PENERAPAN SISTEM EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS

SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN

DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA

diajukan untuk mengikuti LKTIM bagi Mahasiswa

Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009

TIM:

Yusno Yuliyanto I0405010

Akbar Darmawan I04060

Gustitia Putri P. I03060

Dibiayai oleh Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2009

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan

ii

LEMBAR PENGESAHAN

LOMBA KARYA TULIS INOVATIF MAHASISWA

1. Judul Naskah : Penerapan Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

2. Bidang Kajian : Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan 3. Ketua Tim

a. Nama Lengkap : Yusno Yuliyanto b. NIM/NRM : I0405010 c. Jurusan/Fakultas : Teknik Mesin/Teknik d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Sebelas Maret Surakarta e. Alamat Rumah/Telepon/Faximili : Donorati RT 04 RW 02 Purworejo

54151 / 085647291772 f. e-mail : yusnotech@gmail.com

4. Anggota Tim : 2 orang 5. Dosen Pembimbing

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T. b. NIP : 132 258 058

Surakarta, 14 Juni 2009

Menyetujui: Dosen Pembimbing,

Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T. NIP: 132 258 058

Ketua Tim,

Yusno Yuliyanto NIM: I0405010

Mengetahui: Pembantu Rektor III Bid. Kemahasiswaan

Universitas Sebelas Maret

Drs. Dwi Tiyanto, S.U. NIP: 130 814 593

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang karena rahmat-Nya

penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Karya tulis ini berjudul “ Penerapan Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas

sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat di Indonesia” disampaikan dalam rangka mengikuti LKTIM bagi

Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu

dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu :

1. Bapak Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T., Dosen Pembimbing karya tulis ini yang

telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya tulis ini.

2. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini, yang tidak

dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan

karya tulis ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juni 2009

Penulis

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 2

C. Tujuan ............................................................................................ 4

D. Manfaat ......................................................................................... 4

E. Sistematika Penulisan......................................................................5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................6

A. Strategi Penagentasan Kemiskinan di Indonesia............................ 6

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Community Economics

Empowerment) ............................................................................... 8

C. Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics) .... 9

BAB III METODE PENULISAN.................................................................... 12

A. . Teknik Penulisan ............................................................................ 12

B. Pendekatan Metode Penulisan........................................................ 12

C. Analisis Data .................................................................................. 12

D. Sumber Data ................................................................................... 13

BAB IV PEMBAHASAN................................................................................ 14

A. Konstribusi Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based

v

Economics) dalam Mengentaskan Kemiskinan ............................. 14

B. Keunggulan Metode Pengentasan Kemiskinan dengan Ekonomi

Berbasis Komunitas (Community-Bsaed Economics) .................... 15

C. Bentuk-Bentuk Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based

Economics) yang Cocok Diterapkan di Indonesia ......................... 17

D. Langkah-Langkah Penerapan Ekonomi Berbasis Komunitas

(Community-Based Economics) ..................................................... 20

BAB V PENUTUP........................................................................................... 27

A. Kesimpulan .................................................................................... 27

B. Saran ............................................................................................... 27

DAFTAR PUSTAKA

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Tabel studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi..................22

Tabel 4.2 : Contoh hasil analisis SWOT.....................................................................23

Tabel 4.3 : Matriks strategi pengembangan potensi....................................................24

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Diagram alir penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas................21

viii

PENERAPAN SISTEM EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA

Yusno Yuliyanto, Akbar Darmawan, Gustitia Putri P. Dosen Pembimbing : Dwi Aries Himawanto, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Masalah kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Metode pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak membuat kondisi rakyat miskin menjadi lebih sejahtera. Pemberian subsidi langsung tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan karena rakyat miskin selamanya akan tergantung pada bantuan tunai. Dengan kata lain, bantuan tunai tidak dapat memberdayakan mereka. Sistem ekonomi berbasis komunitas adalah metode pengentasan kemiskinan yang relatif baru. Metode ini menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah sehingga pada akhirnya mereka dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi laju urbanisasi dari desa ke kota. Sistem ekonomi berbasis komunitas dapat diterapkan pada berbagai bidang, yaitu pertanian, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan industri rumah tangga. Kata kunci : ekonomi berbasis masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan

ekonomi masyarakat

ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2007 sebanyak 37,17 juta

jiwa atau 16,58 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 224,328

juta jiwa. Jumlah itu berkurang dibandingkan bulan Maret 2006 yang tercatat

sebanyak 39,30 juta jiwa 17,75 persen dari total penduduk. Perhitungan

kemiskinan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi yang

dilakukan pada Maret 2006 dan Maret 2007. Penduduk dikategorikan miskin jika

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf menjelaskan, garis

kemiskinan pada Maret 2007 ditetapkan senilai Rp 166.697,00 per kapita per

bulan. Garis kemiskinan tersebut naik 9,67 persen dibandingkan garis kemiskinan

pada Maret 2006 yang tercatat senilai Rp 151.997,00 per kapita per bulan.

(Kompas, 3 juli 2007).

Pengumuman BPS tersebut memang sangat menggembirakan ditinjau dari

kuantitas penurunan angka kemiskinan. Apalagi garis kemiskinannya dinaikkan.

Jumlah penduduk miskin memang amat dipengaruhi oleh perubahan garis

kemiskinan dan perubahan pendapatan. Akan tetapi, banyak pihak yang

meragukan keakuratan data BPS tersebut. Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit,

Hendri Saparini menilai, turunnya angka kemiskinan tidak bisa dipercaya karena

pada kenyataannya, daya beli masyarakat, nilai tukar petani, dan upah buruh

justru turun. (Kompas, 3 juli 2007).

Sebulan sebelumnya, pada tanggal 11 Juni 2007, melalui Instruksi Presiden

nomor 6 tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan

Ekonomi yang antara lain berisi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor

x

keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setidaknya 20 trilyun rupiah pertahun

akan dikeluarkan pemerintah untuk membiayai UMKM dan angka yang lebih

besar disediakan oleh perbankan. (Antara, 12 Juni 2007).

Selama ini, pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah masih sangat

kurang. Padahal ketika krisis moneter (krismon) yang mengakibatkan

perusahaan-perusahaan besar harus merumahkan ribuan karyawannya dan 16

bank swasta nasional ditutup pada tanggal 1 November 1997, lembaga keuangan

mikro justru berkembang pesat. (Mubyarto, 2002). Unit-unit usaha kecil

bermunculan sebagai akibat banyaknya karyawan yang di-PHK (Pemutusan

Hubungan Kerja). Unit-unit usaha kecil ini terbukti mampu menopang kebutuhan

ekonomi rakyat kecil dalam menghadapi masa krismon.

Selain pemberdayaan UMKM, pemerintah perlu untuk mengembangkan

metode dan strategi lain yang digunakan dalam penguatan ekonomi masyarakat

(community economics empowerment). Salah satu metode pemberdayaan

ekonomi masyarakat adalah melalui sistem ekonomi berbasis komunitas

(community-based economics). Metode ini menitikberatkan pembangunan

ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang dikelola secara kolektif

yakni bertumpu pada kekuatan anggota komunitas dengan asas mutualisme dan

kekeluargan (brotherhood).

Sistem ekonomi berbasis komunitas sesuai dengan sistem ekonomi

kerakyatan. Inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah ekonomi harus ditopang

dari bawah, dimana rakyat secara partisipatif memiliki kesempatan aktif dalam

kegiatan ekonomi yang dapat menghidupi diri sendiri (self sufficient),

membangun dirinya sendiri (self-empowering), bersumber dari rakyat, dan

dikelola oleh rakyat atau masyarakat sendiri untuk meraih nilai tambah ekonomi

dan nilai tambah sosial.

B. Perumusan Masalah

xi

Masalah kemiskinan tampaknya merupakan musuh terbesar yang dihadapi

bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah

hampir 63 tahun merdeka, kesejahteraan rakyat masih jauh dari yang dicita-

citakan para pendiri bangsa ini. Kasus busung lapar dapat ditemui di seluruh

perjuru tanah air. Ribuan anak putus sekolah dapat kita temui setiap hari

berkeliaran di jalanan. Gelandangan dan pengemis bertebaran di kota-kota besar.

Antrian panjang terjadi hanya untuk mendapatkan satu liter minyak goreng

bersubsidi.

Kondisi sosial ekonomi rakyat kecil semakin hari semakin memprihatinkan.

Upaya pemerintah untuk membantu penderitaan rakyat kecil selama ini tidak

berjalan demgan baik. Sebagai contoh, pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT)

yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak (BBM) menimbulkan banyak masalah. Selain terjadi banyak

penyelewengan, bantuan dalam bentuk uang tunai tidak mendidik dan tidak

produktif. Masyarakat yang menerima bantuan hanya dapat menikmatinya sesaat.

Setelah bantuan habis, mereka kembali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberdayakan

perekonomian mereka dalam bentuk yang lebih mendidik dan produktif.

Sistem ekonomi berbasis komunitas merupakan program yang bertujuan

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan

potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat

dididik untuk mandiri secara ekonomi dengan potensi yang mereka miliki, tanpa

ada intervensi dari pihak luar. Pendekatan ekonomi model ini perlu diterapkan

pada masyarakat Indonesia agar mereka mampu mengolah potensinya. Akan

tetapi, sebelum metode ini benar-benar diterapkan harus dilakukan berbagai studi

dan penelitian. Karya tulis ini dibuat untuk memberikan sumbangan pemikiran

mengenai kemungkinan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di

Indonesia. Karya tulis ini berlandaskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

xii

1. Apakah konstribusi sistem ekonomi berbasis komunitas dalam mengentaskan

kemiskinan?

2. Apakah keunggulan metode pengentasan kemiskinan dengan sistem ekonomi

berbasis komunitas dibandingkan dengan metode lain?

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk sistem ekonomi berbasis komunitas yang cocok

diterapkan di Indonesia?

4. Bagaimanakah langkah-langkah penerapan sistem ekonomi berbasis

komunitas?

C. Tujuan

Selaras dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam pembuatan karya tulis ini adalah untuk mengkaji dan

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu :

1. Mengkaji kontribusi ekonomi sistem berbasis komunitas dalam mengentaskan

kemiskinan.

2. Mengetahui keunggulan metode pengentasan kemiskinan dengan sistem

ekonomi berbasis komunitas dibandingkan dengan metode lain.

3. Mengkaji dan merumuskan bentuk-bentuk sistem ekonomi berbasis

komunitas yang cocok diterapkan di Indonesia.

4. Merumuskan langkah-langkah penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas

di Indonesia.

D. Manfaat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan lain. Manfaat yang ingin diperoleh

dari pembuatan karya tulis ini antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai penerapan dan konstribusi sistem ekonomi

berbasis komunitas dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

xiii

2. Memberikan gambaran keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas

dibandingkan metode pengentasan kemiskinan yang lain.

3. Memberikan rumusan mengenai bentuk dan langkah-langkah penerapan

sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kerangka konseptual berisi batasan, konsep, dan

teori yang mendukung penulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian,

buku, internet, atau sumber-sumber lainnya.

Bab III Metode Penulisan berisi

Metode penulisan menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang benar

yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang menguraikan

secara cermat cara atau metode pengumpulan informasi dan atau data,

analisis informasi atau data, penarikan simpulan, serta merumuskan

saran. Metode penulisan mencakup: pendekatan penulisan, sumber

penulisan, sasaran penulisan, dan tahapan penulisan.

Bab IV Pembahasan

Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai dengan

rumusan masalah dan tujuan.

Bab V Penutup

Penutup berisi simpulan dan saran yang direkomendasi.

xiv

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah

menyusun Dokumen Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP) atau

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sementara yang merupakan dokumen

sementara dan dipersiapkan sebagai pengantar bagi bangsa Indonesia untuk

menyusun sebuah strategi besar (grand strategy) penanggulangan kemiskinan

jangka panjang (2004 - 2015).

Di dalam dokumen I-PRSP ini disebutkan bahwa selama ini pemerintah

telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan

program untuk menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar

seperti: (i) pangan; (ii) pelayanan kesehatan dan pendidikan; (iii) perluasan

kesempatan kerja; (iv) bantuan prasarana dan sarana pertanian; (v) bantuan kredit

usaha bagi masyarakat miskin; dan (vi) bantuan prasarana permukiman kumuh

perkotaan. Upaya pemerintah tersebut diintesifkan sejak 1994 melalui program

Inpres Desa Tertinggal (IDT), Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa

Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan Jaring Pengaman Sosial

(JPS).

Sejak pelaksanaan otonomi daerah 2001, upaya penanggulangan

kemiskinan dilaksanakan secara terdesentralisasi, dengan mendorong secara terus

menerus kepada pemda (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan segenap elemen

masyarakat lainnya (perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya/organisasi

masyarakat, dan masyarakat miskin) untuk berpartisipasi dalam kegiatan

penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

xv

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah

memutuskan untuk melakukan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan

dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN). Dimulai dengan rancangan Repeta 2003 yang menempatkan masalah

penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan di antara 11

prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu dalam RAPBN 2003

dilakukan penajaman program/kegiatan di seluruh sektor terkait melalui langkah

kebijakan: (i) penciptaan kesempatan yang berkaitan dengan sasaran pemulihan

ekonomi makro, perwujudan pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan

umum; (ii) pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan sasaran penyediaan

akses masyarakat miskin ke sumber daya ekonomi dan keterlibatan masyarakat

miskin dalam pengambilan keputusan; (iii) peningkatan kemampuan yang

berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan,

perumahan agar masyarakat makin produktif; dan (iv) perlindungan sosial yang

berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang

mengalami kecacatan, fakir miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan

pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.

Langkah yang diambil pemerintah adalah dengan membentuk Komite

Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Kepres No. 124 Tahun 2001 jo. No.

8 Tahun 2002 jo. No. 34 Tahun 2004. Kemudian KPK menetapkan dua

pendekatan utama untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu: (1) mengurangi beban

biaya bagi penduduk miskin; dan (2) meningkatkan pendapatan atau daya beli

penduduk miskin. Pendekatan ini dijadikan pedoman bagi langkah kebijakan

pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Saat ini

pemerintah menyusun SPK melalui tahapan: (i) identifikasi permasalahan

kemiskinan; (ii) evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;

(iii) perumusan strategi dan kebijakan; (iv) perumusan program dan cara

penyampaian program; dan (v)pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

dan program.

xvi

Selain itu, dalam pengarusutamaan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan, mulai 2002 pemerintah menyiapkan pedoman dan

petunjuk bagi instansi sektoral dan daerah untuk menyusun program dan rencana

anggaran pembangunan yang berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan

serta memberikan bantuan teknis kepada instansi sektoral dan daerah untuk

melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara

terdesentralisasi. (Akhmadi, 2004).

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Community Economics Empowerment)

1.Pengertian

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) adalah suatu

pendekatan yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keseluruhan

kemampuan masyarakat

Pembedayaan masyarakat pada intinya bertujuan agar masyarakat dapat

menolong diri sendiri dan mengembangkan wilayahnya, dengan kegiatan

income generating melalui optimasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan potensi serta

peluang yang ada serta memperhatikan permasalahan yang muncul, yang

merupakan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sehingga implementasi kegiatan

akan lebih efektif dan efisien. (USAID, 2007)

2.Penerapan yang Pernah Dilakukan

Upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberdayaan ekonomi

masyarakat telah dilakukan sejak zaman Orde Baru. Pemberdayaan ekonomi

masyarakat terutama dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) serta sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk

memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan, pemerintah Orde Baru

meluncurkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan untuk

memperkuat kemampuan masyarakat dan mengidentifikasi, menguasai, dan

memobilisir sumber yang ada di masyarakat setempat. (Suyanto, 1995).

xvii

Akan tetapi, pelaksanaan program IDT di lapangan tidak sesuai blue print

yang dirancang pemerintah pusat. Penyelewengan banyak terjadi dalam

penyaluran dana IDT, dari pemerintah daerah tingkat I di provinsi hingga

RT/RW di tingkat desa kelurahan. Penggunaan dana IDT oleh masyarakat

penerima juga tidak sesuai yang diharapkan karena dana yang seharusnya

digunakan untuk usaha produktif malah banyak digunakan untuk keperluan

konsumtif.

Memasuki era reformasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

pembinaan UMKM masih terus dilakukan pemerintah. Berbagai program lain

juga diluncurkan, misalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada

tahun 2001. Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (B2P TTG LIPI) melaksanakan program pemberdayaan

ekonomi masyarakt Kabupaten Poso melalui pemanfaatan Teknologi Tepat

Guna (TTG) untuk mengolah komoditi lokal, seperti coklat, kelapa, dan ikan,

sebelum di jual ke pasar. Berbagai macam komoditi lokal umumnya dijual

dalam bentuk produk primer (tanpa pengolahan). Pengolahan produk-produk

tersebut sebelum dijual ke pasar akan menambah nilai jualnya dan pada

akhirnya petani menikamati keuntungan yang lebih.

C. Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics)

1. Pengertian

Ekonomi berbasis komunitas adalah kegiatan ekonomi yang dilandaskan

pada tiga hal penting, yakni partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan potensi lokal

oleh masyarakat demi tercapainya pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat

secara luas dan merata. Artinya warga ikut merencanakan ekonomi seperti apa

dimasa kini dan masa yang akan datang. Tetapi yang penting adalah melakukan

kontrol. Reformasi tidak cukup kalau tidak ada penguatan rakyat sipil. Apakah

xviii

sektor ekonomi akan mengulang sektor yang sama di bidang politik. (Sujito,

2003).

Wikipedia menyebutkan bahwa ekonomi berbasis komunitas mendorong

penggunaan potensi lokal dan penolakan paksaan serta subsidi dari luar.

Sementara itu, situs Green Party of New Jersey , sebuah lembaga sosial di

Amerika Serikat, mengatakan bahwa ekonomi berbasis komunitas (community-

based economics) adalah suatu politik ekonomi yang membedakannya sendiri

dari sosialisme ortodoks dan kapitalisme dengan menekankan bahwa skala

organisasi harus diperlakukan sebagai suatu masalah utama dan mandiri. Tradisi

ini, sekalipun berafiliasi dengan erat dengan niai-nilai sosialis, lebih tepat

digolongkan sebagai sistem ekonomi “murni”. Oleh karena itu, sistem ini

cocok dengan banyak bentuk usaha bebas dan kepemilikan swasta, asalkan

ukuran perusahaan swasta tidak sedemikian besar untuk memisahkan

kepemilikan dari keterlibatan pribadi, yang saat ini merupakan aturan pada

sebagian besar kapitalisme yang dijalankan dunia. Kebesaran adalah

pembalasan keadilan, tak peduli apakah kebesaran itu birokrasi publik atau

swasta, sebab kebesaran mengakibatkan impersonalitas, ketidakpekaan, dan

nafsu untuk mengumpulkan kekuatan abstrak.

2.Penerapan yang Pernah Dilakukan

Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini

masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama kalangan masyarakat adat.

Dalam sistem permerintahan masyarakat adat, suasana kekeluargaan masih

begitu terasa. Kepala suku, pemangku adat, atau pemimpin kelompok

mempunyai pengaruh yang sangat besar pada kehidupan suku atau kelompok

tersebut. Di sinilah potensi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas

nampak jelas.

Hingga saat ini, nampaknya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah (pemda), belum tertarik untuk mengembangkan sistem

ekonomi berbasis komunitas. Pemberdayaan masyarakat melalui sistem

xix

ekonomi berbasis komunitas di Indonesia selama ini hanya dilakukan oleh

beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM yang berperan

aktif dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia

antara lain Institute for Research and Empowerment (IRE), Tabitha, Telapak,

Austcare, Yayasan Merah Putih, dan beberapa LSM lain baik dari dalam

maupun luar negeri.

Beberapa perusahaan besar juga melakukan pemberdayaan masyarakat

dengan melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis komunitas sebagai

realisasi Corporate Social Responsibility (CSR). Contoh perusahaan yang

melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis komunitas adalah PT Carrefour

Indonesia. PT Carrefour Indonesia berhasil membina sedikitnya 45 orang warga

Ngagel Surabaya, untuk melakukan produksi sabun kemasan skala industri

rumahan dengan merek Java Soap. (Bisnis Indonesia, 2007)

xx

BAB III

METODE PENULISAN

A. Pendekatan Penulisan

Metode pada penulisan Karya Tulis Ilmiah yang digunakan analisis sintesis

dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai acuan telaah pustaka.

B. Sumber Penulisan

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku dan

internet.

C. Sasaran Penulisan

Sasaran penulisan karya tulis ini adalah memberikan masukan pada pemerintah

pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, maupun BUMN untuk menerapkan

sistem ekonomi berbasis komunitas dalam rangka mengatasi persoalan

kemiskinan dalam masyarakat.

D. Tahapan Penulisan

1. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang diperoleh dikumpulkan menjadi suatu hipotesis yang

nantinya akan dicari jawabannya.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Penulisan berdasarkan pengumpulan data dan informasi sebagai landasan

telaah pustaka, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Mengumpukan data dan informasi

b. Mengolah data dan informasi

c. Menganalisis data dan informasi yang diperoleh

d. Merumuskan kesimpulan dan saran

xxi

Metode dasar yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskriptif. Ciri dari metode ini adalah :

a. Memusatkan diri pada pemecahan–pemecahan masalah yang ada pada

masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian

dianalisis. (Mardikanto, 2001)

xxii

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based Economics)

dalam Mengentaskan Kemiskinan

Mengingat pembinaan ekonomi berbasis komunitas belum banyak diterapkan

di Indonesia, konstribusi nyata ekonomi berbasis komunitas dalam mengentaskan

kemiskinan belum banyak dirasakan. Sebagaimana telah disebutkan dalan

tinjauan pustaka, pembinaan ekonomi berbasis komunitas hanya dilakukan oleh

lembaga-lembaga non pemerintah. Pembinaan ekonomi berbasis komunitas yang

dilakukan PT Carrefour Indonesia di Surabaya merupakan contoh nyata upaya

pengentasan kemiskinan masyarakat. Produksi sabun kemasan skala industri

rumah tangga secara langsung dapat membantu masyarakat miskin dalam mencari

nafkah. Apalagi distribusi dan pemasaran produk sabun tersebut dilakukan

melalui gerai-gerai Carrefour di Indonesia.

Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui pembinaan ekonomi berbasis komunitas dilakukan oleh Baitul Mal wat

Tamwil (BMT) Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo. BMT Binamas Purworejo

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pemeliharaan kambing.

Program ini dilakukan di desa-desa di dua kecamatan, yaitu Kecamatan

Purworejo dan Kecamatan Kaligesing. Mekanisme pemberdayaannya adalah

dengan meminjamkan induk kambing kepada para petani miskin untuk dipelihara.

Induk kambing yang dipinjamkan dipilih kambing dengan kualitas baik, terutama

kambing Peranakan Etawa (PE). Petani peminjam wajib memelihara, memberi

makan, dan mengawinkan induk kambing tersebut. Pembagian hasil usaha

dilakukan dengan sistem bagi hasil. Resiko kegagalan, misalnya induk kambing

mati, juga ditanggung bersama. Sebagian besar peminjam adalah ibu rumah

xxiii

tangga. Hasil penjualan anak kambing dapat membantu perekonomian keluarga,

terutama untuk biaya sekolah anak-anak mereka.

Dua contoh di atas merupakan sedikit gambaran tentang peranan ekonomi

berbasis komunitas dalam memberdayakan masyarakat serta mengentaskan

mereka dari himpitan kemiskinan yang menjerat. Beberapa LSM, baik dari dalam

maupun luar negeri, juga melakukan pembinaan sistem ekonomi berbasis

komunitas di Indonesia. Misalnya, IRE yang memberdayakan masyarakat nagari

di Sumatera Barat dan Yayasan Bina Lingkungan (YBL) Masta yang melakukan

pendampingan terhadap petani agar dapat berpartisipasi mengelola hutan di

Perbukitan Menoreh, Kedu, Jawa Tengah.

Sistem ekonomi berbasis masyarakat memang belum terdengar gaungnya di

Indonesia karena masing-masing pihak yang menjalankannya berjalan sendiri-

sendiri. Pemerintah belum melirik cara ini untuk membantu mereka dalam

kampanye mengentaskan kemiskinan.

Keberhasilan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas berdampak

cukup besar bagi masyarakat setempat. Di samping masyarakat dapat mandiri

secara ekonomi, arus urbanisasi ke kota juga dapat ditekan. Masyarakat yang

mempunyai penghidupan layak di desa tidak berkeinginan lagi untuk merantau ke

kota-kota besar, terutama Jakarta.

B. Keunggulan Metode Pengentasan Kemiskinan dengan Ekonomi Berbasis

Komunitas (Community-Based Economics)

Sistem ekonomi berbasis komunitas menitikberatkan pada pembangunan

kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Program

Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diluncurkan pemerintah sebagai kompensasi

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2005 lalu. SLT merupakan

program yang kurang mendidik karena bantuan tunai tanpa disertai pembinaan

hanya akan digunakan untuk keperluan konsumtif. Bantuan uang tunai sebesar Rp

xxiv

100.000,00/bulan dan diberikan setiap tiga bulan sekali tidak mampu menutupi

kebutuhan hidup masyarakat miskin yang semakin melonjak. Bantuan tersebut

hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari atau beberapa

minggu. Belum lagi kalau bantuan tersebut dipotong oleh aparat desa/kelurahan

dengan berbagai alasan. Selain itu, penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran

menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat.

Di zaman orde baru, pengentasan kemiskinan di pedesaan dilakukan melalui

program Inpres Desa Tertinggal (IDT). IDT disalurkan dalam bentuk kredit lunak

dengan bunga rendah melalui Bank Desa. IDT dimaksudkan untuk membantu

masyarakat miskin dalam membangun dan mengelola usaha mandiri. Akan tetapi,

program IDT ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena

masyarakat menjalankan usahanya sendiri-sendiri. Kurangnya penyuluhan dan

pembinaan dari pemerintah juga membuat masyarakat bingung memilih usaha

yang cocok bagi mereka. Sebagai akibatnya, usaha yang mereka lakukan tidak

berlangsung lama. Kegagalan program IDT juga dipengaruhi oleh banyaknya

penyimpangan yang terjadi. Di beberapa desa, dana dari pemerintah tidak hanya

disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saja tetapi

dibagi rata untuk seluruh penduduk desa. Baik yang kaya maupun yang miskin

memperoleh bantuan IDT sehingga nominal bantuan yang diperoleh masyarakat

ekonomi lemah justru kecil.

Sistem ekonomi berbasis komunitas berbeda dengan program SLT maupun

IDT. Karena tujuan utamanya adalah untuk membangun kemandirian ekonomi

masyarakat dalam jangka panjang, sistem ekonomi berbasis komunitas

menghindari segala bentuk bantuan tunai dan kebijakan-kebijakan reaktif seperti

SLT. Keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas dibandingkan dengan

program pengentasan kemiskinan yang lain terletak pada pengelolaan usaha

secara bersama-sama oleh anggota masyarakat dengan mendayagunakan potensi

lokal.

xxv

Perumpamaan yang tepat bagi sistem ekonomi berbasis komunitas adalah

memberi kail dan umpan pada masyarakat ekonomi lemah, bukan memberi

ikannya. Kolam tempat memancingnya telah disediakan disekitar mereka.

Pemerintah berperan dalam melatih mereka agar dapat menjadi pemancing yang

baik serta menjaga agar tempat pemancingan tersebut tetap lestari.

C. Bentuk-Bentuk Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-Based

Economics) yang Cocok Diterapkan Di Indonesia

Sebagai negara berkembang dengan persentase penduduk miskin yang besar,

sistem ekonomi berbasis komunitas sangat cocok diterapkan di Indonesia. Potensi

sumber daya alam yang sangat banyak dan beraneka ragam merupakan modal

yang sangat berharga. Setiap daerah di Indonesia mempunyai potensi masing-

masing yang unik. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga

harus bersifat unik di masing-masing daerah. Artinya, program pengentasan

kemiskinan di Indonesia tidak dapat dilakukan pada skala makro saja, tetapi juga

harus dilakukan dalam skala mikro. Pemberdayaan ekonomi mikro inilah yang

harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Banyak sekali potensi lokal di Indonesia yang selama ini belum tergarap

dengan baik. Pengelolaan potensi lokal yang belum optimal disebabkan oleh

berbagai faktor. Faktor-faktor penghambat pengelolaan potensi lokal di Indonesia

antara lain kurangnya pengetahuan serta penguasaan teknologi yang rendah.

Sistem pemasaran produk lokal yang tidak menguntungkan petani, peternak, atau

perajin juga merupakan faktor penyebab keengganan masyarakat untuk

mengembangkan potensi lokal.

Keanekaragaman potensi lokal yang ada di Indonesia membuat model

pengelolaannya beraneka ragam pula. Potensi lokal yang dapat dikembangkan

dengan sistem ekonomi berbasis komunitas antara lain di bidang pertanian,

peternakan, kerajinan, pariwisata, dan industri rumah tangga.

xxvi

Di bidang pertanian dan peternakan, titik berat pengembangan sistem

ekonomi berbasis komunitas adalah agar produk hasil pertanian dan petenakan

tidak dijual dalam bentuk produk primer (tanpa pengolahan) sehingga dapat

memberi nilai tambah bagi petani dan peternak.

Sebagai contoh, sebuah daerah pertanian diketahui cocok untuk ditanami

ketela pohon. Petani diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengolahan

ketela pohon menjadi berbagai macam produk makanan ringan, seperti kerupuk,

opak, gethuk, kripik, dan lain-lain. Sebai modal awal, pemerintah dapat memberi

kredit dengan bunga rendah atau tanpa bunga sama sekali dan tanpa jaminan

kepada petani. Pemerintah kemudian melakukan pendampingan usaha sehingga

pengelolaan usaha dapat berjalan efisien. Pemasaran produk dilakukan melalui

koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pengelolaan koperasi sedapat

mungkin juga dilakukan oleh masyarakat sendiri dan pemerintah hanya sebagai

pendamping. Hal ini bertujuan untuk menghindari permainan harga oleh

tengkulak jika pemasaran tidak dikelola oleh mereka sendiri.

Untuk bidang peternakan, contohnya adalah suatu daerah yang cocok untuk

peternakan itik. Peternak diberikan penyuluhan tentang cara beternak itik yang

baik serta cara memberi ransum yang tepat. Pelatihan ini bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas itik dala bertelur. Selanjutnya, untuk memberi nilai

tambah pada telur, peternak diberi pelatihan pembuatan telur asin. Pemasaran

hasil ternak juga dilakukan melalui koperasi yang dikelola oleh petenak sendiri.

Sistem ekonomi berbasis komunitas di bidang pertanian dan peternakan

seperti yang sudah dicontohkan di atas cocok pada kaum ibu di pedesaan. Pada

umumnya, kaum ibu di pedesaan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan

mempunyai banyak waktu luang setelah mereka selesai mengerjakan tugas rumah

tangga mereka. Pemberdayaan kaum ibu di pedesaan dapat membantu

perekonomian keluarga dan pada akhirnya dapat mengentaskan mereka dari

jurang kemiskinan.

xxvii

Sistem ekonomi berbasis komunitas juga dapat diterapkan di bidang

kerajinan. Di Indonesia, terdapat berbagai macam produk kerajinan. Produk-

produk kerajinan tersebut mulai dari kerajinan ukir, furniture, gerabah, keramik,

mendong, berbagai macam cinderamata dan aksesoris hingga batik. Beberapa

sentra kerajinan tersebut memang sudah dikelola dengan baik sehingga perajin

tidak mengalami kesulitan dalam proses pemasaran. Kerajinan ukir di Jepara,

batik di Solo, dan kerajinan mendong di Tasikmalaya merupakan contoh sentra-

sentra kerajinan yang sudah di kelola dengan baik.

Contoh tersebut hanya sebagian kecil dari kekayaan hasil kerajinan di

Indonesia. Masih banyak sentra kerajinan di tanah air yang pengelolaannya

memprihatinkan. Kualitas yang rendah dan kurangnya variasi hasil kerajinan

merupakan kendala utama dalam mengembangkan pasar. Produk kerajinan yang

kurang bervariasi menyebabkan konsumen merasa jenuh dengan produk tersebut.

Pemberdayaan perajin dilakukan dengan memberi penyuluhan tentang

pengembangan kualitas dan variasi hasil kerajinan. Kemudian, pemerintah

membantu distribusi dan pemasaran produk tersebut. Apabila belum terdapat

mekanisme pemasaran yang baik, perlu dibentuk mekanisme pemasaran yang

sesuai. Pembentukan koperasi juga dapat dilakukan untuk membantu proses

pemasaran produk kerajinan tersebut.

Untuk bidang pariwisata, sistem ekonomi berbasis komunitas diterapkan

dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata di daerah

tersebut. Contoh konkretnya adalah masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut

yang direkrut sebagai petugas keamanan, penjual karcis masuk, atau petugas

kebersihan. Bagi yang ingin berdagang, pemerintah harus memberi ruang gerak

bagi mereka. Selain itu, masyarakat di sekitar tempat wisata juga dapat dibina

untuk membuat berbagai macam souvenir untuk dijual. Dengan masyarakat

sekitar dalam pengelolaan tempat wisata, selain masyarakat tertolong secara

xxviii

ekonomi, diharapka mereka mempunyai rasa memiliki terhadap tempat wisata

tersebut sehingga ikut menjaga kelestariannya.

Sistem ekonomi berbasis komunitas juga dapat diterapkan melalui pembinaan

industri rumah tangga (home industry). Industri kecil yang dibangun tetap harus

memperhatikan potensi daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk menjamin

kelangsungan hidup industri tersebut, terutama untuk menjamin ketersediaan

bahan baku. Sebagai contoh, untuk membuat sentra industri kecil kerupuk udang

tentu harus dipilih daerah yang dekat dengan sumber udang. Daerah tersebut

mungkin daerah di dekat perkampungan nelayan atau di sekitar tambak udang.

Aspek pemasaran juga harus dipertimbangkan. Untuk dapat memperlancar proses

pemasaran, daerah tersebut harus mempunyai akses yang bagus terhadap pasar,

misalnya tidak jauh dari perkotaan.

D. Langkah-Langkah Penerapan Ekonomi Berbasis Komunitas (Community-

Based Economics)

Penerapan ekonomi berbasis komunitas harus didahului dengan studi yang

mendalam. Studi mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi

daerah setempat mutlak harus dilakukan sebelum menerapkan sistem ekonomi

berbasis komunitas. Hasil studi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan

potensi yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut. Ananisis hasil studi

dilakukan dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threatment).

Hasil analisis SWOT juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun strategi

pengembangan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembinaan terhadap

masyarakat dan mendampingi mereka dalam memulai dan menjalankan usahanya.

Evaluasi dilakukan setelah usaha berjalan kurang lebih selama satu tahun. Hasil

evaluasi berguna untuk menyusun strategi pengembangan selanjutnya. Secara

umum, langkah-langkah penerapan ekonomi berbasis komunitas dapat

digambarkan dengan diagram alir sebagai berikut.

xxix

Studi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi

Pembinaan masyarakat

Analisis SWOT

Penyusunan strategi

pengembangan

Penentuan potensi yang cocok

Pendampingan usaha

evaluasi

Gambar 4.1 : Diagram alir penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas

xxx

Tahapan-tahapan di atas merupakan gambaran umum dari langkah-langkah

yang harus ditempuh dalam menerapkan sistem ekonomi berbasis komunitas.

Uraian mengenai langkah-langkah di atas dapat di jabarkan sebagai berikut :

1.Studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi setempat.

Studi mengenai kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi setempat

merupakan studi pendahuluan sebelum menerapkan sistem ekonomi berbasis

komunitas. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui secara umum kondisi

masyarakat setempat. Kondisi-kondisi secara umum yang perlu diketahui

disajikan dalam tabel berikut :

No Kondisi umum Kondisi yang perlu diketahui

1. Sosial • Sistem kekerabatan

• Tingkat kesejahteraan masyarakat

• Tingkat melek huruf

• Kondisi kesehatan masyarakat

• Kondisi fasilitas-fasilitas penunjang

(puskesmas, tempat ibadah, sekolah)

2. Ekonomi • Kegiatan perekonomian utama penduduk

setempat

• Mata pencaharian utama penduduk

setempat

• Hasil bumi setempat

• Akses ekonomi daerah setempat

Tabel 4.1 : Tabel studi kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi

xxxi

3. Demografi • Jumlah penduduk

• Distribusi penduduk (anak-anak, dewasa,

tua, laki-laki, wanita)

• Tingkat pengangguran

• Jumlah angkatan kerja

4. Geografi • Letak geografis

• Luas wilayah

• Kondisi geografis (kondisi tanah, iklim,

curah hujan)

2.Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah metode analisis yang umum digunakan sebagai dasar

untuk menentukan kebijakan dalam manajemen. SWOT merupakan singkatan

dari strength, weakness, opportunity, and threatment. Sesuai dengan artinya,

analisis SWOT berfungsi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman pada objek yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan mengacu pada

data-data yang diperoleh di lapangan.

Hasil analisis SWOT kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk

memudahkan pengambilan keputusan selanjutnya. Berikut ini merupakan

contoh analisis SWOT dari data yang telah ada.

Gambaran umum:

Desa Donorati merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan

Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa ini terletak di lereng

perbukitan. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 1024 jiwa dengan

rincian 492 laki-laki dan 532 wanita. Penduduk berusia di atas 17 tahun

sebanyak 743 jiwa. Sebagian mata pencaharian penduduk adalah petani dan

buruh. Luas lahan pertanian terbatas dan mengandalkan air hujan untuk

mengairi sawah (sawah tadah hujan). Jumlah remaja yang tinggal di desa sangat

sedikit karena sebagian besar bekerja di kota-kota besar. Sebagian besar kaum

xxxii

ibu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Hanya ada beberapa yang

berdagang atau menjadi buruh bangunan.

Hasil analisis SWOT :

No Komponen SWOT Rincian

1. Strength / kekuatan • Banyak tersedia tenaga kerja

• Banyak terdapat daerah hutan yang

ditumbuhi pepohonan

2. Weakness / kelemahan • Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

penduduk rendah

3. Opportunity / peluang • Bagaimana memberdayakan kaum ibu

dan kaum pengangguran agar dapat

produktif secara ekonomi

4. Threatment / ancaman • Daerah rawan bencana tanah longsor

3.Penentuan potensi yang cocok untuk dikembangkan di daerah tersebut.

Dengan melihat hasil studi pendahuluan dan analisis SWOT, potensi

sekiranyan dapat dikembangkan untuk membantu perekonomian masyarakat

dapat diketahui. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi potensi Sumber

Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Potensi SDA dapat

berupa tanah yang subur, hasil bumi, dan kondisi yang sesuai untuk

mengembangkan suatu usaha. Sementara itu, potensi SDM dapat berupa

keterampilan, etos kerja, dan kekerabatan masyarakat setempat.

Contoh untuk Desa Donorati di atas, potensi yang cocok untuk

dikembangkan adalah yang dapat melibatkan kaum wanita untuk mengelolanya.

Dalam hal ini BMT Binamas Purworejo melihat potensi untuk mengembangkan

ternak kambing. Kambing tersebut sebagian besar dirawat oleh kaum ibu

setelah mereka selesai mengerjakan tugas-tugas rumah tangga mereka.

Tabel 4.2 : Contoh hasil analisis SWOT

xxxiii

4.Penyusunan strategi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas.

Penyusunan strategi pengembangan sistem ekonomi berbasis komunitas

juga berdasar pada hasil analisis SWOT. Strategi disusun dengan

mempertimbangkan dan mengombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman yang ada. Cara paling efektif untuk menyusun strategi pengembangan

adalah dengan menggunakan matriks strategi seperti gambar berikut :

Kekuatan Kelemahan

Peluang Strategi Strategi

Ancaman Strategi Strategi

Matriks di atas memperlihatkan bahwa setiap strategi harus disusun dengan

mengombinasikan dua komponen SWOT. Kombinasi keempat komponen

SWOT tersebut adalah kekuatan-peluang, kekuatan ancaman, kelemahan

peluang, dan kelemahan-ancaman.

5.Pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat

Sistem ekonomi berbasis komunitas menghendaki agar masyarakat dapat

mandiri secara ekonomi dengan mengolah potensi pada diri mereka atau di

sekitar mereka. Potensi yang harus dikembangkan adalah potensi yang telah

diketahui dari hasil analisis SWOT. Prinsip dasar sistem ekonomi berbasis

komunitas adalah memberi kail dan umpan bukan memberi ikan. Tempat untuk

memancingnya adalah tersedia di sekitar mereka.

Pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk memberi tambahan bekal bagi

masyarakat sebelum mereka mengolah potensinya. Penyuluhan sebaiknya

dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil agar materi yang disampaikan dapat

diterima dengan baik. Setiap selesai penyampaian suatu materi, hendaknya

dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi perlu dilakuakan secara intensif

Tabel 4.3 : Matriks strategi pengembangan potensi

xxxiv

sebagai ajang tukar pikiran antan sesama peserta maupun antara peserta dengan

pemateri.

Materi pelatihan sebaiknya juga diisi dengan cara-cara pembukuan

sederhana sehingga peserta diharapkan dapat memahami dan membuat sistem

pembukuan sederhana pada usahanya. Pembukuan sederhana ini berfungsi

untuk mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan. Selain itu,

pembukuan juga diperlukan untuk proses evaluasi.

6.Pendampingan usaha

Pendampingan usaha penting dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai

dengan rencana yang telah disusun. Pendampingan yang dilakukan meliputi

pendampingan proses produksi, manajemen, serta proses pemasaran. Pada awal

pelaksanaan usaha, pendampingan perlu dilaksanakan secara intensif. Intensitas

pendampingan dikurangi secara berangsur-angsur seiring dengan meningkatnya

tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Pendampingan dilakukan

sampai masyarakat dapat berusaha secara mandiri.

7.Evaluasi.

Setiap tindakan yang terencana memerlukan evaluasi untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan usaha tersebut. Evaluasi rutin harus dilakukan untuk

mengetahui perkembangan penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas.

Evaluasi dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan. Hasil evaluasi

diggunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Hasil

evaluasi yang .menunjukkan perkembangan positif berarti sistem yang

diterapkan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jika evaluasi

belum menunjukkan hasil yang maksimal, sistem ekonomi berbasis komunitas

yang diterapkan perlu dikaji ulang dan diperbaiki pelaksanaannya.

xxxv

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas, penulis menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas mempunyai konstribusi besar

dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat, yaitu dapat meningkatkan

kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi laju urbanisasi dari desa

ke kota.

2. Keunggulan sistem ekonomi berbasis komunitas adalah memberi bekal

keterampilan hidup pada masyarakat miskin sehingga mereka dapat mandiri

secara ekonomi.

3. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas di Indonesia dapat dilakukan

pada berbagai bidang yaitu bidang pertanian, peternakan, kerajinan,

pariwisata, dan industri rumah tangga.

4. Penerapan sistem ekonomi berbasis komunitas melalui beberapa langkah,

yaitu studi sosial, ekonomi, demografi, dan geografi, analisis SWOT,

penentuan potensi yang cocok, penyusunan strategi pengembangan,

pembinaan masyarakat, pendampingan usaha, dan evaluasi.

B. Saran

1. Usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia

hendaknya dilakukan secara lebih intensif dengan melibatkan pemerintah,

LSM, dan masyarakat umum.

2. Pemerintah hendaknya mengadopsi sistem ekonomi berbasis komunitas

sebagai metode pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di

Indonesia.

xxxvi