EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN ARAH PENGEMBANGAN … · 2019. 12. 10. · 1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara; 2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah; 3. UU

L/O/G/O

EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN ARAH PENGEMBANGAN KARIERNYA

BKD PROVINSI JAWA TENGAH 2019

Semarang, 12 Novemberer 2019

BKD PROVINSI JAWA TENGAH

Nama : SODIKIN, S.Sos, M.Si

Tempat & Tanggal

lahir

: Brebes, 8 Oktober 1977

Pekerjaan : PNS pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Jabatan : Kasubid Pengembangan Jabatan

Fungsional

No HP/e-mail : 08562714225/[email protected]

Riwayat Pendidikan

S1 : Administrasi Negara FISIP Undip Tahun

2001

S2 : Administrasi Publik FISIP Undip Tahun

2004

Pengalaman Kerja :

: PNS pada BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

– sekarang

1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara;

2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah;

3. UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Inpassing dalam Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

PNS PPPK

ASN

J. PIMPINAN

TINGGI

J. FUNGSIONAL

J. ADMINISTRASI

J. PIMPINAN TINGGI

(UTAMA & MADYA)

J. FUNGSIONAL

Selain JPT dan JF, Menteri dapat menetapkan

Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yg

bukan Jabatan struktural tetapi menjalankan

fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah

STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Status, tugas, fungsi dan

kedudukan sesuai jabatan

dan pangkatnya

www.themegallery.com

• Anjab dan ABK

• Usulan dan penetapan kebutuhan

• Pemenuhan SDM tdk berbanding lurus dg Pensiun

• Kompetensi SDM dengan tuntutan tugas

• Pemahaman regulasi dan tertib administrasi

• Diklat, uji kom & pengembangan kompetensi

lainnya

• Pengembangan Karier

Formasi

SDM

Kompetensi

& karier

Permasalahan Jabfung

Masalah utama perubahan dan tumpang tindih regulasi


Kebijakan Pemprov Jateng dalam pembinaan Jabatan Fungsional

1. Analisis kebutuhan JF;

a. Penyusunan Anjab (uraian, syarat dan peta jab)

b. Penyusunan ABK (Jumlah, beban kerja dll)

2. Penetapan formasi JF;

3. Pemenuhan SDM JF

a.Pengadaan CPNSD formasi JFT & pengangkatan JFT konsistensi dengan formasi;

b.Redistribusi (pemenuhan SDM yg ada);

c. Mutasi PNS dari instansi pusat/daerah;

d.Pengangkatan dari Jab Lain (struk/jft)

4. Pembinaan JF;

a.Fasilitasi penetapan SK Gubernur JF (KP, KJ, Inpassing, PPK dll) dan Surat Peng

antar Gubernur ke Presiden Hal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang

Utama dari Prov/Kab/Kota;

b.Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional di Provinsi Jawa Tengah;

c.Sosialisasi dan pembinaan JF di daerah/ SKPD sebagai upaya peningkatan pema

haman JF/ peraturan, tertib administrasi dan minat PNS menjadi tenaga JF serta ba

han optimalisasi penguatan JF di SKPD/Kab/Kota;

d.Monitoring dan Evaluasi JF untuk mengetahui kondisi (up dating data dan permas

alahan) serta sebagai bahan instrumen penyusunan kebijakan pengembangan JF.

5. Pengembangan SDM JF

a.Pendidikan formal (tubel dan izin belajar);

b.Diklat Teknis dan Penjenjangan;

c. Uji kompetensi;

d.Ujian peningkatan pendidikan dan penyesuaian pangkat: dll


Jenis Jabatan Fungsional

BENEFIT MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL

1. KP bisa 2 Tahun; 2. Tunjangan Jabfung yang menarik; 3. BUP Pensiun maksimal; 4. Mutasi diagonal;

Instansi wajib mengembangkan jabatan fungsional sebagai pilihan karier yang prospektif bagi PNS dan bukan sekedar alternatif karier

• Pengangkatan dan kenaikan jabatan berdasarkan pada formasi

• Pengangkatan untuk kebutuhan/formasi ditetapkan oleh Menpan RB

Formasi

• Uji Kompetensi tidak dipersyaratkan bagi ketentuan yg mengatur syarat diklat

• Permenpan blm diubah dlm 3 tahun, tidak mensyaratkan uji kom Instansi dpt melaksanakan uji kom

Uji Kom

• Hukuman sedang dan berat berupa penurunan pangkat tidak diberhentikan dari jabfungnya

• Tidak ada pembebasan sementara karena dlm jangka waktu tertentu tdk dpt mengumpulkan AK untuk KP/KJ

Pembebasan Sementara

Permenpan RB 13 Tahun 2019 & surat Menpan RB Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019

Terkait uji kom : 1. Kemenkes dpt

memberlakukan uji

komp untuk

pengangkatan dan

kenaikan jabatan

2. Uji kom untuk kenaikan

6 jenis jabfung yg saat

ini berlaku dan

pengangkatan/kenaikan

ahli utama

• PJF ditugaskan secara penuh dari PJF-nya, diangkat kembali sesuai jenjang dan AK terakhir/ditambah AK dr Tupoksi

• Pengangkatan kembali tdk dibatasi usia paling tinggi pada jenjang yg diduduki

• Paling lama 1 tahun dapat mengikuti uji kompetensi sesuai pangkatnya untuk promosi ke jenjang jabatan lebih tinggi

Pengangkatan Kembali

• Perpindahan antar JF Ahli Utama dapat dilakukan selama memenuhi syarat

• Perpindahan antar JF bagi yg ditugaskan di luar JF-nya (JPT, Administrator dan Pengawas) dapat diangkat dalam jabatan yg setara apabila memenuhi syarat

Perpindahan dari jabatan

lain

• Pengunduran diri dpt dipertimbangkan apabila tdk dpt melaksankan tugas JF-nya

• Tidak memenuhi syarat jabatan yaitu syarat kualifikasi pendidikan dan kompetensi

Pemberhentian


• Paling lama 1 tahun sejak diangkat PNS dan lulus uji kom diangkat PJF, ttp apabila syaratnya diklat maka wajib lulus diklat/tdk mengikuti uji kom

• Syarat diklat dilaksankan paling lama 3 tahun dan apabila tdk lulus maka tdk mendapat KJ 1 tingkat

• PNS formasi JF yg belum diklat agar dilakukan pengangkatan sesuai formasi JF-nya

• AK untuk angkat pertama dinilai & ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF

Pengangkatan Pertama

• Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait tugas JF

• Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai ketentuan perundang-undangan

Kedudukan


Berkedudukan sebagai Pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PPT Pratama, Administrator atau Pengawas yg terkait tugas JF

Kedudukannya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, anjab dan ABK sesuai ketentuan perundang-undangan

JF merupakan jabatan karier PNS dan tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu


Usulan formasi per jenjang jabatan

proyeksi 5 th & diperinci per tahun berdasarkan

prioritas

Melampirkan hsl Anjab, ABK dan peta jabatan

Daftar nama PNS yg diusulkan beserta

dokumen persyaratannya

FORMASI PENGANGKATAN JABFUNG

Anjab & ABK

Inventarisasi &

usul

Surat Menpan RB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal

Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, bahwa Pengangkatan

Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain dan Penyesuaian/Inpassing wajib didahului

dengan menyampaikan usulan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional kepada

instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum

menyampaikan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi; Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan,

penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt

dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan.

13

Surat Menteri PAN dan RB No : B-2156/M.PAN.RB/5/2014 Tanggal 30 Mei 2014 Perihal Penerapan Sistem e-Formasi :

1. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus maka akan diangkat CPNS pada instansi masing - masing sesuai dengan jabatan yang dilamar, sebagai contoh formasi Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama maka dalam SK CPNS harus menyebutkan calon Analis Kepegawaian Pertama sesuai dengan unit kerjanya;

2. CPNS yang memenuhi syarat paling lama 1 (satu) tahun harus sudah di angkat menjadi PNS, dan harus ditempatkan sesuai dengan alokasi formasi. Contoh formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pertama maka dalam PNS harus di tempatkan sebagai pejabat Analis Kepegawaian Pertama sesuai dengan unit kerjanya.

Berdasarkan surat dari Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 Tanggal 2 Januari 2015 : • Kondisi yaitu adanya pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian PNS dalam Jabfung

tdk sesuai dg ketentuan yg diatur dalam perundang-undangan yg berlaku;

• PPK harus melakukan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yg berlaku;

• Dg pertimbangan PNS tdk dirugikan kariernya maka Kepala BKN akan menetapkan kenaikan pangkat, pemberherhentian dan pemberian pensiun PNS sesuai dg ketentuan perundang-undangan yg berlaku;

• Apabila PPK dalam pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Jabfung tdk sesuai dg ketentuan perundang-undangan yg berlaku sehingga terjadi kerugian negara PPK bertanggungjawab mengembalikan kerugian keuangan negara trsbt pada kas negara.

Surat Kepala Kantor Regional I BKN Nomor K.REG.I/1500/2015 tanggal 11 November 2015 tentang

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2015, bagi PNS formasi jabatan

fungsional Tertentu (JFT) hanya dapat diberikan toleransi KP Reguler 1 (satu) kali selanjutnya harus diangkat

dalam jabatan sesuai formasi.

Pejabat yg memiliki kewenangan mengangkat dalam JF sesuai ketentuan per UU ngan yaitu PPK/diberikan pendelegasian kewenangan

Pertimbangan yaitul ingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF, serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional ybs

Mekanisme yaitu pertama, perpindahan dari jabatan lain, inpassing dan promosi

PERMEN RB 13 TAHUN 2019

Persyaratan :

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 /D-4 sesuai bidang

pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori

Keahlian;

5. berijazah paling rendah SMA/SMK sesuai dengan

bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam

JFKategori Keterampilan;

6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah

disusun oleh Instansi Pembina;

7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

8. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

Pengangkatan

pertama merupakan

pengangkatan

untuk mengisi

lowongan

kebutuhan JF dari

calon PNS.


1. Karpeg;

2. SK CPNS dan PNS

3. Sumpah/Janji PNS

4. Keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS/Dokter

Pemerintah

5. SPMT

6. Ijazah

7. Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi

8. PAK

9. SKP 2 tahun terakhir

10.Menandatangi Pakta Integritas

Pengangkatan Pertama Jabfung

Berkas yg dilampirkan di copy dan dilegalisasi oleh Pejabat

yang berwenang


PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI

JABATAN LAIN

Memenuhi syarat pengangkatan Pertama

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan

diduduki paling kurang 2 (dua) tahun

nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Syarat lain yang ditentukan oleh Menteri

Usia paling tinggi 53 tahun (terampil, ahli pertama dan Ahli Muda), 55 tahun (Ahli Madya) dan 60 Tahun (Ahli Utama) khusus untuk JPT

Harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki


PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DR

JABATAN LAIN JENJANG AHLI UTAMA

Bagi Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang ahli utama dapat diangkat dalam JF

ahli utama yang lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. berstatus PNS;



4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli

utama yang akan diduduki;

5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi

Pembina;

6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki

paling kurang 2 (dua) tahun;

7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

8. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Pengangkatan dalam Ahli Utama harus

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang

akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri


Berkas yg dilampirkan di copy dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang

1. Karpeg;

2. SK CPNS dan PNS

3. Sumpah/Janji PNS

4. Keterangan sehat jasmani dan rohani RS/Dokter Pemerintah

5. SPMT

6. Ijazah

7. Sertifikat Uji Kompetensi/diklat

8. PAK


10.Surat pernyataan memiliki pengalaman min 2 tahun

(sedang/pernah) dari Pejabat yang berwenang

11.Menandatangi Pakta Integritas

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain


PENGANGKATAN MELALUI INPASSING

Persyaratan :

1. berstatus PNS;



4. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF

Keahlian/keterampilan;

5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan

diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

7. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri

8. Tersedia kebutuhan/formasi sesuai jenjang jabatan yg akan diduduki

Pertimbangan yaitu penetapan jabfung baru, perubahan lingkup

organisasi dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis

nasional. Ditetapkan bagi PNS yg telah memiliki pengalaman

dan/atau msh melaksanakan tugas di bidang JF yg akan diduduki

sesuai keputusan Pyb.

PP 11/2017

PERKA BKN

7/2017

TINDAK LANJUT PP 11/2017 PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL

Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan

Fungsional

PNS yang diangkat dalam Jafung melalui Pengangkatan

Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, dan

Inpassing

Dilakukan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatan

ditetapkan

Apabila 30 hari tidak dilantik, ditetapkan

keputusan pengangkatan baru

Apabila berhalangan dilantik (sakit,dll) diberikan tenggat

waktu 14 hari

Sumpah/janji Jafung diambil

oleh PPK

Dapat didelegasikan/

menunjuk pejabat lain


Promosi Jabatan Fungsional

Persyaratan melalui promosi (pengangkatan dan kenaikan jenjang) : 1. mengikuti dan lulus uji sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh

Instansi Pembina; 2. nilai SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. memiliki rekam jejak yang baik; 4. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan 5. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS 6. Tersedia formasi

1. Dasar promosi yaitu pengembangan karir dan kebutuhan

organisasi yang bersifat strategis

2. Kriteria yaitu termasuk dalam kelompok rencana suksesi,

inovasi dan memenuhi syarat kompetensi

3. Bentuk promosi yaitu pengangkatan pada JF, kenaikan jenjang

JF dan mutasi diagonal

AK untuk pengangkatan dalam JF

melalui promosi dinilai dan ditetapkan

dari tugas jabatan

1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi;

2. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir;

3. Minimal 1 tahun dari jabatan terakhir;

4. Tersedia Formasi

5. Syarat lain yang diatur Menteri

Memenuhi angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang

memiliki kewenangan menetapkan

1. Karpeg;

2. SPMT

3. Sertifikat Uji Kom

4. Ijazah

5. SK pangkat

6. PAK


8. SK jabatan

Berkas yg dilampirkan

di copy dan

dilegalisasi oleh

Pejabat yang

berwenang :


Pengangkatan keterampilan dan keahlian s.d Ahli Madya dilakukan oleh PPK, sedangkan Ahli Utama oleh Presiden

Usulan JF Ahli Utama Pusat oleh PPK Pusat, Provinsi oleh PPK Provinsi dan Kab/Kota PPK Kab/Kota melalui Gubernur

PPK dapat mendelegasikan wewenangnya/kuasa untuk pengangkatan JF selain Ahli Madya dan Ahli Utama (pengangkatan, pemindahan, henti & angkat kembali)

PPK Pusat dan Provinsi minimal JPT Pratama membidangi

kepegawaian dan PPK Kab/Kota kepada Pyb

PPK menyampaikan tembusan kepada Menteri dengan

tembusan Kepala BKN

Delegasi/kuasa atas nama PPK


KEBUTUHAN PNS DALAM JF (FORMASI JF)

Pasal 79 Permenpan RB 13 Th 2019 tgl 29 Juli 2019 ttg Pengusulan,

penetapan & pembinaan jabfung, pengangkatan dlm Jabfung blm dpt

dilakukan sblm pedoman kebutuhan ditetapkan.

Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF

Indikator kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan karakteristik JF dan organisasi

Perhitungan kebutuhan JF dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL

Mengundurkan diri dari Jabatan;

Diberhentikan sementara sebagai PNS;

Menjalani cuti di luar tanggungan negara;

Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

Ditugaskan secara penuh di luar JF;

Tidak memenuhi persyatan Jabatan

1

2

3

4

5

6

Dapat diang

kat kembali

apabila

tersedia ke

butuhan

Permenpan RB 13 Th

2019 tgl 29 Juli 2019 ttg

Pengusulan, penetapan &

pembinaan jabfung :

1. Bebas sementara krn

AK dicabut dan apabila

sdg menjalani belum

diberhentikan untuk

diangkat kembali

2. Dibebaskan sementara

krn hukdis tingkat

sedang/berat turun

pangkat dpt diangkat

kembali apabila sdh

slsai menjalani

J. Alur pembinaan Jabatan Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PEMBINA PROVINSI

INSTANSI PEMBINA PUSAT

BKD

PEJABAT FUNGSIONAL

MENPAN RB, BK

N

Organisasi Profesi

PPK

ORGANISASI

PROFESI

MEMILIKI

PERAN

PENTING

Mendukung Pengembangan Karier;

Mendukung Peningkatan Kompetensi;

Menerapkan Kode Etik;

Mendukung peran pejabat fungsional di institusi.


EVALUASI PEMBINAAN JF

Jika dimungkinkan dapat dilakukan pemilihan Pejabat Fungsional

berprestasi.

Evaluasi pembinaan JF oleh Instansi Pembina dan Organisasi Profesi

Mengevaluasi pengembangan kompetensi dan karier JF

Identifikasi tugas dan kendala pengembangan JF & rekomendasi penyelesaian dan pengembangan JF

Pada awal tahun pejabat fungsional wajib menyusun SKP

SKP disusun sesuai tupoksi dalam jabatannya

SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja

Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian

1

SKP

DUPAK, PENILAIAN

DAN PENETAPAN

AK

PENGANGKATAN DLM JABATAN,

KENAIKAN JABATAN DAN

PANGKAT

2

3

4

TPP dan SKP tahunan

AK PENGEMB.

KARIER

Penilaian prestasi kerja jabfung

ditetapkan dg AK oleh PPK, dg

minimal penilaian 1 tahun 1 kali

AHLI PERTAMA

PRESIDEN AHLI

MUDA AHLI

MADYA AHLI

UTAMA

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL = JENJANG KARIER

PEMULA TERAMPIL

MAHIR PENYELIA

Pengembangan Kompetensi

Sesuai Formasi/

Kompetensi

Seleksi Nasional

Talent Scouting

Pengusulan / penetapan Formasi

CPNS

Pengang-katan PNS

Pendidikan, diklat, magang,

Pengalaman penugasan

JABATAN PENGAWAS

JABATAN ADMINISTRATOR

Diklat Pim. Tk. IV

Diklat Pim. Tk. III

PRATAMA

Diklat Pim. Tk. II

MADYA

Diklat Pim. Tk. I

PENSIUN

JABATAN PELAKSANA

Analisis Kebutuhan Talent : 1. Identifikasi

jabatan target; 2. Kriteria adm jab

target.

Penilaian Potensi

Penilaian SKP dan Perilaku

360°

Hasil Penilaian Potensi

Hasil Penilaian SKP dan Perilaku

360°

Promosi

Jabatan

Penilaian SKP dan Perilaku

360°

Visi Misi

Nilai-nilai

Kebutuhan Organisasi

JALUR DIAGONAL KE DEPAN MELALUI MANAJEMEN TALENTA

Peta

Talent 9 kotak

JA

JF

TS

1. Diklat 2. Mentori

ng 3. Evaluasi

Penempatan

Mutasi DIagon

al

1. Diklat 2. Mentori

ng 3. Evaluasi

Penempatan

MS/MMS

KMS/TMS

Talent

Pool

TERIMA KASIH

Documents

EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN ARAH PENGEMBANGAN … · 2019. 12. 10. · 1. UU No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara; 2. UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah; 3. UU