Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan ...repository.fisip-untirta.ac.id/961/1/Naskah 14.pdfPROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI ILMU PEMERINTAHAN 2018 187 Ekologi

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI ILMU PEMERINTAHAN 2018

187

EkologiPolitikKawasanKonservasi:KontestasiKepentinganAntaraMasyarakatLokal,LSM,danPemerintah

ResyaFamelasari&YuyunPriantini

ProgramStudiIlmuPolitik,[email protected],[email protected]

Abstract:Thisstudyfocusesonmappingtheinterestsoftheactorsinvolvedinthediscourseof theconservation functiondeclineofSempuIslandNatureReserveintoNatureParks.Thetheory of this research used Political Ecology and Concept Conservation. The researchmethodisdescriptive-qualitativewithmaindatasourcethroughin-depthinterviewtosomekeyandadditionalinformants.Theresultofthisresearchisthemanagementofconservationarea which becomes the area of political contestation and interest by some actors,TambakrejoVillageCommunity experiencingpolarization to themanagementand functionstatusofSempuIsland,localgovernmentsaswellasBBKSDAEastJavaandBKSDARegionalConservationResorts21haveadilemmapositiononconservationstatusdetermination,“theAlliancecaresSempuIslandNatureReserve”,academicsarealsoindivergenceofinterest.Keywords: Actors Contestation; Conservation; DecisionMaking Process; Natural Reserves;NatureTourismParks;PoliticalEcologyAbstrak: Penelitian ini memfokuskan kepada pemetaan kepentingan aktor-aktor yangterlibat dalam wacana penurunan fungsi konservasi Cagar Alam Pulau Sempu menjadiTamanWisataAlam.Fokuspenelitianakandibedahmenggunakankerangkateoriekologipolitik dan konsep konservasi. Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif dengansumber data utama melalui in-depth interview kepada beberapa informan kunci dantambahan. Hasil penelitian adalah Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi areakontestasi politik dan kepentingan oleh beberapa actor, Masyarakat Desa Tambakrejomengalami polarisasi terhadap pengelolaan dan status fungsi Pulau Sempu, pemerintahdaerahmaupunBBKSDAJawaTimurdanBKSDAResortKonservasiWilayah21memilikiposisi yang dilemma terhadap penetapan status konservasi, aliansi peduli Cagar AlamPulauSempu,akademisijugabercabangankepentingan.Kata kunci:Kontestasi Actor; Konservasi Tahapan Pembuatan Keputusan; Cagar Alam;TamanWisataAlam;EkologiPolitik.Pendahuluan

Seiring dengan semakin dewasasistem politik demokrasi dan ideologipenguatan peran masyarakat dalampolitik tentunya membawa beragamperubahan. Perubahan tersebut tidakhanyamenyentuhaspeksosialdanpolitiktetapijugamembawadampakpadaaspeklingkungan dan Alam. Kondisi AlamIndonesia dengan berbagai kekayaan

biologisdidalamnyamengalamiancamaneksplorasi yang bertumpu padakepentingan untuk memperolehpendapatan dan keuntungan yangsebesar-besarnya dari Alam. Wacanaeksplorasi tersebut telah banyakmengubah wajah tanah air dengankerusakan Alam. Oleh sebab itu, prosespembuatan keputusan yang bertujuanuntuk mengubah fungsi dan status


188

wilayah, tanah, dan hutan harus terusmendapatkan kawalan secara luas untukmengelakkan dari ancaman eksplorasiterus-menerus.Haltersebutyangmenjaditujuan dalam penelitian ini yangberkaitan dengan wacana penurunanfungsi Cagar Alam Pulau Sempu,KabupatenMalang.

Secara Demografis, Pulau Sempumerupakan pulau seluas 877 ha yangmemiliki kekayaan biodiversitas akanhutan bakau, hutan pantai, dan hutantropis dataran rendah. Pulau Sempusecara administratif terletak di DesaTambakrejo, Kecamatan SumbermanjingWetan, Kabupaten Malang. Secarahistoris,PulauSempuditetapkansebagaiCagar Alam berdasarkan SK GubernurJenderalHindiaBelandaNomor46.StbldNo.49tanggal15Maret1928.Cagaralammerupakan salah satu kawasan konser-vasi yang memiliki fungsi pokok sebagaikawasan pengawetan keanekaragamanhayati dan wilayah perlindungan sistempenyangga kehidupan. Sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 28 tahun2011tentangPengelolaanKawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarianAlamyangmana menjelaskan bahwa Cagar AlamhanyadapatdimanfaatkanuntukkegiatanPenelitian dan Pengembangan IlmuPengetahuan, Pendidikan dan pening-katan kesadartahuanmasyarakat, penye-rapan atau penyimpanan karbon danpemanfaatan sumber plasma nutfahuntukkepentinganbudidaya.

Hal tersebut sangat jelas bahwakawasan Cagar Alam hanyadiperbolehkanuntukaktivitasdiatasdantidak diperbolehkan untuk aktifitaslainnya termasuk aktivitas wisatasekalipun. Untuk melaksanakan kegiatandiatas juga harus mendapatkan ijin dari

pengeloladalambentukSurat IjinMasukKawasan Konservasi (SIMAKSI).Peraturan Pemerintah tersebut mengacupada Undang Undang Nomor 5 tahun1990 tentang konservasi sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya pasal 17ayat 1 yang berbunyi “Di dalam CagarAlam dapat diakukan kegiatan untukkepentingan penelitian danpengembangan, ilmu pengetahuan,pendidikan, dan kegiatan lainnya yangmenunjangbudidaya”.

SalahsatuCagarAlamyangadadiJawaTimuradalahPulauSempu.Namunakhir-akhir ini banyak terjadi kesalahanpersepsi yang mengatakan bahwa PulauSempu merupakan salah satu wahanawisata dari Sendang Biru yang dikelolaoleh Perhutani. Padahal Pulau Sempumerupakan sebuah kawasan konservasidalam bentuk Cagar Alam yang dikelolaolehBalaiBesarKonservasiSumberDayaAlam (KSDA) dengan peraturan MenteriKehutananNomor2Tahun2007tentangOrganisasidanTataKerjaUnitPelaksanaTeknis Konservasi Sumber Daya Alam,sebagaiUnitpelaksana tekniskonservasisumber daya alam untuk mengelolakawasancagaralamPulauSempu.

Melalui Gambar 1 digambarkanbahwa Pulau Sempu berada berdekatandenganpantaiSendangBirudanmemilikijalur yang dapat diakses melalui perahudan jalur trackingmenujusegaraanakanyangmerupakanpotensipantaiterbaikdiMalang Selatan. Segara anakanmerupakan pantai tersembunyi yangmemilikikeindahanalamlangka.


189

Gambar1PulauSempudanAksesLalulintas

Sumber:kompasiana.com

Gambar2

SegaraAnakanPulauSempu

Sumber:anekatempatwisata.com

Melalui Gambar 2 menunjukkan

bahwa segara anakan dan pulau sempuseharusnya tetap dipertahankanmenjadikawasan konservasi karena kekayaanalam tersebut dapat hilang danmengalamikepunahanapabila terjadinyaeksplorasi wisata. Berdasarkan dataobservasilapanganpadatanggal15April2018, peneliti mendapati terdapat tigakelompok wisatawan illegal yang

memasuki kawasan Cagar Alam PulanSempudiantaranyasebagaiberikut:

Tabel1DaftarWisatawandiPulauSempu

padatanggal15April2018No Asal

wisatawan

Jumlah

kelompok

Destinasi

1. Mahasiswa

Fisip

Universitas

Brawijaya

Malang

10Orang Berwisata

diSegara

Anakan

2. Nganjuk 8Orang Berwisata

diSegara

Anakan

3. Masyarakat

Sekitar

6Orang Memancing

dan

bermalam

diSegara

Anakan

Sumber:ObservasiPeneliti

Berdasarkan tabel diatasmenggambarkanbahwaPulauSempudanSegara Anakan masih menjadi tujuanwisata masyarakat sekitar. Kawasantersebut pada kenyataanya masihdipergunakan secara mudah untukkepentinganberwisata.MenurutdatadariBKSDA,jumlahpengunjungdiCagarAlamPulau Sempu ditunjukkan dalam tabelberikutini.


190

Tabel2JumlahPengunjungdiCagarAlamPulauSempuPadaTahun2011-2016

No NamaCagar

AlamTahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

1. CAPulauSempu

10.879 1.041 - 22.856 2.524 - 37.300

Sumber:BidangKSDAWil.I,II,III,SeksiPemanfaatandanPelayananmelaluibbksdajatim.org

Menurut data tabel diatas

berdasarkan pembagian tahun 2011hingga 2016, jumlah pengunjungmeningkat secara drastis pada tahun2014 sebesar 22.856 wisatawan danmengalamipenurunanpada2015. StatusPulauSempusebagaikawasankonservasidan Cagar Alam tidak mudah untukdipertahankan bahkan banyak pihakmemperdebatkan status tersebut danberbagai pihak berkepentingan untukmenurunkan status fungsi Cagar AlamPulauSempu.DampakkerusakanalamdiCagar Alam Pulau Sempu ditunjukkandalamgambardibawahini.

Gambar3SampahdisekitarWaru-WaruCagar

AlamPulauSempu

Sumber:Dokumentasipenelitipadatahun2018

Gambar 3 diatas menggambarkansalah satudampakyangdiperolehketikakawasan konservasi menjadi objekpariwisata yaitu pencemaran lingkunganakan sampah yang mengalamipenumpukandi akses jalanmasuk pulau(waru-waru).

Peningkatan angka wisatawanmenjadi landasan bagi kepala DesaTambakrejo pada tahun 2010 berusahauntuk melegalkan aktivitas wisata yangadadiPulauSempu.Melegalkanaktivitaswisata tersebut berarti harus dirubahstatusnaya menjadi Taman Wisata AlamTerbatasyangmanahanyadaerah-daerahyang telah banyak dikunjungi olehwisatawan. Dengan didampingi olehBKSDA Resort Konservasi Wilayah 21Pulau Sempu surat permohonanpunmasuk di pemerintah pusat pada tahun2010danbaruditindaklanjutipadatahun2017. Pada tahun 2017 tersebut juga,sudah diturunkan tim untuk melakukanevaluasi fungsi di Cagar Alam PulauSempu.NamunusahainigagaldanstatusPulauSempusampaisaatinimasihCagarAlam.

Fakta tentang wujudnyaperdebatan dan perselisihan akan statuskonservasiyangdimilikiolehCagarAlamPulau Sempu menjadi menarik untuk


191

diteliti dan mengetahui bagaimanapemetaan kepentingan dan relasikekuasaan masing-masing pihak atauaktor terkait dalam pembahasanpenurunan fungsi Cagar Alam PulauSempu menjadi Taman Wisatamerupakan rumusan masalah utamadalampenelitianini.

Pembahasan Ekologi Politik telahmengalami perkembangan sejak padaakhirdekade1970danawal1980.Istilahekologi politik secara pertama kalidiungkapkan oleh Russet (1976), EricWolf(1972),Miller(1978),CockburndanRidgeway (1970) yang mencobamemahami relasi antara ekologi danpolitik. Kajian ekologi berhubungandengan aspek politik ketika agendapolitik mengubah hubungan antaramanusia dan Alam. Kepentingan politikmembawa dampak pada kondisilingkungan. Secaraumum,ekologipolitikmemfokuskan pada penjelasan politikterhadap perubahan dan kerusakanlingkungan. Satu konsep definisi yangditerima banyak ahli adalah bahwaekologipolitikmerupakan the social andpolitical conditions surrounding thecauses, experiences and management ofenvironmentalproblem(Forsyth:2003)

Terdapat beberapa Dimensi-Dimensi Politicized Environmentmenurut Bryant dan Bailey (2001) yaituDimensi Harian, Episodik, dan Sistemik.Pada penelitian ini lebih memfokuskanpada dimensi harian yang sesuai denganindikator wujudnya perubahan fisikberupa erosi tanah, deforestasi dansalinisasi, indikator kedua yaitumendapatkan respon politik beruparesistensi/protes masyarakat yangterkena dampak dan melahirkanmarjinalisasi sebagai konsep kunci.

Wujudnya 5 aktor yangmenjadi sorotanoleh Bryant dan Bailey (2001) yaitunegara, pengusaha, lembaga multilateral,LSM,danaktorakarrumput(grassroot).Negaramemilikiduafungsisebagaiaktorpengguna dan pelindung SDA sekaligusyaitu negara tidak dapat menyelesaikanpersoalan lingkungan secara globalkarena terlalu fokus pada pembangunannegara dan negara merasa terlalu besaruntuk menyelesaikan maslah lokal.Sementara aktor LSM mengalami prosesmarjinalisasi terhadap degradasilingkungan. Political ecology defines theenvironmentasanarenawheredifferentsocial actors with asymmetrical politicalpower are competing for access to andcontrol of natural resources (Bryant andBailey 1997). Kebijakan konservasimenjadi kompetisi dalam kontrolterhadap lingkungan oleh institusi danaktorsocial(Vaccaro,2013).

Secaraumum,konservasimemilikiarti yaitu melestarikan ataumengawetkandayadukung,mutu,fungsi,dan kemampuan lingkungan secaraseimbang. Konservasi merupakan upayamengelolaperubahanmenujupelestariannilai-nilai dan warisan budaya yangberkesinambungan dan lebih baik sertamenerima perubahan dan/ataupembangunan.Perubahanyangdimaksudbukanlah perubahan yang terjadi secaradrastis dan serta merta, melainkanperubahan secara alami yang terseleksi.Hal tersebut bertujuan untuk tetapmemelihara identitas dan sumber dayalingkungan dan mengembangkanbeberapa aspeknya untuk memenuhikebutuhan arus modernitas dan kualitashidupyanglebihbaik.


192

MetodeMetode penelitian yang penulis

gunakan dalam proses penelitian adalahpenelitian kualitatif dengan pendekatandeskriptif kualitatif. Dalam penelitiandeskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif, penulis berusahauntuk mempelajari kondisi masyarakat,lembaga terkait, dan balai pengelola,sikap, pandangan, maupun proses sertapengaruh yang terjadi dalam suatufenomena. Pengumpulan data dilakukanmelalui metode in-depth interview.Informandalampenelitian iniditentukanmenggunakan metode purposive.Purposive merupakan teknik penentuaninforman yang umum digunakan dalampenelitiankualitatif.InformanKunci(KeyInforman) dalamhal ini penelitimemilihinforman kunci yaitu BKSDA (BalaiKonservasi Sumber Daya Alam) JawaTimur Resort Konservasi Wilayah 21Pulau Sempu yang mana telah secararesmi ditunjuk sebagai pihak yangmengelolaCagarAlamPulauSempu.

Informan Pendukung diataranyaadalah:

a. BBKSDAJawaTimurb. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KabupatenMalangc. Masyarakat Desa Tambakrejo

Kecamatan SumbermanjingWetan, Kabupaten Malang dananggota Pokdarwis (KelompokSadarWisata)

d. DPRDKabupatenMalang.e. Aktivis Lingkugan Aliansi Peduli

CagarAlamPulauSempuf. Dosen Parwisata Pendidikan

Vokasi Universitas BrawijayaMalang

g. DosenTeknikLingkunganFakultasTeknologi Pertanian UniversitasBrawijayaMalang.

HasildanDiskusiPemetaan aktor yang terlibat

dalam wacana penurunan fungsi ataustatus Cagar Alam Pulau SempumenjadiTamanWisataAlamadalahdigambarkandalambagansepertidibawahini.

Bagan1

PemetaanAktoryangterlibatdalamWacanaPenurunanFungsiCagarAlam

Sumber:DiolaholehPeneliti,2018

Cagar Alam Pulau Sempu Taman Wisata Alam

Masyarakat Bupati Malang

BKSDA Resort Konservasi Wilayah 21

Pro

Kepala Desa dan Masyarakat Pro Taman Wisata Alam

Kontra Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Gatra Olah Alam Lestari (GOAL)

Aliansi Peduli Cagar Alam Pulau Sempu

Akademisi


193

Dalam permasalahan di PulauSempu terdapat berbagai persoalan.Perselisihan dan perbedaan pendapatterjadi ketika terdapat salah satu pihakyang dulunya ikut menanda tanganiperjanjianpenurunanfungsiPulauSempuyang dulunya berstatus dan berfungsisebagai Cagar Alam diturunkan menjadiTamanWisata Alam tetapi pada saat inimelakukan penolakan. Pada awalnyaPulau Sempu memang direncanakanuntuk diturunkan fungsinya yangdiinisiasi oleh Kepala Desa MasyarakatDesa Tambakrejo, KecamatanSumbermanjing Wetan, KabupatenMalangyangmenginginkanPulauSempudilegalkan secara hukum untuk bisadijadikan tempat wisata yang berartibahwa status dan fungsinya pun harusberubah.

Dalam hal ini maka Kepala Desasecara resmi difasilitasi oleh BKSDAResort Konservasi Wilayah 21 PulauSempu dan BKSDA Resort untukmelakukanpengajuantentangpenurunanfungsi konservasi Pulau Sempu kepadaBKSDA Jawa Timur. Permohonanditurunkannya fungsi Pulau Sempu daristatusnya sebagai Cagar Alam menjadiTaman Wisata Alam tersebut telahdiajukan mulai tahun 2010 dan barumemperoleh tindaklanjut pada tahun2017. Pada tahun 2017, prosespenurunan status Cagar Alam PulauSempu tersebut telah sampaipada tahapevaluasifungsi,yangmanatahapinitelahdilaksanakan oleh beberapa tim yangberasal dari berbagai latar belakangsepertibidangkehutanan,bidanghukum,DinasSosial,danInstansi-Instansi terkaitlainnya yang berjumlah 30 orang(HasilWawancaradenganKepalaBKSDAResirtKonservasi Wilayah 21 Pulau Sempu,

Bapak Setiadi).Namunmelalui hasildarikajian evaluasi fungsi tersebut usahatersebutakhirnyagagal,karenaadasalahsatu pihak yang dirasa melanggarperjanjian yang telah disepakati karenamenolak memberikan persetujuan padaprosesevaluasi.

1. BKSDAResortKonservasiWilayah21PulauSempuPeran BKSDA merupakan aktorutama yang menjalankan perandalam pengelolaan wilayahkonservasi.BKSDAdalamkasusinimemiliki peran memfasilitasipengajuan permohonan yangdilakukan oleh Kepala desa yangselanjutnya akan diputuskanmelaluibeberapatahapan.Petugaslapangan yakni BKSDA ResortKonservasi Wilayah 21 PulauSempumemilikidilemayangbesaryang mana di sisi lain harusmenjalankan perintah dankebijakanyangberlakusertaharusbersikap manusiawi terhadapmasyarakat sekitar yangmenggantungkan hidupnya diPulau Sempu sebagai sumberekonomi.JikamasyarakatdilaranguntukmencarisumberekonomidiPulau Sempu tentunya ini akanmenimbulkan konflik antarapetugas lapangan denganmasyarakat.Terlebihlagijikatidakdisertai dengan solusi yang jelas.Sedangkan jika diperbolehkanmasuk tentunya ini akanmenimbulkan konflik antarapetugas lapangandenganBBKSDAJawa Timur sebagai pembuatkebijakan.

Selain itu, isu perubahanstatus yang dulunya sempat


194

menjadi permasalahan yanghangat, pihak BKSDA ResortKonservasi Wilayah 21 PulauSempu mengatakan bahwa PulauSempu dijadikan wisata alamsekitar 10 % dari lahan yakni didaerah-daerahyangsudahbanyakdikunjungi oleh pengunjung(Hasilwawancara dengan bapak SetiadiKepala Resort Pulau Sempu danbapak Edi selaku Petugas diBKSDA Resort Wilayah 21 PulauSempu). Namun pihak BBKSDAJawa Timur mengatakan bahwatidak ada wacana 10% dijadikantaman wisata alam, namun hanyabeberapa daerah yang sudahbanyak dikunjungi olehmasyarakat seperti waru-warudan segara anakan (Hasilwawancara dengan Kepala SeksiWilayah VI Surabaya BapakNurrohman S.Hut., M.si pada 12April2018).

2. Masyarakat Desa Tambakrejo,Kecamatan SumbermanjingWetan,KabupatenMalang.Dalam permasalahan ini,masyarakat mengalami polarisasiyaitu pihak pertama adalahkelompok masyarakat yang saatini mengelola Pantai Tiga Warnayakni Kelompok MasyarakatPengawas (POKMASWAS) GatraOlah Alam Lestari (GOAL) yangkontraterhadappenurunanfungsiCagar Alam. Kelompok inimerupakanbinaanDinasKelautandan Perikanan Provinsi JawaTimur. Sejak Tahun 2013POKMASWAS Gatra Olah AlamLestari secara intensif telahmelakukan kegiatan konservasi

melalui Program PengembanganDesa Pesisir Tangguh (PDPT) danjuga konstribusi berbagai pihakyang juga peduli dengankeselamatan sumberdaya alam dipesisir.Kelompok Masyarakat tersebutdulunya ikut mengajukanpermohonan dan ikutmenandatangai perjanjiantersebut, namun saat ini menolakdan tidak menyetujui adanyaperubahan status ataupun fungsiyangadadiPulauSemputersebutdengan alasan karena PulauSempu merupakan satu-satunyaCagar Alam di wilayah Malang.Namun menurut BKSDA ResortKonservasi Wilayah 21 PulauSempu, kelompok masyarakattersebut menolak karena telahmengelola Pantai TigaWarna danjika suatu saat Pulau Sempudibuka untuk Tempat Wisata,Pantai Tiga Warna yangdikelolanyatersebutmenjaditidaklaku karena kalah dengan PulauSempu (Hasil Wawancara denganSekretarisKomisi IIIBapakYoyokPandan Hariyanto, S.Sos dan KasiDestinasiWisataAlamdanBuatanBapak Arifin). Namun pernyataaninidibantaholehPengelolaPantaiTiga Warna yang mengatakanbahwapengelolapantaitigawarna(POKMASWASGOAL)tidakpernahmenandatangani perjanjianpermohonan di tahun 2010 dantidak pernah menolak perjanjiantersebut di tahun 2017 serta jugatidak merasa tersaingi pada saatPulau Sempu berubah statusmenjadiTamanWisataalam


195

KelompokMasyarakatkeduayaitu,kepala desa dan Masyarakat yangpro terhadap penurunan statusCagarAlamyaitumasyarakatyangtelah memanfaatkan potensiwisata di Pulau Sempu dan akanlebih sejahtera dalam bidangekonomi karena bisa membukawarung, hotel, homestay, bisamenjadi penambang ataupengantar ke Pulau Sempu, guideatau pemandu wisata, dan lainsebagainya.

3. Aliansi Peduli Cagar Alam PulauSempuSalah satu pihak yang tetapmenginginkanbahwaPulauSemputetap menjadi Cagar Alam, yakniaktivis Lingkungan Aliansi PeduliCagar Alam Pulau Sempu danmenolakadanyaPenurunanfungsidari Pulau Sempu. Merekatergabungdaribeberapagolongan,akademisi, dan lain-lain yangpeduli terhadapPuau Sempu agarfungsinya tetap menjadi CagarAlam. Untuk menyuarakannyakeberatan dalam perubahanfungsinya tersebut, merekamengadakan beberapa aksi yangsatunya adalah di KampusWidyagama Malang. Selain itu,akademisi dalam bidanglingkungan yakni kepala programstudi teknik lingkunganUniversitas Brawijaya Dr. Ir. A.Tunggul Sutan Haji. MT. yangmengatakan bahwa Pulau Sempumerupakan sebuah Cagar Alamdan layak dilindungi karenakekhasan flora fauna danekosistemnya. Jika Pulau Sempuberubah status, beliau dan para

mahasiswanya siap untukmelakukanaksidemonstrasi(Hasilwawancara kepala program studiteknik lingkungan UniversitasBrawijayaDr. Ir.A.TunggulSutanHaji.MT).

4. AkademisiDosen hukum lingkunganUniversitas Widyagama Malangyang mengatakan bahwa rencanapengelolaanPulauSempuberubahfungsimenjadi tamanwisataalamtersebut dikarenakan ada settingdari pihak perhutani yangmempengaruhi dan menggaetmasyarakat untuk berusahamenurunkan fungsi Cagar AlamPulauSempusebagaitamanwisataalam walaupun hanya sebagian.Hal ini dikarenakan mengingatadanya Undang-Undang terbaruyakni Peraturan MenteriLingkungan hidup dan KehutananP.83 tahun 2016 tentangperhutanan sosial danP.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017tentangperhutanansosialdiwilayah kerja perhutani yangmengatakan bahwa kawasanhutan bisa dijadikan hutan sosialdan dikelola olehmasyarakat jikahutan tersebut memiliki manfaatbagi kehidupan masyarakat.SepertihalnyadiPulauSempu,jikamasyarakat mengajukan hutansosial ke pusat, maka pihakperhutani tidak akanmendapatkan bagian danmematikanmafia-mafiaperhutani.Sehingga pihak perhutani lebihdulumelangkahuntukmenjadikanPulau Sempu untuk menjadikawasan wisata agar pihak


196

perhutani jugamendapatkan hasildari pemanfaatan hutan di PulauSempu (Hasil wawancara dari Dr.Purnawan D. Negara SH., MH,dosen Fakultas Hukum UniveritasWidyagama Malang dalam bidangHukumLingkungan).Akademisi pariwisata/dosensekaligus kaprodi manajemenperhotelan dan usahaperdagangan wisata VokasiUniversitasBrawijayaMalangjugaberasumsi bahwa Pulau Sempubisa difungsikan sebagaipariwisata.yangmanadalamilmupariwisata, yang dimaksudpariwisata tersebut adalahsekumpulan atau sekelompokorang untuk mempelajarikeunikan dan kekhasan dari dayatarik wisata baik berupa alam,budaya, ataupun buatan manusia.Entah itu untuk meneliti, untukpedidikan ataupunpengembangan, aktivitas tersebutjuga termasuk dalam kegiatanwisata. Hal ini tertuang dalamUndang-Undang Nomor 10 Tahun

2009 (Hasil Wawancara denganakademisi pariwisata/dosensekaligus kaprodi manajemenperhotelan dan usahaperdagangan wisata VokasiUniversitas Brawijaya Malang,BapakAchmadFaidRahman).

5. BupatiMalangBupati Kabupaten Malang yaituRendra Kresna pada awalnyamendukung perubahan fungsiCagar Alam Pulau Sempu dalamberbagai pemberitaan mediamassa. Beliau pada awalnyamenyayangkan adanya SuratEdaran yang dikeluarkan olehBBKSDA Jawa Timur tentangpelaranganaktivitaswisata.Tetapikemudian beliau mengklarifikasistatement tersebut dikarenakankurangnya pengetahuan beliauterkait Pulau Sempu.(WawancaradenganSekretarisKomisiIIIDPRDKabupaten Malang Bapak YoyokPandan Hariyanto, S.Sos dan KasiDestinasiWisataAlamdanBuatanBapakArifin).

Bagan2

TahapanPengambilanKeputusandalamPembahasanPenurunanFungsiCagarAlamPulauSempu

Sumber:DiolaholehPeneliti,2018

Kepala Desa bersama BKSDA wilayah 21 mengajukan permohonan perubahan status Cagar Alam Pulau Sempu

Evaluasi Fungsi pada beberapa indikator

Musyawarah oleh berbagai pihak yang terlibat menghasilkan Surat Edaran Nomor: SE.02/K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017


197

Dalam tata kelola Cagar AlamPulau Sempu dalam penurunan fungsiCagarAlamPulauSempudariCagarAlammenjadi Taman Wisata Alam, prosesnyapun juga harusmelewati partisipasi darimasyarakat sekitar yaknimembuat suratpermohonandarikepaladesaatasusulanmasyarakatdengandasardanalasanyangjelas. KepalaDesa tersebut bekerja samadengan BKSDA Resort Wilayah PulauSempu untuk kemudian diajukan keBKSDA Jawa Timur. BKSDA Jawa Timurtersebut lalu mengajukan ke Pusat danmelibatkan tiga kemetrian, yakniKementrian Kelautan, KementrianKehutanan, dan Kementrian DalamNegeri.

Padaawalmulaperdebatanterjadidisebabkan oleh tahapan pengajuanpermohonan pada tahun 2010 untukmengubah status Cagar Alam PulauSempu menjadi Taman Wisata Alam.Surat permohonan tersebut diajukanmelalui persetujuan Masyarakat Desatambakrejo, Kecamatan SumbermanjingWetan, Kabupaten Malang. Meskipunsetelah surat tersebut diajukan terdapatperpecahan di masyarakat tentang prodan kontra terhadap persetujuantersebut. BKSDA Resort Wilayah21memfasilitasi surat permohonantersebut dan diserahkan kepada BKSDAJawaTimur.Setelah7tahunberlaluyaitupada tahun 2017, barulah BKSDA JawaTimur merespon Surat PengajuanPermohonan tersebutdenganmelakukanevaluasi fungsi terhadap Cagar AlamPulau Sempu. Dalam kasus ini makaterdapat jeda waktu 7 tahun bermulapada 2010 hingga 2017, sehingga padaperiode waktu inilah terjadi berbagaiperdebatan tentang pemanfaatan CagarAlam Pulau Sempu yang diasumsikan

memiliki kebingungan akan ketetapanhukum. Perdebatan yang muncu terjadiakibat lemahnya ketetapan hukum danpenegakannya.Olehsebabitu,padatahun2011-2016 terjadi peningkatan jumlahpengunjungdanwisatawan.PadaTahapankeduayaituevaluasifungsiterhadap kawasan Cagar Alam PulauSempu.

Aturan tersebut tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 28 tahun2011 pasal 42 tentang PengelolaanKawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam yang mengatakanbahwa hasil evaluasi kesesuaian fungsidigunakan sebagai dasar pertimbangandalam menentukan tindak lanjutpenyelenggaraan Kawasan Suaka Alam(KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam(KPA). Tindak lanjut penyelenggaraanKSA dan KPA ini berupa pemulihanekosistem dan/atau perubahan fungsiKSAdanKPAtersebutyangdiatursesuaidengan Peraturan Perundang-Undanganyangberlaku.Dalamevaluasifungsimakaperlu mengamati beberapa indikatoryaitu, Suatu kawasan konservasi akanlayak diturunkan fungsinya jika kawasantersebut telah mengalami kondisilingkungansebagaiberikut:

1. Sudahbanyakaksesmanusiayangmemasuki kawasan Konservasitersebut;

2. Sudah bayak pengunjung yangmengunjungi kawasan konservasitersebut;

3. Kawasan konservasi tersebutsudah mulai terlihat kerusakandalamekosistem;Florafaunayangadadalamkawasantersebutsudahmulaipunah.


198

Melalui evaluasi terhadap rencanaPengelolaanJangkaPanjangPulauSemputahun 2011-2030 diperoleh bahwabeberapa rencana tersebut telahterealisasi seperti inventarisasi sumberdaya alam ataupun penilaian kelayakanatau kesesuaian fungsi kawasan selamalimatahunsekali.Halinibertujuanuntukmenilai apakah kawasan tersebut masihlayak untuk dijadikan Cagar Alam atautidak, ataukah flora dan faunanya masihberkembang dengan baik ataukah justrumalah sudah punah. Melalui berbagaipenilaian yang dilakukan oleh timdinyatakan bahwa Cagar Alam PulauSempu masih layak dipertahankansebagaikawasankonservasi.

Pada tahapan ketiga, dalammengambil keputusan tersebut tentunyapengelola harus memutuskan denganmelalui jalan musyawarah terlebihdahulu. Musyawarah telah dilaksanakandi beberapa tempat untuk mendapatkantitik temu keputusan yang bisamenengahiberbagaiperbedaanpendapatyang ada. Pendapat dengan penurunanfungsikawasanCagarAlamPulauSempuuntuk menjadi Taman Wisata Alamdengan berbagai manfaatnya, sepertimenjadi pemandu wisata, menjadipenambang perahu, persewaan sepatu,persewaanhomestay,warungmakan,danlain sebagainya sertabanyakmasyarakatsekitar yang menggantungkan hidupnyadi Pulau Sempu.Begitu pula dengan yangtetap ingin mempertahankan PulauSempusebagaiCagarAlamdenganalasanbahwa Pulau Sempu merupakan satu-satunya Cagar Alam yang masih alamiyangadadiJawaTimur.

Musyawarahdanmempertemukanberbagai pihak pun sdah dilakukan olehpihakpengelola.musyawarahdiadakandi

beberapa tempat seperti di Hotel HarrisMalang, Fakultas FMIPA Jurusan BiologiUniversitas Brawijaya Malang, Tjangkir13,Hotel88Surabaya,danmasihbanyaklagi tempat-tempat untuk dijadikanmusyawarah dan diskusi. Dari diskusitersebutmenghasilkan keputusan bahwaPulau Sempu tetap menyandang statussebagaiCagarAlamdantidakturunstatusatau fungsi sebagai TamanWisata Alam.Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannyasurat SE.02/K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017Tentang Larangan Aktivitas Wisata KeCagar Alam Pulau Sempu yangdikeluarkan oleh BBKSDA (Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam) JawaTimur.Kesimpulan

Tantangansistemdemokrasipadasaat ini adalah permasalahan ekologi.Demi kepentingan politik dan ekonomi,pengorbanan terhadap aspek lingkunganterjadi secara terus-menerus. Salahsatunya adalah pengelolaan kawasankonservasi yangmenjadi area kontestasipolitik dan kepentingan oleh beberapaaktor. Dalam wacana perubahan fungsiCagarAlamPulauSempumenjadiTamanWisataAlamterdapatberbagaiaktordankepentingan yang pro maupun kontraterhadap wacana tersebut. Pemetaanaktor penting untuk mengetahui posisimasing-masingaktorpembuatkeputusandalam memahami permasalahan. Dalamkasus ini, pertama Masyarakat DesaTambakrejo, Kecamatan SumbermanjingWetan, kabupaten Malang mengalamipolarisasi terhadap pengelolaan danstatus fungsi Pulau Sempu, Kedua;Pemerintah daerah maupun BBKSDAJawa Timur dan BKSDA ResortKonservasi Wilayah 21 memiliki posisi


199

yangdilemmaterhadappenetapanstatuskonservasi. Penegakan hukum terhadapperlindungan alam masih lemahditunjukkanmelaluikehadiranwisatawandalam wilayah Cagar Alam. Ketiga,Munculnya Aliansi peduli Cagar AlamPulau Sempu menjadi kekuatan barudalam mempertahankan status CagarAlam. Keempat, Akademisi jugabercabangan kepentingan dalammemandang perubahan fungsi PulauSempu.BerdasarkanTahapanPembuatanKeputusan terdapat tiga tahapan yaitupengajuan perubahan fungsi kawasan,keduaanalisisfungsikawasankonservasi,dan yang ketiga BBKSDA mengadakanmusyawarahuntukmengambilkeputusandanmenyelesaikanpermasalahanmelaluisurat edaran Nomor: SE.02/K.2/BID-TEK.2/KSA/9/2017 Tentang LaranganAktivitas Wisata Ke Cagar Alam PulauSempu. Surat Keputusan tersebuttentunya mengakhiri perdebatan denganmemperkuat fungsi konservasi PulauSempu. Peneliti mengharapkan adanyapenelitian lebih lanjut mengenaiimplementasi Surat Keputusan tersebutdengan tujuan agar ketetapan hukumdapat berjalan dengan baik dan mampumeredamperdebatanstatusPulauSempudikemudianhari.ReferensiKuswijayanti, Elisabet Repelita,

Dharmawan,AryaHadi, et.al. (2011).Konservasi Sumberdaya Alam diTaman Nasional Gunung Merapi:Analisis Ekologi Politik. JPSLVol.(1)1:23-30.

MamanRachman.(2012)KonservasiNilaidanwarisanBudaya. JurusanHukumdanKewarganegaraan, Fakultas IlmuSosial.UniversitasNegeri Semarang .Vol.1(1),32

Ir. Ludvie Achmad (2010), RencanaPengelolaan Jangka Panjang CagarAlam Pulau Sempu 2011-2030,Surabaya: Balai Besar KSDA JawaTimur.36

MIPL (2010), Konservasi. Purwokerto:STMIKAMIKOM

Satria, Arif. (2007). Ekologi Politik.Diakses melalui https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/76147/1/BUK2007d.pdf

Vaccaro, Ismael, Beltran, Oriol, et.al.Political Ecology and ConservationPolicies: Some TheoreticalGenealogies.Journal of PoliticalEcology Vol.20,2013. Canada :McGillUniversity.

Documents

Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan ...repository.fisip-untirta.ac.id/961/1/Naskah 14.pdfPROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI ILMU PEMERINTAHAN 2018 187 Ekologi