk melamar pekerjaan

Saat ini banyak perusahaan yang menentukan syarat-syarat utama

yaitu ijazah. Siapapun itu yang telah mengenyam pendidikan akan lebih

mudah untuk melamar pekerjaan.

5) Agar anak bangsa mampu mengenyam pendidikan sekolah dasar dan

menengah pertama

Manfaat undang undang wajib belajar adalah agar setiap anak

dapat merasakan tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah

pertama. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan pendidkan, yaitu

mencegah terjadinya kondisi dimana seseorang tidak pernah mengenyam

tingkat pendidikan sama sekali, yang tentu saja sangat berdampak buruk

bagi perkembangan bangsa.

6) Agar menjadi lebih tertarik dengan dunia pendidikan

Program undang-undang wajib belajar ini juga sangat bermanfaat

untuk menarik minat dari anak-anak akan dunia pendidikan. Hal ini dapat

memberikan pemahaman penting bagi anak-anak akan pentingnya

pendidikan bagi, terutama pada pendidikan dasar.

7) Mencegah tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak

Manfaat undang undang wajib belajar juga dapat membantu

mencegah terjadinya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak.

Hal ini dapat terjadi karena 2 hal, yang pertama adalah karena jam belajar

yang tinggi, sehingga anak-anak tidak memperoleh kesempatan untuk

melakukan tindakan kejahatan. Kemudian yang kedua adalah karena

dalam pendidikan di sekolah, para siswanya diajarkan mengenai moral dan

etika, sehingga dapat efektif untuk mencegah kriminalitas.

30

8) Untuk memajukan sistem pendidikan Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia haruslah terus berkembang dan

maju setiap periodenya. Hal ini pun ditunjukkan dengan adanya perubahan

pada sistem kurikulum yang mengatur tentang sistem pendidikan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan dan memajukan sistem

pendidikan di Indonesia, agar menjadi lebih baik lagi.

9) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

Selain dapat memajukan sistem pendidikan di Indonesia, undang-

undang wajib belajar juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas

pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama kualitas pendidikan dasar dan

juga pendidikan menengah agar menjadi semakin baik lagi.

10) Menciptakan generasi penerus bangsa yang berprestasi, bermoral dan

berintegritas tinggi

Ini merupakan salah satu manfaat penting dari undang-undang

wajib belajar. Dengan adanya undang-undang wajib belajar ini, maka akan

dapat membantu sistem pendidikan dalam menciptakan generasi penerus

bangsa yang berprestasi, bermoral, dan juga berintegritas tinggi, serta

dapat memajukan kehidupan bernegara dan berbangsa kelak.

Itulah manfaat dari undang-undang wajib belajar yang perlu anda

ketahui. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda semua para

pembaca.

Program wajib belajar 12 tahun sangat membantu meciptakan

generasi yang berprestasi, bermoral dan berintegritas tinggi di masa yang

akan datang. Dengan program wajib belajar 12 tahun para pelajar bisa

mencapai kriteria standart kelulusan yang di butuhkan di masa yang akan

datang. Karir dalam tamatan SLTA itu ada 2, yang pertama dia lanjut

Bekerja dan yang kedua dia melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Dunia pekerjaan pada saat ini membutuhkan kelulusan dengan syarat

tamat SLTA sederajat. Sudah jarang sekali dunia usaha dan dunia industri

menerima kelulusan SD/SMP. Maka dari itu program wajib belajar 12

31

tahun ini sangat di haruskan agar seluruh masyarakat mudah dalam

mencari pekerjaan atau melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi.49

C. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian tentang program wajib belajar 12 tahun sudah dilakukan oleh

beberapa orang peneliti. Berdasarkan penulusuran melalui jurnal, diketahui ada

beberapa hasil penelitian yang sudah di publikasi. Yaitu sebagai berikut:

1. Yenni Meriatul Hasanah, Cepi Safruddin Abdul Jabar, “Evaluasi Program Wajib

Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta” tahun 2017 (Jurnal). Hasil

penelitian menunjukan bahwa Program Wajib Belajar belum dilaksanakan secara

maksimal dikarenakan masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pendidikan. Bedanya dengan penelitian saya, penetian ini dilakukan di

Pemerintah Daerah Yogyakarta. Sedangkan saya akan melakukan penitian ini di

Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Persamaannya dalam penelitian saya adalah dari

penelitiannya sama-sama meneliti tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun.50

2. Agus Siswanto,“ Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada

Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul” tahun 2017 (Jurnal). Hasil

pada penitian ini adalah lebih kepada penerapan dana bantuan operasional sekolah

sebagai penunjang ke berhasilan dalam menerapkan Program Wajib Belajar 12

Tahun. Bedanya dengan penitian saya. Penitian ini tidak mengevaluasi dan lokus

pada penitian pun berbeda. Persamaannya dalam penelitian saya adalah dari


3. Thesar Yusta Wira Pradata, “ Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada

Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota

Surabaya” tahun 2015(Jurnal). Hasil peneitian ini berfokus dalam program wajib

belajar 12 tahun dalam satu kecamatan saja yang berada di Kota Surabaya

berfokus pada tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan program

pendidikan. Bedanya penitian ini hanya berfokus kepada satu Kecamatan

sedangkan saya berfokus pada dinas kota. Persamaannya dalam penelitian saya

49 Chy Ana. Manfaat UU Wajib Belajar https://manfaat.co.id/manfaat-undang-undang-wajib-belajar.

Diakses pada hari rabu 24 mei 018 pukul 17.00. 50 Yenni Mariatul Hasanah, Cepi Safruddin Abdul Jabar. “Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta”, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 5, No 2, September

2017. 51 Agus Siswanto. “Pelaksanan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah

Atas Negeri di Kabupaten Bantul” Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2017.

https://manfaat.co.id/manfaat-undang-undang-wajib-belajar

32

adalah dari penelitiannya sama-sama meneliti tentang Program Wajib Belajar 12

Tahun.52

4. Iyan Fathul Khoeriyah, dan Achmad Nurmadi. “Evaluasi Program Wajib Belajar 9

Tahun Pada Sekolah Negeri dan Swasta” tahun 2014 (Jurnal). Hasil penelitian ini

berfokus dalam program wajib belajar 9 tahun yang berfokus pada sekolah dasar

Negeri (SDN) di Yogyakarta. Bedanya penelitian ini berfokus pada dengan

kebijakan wajib belajar 9 tahun, sedangkan saya berfokus pada program wajib

belajar 12 tahun. Persamannya dengan penelitian saya sama-sama meneliti

tentang Kebijakan Pendidikan Program Wajib Belajar.53

5. Sitta Aulia,“Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya

Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan” tahun 2013 (Jurnal). Hasil

penelitian ini berfokus kepada pemerintah bagaimana pemerintah berperan dalam

mendudukung berjalannya program wajib belajar 12 tahun ini di Kota Surabaya.

Bedanya penelitian ini saya berfokus pada pelaksanaan program ini di kota Bekasi

dan berfokus pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP)

dan Sekolah Menengah Akhir. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pada

tingkat Menengah dan Kejuruan. Persamaannya dalam penelitian saya adalah dari


D. Kerangka Berpikir

Intervensi : Perda ( Pemerintah Daerah), Sosialisasi kepada masyarakat

tentang penerapan program wajib belajar 12 tahun, Anggaran/APBD menyiapkan dan

merencanakan anggaran dalam menerapkan program wajib belajar 12 tahun ini,

Sarpras (sarana dan prasarana), kuota sekolah. Dalam pemerintahan daerah pasti ada

kebijakan dalam menggagarkan setiap program apa saja yang akan dijadikan dalam

pencapaian beberapa tahun kedepan atau dengan adanya kepala daerah baru yang

mempunyai proker kerja untuk pencapaian kinerja dia dalam menjabat didaerah

tersebut, salah satunya program pendidikan yang akan dilaksanakan melalui dinas

pendidikan dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini program daerah

tersebut dalam mengurangi angka anakanak yang akan putus sekolah . dengan adanya

52 Thesar Yusta Wira Pradata. “ Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Miskin di

Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya”, Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik tahun

2015. 53 Iyan Fathul Khoeriyah, dan Achmad Nurmadi. “Evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Pada

Sekolah Negeri dan Swasta”, Jurnal tahun 2016. 54 Sitta Aulia. “Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya Pada Tingkat

Pendidikan Menengah dan Kejuruan”. Jurnal tahun 2013.

33

program tersebut pemerintah juga mengadakan penganggaran APBD yang

dianggarkan oleh negara dan diberikan kepada masing-masing daerah. Dengan adanya

anggaran pendidikan tersebut dibentuk dengan nama BOS dan dll nya,

Determinan: Menaambah kuota daya tampung, BOS ( Bantuan Operasional

Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan). Dalam menerapkan program

tersebut pemerintah daerah mempunyai strategi untuk memajukan pemerintah denga

adanya BOS atau BOP yang akan dianggarkan untuk masyarakat yang kurang mampu

serta anak-anak yang berprestasi. Dengan adanya anggaran ini program pendidikn

yaitu program wajib belajar 12 tahun yang di terapkan di daerah tersebut akan

berjalan dengan banyak anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu dalam

menandanai pendidikan anak-anaknua. Hal ini sangat diharapkan oleh pemerintah

agar angka putus sekolah yang ada didaerah tersebut ddapat terkurang.

Pengaruh: APK (Angka Partisipasi Sekolah), APM (Angka partisipasi murni),

Angka Putus Sekolah, Sekolah SLTA/SMA/SMK. Setelah seluruh dana bantuan

APBD untuk pendidikan sudh dikeluarkan tuga pemerintah daerah adalah mengetahui

apakah program pendidikan yaitu proram wajib belajar 12 tahun ini berjalan dengan

baik atau justru tidaak ada perubahan harus ada pengecekan dari para petugas

pemerintah daerah untuk mengetahui kemajuan apa saja yang telah terjadi

dimasyarakat dengan mendatangi sekolaah-sekolah yang ada disekolah tersebut.

Berapa jumlah siswa-siswi yang tamat setiap tahunnya. Dari situ pemerintah akan

mentahui pengaruh dari dana bantuan pendidikan dapat merubah angka putus sekolah

di daaerah tersebut atau tidak. Jika semua berjalan dengan baik walaupun ada kendala

dalam peneraapannya setidaknya program ini telah sampai kepada masyrakat dan ada

kemaajuan dari angka putus sekolah di daaerah tersebut. Jika sudah ada kemajuan

beberaapa persen dari program ini maka pemerintah harus mengadakan evaluasi

kepaada program ini agar kendala yang terjadi di lapangan dapat teratasi dan program

ini dapat berjalan lebih baik lagi dari pencapaian sebelumnya.

34

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berpikir

GOEM

(Tyler)

CEM

(Stake)

REM

(suharsimi

dan

Jabbar)

CIPP

(stufflebem

)

CSE-UCLA

(suharsimi

dan Jabbar)

MEC(

Tsyh

Chen)

DM

(Malcom)

GBEM

(Wirawan)

Evaluasi

Model

Change

1. Menambah Daya

Tampung

2. BOS

3. Bosda

4. Sekolah

Gratis

1. Regulasi

2. Rencana

Program

3. Infrastruktur/Fas

ilitas

4. Anggaran/APBD

1. IPM

2. APK

3. APM

Intervensi Determinan Dampak

35

BAB III

METODOLOGI EVALUASI

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Evaluasi ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jl. Lap. Bekasi

Tengah No.2, Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Pemilihan

Dinas Pendidikan ini didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang diperoleh kenyataan

bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum lama ini menerapkan Program Wajib Belajar

12 Tahun dan program tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.

Waktu dan jadwal kerja penelitian ini dibuat dalam bentuk Gantt Chart yang

kolomnya dibagi dalam bulan. Secara keseluruhan kegiatan dilakukan selama kurang

lebih 10 bulan, yaitu sejak bulan juni 2018 (kemudian terhenti sementara pada bulan Juli,

Agustus, September, Oktober ,November dikarenakan ada program KKN dan Magang)

sampai Agustus 2019. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan

sebagaimana dipaparkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Waktu Evaluasi

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

1 Penyusunan

Proposal

2 Izin

Penelitian

3 Meneliti

Masalah

4 Penyusunan

Skripsi

5 Bimbingan

6 Pengambilan

Data

7 Analisis

8 Munaqosah

B. Pendekatan, Metode dan Model Evaluasi

1. Jenis Penelitian

Jenis Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong metodelogi kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

36

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.55 Sejalan dengan

definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung

dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasannya maupun dalam

peristilahnya.56

Bogdan dan Guba mengungkapkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari

orang-orang dan perilaku yang diamati”. Senada dengan pendapat tersebut, Wallen

menyatakan bahwa peneliti yang mengkaji kualitaf hubungan, kegiatan, situasi, atau

material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi

menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu

kegiatan atau situasi tertentu.57 Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian

yang berusaha menggunakan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa

adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek

yang diteliti secara tepat.58

1. Pendekatan

Model evaluasi yang digunakan yaitu model evaluasi berbasis tujuan (Goal

Based Evaluation Model) yaitu model evaluasi yang memfokuskan pada pengmpulan

informasi yang bertujuan mengukur pencapaian suatu kebijakan, program dan proyek

untuk bertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.59

2. Metode

Mengacu pada pendekaatan yang digunakan dalam evaluasi ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengkritik kelemahan

penelitian kuantitatif (yang terlalu positivisme), serta juga bertujuan untuk

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan

berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model,

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi dan fenomena tertentu. 60 Metode

55 Lexy J. Meleong, Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,2010),hlm.4 56 Ibid 57 Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan tindakan. (Bandung: Refika

Aditama, 2012). Hlm. 181. 58 Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), hlm.162-163 59 Wirawan,Op.Cit.Edisi Revisi,2016,hlm. 123-166 60 H.M..Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial

lainnya, (Jakarta: Kencana,2007),hlm.68

37

deskriptif kualitatif ini menggambarkan begitu dalamnya sasaran penelitian yang

dituju, sehingga nantinya hasil penelitiannya ini dapat digunakan sebagai penjelasan

sebenarnya dari hasil yang diteliti, dan dapat membantu suatu program yang diteliti

untuk kedepannya.

3. Model Riset Evaluasi

Sesuai dengan sifat data yang ingin diperoleh maka model yang tepat untuk

digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi, yaitu model

evaluasi perubahan (Change). Alasan evaluator memilih model ini karena dapat

mengetahui aspek-aspek yang ingin dievaluasi dengan keluwesan yang diberikan

model perubahan ini, dan dengan maksud yang sama, kemudian tanpa keluarnya dari

komponen model perubahan pula. Evaluator memfokuskan evaluasi yang akan

dilakukan pada tahap intervensi berupa persiapan, tahap determinan dengan

pelaksanaannya, dan tahap tujuan dan dampak berupa pelaporan.alasan pemilihan

model evaluasi Change karena model ini dapat mengevaluasi mulai dari perencanaan,

penerapan saat pengaruh dari pengaruh program tersebut. Sehingga informasi yang

dikumpulkan dapat mengatahui hasil dari penerapan program wajib belajar 12 tahun.

C. Sumber Data

Sumber data Evaluasi ini yaitu Dinas Pendidikan Kota Bekasi t, Evaluasi dan

Pelaporan . Pendidikan. Jika lebih kerucutnya, maka subjek penelitian ini lebih

difokuskan kepada implementasi bagaimana Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerapkan

program Wajib Belajar 12 Tahun kepada masyarakat Kota Bekasi dana apa saja yang

menjadi kendala dalam penerapan Program Wajib Belajar 12 Tahun ini.

Sumber data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat

berupa person, paper, dan place.61 Yang akan dibahas berikut ini:

1. Person: yaitu sumber data yang diperoleh melalui wawancara berupa jawaban lisan.

Adapun sumberdata person dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota

Bekasi.

2. Paper: yaitu sumber data yang diperoleh melalui dokumen terdiri dari pedoman

ketentuan wajib belajar 12 tahun. Petunjuk pelaksanaan, perencanaan program, dan

rencana anggaran.

61 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar,Op. cit,h.88.

38

3. Place: yaitu sumber data yang menampilkan keadaan tempat pelaksanaan program

wajib belajar 12 tahun. Adapun sumber data place pada penelitian ini adalah dinas

pendidikan Kota Bekasi.

Adapun jenis data dalam evaluasi ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari peneliti secara langsung yaitu person

dan place, menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

2. Data sekunder, Data yang diperoleh dari sumber data yang kedua yakni paper dengan

dokumentasi. Sumber data dokumen dalam penelitian ini adalah arsip dan petunjuk

pelaksanaan.

D. Jenis Data

Jenis data pada evaluasi ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dan

studi dokumentasi pada pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bekasi.

Jumlah responden dari penelitian kualitatif tergantung tentang apa yang ingin diketahui

oleh evaluator, tujuan dan manfaat evaluasi, dan seberapa sukses suatu program Wajib

Belajar 12 Tahun dengan jumlah waktu dan SDM yang tersedia. Validitas dan kedalaman

arti yang dimunculkan dalam penelitian kualitatif lebih berhubungan dengan kekayaan

informasi dan kecocokan suatu hal dari kasus atau permasalahan yang ada dilapangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada bagian dikdas dan bagian perencanaan program

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang bagimana

pengimplementasian program wajib belajar 12 tahun di daerah kota bekasi ini.

Dengan adanya wawancara ini diharapakn dapat memproleh data yang sesuai tujuan

penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen ini di lakukan untuk mendapat data sekunder untuk

sempurnanya penelitian yang dilakukan, dokumen yang dibutuhkan berupa data

mengenai penerapan/pengimplementasian program wajib belajar 12 tahun di kota

bekasi dan data lainnya terkait dengan penerapan/pengimplementasian program wajib

belajar 12 tahun di kota bekasi ini.

39

Tabel 3.2

Daftar Ceklis Dokumen program wajib belajar 12 tahun

No

Jenis ket

1. Sejarah Kota Bekasi

2. Visi dan Misi Kota Bekasi

3. Visi dan Misi Dinas Pendidikaan Kota Bekasi

4. Struktur Dinas Pendidikan Kota Bekasi

5. Regulasi Program Wajib Belajar

6. Dokumen APBD Pendidikan Kota Bekasi

7. Jumlah Sekolah SD Negeri dan Swasta

8. Jumlah Sekolah SMP Negeri dan Swasta

9. Jumlah SMA Negeri dan Swasta

10. Jumlah SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi

11. Jumlah rata-rata siswa SD Negeri dan Swasta

perkelas

12. Jumlah rata-rata SMP perkelas Negeri dan Swasta

13. Jumlah rata-rata SMA perkelas Negeri dan Swasta

14. Jumlah rata-rata SMK perkelas Negeri dan Swasta

15. Jumlah rombongan belajar SD Negeri dan Swasta

16. Jumlah rombongan belajar SMP Negeri dan Swasta

17. Jumlah rombongan belajar SMA Negeri dan Swasta

18. Jumlah rombongan belajar SMK Negeri dan Swasta

19. Daya Tampung sekolah SD Negeri dan Swasta

20. Daya Tampung sekolah SMP Negeri dan Swasta

40

21. Daya Tampung sekolah SMA Negeri dan Swasta

22. Daya Tampung sekolah SMK Negeri dan Swasta

23. Jumlah anggaran bantuan dana BOS Pusat tingkat

SD,SMP,SMA,SMK

24. Jumlah Anggaran bantuan dana BOSDA Kota

Bekasi SD,SMP,SMA,SMK

25. IPM Kota Bekasi

26. Data penduduk perkecamatan Kota Bekasi usia 7-12

tahun

27. Data penduduk usia perkecamatan Kota Bekasi 13-

15 tahun

28. Data penduduk usia Perkecamatan Kota Bekasi 16-

18 tahun

29. APK SD/sederajat Kota Bekasi

30. APK SMP/sederajat Kota Bekasi

31. APK SMA/sederajat Kota Bekasi

32. APM SD/sederajat Kota Bekasi

33. APM SMP/sederajat Kota Bekasi

34. APM SMA/sederajat Kota Bekasi

F. Instrumen Evaluasi

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam

maupun alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut

variable penelitian.62 Dengan begitu yang dimaksud dengan instrument evaluasi adalah

alat ukur dalam melakukan kegiatan evaluasi sehingga evaluator dapat dengan mudah

mengevaluasi kegiatan program yang akan dievaluasi. Dalam penelitian evaluasi kali ini

menggunakan pedoman wawancara, pedoman studi dokumen,

Tabel 3.3

Pedoman Wawancara program wajib belajar 12 tahun

Tahapan Fokus Instrumen

1. intervensi a. Regulasi tentang wajib belajar Wawancara dan studi

62 Sugiyono, metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2016),cet ke-

23.hal.102

41

12 tahun

b. Rencana Program

c. Infrastrukur/ Fasilitasi

Pelaksanaan Program Wajib

Belajar 12 Tahun.

d. APBD Program Wajib Belajar

12 Tahun

e. Analisis Intervensi

dokumen

2. Determinan a. Daya Tampung

b. BOS/BOSDA

c. Sekolah Gratis

d. Analisis Determinan

Wawancara dan studi

dokumen

3. Dampak a. IPM C. APM

b. APK D. Analisis Dampak

Wawancara dan studi

dokumen

Tabel 3.4

Pedoman Instrumen Wawancara Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No indikator pertanyaan

1. Persiapan 1. Apa yang melatar belakangi Kota Bekasi

Merencanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun ?

2. Pada tahun berapa program wajib belajar 12 tahun ini

mulai di tetapkan di kota Bekasi ?

3. Bagaimana regulsi pendidikan wajib belajar 12 tahun

ini ?

4. Siapa saja yang terlibat langsung dalam penerapan

program wajib belajar 12 tahun ini ?

5. Kendala apa saja yang dinas pendidikan alami dalam

menerapkan program wajib belajar 12 tahun ?

6. Apakah program 12 tahun ini sudah merata

diterapkan diseluruh kota bekasi ?

2. Pelaksanaan 1. Bagaimana prosedur dan penerapan strategi program

wajib belajar 12 tahun ini ?

2. Apakah masih ada sekolah yang belum mengetahui

tentang program wajib belajar 12 tahun ini ?

3. Ada berapa sekolah yang terdaftar di Dinas

pendidikan Kota Bekasi ?

4. Apakah terdapat anggaran pemerintah untuk

penerapan program wajib belajar 12 tahun ?

5. Apa saja bentuk anggaran yang dikeluarkan oleh

42

dinas pendidikan kota Bekasi ?

6. apakah ada syarat/prosedur tertentu dalam

penggunaan dana bantuan yang diberikan oleh dinas

pendidikan kota Bekasi ?

7. apakah dana tersebut berlaku untuk seluruh siswa/

hanya siswa yang memang layak mendapatkannya

saja ?

8. berapa kali dana tersebut diberikan kepada siswa ?

9. apakah ada sanksi yang diberlakukan untuk setiap

siswa yang menyalah gunakan anggaran tersebut?

3. Monitoring dan

Evaluasi

1. Setelah memberlakukan kebijakan dan dana yang

untuk pendidikan ini apakah ada pengurangan angka

anak putus sekolah tahun 2018 kemarin ?

2. Kalo memang ada, berapa persentasenya di banding

tahun sebelumnya ?

3. apa dinas pendidikan sering mengadakan evaluasi

terkait program wajib belajar 12 tahun ?

4. bagaimana keberhasilan atas segala sesuatu yang

telah disusun dalam penyelenggaraan program wajib

belajar 12 tahun ?

5. bagaimana cara dinas pendidikan kota Bekasi

mempertahankan/ usaha apa saja yang dilakukan

untuk mengurangi angka putus sekolah yang ada di

kota Bekasi, dengan menerapkan program 12 tahun

wajib belajar ini ?

Tabel 3.5

Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No indikator pertanyaan

1. Persiapan 1. Apakah dinas pendidikan Kota Bekasi sudah

menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun ?

2. Apakah program tersebut sudah mendapatkan dukungan

dari pemerintahan kota Bekasi ?

3. Apa sistem pendidikan di kota Bekasi ini sudah

dikatakan berhasil disbanding wilayah jawa barat

lainnya?

4. Apakah ada prosedur tersendiri yang di terapkan dinas

provinsi jawa barat terkait program wajib belajar 12

tahun ?

5. Apa saja yang menjadi penyebab di selenggarakannya

program wajib belajar 12 tahun?

2. Pelaksanaan 1. Apa yang menjadi pengaruh anak putus sekolah?

2. Apa saja jenis anggaran/bantuan yang dikeluarkan oleh

dinas pendidikan kota bekasi?

43

3. Berapa usia rata-rata SD,SMP,SMA ?

4. Ada berapa jumlah siswa-siswi SD,SMP SMA di Kota

Bekasi?

3 Monitoring dan

Evaluasi

1. Jenis bantuan apa saja yang dikeluarkaan oleh dinas

pendidikan untuk mendukung keberlangsungannya

penerapan program wajib belajar 12 tahun?

2. Apakah dinas pendidikan kota Bekasi akan

menggratiskan pendidikan sampai dengan jenjang

SLTA/sederajat?

3. Apakah sudah ada hasil dari dinas pendidikan kota

Bekasi terkait penerapan program wajib belajar 12

tahun?

4. Berapa persentase IPM Kota Bekasi ?

5. Berapa APK DAN APM SD,SMP,SMA/sederajatnya

Kota Bekasi?

6. Apakah ada evaluasi terkait dengan penerapan program

wajib belajar 12 tahun dari dinas pendidikan kota

Bekasi?

7. Apa langkah-langkah pemerintah untuk terus meratakan

seluruh pendidikan 12 tahun di kota Bekasi?

G. Teknik Analisis Data

Setelah rangkaian data terkumpul. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan

prosedur dan teknis pengolahan data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut : (1)

melakukan pemilihan dan penyusunan klarifikasi data. (2) melakukan penyunting data

dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. (3) melakukan

konfirmasi data yang memerlukan verfikasi data dan pendalaman data. Dan (4)

melakukan analisi data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengolahan

data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. tahap

kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil

kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian.

tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan

sejumlah nara sumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data

tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data yang

dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat

dipresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. tahap akhir adalah analisis data

dalam ragka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan

pendekatan analisis triangulasi.

44

BAB IV

HASIL EVALUASI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bekasi merupakan wilayah yang sangat

strategis dan mitra terdepan ibukota Republik

Indonesia, yakni DKI Jakarta. Kota ini berkedudukan

di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar

210,49 km². dalam konteks regional, berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997

tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional

(RTRWN), 63 akibat dari logis dari letak wilayah

geografis Kota Bekasi tersebut memunculkan berbagai

keuntungan dan permasalahan. Permasalahan lainnya

yang muncul bahwa Kota Bekasi muerpakan satu

wilayah yang dijadikan sebagai urbanisasai terutama

para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat

urbanisasi yang tinggi juga berimbas pada bidang

pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi. Hal ini di dasari oleh Kota Bekasi, Pendidikan

merupakan bagian dari Human Investment atau investasi manusia yang dapat menjadi

indikator utama bagi keberhasilan pembangunan Kota Bekasi. Kondisi yang menjadi

penyebab Pemerintah Kota Bekasi terus membangunan Pendidikan yang baik, lalu

terencanalah Program Wajib Belajar 12 Tahun ini agar masyarakat Kota Bekasi

mempunyai daya saing di era globalisasi yang semakin maju dan dapat memenuhi

keinginan yang di butuhkan oleh industri pekerjaan.

B. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinas Pendidikan Kota Bekasi berlokasi di Jl. Lapangan Bekasi Tengah No.2,

Margahayu, Bekasi Timur Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Dinas Pendidikan Kota

Bekasi diawali oleh pembentukan Wilayah Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri, Kota

Bekasi Merupakan salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat , Indonesia.

Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang

tertulis dalam prasasti Tugu Era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang

melewati kota ini. Kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi

63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional.

Gambar 4.1

Peta Kota Bekasi

45

kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi

berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri, Kota Bekasi juga

dijuluki sebagai Kota Patriot dan Kota Pejuang.

Pada tahun 1950 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari jatinegara ke Kota

Bekasi (Jl. H.Juanda). kemudian pada tahun 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H.

Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl.

A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan kecamatan Bekasi menuntut

dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4

Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1981,64 yaitu kecamatan

Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi

18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada

tangal 20 April 1982, dengan Walikota pertama dijabat oleh Bapak H.Soedjono (1982-

1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun

1991 91988-19911, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun

(1991-1997).

Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat.

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda

perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status kotif. Bekasi pun kembali di

tingkatkan menjadi Kotamadya (Sekarang”Kota”) melalui Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1996.65 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah

Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 februari 1998

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H.

Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemelihan umum berlangsung terpilihlah

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : Ahmad Zulfaih dan Moechtar Muhammad

(Perode 2003-2008). Pasca terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yang

baru, pada tahun 2003 di terbitkan Peraturan-Peraturan Daerah terkait pembentukan

Dinas-Dinas kepemerintahan salah satunya adalah pembentukan Dinas Pendidikan yang

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

64 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi. 65 UU No.9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

46

Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi. 66 (Lembaran Daerah tahun

2003 Nomor 24 Seri D) yang dikuatkan kembali dalam Peraaturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran

Daerah Tahun 2007 Nomor 03 Seri D).67

Kemudian pada tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerinah Kota Bekasi dicabut dan digantinkan

dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota

Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D), 68 Perda terbaru ini

menyesuaikan dengan tata Pemerintah pada saat itu. Pada tahun 2017 terdapat sedikit

perubahan kewenangan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengikuti intruksi dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pengalihan pengelolaan SMA dan SMK

ke Dinas Provinsi Jawa Barat yang terhintung mulai 1 januari 2017. Maka praktis saat ini

Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanyaa melayani jenjang pendidikan PAUD/TK/Sejenis,

SD, dan SMP. Demikian sejarah singkat pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.69

Kota Bekasi terus menargetkan meningkatkan kapasitas guna terciptanya insan Indonesia

yang cerdas dan kompotitif, maka untuk mewujudkan keinginan itu Pemerintah membuat

Kebijakan dan Program-Program Pembangunan Pendidikan yaitu dengan adanya Wajib

Belajar 12 Tahun.

C. Visi dan Misi Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

1. Visi Misi Kota Bekasi

a. Visi Kota Bekasi

“Bekasi Maju Sejahtera, dan Ihsan”

b. Misi Kota Bekasi

1) Penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Membangun Prasarana dan Sarana yang serasi dengan dinamika dan

pertumbuhan Kota.

3) Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan Pendidikan

kesehatan dan layanan sosial lainnya.

66 Perda Kota Bekasi No.24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota

Bekasi. 67 Perda Kota Bekasi No.03 2007 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 68 Perda Kota Bekasi No.06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi. 69 Sejarah Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi https://disdik.bekasikota.go.id/halaman/detail/sejarah-pembentukan .

https://disdik.bekasikota.go.id/halaman/detail/sejarah-pembentukan

47

4) Meingkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.70

Bersangkutan dengan adanya Visi dan Misi. Visi Kota Bekasi yang

ingin menjadi Kota Bekasi yang Ihsan, Maju Sejahtera, dan ihsan. Dan juga

Misi Kota Bekasi yang ke tiga meningkatkan kehidupan sosial masyarakat

melalui layanan Pendidikan,kesahatan dan sosial lainnya.. Kota ingin terus

meningkatkan Pendidikan yang layak untuk Kota Bekasi. Dari mulai dari

tahun sebelumnya melalui Pogram Wajib Belajar 9 Tahun dan sekarang sudah

di tingkatkan menjadi Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan

meningkatkan Kebijakan Pendidikan yang ini menjadi wujud bahwa Kota

Bekasi memang benar-benar ingin memajukan Pendidikannya.

2. Visi Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

a. Visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Guna menghadapi ketatnya persaingan kebutuhan kompetensi di tingkat

Provinsi, Nasional maupun Global, Pemerintahan Kota Bekasi telah menerapkan

kebajikan pembangunan sumber daya manusia masyarakat Kota Bekasi yang

berkualitas sebagai agenda utama pembangunan daerah. Sektor pendidikan

menjadi sangat dominan dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Untuk

kepentingan ini pemerintah kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah menyusun

Visi untuk 5 tahun ke depan “2013-2018” dirumuskan sebagai beriku” Terdepan

dalam Pelayanan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter”. Hal-hal menyangkut

pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap penyataan dari visi tersebut agar

menuju pada sati penafsiran atau persepsi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdepan adalah mengandung arti maju atau memiliki keunggulan yang

kompetitif dan berkelanjutan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar

Pendidikan melalui upaya yang Dinamis, Sistematis, terencana dan

berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi juga

memperhatikan kualitas proses untuk mencapai hasil yang senantiasa

memenuhi harapan dan tuntunan para pengguna atau stakeholders.

2) Layanan Pendidikan adalah usaha sadar dan mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

70 Studi Dokumen Visi dan Misi Kota Bekasi. Tanggal 10 Agustus 2019.

48

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri,

kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya dan masyarakat.

3) Berkualitas adalah mengandung arti, bahwa apa yang diusahakan oleh segenap

komponen dan unsur pendidik dan tenanga kependidikan, menghasilkan

sumber daya terdidik yang dapat diandalkan (berkualitas) dan berdaya saing

tinggi menuju masyarakat madani. Baik untuk kepentingan kompetisi dunia

kerja maupun untuk kepentingan implementasi keilmuan di lingkungan local,

regional maupun global.

4) Berkarakter adalah mengandung arti bahwa baik proses maupun input yang di

hasilkan berkepribadian, nerperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak sesuai

dengan harkat dan martabat manusia yang tercermin dari perilaku

bersandarkan pada nilai-nilai keagamaank, jatidiri bangsa dan social budaya.

b. Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dalam pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun 2018

seperti di atas, maka beberapa Misi yang dapat diterapakan bagi dinas seperti

berikut:

1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan

2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan

3) Meningkatkan Keterjaminan Layanan Pendidikan

4) Meningkatkan Kualitas Input, Proses dan Output serta Relevansi Pendidikan

5) Meningkatkan Implementassi Nilai-nilai Pendidikan Karakter.71

Visi Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menerapkan pembangunan yang

berkualitas untuk Sumber Daya Manusia yang berada di Kota Bekasi dengan

melalui Pendidikan yang terdepan dalam ”Pelayanan Pendidikan yang berkualitas

dan berkarakter” terdapan maksudnya mengandung memiliki arti maju, unggul

dan Kompotitif untuk pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan dan tidak

mengandalkan hasil semata. Tetapi juga Pemerintah memperhatikan dari jenis

proses untuk mendapatkan hasil yang memang sesuai rencana yang sesuai dengan

harapan.

Pelayanan pendidikan Kota Bekasi mendukung pelaksanaan Kurikulum

2013. K-13 ini juga mendukung dalam penerapan Program Wajib Belajar 12

71 Studi Dokumen Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tanggal 10 Agustus 2019.

49

Tahun yang mengajarkan kemandirian pada peserta didiik untuk mengembangkan

potensi dirinya baik dalam kekuatan spiritual Keagamaan, pengadilan diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat.

Berkuliatas mengandung arti bahwa Pemerintah Kota Bekasi berusaha

meningkatkan kualitas pendidikan melalui beberapa komponen yaitu adanya

Program Wajib Belajar 12 Tahun dan unsur pendidik, juga tenaga pendidik untuk

menghasilkan peserta didik yang dapat dialndalkam (berkualitas) dan dapat

memiliki daya saing yang tinggi untuk kepentingan kompetisi dunia kerja juga

untuk kepentingan implementasi di dalam dunia lokal maupun globalisasi.

Berkarakter mengandung arti bahwa setiap pembelajaran yang dilakukan

oleh peserta didik baik proses maupun hasilnya dapat menghasilkan kepribadian

yang baik serta mempunya sifat yang sesuai dengan sifat yang berdasarkan

keagamaan, jati diri yang baik juga mematuhi tata aturan yang berlaku dalam

hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian yang paling utama yang tidak boleh

terlupakan dalam sebuah organisasi, dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui

tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Dari bagan di bawah ini menjelaskan

bahwa struktur organisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan,

tugasnya adalah memimpin mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan

mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pendidikan. lalu di

bawah jabatannya terdapat sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan umum dan kepegaawaian, mengoordinasi menyusun program, dan informasi

serta penkoordinasian tugas tugas bidang salah satunya adalah program wajib belajar.

Selanjutnya di bawah jabatannya ada tiga bidang yaitu Sub bagian Umum dan

perencanaan, tugasnya menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan menyusun

keegiatan saltunya adalah kegiatan dalam menerapkan wajib belajar 12 tahun ini. sub

bagian perencanaan berdasarkan kegiatan yang telah di tetapkan agar semua kegiatan

dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, Sub bagian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga,

perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan,

arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi dan kepegawaiaan dan

50

ketatalaksanaan. Sub bagian Keuangan tugasnya adalah melaksanakan administrasi

keuangan di lingkungan dinas.

Bidang Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini dan Seksi Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini. tugasnya adalah mengkoordinasikan perumusan kebijakan,

menyusun rencana kinerja, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan dan tugas-tugas di

bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nor formal Dinas Pendidikan. Seksi

Pendidikan Masyarakat, tugasnya adalah menyusun program pembinaan dan bimbingan,

pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan laporan pendidikan masyarakat. Seksi Kursus dan

Kelembaagaan, tugasnya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksaan tugas pelayaan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan

non formal.

Bidang Bina Program, tugasnya adalah menyusun program dan merencanakan

strategi dalam melaksanakan program, merencanakan sistem produk dan mutu pelayanan

pendidikan, mengkaji kebutuhan pendidikan apa saja yang diperlukan dalam

melaksanakan program. Seksi Data dan Perencanaan Program tugasnya adalah

menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan menyusun kegiatan sub bagian

perencanaan berdasarkan kegiatan program yang telah di renccanakan, agar semua

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Seksi Monitoring ,

Evaluasi dan Pelaporan tugasnya adalah melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,

pengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang

perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporaan pelaksanaan

program kegiatan. Seksi pengawasan Sarpras dijabat dan Kasie Bidang Sarana dan

Prasarana, Kasie Sarpras Paud, Kasie Sarpras SD, Kasie Sarpras Smp, tugasnya adalah

menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan pengajaran pada

pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan

Masyarakat.

Bidang Pendidikan Dasar dan dibawahnya terdapat jabatan yang masih

berhubungan yaitu Kasie SD yang tugasnya adalah merumuskan, menyusun rencana dan

melakanakan kegbijakan dibidang kurikulum, pembinaan sekolah dan peserta didik,

sarana dan prasarana Sekolah Dasar. Kasie SMP, Tugasnya adalah menyusun program,

pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan laporan kurikulum

pembinaan sekolah Menengah Pertama. Kasie Guru atau Tengaa Kependidikan (GTK),

mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan

guru dan tenaga kerja kependidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

51

Pertama. Bagian paling bawah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan (UPTD)

mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kepala Dinas Pendidikan di wilayah

kecaamatan dan tugas-tugas lintas Sektoral, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

pendidikan serta melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan program pendidikan.

Dari struktur organisasi dibawah ini penerapan program wajib belajar akan sangat

terstruktur, karena dari bagian yang berada di setiap struktur ini masing-masing

mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan program wajib

belajar, dari mulai perencanaan program, bagian keuangan dan bagian lainnya karena

struktur ini akan saling berkaitan dan mempunyai bagian-bagian yang sesuai dalam

membantu penerapan program wajib belajar 12 tahun.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Bidang Pendiidikan Non

Formal Dan Anak Usia Dini

Marwah Ziaitun, S.Pd.,M.Pd

BIDANG BINA PROGRAM

Krisman Irwandi, SE, M.Si

Seks Data Dan Pern.Program

Drs. Hj. Luki Siswantini,

Seks,Monitoring,Evaluasi, Pelaporan

Sugito, S.Pd, M.SI Seks.Pendidikan Masyarakat

Kawiyati, S.Pd, M.Si

Seks. Kursus & Kelembagaan

Dr. Dewi Rosita, S.Pd,

M.M.pd

Seks. Pengawasan Sarpras

Drs. Mawar, M.Pd

Bidang Sarana

Prasarana

Yopik Roliyah

Kepala Dinas

Dr,H. Inayatulah, M.Pd

Sekretaris

H. Uu Saeful Mikdar, S.Pd,M.M.

Sub Bagian Umum Dan

Perencanaan

Siti Aisyah.M.Pd

Sub Bagian Kepegawaian

Drs. Yanti Mariawati

Sub Bagian keuangan

Muhammad Taufiq, SE

Bid.Pendidikan

Dasar

Drs.Sri Yuniarti

Jabatan Funsional

Kasie Sarpras Sd

Ir. Ariyadi

Kasie Sarpras Paud

Yunus

Kasie Sd

Triani Emi

Suswati

Kasie Smp

H. Mawardi

Kasie Sarpras Smp

Rustono

Kasie Gtk

Junaedi

Seks Pemb.Pend.Anak Usia

Dini

Anharudin, S.Pd, M.SI

UPTD

52

E. Deskirpsi Hasil Evaluasi

1. Tahapan Intervensi

a. Regulasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Wajib Belajar 12 tahun merupakan keinginan pemerintah

Kota Bekasi untuk memajukan pendidikan yang berada di Kota Bekasi agar

masyarakat mempunyai bekal untuk bersaing dengan kehidupan yang akan datang.

Karena jaman semakin maju dan pendidikan juga akan semakin maju maka

persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Program Wajib Belajar 12 Tahun

juga bertujuan mengurangi angka putus sekolah yang berada di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi terlebih khususnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi

berupaya agar Program Wajib Belajar 12 Tahun ini dapat dilaksanakan dengaan

baik dan juga menyeluruh di Kota Bekasi dengan beberapa cara pemerintah

memeratakan pendidikan di Kota Bekasi sampai dengan jenjang SMA/Sederajat.

Analisis Intervensi atau perencanaan mengenai Program Wajib Belajar

12 Tahun dilakukan dengan teknik wawancara pada narasumber yaitu Triani Emi

Susanti dan Luki SIswatini, Dari narasumber yang diwawancarai menyatakan.

Berikut bahwa regulasi Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada tahun 2012.

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar di Kota Bekasi hampir mencapai

sasaran, sebagaimana tertuang dalam rencana strategi dan perencanaan tahunan

periode sebelumnya dalam lima tahun ke depan. Perluasan pendidikan diarahkan

pada upaya pertambahan daya tampung sekolah dan satuan pendidikan pada

kecamatan/ kelurahan prioritas, agar memberikan kesempatan yang sama bagi

semua peserta didik yang terdapat di kecamatan dan berbagai golongan masyarakat

baik secaara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan kemampuan

intelektual serta kondisi fisik.

Kebijakan ini ditunjukan meningkatkan kapasitas penduduk Kota

Bekasi agar agar menjadi pelajar yang mampu mempunyai daya saing Kota Bekasi.

Provinsi maupun sampai tingkat Nasional.72“ Program Wajib Belajar 12 Tahun

merupakan langkah pemerintah Kota Bekasi memberikan sarana kepada seluruh

masyarakat Kota Bekasi dapat merasakan menempuh belajar pada masa mereka

seharusnya mendapatkan pendidikan secara formal dan memajukan pendidikan

yang berada di Kota Bekasi untuk mengurangi angka putus sekolah dan segala

72 Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi.(Dinas Pendidikan

Pemerintahan Kota Bekasi 2017), hal. 38

53

permasalahan lainnya, agar masyarakat Kota Bekasi khususnya para pelajar

mendapatkan pekerjaan, karena dunia pekerjaan hampir seluruhnya membutuhkan

karyawan minimal tamatan SMA/sederajat. 73 “Regulasi atau pengaturan terkait

Wajib Belajar 12 Tahun ini Berdoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.74 Serta peraturan daerah nomor 3 tahun

2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 75 Dan Dinas

Pendidikan Kota Bekasi ini mengatur dengan sedemikian rupa untuk menerapkan

Wajib Belajar 12 Tahun agar seluruh masyarakat Kota Bekasi mendapatkan

pendidikan yang merata.

b. Rencana Program Wajib Belajar 12 Tahun Kota Bekasi

Kota Bekasi merencanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun mulai tahun

2012” Atas dasar analisis situasi dan analisis kebijakan yang telah dilakukan

sebelumnya,penerapan mulai tahun 2013 dan telah diindentifikaasi sejumlah

permasalahan, tantangan dan peluang untuk membangun sistem pendidikan yang

lebih bermutu pada kurun waktu yang akan datang, sesudah tahun 2014. Untuk itu

harus dilakukan analisis kecenderungan dalam rangka perumusan kebijakan,

Pengembangan Program, kegiatan serta sasaran dalam pembangunan pendidikan di

Kota Bekasi. Tahun Program Wajib Belajar 12 Tahun ini mulai di tetapkan di Kota

Bekasi “Kota Bekasi sudah Merencanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Sejak

Tahun 2012. 76 Pemerintah Kota Bekasi sudah merencanakan Program Wajib

Belajar 12 Tahun itu dimulai pada saat Walikota Bapak Rahmat Effendi menjabat

dan mempunya program Wajib Belajar 12 Tahun ini yang diserahkan kepada Dinas

Pendidikan Kota Bekasi untuk mengelola Program Wajib Belajar 12 Tahun ini.77

Sebab terjadimya Kota Bekasi merencanakan Program Wajib Belajar 12

Tahun ini, karena Pemerintah ingin pendidikan yang berada di Kota Bekasi ini

dapat mewujudkan daya saing bangsa di era globalisasi yang akan datang dan juga

pemerintah Kota Bekasi ingin meratakan angka kelulusan Masyarakat yang

sekolah di Kota Bekasi.

73 Hasil wawancara dengan Triani Emi Susanti Selaku Kasie Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Pada

10 Agustus 2019.

74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

75 Peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 76 Hasil wawancara dengan Triani Emi Susanti Selaku Kasie Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Pada

10 Agustus 2019.

77 Hasil Wawancara dengan Luki SIswatini selaku Kasie Data dan Perencanaan Program Dinas Pendidikan

Kota Bekasi 14 Agustus 2019.

54

Sistem pendidikan yang relevan dapat menghasilkan output yang benar-

benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai sebuah investasi produktif

satuan pendidikan diharapkan dapat menawarkan program-program pendidikan

yang benar-benar diminati oleh masyarakat sebagai stakholder pendidikan. Oleh

karena itu, setiap kualitas output yang dihasilkan oleh satuan pendidikan harus

dipertanggungjawabkan kepada masing-masing stakeholder terkait. Pemerintah

bukanlah satu-satunya stakeholder pendidikan, konsekuensinya maka kualitas hasil

pendidikan tidak hanya harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah tetapi

kepada seluruh stakeholder terutama yang paling penting adalah terhadap peserta

didik, masyarakat, dan dunia kerja sebagai penerima kerja.

Peserta didik adalah sasaran utama pendidikan, yaitu anggota masyakarat

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta dapat ditinjau dari

berbagai pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendidikan psikologis, pendekatan

edukatif, dan pendekatan ekonomi. Dalam pengertian sederhana peserta didik

adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses

dalam situasi pembelajaran agar menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan

tujuan pendidikan. Sebagai paling utama, peserta didik memiliki hak dan

kewajiban di dalam keseluruhan proses penyelenggara satuan pendidikan sebagai

bagian dari suatu sistem pendidikan secara menyeluruh.78

Keterlibatan dalam membuat kebijakan Wajib Belajar 12 tahun dimulai dari

rencana kerja Wali Kota Bekasi sebagai salah satu program pemerintahannya untuk

meratakan pendidikan yang ada di Kota Bekasi dan diserahkan kepada Dinas

Pendidikan Kota Bekasi untuk dikelola dan diatur sedemian rupa dari mulai tingkat

SD,SMP,SMA/Sederajat dan diimplementasikan kepada seluruh sekolah yang

berada di Kota Bekasi.

Kendala dalam penerapan Wajib Belajar 12 Tahun mulai implementasi

program ini dilapangan dan beberapa kendala lainnya, salah satunya adalah

anggaran yang masih sangat minim karena memang pemerintah berfokus untuk

menggratiskan sekolah selama 12 tahun, dan juga ada kendala lainnya dalam

proses pemerataan pendidikan, sekolah swasta tidak bisa menggratiskan seluruh

78Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi.(Dinas Pendidikan

Pemerintahan Kota Bekasi 2017). Hal 43

55

siswa karena swasta tanggung jawabnya ditanggung oleh sekolah itu sendiri. Beda

dengan sekolah negeri yang memang tanggung jawabnnya sudah pemerintah yang

menanggung.79 Dengan seperti ini pemerintah Kota Bekasi harus mengutamakan

anak-anak yang kurang mampu khsusunya yang bersekolah di swasta agar anak-

anak yang kurang mampu tidak terbebankan oleh sekolah yang masih memungut

biaya bulanannya.

c. Infrastruktur Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Wajib Belajar 12 Tahun Menyediakan Sarana selama 12 Tahun.

Fasilitas yang pertama penyediaan sarana SD. Untuk daya tampung SD di Kota

Bekasi lima tahun ke depan dibutuhkan penambah ruang kelas baru (RKB) bagi

sekolah yang menerapkan pembelajaran 2 shift karena rombongan belajar tidak

sebanding dengan ruang kelas yang dimiliki. Selain itu, dibutuhkan rehabilitasi

gedung sekolah dasar yang telah berusia lebih dari 20 tahun dan belum pernah di

rehabilitasi.Penyediaan sarana SMP dilihat dari struktur penduduk dan data siswa

SD serta angka partisipasi kasar (APK) SMP saat ini 90,39%, diharapkan pada

tahun 2018 target APK sebesar 96% akan berdampak pada penambahan RKB

SMP, khususnyaa pada sekolah dengan daya tampung yang terbatas dan proses

belajar yang 2 shift. Dengan kondisi APK satuan Pendidikan Sekolah Menengah

di Kota Bekasi sebesar 72,45 msih diperlukan pembangunan unit sekolah baru

(USB) SMA/SMK.80

Membentuk SD-SMP Satu Atap pada Kecamatan-Kecamatan dengan

APK-SMP rendah di Kota Bekasi, dengan menambahkan ruang belajar SMP pada

setiap SD yang berdaya tamping rendah untuk menyelenggarakan pendidikan

SMP bagi lulusannya. Implementasi kebijakan mungkin akan mengalami

kesulitan mengenai guru, karena jumlah guru pada setiap kecamatan kurang

berimbang. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan pemerataan

jumlah guru setiap sekolah. Dinas Pendidikan terdorong untuk memaaksimalkan

pengunaan fasilitas yang sudah ada, seperti ruang kelas, bangunan sekolah,

prasarana pendidikan serta sarana belajar melalui pemetaan jaringan sekolah

79 Hasil wawancara dengan Triani Emi Susanti Selaku Kasie Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Pada 10 Agustus 2019 80Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi.(Dinas Pendidikan

Pemerintahan Kota Bekasi 2017). Hal 16

56

antara SMP dengan SD-SD yang ada di wilayah layanannya, serta

menggabungkan SMP atau SD yang sudah tidak efisien lagi.81

Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA dan

SMK, khususnya daerah yang memiliki lulusan SMP dengan jumlah yang cukup

besar. Di sisi lain, dikembangkan sekolah menengah terpadu. Yaitu pendidikan

yang penyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan

pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis

dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Memperluas akses pendidikan

SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK

dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih

fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah dan berkembang.

Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di

SMA bagi siswa yang bekerja setelah lulus.82 Dengan begitu pemerintah Kota

Bekasi dapat terus mengembangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun ini.

d. APBD Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan

rangkaian panjang mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana

diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. 83 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.84 serta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.85 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,86

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,87 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.88


Pemerintahan Kota Bekasi 2017. Hal 40 82 Opcit. Hal 41 83 Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 84 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 85 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

57

APBD Kota Bekasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk Dinas

Pendidikan Kota Bekasi tahun 2017 sebanyak Rp. 305,098,853,710. Dana ini dibagi-

bagi untuk pembangunan Pendidikan Kota Bekasi Untuk Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Program Pemerataan Pendidikan,

Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.89 Dengan adanya APBD ini diharapkan dapat meningkatkan Program

Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi termasuk di dalamnya yaitu Program

Wajib Belajar 12 Tahun.

2. Analisis Intervensi

Analisis pada bagian Intervensi Regulasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Kota Bekasi sudah memadai, hal ini terbukti karena sudah ada Perda nomor 3 tahun

2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya regulasi

ini Kota Bekasi menjadi yakin untuk benar-benar melaksanakan program wajib

belajar, karena Kota Bekasi mempunyai cita-cita tinggi dalam mengembangkan

Pendidikan Formal, agar para peserta diidk mempunyai daya saing untuk bekal di era

lokal maupun dalam lingkup nasional sekalipun. Sistem Perencanaan Program Wajib

Belajar 12 Tahun sudah dikatakan sangat matang dikarenakan Pemerintahan Kota

Bekasi mempunyai target-target yang akan dicapai.

Aspek regulasi dan perencanaan ini tidak dibarengi dengan pemenuhan

infrastuktur. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah yang kekurangan ruang

kelas, akibatnya sekolah menerapkan sistem 2 shift, untuk shif satu dari mulai jam

07.00 sampai dengan jam 12.00 dilanjutkan shift dua dari jam 12.30 sampai dengan

jam 17.00, dengan adanya sistem belajar yang masih memakai 2 shift dalam proses

belajar sangat tidak. Sistem shift ini akan mengurangi durasi setiap mata pelajaran.

Kurangnya para pengajar (Guru), Pemerintah Kota Bekasi harus mempunyai

perhatian yang lebih untuk para guru, karena jika dalam mengembangkan pendidikan

tenaga pendidik masih kurang, proses dalam belajar tidak akan efektif. Khususnya

ditingkat sekolah dasar kelas 1,2,3 harus ada guru pendamping untuk mempermudah

dalam proses pengembangan belajar anak-anak yang kertinggalan dalam proses

belajar seperti anak yang belum bisa membaca, kurangnya daya cepat memahami

pelajaran dan beberapa kendala lainnya yang memang pada tingkat sekolah dasar ini

membutuhkan perhatian lebih dari para guru.

89 Priotitas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017

58

Anggaran APBD Pemerintahan Kota Bekasi bmasih snagat “pas-passan

banyak hal yang memang perlu diperhatikan. Dari segi manajerial keuangan Dinas

Pendidikan Kota Bekasi seharusnya mempunyai data keperluan apa saja yang

diperlukan dalam proses pengembangan Pendidikan. Agar program-program

pemerintahan di sektor Pendidikan tidak mengalami kendala keterbatasan biaya.

Karena untuk melaksanakan Program Pendidikan salah satunya adalah Program

Wajib Belajar 12 Tahun membutuhkan dana yang memang tidak sedikit. Mulai dari

keuangan renovasi gedung, sarana dan prasarana sebagai pendukung sistem belajar,

dan dana bantuan untuk siswa yang tidak mampu dan menyediakan beasiswa untuk

anak-anak yang berprestasi.

3. Tahapan Determinan.

a. Daya Tampung

1) Jenjang SD

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditententukan oleh sumber

daya manusia yang berkuliatas. Pendidikan merupakan salah satu cara

meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh Karena itu peningkaatan mutu

pendidikan terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-

luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk

mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas

pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi

sekolah. 90

Pendidikan Sekolah Dasar terdiri atas SD Negeri dan Swasta. MI dan

Paket A. Pada Tahun 2016-2017, SD Negeri sebanyak 421 sekolah (61,01%)

dan SD Swasta 269 Sekolah (38,99%). Secara keseluruhan, jumlah SD

terbanyak di Kecamatan Bekasi Timur dengan 93 SD, Kecamatan Bekasi

Utara 82 SD, Kecamatan Bekasi Barat 80 sekolah, sedangkan kecamatan

yang memilliki SD tersedikit adalah kecamatan Bantargebang dengan 26

sekolah.

Kecamatan yang memiliki SD Negeri terbanyak adalah Kecamatan

Bekasi Timur dengan 69 SD, kecamatan Bekasi Barat 50 sekolah dan

kecamatan Bekasi Utara 49 sekolah, sedangkan kecamatan yang memiliki SD


Pemerintahan Kota Bekasi 2017), Hal.60

59

Negeri tersedikit adalah Kecamatan Bantargebang dengan 17 SD Negeri.

Sementar itu, Kecamatan yang mempunyai SD swasta terbanyak adalah

kecamatan Bekasi Utara dengan 33 sekolah, Kecamatan Medan Satria 32

sekolah dan kecamatan Bekasi Barat 30 sekolah, Rawa Lumbu sebanyak 95

lembaga, Kecamatan Bekasi Timur 72 lembaga, sedangkan kecamatan

Mustika Jaya 59 lembaga. Sedangkan kecamatan yang memiliki SD Swasta

tersedikit adalah kecamatan Bantargebang dengan 9 SD Swasta.91

Rombongan belajar (Rombel) yang ada pada satuan pendidikan

dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah ruang kelas

yang dimiliki oleh suatu satuan pendidikan dengan jumlah rombongan

belajar yang ada pada satuan pendidikan tersebut.

Rombongan belajar pada sekolah Dasar Negeri yang ada berjumlah

5.661 rombel, artinya satu ruang kelas dipergunakan hampir 2 rombongan

belajar. Berarti satuan pendidikan SD Negeri Kota Bekasi rata-rata masih

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dobel shift, meskipun ada

beberapa sekolah yang sudah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM) satu Shift. Secara rincian. Jumlah Sekolah dan Daya tampung SD

Negeri dan Swasta dapat dilihat Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Jumlah Daya Tampung SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi

No Kecamatan Jumlah

SD Negeri

jumlah SD

Swasta Jumlah SD JML

Rombel

Rata-rata siswa

perkelas

Daya

Tampung

1 Pondok Gede 37 21 58 574 40 33.480

2 Jati Sampurna 19 14 33 284 37 15.133

3 Pondok

Melati 19 14 33 274 45

18.405

4 Jatiasih 39 25 64 514 37 31.437

5 Bantargebang 17 9 26 248 45 16.110

6 Mustika Jaya 23 17 40 418 37 29.190

7 Bekasi Timur 69 24 93 766 45 48.006

8 Rawalumbu 37 27 64 510 42 38.766

9 Bekasi

Selatan 40 23 63 460 38

28.576

10 Bekasi Barat 50 30 80 615 32 28.800

11 Medan Satria 22 32 54 272 43 28.251

12 Bekasi Utara 49 33 82 762 30 35.130

jumlah 421 269 690 5661 431 351.284



60

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi

2) Jenjang SMP

Berdasarkan data Profil pendidikan Kota Bekasi tahun 2016-2017

menujukan jumlah sekolah menengah pertama SMP Negeri dan Swasta

sebanyak 254 lembaga, naik 6,0% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 249

lembaga. Sementara itu, sekolah menengah pertama SMP Negeri sebanyak 49

lembaga, naik 20% (sebelumnya 41 lembaga) dan sekolah SMP Swasta

sebanyak 208 lembaga, naik 3,4% dari sebelumnya 208 lembaga, kecamatan

yang mengalami penambahan SMPN adakah: Kecamatan Pondokgede 1

lembaga, kecamatan Jati Sampurna 1 lembaga, Kecamatan Jatiasih 1 lembaga,

kecamatan Bantargebang 1 lembaga, kecamatan Medan Satria 2 lembaga, dan

Bekasi Utara 1 lembaga. Untuk SMP Swasta Kecamatan Pondokgede 1

lembaga, Kecamatan Pondok Melati 1 lembaga, kecamatan Jatiasih 2 lembaga,

kecamatan Bantargebang 1 lembaga, Kecamatan Bekasi Timur ditutup 1

lembaga, Kecamatan Bekasi Selatan 1 lembaga, Kecamatan Bekasi Barat 1

lembaga dan kecamatan Bekasi Utara 1 lembaga.92

Rombongan belajar pada sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada

berjumlah 3.381 rombel, artinya satu ruang kelas dipergunakan oleh hampir 2

rombongan belajar. Berarti satuan pendidikan SMP Negeri Kota Bekasi rata-

rata masih melaksanakan kegiatan belajar mengahar secara dobel shift,

meskipun ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) satu Shift. Daya tampung Sekolah menengah pertama SMP

di Kota Bekasi dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Daya Tampung Sekolah SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi

No Kecamatan

Jumlah

SMP

Negeri

jumlah SMP

Swasta

Jumlah

SMP JML

Rombel

Rata-rata siswa

perkelas

Daya

Tampung

1 Pondok Gede 4 18 22 253 40 10.120

2 Jati

Sampurna 3 11 14 171 35

5.985

3 Pondok

Melati 1 12 13 151 42

6.342


Pemerintahan Kota Bekasi 2017), Hal. 66

61

4 Jatiasih 7 20 27 327 45 14.715

5 Bantargebang 3 6 9 125 37 4.625

6 Mustika Jaya 5 13 18 258 40 10.320

7 Bekasi Timur 6 23 29 442 40 17.680

8 Rawalumbu 4 21 25 375 38 14.250

9 Bekasi

Selatan 4 15 19 258 40

10.320

10 Bekasi Barat 3 20 23 248 40 9.920

11 Medan Satria 3 23 26 279 40 11.160

12 Bekasi Utara 6 33 39 494 40 19.760

jumlah 49 215 264 3381 519 135.197


3) Jenjang SMA/SMK

Secara keseluruhan, jumlah sekolah menengah atas di Kota Bekasi

sebanyak 98 lembaga, naik 8,89% jika dibandingkan dengan tahun 2015,

kenaikan tersebut akibat dari penambahan SMA swasta sebanyak 8 sekolah,

yaitu kecamatan Pondokgede bertambah sebanyak 1 sekolah, kecamatan Jati

Sampurna 2 sekolah. Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan

Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu dan kecamatan Bekasi Barat masing-

masing sekolah.

Sedangkan sekolah menengah atas negeri (SMAN) sebanyak 18 sekolah

atau 18,37% dan SMA Swasta 72 sekolah atau 81,63%. Kecamatan yang

memiliki SMA Negeri terbanyak adalah kecamatann Bekasi Selatan, Kecamatan

Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur dan kecamatan Bekasi Utara masing-masing

2 sekolah.93

Rombongan belajar pada sekolah Menengah Akhir (SMA) yang ada


rombongan belajar. Berarti satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta Kota

Bekasi rata-rata masih melaksanakan kegiatan belajar mengahar secara dobel

shift, meskipun ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM) satu Shift.

Tabel 4.3

Jumlah Sekolah SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi



62

No Kecamatan

Jumlah

SMA

Negeri

jumlah SMA

Swasta

Jumlah

SMA JML

Rombel

Rata-rata siswa

perkelas

Daya

Tampung

1 Pondok Gede 1 4 5 70 36 2.520

2 Jati

Sampurna 1 5 6 88 40

3.520

3 Pondok

Melati 1 6 7 92 36

3.312

4 Jatiasih 2 8 10 172 36 6.192

5 Bantargebang 1 0 1 18 42 756

6 Mustika Jaya 1 3 4 72 36 2.592

7 Bekasi Timur 2 10 12 189 36 6.804

8 Rawalumbu 1 7 8 120 36 4.320

9 Bekasi

Selatan 4 8 12 175 40

7.000

10 Bekasi Barat 1 7 8 132 40 4.752

11 Medan Satria 1 9 10 176 36 6.336

12 Bekasi Utara 2 13 15 215 36 7.740

jumlah 18 80 98 1.519 486 55.844


Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Bekasi tahun

2016-2017 sebanyak 149 SMK, mengalami kenaikan sebesar 16,80% jika

dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 125 SMK. Pemerintah Kota Bekasi

tahun 2015 membangun SMK Negeri di kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan

medan satria dan kecamatan Bekasi Utara, masing-masing sebanyak 3 SMK

Negeri. Sedangkan SMK Swasta, bertambah di kecamatan Pondok Melati

sebanyak 2 SMK, Kecamatan Jatiasih 5 SMK, Kecamatan Bekasi Timur 4

SMK, Kecamatan Rawalumbu 3 SMK, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan

Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara masing-

masing 1 SMK.

Adapun rincian adalah SMK Negeri 15 SMK dan SMK Swasta

sebanyak 131 SMK. SMK Negeri terbanyak ada di kecamatan Mustika Jaya,

Kecamatan Medan Satria dan kecamatan Bekasi Utara, masing-masing

sebanyak 2 SMK. Sedangkan SMK Swasta terbanyak di kecamatan Bekasi

Timur yaitu 23 SMK, kecamatan Jatiasih 17 SMK dan kecamatan Bekasi

Utara 16 SMK, Kecamatan paling sedikit yaitu kecamatan Bantargebang 3

SMK. Secara rinci. 94



63

Rombongan belajar pada sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada


rombongan belajar. Berarti satuan pendidikan SMK Negeri dan Swasta Kota

Bekasi rata-rata masih melaksanakan kegiatan belajar mengahar secara dobel

shift, meskipun ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM) satu Shift.

Tabel 4.4

Jumlah Sekolah SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi

No Kecamatan

Jumlah

SMK

Negeri

jumlah SMK

Swasta

Jumlah

SMK JML

Rombel

Rata-rata siswa

perkelas

Daya

Tampung

1 Pondok Gede 1 12 13 151 40 6.040

2 Jati

Sampurna 1 4 5 72 40

2.880

3 Pondok

Melati 1 5 6 84 40

3.360

4 Jatiasih 1 17 18 215 37 7.955

5 Bantargebang 1 3 4 70 42 2.940

6 Mustika Jaya 2 11 13 158 40 6.320

7 Bekasi Timur 1 22 23 282 40 11.280

8 Rawalumbu 1 7 8 124 40 4.960

9 Bekasi

Selatan 1 9 10 179 40

7.160

10 Bekasi Barat 2 10 12 177 40 7.080

11 Medan Satria 2 16 18 219 40 8.760

12 Bekasi Utara 1 15 16 211 40 8.440

jumlah 15 131 146 1.942 40 77.175


b. Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dan (BOSDA)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non

personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama dan sekolah

menengah akhir sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. BOS

diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk

membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya

investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat

terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang

bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang

Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) ,Sekolah Menengah Pertama (SMP)

64

/ Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT)

SEKOLAH Menengah Akhir ( SMK). Maupun sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hukum peraturan dana BOS di landasi oleh hukum Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301). 95 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

41). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah. 96 terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5670).97

Jenis bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada para pelajar yang

bersekolah di Negeri, memang berbeda-beda nominalnya dari mulai tingkat Sekolah

SD sampai dengan jenjang SMA/SMK. Untuk bantuan Bos dari Pemerintah untuk

tingkat SD persiswa sebesar Rp.800.000/ Pertahun atau jika dibagi perbulannya

sebesar Rp.66.000/ perbulan. Untuk tingkat sekolah SMP persiswa mendapatkan

Rp.1.000.000/Pertahun atau jika dibagi perbulannya sama dengan

Rp.83.000/perbulannya. Untuk tingkat sekolah SMA persiswanya mendapatkan

Rp.1.400.000 atau jika dibagi perbulannya sama dengan Rp. 116.000 dan untuk

sekolah SMK persiswanya mendapatkan Rp.1.600.000 jika dibagi perbulannya sama

dengan Rp.133.000 perbulannya.98

Penerapan strategi Program Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah salah satunya

adalah menggratiskan sekolah kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya kepada

masyarakat yang kurang mampu. Itu yang diutamakan serta bantuan itu berupa

Bosda yang rutin Pemerintah turunkan.99 ada anggaran khusus yang diberikan oleh

pemerintah terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Kota

95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional No.78 96 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan No.41 97 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan No.45 98 Hasil Wawancara dengan Luki SIswatini selaku Kasie Data dan Perencanaan Program Dinas

Pendidikan Kota Bekasi 26 Agustus 2019 99 Hasil wawancara dengan Triani Emi Susanti Selaku Kasie Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Pada 10 Agustus 2019

65

Bekasi memberikan bantuan kepada Siswa yang kurang mampu dan ada pula untuk

siswa yang berprestasi. Untuk yang kurang mampu yaitu dana BOSDA dan untuk

yang berprestasi yaitu Beasiswa.

Syarat dan prosedur tertentu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah

Kota Bekasi ada beberapa tahap, yaitu dari mulai pemberian kepada siswa yang

harus di wakilkan oleh pihak sekolah biasanya diberikan kepada bendahara sekolah

setelah melalui beberapa prosedur pengajuan dana bantuan sekolah/siswa dan nanti

pihak sekolah yang memberikan kepada siswa yang memang berhak mendapatkan

dana bantuan tersebut dengan beberapa syarat. Setelah itu sekolah memberikan bukti

laporan dana bantuan tersebut di gunakan untuk apa. Pemerintah kota Bekasi hanya

memberikan bantuan kepada siswa yang memang kurang dalam perekonomian atau

kurang mampu dan juga siswa yang berprestasi. Untuk bantuan lainnya kami

memberikan kepaada setiap sekolah itu hanya terkait sarana dan prasarana sekolah

agar dapat memberikan rasa nyaman dan menunjang proses belajar mengajar

disekolah dengan merenovasi sekolah, atau dengan memberikan bantuan berupa

komputer untuk sekolah. Memang dana bantuan sekolah ini berikan untuk

perorangan itu hanya siswa yang memang kurang mampu dan siswa yang berprestasi

saja.100

Jenis bantuan yang kita berikan kepada sekolah negeri dan swasta itu

berbeda jumlahnya. Karena memang sekolah Swasta masih memungut biaya kepada

Wali Murid. Jadi tidak seluruh anggaran kita berikan. Beda dengan sekolah negeri

yang memang kewenangan di pegang penuh oleh pemerintah. Jenis bantuan

pemerintah Kota Bekasi itu untuk siswa yang berprestasi, Siswa Kurang Mampu,

Tahfiz Qur’an. Untuk bantuan sekolah Negeri tingkat SD Rp 28.000/Perbulan,

Sekolah Negeri tingkat SMP Rp.90.000/Perbulan sedangkan Sekolah Negeri tingkat

SMA Rp.170.000/Perbulan. SMK Rp.200.000 Semuanya kami keluarkan setiap

tahunnya. Dan untuk bantuan sekolah Swasta untuk Tingkat Sekolah Dasar

Rp.10.000/Perbulan, Sekolah Tingkat SMP Rp.15.000/Perbulan, Untuk Sekolah

Tingkat SMA Rp.25.000/Perbulan, Sekolah Tingkat SMK Rp. 30.000/Perbulan

masih sama kami turunkan dana bantuannya setiap tahunnya.

100 Hasil Wawancara dengan Luki SIswatini selaku Kasie Data dan Perencanaan Program Dinas

Pendidikan Kota Bekasi 14 Agustus 2019

66

Dana bantuan sekolah dari Pemerintah (BOS) dan Dana Bantuan Kota

Bekasi (BOSDA) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5

Dana Bantuan Pendidikan BOS dan BOSDA Kota Bekasi

c. Sekolah Gratis

Kebijakan dalam menggratiskan sekolah di Kota Bekasi bukanlah benar-

benar menggratiskan segala kebutuhan yang ada di sekolah. Namun dana sekolah

di tanggung oleh Pemerintah bukan serta merta pendidikan sudah gratis. Sekolah

gratis belum dapat terlelasikan. Karena untuk menjadikan sekolah gratis di Kota

Bekasi hanya masih dalam tahap perencanaan. Pasalnya kewenangan untuk tingkah

Sekolah SMA/SMK/sederajat sudah diambil alih oleh pihak provinsi Jawa Barat

semenjak tahun 2017. Hal ini yang menjadikan Pemerintah Kota Bekasi untuk

mengatur anggaran pemerintah kepada sekolah SMA/SMK/Sederajat. Pemerintah

Kota Bekasi juga mendapatkan Pro dan Kontra dalam penerapan sekolah gratis ini

karena pemerintah hanya dapat menggratiskan sekolah hanya pada sekolah Negeri

saja dan sekolah Swasta tidak. Karena hal ini di takutkan masyarakat akan

memenuhi sekolah Negeri dan sekolah Swasta jadi kurang diminati ole masyarakat

karena masih memungut biaya.101

Pemerintah Kota Bekasi terus mencari solusi terkait sekolah gratis ini.

Karena memang sekolah Negeri sudah menerapkan tidak memungut biaya pada

tingkat SD dan SMP. Sedangkan SMA/SMK pemerintah masih berusaha meminta

kepada pihak Provinsi Jawa Barat agar kewenangan dalam SMA/SMK

dikembalikan oleh Pemerintah Kota masing-masing. Pemerintah Kota Bekasi

memberikan bantuan dana bantuan kepada swasta berupa dana Hibah hanya berupa

101 Hasil Wawancara dengan Luki SIswatini selaku Kasie Data dan Perencanaan Program Dinas

Pendidikan Kota Bekasi 14 Agustus 2019

No Tingkat BOS/Siswa BOSDA/Siswa Jumlah

1 SD Rp66.000 Rp28.000 Rp94.000

2 SMP Rp83.000 Rp90.000 Rp173.000

3 SMA Rp116.000 Rp 170.00 Rp286.000

4 SMK Rp133.000 Rp200.000 Rp.333.000

67

bantuan pembangunan sekolah dan bantuan dana pendidikan kepada siswa yang

kurang mampu. Tidak merata seperti ditingkat sekolah Negeri yang sudah di

gratiskan kepada seluruh siswa-siswinya.

4. Analisis Determinan

Daya tampung sekolah belum memadai ketersedian dan gedung sekolah baru.

Program wajib belajar 12 tahun belum dilaksanakan dengan baik. unit sekolah yang

kekurangan kelas.. Pemerintah Kota Bekasi harus terus mengontrol setiap sekolah

jenjang SD,SMP,SMA,SMK untuk memberi solusi dengan mengembangkan ruang

kelas baru di setiap sekolah yang memakai sistem dua shift.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah Kota Bekasi mempuyai dana

yang memang “pas-passan”untuk pembangunan pendidikan ini. Alangkah baiknya

Pemerintah Kota Bekasi terus mengembangkan jumlah dana yang diberikan kepada

siswa setiap bulannya. Jangan dari ke tahun jumlah dana yang diberikan tidak ada

penambahan. Karena kebutuhan akan terus meningkat, jika bantuan hanya segitu saja

setiap tahunnya, khawatir terjadi ketidak stabilan bantuan dan kebutuhan pelajar yang

sebenarnya.

Sekolah Gratis yang berada di pemerintahan memang rata-rata sekolah gratis

hanya berlaku pada sekolah negeri saja. Adanya pro dan juga kontra dalam penerapan

sekolah gratis ini menjadi keuntungan dan kerugian tersendiri untuk pemerintah yang

menerapkan. Banyaknya jumlah siswa yang bersekolah di negeri akan berdampak

dengan kurangnya peminat pada sekolah swasta dan ini dikhawatirkan sekolah swasta

akan mengalami penutupan sekolah. Untuk mencegah terjadinya seperti ini

Pemerintah Kota Bekasi khusunya Dinas Pendidikan harus memberikan solusi yaitu

berupa nilai lebih yang berada sekolah swasta dan adanya keterbatan kuota sekolah

juga bisa menjadi solusi untuk kestabilan antara sekolah swasta dan negeri.

Kewenangan untuk tingkat SMA/SMK/sederajat yang sudah diambil alih oleh

Dinas Pendidikan pihak Provinsi Jawa Barat membuat Pemerintah Kota Bekasi

mengalami gangguan dalam penerapan Program Wajib Belajar 12 tahun. Untuk

solusinya seharusnya pemerintah Kota Bekasi mengadakan kerjasama kepada tingkat

Provinsi untuk bersama-sama meningkatkan taraf Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini juga kan berdampak pada pendanaan karena jika tingkat provinsi dan kota

berkerjsama tidak menutup kemungkinan dana pembangunan pendidikan pun akan

bertambah lebih banyak lagi. Justru hal ini akan memberikan dampak sangat baik bagi

suksesnya penerapan program wajib belajar 12 tahun.

68

5. Tahapan Dampak

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar

yaitu umur panjang hidup sehat, pengetahuan dan standart hidup layak. IPM

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat

menentukan peringkat level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia,

IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah,

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum

(DAU).102

Untuk mengkaji tingkat kemajuan pembangunan manusia, maka

dibutuhkan penyediaan data yang optimal dan memadai. Penyediaan IPM

ditunjukan sebagai alat perencana dan evaluasi kebijakan Pemerintah. Idealnya,

data IPM kerap menjadi topik hanngat baik di daerah, pusat, hingga pembahasan

asumsi mikro di DPR-RI. Indikator IPM menggambarkan keberhasilan target

pembangunan pmerintah.melaalui pola metode perhitungan baru, maka tujuan

IPM masih sama, yakni sebagai alat atau suatu nilai yang ewakili (proksi) ukuran

pembangunan manusia. Membangun manusia mengandung arti meningkatkan

status kesehatan. Meingkatkan taraf pendidikan, menurunkan kesenjangan,

menyediakan lapangan pekerjaan, membangun modal sosial, dan lain sebagainya.

Data IPM dapat dijadikan sebagai alat advokasi bagi kebijakan politik, dapat

dibandingkan antar daerah dan antar waktu.

Perubahan metode perhitungan IPM dilakukan dengan beberapa

pertimbangan. Beberapa indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak

relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat

menggambarkan kualitas pendidikan. AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi,

sehingga dapat membedan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Dari

waktu ke waktu. BPS selalu menyempurnakan metodelogi, untuk memperoleh

suatu ukuran yang valid daan reliable.Terkait dengan penyediaan data indeks

pembangunan manusia (IPM). Ada lima komponen utama dalam perhitungannya,



69

meliputi Angka Harapan Hidup ( Indeks AHH), Harapan Lama Sekolah (Indeks

HLS) atau indeks, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.103

Kota Bekasi merupakan kota terbaik kedua setelah Kota Depok, IPM Kota

Bekasi adalah 77, 35% sedangkan Kota Depok adalah 78,73. Sebagai daerah

perkotaan dan penyangga Kota Jakarta, sebagian besar warga Kota Bekasi

khususnya kecamatan bagian Barat. Adalah warga yang bekerja di daerah Jakarta

dan memiliki penghasilan rata-rata lebih baik. Oleh karena itu, keluarga-keluarga

tersebut secara umum memiliki kesadaran relatif lebih tinggi dalam bidang

pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika indeks pendidikan

(IP) Kota Bekasi juga termasuk dalam indeks dua terbaik di Jawa Barat setelah

Kota Cimahi.. pad tabel di bawah di tunjukan pendidikan Kota Bekasi adalah

90,34 %.

Tabel 4.6

IPM Kota Bekasi dalam Perbandingannya dengan Daerah lain

di Jawa Barat Tahun 2006-2012

No Kota/Kabupaten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

22 Kota Bekasi 74,82 75,31 75,73 75.99 76.50 76.92 77.35

Sumber : Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi

Keterangan

Tingkat capaian IPM dalam beberapa kategori yaitu:

IPM < 60% : IPM Rendah

60% < IPM < 70% : IPM Sedang

70% < IPM < 80% : IPM Tinggi

IPM < 80% : IPM Sangat Tinggi

Peningkatan indeks pembangunan Manusia di Kota Bekasi meningkat secara

signifikan dari tahun 2014 mencapai 78,84% meningkat mencapai 79,63% atau

meningkat hampir 1,21% dari tahun sebelumnya, sebagai mana terlihat dalam tabel

di bawah ini:

Tabel 4.7


Pemerintahan Kota Bekasi 2017), Hal 27

70

Perkembangan Komponen IPM Kota Bekasi Periode 2011-2015

No Komponen 2011 2012 2013 2014 2015

1

Angka Harapan

Hidup (AHH) 74.13 74.15 74.17 74.18 74.48

2

Harapan Lama

Sekolah 12.36 12.43 13.20 13.28 13.36

3

Rata-rata Lama

Sekolah (RLS) 10.43 10.46 10.49 10.56 10.71

4

Kemampuan Daya

Beli 14.187.000 14.342.000 14.475.000 14.558.000 14.609.000

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) 77.48 77.70 78.62 78.84 79.63

Sumber : Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi

Berdasarkan hasil Pengolahan data indikator indeks perkembangan Manusia

(IPM) Kota Bekasi, Menunjukan bahwa capaian IPM Kota Bekasi termasuk “

Kategori tinggi” yaitu capai IPM sebesar 79.63. pada Indeks Kesehatan terdapat tujuh

kecamatan yang berada di bawah nilai rata-rata AHH Kota Bekasi 74,48 yaitu

Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok

Gede, Jatiasih, dan Pondok Melati.

Pada indeks Pendidikan, Khususnya Indikator Angka Harapan Sekolah

(AHS), terdapat tiga kecamatan terendah yaitu kecamatan Bantargebang,

Jatisampurna, Pondok Melati, sedangkan AHS tertinggi terdapat di kecamatanm

Bekasi Utara (25,29) dan Bekasi Barat (20,20) serta kecamatan bekasi timur (17,58).

Sementra itu Angka rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukan tiga kecamatan berada

dibawah angka rata-rata RLS kota bekasi(81,61) yaitu: Kecamatan Bekasi Utara

(79,60), Kecamatan Jatiasih (80,58) dan Bekasi Timur (80,76)104

Tabel 4.8

Tingkat Pencapaian IPM Kota Bekasi 2016-2017 ( Perkecamatan)

104 Studi Dokumen IPM Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tanggal 14 Agustus 2019

No Kecamatan

Indeks

Kesehatan

(AHH)

Indeks

Pendidikan

(AHS)

Indeks

Pendidikan

( RLS)

indeks

pengeluaran IPM

1 Pondok Gede 72.28 15.93 11.63 81.80 75.85

2 Jati

Sampurna 77.47 15.02 9.11 81.78 79.50

3 Pondok

Melati 72.17 6.50 13.52 82.83 79.6

71

Sumber: Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi

Keterangan

Tingkat capaian IPM dalam beberapa kategori yaitu:

IPM < 60% : IPM Rendah

60% < IPM < 70% : IPM Sedang

70% < IPM < 80% : IPM Tinggi

IPM < 80% : IPM Sangat Tinggi

b. Angka Partipasi Kasar (APK) DAN Angka Partisipasi Murni (APM).

Keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun ini sudah sangat terlihat

sekali dari Rekapitulasi APK dan APM sebelum Program ini diberlakukan sampai

dengan Program ini telah diberlakukan.105 Persentasinya dapat dolihat pada tabel

diawah ini:

Tabel 4.9

Rekapitulasi APK dan APM SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun 2016-2017

105 Studi Dokumen APM dan IPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi

4 Jatiasih 73.49 15.20 9.04 80.58 80.53

5 Bantargebang 73.08 14.53 10.13 81.93 80.60

6 Mustika Jaya 74.07 12.59 11.67 81.38 80.5

7 Bekasi Timur 74.95 17.58 9.94 80.76 80.61

8 Rawalumbu 79.7 13.85 13.92 81.79 80.40

9 Bekasi

Selatan 73.71 13.12 7.23 82.73 80.59

10 Bekasi Barat 73.74 20.20 14.16 83.07 80.48

11 Medan Satria 77.07 10.27 7.30 81.15 79.57

12 Bekasi Utara 71.57 15.29 11.14 79.6 77.56

Jumlah 74.48 13.36 10.71 81.61 79.63

72


Keterangan

Tingkat capaian APK/APM dalam beberapa kategori yaitu:

APK/APM < 60% : APK/APM Rendah

60% < APK/APM< 70% : APK/APM Sedang

70% < APK/APM < 80% : APK/APM Tinggi

APK/APM < 80% : APK/APM Sangat Tinggi

APK siswa SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi sama dengan 114% , artinya

114% yang anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Negeri dan Swasta di Kota

Bekasi. Kecamatan yang memiliki APK terbesar adalah kecamatan Bekasi Timur,

yaitu 129,91%, menunjukan bahwa 29,95% anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah di

SD. Sedangkan APK terendah di kecamatan Bekasi Barat yaitu 10,07%. APM siswa

SD Negeri dan Swasta Kota Bekasi yang bersekolah di SD Negeri dan Swasta.

Tabel 4.10

Rekapitulasi APK dan APM SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun 2016-2017

No Kecamatan

Jumlah Siswa

Total

Siswa

Siswa

Usia 7-

12

Penduduk

Usia 7-12 APK APM SDN SDS

MI

Negeri

MI

Swasta

Paket

A

1 Pondok Gede 18.187 4.696

2.491 79 25.453 22.173 23.303 109,23% 95,15%

2

Jati

Sampurna 7.703 3.476

1.861 38 13.078 11.552 11.690 111,87% 98,82%

3

Pondok

Melati 9.896 3.379

1.638 35 14.948 13.686 13.253 112,79% 103,27%

4 Jatiasih 16.174 6.033

4.655 49 26.911 23.794 22.838 117,83% 104,90%

5 Bantargebang 8.546 2.744 413 1.958 135 13.796 12.250 11.145 123,79% 109,91%

6 Mustika Jaya 16.584 5.468

1.038 81 23.117 21.357 19.878 116,57% 107,44%

7 Bekasi Timur 24.405 8.567

339 64 33.375 28.117 25.691 129,91% 109,44%

8 Rawalumbu 15.858 9.176

986 186 26.188 23.630 21.017 124,60% 112,43%

9

Bekasi

Selatan 13.405 5.372

1.926 93 20.796 16.662 20.461 101,64% 81,43%

10 Bekasi Barat 20.162 5.960

2.249 13 28.384 25.176 28.364 100,07% 88,76%

11 Medan Satria 8.699 9.804

2.032 19 20.554 15.791 17.262 119,07% 91,48%

12 Bekasi Utara 23.326 7.016

4.827 181 35.350 33.786 34.057 103,80% 99,20%

Jumlah

182.945

71.691 413 25.982 973 282.004

247.974

248.959

114,26%

100,13%

No Kecamatan

Jumlah Siswa

Total

Siswa

Siswa

Usia 13-

15

Pendudu

k Usia

13-15 APK APM SMPN SMPS

MTS

N MTSS

Paket

B

1

Pondok

Gede 3.709 3.195

2.230 211 9.345 9.207 15.629 54,64% 42,53%

2

Jati

Sampurna 2.355 2.374

556 124 5.409 5.314 7.358 156,38%

198,30

%

3

Pondok

Melati 1.130 2.542

973 81 4.726 4.653 8.303 203,89% 99,52%

73


Keterangan



60% < APK/APM< 70% : APK/APMSedang



APK siswa SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi sama dengan 88,71%, artinya 88,71% anak

usia 13-15 tahun yang sekolah di SMP Negeri dan Swasta di Kota Bekasi. Kecamatan yang

memiliki APK terbesar adalah kecamatan Bekasi Timur, yaitu 172,87% menunjukan bahwa

72,87% anak usia 13-15 tahun sudaj bersekolah di SMP sedangkan APK terendah di

kecamatan Bekasi Barat yaitu 56.03%. APM siswa SMP Negeri dan Swasta Kota Bekasi

sama dengan 90.23% artinya 90.23% penduduk di Kota Bekasi yang bersekolah di SMP

Negeri dan Swasta.

Tabel 4.11

Rekapitulasi APK dan APM SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi Tahun 2016-2017

4 Jatiasih 8.540 3.335 886 1.502 193 14.456 14.219 14.054 73,84% 89,93

5 Bantargeban

g 2.312 1.017

1.173 98 4.600 4.533 6.845 88,94%

124,34%

6

Mustika

Jaya 8.258 2.480

992 575 136 12.441 12.226 11.002 142.94%

145,33

%

7

Bekasi

Timur 5.860 15.542

1.220 1.086 237 23.945 23.517 13.604 88,40% 74,68%

8 Rawalumbu 4.123 6.188

1.477 244 12.032 11.826 12.658 126,12%

106,12

%

9

Bekasi

Selatan 4.699 2.950

1.935 236 9.820 9.667 11.570 149,20%

130,79

%

10

Bekasi

Barat 8.604 4.994

1.321 52 14.971 14.669 16.515 104,34%

104,28

%

11

Medan

Satria 1.626 4.898

966 85 7.575 7.445 10.052 102,69% 85,63%

12

Bekasi

Utara 5.589 8.615

2.843 163 17.210 16.926 19.693 74,07% 61,92%

Jumla

h

56.80

5

58.13

0

3.09

8

16.63

7

1.86

0

136.53

0

134.23

1

147.28

3

105,00

%

96,00

%

No Kecamatan

Jumlah Siswa

Total

Siswa

Siswa Usia

16-18

Penduduk Usia 16-

18 APK APM SMA SMK MA

Paket

C

1 Pondok Gede 1.008 2.266 729 381 6.948 5.408 12.715 54,64% 42,53%

2 Jati Sampurna 2.203 2.095 184 8.296 10.520 5.305 156,38% 198,30%

3 Pondok Melati 1.009 1.141 138 11.469 5.598 5.625 203,89% 99,52%

4 Jatiasih 1.049 1.633 77 288 7.388 8.997 10.005 73,84% 89,93

5 Bantargebang 882 137 117 3.950 5.522 4.441 88,94% 124,34%

6 Mustika Jaya 1.037 709 42 223 11.331 11.520 7.927 142.94% 145,33%

7 Bekasi Timur 3.297 2.088 437 412 9.255 7.819 10.470 88,40% 74,68%

74

Sumber: Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi

Keterangan



60% < APK/APM< 70% : APK/APMSedang



APK sisw SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi sama dengan 105.00%,

artinya 105% anak usia 16-18 tahun yang sekolah di SMK Negeri dan Swasta di Kota

Bekasi. Kecamatan yang memiliki APK terbesar adalah kecamatan Pondok Melati,

yaitu 203,89% menunjukan bahwa 203% anak usia 16-18 tahun sudah bersekolah di

SMK. Sedangkan APK terendah di kecamatan Pondokgede yaitu 54.64%. APK siswa

SMK Negeri dan Swasta Kota Bekasi sama dengan 96% artinya 96% penduduk di

Kota Bekasi yang bersekolah di SMK Negeri dan Swasta.

6. Analisis Dampak

Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kesehatan,

Pendidikan, dan Ekonomi. Berdasarkan data IPM Kota Bekasi termasuk dalam

capaian IPM kategori Tinggi yaitu dhampir mencapai 80%. Tingginya IPM ini Kota

Bekasi harus terus meningkatan taraf Pendidikan karena dengan banyak IPM berarti

makin banyak angka kehidupan yang beraada di Kota Bekasi. Pemerintah Kota

Bekasi harus mengadakan evaluasi dan pelaporan dari masing-masing kecamatan

untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kota Bekasi mendapatkan program-

program pemerintah, khususnya program pendidikan. Jika pendidikan ini baik dengan

dibantunya program wajib belajar 12 tahun otomatis ekonomi masyarakat pun akan

semakin banyak. Dikarenakan banyak lulusan-lulusan sekolah yang mendapatkan

pekerjaan sesuai dengan standart tamatan yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan.

8 Rawalumbu 968 2.768 760 301 12.370 10.408 9.808 126,12% 106,12%

9 Bekasi Selatan 4.745 2.520 103 570 12.473 10.934 8.360 149,20% 130,79%

10 Bekasi Barat 1.045 848 160 81 12.946 12.938 12.407 104,34% 104,28%

11 Medan Satria 1.056 1.913 200 7.301 6.088 7.110 102,69% 85,63%

12 Bekasi Utara 2.351 3.400 1.744 647 11.609 9.705 15.674 74,07% 61,92%

Jumlah 20.646 21.381 4.189 3.542 115.336 105.457 109.847 105,00% 96,00%

75

Peningkatan pendidikan pada sekolah dasar SD sudah mencapai sasaran bisa

dikatakan akan APK dan APMnya sudah dikatakan tinggi yaitu APK 114,26% dan

APM 100,13%. Angka yang digolongkan dalam rata-rata Tinggi. Dari tahun ketahun

harus ada pengurangan angka putus sekolah. Dan Kota Bekasi juga harus

mempertahankan angka pencapaian ini. Agar program wajib belajar 12 tahun yang

sudah di terapkan akan terus meingkat di tiap tahunnya. Untuk kecamatan yang hasil

APK dan APM masih dikatakan rendah pemerintah harus mengadakan evaluasi dan

memberikan solusi agar kejadian ini tidak terulang di tahun yang akan datang.

Pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan sederajat mempunya

APK 88,71% dan APM 90,23% yang termasuk pada golongan yang tertinggi. Tapi

untuk tingkat Kecamatan Pemerintah harus memperhatikan di karenakan APK dan

APM perkecematan mempunyai ukurannya masing-masing. Jika masih ada sekolah

SMP/ sederajatnya yang berada di kecamatan Kota Bekasi yang masih mempunya

angka APK dan APMnya di bawah 80%. Pemerintah harus mengadakan evaluasi

terhadap kecamatan tersebut. agar pada tahun berikutnya tidak terulang kembali.

APK dan APM yang berada di tingkat SMA/SMK/sederajat dengan jumlah

APK sebanyak 105,00 dan APM 96,00% angka yang cukup tinggi dan terbilang

cukup berhasil dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti pemerintah berhasil menerapkan

program wajib belajar 12 tahun pada tahun 2016-2017. Namun demikian pemerintah

harus memperhatikan lagi angka APK dan APM perkecamatan serta melakukan

evaluasi kepada setiap kecamatan untuk terus memperhatikan dan meningkatkan

pendidikan khususnya untuk mengsukseskan program wajib belajar 12 tahun karena

masih terdapat kecamatan yang APK dan APMnya rendah.

F. Analisis Temuan Evaluasi

Dari hasil pembahasan evaluasi yang diperoleh , dapat dikemukakan hasil temuan

evaluasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di dinas pendidikan Kota Bekasi, diantaranya:

1. Tahapan Intervensi

Pada tahapan intervensi penelitian ini meliputi beberapa komponen yang

terdiri dari regulasi program wajib belajar 12 tahun, rencana program, fasilitas

pelaksanaan program, APBD Pendidikan Kota Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara

ditemukan bahwa ada kekurangan lokal atau ruang belajar sehingga diadakan sekolah

dua shift. Pemerintah Kota Bekasi harus memperhatikan jumlah sekolah dengan

jumlah siswa yang bersekolah. Sehingga pemerintah mudah dalam mengatur jumlah

rasio siswa dalam satu kelas, serta gedung yang tersedia. Sistem belajar dua shift

76

Sangat tidak efektif untuk dijadikan waktu belajar, seharusnya kegiatan belajar yang

diberikan oleh guru efektifnya ada di pagi hari karena jika sudah siang dikhawatirkan

kondisi siswa yang sudah tidak efektif dalam kegiatan belajar apalagi dalam

meemahami materi yang diajarkan. Dalam dunia pendidikan ruangan serta tempat

belajar mempunyai peranan yangs angat penting dalam proses pembelajaran , ruang

kelas harus mempuyai lahan yang luas. Tidak hanya cukup untuk ruangan yang

dibatasi dinding saja atau pun bentuk bangunan. Sangat menarik sekali jika ruangan

tersebut bisa di desain oleh guru ataupun pendidik menjadi sebuah tempat yang

nyaman dan kondusif untuk menimba ilmu. Oleh karena itu ruangan belajar sangat

berpengaruh dalam kegiatan proses belajar agar siswa tidak jenuh dan nyaman dalam

proses pembelajaran berlangsung. Untuk jenjang SMK pemerintah harus

memfasilitasi sekolah dengan berbagai alat untuk melakukan praktik sesuai dengan

kejuruan yang mereka ambil. Agar mereka bisa berlatih dalam mengembangkan

kemampuan mereka.

Guru adalah tokoh yang berperan besar di dalam proses belajar, guru juga

memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak bangsa.

Kekurangan guru sangatlah mengganggu dalam proses belajar mengajar. Karena

efektif dalam bersekolah apalagi untuk tingkat SD untuk kelas 1,2,3 itu memerlukan

guru minimal 2 di kelas, karena cara itu bisa mempermudah dalam menyampaikan

materi kepada murid, satu guru untuk menerangkan dan satu guru lagi membantu

dalam mengkontrol proses anak-anak mencerna pelajaran yang sedang diajarkan. Di

karenakan dari segi waktu belajar yang kurang efektif dan juga kurangnya guru. Hal

ini yang memang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk

lebih memperhatikan tentang keberadaannya guru. Kekurangan guru di berbagai

jenjang khususnya SD membuat program wajib belajar tersebut bisa dikatakan belum

berhasil.

Selanjutnya pada APBD pendidikan Kota Bekasi masih sangat” pas-pasan”.

Sebuah program atau kebijakan yang baik tanpa di barengi dengan tindakan yang

tepat maka hanya akan menjadi program yang premature dan bisa di manfaatkan oleh

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelanggaraan dana salah

satunya adalah BOS. Dana BOS seharusnya bisa menutupi atau menggantikan biaya

biaya pendidikan anak-anak sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat tidak

bersekolah di karenakan tidak ada biaya. Tetapi kenyataan keberadaan dana BOS ini

tidak serta merta menutupi biaya pendidikan anak-anak. Ada saja biaya-biaya yang

77

dikeluarkan oleh wali murid yang sering memberatkan. Biaya pendidikan SD sampai

SMA itu sebanarnya memang murah dan sudah di bantu oleh pemerintah oleh

beberapa bantuan dan sumbangan lainnya. Kemauan para masyarakat dalam

berpendidikanpun sangat beragam di karenakan gensi. Ketika sekolah terjebak oleh

gensi permintaan dari wali murid pun beragam, dan akhirnya sekolah memakai dana

bantuan pemerintah untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkaan

dalam proses belajar. Dengan adanya gensi ini juga pihak sekolah sering kali meminta

biaya tambahan dengan memungut biaya tambahan dari setiiap siswanya. Jika sudah

terjadi seperti ini pihak yang memang dirugikan adalah masyarakat yang kurang

mampu.

pemerintah seharusnya memilah dalam memberikan bantuan atau sumbangan

di setiap sekolah. Dari mulai mengatur dan memerikasa setiap pembelian apa saja

yang dibelanjakan oleh sekolah tersebut. Jika barang tersebut tidak terlalu penting

dalam proses belajar sebaiknya dikalahkan dan digantikan dengan barang yang

memang sangat bermanfaat dalam kegiatan proses belajar. Pemerintah harus

menambah anggaran pendidikan Kota Bekasi untuk mengembangkan pendidikan

dengan cara membangun unit sekolah baru dari mulai tingkat SD sampai dengan

tingkat SMA. Karena hal ini sangat berhubungan sekali dengan proses belajar

mengajar. Jika gedung sekolah yang di pakai merupakan bangunan lama

dikhawatirkan gedung tersebut akan runtuh disaat kegiatan belajar mengajar

belangsung. Merenovasi gedung lama serta memperbarui sarana dan prasarana

sekolah dapat membantu proses belajar mengajar menjadi sangat efektif karena daya

dukung menyampaikan materi pelajaran didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai.

2. Tahapan Determinan

Pada tahapan determinan dalam penelitian ini meliputu beberapa komponen

yaitu daya tampung sekolah, Bantuan Operasional sekolah dari pemerintah yaitu

BOS, Bantuan Operasional Pemerintah Daerah yaitu BOSDA, Sekolah gratis. Daya

tampung, analisis tahap determinan. Pendidikan di Kota Bekasi sudah mengalami

kemajuan dari mulai mendirikan sekolah baru USB dan merenovasi gedung-gedung

sekolah yang lama. Untuk BOS pusat persiswa mendapatkan jumlah yang masih

dikatakan sedang dikarenakan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini yang

dapat hanya di sekolah Negeri saja sedangkan swasta belum ada. Dan untuk BOSDA

ini ternyata pada tingkat SMA Negeri mendapatkan bantuan yang lumayan besar

78

yaitu Rp 2.040.000/pertahun , lebih besar dari jumlah BOS pusat yang setiap

tahunnya Rp 1.400.000.

Jenjang SMA dan SMK Kota Bekasi mulai tahun 2017 kewenangan sudah

diambil alih oleh pihak Provinsi Jawa Barat. Peralihan kewenagan SMA dan SMK

Kota Bekasi ke Provinsi Jawa Barat ada beberapa manfaat yang sudah

dipertimbangkan antara pemerintahan Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat hal ini

diinginkan terjadinya pemerataan di bidang pendidikan secara masif di Provinsi.

Sebagaimana di ketahui, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah yang menyebabkan beralihnya kewenagan pengelolaan

SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan provinsi. 106

Dengan adanya peraalihan kewenangan pengelolaan juga bermanfaat untuk

percepatan pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi cepat terlaksana, karena

pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih fokus dalam pembinaan tingkat SD dan

SMP. Namun dengan adanya pengalihan kewenangan pemerintah Kota Bekasi masih

tetap menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun ini, dan pemerintah Kota

Bekasi sedang berusaha agar kewenangan SMA dan SMK dikembalikan kepada

pemerintah Kota Bekasi agar pemerintah lebih mudah dalam mengatur penarapan

program wajib belajar 12 tahun.

Sekolah gratis pada di Kota Bekasi hanya berlaku pada sekolah Negeri saja

sedangkan Swasta masih dibungut biaya tersendiri kecuali siswa yang tidak mampu

mereka dibantu oleh pemerintah. Untuk penerapan sekolah gratis ini sekolah swasta

mengeluh di karenakan masyarakat lebih tertarik ke sekolah Negeri yang gratis

dibandingkan Swasta yang masih dipungut biaya.

3. Tahapan Dampak

Pada tahapan dampak dalam penelitian ini meliputi komponen Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualiatas hidup. Sebagai

ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui tiga pendatan. Tiga pendekatan

terssebut mencakuptingkat kesehatan, tingkat pendidikan , pengetahuan, dan

kehidupan yang layak. Ketiga pendekatan tersebut memiliki pengertian yang sangat

luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan

untuk angka harapan hidup waktu lahirdan kematian Selanjutnya untuk mengukur

106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan beralihnya

kewenagan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan provinsi.

79

dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator antara melek huruf dan rata-rata

lama sekolah Untuk IPM Kota Bekasi pada 2017 sebesar 79,63%.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya

masusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan

kualitas SDM tersebut. Oleh kaena peningkatan mutu pendidikan harus terus

diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan dengan seluas-luasnya untuk

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui masyarakat yang

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase masyarakat menurut

partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah biasanya diliat dari Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), Analisi Dampak. Dan

APK 114.26% dan APM SD 100.12%. APK SMP 105.00% dan APM SMP 96.00%.

APK SMA 105.00% dan APM SMA 96.00% untuk hasil evaluasi IPM, APK dan

APM sudah di kategorikan dalam keberhasilan dengan persentase tinggi.

Tingginya angka persentasi APK dan APM ini dikarenakan letak Kota Bekasi

yang sangat dekat Kota Jakarta, karena ada kecamatan yang memang berbatasan

langsung dengan Kota Jakarta seperti kecamatan Bekasi Barat dan Pondok Gede.

Masyarakat Kota Bekasi kebanyakan bekerja di Kota Jakarta. Hal ini yang memang

sangat berpegaruh dari hasil APK dan APM Kota Bekasi. Dikarenakan Kota Jakarta

yang menjadi kota yang sangat maju dan berpengaruh, hasilnya juga daerah yang

bertetangga terkena dampak dari kemajuan yang ada di Jakarta termasuk Kota Bekasi

ini.

G. Keterbatasan Evaluasi

Selama peneliti melakukan kegiatan evaluasi Kebijakan wajib belajar 12 tahun

di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tidak semua berjalan dengan lancer. Peneliti

dihadapkan dengan berbagai kendala diantaranya tidak semua data yang diperlukan

tersedia dengan baik, keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti menjadi sebab kurangnya

penelitian evaluasi ini serta pemahaman peneliti mengenai Kebijakan Wajib Belajar 12

tahun menjadi penghambat dalan evaluasi.

Selain itu kompetensi peneliti terkait model evaluasi Change masih sangat

terbatas, peneliti juga tidak melakukan analisis SWOT serta instrument yang terbatas

untuk melakukan evaluasi . alhasil peneliti belum memberikan hasil yang optimal dalam

melakukan evaluasi ini. Evaluasi ini terbatas pada sekolah-sekolah yang berada di Dinas

80

Pendidikan. Sedangkan sekolah seperti MI,MTS, MA yang dibawah Kemenag tidak

termasuk dalam penelitian evaluasi ini.

81

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Wajib

Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat di kategorikan sudah

terimplementasi dengan baik, namun masih ada kekurangan pada masing-masing tahapan

evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari tiga tahapan berikut:

1. Tahap Intervensi dapat dikatakan terdapat kekurangan dari segi perencanaan. Karena

pada regulasi program wajib belajar 12 tahun ini didasari oleh Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional, Fasilitas Program yang kurang dengan terbatasnya daya

tampung peserta didik, kuranganya tenaga pendidik (Guru) dan APBD yang sangat

pasa-pasan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) serta renovasi gedung-

gedung sekolah yang masih merupakan bangunan lama. Dan dari segi perencanaan

program wajib belajar 12 tahun sudah dikatakan baik namun sarana pendukungnya

saja masih kurang memadai.

2. Tahap Determinan dapat dikategorikan dalam keberhasilan kurang, dikarenakan daya

tampung sekolah yang masih kurang memadai, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dari pemerintah pusat yang sudah rutin turun setiap tahunnya. Dan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOSDA) dari pemerintah daerah yang masih kurang dan tidak

ada penambahan di tiap tahunnya. Dan sekolah gratis yang berlaku hanya pada

sekolah Negeri saja sedangkan jumlah sekolah Negeri di Kota Bekasi masih sangat

terbatas. Sedangkan sekolah swasta lebih banyak tetapi masih memungut biaya iuran

bulanan.

3. Tahap Dampak dapat dikatakan berhasil dikarenakan IPM Kota Bekasi sudah lebih

baik pada 2017 ditambah lagi dengan hasil persentase dari Angka Partisipasi Kasar

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang juga sangat tinggi. Hal ini

dikarenakan Kota Bekasi berbatasan dengan daerah Kota Jakarta sehingga

pembangunan pendidikan Kota Bekasi terpengaruh sebagai daerah penyangga

ibukota Jakarta.

82

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan mengajukan

rekomendasi, dalam melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada umumnya program wajib belajar 12 tahun sudah berjalan dengan baik.

Hanya saja perlu ditingkatkan lagi dari segi jumlah sekolah dan anggaran bantuan

pendidikan yang sebaiknya terus dikembangkan dikarenakan kebutuhan dari tahun ke

tahunnya yang semakin naik. Melakukan evaluasi bersama secara berkala pemerintah

Kota Bekasi guna membahas keberlangsungan dalam penerapan program Wajib

belajar 12 tahun. Dalam kegiatan perencanaan program wajib belajar 12 tahun bagian

perencanaan harus memperhatikan segi perencanaan dan mempersiapkan hal-hal yang

di butuhkan dalam proses penerapan program wajib belajar 12 tahun, secara efisien,

efektif dan berkelanjutan.

2. APBD Pendidikan Kota Bekasi

Pendanaan dan bantuan pendidikan yang ada di Kota Bekasi masih sangat

“pas-pasan”. Pemerintah harus menambah anggaran pendidikan, agar program wajib

belajar 12 taun ini dapat terus berkembang sehingga hasilnya akan berpengaruh dalam

proses penerapan wajib belajar 12 tahun.

83

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, 1998. Penilaian Program Pendidikan.Yogyakarta: PT Bina Aksara.

Ana Chy . https://manfaat.co.id/manfaat-undang-undang-wajib-belajar.

Aulia Sitta, 2013.“Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya

Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan” tahun (Jurnal).

Chairunnisa Coonie dan Pudjosumedi, 2013. Manajemen Pendidikan, jakarta: Uhamka

Press.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018. Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Pemerintah Program Pembangunan SD-SMP SATU ATAP. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 2017. Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi.Dinas

Pendidikan Pemerintahan Kota Bekasi.

Hasanah M Enny, Cepi S A. Jabar. Evaluasi Program Wajib Belajar12 Tahun

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

https://www.researchgate.net/profile/Cepi_Safruddin_Abdul_Jabar/publication/320

308651_Evaluasi_program_wajib_belajar_12_tahun_pemerintah_daerah_Kota_Yo

gyakarta/links/5a253390a6fdcc8e86693762/Evaluasi-program-wajib-belajar-12-

tahun-pemerintah-daerah-Kota-Yogyakarta.pdf.

Handayayanti Titik. http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/education/220-

konsep-wajib-belajar-dan-hak-belajar.

H.M..Burhan Bungin, 2007. Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana.

Anonim. Indonesia Sejarah http://lets-sekolah.blogspot.com/2016/04/pendidikan-di-masa-

orde-baru.html.

Junaidi, 2011. Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI,JAKARTA:

Kementerian Agama Republik Indonesia.

Khoeriyah Fathul Iyan, 2016.“Evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Pada Sekolah

Negeri dan Swasta”(Jurnal).

Lexy J. Meleong, 2010. Metedologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Muryadi Dwi Agustanico,2017. “Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi”,

Jurnal ilmiah Penjas, Vol 3 No.1.

https://manfaat.co.id/manfaat-undang-undang-wajib-belajar









84

Nurhakim Rusman T, 2019. Riset Evaluasi Dalam Pendidikan,Ciputat.

Nugroho Riant, 2008. Kebijakan Pendidikan Yang Unggul, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang Wilayah

Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor.48 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif

Bekasi.

Perda Kota Bekasi Nomor .03 2007 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Perda Kota Bekasi Nomor .06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan.

Perda Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan

Pemerintah Kota Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pradata Wira Yusta Thesar, 2015.“ Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada

Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota

Surabaya” (Jurnal).

Priotitas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bekasi Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan No.41.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan No.45

85

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebabkan

beralihnya kewenagan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten/kota

kepada pemerintahan provinsi.

Anonim. Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun.

http://pentingnyawajibbelajar12tahun.blogspot.com/.

Rohiat, 2018. Manajemen Sekolah, Bandung: PT Refika Aditama.

Sudjana Djuju, 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Sukardi M.H, 2009. valuasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, Jakarta: Bumi

Aksara.

Soeharto .M.H. http://soeharto.co/presiden-soeharto-sd-inpres-dan-avicenna-award/.

Sukardi, 2009. Metodelogi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Bumi Aksara.

Sugiyono, 2016. metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Sejarah Pembentukan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

https://disdik.bekasikota.go.id/halaman/detail/sejarah-pembentukan.

Studi Dokumen Visi dan Misi Kota Bekasi. Tanggal 10 Agustus 2019.

Studi Dokumen Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tanggal 10 Agustus

2019.

Tim penyusun kamus pusat bimbingan dan pengembangan Bahasa, 1998. Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka.

Ulfatin Nurul,Amat Mukhadis,Ali Imron. Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif

Penuntasannya. https://media.neliti.com/media/publications/111776-ID-profil-

wajib-belajar-9-tahun-dan-alterna.pdf.

Utsman. Esensi Wajib Belajar 12 Tahun Sebagai Kebijakan Publik.

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/320417254_Esensi_Wajib_Belajar_12

_Tahun_Sebagai_Kebijakan_Publik.

Uhar Suharsaputra, 2012. Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan tindakan.

Bandung: Refika Aditama.

UU No.14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Barat.

UU No.9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

http://pentingnyawajibbelajar12tahun.blogspot.com/

http://soeharto.co/presiden-soeharto-sd-inpres-dan-avicenna-award/

https://disdik.bekasikota.go.id/halaman/detail/sejarah-pembentukan

https://media.neliti.com/media/publications/111776-ID-profil-wajib-belajar-9-tahun-dan-alterna.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/111776-ID-profil-wajib-belajar-9-tahun-dan-alterna.pdf



86

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional No.78.

Tayibnapis Yusuf Farida, 2000. Evaluasi Program, Jakarta: Rineka Cipta.

Wulandari Apriyanti, 2009. Evaluasi Program Keaksaraan Dasar di Kabupaten Cirebon

Dengan Pendekatan Change Model: Antara Harapan dan Realitas. Pusat

Kurikulum dan Perbukuan Balitbang, Kemendikbud.

Widoyoko Eko, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirawan, 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar,Aplikasi,dan Profesi, Jakarta:Rajawali

Pers.

Yusuf Muri.A, 2015. Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Pilar Penyedia Informasi dan

Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan, Jakarta: Prenadamedia Group.

87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

88

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Dengan Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi

A. Tahapan Intervensi

1. Apa yang melatar belakangi Kota Bekasi Merencanakan Program Wajib Belajar 12

Tahun ?

2. Pada tahun berapa program wajib belajar 12 tahun ini mulai di tetapkan di kota Bekasi

?

3. Bagaimana regulsi pendidikan wajib belajar 12 tahun ini ?

4. Siapa saja yang terlibat langsung dalam penerapan program wajib belajar 12 tahun ini

?

5. Kendala apa saja yang dinas pendidikan alami dalam menerapkan program wajib

belajar 12 tahun ?

6. Apakah program 12 tahun ini sudah merata diterapkan diseluruh kota bekasi.

B. Tahapan Determinan

7. Bagaimana prosedur dan penerapan strategi program wajib belajar 12 tahun ini ?

8. Apakah masih ada sekolah yang belum mengetahui tentang program wajib belajar 12

tahun ini ?

9. Ada berapa sekolah yang terdaftar di Dinas pendidikan Kota Bekasi ?

10. Apakah terdapat anggaran pemerintah untuk penerapan program wajib belajar 12

tahun ?

11. Apa saja bentuk anggaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota Bekasi ?

12. apakah ada syarat/prosedur tertentu dalam penggunaan dana bantuan yang diberikan

oleh dinas pendidikan kota Bekasi ?

13. apakah dana tersebut berlaku untuk seluruh siswa/ hanya siswa yang memang layak

mendapatkannya saja ?

14. berapa kali dana tersebut diberikan kepada siswa ?

15. apakah ada sanksi yang diberlakukan untuk setiap siswa yang menyalah gunakan

anggaran tersebut?

C. Tahapan Dampak

16. apakah ada pengurangan angka anak putus sekolah tahun 2018 kemarin ?

17. Kalo memang ada, berapa persentasenya di banding tahun sebelumnya ?

18. apa dinas pendidikan sering mengadakan evaluasi terkait program wajib belajar 12

tahun ?

19. bagaimana keberhasilan atas segala sesuatu yang telah disusun dalam

penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun ?

20. bagaimana cara dinas pendidikan kota Bekasi mempertahankan/ usaha apa saja yang

dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah yang ada di kota Bekasi, dengan

menerapkan program 12 tahun wajib belajar ini ?

89

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Dengan Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kota

Bekasi


1. Apakah dinas pendidikan Kota Bekasi sudah menerapkan sistem wajib belajar 12

tahun ?

2. Apakah program tersebut sudah mendapatkan dukungan dari pemerintahan kota

Bekasi ?

3. Apa sistem pendidikan di kota Bekasi ini sudah dikatakan berhasil disbanding

wilayah jawa barat lainnya?

4. Apakah ada prosedur tersendiri yang di terapkan dinas provinsi jawa barat terkait

program wajib belajar 12 tahun ?

5. Apa saja yang menjadi penyebab di selenggarakannya program wajib belajar 12

tahun?


6. Apa yang menjadi pengaruh anak putus sekolah?

7. Apa saja jenis anggaran/bantuan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota bekasi?


9. Ada berapa jumlah siswa-siswi SD,SMP SMA di Kota Bekasi?

C. Tahapan Dampak

10. Apa yang menjadi pengaruh anak putus sekolah ?

11. Jenis bantuan apa saja yang dikeluarkaan oleh dinas pendidikan untuk mendukung

keberlangsungannya penerapan program wajib belajar 12 tahun?

12. Apakah dinas pendiidkan kota Bekasi akan menggratiskan pendidikan sampai dengan

jenjang SLTA/sederajat?

13. Apakah sudah ada hasil dari dinas pendidikan kota Bekasi terkait penerapan program

wajib belajar 12 tahun?


15. Berapa APK DAN APM SD,SMP,SMA/sederajatnya Kota Bekasi?

16. Apakah ada evaluasi terkait dengan penerapan program wajib belajar 12 tahun dari

dinas pendidikan kota Bekasi?

17. Apa langkah-langkah pemerintah untuk terus meratakan seluruh pendidikan 12 tahun

di kota Bekasi?

90

LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara Dengan Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Nama Responden : Triani Emi Susanti

Jabatan : Kasie Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Jumat 9 Agustus 2019

Tempat Pelaksanaan : Ruaang Kasie Dikdas


1. Apa yang melatar belakangi Kota Bekasi Merencanakan Program Wajib Belajar 12

Tahun ?

Jawab : Program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan langkah pemerintah Kota

Bekasi memberikan sarana kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat

merasakan menempuh belajar pada masa mereka seharusnya mendapatkan

pendidikan secara formal dan memajukan pendidikan yang berada di Kota Bekasi

untuk mengurangi angka putus sekolah dan segala permasalahan lainnya, agar

masyarakat Kota Bekasi khususnya para pelajar mendapatkan pekerjaan, karena

dunia pekerjaan hampir seluruhnya membutuhkan karyawan minimal tamatan

SMA/sederajat.

2. Pada tahun berapa program wajib belajar 12 tahun ini mulai di tetapkan di kota

Bekasi ?

Jawab : Kota Bekasi sudah Merencanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Sejak

Tahun 2012.

3. Bagaimana regulsi pendidikan wajib belajar 12 tahun ini ?

Jawab : Regulasi atau pengaturan terkait Wajib Belajar 12 Tahun ini Berdoman

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

4. Siapa saja yang terlibat langsung dalam penerapan program wajib belajar 12 tahun

ini ?

Jawab : yang terlibat dalam penerapan Wajib Belajar 12 Tahun ini adalah Wali

Kota Bekasi sebagai salah satu program pemerintahannya untuk meratakan

pendidikan yang ada di Kota Bekasi dan di serahkan kepada Dinas Pendidikan

Kota Bekasi untuk di kelola dan diatur sedemian rupa dari mulai tingkat

SD,SMP,SMA/Sederajat dan di implementasikan kepada seluruh sekolah yang

berada di Kota Bekasi yang bersangkutan dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

5. Kendala apa saja yang dinas pendidikan alami dalam menerapkan program wajib

belajar 12 tahun ?

Jawab : kendala yang terjadi di lapangan dalam menerapkan Program Wajib

Belajar 12 Tahun, dari mulai implementasi program wajib belajar 12 tahun ini di

lapangan serta beberapa kendala, salah satunya adalah anggaran yang memang

sangat diperlukan untuk keberlangsungan penerapan Program Wajib Belajar 12

Tahun ini masih sangat minim karna memang pemerintah berfokus untuk

menggratiskan sekolah selama 12 tahun dan juga ada beberapa kendala lainnya

tapi terlebih kita memang terkendala dalam proses pendanaannya karna memang

sekolah swasta tidak bisa menggratiskan seluruhnya karna swasta tanggung

91

jawabnya di pegang oleh sekolah itu sendiri. Beda dengan sekolah negeri yang

memang tanggung jawabnnya sudah pemerintah yang menanggung.

7. Apakah Program Wajib Belajar 12 Tahun ini sudah merata diterapkan diseluruh

Kota Bekasi?

Jawab : Program Wajib Belajar 12 Tahun ini sudah dikatakan merata.

Dikarenakan Kota Bekasi sudah memberikan bantuan kepada setiap sekolah untuk

keberlangsungan pendidikan di Kota Bekasi.


8. Bagaimana Prosedur dan Penerapan strategi Program Wajib Belajar 12 Tahun ini?

Jawab : Strategi Dinas Pendidikan dalam penerapan wajib belajar 12 tahun ini salah

satunya adalah menggratiskan sekolah kepada masyarakat Kota Bekasi khususnya

kepada masyarakat yang kuraang mampu. Itu yang diutamakan serta bantuan itu

berupa Bosda yang rutin Pemerintah turunkan.

9. Apakah masih ada sekolah yang belum mengetahui tentang Program Wajib Belajar

Tahun ini?

Jawab : untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun ini seluruh Sekolah yang ada di Kota

Bekasi kami ikut sertakan dalam Program Pemerintahan Wajib belajar 12 tahun ini.

10. Ada berapa sekolah yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bekasi?

Jawab : Data yang di dapatkan oleh peneliti setelah melakukan observasi di Dinas

Pendidikan Kota Bekasi, terdapat 690 SD Negeri dan Swasta, 264 SMP Negeri dan

Swasta, 98 SMA Negeri dan Swasta, dan 131 SMK Negeri dan Swasta.

11. Apakah ada anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan Program

Wajib Belajar 12 Tahun?

Jawab : iya memang ada. Anggaran pendidikan yang selalu kami berikan kepada

setiap sekolah untuk siswi-siswi yang kurang mampu.

12. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi?

Jawab : Pemerintah Kota Bekasi memberikan bantuan kepada Siswa yang kurang

mampu dan ada pula untuk siswa yang berprestasi. Untuk yang kurang mampu yaitu

dana BOSDA dan untuk yang berprestasi yaitu Beasiswa.

13. Apakah ada syarat dan prosedur terntu yang untuk mendapatkan bantuan dari

pemerintah Kota Bekasi?

Jawab : iya ada. Ada beberapa tahap ya dari mulai pemberian kepada siswa yang

harus di wakilkan oleh pihak sekolah biasanya diberikan kepada bendahara sekolah

setelah melalui beberapa prosedur pengajuan dana bantuan sekolah/siswa dan nanti

pihak sekolah yang memberikan kepada siswa yang memang berhak mendapatkan

92

dana bantuan tersebut dengan beberapa syarat. Setelah itu sekolah memberikan bukti

laporan dana bantuan tersebut di gunakan untuk apa.

14. Apakah dana tersebut berlaku kepada seluruh siswa atau hanya siswa yang memang

membutuhkan saja?

Jawab : selama ini Pemerintah kota Bekasi hanya memberikan bantuan kepada siswa

yang memang kurang dalam perekonomian atau kurang mampu dan juga siswa yang

berprestasi. Untuk bantuan lainnya kami memberikan kepaada setiap sekolah itu

hanya terkait sarana dan prasarana sekolah agar dapat memberikan rasa nyaman dan

menunjang proses belajar mengajar disekolah dengan merenovasi sekolah, atau

dengan memberikan bantuan berupa komputer untuk sekolah. Memang dana bantuan

sekolah ini berikan untuk perorangan itu hanya siswa yang memang kurang mampu

dan siswa yang berprestasi saja.

15. Berapa kali dana bantuan tersebut di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi?

Jawab : diturunkan setiap sebulan sekali.

16. Apakah ada sanksi yang diberlakukan untuk setiap siswa yang menyalah gunakan

anggaran tersebut?

Jawab : Memang ada karena setiap yang menyangkut dengaan dana bantuan apalagi

dana ini kan di berikan oleh Pemerintah langsung untuk keperluan pendidikan. Jika

memang disalahgunakan pasti akan di tindak lanjuti secara hokum dan

diberintakannya bantuan tersebut kepada siswa yang menyalahgunakan dana bantuan

ini.

C. Tahapan Dampak

17. Setelah memberlakukan kebijakan dan dana yang untuk pendidikan ini apakah ada

pengurangan angka anak putus sekolah tahun 2018 kemarin ?

Jawab : iya ada.

18. Kalo memang ada, berapa persentasenya di banding tahun sebelumnya?

Jawab : beliau menunjukan Dokumen persentase APK dan APM Kota Bekasi

19. apa dinas pendidikan sering mengadakan evaluasi terkait program wajib belajar 12

tahun ?

jawab : iya sering. Kita mengaadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali

20. bagaimana keberhasilan atas segala sesuatu yang telah disusun dalam

penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun ?

jawab : dapat dilihat dari persentase IPM, APK dan APM

93

21. bagaimana cara dinas pendidikan kota Bekasi mempertahankan/ usaha apa saja yang

dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah yang ada di kota Bekasi, dengan

menerapkan program 12 tahun wajib belajar ini ?

jawab : dengan terus memantau perkembangan pengimplementasian program ini.

94

LAMPIRAN 4

Hasil Wawancara Dengan Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan Kota

Bekasi

Nama Responden : Luki Siswantini

Jabatan : Kasie Data dan Perencanaan Program

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Rabu 14 Agustus 2019

Tempat Pelaksanaan : Ruang Kasie Perencanaan Program


1. Apakah dinas pendidikan Kota Bekasi sudah menerapkan sistem wajib belajar 12

tahun ?

Jawab : Pemerintah Kota Bekasi sudah merencanakan Program Wajib Belajar 12

Tahun itu dimulai pada saat Walikota Bapak Rahmat Effendi menjabat dan

mempunya program Wajib Belajar 12 Tahun ini yang diserahkan kepada Dinas

Pendidikan Kota Bekasi untuk mengelola Program Wajib Belajar 12 Tahun ini.

2. Apakah program tersebut sudah mendapatkan dukungan dari pemerintahan kota

Bekasi ?

Jawab : iya sudah. Karena Memang Program tersebut pertama kali di buat oleh

Pemerintahan Kota Bekasi lalu di serahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

untuk di kelola dan diterapkan kepada setiap sekolah.

3. Apa sistem pendidikan di kota Bekasi ini sudah dikatakan berhasil dibanding

wilayah jawa barat lainnya?

Jawab : Kota Bekasi bukanlah satu-satunya Kota yang berada di Provinsi Jawa

Barat yang sudah menerapkan Wajib Belajar 12 Tahun. Kota Bandung pun sudah

menerapkan Program Wajib Belajar 12 tahun dan pastinya Program wajib belajar

yang berada di Kota Bekasi dan bandung mempunyai keberhasilan yang berbeda

karena Kota Bekasi masih dibawah naungan Provinsi Jawa Barat sedangkan

Pusatnya Provinsi Jawa Barat berinduk pada Kota Bandung. Jadi berhasilnya

Program Wajib belajar 12 Tahun tergantung bagaimana kita mengelola Program

ini dan menerut saya Kota Bandung sebagai Pusatnya Jawa Barat mereka

mempunyai anggaran yang besar dan keberhasilan Program Wajib Belajar 12

Tahun disana yang lebih mempunyai pengaruh yang lebih dari Kota Bekasi.

4. Apakah ada prosedur tersendiri yang di terapkan dinas pendidikan Kota Bekasi

terkait program wajib belajar 12 tahun ?

Jawab : Tidak ada Prosedur khusus terkait Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Hanya saja kita melihat dari sisi keberhasilan setiap tahunnya saja semenjak Kota

Bekasi menerapkan Program wajib Belajar 12 Tahun.

95

5. Apa saja yang menjadi penyebab di selenggarakannya program wajib belajar 12

tahun?

Jawab : Sebab terjadimya Kota Bekasi merencanakan Program Wajib Belajar 12

Tahun ini, karena Pemerintah ingin pendidikan yang berada di Kota Bekasi ini

dapat mewujudkan daya saing bangsa di era globalisasi yang akan datang dan juga

pemerintah Kota Bekasi ingin meratakan angka kelulusan Masyarakat yang

sekolah di Kota Bekasi.

B.Tahapan Determinan


Jawab : penyebab terjadinya siswa yang putus sekolah itu rata-rata karena faktor

ekonomi yang memang terbatas dan memang ditambah lagi banyaknya sekarang

anak-anak yang menikah muda. Dua penyebab itu yang memanng sekrang

menjadi penyebab rata-rata para siswa yang berada di Kota bekasi mengalami

putus sekolah.

7. Jenis bantuan apa saja yang dikeluarkaan oleh dinas pendidikan untuk mendukung

keberlangsungannya penerapan program wajib belajar 12 tahun dan berapa jumlah

nominal bantuan yang diberikan persetiap siswanya?

Jawab : Jenis bantuan yang kita berikan kepada sekolah negeri dan swasta itu

berbeda jumlahnya. Karena memang sekolah Swasta masih memungut biaya

kepada Wali Murid jadi tidak seluruh anggaran kita berikan. Beda dengan sekolah

negeri yang memang kewenangan di pegang penuh oleh pemerintah. Jenis

bantuan pemerintah Kota Bekasi itu untuk siswa yang berprestasi, Siswa Kurang

Mampu, Tahfiz Qur’an. Untuk bantuan sekolah Negeri tingkat SD Rp

28.000/Perbulan, Sekolah Negeri tingkat SMP Rp.90.000/Perbulan sedangkan

Sekolah Negeri tingkat SMA Rp.170.000/Perbulan. Semuanya kami keluarkan

setiap tahunnya. Dan untuk bantuan sekolah Swasta untuk Tingkat Sekolah Dasar

Rp.10.000/Perbulan, Sekolah Tingkat SMP Rp.15.000/Perbulan, Untuk Sekolah

Tingkat SMA Rp.25.000/Perbulan. masih sama kami turunkan dana bantuannya

setiap tahunnya.


Jawab : Beliau menunjukan dokumen catatan anak usia SD, SMP, SMA

9. Ada berapa jumlah siswa-siswi SD,SMP SMA di Kota Bekasi?

Jawab : beliau menunjukan dokumen jumlah siswa- siswi SD,SMP,SMA


96

Jawab : yang menjadi anak putus sekolah biasanya sebagian besar dipengaruhi

oleh ekonomi dan pergaulan.

D. Tahapan Dampak

Jenis bantuan apa saja yang dikeluarkaan oleh dinas pendidikan untuk mendukung

keberlangsungannya penerapan program wajib belajar 12 tahun?

Jawab : kita adaa BOS Pusat dan BOSDA bos daerah dan beberapa beasiswa

lainnya.

11. Apakah dinas pendidikan kota Bekasi akan menggratiskan pendidikan sampai

dengan jenjang SLTA/sederajat?

Jawab : untuk negeri kita sudaah gratiskan tapi kalau swasta susah. Karena

memang swasta kan punya kewenangan sendiri bukan pemerintah.


Jawab : beliau mununjukan dokumen IPM Kota Bekasi

13. Berapa APK DAN APM SD,SMP,SMA/sederajatnya Kota Bekasi?

Jawab : memakai dokumen

14. Apakah ada evaluasi terkait dengan penerapan program wajib belajar 12 tahun

dari dinas pendidikan kota Bekasi?

Jawab : ada. Karena memang kita yang mengelola kita mengadakan evaluasi satu

bulan sekali

15. Apa langkah-langkah pemerintah untuk terus meratakan seluruh pendidikan 12

tahun di kota Bekasi?

Jawab : ada. Kami akan terus meningkatkan

97

LAMPIRAN 5

Daftar Ceklis Dokumen Program Wajib Belajar 12 Tahun

No

Jenis kondisi ket

ada Tidak

ada

1, Sejarah Kota Bekasi √

2. Visi dan Misi Kota Bekasi √

3. Visi dan Misi Dinas Pendidikaan

Kota Bekasi

√

4. Struktur Dinas Pendidikan Kota

Bekasi

√

5. Regulasi Program Wajib Belajar √

6. Dokumen APBD Pendidikan Kota

Bekasi

√

7. Jumlah Sekolah SD Negeri dan

Swasta

√

8. Jumlah Sekolah SMP Negeri dan

Swasta

√

9. Jumlah SMK Negeri dan Swasta

Kota Bekasi

√

10. Jumlah rata-rata siswa SD Negeri

dan Swasta perkelas

√

11. Jumlah rata-rata SMP perkelas

Negeri dan Swasta

√

12. Jumlah rata-rata SMA perkelas

Negeri dan Swasta

√

13. Jumlah rata-rata SMK perkelas

Negeri dan Swasta

√

14. Jumlah rombongan belajar SD

Negeri dan Swasta

√

15. Jumlah rombongan belajar SMP

Negeri dan Swasta

√

98

16. Jumlah rombongan belajar SMA

Negeri dan Swasta

√

17. Jumlah rombongan belajar SMK

Negeri dan Swasta

√

18. Daya Tampung sekolah SD Negeri

dan Swasta

√

19. Daya Tampung sekolah SMP

Negeri dan Swasta

√

20. Daya Tampung sekolah SMA

Negeri dan Swasta

√

21. Daya Tampung sekolah SMK

Negeri dan Swasta

√

22. Jumlah anggaran bantuan dana

BOS Pusat tingkat

SD,SMP,SMA,SMK

√

23. Jumlah Anggaran bantuan dana

BOSDA Kota Bekasi

SD,SMP,SMA,SMK

√

24. IPM Kota Bekasi √

25. Data penduduk perkecamatan Kota

Bekasi usia 7-12 tahun

√

26. Data penduduk usia perkecamatan

Kota Bekasi 13-15 tahun

√

27. Data penduduk usia Perkecamatan

Kota Bekasi 16-18 tahun

√

28. APK SD/sederajat Kota Bekasi √

29. APK SMP/sederajat Kota Bekasi √

30. APK SMA/sederajat Kota Bekasi √

31. APM SD/sederajat Kota Bekasi √

32. APM SMP/sederajat Kota Bekasi √

33. APM SMA/sederajat Kota Bekasi √

99

LAMPIRAN 6

Dokumentasi Penelitian

100

LAMPIRAN 7

BIODATA PENULIS

Dzakiyah Ardiliya Putri lahir di Bekasi Barat, 16 Juli 1997 . Putri dari

bapak Supardi dan Ibu Eti Kamaliya. Penulis Ini anak pertama dari 3

bersaudara. Alamat email penulis : [email protected]

Penulis menempuh pendidikan di antaranya SD Negeri Sukamerta 2

Rawamerta Karawang pada tahun 2004-2009., MTS Al-Mukhtariyah

Bintara jaya 2009-2012, MAN 18 Jakarta 2012-2015 dan UIN Syarif

Hidayatullah 2015-2019. Jurusan Manajemen Pendidikan pada Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan lulus dengan menyandang gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Dinas

Pendidikan Kota Bekasi” dapat dijadikan referensi bagi evaluator lain. Penulis telah

menyeselaikan skripsi ini dengan arahan dan bimbingan bapak Drs. Mu’arif Sam M.Pd dan

Bapak Dr. Tengku Rusman Nurhakim, M.Pd . harapan penulis ini adalah agar penulis bisa

melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan bermanfaat bagi nusa bangsa dan

negara.

Motto : Jadilah Baik Karena Dengan Begitu Kamu Akan Dikelilingi Orang Baik.

mailto:[email protected]

Documents

EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49528... · 2020-01-21 · Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan