Evaluasi atas kontrak

8/14/2019 Evaluasi atas kontrak

1/21

Evaluasi atas kontrak kinerja Juli 16, 2009 Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manejemen SDM , manajemen kinerja .Tags: artikel 7 comments

Pada tanggal 16 Januari lalu (tahun 2009 maksudnya), para kepala SKPD/ Unit Kerja di lingkupPemerintah kota Surabaya menandatangani kontrak kinerja dengan Walikota. Isinya seru banget,yaitu janji mereka ke Walikota untuk melaksanakan kegiatan dengan output bla bla bla padaakhir tahun anggaran dan siap diberikan sanksi jika tidak dapat memenuhi sesuai target. Nah,karena sekarang bulan juni sudah lewat, berarti atas pelaksanaan semester pertama tahunanggaran 2009 akan segera dilakukan evaluasi apakah mereka para kepala SKPD/Unit Kerjasudah berhasil melaksanakan kegiatan sesuai target yang direncanakan selama semester I apatidak ?!

Ternyata ketika para kepala SKPD/ Unit Kerja di-ingatkan (reminding) akan ada rapotan (kayak anak sekolahan saja he he he), tidak terduga grafik progress fisik pelaksanaan pekerjaan yangada di aplikasi eControlling langsung naik/ meningkat tajam. Ternyata berkembang rasa malu

jika ntar nilai kinerja (Indeks Prestasi nih kalau jaman sekolah dulu) diumumkan jeblokdidepan sesama kolega oleh Walikota disuatu forum. Ternyata juga ketika di-intip di kantor kantor SKPD/ Unit Kerja semuanya pada lembur menyelesaikan administrasi penyerapankeuangan dan mengejar penyelesaian pekerjaan. Wah rupanya tujuan utama melakukan evaluasiatas kontrak kinerja untuk mengubah budaya kerja dari malas menjadi agak sedikit giat adahasilnya juga he he he.

Sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Surabaya, pilihan kebijakanmembuat manajemen kinerja secara terpadu ternyata on the track . Bukti bahwa mind set teman

teman birokrasi mulai bergeser kearah positif adalah banyaknya kepala SKPD/ Unit Kerja yang bertanya per telpon atau bertandang ke kantor untuk tahu lebih banyak mengenai parameter yang dipakai untuk menilai kinerja SKPD/Unit Kerja-nya ini . Untungnya sudah ada Surat

Edaran Walikota sebagai dasar untuk jawab. Akhirnya saya dan teman teman di kantor bisamemberikan jawaban standar sebagai berikut :

1. Parameter utama atas kinerja SKPD/ Unit Kerja (bobot 90%) adalah keberhasilan merekadalam mewujudkan output yang diasumsikan bisa menimbulkan outcome sesuai harapan

program yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan. Karena pada tengah tahun belumsemua output dapat diwujudkan maka efektifitas dihitung dengan pendekatan kearah

progress fisik pelaksanaan kegiatan.

2. Parameter lainnya adalah efisiensi. Efisiensi dipandang strategis dijadikan salah satu parameter adalah dalam rangka menekan/ menghilangkan sikap salah kaprah birokrasiselama ini yang hanya menekan-kan bahwa yang penting bisa menghabiskan uang/anggaran untuk output yang dijanjikan. Diharapkan teman-teman birokrat tidak akan lagi

bersikap boros. Parameter ini adalah sebagai penambah dengan bobot +10% terhadapnilai efektifitas yang sudah diperoleh.

3. Parameter lain adalah konsistensi pelaksanaan terhadap perencanaan. Jika perencanaansering diubah ubah pada saat pelaksanaan maka akan ada proses pengurangan nilaidengan bobot -10%. Diharapkan dengan adanya parameter ini setahap demi setahapteman teman birokrat akan merubah budaya-nya dalam menyiapkan perencanaananggaran-nya menjadi lebih hati hati dan tidak asal plotting.
http://aisonhaji.wordpress.com/2009/07/16/evaluasi-atas-kontrak-kinerja/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-kinerja/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-kinerja/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://aisonhaji.wordpress.com/2009/07/16/evaluasi-atas-kontrak-kinerja/


2/21

Well, langkah langkah yang saya ceritakan tersebut memang hanya upaya dari PemkotSurabaya untuk berusaha berubah menjadi lebih baik (me-reformasi diri) . Bagaimana kira kirahasilnya ? Kita lihat saja, yang penting sudah ada niat dan sudah dicoba dilaksanakan tho ?!,mudah-mudahan ada hasilnya.

Salam.

Pada Pengadaan Barang/Jasa, jika bagaimana terjadikerugian negara ? Desember 7, 2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan .Tags: artikel , Manajemen Pengadaan10 comments

Memang sudah saat-nya kita di jajaran birokrasi bekerja dengan profesional dalam arti bahwadalam mengemban tugas tugas yang diberikan kita senantiasa melaksanakannya berdasarkanetika, teknis keilmuan terkait pekerjaan yang dilaksanakan serta aturan yang berlaku, puntermasuk dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Insya Allah kalau ketiga hal inikita pegang teguh, maka kekuatiran untuk salah langkah dalam menjalankan tugas atau bayangan

bahwa kita akan terjebak pada situasi tuduhan melakukan korupsi bisa kita minimalkan.Oleh karena itu, beberapa pengertian pengertian pokok atas ketiga hal tersebut perlu kita

pahami, misalkan tentang kerugian negara yang menurut para ahli hukum merupakan salah satudari 3 hal yang jika terpenuhi bersama sama akan bisa menjerat seseorang sebagai kategorikoruptor (artinya kalau hanya salah satu atau salah dua, ya mestinya tidak dapat dipakai untuk menuduh orang telah korupsi). Kita tidak ingin kan dikategorikan koruptor ? Shereeem bangetkalau sampai terjadi dan mudah mudahan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita agar tidak sampai mengalami seperti itu.

Baiklah, coba kita perhatikan ketiga hal tersebut. Menurut Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur yang saya kutip dari Koran Jawa Pos disebutkan bahwa Korupsi bisa dituduhkan ke seseorang

jika :1. Ada Unsur Melawan Hukum;2. Terjadi Unsur Kerugian Negara; dan3. Terbukti Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain/ Korporasi.

Kita tidak akan membahas panjang lebar ketiga hal tersebut, karena itu kompetensi teman teman di bidang hukum. Tetapi paling ndak untuk pengadaan barang/jasa dan pengelolaankeuangan daerah yang menjadi bagian dari tugas kita sehari hari, saya rasa kita bersama samasudah cukup kompeten untuk mendiskusikannya, paling ndak tentang Kerugian Negara.

Saya kutip pada UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 nomor 22 yang berbunyi : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yangnyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Ternyata kerugian negara tidak boleh ditafsirkan sendiri. Meskipun di UU Tipikor ada kalimatkerugian negara, maka definisi operasionalnya harus mengikuti UU yang khusus mengatur tentang keuangan negara.

Jadi kerugian negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;

2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanahatau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/07/jika-bagaimana-terjadi-kerugian-negara-pada-pengadaan-barangjasa/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/07/jika-bagaimana-terjadi-kerugian-negara-pada-pengadaan-barangjasa/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/07/jika-bagaimana-terjadi-kerugian-negara-pada-pengadaan-barangjasa/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/07/jika-bagaimana-terjadi-kerugian-negara-pada-pengadaan-barangjasa/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/


3/21

mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lainsecara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;

3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Okey, kita mulai fokus ke pengadaan barang/jasa.

Case pertama :Kapan bisa terjadi ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara?Dalam pengadaan khususnya pelaksanaan kontrak, negara berhak memperoleh denda jika terjadiketerlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak. Jika denda tersebut tidak masuk ke negaraya bisa dituduh korupsi tuh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk nagih denda.

Selanjutnya case kedua :Kapan terjadi situasi yang mana surat berharga yang menjadi hak negara dikuasai pihak lainsecara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan dalam konteks pengadaan barang/jasa ?Menurut Keppres 80/2003, jika peserta lelang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa maka jaminan penawaran menjadi hak negara. Juga pada tahap pelaksanaan kontrak jika ada wan prestasi dan ada pemutusan kontrak maka jaminan pelaksanaan juga menjadi milik negara. Kutipan tepat-nya dari Keppres 80/2003 adalah sebagai berikut : klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah, maka pesertalelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia

barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenanglelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan

pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara ...Lalu ada lagi yang bisa saya kutip : Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlakumaka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima

secara obyektif oleh pengguna barang/jasa, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran pesertalelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.Dan ada lagi : Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping

jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.Disamping itu di pasal 35 Keppres 80/2003 dinyatakan :Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksisesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara

Terakhir case ketiga :Kapan terjadi kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara dalam konteks pengadaan? Menurut saya, jika dalam kontrak pengadaan sudah disepakati harga sekian rupiah akandibayarkan kepada penyedia barang/jasa dengan sekian output sudah di-deliver kepada pemelik

pekerjaan (misalkan 10 mesin jahit atau 1000 meter persegi jalan paving K-350), maka jikaoutput tersebut secara kuantitas tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan pemilik pekerjaan(PPKm) tetap membayar penuh, dapat dipastikan negara dirugikan.


4/21

Pertanyaan lanjutan, bagaimana jika output di-deliver dengan kuantitas sesuai kontrak tapikualitas (spesfikasi teknis) tidak memenuhi dan PPKm tetap membayar penuh ? Ya ini jugaterjadi kerugian negara.

Pertanyaan terakhir : bagaimana jika saat pekerjaan dilaksanakan (khususnya fisik konstruksi)ditemukan spesifikasi teknis tidak memenuhi dan pembayaran masih belum dibayar penuh,

apakah disini juga terjadi unsur kerugian negara ?Menurut yang saya ketahui dari Keppres 80/2003, jika pekerjaan belum di-serahterima-kan ya berarti PPKm masih bisa meminta kepada penyedia barang/jasa untuk memenuhi spesifikasiteknis yang diminta dalam kontrak sebelum menyelesaikan pembayaran yang diminta.Petikan kalimat di keppres 80/2003 pasal 36 ayat (2) sebagai berikut : Pengguna barang/jasamelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atauseluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ataumelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Jadi mestinya ndak bisa suatu proyek konstruksi ditengah jalan harus berhenti karena PPKm dankontraktor ditahan gara gara tuduhan korupsi karena ditemukan spesifikasi teknis yang belumdipenuhi oleh rekanan/ kontraktor. Yang mungkin terjadi bila fisik telah selesai 100% dan uang

sudah dibayar 100% pula, daaan . ditemukan spesifikasi teknis tidak sesuai kontrak. Ini barangkali bisa kena tuduhan kerugian negara

Sementara itu postingan kali ini, mungkin ada yang tidak sependapat dengan pemikiran saya yandak apa apa kan ?!Salam.

Tentang kontrak multi years Desember 3, 2008 Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan .Tags: artikel , Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan23 comments

Sudah lama banget tidak posting ke blog, disela sela waktu kerja bisanya cuma buka buka blog untuk jawab komentar yang masuk dari postingan terdahulu. Dan ada salah satu komentar yang nanyakan hal ikhwal tentang kontrak multi years karena di pemdanya tidak pernahmelakukan. Jadi saya coba untuk kali ini sedikit membahas tentang hal tersebut karena sayatahunya juga sedikit he he he.

Menurut Keppres 80/2003 pasal 30 ayat (8) disebutkan bahwa kontrak tahun jamak adalahkontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu)tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan

untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota .

Jadi kontrak ini harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dulu sebelum ditandatagani.

Mestinya sebelum proses pengadaan dilakukan yang mana dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus sudah menyebutkan draf kontrak, maka persetujuan ini sepertinya jauh jauhhari sebelum proses pengadaan dilakukan harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah (KDH).

Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa perlu persetujuan dari KDH dulu ? Dari kajian regulasi(kebetulan di kelompok aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan belumditemukan pasal ataupun penjelasan tentang kontrak multi years ini) disimpulkan bahwa secaraadmnistratif sebenarnya proses pelaksanaan anggaran (termasuk dialamnya adalah pengadaan

barang/jasa) adalah tahunan . Nah jika harus multi tahun maka KDH harus tahu dan setuju,
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/03/tentang-kontrak-multi-years/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/12/03/tentang-kontrak-multi-years/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/


5/21

karena Beliau-lah nanti yang akan memperjuangkan agar alokasi sesuai kebutuhan per tahunanggaran dapat tercantum di APBD.

Satu hal lain yang perlu dicermati adalah masalah komitmen DPRD yang harus dijaga agar dibeberapa tahun kedepan peng-alokasi-an anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran atas

pelaksanaan kontrak multi tahun tersebut tidak terganjal ditengah jalan. Beberapa langkah bisa

ditempuh diantaranya dengan menyepakati-nya di RPJMD atau KUA.Tentang pembuatan kontrak setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa selesai, setahu sayadibuat kontrak (beberapa orang ada yang menyebutnya sebagai kontrak induk) yang nilainyasebesar total proyek yang dilelang. Kemudian untuk memudahkan pengendalian pelaksanaan dan

pembayaran oleh PPKm (pejabat pembuat komitmen), maka ada yang membuat kontrak anak ditiap tahun anggaran dengan nilai sebesar alokasi anggaran per tahun yang ada di Perda APBD.

Sementara segini dulu postingan yang bisa saya tulis, mudah-mudahan bisa menjadi bahandiskusi yang menarik.

Salam.

Masa berlaku kontrak pengadaan barang/jasa Agustus 27,2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan .Tags: artikel , Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaanadd a comment

Dear,

ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasayang dibiayai dari APBD yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tentang keuanganneagra/daerah dan pengadaan barang/jasa diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa kontrak pengadaan barang/jasa yang sifatnya tahun tunggal (tidak dibiayai dengan

APBD dari lebih dari 1 tahun anggaran=tahun jamak/ multiyears) harus berakhir ditanggal 30 desember tahun anggaran berjalan;

2. Lha kalau kontrak dimulai pada bulan agustus karena lelang ulang beberapa kali kenasanggahan atau karena kurang peminat bagaimana ? dan rencana kontrak sesuai RKSawal butuh waktu penyelesaian 8 bulan ?! ya mestinya kontraknya disesuaikanvolumenya atau di-reschedule agar selesai 30 desember (akibatnya nilai kontrak bisa

berkurang kalau volumenya harus dikurangi atau bisa tetap kalau di-rescheduling ->meskipun akhirnya menambah jumlah jam orang yang kerja);

3. Kalau penyedia barang/jasa pemenang kontrak tidak bisa selesaikan pekerjaan di 30desember bukan atas alasan keadaan kahar/ force majeur bagaimana ? ya tentunya

pekerjaan akan diputus sepihak atas dasar aturan yang ada (permendagri 59/2007) dan penyedia dibayar sesuai volume pekerjaan terpasang di lapangan. Trus bagaimana sisa pekerjaan yang ada ? Pekerjaan sisa di tahun berikutnya ya dilelang kalau nilai-nya >50 juta. Apa tidak bisa ditunjuk langsung saja kepada penyedia terdahulu ? Tentunya putusnya pekerjaan oleh penyedia barang/jasa lama adalah karena wan prestasi (tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yaitu 30 desember), maka wajarnya PejabatPembuat Komitmen (PPKm) akan berpikir berkali kali kalau menunjuk lagi penyedia

jasa tersebut;
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/08/27/masa-berlaku-kontrak-pengadaan-barangjasa/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/08/27/masa-berlaku-kontrak-pengadaan-barangjasa/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/


6/21

4. Pada saat perubahan APBD diusahakan tidak mengajukan usulan berupa belanja barangmodal yang diperkirakan tidak selesai di tanggal 30 desember, terutama pekerjaan fisik konstruksi;

Barangkali itu beberapa hal penting tentang masa berlakunya kontrak. Tentunya kalau ditemukansesuatu yang salah maka postingan ini akan saya edit (kayak redaksi surat keputusan saja ya he

he he).Salam.

Hal ikhwal tentang Perubahan APBD Juli 25, 2008 Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pemerintahan . Tags: artikel 14 comments

Hari hari ini pasti di beberapa kota/kabupaten pasti sedang disibukkan dengan penyusunanAPBD TA 2009 dan Perubahan APBD TA 2008. Lho apa itu perubahan APBD ? samakahdengan revisi APBN yang sering ditulis dikoran koran ? Bilamanakah boleh dilakukan

perubahan APBD ? apa saja sih syarat-nya ?

Menurut Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah disebutkan tentang hal ikhwal perubahan APBD yang secara garis besar disebutkan

bahwa syarat perubahan APBD jika asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) seperti proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semulaada di KUA perlu dirubah.

Sedangkan hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian jika SKPD tertentu mengajukanPerubahan APBD antara lain :

1. Pengajuan perubahan tersebut masih sesuai dengan tolok ukur kegiatan yang menjaditarget kegiatan semula;

2. Progress pelaksanaan kegiatan/ capaian ouput serta penyerapan anggaran pada saatmengajukan tambahan anggaran harus menunjukkan prestasi yang menggembirakan.Tidak elok kalau progress penyerapan masih 8% di bulan juli kemudian mengajukantambahan anggaran yang besar. Jelas performa APBD diakhir tahun akan jeblog karenaanggaran yang tidak terserap akan besar;

3. Jika toh progress penyerapan demikian bagusnya, diusahakan keluaran dari tambahananggaran baru harus selesai pada akhir bulan desember. Jangan sampai terjadi kegiatanyang tidak selesai gara gara ada tambahan anggaran dan terpaksa harus ada DPA-Lanjutan di tahun berikutnya;

4. Jadi tidak dibolehkan ada tambahan anggaran pada saat perubahan APBD yang kemudianterjadi kontrak atas anggaran tersebut dengan masa berlaku kontrak melebihi akhir

desember tahun berjalan. Kecuali karena satu dan lain hal yang sifatnya KAHAR (ForceMajeur) sehingga kontrak yang semula berakhir desember kemudian molor sampai ditahun berikutnya;

5. Oleh karena itu biasanya proyek proyek fisik berskala besar seyogjanya tidak diplot-kan di saat perubahan APBD karena takut penyerapan keuangan-nya tidak lancar dan

banyak sisa anggaran tidak termanfaatkan;

6. Eee eeeh apalagi ya ?!
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/25/hal-ikhwal-tentang-perubahan-apbd/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/25/hal-ikhwal-tentang-perubahan-apbd/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/


7/21

Yaah cuma itu yang saya ingat. Kapan kapan kalau ada yang ingat akan saya tambahkan di postingan ini. OKey atas perhatian dan perkenan membaca tulisan ini saya sampaikan terimakasih.

Salam.

Inovasi Sistem Pengadaan untuk Transparansi dan Efisiensi. Juli 12, 2008 Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pemerintahan , Manajemen Pengadaan , eGov .Tags: artikel , internet , teknologi informasi9 comments

Di-ingatkan teman kok sekarang jarang nge-post, maka saya post saja makalah saya saatdiundang jadi pembicara pada acara di jakarta tentang pengadaan yang diadakan Bappenas danADB karena isinya masih sangat relevan. Makalah tersebut tentang Inovasi sistem pengadaanuntuk transparansi dan efisiensi.

A. Latar BelakangSalah satu unsur untuk mewujudkan Good Governance di era reformasi adalah keterbukaan

atau transparansi dalam pemerintahan, oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru yang dalam proses penerapannya tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Tantanganuntuk mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasiyang berbasis internet.

Dewasa ini hampir sebagian besar institusi pemerintah di pusat maupundi daerah mengaplikasikan teknologi informasi tersebut dengan membangunberbagai portal (website) dengan tampilan beragam dan menyediakanberbagai informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari institusi

yang bersangkutan. Hal yang demikian dikenal sebagai e-Government, yangdiharapkan dapat mendorong terjadinya reformasi dalam penyelenggaraanpemerintahan di mana transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomidaerah akan makin mudah dikelola dan diawasi

Salah satu bentuk penerapan dari e-Government adalah e-Procurement atau e-Tendering yangmerupakan wujud hubungan government-to-bussiness (G2B) dari pemasok/ penyedia barang/jasake Instansi Pemerintah melalui internet dan wujud hubungan citizen-to-government (C2G) yangmana masyarakat mendapatkan akses untuk memantau proses pengadaan barang yang dilakukanoleh Instansi Pemerintah. Lewat internet ini, mekanisme pengadaan barang dan jasa dapatdilakukan secara on-line (real time) . Sebagai bentuk generasi terbaru dari Supply ChainManagement (SCM) atau biasa dikenal dengan istilah collaboration commerce , e-Procurement

merupakan salah satu media yang sangat efektif untuk menekan pembiayaan proses lelang baik dari sisi penyedia barang/jasa maupun Instansi Pemerintah sebagai pengguna barang/jasa.

Pemerintah Kota Surabaya dalam upayanya mewujudkan Good Governance, sejak tahun2003 telah membangun sistem berbasis portal yang digunakan untuk prakualifikasi lelangdengan serentak secara on-line ( www.lelangserentak.com ). Seiring dengan diberlakukannyaKeppres 80/2003, pada akhir tahun 2003 sistem tersebut dikembangkan lebih lanjut menjadi e-Procurement dengan alamat portal www.surabaya-eproc.or.id yang digunakan untuk proses
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/12/inovasi-sistem-pengadaan-untuk-transparansi-dan-efisiensi/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/12/inovasi-sistem-pengadaan-untuk-transparansi-dan-efisiensi/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/egov/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/internet/http://id.wordpress.com/tag/teknologi-informasi/http://www.lelangserentak.com/http://www.surabaya-eproc.or.id/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/12/inovasi-sistem-pengadaan-untuk-transparansi-dan-efisiensi/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/egov/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/internet/http://id.wordpress.com/tag/teknologi-informasi/http://www.lelangserentak.com/http://www.surabaya-eproc.or.id/


8/21

pelelangan secara penuh (mulai pendaftaran sampai dengan pengumuman pemenang) di TahunAnggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 ini.

Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata tidak mudah menerapkan/ implementasikan sistemlelang serentak. Perubahan yang dicanangkan ternyata pada awalnya tidak semulus yang diduga.Sekalipun banyak dukungan publik terhadap pelaksanaan e-procurement, tetapi juga terdapat

pihak yang berkeberatan. Namun dengan niatan untuk mewujudkan transparansi, maka programini terus dikembangkan.

B. Dasar Hukum

Langkah mengembangkan program ini tentu didasari landasan hukum yang kuat. Hal inidilakukan agar gagasan menuju kea rah yang lebih baik dapat dipertanggungjawabkan secarayuridis. Secara hukum, landasan yang dipakai adalah:

1. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

3. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang telah diubah ke-empat kalinya dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006;4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (eProcurement), yang kemudian tiap tahundiubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Konsep Dasar Implementasi

Tahun 2003, konsep ini mulai dilaksanakan. Jika sebelumnya proses lelang proyejdilakukan secara manual, maka tahun itu dilaksanakanlah lelang serentak melalui mediaelektronik (internet). Pelaksanaannya masih terbatas, hanya pada prose pra-kualifikasi saja.Dari proses ini diperoleh pelelang-pelelang yang berkualitas, karena telah melewati seleksi.

Selanjutnya, sejak tahun 2004 (setelah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya) proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik (eProcurement) secara menyeluruh.Artinya, mulai tahapan pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang lelangdilakukan melalui internet (secara online) melalui portal eProcurement. Pelaksanaan ini

berlangsung seterusnya dengan perbaikan di berbagai lini hingga sekarang ini (tahun 2006).

Dengan menggunakan sistem eProcurement, panitia pengadaan menyiapkan data dandokumen pelengkap (OE, RKS, gambar, dsb) kemudian diupload ke portal eProcurement,yang nantinya dokumen pelengkap tersebut akan dapat didownload (diambil) oleh penyedia

barang/jasa melalui portal eProcurement juga, tanpa harus dating ke panitia pengadaan untuk meminta dokumen pelengkap paket pekerjaan yang dilelang. Setelah lelang diumumkan,maka panitia pengadaan melaksanakan aanwijzing, pembukaan sampul penawaran, prosesevaluasi (administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi) serta usulan calon pemenangke PPK melalui portal eProcurement pada menu aplikasi panitia pengadaan. Kemudian

pemenang ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil evaluasi panitia pengadaan, pada menuaplikasi PPK.

Dalam mewujudkan kelancaran proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement) perlu dibentuk sekretariat layanan eProcurement yang berfungsi sebagai


9/21

admin sistem informasi dan fasilitator para user / stake holder (PPK-panitia pengadaan- penyedia barang/jasa) eProcurement.

Pada pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa secara eProcurement telah mengcover tahapan-tahapan sesuai aturan yang ada. Mulai pengumuman lelang, pemilihan paket

pekerjaan, aanwijzing, pembukaan sampul penawaran sampai dengan penetapan pemenang

telah berdasar pada range-range waktu yang ada pada peraturan perundang-undangan yangmenjadi dasar pelaksanaan sistem eProcurement.

Setelah lelang berjalan, penyedia barang/jasa melakukan proses penawaran, kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasi sampai dengan mendapatkan calon pemenang yangdilaporkan kepada PPK untuk selanjutnya PPK menetapkan pemenang melalui portaleProcurement juga.

Apabila tahapan lelang sudah pada pengumuman pemenang, maka hasil dari pelaksanaanlelang dapat dilihat oleh semua masyarakat luas. Sehingga pada tahapan pelaksanaan

pekerjaan yang dilelang, seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta mengawasi hasil pelaksanaannya.

D. Teknis Operasional Implementasi1. Pembentukan Sekretariat Layanan dan Penyusunan SOP

Sebagai bagian dari stakeholder / pihak-pihak yang terkait dan berkepentingandengan pelaksanaan lelang secara elektronik (e-Procurement), Sekretariat Layanan e-Procurement sangat mutlak dibutuhkan.

Keberadaan Sekretariat Layanan e-Procurement sangat diperlukan dengan maksudantara lain :

a) Menjadi pusat rujukan informasi atas hal ikhwal terkait teknis operasional berbagai pihak terkait pelaksanaan lelang secara elektronik ;

b) Menjadi pihak yang mengelolah data base dan sistem informasi e-Procurement yangdipakai dalam proses pelelangan ;

c) Menjadi fasilitator dan mediator antar pihak yang berkepentingan dalam proses lelang jika terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan persepsi mengenai teknisoperasional pelaksanaan lelang secara elektronik ;

Dengan adanya maksud didirikannya Sekretariat Layanan e-Procurement tersebutdiharapkan dapat dicapai tujuan lebih jauh antara lain :

a) Ter-eliminasi-nya permasalahan lapangan pada saat pelaksanaan lelang secaraelektronik ;

b) Pemercepatan implementasi pelaksanaan e-Procurement yang terintegrasi secara

nasional ;Dalam tugas menjadi fasilitator user/stake holder terkait pelaksanaan eProcurement,sekretariat layanan eProcurement menyusun Stndar Operasional Prosedur, yang antaralain mengatur tentang :

a) Pelaksanaan lelang online;

b) Perubahan data lelang sebelum diumumkan;

c) Perubahan data lelang setelah diumumkan;


10/21

d) Pembatalan data lelang sebelum diumumkan;

e) Pembatalan data lelang setelah diumumkan.

2. Standarisasi Layanan

Sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Sekretariat Layanan e-Procurement yang

pada tugas pokoknya adalah bertugas memberikan layanan kepada pengguna (user) e-Procurement, maka Sekretariat Layanan e-Procurement ditargetkan untuk mempunyaistandar mutu pelayanan sesuai standar internasional, yaitu Standar Manajemen Mutu ISO9001:2000. Tujuan penerapan SMM ISO 9001:2000 adalah :

a) Meraih kepuasan pelayanan yang prima serta memenuhi semua peraturan yang berlakumelalui penerapan sistem yang efektif, termasuk didalamnya untuk selalu melakukan

perbaikan berkelanjutan terhadap sistem serta jaminan kepuasan pelayanan yang prima dan pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku tersebut.

b) Memelihara dan menerapkan sistem yang memenuhi persyaratan standar internasionalSistem Manajemen Mutu 9001:2000

c) Peningkatan kelancaran sistem pelayanan di e-Procurement3. Pengendalian Keamanan Sistem eProcurement

e-Procurement merupakan sistem informasi tender berbasis IT, oleh karenanya keamanansistem e-Procurement harus dikendalikan sesuai dengan standar dan menjaminkerahasiaan data. Proses pengendalian keamanan sistem e-Procurement antara lain :

a) Sertifikasi ISO 27001:2005 untuk menjamin kerahasiaan semua dokumen dan data base e-Procurement.

b) Enkripsi data penawaran 128 byte dengan menggunakan 2 key password yang dibuatoleh sistem.

c) Enkripsi password user 1 arah (sehingga tidak dapat di dekripsi).

d) Operating system e-Procurement menggunakan Linux.

e) Disaster Recovery, terdiri atas : Collocation; Replikasi data; Ruang backup; SSL (Secure Socket Layer).

E. Hasil Yang Telah Dicapai

Dengan penerapan eProcurement ini diperoleh hasil hasil antara lain :1. Penghematan :

Kompetisi penawaran : Pemerintah Kota mendapatkan penghematan anggaran belanjasampai dengan 25 % dari rencana semula. Penghematan ini diperoleh melaluiefesiensi karena kompetisi penawaran yang sehat dari para peserta lelang.


11/21

Paperless : Sebesar tidak kurang dari 80% biaya pengadaan kertas kerja dan pemenuhan persyaratan serta penggandaan dokumen lelang dapat dihemat dengansistem ini.

2. Percepatan Pelayanan : Pemenuhan target kinerja pelayanan : Dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja,

penghematan anggaran dapat direalisasikan untuk penambahan target kinerja, misal :dari target sejumlah 100 unit kelas bangku sekolah menjadi 300 unit kelas bangkusekolah, demikian juga jalan, saluran dsb. Sehingga target pelayanan dapat dipercepatdan diperbanyak.

Percepatan realisasi barang/jasa : Karena jadwal disetting dengan tepat makarealisasi penyelesaian proyek pengadaan barang / jasa dapat diwujudkan diawal atautengah tahun.

3. Memperoleh award : Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi dalam kategori Region in a Leading Profile on

Public Accountability pada 28 April 2004 ; eGovernment Award dari Majalah Warta Ekonomi pada tahun 2004 Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi dalam kategori Region in a Leading Profile on

Public Accountability pada 4 Mei 2005; eGovernment Award dari Majalah Warta Ekonomi pada tahun 2007

4. Terhindar dari tuduhan KKN : Panitia pengadaan dan jajaran pengguna anggaran akanterhindar dari tuduhan KKN karena seluruh proses dilaksanakan secara transparan.

5. Menyediakan kesempatan kerja : Bagi penyedia barang/jasa kategori kecil danmenengah tersedia kesempatan pekerjaan yang sangat luas. Lebih dari 91 % paket

pekerjaan disediakan untuk perusahaan kecil dan menengah. Disamping itu perusahaan

kategori kecil 2 yang secara permodalan lebih rendah dibanding dengan perusahaankecil -1 dapat memenangkan jumlah paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan lebih

banyak dalam persaingan memperebutkan pekerjaan kategori kecil (nilai proyek < 1Milyar).

F. Pengembangan Sistem e-Procurement

1. Supplemen system

a) eSourcing sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang/jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar u/ OE (dikembangkan dgn prinsip SupplyChain Management SCM );

b) m-Procurement, sebagai pemenuhan life style para user yang mempunyai mobilitastinggi;

c) Help Desk application, sebagai panduan bagi semua user untuk menggunakan aplikasieProc;

d) IKP (Infrastruktur Kunci Publik), sebagai tools untuk pendukung transaksi elektronik ;

2. Kolaborasi Pembangunan Sistem Pengadaan Nasional


12/21

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan eProcurement yang terintegrasi, sebenarnyadapat dikembangkan kolaborasi antar instansi yang kompeten dibidang masing masingdengan koordinasi Bappenas untuk mengembangkan layanan eProcurement secaranasional. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya akan mendudukkan diri pada gardaterdepan untuk mendukung upaya ini.

G. Persepsi Stakeholder dan Ekspektasi Publik Stakeholdres adalah pihak yang memetik manfaat dari proses lelang proyek Pemerintah

Kota Surabaya. Mereka adalah yang sering disebut rekanan. Pada awalnya, merekamemberikan reaksi keras atas keberadaan program lelenag serentak melalui systemelektronik ini. Tetapi, setelah memasuki tahun ke-3, pandangan mereka berubah. Surveyyang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universtas Airlangga (2006)menunjukkan bahwa stakeholders sudah familiar dengan sistem on-line tersebut.

Dalam survey juga terungkap tentang pandangan positif terhadap pencitraan PemkotSurabaya. Berbagai dukungan dari masyarakat, akademisi dan media massa terus

berdatangan. Ini berarti harapan/ ekspektasi publik terhadap praktek-praktek kecuranganharus dikikis bisa dibuktikan oleh pemerintah.

Sekalipun demikian, masih terdapat kendala yang masih harus diperbaiki. Dalam survey juga masih memperlihatkan bahwa pada level SKPD, bebrapa pimpinan masih memerlukan peningkatan kemampuan menahami falsafah transparansi dan mempraktekkan sistem on-lineini.

Media massa di Surabaya cukup kuat mengawasi pelaksanaan program e-Procurement ini.Dalam berbagai artikel, mereka mengupas tuntas pelaksanaan program ini. Tak jarang mediamassa juga mengkritisi kelemahan sistem ini, meski secara umum mereka juga sangat membantudalam pempublikasian program ini. Bahkan, dari survey menunjukkan bahwa 18% parastakeholder menyatakan memperoleh informasi program e-procurement dari media massa.

Harus diakui bahwa dalam waktu 3 tahun ternyata masih banyak kekurangan yang harusdibenahi. Kritikan terhadap aspek isi atau tampilan e-procurement terus dibenahi. Kecepatanteknologi informasi menjadikan para aparat Pemkot terus menyesuaikan diri. Untuk mengimbangi percepatan pengetahuan itu, Pemkot juga merekrut orang-orang khusus yangmemiliki ketrampilan TI.Ke depan, Pemkot terus akan membenahi sistem e-procurement dan

berusaha terus menerus mengkomunikasikan sistem ini kepada masyarakat. Melalui seminar,workshop dan publikasi massa, dilakukan penyebaran informasi e-procurement. Tujuannya satu,agar transparansi sebagai roh terwujudnya pemerintahan bersih dapat terwujud. Membuat

perubahan ke arah lebih baik memang memerlukan komitmen besar, memerlukan waktu dantentu memerlukan dukungan dari semua pihak. Mulai harus meyakinkan roh transparansi kepadainternal jajaran Pemkot, memberikan bekal ketrampilan pada aparat, menjelaskan kepadastakeholders, hingga menjelaskan kepada publik (juga media) tentunya memerlukan komitmen

besar dari penyelenggara e-procurement. Kami semua (penyelenggara) meyakini, bahwa niatyang baik jika dikerjakan dengan kesungguhan pastilah akan membawa hasil yang baik pula.Tidak mudah memang, tapi program untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih rasanya wajibdijalankan.

Salam


13/21

Harus Hati Hati Mengelola APBD, Banyak Aturan dariDepartemen Yang Ditengarai Kurang Pas di Daerah. Juli 8,2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pemerintahan . Tags: artikel 6 comments

Saya baca berita di Kompas terbitan Selasa 8 Juli 2008 halaman 18 dengan judul BantuanSosial Tak Cair, Jika Kemennegkop Tetap Mencairkan akan Jadi Bahan Teman BPK. Adasilang pendapat antara pejabat dari Depkeu dan Kemennegkop dalam berita itu. Dari Depkeu

bersikeras bahwa dana bantuan sosial yang nantinya oleh kemennegkop akan diberikan secaracuma cuma kepada UKM tanpa pengendalian akan disemprit oleh BPK. Tampaknya pihak

pihak di kementerian tetap ngotot bahwa mekanisme tersebut tetap jalan terus.

Dari berita tersebut saya tergerak untuk meng-informasikan kepada teman teman sesama aparatPemda yang bisa kena imbas kurang sinkron-nya departemen diantaranya :

1. Kita sudah harus mengikuti garis besar aturan perundang undangan keuangan negarayaitu UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara yang kemudian khusus untuk Pemda diturunkan aturandibawahnya yaitu PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. BPK dalam mengaudit APBD bersikeras menggunakan aturan aturan sebagaimana butir 1 tersebut dengan kacamata PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Pemda sering mendapatkan kucuran dana dari APBN yang harus masuk ke APBD dulumaupun yang langsung (ditunjuk instansi/satker guna di-amanatkan mengelola danatersebut);

4. Dalam prakteknya juknis dari departemen induk di jakarta sering tidak sinkron denganaturan aturan sebagaimana butir 1. Seperti Jamkesmas dari Departemen Kesehatan yanglangsung masuk ke rumah sakit daerah dengan pertimbangan kecepatan pelayanan yangmenurut BPK dianggap berbenturan dengan aturan masalah keuangan daerah.

5. Belakangan Depdagri menerbitkan Permendagri Nomor 32/2008 tentang Petunjuk Penyusunan APBD TA 2009 yang senafas dengan pendapat BPK. Sehingga mau tidak mau berbagai dana pusat seperti BOS, Dana Dana dari DAK dan lain lain termasuk

jamkesmas harus ikuti permendagri tersebut. Akan tetapi departemen departementeknis tidak juga menunjukkan gelagat menyesuaikan juknis/juklak-nya. Alamaaak ! jikadana tersebut ditolak maka masyarakat akan kehilangan layanan dasar yang biasa merekadapatkan, tapi kalau dana tersebut diteruskan untuk digunakan maka kita sebagai aparat

pemda bisa kena semprit lebih keras. Lebih keras ? Lha iya lah !!! temuan BPK seringkali dipakai dasar penyidikan oleh bapak bapak penyidik untuk menemukan indikasiKKN.

Terus bagaimana dong ? mau berbuat baik untuk cari pahala saat bekerja saja kok resiko-nyagede banget, ancaman masuk bui terngiang ngiang terus di telinga (aduuuh seraaaam). Yaah

postingan kali ini bisa dianggap informasi buat teman teman di daerah agar lebih berhati hatisekaligus sebagai bentuk curhat, barangkali menjadi perhatian para pejabat di jakarta yang
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/08/harus-hati-%E2%80%93-hati-mengelola-apbd-banyak-aturan-dari-departemen-yang-ditengarai-kurang-pas-di-daerah/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/08/harus-hati-%E2%80%93-hati-mengelola-apbd-banyak-aturan-dari-departemen-yang-ditengarai-kurang-pas-di-daerah/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/08/harus-hati-%E2%80%93-hati-mengelola-apbd-banyak-aturan-dari-departemen-yang-ditengarai-kurang-pas-di-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/08/harus-hati-%E2%80%93-hati-mengelola-apbd-banyak-aturan-dari-departemen-yang-ditengarai-kurang-pas-di-daerah/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/08/harus-hati-%E2%80%93-hati-mengelola-apbd-banyak-aturan-dari-departemen-yang-ditengarai-kurang-pas-di-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/


14/21

kebetulan suka nge-net atau stafnya yang suka nge-net buat laporan ke bos- bosnya atas kondisiriel di daerah dan memberikan telaah tentang solusinya.

Okey, sementara segitu dulu, mau baca lagi permendagri terbaru tadi dan mau nanyak nanyak dulu sama yang buat agar tidak salah persepsi dan yang penting ndak sampai salah langkah yangujungnya bisa guaaawat (oalaah rek rek ! mau kerja bener saja kok sulit banget).

Salam.

Renumerasi buat PNS daerah dengan tambahanpenghasilan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan Juli 6,2008

Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pemerintahan , ManejemenSDM .Tags: artikel 34 comments

Tulisan ini merupakan perbaikan pertama karena mendapat komentar Mbak Dhitadengan istilah Ndak Jelas . Tulisan awal saya replace dengan tulisan perbaikan ini.Barangkali kalau nantinya mendapat komentar lagi yang lebih spesifik berupa masukan

masukan bahasan, maka dengan senang hati akan saya perbaiki lagi (kedua, ketigaatau seterusnya). Bahasan ini tentang renumerasi bagi PNS.

KERANGKA REGULASI DAN TEORI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PNS

Dalam rangka meningkatan kesejahteraan pegawai maka Pemerintah Daerah dapatmemberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksuddinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dapat diberikanberdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.

Diantara berbagai dasar pemberian tambahan penghasilan, tambahan renumerasiatas dasar beban kerja dan prestasi kerja adalah yang paling mudah menghitungnya.Pemberian tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada Pegawai NegeriSipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaian tugas-tugas yang dinilai melampauibeban kerja normal. Sedangkan untuk pendekatan berdasarkan prestasi kerja,tambahan penghasilan dimaksud diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memilikiprestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Selanjutnya, beberapa acuan/ referensi tentang beban kerja dan prestasi kerjadapat dirujuk sebagai dasar penyusunan peraturan kepala daerah agar pemberiantambahan penghasilan dapat di-operasionalkan :

1. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (1997), pengertian beban kerjaadalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unitorganisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Disamping ituMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara juga menyatakan bahwa pengukuran
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/06/renumerasi-buat-pns-daerah-dengan-tunjangan-kesejahteraan-sebagai-tambahan-penghasilan/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/06/renumerasi-buat-pns-daerah-dengan-tunjangan-kesejahteraan-sebagai-tambahan-penghasilan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/06/renumerasi-buat-pns-daerah-dengan-tunjangan-kesejahteraan-sebagai-tambahan-penghasilan/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/07/06/renumerasi-buat-pns-daerah-dengan-tunjangan-kesejahteraan-sebagai-tambahan-penghasilan/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pemerintahan/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/manejemen-sdm/http://id.wordpress.com/tag/artikel/


15/21

beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentangefisiensi dan efektifitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yangdilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknikanalisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.

2. Menurut Hard dan Staveland yang dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/workload,

disebutkan bahwa beban kerja dideskripsikan sebagai hubungan antara sejumlahkapabilitas/ kapasitas proses mental/ pemikiran atau sumber daya dengan/ dansejumlah tugas yang dibutuhkan. Selanjutnya dapat dikembangkan permodelanbeban kerja ( workload modelling ) sebagai teknik untuk analisis pengukuran danmemprediksikan beban kerja. Memprediksikan beban kerja sangat perlu dengantujuan untuk bisa meratakan distribusi beban kerja, memanajemeni beban kerja dansebisa mungkin menghindari adanya situasi kerja yang melebihi beban atau kurangdari beban.

3. Sebagaimana dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/workload, Wickens (1984)menjelaskan tentang teori beban kerja yang disebut sebagai Multiple ResourceTheory (MRT) yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Manusia (human operator) tidak hanya memiliki satu sumber proses informasi(berbasis kemampuan kognitif) yang dapat dipilih salah satu untuk dipakai, tapimemiliki beberapa sumber yang dapat dipilih dan dipakai secara bersamaan(simultaneously ). Tergantung dari sifat dasar dari tugas tugas yang diberikan,salah satu sumber kognitif tersebut dapat dipakai secara berurutan untuk tugasyang hanya membutuhkan satu kemampuan kognitif saja secara berulang ulang, atau jika proses dalam tugas membutuhkan beberapa sumber kognitif yang berbeda maka sumber kognitif tersebut dapat dipakai secara paralel;

- Teori Wickens ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan kapasitasuntuk melakukan proses informasi. Karena sumber kognitif sangat terbatas,maka akan terjadi masalah supply dan demand saat individu melaksanakan duaatau lebih tugas yang membutuhkan sumber kognitif yang sama. Ekseskelebihan beban kerja terjadi disebabkan karena beberapa tugas menggunakansumber koginitif yang sama sehingga bisa mempengaruhi kinerja berupaturunnya kecepatan atau kesalahan kesalahan dalam penyelesaian tugas;

- Hubungan antara beban kerja dengan kinerja adalah kompleks. Tidak selalukasusnya bahwa dengan naiknya beban kerja maka kinerja akan menurun.Kinerja dapat dipengaruhi oleh beban kerja jika beban tersebut terlalu tinggi atauterlalu rendah. Keadaan kerja yang rendah beban ( underload ) yang berlangsungterus menerus akan mengakibatkan kebosanan dan hilangnya situasiawareness . Disamping itu, naiknya beban kerja (sampai dengan kelebihan

beban/ overload ) mungkin tidak menurunkan kinerja apabila ada strategi untukhandling kebutuhan tugas.

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), bahwa kapasitas adalahkemampuan (kesanggupan, kecakapan) yang dimiliki untuk menyelesaikanmasalah, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki akan dapat berfungsi danberproduksi secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

5. Menurut Moekijat (1995:58), dijelaskan bahwa jumlah waktu yang dipergunakanuntuk menyelesaikan pekerjaan adalah sama dengan jumlah waktu sebagai berikut:


16/21

- Waktu yang benar-benar digunakan untuk bekerja;

- Waktu yang digunakan dalam kegiatan yang tidak langsung berhubungan denganproduksi;

- Waktu untuk menghilangkan kelelahan ( fatigue time );

- Waktu untuk keperluan pribadi ( personal time ).6. Menurut Handoko (1995) dinyatakan bahwa spseifikasi pekerjaan adalah

karakteristik manusia yang diperlukan suatu pekerjaan yaitu menyangkutpendidikan, latihan, pengalaman persyaratan fisik dan mental. SedangkanMintorogo dan Sudarmayanti (1992) menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensiperlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Berhasil-guna (efektif) yaitu pekerjaan telah dilaksanakan dengan tepat target dantepat waktu.

- Ekonomi, yaitu penggunaan biaya, tenaga, bahan, alat, waktu, ruangan dan lain-lain secara tepat sesuai rencana.

- Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat.- Pembagian kerja yang nyata berdasarkan beban kerja.

- Rasionalitas wewenang dan tanggungjawab yaitu wewenang harus sama danseimbang dengan tanggungjawabnya.

- Prosedur kerja yang praktis untuk dapat dilaksanakan.

Dari semua uraian pemikiran sebagaimana tersebut diatas, tersirat makna bahwadalam melaksanakan analisis beban kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan uraian tugas.

b. Menetapkan jumlah jam kerja per hari .

Jam kerja terdiri atas Jam Kerja pegawai dan jam kerja efektif. Jam kerja pegawaiyang dimaksud disini adalah jumlah jam saat pegawai masuk kerja sampai dengan

jam pulang pegawai sebagaimana ditetapkan oleh Walikota Surabaya yaitu mulai jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB sehingga didapat Jam Kerja pegawaiadalah 8,5 Jam (delapan koma lima jam). Sedangkan jam kerja efektif adalah waktuyang benar-benar digunakan untuk bekerja oleh pegawai yang bersangkutan. Untukmenentukan jam kerja efektif terdapat referensi rumus yang juga digunakan olehBadan Kepegawaian Negara yaitu sebesar Jam Kerja Pegawai dikurangi 30% (tigapuluh persen) dari Jam Kerja Pegawai atau sejumlah 8,5 Jam (30% X 8,5 Jam)

yaitu 5,9 Jam atau jika dibulatkan menjadi 6 Jam Kerja efektif per hari. Jam kerjaefektif dalam hal ini diartikan sebagai standar waktu kerja pegawai.

c. Adanya standar waktu kerja .

Dari data historis dan hasil isian kuisener, waktu penyelesaian rata rata(ditetapkan sebagai waktu normal penyelesaian) tugas beserta satuan hasilnyadapat ditetapkan.

d. Adanya waktu penyelesaian dari tugas-tugas/produk, dan satuan hasil .


17/21

Satuan hasil merupakan satuan output yang telah dihasilkan oleh pegawai setelahmelaksanakan uraian tugas. Sebagai contoh satuan hasil atas uraian tugas berupapembuatan surat dan/atau menghadiri rapat adalah kali. Beban kerja yang akandiukur dihasilkan dari jumlah output yang telah dihasilkan oleh pegawai setelahmelaksanakan uraian tugas yang dihubungkan dengan standar waktu kerja.

Uraian Tugas Pegawai Waktu Normal penyelesaian tugas (jam) Satuan hasil

Penyiapan bahan dokumenkontrak

2 jam Dokumenkualifikasi penyedia

brg/jasa

Penyusunan draf kontrak &risalah pengadaan

5 jam Draf kontrak

e. Adanya beban kerja yang akan diukur .

Dari jumlah output yang telah dihasilkan oleh pegawai setelah melaksanakan uraian

tugas maka dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :1. Under Load , kondisi ini mencerminkan jumlah output yang dihasilkan pegawai

kurang dari atau lebih kecil dari jumlah output yang seharusnya mampu dipenuhidan dihasilkan oleh pegawai berdasarkan standar waktu kerja yang telahditetapkan dan waktu normal penyelesaiannya.

2. On Load, kondisi ini mencerminkan jumlah output yang dihasilkan pegawai samadengan jumlah output yang semestinya dihasilkan oleh pegawai berdasarkanstandar waktu kerja yang telah ditetapkan dan waktu normal penyelesaiannya.

3. Over Load, kondisi ini mencerminkan jumlah output yang dihasilkan pegawailebih besar dari target jumlah output yang dihasilkan oleh pegawai lainnya

berdasarkan standar waktu kerja yang telah ditetapkan dan waktu normalpenyelesaiannya.

KERANGKA KONSEP OPERASIONAL PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Berdasarkan teori/referensi diatas, maka Peraturan kepala daerah tentang tata carapemberian tambahan penghasilan dapat disusun dengan kerangka konsep operasionalsebagai berikut :

1. Pada dasarnya pegawai negeri sudah mendapatkan imbalan berdasarkan golongankepangkatan dan jabatan yaitu berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan. Asumsinyabahwa seorang pegawai akan mengerjakan tugas tugas rutin harian danperkantoran dengan jumlah jam kerja mulai jam 07.30 sampai dengan jam 16.00dikurangi istirahat sholat dan makan selama 1 jam di siang hari (sehingga total 7,5

jam sehari);

2. Apabila pegawai negeri bekerja melaksanakan tugas tugasnya diluar jam kerjamaka dapat memperoleh uang lembur maksimal 3 jam sehari sepanjang anggaran-nya tersedia;

3. Guna mengetahui apakah seorang pegawai sudah melaksanakan tugas tugasdengan beban setara 7,5 jam kerja sehari, maka dikembangkan pengukuran bebankerja atas tugas tugas/ aktifitas dari tiap pegawai tersebut. Tiap aktifitas/ tugas


18/21

diberikan point beban setara jam yang menunjukkan kebutuhan waktu penyelesaiantugas rata rata yang dapat diselesaikan oleh pegawai (=beban kerja normal).Waktu rata rata ini ditetapkan berdasarkan data historis dan kuisener yang di-isioleh sejumlah responden pegawai. Hal ini sangat penting untuk menghindarikejadian seorang pegawai yang tidak melaksanakan tugas apa apa di kantor sampai melebihi jam kerja, akan tetapi yang bersangkutan menuntut untukmendapatkan uang lembur;

4. Jika seorang pegawai dalam satu hari melaksanakan tugas tugas dengan jumlahbeban dibawah 7,5 setara jam, maka yang bersangkutan ada pada posisi bekerjadibawah beban normal ( underload ) dan hanya berhak mendapatkan gaji saja;

5. Apabila pegawai dalam satu hari melaksanakan tugas tugas dengan jumlah poinbeban antara 7,5 setara jam sampai dengan 10 setara jam, maka yangbersangkutan ada pada posisi bekerja pada beban normal ( on load ), dan yangbersangkutan berhak mendapatkan tambahan honorarium kegiatan dari DPA yangada di SKPD. Alokasi honorarium pada kegiatan di belanja program/ belanjalangsung sifatnya memang sebagai imbalan atas kinerja keluaran ( output ) yang

dijanjikan oleh SKPD dengan posisi para pegawainya bekerja pada beban normal.Beban normal disini maksudnya bahwa pegawai masih bisa diberikan bebantambahan diluar tugas rutin keseharian sebesar kurang lebih 25% sampai dengan30% tanpa ada penurunan kualitas hasil kerja dengan asumsi pegawai dapatmelakukan beberapa tugas secara bersamaan dengan sumber kognitif berbedasesuai Multiple Resource Theory (MRT) . Tugas rutin keseharian dilaksanakan olehpegawai dengan beban sampai dengan 7,5 setara jam, sedangkan tambahan beban25% sampai dengan 30% dari 7,5 dapat kuantitatif-kan menjadi poin beban sebesar 10 setara jam;

6. Selanjutnya, jika seorang pegawai ada pada posisi bekerja dengan beban kerjamelebihi normal (=apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas tugas dengan

jumlah poin beban melebihi 10 setara jam sehari), maka pegawai tersebut berhakmendapatkan tambahan penghasilan;

7. Pemberian tambahan pemnghasilan bagi pegawai dapat diberikan apabila seorangpegawai mendapatkan poin beban kerja melebihi 10 setara jam dengan perhitungansejumlah selisih antara poin beban kerja yang diperoleh dikurangi poin beban 10setara jam;

8. nilai rupiah dari pemberian tambahan penghasilan dihitung dengan melakukankonversi poin beban kerja menjadi rupiah.

Nah, bagaimana kira kira konsep ini ?! bisakah diterapkan ? yang jelas aturanperundang undangan sudah memayungi dan secara teori-pun dapat di-

implementasikan. Saya rasa jika dilakukan workshop dengan banyak pihak yangberkepentingan bagus ya ?! Kita tunggu-lah kemungkinan tersebut, yang penting jauh jauh hari gini sudah kita wacanakan.

Salam.

Tentang eProject yang memudahkan manajemen pemdamemantau aparat-nya melaksanakan APBD Mei 27, 2008
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/27/tentang-eproject-yang-memudahkan-manajemen-pemda-memantau-aparat-nya-melaksanakan-apbd/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/27/tentang-eproject-yang-memudahkan-manajemen-pemda-memantau-aparat-nya-melaksanakan-apbd/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/27/tentang-eproject-yang-memudahkan-manajemen-pemda-memantau-aparat-nya-melaksanakan-apbd/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/27/tentang-eproject-yang-memudahkan-manajemen-pemda-memantau-aparat-nya-melaksanakan-apbd/


19/21

Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan , eGov . Tags: artikel , internet , IT , teknologi informasi4 comments

Kemarin saat coffee morning yang diadakan oleh Bapak Walikota Surabaya dengan seluruh jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah = Dinas/Badan/Bagian), saya mendapat-kan tugas

untuk menyiapkan data mengenai progress dan status pelaksanaan anggaran belanja dari semuaSKPD, plus apa masalah masing masing sub kegiatan sehingga penyerapan anggaran kok masih rendah ?!

Lha misalkan permintaan ini datangnya tahun lalu maka saya pasti bingung dan data yang adacuma global saja sehingga tidak bisa BUNYI dan tidak bermanfaat bagi para manajer pemkot.Tapi kemarin saya sangat senang karena data bisa tersaji lebih komplet berkat adanya aplikasieProject.

eProject merupakan aplikasi lanjutan dari eBudgeting yang nantinya bermanfaat untuk data dasar proses eProcurement dan proses penyusunan kontrak + pencairan termijn pekerjaan di eDelivery.

eProject dibuat karena ter-inspirasi Keppres 80/2003 yang mengamanatkan agar ada informasitentang paket -paket pekerjaan beserta kontrak kontrak-nya. Dari sini timbul ide agar informasiseputar paket pekerjaan dilengkapi sekalian seperti :

1. Jenis pengadaan untuk paket pekerjaan tersebut, mungkin lelang atau PL ataudiswakelola. Nantinya info ini akan digunakan sebagai dasar untuk proses administrasi-nya.

2. Kapan paket pekerjaan ini akan mulai diadakan.

3. Kapan paket pekerjaan ini akan mulai dilaksanakan dan kapan akan selesai.

4. Disamping itu direncanakan juga di eProject rencana pencairan keuangan dan penyelesaian SPJ-nya.

Kemudian, untuk memastikan bahwa pemaketan tadi sesuai dengan alokasi anggaran yang

tersedia, maka data awalnya harus mengambil dari aplikasi eBudgeting. Ini penting agar tidak terjadi alokasi anggaran hanya 1000 rupiah tapi dibuat 3 paket pekerjaan senilai 1200 rupiah,nantinya siapa yang akan membayar 200 rupiah sisanya jika paket tersebut terlanjur dilelang dan

pekerjaan selesai ? Ndak mungkin kan pemerintah daerah akan ngemplang ? he he he.

Nah, karena manajemen di pemkot Surabaya sangat IT minded , maka dengan meng-aksessitus eProject Beliau Beliau bisa mengetahui bahwa status hari ini seharusnya SKPD Xsudah melaksanakan lelang sekian paket, kemudian sekian paket seharusnya selesai fisiknya danmestinya sudah ada penyerapan anggaran sebesar sekian rupaih, asyik kan ?! kalau memangkinerja SKPD X buruk maka itu tinggal urusan dan kewenangan manajemen, apa itu menjaditanggung jawab Ka. SKPD atau PPKm dibawahnya. Yang penting, Ka. SKPD harus menguasaieProject untuk memelototi kinerja PPKm-nya sebelum kinerja SKPD secera keseluruhan

dipelototi oleh Manajemen yang lebih tinggi.Okey, sementara sekian dulu info tentang eProject, mengenai bagan yang menunjukkan posisieProject diantara aplikasi yang lain dapat dilihat di postingan tanggal 25 April lalu (SurabayaImprovement to Excellence Government Program) dalam bentuk file ppt. Kapan kapandisambung lagi ya.

Salam.
http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/egov/http://id.wordpress.com/tag/egov/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/internet/http://id.wordpress.com/tag/it/http://id.wordpress.com/tag/teknologi-informasi/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/egov/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://id.wordpress.com/tag/internet/http://id.wordpress.com/tag/it/http://id.wordpress.com/tag/teknologi-informasi/


20/21

Apa perlu DED untuk mengusulkan anggaran di APBD ? Mei 17, 2008 Posted by aisonhaji in Manajemen Keuangan Daerah , Manajemen Pengadaan .Tags: artikel

4 comments Kemarin habis jumatan beberapa teman berdebat di kantin kantor mengenai bagaimanasebenarnya prosedur pengusulan proyek dalam APBD. Mas Zaenal si raja ngeyel berpendapat

bahwa usulan proyek itu harus ada DED (Detail Engineering Design)-nya dulu. Ada yang bersikukuh bahwa pokoknya ada lokasi yang bisa di-drop-in proyek ya berarti bisa saja usulanitu diterima. Lantas yang lain bertanya, siapa yang akan menerima atau menolak usulan proyek itu ? trus siapa yang berhak mengusulkan dan seterusnya, pokoknya rame dan njelehi kalaunuruti debat konco konco tersebut (lha wong 2 jam ndak selesai juga he he he). Daripada sayaikut berpolemik dan ikut senewen karena tampaknya masing masing sama sama ndak megang dasar aturan, maka saya ndak ikut ikut adu mulut disitu dan milih nulis saja disini, gitulhoooh !

Menurut saya, sebenarnya masalah prosedur pengusulan proyek, DED dan lain lain terkait proses penyusunan dan pelaksanaan APBD mengikuti beberapa dasar regulasi (di Permendagri13/2006 dan Keppres 80/2003) sebagai berikut :Usulan proyek atau kegiatan (termasuk menetapkan keluaran/ output proyek/ kegiatan) di-usulkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui format RKA (Rencana Kerja danAnggaran) SKPD dengan tetap mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah) serta penjabaran pertahunnya di RKPD (Rencana Kerja PemerintahanDaerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon AnggaranSementara).Dalam menetapkan rencana keluaran/ output proyek tiap tahunnya disamping melihat pada target

target yang ada di RPJMD, RKPD dan KUA, maka SKPD juga harus mengacu ke SPM(Standar Pelayanan Minimal) masing masing sektor di daerah tersebut, ini kalau ada lho !Hampir semua daerah belum punya SPM, termasuk Surabaya (soalnya Pemerintah Pusat yangsektor-nya diwakili dengan keberadaan kementerian/ departemen belum juga menyelesaikanSPM tersebut, mungkin sibuk dengan urusan-nya sendiri, sehingga Pemda tidak mempunyaiacuan. Lagian ketentuan-nya SPM di daerah harus mengacu ke SPM yang dikeluarkan Pusat, inindak bela diri lho he he he).Dalam menentukan kebutuhan biaya masing masing kegiatan, SKPD juga harus melihat padaSSH (Standar Satuan Harga) dan ASB (Analisa Standar Belanja) agar tidak terjadi kelebihanalokasi anggaran karena barang/jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan terlalu mahal atau ndak

bisa dilaksanakan karena terlalu murah.Lho kok ndak pakai DED ? lantas DED itu ada dimana posisi-nya ? Di Permendagri 13/2003

jelas disebutkan bahwa dasar pengusulan anggaran ya RPJMD, KUA, PPAS, SPM, SSH dan

ASB. Tidak ada satu kalimat atau kata yang menyebut-kan DED. Yang pasti ada di Permendagri13/2006 (pasal 16) adalah penjelasan bahwa anggaran itu fungsinya diantaranya adalahOTORISASI, maksudnya bahwa anggaran daerah itu menjadi dasar untuk melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Misalkan alokasi anggaran belanja tertentusudah ditetapkan untuk suatu SKPD, berarti angka alokasi dan penjelasan atas rencana

penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan belanja/ kegiatan dengantidak boleh melebihi plafon alokasinya.

Nah pada saat pelaksanaan kegiatan inilah jika SKPD menggunakan penyedia barang/jasa (entah
http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/17/apa-perlu-ded-untuk-mengusulkan-anggaran-di-apbd/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/http://aisonhaji.wordpress.com/2008/05/17/apa-perlu-ded-untuk-mengusulkan-anggaran-di-apbd/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-keuangan-daerah/http://id.wordpress.com/tag/manajemen-pengadaan/http://id.wordpress.com/tag/artikel/


21/21

dengan cara PL atau Lelang), maka perlu DED yang didalamnya memuat informasi tentangGambar Teknis, spesifikasi teknis dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Menurut Keppres80/2003, berkas berkas ini menjadi bagian dari Dokumen Lelang. Nantinya bisa saja hasil DEDmenunjukkan bahwa kebutuhan anggaran suatu kegiatan tersebut tidak sampai menghabiskan

plafon alokasi yang ada di APBD. Disamping itu saat pembuatan OE (Owner Estimate = perhitungan ulang rincian rencana biaya dalam DED dengan mengacu kepada harga pasar saatakan mulai pengadaan) oleh panitia pengadaan, biasanya nilainya lebih rendah daripada plafon.Apalagi jika pengadaan menggunakan sistem eProcurement dengan sistem pascakualifikasi yangkompetitif dan transparan, penghematan terhadap plafon anggaran bisa lebih dari 25%

Nah tuh ! berarti DED itu baru diperlukan pada saat persiapan pengadaan kan ? DED tidak harusdisediakan pada saat penyusunan APBD, tetapi jika ada ya malah baik karena begitu APBDdisahkan dan DPA sudah diterbitkan maka SKPD bisa langsung melelang paket pekerjaan-nya(pekerjaan cepat selesai).So ! mohon teman teman yang kemarin berdebat di kantin jangan neruskan lagi debatnya,

banyak pekerjaan dan tugas melayani masyarakat yang menunggu kita. Jika masih juga ndak sependapat (terutama mas Zaenal) jangan nyari saya di kantor, cukup debat di blog ini saja, tulissaja ketidak-sependapat-an sampeyan di fasilitas komentar he he he.

Salam.

Documents

Evaluasi atas kontrak