Embed Size (px)
Citation preview
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA PROGRAM
NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER
PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) DI KELURAHAN
TERONDOL KECAMATAN SERANG KOTA SERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik
Oleh:
Muhammad Irfan Nawawi
NIM 6661140327
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Juni 2018
ABSTRAK
Muhammad Irfan Nawawi. SKRIPSI. 6661140327. 2018. Efektivitas
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading
and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan
Serang Kota Serang. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I
Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Pembimbing II Dr. Suwaib Amiruddin,
M.Si.
Fokus penelitian ini adalah Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang. Identifikasi masalahnya yaitu
tidak berjalannya tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara, belum efektifnya
pemanfaatan beberapa prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan. Rumusan masalahanya yaitu seberapa besar Efektivitas Pemanfaatan
dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project Phase 2 di Kelurahan Terondol. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teori Gibson dalam Tangkilisan (2005:141). Metode yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kampung
Kubang Apu dan Kampung Kesawon Kelurahan Terondol yang berusia 13 tahun
keatas yang berjumlah 3.935 orang dengan jumlah sampel 98 orang. Pengumpulan
data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik
sampling menggunakan Accidental sampling. Hasil yang didapat dalam penelitian
ini adalah mencapai 68% dari angka minimal yang dihipotesiskan 65% dan masuk
kategori sedang atau cukup efektif. Saran penelitian ini adalah perlu dilakukannya
pengawasan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pasca
pembangunan, perlu dilakukannya pembinaan kepada masyarakat terkait
pemanfaatan dan pemeliharaan, Badan Keswadayaan Masyarakat perlu
memaksimalkan pemanfaatan serta melakukan monitoring terkait kondisi
prasarana, mensosialisasikan rencana operasional dan pemeliharaan serta
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2.
Kata Kunci : Efektivitas, Pemanfaatan dan Pemeliharaan, Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2
ABSTRACT
Muhammad Irfan Nawawi. SKRIPSI. 6661140327. 2018. Effectiveness of
Utilization and Maintenance Infrastructure Program Neighborhood Upgrading
and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) in Village of Terondol Subdistrict of
Serang City of Serang. Program Study of Administration Publik. Faculty of
Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Adviser I
Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. Adviser II Dr. Suwaib Amiruddin,
M.Si.
The focus of this research is the Effectiveness of Utilization and Maintenance of
Infrastructure Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2
(NUSP-2) in Village of Terondol Subdistrict of Serang City of Serang. The problem
identification is the inefficiency of Group beneficiary and caretaker's task, the
ineffectiveness of the utilization of some infrastructure, the lack of public
participation in maintenance. The formulation of the problem is how much is the
Effectiveness of Utilization and Maintenance of Infrastructure Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 in Terondol. The theory used
in this study using Gibson theory in Tangkilisan (2005: 141). The method used is
descriptive quantitative. The population of this study is the community of Kubang
Apu Village and Kesawon Village Terondol aged 13 and above, amounting to 3935
people with a sample of 98 people. Data collection was done by questionnaire,
observation and documentation. The sampling technique uses Accidental sampling.
The results obtained in this study is reaching 68% of the minimum number
hypothesized 65% and entered the category of moderate or quite effective.
Suggestion of this research is the need of supervision by Citizenry Housing
Department and Settlement Area after the development, it is necessary to do
development to society related to utilization and maintenance, Community
Implementing Organization need to maximize utilization and also monitoring
related condition of infrastructure, socialize operational and maintenance plan and
increase public understanding about Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2.
Keyword : Effectiveness, Utilization and Maintenance, Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2
–
“Don’t be afraid to be different”
Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim,
Skripsi ini Aku persembahkan kepada kedua orang tuaku,
Bapak Muhtar dan Ibu Nurjanah, keluarga, sahabat dan
orang-orang yang sudah memberikan dukungan dan
semangatnya dalam pembuatan skripsi ini.
- Muhammad Irfan N -
i
KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum, Wr., Wb.,
Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan
limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun
dan menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para umatnya.
Hasil penelitian ini, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota
Serang”.
Dalam penyusunan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan,
dukungan, masukan dan kontribusi maupun keterangan-keterangan atau informasi
yang sangat berguna dari berbagai pihak hingga tersusunnya skrippsi ini. Oleh
karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih serta
penghargaan yang tiada terkira kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian penelitian ini khususnya:
1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos., M.Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Dr. Arenawati, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
8. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Dosen pembimbing I yang
selalu sabar dalam membimbing penelitian skripsi ini dan berkenan
memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
9. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si., Dosen pembimbing II dalam penyusunan
skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, nasihat dan motivasinya kepada
penulis.
10. Dr. Ipah Ema Jumiati, S.I.P., M.Si., Ketua Sidang yang telah
memberikan masukan demi perbaikan penulisan skripsi peneliti.
iii
11. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si., Anggota Sidang yang telah memberikan
pemahaman serta masukan dalam penulisan skirpsi yang baik.
12. Seluruh Dosen pada Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah
memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama masa perkuliahan.
13. Masyamah, S.Sos., Lurah Kelurahan Terondol yang telah memberikan
ijin penelitian di Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon
Kelurahan Terondol.
14. Rohimi, S.E., S.Pd., Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat JAM
Terondol Jaya Kelurahan Terondol yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk dimintai informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan
peneitian ini.
15. Sahabat-sahabatku: Ayub, Igun, Bobby, DS, Randy, Anggita, Mae,
Mega, Ncah, Ami, Rifda (Skripskip); Gilang, Fathur, Dodi, Kevin (The
Remedials); Betok, Sapri, Yogi (Iin Lovers) dan Anna yang
memberikan semangat dan pembelajaran tentang kerja keras dan
pantang menyerah serta selalu bersama-sama dikala susah maupun
senang.
16. Kepada teman-teman jurusan Administrasi Publik angkatan 2014 yang
telah memberikan dukungan dan kebahagiaan selama 4 tahun
perkuliahan
17. Kelompok KKM Desa Mandaya yang telah mengajarkan pentingnya
kebersamaan dan indahnya berbagi dengan sesama.
iv
18. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga bisa menyelesaikan
skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dapat
menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca terutama untuk peneliti lain
yang akan melakukan penelitian serupa.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.
Serang, Mei 2018
Peneliti
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR ORISINALITAS
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... v
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH ......................................................... ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................. x
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1
1.2 Identifikasi Masalah .............................................................................. 20
1.3 Batasan Masalah ................................................................................... 20
1.4 Rumusan Masalah ................................................................................. 20
1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................. 21
1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................ 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teori ....................................................................................... 22
vi
2.1.1 Pengertian Efektivitas .................................................................. 22
2.1.2 Pengertian Pemanfaatan ................................................................. 27
2.1.3 Pengertian Pemeliharaan ................................................................ 28
2.1.4 Pengertian Perumahan dan Permukiman Kumuh .......................... 29
2.1.5 Faktor Munculnya Permukiman Kumuh ....................................... 31
2.1.5 Neigborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) .................. 32
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 39
2.3 Kerangka Berfikir ................................................................................... 42
2.4 Hipotesis .................................................................................................. 45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .......................................................... 46
3.2 Fokus Penelitian ....................................................................................... 47
3.3 Lokasi Penelitian ...................................................................................... 47
3.4 Variabel Penelitian ................................................................................... 48
3.4.1 Definisi Konsep ................................................................................ 48
3.4.2 Definisi Operasional ......................................................................... 49
3.5 Instrumen Penelitian ............................................................................... 51
3.6 Populasi dan Sampel ............................................................................... 55
vii
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .................................................... 58
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian ............................................................... 59
3.7.2 Uji Normalitas ................................................................................ 62
3.7.3 Uji Hipotesis ................................................................................. 62
3.8 Jadwal Penelitian .................................................................................... 63
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...................................................................... 64
4.1.1 Deskripsi Wilayah Keluahan Terondol .......................................... 64
4.2 Deskripsi Data ......................................................................................... 85
4.2.1 Identitas Responden ...................................................................... 85
4.2.2 Tanggapan Responden Atas Kuesioner ......................................... 89
4.3 Pengajuan Persyaratan Statistik ............................................................ 138
4.3.1 Uji Validitas ................................................................................. 138
4.3.2 Uji Reliabilitas ............................................................................ 142
4.3.3 Uji Normalitas .............................................................................. 143
4.4 Pengujian Hipotesis ............................................................................... 144
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian ................................................................... 149
4.9 Pembahasan ............................................................................................ 152
viii
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ........................................................................................... 161
5.2 Saran ..................................................................................................... 162
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ix
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
ADB : Asian Development Bank;
BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat;
BPS : Badan Pusat Statistik;
CIO : Community Implementing Organization;
FGD : Forum Group Discusion;
KMP : Konsultan Manajemen Pusat;
KMW : Konsultan Manajemen Wilayah;
Korkot : Kordinator Kota;
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat;
MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
NUSP-2 : Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2;
NUP : Neighborhood Upgrading Plan;
RKM : Rencana Kerja Masyarakat;
RMC : Regional Management Consultant;
RPL : Rencana Perbaikan Lingkungan;
RT : Rukun Tetangga;
RW : Rukun Warga;
Satker : Satuan kerja;
UPL : Unit Pelaksana Lingkungan;
UPK : Unit Pelaksana Keuangan;
UPS : Unit Pelaksana Sosial;
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Serang .......................................... 4
Tabel 1.2 Lokasi Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang ........................... 9
Tabel 1.3 Pelaksanaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan ............................... 13
Tabel 1.4 Pelaksanaan Program NUSP-2 Skala Kawasan .................................... 14
Tabel 1.5 Rencana Operasional dan Pemeliharaan ............................................... 14
Tabel 1.6 Anggota KPP Program NUSP-2 di Kelurahan Terondol ...................... 16
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian ............................................................................. 52
Tabel 3.2 Skala Likert ........................................................................................... 54
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk diatas Usia 13 Tahun ............................................... 56
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian................................................................................... 63
Tabel 4.1 Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Terondol .................................. 66
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Terondol ................................................. 67
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ............................... 68
Tabel 4.4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang .......................... 69
Tabel 4.5 Data Tingkat Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Terondol ............... 73
Tabel 4.6 Daftar Susunan Pengurus BKM Kelurahan Terondol............................ 75
xi
Tabel 4.7 Akumulasi Jawaban Responden........................................................... 134
Tabel 4.8 Uji Validitas Tahap I ............................................................................ 138
Tabel 4.9 Uji Validitas Tahap II .......................................................................... 140
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas ................................................................................... 142
Tabel 4.11 Uji Normlitas...................................................................................... 143
Tabel 4.12 Pedoman Interpretasi Penelitian......................................................... 150
xii
TABEL GRAFIK
Grafik 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 86
Grafik 4.2 Responden Berdasarkan Usia ............................................................... 87
Grafik 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan ....................................................... 88
Grafik 4.4 Masyarakat menggunakan MCK program NUSP-2 ............................. 89
Grafik 4.5 Pembangunaan MCK mengurangi praktek Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) ......................................................................... 90
Grafik 4.6 Masyarakat menjaga kebersihan MCK ................................................. 91
Grafik 4.7 Penyediaan bak sampah membuat masyarakat membuang sampah pada
tempatnya ............................................................................................ 92
Grafik 4.8 Penyediaan bak sampah membuat masyarakat memisahkan antara
sampah organic dan nonorganik .......................................................... 94
Grafik 4.9 Penyediaan motor sampah digunakan oleh masyarakat untuk
mengangkut sampah ke TPST ............................................................ 95
Grafik 4.10 Penyediaan motor sampah mengurangi penumpukan sampah ........... 96
Grafik 4.11 Pembuatan drainase mengatasi masalah banjir ................................... 97
Grafik 4.12 Perbaikan jalan lingkungan mempermudah mobilitas masyarakat .... 98
xiii
Grafik 4.13 Penyediaan lampu penerangan jalan mempermudah masyarakat dalam
berkegiatan dimalam hari ................................................................... 99
Grafik 4.14 BKM melakukan penyebarluasan informasi program NUSP-2 secara
terus menerus di tingkat masyarakat ................................................ 100
Grafik 4.15 BKM melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan prasarana program
NUSP-2 ............................................................................................. 101
Grafik 4.16 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara menggerakan partisipasi
masyarakat didalam pemanfaatan infrastruktur ................................ 102
Grafik 4.17 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara menggerakan partisipasi
masyarakat didalam pemeliharaan infrastruktur ............................... 103
Grafik 4.18 Badan Keswadayaan Masyarakat melibatkan masyarakat dalam setiap
pelaksanaan program NUSP-2 .......................................................... 104
Grafik 4.19 Masyarakat memahami penanganan permukiman kumuh melalui
program NUSP-2 ............................................................................... 106
Grafik 4.20 Masyarakat secara mandiri melaksanakan penanganan permukiman
kumuh melalui pemanfaatan prasarana program NUSP-2 ................ 107
Grafik 4.21 Masyarakat menggunakan prasarana Program NUSP-2 dengan baik
........................................................................................................... 108
Grafik 4.22 Masyarakat menjaga agar prasarana Program NUSP-2 yang telah
dibangun dapat terus digunakan ........................................................ 109
xiv
Grafik 4.23 Rencana operasional dan pemeliharaan prasarana disusun KPP bersama
masyarakat ......................................................................................... 110
Grafik 4.24 KPP bersama masyarakat melaksanakan rencana operasional dan
pemeliharaan prasarana program NUSP-2 ........................................ 111
Grafik 4.25 Besaran iuran swadaya dalam pemeliharaan prasarana sesuai dengan
kemampuan masyarakat .................................................................... 113
Grafik 4.26 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara bersama masyarakat
melaksanakan pemeliharaan secara rutin .......................................... 114
Grafik 4.27 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara bersama masyarakat
melaksanakan pemeliharaan secara berkala ...................................... 116
Grafik 4.28 Pembangunan prasarana dilakukan di lokasi kawasan kumuh ......... 117
Grafik 4.29 Perencanaan pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat ................................... 119
Grafik 4.30 Pembangunan prasarana didasarkan pada hasil Survei Kampung
Sendiri .............................................................................................. 120
Grafik 4.31 Jumlah prasarana permukiman yang dibangun mencukupi sesuai
kebutuhan masyarakat ....................................................................... 121
Grafik 4.32 Fasilitas MCK baik .......................................................................... 122
Grafik 4.33 Jumlah MCK yang dibuat mencukupi .............................................. 123
Grafik 4.34 Tersedia air bersih yang mencukupi di lokasi MCK ........................ 124
xv
Grafik 4.35 Jumlah bak sampah yang disedikan mencukupi ............................... 125
Grafik 4.36 Badan Keswadayaaan Masyarakat melakukan monitoring terkait
keberlanjutan infrastruktur program NUSP-2 ................................... 127
Grafik 4.37 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara telah menyusun tata cara
pemanfaatan prasarana yang telah dibangun ................................... 128
Grafik 4.38 Masyarakat melakukan pemeliharaan prasarana Program NUSP-2 agar
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ........................................ 129
Grafik 4.39 KPP memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait
pengelolaan dana pemeliharaan infrastruktur .................................. 130
Grafik 4.40 Kerusakan prasarana dapat diperbaiki dengan cepat ........................ 132
Grafik 4.41 Usulan perbaikan prasarana oleh masyarakat direspon secara cepat oleh
KPP.................................................................................................... 133
Grafik 4.42 Persentase Hasil Jawaban Responden .............................................. 152
xvi
TABEL GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kelurahan Terondol ..................... 11
Gambar 4.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah ............................. 64
Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan di Kelurahan Terondol ................................ 65
Gambar 4.3 Permasalahan Persampahan di Kelurahan Terondol .......................... 70
Gambar 4.4 Kondisi Drainase di Kelurahan Terondol .......................................... 73
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Proyek NUSP-2 .................................................. 78
Gambar 4.6 Tahap Pelaksanaan NUSP-2 di Tingkat Masyarakat ......................... 79
Gambar 4.6 Kondisi MCK Program NUSP-2 ...................................................... 115
Gambar 4.7 Kondisi Drainase dan Bak Sampah Program NUSP-2..................... 117
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 Perhitungan SPSS
Lampiran 4 Dokumentasi
Lampiran 5 Pedoman Umum Program NUSP-2
Lampiran 6 CV
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Ketersediaan rumah sebagai tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok
bagi setiap orang disamping kebutuhan sandang dan pangan. Undang-Undang
Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Begitu pentingnya
fungsi rumah bagi kehidupan masyarakat sebuah bangsa, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa
“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia,
dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta
kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya pembangunan manusia Indonesia yang
seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif”.
Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu
bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam
perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Penyelenggaraan rumah dan perumahan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah,
2
Pemerintah Daerah, dan atau setiap warga negara untuk menempati, menikmati,
dan/ atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi
dan, teratur.
Perkembangan perumahan dan permukiman di perkotaan tidak terlepas dari
pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan
penduduk kota maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan
penduduk di perkotaan tersebut maka, kebutuhan akan penyediaan prasarana dan
sarana lingkungan permukiman meningkat pula, baik melalui kegiatan peningkatan
maupun pembangunan prasarana-sarana baru. Namun demikian pemenuhan akan
kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi perumahan maupun
kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat
disediakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga kapasitas daya
dukung prasarana dan sarana kawasan permukiman mulai mengalami penurunan
yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya kawasan permukiman
kumuh.
Pada umumnya di berbagai daerah di Indonesia masih tersebar kawasan
permukiman kumuh yang dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan
merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam
suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan
dasarnya. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh
perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil
perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus
3
mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif,
menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi
pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata
merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.
Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten sekaligus merupakan pusat
pemerintahan serta perdagangan. Hal tersebut menjadi faktor dimana banyak
masyarakat yang beramai-ramai datang dan berharap mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Kota Serang jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2015 mencapai
643.205 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan dan 66 desa/kelurahan dengan tingkat
kepadatan penduduk sebesar 2.411 jiwa/km2. Bertambahnya penduduk di Kota
Serang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni,
khususnya untuk menampung kaum urban yang pekerjaannya terkonsentrasi pada
sektor perdagangan dan jasa di pusat Kota Serang. Semakin bertambahnya jumlah
penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan akan permukiman, hal ini
tentunya akan memberikan dampak pada semakin bertambahnya luas permukiman
kumuh jika tidak dibarengi dengan kemampuan dalam pemenuhan prasarana
lingkungan permukiman. Persebaran luas permukiman kumuh di Kota Serang
berdasarkan SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang masih terdapat
381,71 Ha permukiman kumuh di Kotas Serang dengan wilayah persebaran
terdapat di 18 kelurahan.
4
Tabel 1.1
Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Serang
No Nama
Kelurahan
Kampung Kumuh Luas Kumuh
(Ha)
1 Unyur Kp Kelanggaran dan Pamindangan, Kp
Unyur dan Pabuaran, Kp Cilampang dan
Cikepuh, Kp Kedaung dan Kp Gempol
41,79
2 Lopang Kp Lopang Cilik, Lopang Gede, Domba,
Kaliwadas, Kebaharan Al Manar dan Al
Amin
49,33
3 Sukawana Kp Kebanyakan Wetan, Kulon, Tegal,
Kalisalak, Kubang Kemiri, Sambi
Gerowong, dan Sentul
15,62
4 Terondol Kp Terondol, Kp Kubang Apu, Kp
Kesawon
13,59
5 Sumur Pecung Kp Ciwaktu Lor, Cipete dan Sumur
Pecung, Kp Ciwaktu Kidul, Kp Kidang,
Muncung, Cipete dan Pekojan, Kp Hegar
Alam, Ciloang dan Kesuren
30,93
6 Drangong Kp Ranca Sawah, Ranca Palupuh,
Kosambi dan Legok Dalam
18,92
7 Taktakan Kp Cigabus Dalem, Kp Kepandean Got
dan Cigabus Dalem
10,29
8 Kalanganyar Kp Perumasan, Kp Cigabus dan
Kabedilan
12,09
9 Cilaku Kp Jemaka, Cicae, Boru, Kp
Pamupukan, Timbang dan Cibunyuh
25,08
10 Cipocok Jaya Kp Tegal Duren
8,31
11 Cimuncang Kp Warakas Secang
21,61
12 Cipare Kp Cijawamesjid
20,72
13 Warungjaud Kp Warung Pasar, Kp Kijaud, Kp Sadiah
Satu, Kp Sadiah Dua dan Kesaud
23,73
5
14 Magaluyu Kp Padek, Kp Margaluyu
14,93
15 Banten Kp Pekapura, Kp Kesatria
23,65
16 Kilasah Kp Tegal Dawe
3,16
17 Masjid Priyai Kp Kilasah, Kp Masigit Barat, Kp
Priyaidukuh, Kp Priyaitegal
34,2
18 Penancangan Kp Lebak Gempol, Kp Baru, Kp
Susukan
13,85
Luasan Kawasan Kumuh 381,71
(Sumber: SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang)
Tabel 1.1 menjelaskan mengenai persebaran luas permukiman kumuh di 18
kelurahan di Kota Serang sebesar 381,71 Ha. Hal ini tentunya perlu segera
diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kota Serang agar tidak terjadi penambahan
titik-titik permukiman kumuh baru. Meluasnya kawasan permukiman kumuh akan
menimbulkan dampak pada tingginya angka bencana seperti kebakaran dan banjir,
meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan
masyarakat, serta menurunya kualitas sarana dan prasarana permukiman.
Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan semakin meningkatkan
permukiman kumuh, Pemerintah bekerja sama dengan Asian Development Bank
atas dasar Perjanjian Pinjaman dana antara pemerintah dan ADB yang tertuang
dalam perjanjian no 3122-INO tanggal 23 april 2014 mengenai Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2. Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) merupakan salah satu program strategis untuk
6
mendukung upaya mengurangi kawasan kumuh di perkotaan hingga 0%. Program
NUSP-2 dilaksanakan di 20 kabupaten/ kota dengan dukungan pembiayaan dari
pinjaman ADB (Asian Development Bank).
Penyelenggaraan program dan kegiatan NUSP-2 dilaksanakan selama 3
tahun yaitu pada tahun 2015-2017. Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) adalah program penanganan kawasan pemukiman kumuh
diperkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,
serta penguatan sistem kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya
pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di perkotaan yang mandiri dan
berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat. Pelaksanaan NUSP-2 berbasis
pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan di
daerah, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,
dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kualitas kawasan pemukiman,
pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan lebih besar dari perangkat
pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan
menjamin keberlanjutan pembangunan yang ingin dicapai.
Kegiatan NUSP-2 dilaksanakan dengan dana APBN, APBD
Kota/kabupaten, dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) yang
diperkuat dengan dana swadaya masyarakat. Pemanfaatan dana proyek NUSP-2
dari ketiga sumber tersebut dimanfaatkan dalam membiayai komponen proyek,
pertama, dana pinjaman ADB (Asian Development Bank) digunakan untuk
membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan program peningkatan
7
kapasitas termasuk pelatihan dan program studi, serta pembiayaan untuk pengadaan
jasa konsultan; kedua, dana dari Pemerintah (APBN) digunakan untuk membiayai
kegiatan sosialisasi program di tingkat pusat dan kegiatan road show di daerah,
biaya operasional pengelolaan program tingkat pusat, kegiatan monitoring dan
evaluasi program; ketiga, Pemerintah Kota/Kabupaten wajib untuk menyediakan
sharing dari APBD sebesar minimal 10% setiap tahunnya, yang diperuntukan Biaya
Operasional Program (BOP) Pelaksanaan NUSP-2 ditingkat Kota/Kabupaten, biaya
sosialisasi program ditingkat Kota/Kabupaten, biaya rapat-rapat, Focus Group
Discussion (FGD), lokakarya penyusunan Slum Improment Action Plan (SIAP),
dana sharing kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung, dan untuk kegiatan
pengelolaan program tingkat Kota/Kabupaten, serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan; keempat, Dana swadaya masyarakat
untuk mendukung pelaksanaan rembug-rembug warga dan Musyawarah
Kelurahan, pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan manfaat infrastruktur
yang telah dibangun melalui NUSP-2.
Program NUSP-2 dilakukan di tingkat kelurahan dimana hal ini
dimaksudkan agar lebih dekat dengan masyarakat sebagai perencana dan pemanfaat
program sehingga upaya dalam penanganan kawasan kumuh dapat optimal
dilaksanakan. Pelaksana di tingkat Kelurahan yaitu Pemerintah Kelurahan,
Organisasi Kemasyarakatan Lokal (BKM/LKM), Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara (KPP) dan Kader Masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai
wadah atau organisasi representasi masyarakat di tingkat Kelurahan melakukan
perencanaan mengenai pelaksanaan Program NUSP-2 bersama masyarakat. Pada
8
saat pelaksanaan pembangunan Kader Masyarakat dan Kelompok Swadaya
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan setelah kegiatan
pembangunan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara mempunyai kewajiban untuk
mengelola, memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun.
Badan Keswadayaan Masyarakat bersama masyarakat memegang peran
penting dalam pelaksanaan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) di tingkat masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat
bersama-sama masyarakat bertugas membuat Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan
atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUP) yang akan dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan program NUSP-2 yang berisi mengenai perencanaan
pembanguanan prasarana apa saja yang menjadi prioritas dalam penanganan
permukiman kumuh. Selain itu, dalam pelaksanaan program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2), Badan Kesawadayaan
Masyarakat beserta masyarakat bertugas memastikan proses perbaikan lingkungan
berjalan sesuai dengan Neighborhood Upgrading Action Plan (NUP) yang telah
dibuat dan mamastikan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatakan dan
dipelihara sehingga dapat berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) yaitu dengan
melibatkan peran serta masyarakat sebagai sarana pemberdayaan kepada
masyarakat serta agar memastikan penanganan permukiman kumuh tepat sasaran
pada permasalahan yang terjadi sehingga mampu mengatasi permasaahan
permukiman kumuh di lokasi tersebut.
9
Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase
2 (NUSP-2) di Kota Serang dilakukan di 7 kelurahan berdasarkan SK Walikota
Nomor 400/Kep.233-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kota
Serang Tahun 2015-2017.
Tabel 1.2
Lokasi Pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Serang
No Kecamatan Kelurahan Kampung Luas
Kumuh (Ha)
1
Serang
Terondol
1. Kp Kubang Apu 13,59
2. Kp Kesawon 2,12
2
Cipocok Jaya
Cipocok
Jaya
1. Kp Sumur Putat 5,80
2. Kp Kaong 5,47
Penancangan
1. Lebak Gempol 4,92
2. Kp Susukan 3,35
3. Kp Turus 5,58
3
Kasemen
Margalayu
1. Kp Ambon
3,61
2. Kp Padek
4,82
Kilasah
1. Kp Kilasah 3 4,66
2. Kp Kali Mampang 6,75
Warung
Jaud
1. Sa’diah 1
14,04 2. Sa’diah 2
4
Curug
Cilaku
1. Kp Jemaka 7,50
2. Kp Timbang
10,07 3. Kp Cibunyuh
Luas Kumuh 92,28
10
(Sumber: SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi
Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 di
Kota Serang Tahun 2015-2017)
Berdasarkan SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015 Tentang
Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project-2 di Kota Serang Tahun 2015-2017 ditetapkanlah 7 Kelurahan yang berhak
menerima program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) dengan total luasan permukiman kumuh sebesar 92,28 Ha. Pelaksanaan Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) dalam mengatasi
kawasan permukiman kumuh dibagi menjadi dua yaitu penanganan skala
lingkungan dan skala kawasan. Penanganan permukiman kumuh skala lingkungan
dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat beserta masyarakat sebagai
pelaksana, sedangkan dalam penanganan permukiman kumuh skala kawasan,
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pihak ketiga.
Kelurahan Terondol merupakan salah satu kelurahan di Kota Serang yang
termasuk dalam kawasan kumuh yang menerima program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2). Kelurahan Terondol menjadi
satu-satunya kelurahan yang mendapatkan Program NUSP-2 skala lingkungan dan
skala Kawasan. Hal ini dilihat dari tingkat prioritas kekumuhan di Kelurahan
Terondol yang harus segera diatasi. Sebaran kawasan kumuh di Kelurahan
Terondol dapat dilihat pada Gambar 1.1.
11
Gambar 1.1
Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kelurahan Terondol
Ket: warna Ungu menandakan luas permukiman kumuh
(Sumber: Neighborhood Upgrading Action Plan Kelurahan terondol, 2016)
Berdasarkan gambar 1.1, persebaran permukiman kumuh di Kelurahan
Terondol terdapat di RW 1 Kampung Terondol, RW 2 Kampung Kubang Apu dan
RW 3 Kampung Kesawon. Namun pelaksanaan Program NUSP-2 di Kelurahan
Terondol hanya dilakukan di RW 2 Kampung Kubang Apu dan RW 3 Kampung
Kesawon sesuai dengan SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015 Tentang
Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project-2 di Kota Serang Tahun 2015-2017 melihat dari tingkat kekumuhan yang
secepatnya perlu mendapatkan penanganan. Kampung Kubang Apu dan Kampung
Kesawon Kelurahan Terondol menjadi lokasi yang mendapatkan program
12
penanganan kawasan permukiman kumuh skala lingkungan dan skala kawasan
dengan total luas kawasan kumuh sebesar 15,71 Ha. Kelurahan Terondol sendiri
sebelumnya pernah mendapatkan Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) yang salah satunya melakukan
pembangunan prasarana permukiman, namun saat ini kondisnya banyak yang
mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan pemeliharaan yang tidak berjalan
dengan baik.
Berdasarkan SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015, Kelurahan
Terondol menjadi Kelurahan nomor dua terluas permukiman kumuhnya diantara
penerima Program NUSP-2 yang lain. Kekumuhan di Kelurahan Terondol
diakibatkan beberapa prasarana dasar permukiman yang mengalami kerusakan
seperti jaringan jalan, saluran drainase, prasarana pengelolaan air limbah (sanitasi),
pengelolaan persampahan, dan prasarana penerangan jalan. Pelaksanaan program
NUSP-2 di Kelurahan Terondol dimulai dari tahun 2015, yaitu diawali dengan
melakukan Musyawarah Kelurahan dan Rembug Khusus Perempuan dalam
mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program NUSP-2.
Melalui pelaksanaan Survey Kampung Sendiri, masyarakat melakukan identifikasi
penyebab kekumuhan di wilayahnya untuk kemudian menyusun rencana kegiatan
dalam perbaikan lingkungan kumuh yaitu Rencana Perbaikan Lingkungan/
Neighborhood Upgrading Plan (NUP) sebagai pedoman dalam penanganan
permukiman kumuh di Kelurahan Terondol dan Rencana Kegiatan Masyarakat/
Community Action Plan yang berisi rencana anggaran belanja serta rencana
13
pemanfaatan dan pemeliharaan.. Adapun komponen yang dapat diusulkan dalam
dokumen NUP berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan
ADB (Asian Development Bank) mencakup 7 hal pokok yaitu: Jalan Setapak, Jalan
Lingkungan, Drainase Mikro, Persampahan, Sanitasi, Air Bersih, dan Lampu
Penerangan Jalan.
Pelaksanaan fisik pembangunan prasarana program NUSP-2 di Kelurahan
Terondol dilaksanakan pada tahun 2016 sampai 2017 berdasarkan pedoman dalam
Rencana Perbaikan Lingkungan/ Neighborhood Upgrading Plan (NUP). Oleh
sebab itu, pelaksanaan program NUSP-2 diharapkan mampu mengatasi
permasalahan permukiman kumuh di Kampung Kubang Apu dan Kampung
Kesawon Kelurahan Terondol. Pembangunan prasarana program NUSP-2 di
Kelurahan Terondol yaitu meliputi, pembuatan MCK, penyediaan bak sampah dan
motor sampah, pembuatan drainase, perbaikan jalan lingkungan, jalan berpaving
block, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).
Tabel 1.3
Pelaksanaan Program NUSP-2 Skala Lingkungan di Kelurahan Terondol
Skala Lingkungan
Tahun 2016
No Jenis Kegiatan Volume Jumlah Dana (Rp)
1 Pembangunan Sarana Sanitasi
(MCK)
2 unit 385.892.172
2 Motor Sampah 1 unit 30.000.000
3 Bak Sampah 161 unit 113.711.080
4 Jalan Paving Blok L=2m, P=26.
L=1m, P=675m
727 m2 236.428.983
5 Drainase U40 875 m 232.676.740
Tahun 2017
6 Drainase L=30 362 170.000.000
(Sumber: Laporan Penggunaan Dana BKM JAM Terondol Jaya, 2017)
14
Tabel 1.4
Pelaksanaan Program NUSP-2 Skala Kawasan di Kelurahan Terondol
Skala Kawasan
Tahun 2016
No Jenis Kegiatan
1 Jalan Hotmix P 1800 L 4
2 Penerangan Jalan Umum (Tenaga Surya)
3 Drainase U40
4 Drainase U2
(Sumber: Laporan Penggunaan Dana BKM JAM Terondol Jaya, 2017)
Tabel 1.3 dan 1.4 menjelaskan jenis prasarana yang dibangun dalam
pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Terondol. Pelaksanaan Program
NUSP-2 diharapkan menyediakan prasarana permukiman yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan agar mengatasi permasalahan
permukiman kumuh di wilayah tersebut. Melalui program NUSP-2, prasarana hasil
pembangunan perlu dipastikan keberlanjutannya melalui pemeliharaan sehingga
kondisi prasarana program NUSP-2 tetap terawat dan dapat terus dimanfaatkan.
Tabel 1.5
Rencana Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Program NUSP-2
Nama Pekerjaan
Pemeliharaan
Kegiatan Frekunsei
MCK • Pembersihan secara umum
• Menguras dab membersihkan
tandon air
• Penggantian suku cadang
pompa air, kran air dan engsel
pintu
• Menguras limbah tinja septic
tank
• Setiap hari
• 1 bulan sekali
• 1 tahun sekali
• 3 tahun sekali
Pekerjaan Jalan • Pembersihan secara umum
• Membuang tumbuhan liar
sampah (terutama di bau jalan
dan saluran samping jalan)
• 1 minggu sekali
• 2 minggu sekali
15
• Penanganan kerusakan ringan • Bila terjadi
kerusakan
Drainase • Pembersihan secara umum
• Membuang tumbuhan liar dan
sampah
• Pembersihan dan melancarkan
fungsi prasarana
• Penanganan kerusakan ringan
• 1 minggu sekali
• 2 minggu sekali
• 1 bulan sekali
• Bila terjadi
kerusakan
Lampu Penerangan
Jalan • Pembersihan secara umum
• Pengecekan bagian-bagian
lampu dan perangkatnya
• Penanganan kerusakan ringan
• 1 minggu sekali
• 2 minggu sekali
• Bila terjadi
kerusakan
Bak Sampah
Komunal • Pembersihan secara umum
• Penanganan kerusakan ringan
• 1 minggu sekali
• Bila terjadi
kerusakan
Motor sampah • Pembersihan secara umum
• Penggantian suku cadang
• Setiap hari
• Bila terjadi
kerusakan
(Sumber: Rencana Kegiatan Masyarakat Kelurahan Terondol, 2016)
Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai hasil
pembangunan prasarana Program NUSP-2, ditemukan beberapa permasalahan
mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana hasil pembangunan program
NUSP-2 di Kelurahan Terondol, yaitu:
Pertama, Tidak berjalannya tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
(KPP) Program NUSP-2 di Kelurahan Terondol karena pemilihan keanggotaan
KPP dilakukan dengan penunjukan secara langsung bukan dengan cara
musyawarah sesuai pedoman dalam pelaksanaan Program NUSP-2, sehingga
menyebabkan kurangnya tanggung jawab dari para anggota Kelompok Pemanfaat
dan Pemelihara dalam melaksanakan tugasnya dalam memaksimalkan pemanfaatan
dan pemeliharaan. Pemilihan anggota KPP dengan penunjukkan secara langsung
16
dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mau terlibat dalam keanggotaan KPP.
Adapun dalam pembentukan KPP program NUSP-2 di Kelurahan Terondol yaitu
dengan pembentukan KPP utama dan KPP di setiap Rukun Tetangga (RT).
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara memiliki tugas melaksanakan rencana
operasioanl dan pemeliharaan yaitu dengan menjamin tersedianya infrastruktur
yang tetap berfungsi dengan kualitas dan umur pelayanan yang sesuai dengan
rencana, pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghemat biaya
pemeliharaan serta menjamin tersedianya organisasi pengelola yang aktif dan
berfungsi dengan baik.
Tabel 1.6
Anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Utama Program NUSP-2 di
Kelurahan Terondol
No Nama Posisi dalam KPP
1 Chotib Ketua
2 Ida Farida Sekertaris
3 Farihah Bendahara
4 Musa Anggota
5 Abbas Anggota
6 Aeptullah Anggota
7 Gojali Anggota
(Sumber: Hasil Musyawarah Kelurahan III Program NUSP-2)
Selain itu berdasarkan pedoman pelaksanaan Program NUSP-2, anggota
Kelomok Pemanfaat dan Pemelihara seharusnya mengikuti pelatihan agar nantinya
dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakannya, namun
berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Chotib selaku Ketua KPP (pada hari
Sabtu, 27 Januari 2018, jam 16.30 di kediaman Bapak Chotib) mengatakan bahwa
beliau dan anggota KPP yang lain tidak pernah mengikuti pelatihan KPP bahkan
17
tidak diberitahu mengenai diadakannya pelatihan KPP sehingga saat ini KPP tidak
berjalan dengan baik dan kurang paham mengenai tugasnya sebagai Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara.
Kedua, Pembangunan MCK, penyediaan bak sampah dan motor sampah
belum optimal dimanfaakan oleh masyarakat. Pembangunan MCK program NUSP-
2 di Kelurahan Terondol dilakukan di RT 04 dan RT 05 sebanyak 12 unit. Namun
berdasarkan observasi peneliti, MCK program NUSP-2 belum optimal
dimanfaatkan oleh masyarakat karena sejumlah unit MCK mengalami kerusakan.
Kerusakan tersebut meliputi kerusakan pada engsel pintu dan keran air, sehingga
saat ini hanya 6 unit MCK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. MCK tersebut
akan dimanfaatkan oleh ± 95 KK. Hal ini berdampak pada upaya dalam mengurangi
praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang saat ini masih banyak
dilakukan masyarakat. Menurut data Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau
Neighborhood Upgrading Action Plan (NUP), di Kampung Kubang Apu dan
Kampung Kesawon masih terdapat 752 KK yang tidak memiliki WC dan tidak
menggunakan MCK Komunal. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak
Rohimi, S.E., S.Pd. selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat
Kelurahan Terondol (Jum’at, 20 Oktober 2017) mengatakan bahwa, masih sering
dijumpai masyarakat yang melakukan praktek BABS.
Penyediaan bak sampah dan motor sampah dalam mengatasi masalah
persampahan pun belum berjalan optimal karena masih kurangnya partisipasi dari
masyarakat dalam pemanfaatan sehingga masyarakat masih memilih untuk
langsung membakar sampah karena dinilai lebih mudah dilakukan, sehingga dalam
18
pelaksanaannya motor sampah yang seharusnya digunakan untuk mengangkut
sampah masyarakat setiap 2 (dua) hari sekali tidak berjalan sesuai perencanaan.
Sebelumnya di dalam Rencana Kerja Masyarakat telah dibentuk organisasi operasi
dan pemeliharaan pengelolaan sampah serta petugas teknis lapangan yang bertugas
pengelola sampah untuk kemudian diangkut ke TPST 3R. Namun karena TPST 3R
yang tidak lagi beroperasi maka pengangkutan sampah belum dilakukan.
Penyediaan bak sampah dan motor sampah sejatinya akan digunakan untuk
menampung serta mengangkut sampah masyarakat ke TPST 3R yang lokasinya
masih di Kelurahan Terondol. Hal ini mengakibatkan masyarakat masih tetap
membuang sampah di sepanjang jalan dan masih dijumpai masyarakat yang
membakar sampah karena sampah yang tertampung dan tidak diangkut malah
menimbulkan bau yang menggangu masyarakat.
Ketiga, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana
pasca pembangunan. Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) bertanggung
jawab dalam melakukan pemeliharaan setiap prasarana hasil program NUSP-2
dengan menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk terlibat. KPP di setiap
Rukun Tetangga (RT) bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana hasil
program NUSP-2 yang dibangun di wilayahnya. Di dalam Rencana Kegiatan
Masyarakat telah dibuat rencana operasional dan pemeliharaan dan ditunjuk siapa
saja masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan secara bergantian baik dalam
pemeliharaan rutin maupun berkala. Namun karena keberadaan KPP yang kurang
berjalan, masyarakat tidak memiliki inisiatif dalam melalukan pemeliharaan
sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dalam pemeliharaan setiap prasarana
19
hasil program NUSP-2 di Kelurahan Terondol. Saat ini beberapa prasarana hasil
pembangunan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project kurang
terawat, peneliti mendapati kondisi MCK di RT 04 dan RT 05 RW 02 Kampung
Kubang Apu beberapa mengalami kerusakan. Selain itu, kondisi bak sampah juga
banyak yang mengalami kerusakan dan tidak lagi digunakan serta drainase yang
terletak di RT 01, RT 04 dan RT 05 RW 02 Kampung Kubang Apu banyak yang
terbuka sehingga dapat membahayakan masyarakat. Pelaksanaan Program NUSP-
2 bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga setiap hasil
pembangunan agar dapat dimanfaatakan secara berekelanjutan. Hal ini diperparah
juga dengan perilaku masyarakat yang kurang peduli dalam menjaga kebersihan
lingkungan permukimannya sehingga pembangunan prasarana yang telah
dilakukan menjadi tidak optimal.
Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa
permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana hasil pembangunan program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project Phase 2 (NUSP-2) dalam upaya penanganan permukiman kumuh di
Kelurahan Terondol harus dapat diatasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dan
Pemerintah Daerah Kota Serang, maka peneliti akan mencoba melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol Kecamatan Serang Kota Serang”.
20
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di
atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Tidak berjalannya tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara.
2. Pembangunan prasarana belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca
pembangunan.
1.3 Batasan Masalah
Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang diteliti cukup luas, Namun
dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan dan dengan memperhatikan
fokus penelitian pada batasan masalah, maka ada beberapa hal yang menjadi kajian
penelitian yaitu: Seberapa besar Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang?
21
1.5 Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang.
1.6 Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
a. Mengembangkan keilmuan Administrasi Publik
b. Mengembangkan teori yang telah diperoleh selama dalam peruliahan;
c. Bahan pemahaman untuk penelitan selanjutnya.
2. Secara praktis
Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Badan Keswadayaan
Masyarakat Kelurahan Terondol, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Serang serta Pemerintah Daerah Kota Serang dalam
meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2).
22
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori dalam sebuah penelitian merupakan sebuah uraian tentang
teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian
yang relevan dengan variabel yang terditeliti, deskrispi teori paling tidak berisi
tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian
dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang
lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan
diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan
beberapa teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian. Dalam
penelitin ini teori yang digunakan peneliti diantaranya:
2.1.1 Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer
mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Menurut Umam (2010:229) secara etimologis, kata efektif
sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (producing desired
result), berdampak menyenangkan (having a pleasing effect), bersifat aktual dan
nyata (actual and real).
23
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson dalam Handayaningrat S.
(1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum dalam Tangkilisan (2005:138),
mengemukakan:
“Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suaatu organisasi
yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana
tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa
pembororsan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara
anggota-anggotanya.”
Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:
“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu
sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi
tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu
serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap
pelaksanaannya”.
Menurut Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima)
kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:
1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya
24
Sedangkan menurut Tangkilisan (2005:314) yaitu:
1. Pencapaian target, yang dimaksud adalah sejauh mana target dapat
ditetapkan otganisasi sehingga terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat
dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi, dilihat dari sejauh mana organisasi dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Kepuasan kerja, yang merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh
anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi
bagi peningkatan kinerja organisasi yang menjadi fokus elemen ini adalah
antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem insentif yang berlaku
bagi anggota yang berprestasi.
4. Tanggung jawab, organisasi dapat melaksanakan mandate yang telah
diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan
bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan
pekerjaannya.
Sedangkan Siagian (2001:24) berpendapat bahwa:
“Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkaan sebelumnya
untuk menghasilkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran
yang teah ditetapkan. Jika hasil kegiatannya semakin mendekati
sasaran, berarti semakin tingga efektifitasnya”
Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu
program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:
1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan
sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam
melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan
program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran
peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan
program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah
dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta
program.
25
Sementara menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan
mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi
Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak,
sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:
a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan
tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah
“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai
sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam
pencapaian tujuan organisasi. c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan
tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya
kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha
pelaksanaan kegiatan operasional. d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang
apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila
tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
26
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas
organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan
prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program
apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi
tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan
organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat
sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut
terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
Sedangkan Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) mengatakan
mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah proses yang merupakan bagian puncak dari usaha
keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai
suatu proses karena dari pencapaian tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari
program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Pencapaian tujuan
terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan
target kongktit.
2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan
berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri untuk menyelaraskan terhadap
perubahan-perubahan dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur
yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada
umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang
ditetapkan. Efektivitas juga merupakan alat ukur seberapa baik pekerjaan yang
dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran (output) sesuai
dengan yang direncanakan, sehingga tidak dapat dikatakan efektif tanpa
memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya. Semakin banyak rencana yang dicapai
maka semakin efektif pula tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan yang dicapai.
27
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang
telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau
hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan
tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak
efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, efektivitas merupakan penggambaran
seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu
organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas,
kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi
mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa,
pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang
dikehendaki.
2.1.2 Pengertian Pemanfaatan
Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, cara
dan perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari manfaat,
yaitu suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima.
Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian
hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung
agar dapat bermanfaat. Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia Edisi Ketiga (2008) menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara,
hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Berdasarkan definisi diatas,
pemanfaatan diartikan sebagai suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan
28
kegiatan menerima atau yang mengarah pada pemakaian hal-hal yang berguna agar
dapat bermanfaat.
2.1.3 Pengertian Pemeliharaan
Pemeliharaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2008)
berarti proses, cara, perbuatan memelihara(kan); penjagaan; perawatan.
Pemeliharaan merupakan proses merawat, menjaga dan memelihara, maka dapat
diartikan bahwa pemeliharaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga
sesuatu tetap dalam keadaan baik, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang
bisa diterima. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pemeliharaan prasarana dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan terencana
dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar
prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.
Pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting karena tanpa adanya pemiliharaan
prasarana dasar pendukung kawasan permukiman maka akan terjadi penurunan
kualitas lingkungan yaitu pada prasarana yang telah dibangun sehingga kondisi
permukiman yang semakin buruk akan menimbulkan permasalahan permukiman
kumuh yang kembali terjadi. Adapun tujuan kegiatan pemeliharaan ini adalah :
a. Untuk memelihara prasarana secara berkelanjutan;
b. Adanya jaminan terhadap kualitas prasarana;
c. Adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana.
29
2.1.4 Pengertian Perumahan dan Permukiman Kumuh
2.1.4.1 Permukiman
Pemukiman merupakan suatu bagian dari lingkup wilayah perkotaan yang
tidak dapat dipisahkan. Pemukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat
tinggal dan menetap, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Pemukiman ini
dapat berupa permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan
pemukiman adalah bagian dari lingkungan yang bukan kawasan lindung berupa
kawasan perkotaan atau pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat
kegiatan yang mendukung kelangsungan hidup.
Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu, perumahan dan kawasan
pemukiman adalah satu kesatuan sistem atas pembinaan, penyelenggaraan
perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan.
Perumahan sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman,
baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana,
untilitas umum sebagai hasil upaya memenuhan rumah yang layak huni
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang
sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa, perlu dibina dan
dikembangkan demi kelangsungan hidup dan peningkatan kehidupan manusia.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-
usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan
maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan negara
untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam
30
UUD 1945. Permasalahan yang dihadapi dalam konteks perumahan pada banyak
kota di Indonesia adalah semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman yang
kumuh.
2.1.4.2 Permukiman Kumuh
Sebelum mengarah kepada permukiman kumuh, perlu diketahui arti dasar
dari kumuh itu sendiri, Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang
sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas
menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang
diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum
mapan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemukiman kumuh didefinisikan
sebagai lingkungan pemukiman padat penduduk, kondisi sosial ekonomi rendah,
jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana
lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan
kesehatan, dibangun diatas tanah negara atau tanah milik orang lain, dan diluar
peratuan perundang-undangan. Lingkungan pemukiman akan terjadi proses
kekumuhan apabila penduduk berpenghasilan rendah menempati daerah yang serba
31
terbatas tanah, fasilitas, sarana prasarana dan sebaginya, sehingga kondisi
lingkungan menjadi padat dan kurang kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri
dan lingkungannya. Gambaran lingkungan pemukiman kumuh adalah lingkungan
pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas
rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, lingkungan dan tata pemukiman
yang tidak teratur, prasarana yang kurang memadai, lingkungan yang kotor dan
lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan
kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan
tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang
keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
a. Jalan Lingkungan;
b. Drainase Lingkungan,
c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
d. Pengelolaan Persampahan;
e. Pengelolaan Air Limbah;
f. Pengamanan Kebakaran; dan
g. Ruang Terbuka Publik.
2.1.5 Faktor-Faktor Munculnya Permukiman Kumuh
Permasalahan utama permukiman yang pelru ditata adalah adanya
permukiman kumuh (slum). Sebagian permukiman kumuh merupakan tempat
tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur di
pinggiran kota. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya permukiman
kumuh menurut Sadyohutomo (2008:134-136), yaitu:
32
1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat
pendapatan yang cukup
Pertumbuhan penduduk kota terdiri dari dua sumber. Pertama, karena
migrasi masuk dan; Kedua, karena pertumbuhan penduduk kota yang
tinggi. Akibat tingkat pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu
mengakses permukiman yang layak, sehingga ikut berjubel dengan
permukiman yang ada, membangun rumah di pinggiran kota tanpa
mengindahkan standar permukiman.
2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun
prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.
Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat
secara swadaya memecah-mecah bidang tanah dan membangun
permukiman mereka. Akibatnya, bentuk dan tata letak kaveling tanah
menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dasar
permukiaman seperti penyediaan air bersih, pengelolan limbah,
penanganan banjir dan drainase.
2.1.6 Neigborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)
NUSP adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah masyarakat dan
sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin
terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan
yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat miskin. NUSP
dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif para
pemangku kepentingan di daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan
peningkatan kualitas kawasan permukiman. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan
berbagai hasil yang dicapai.
33
Program NUSP merupakan salah satu program dari Asian Development
Bank, program ini ditujukan sebagai bentuk pemecahan masalah permukiman
kumuh perkotaan, yang akan difokuskan pada perbaikan dan penataan sehingga
tidak lagi menjadi kawasan kumuh, NUSP diharapkan dapat mampu memberikan
hunian yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat di kawasan
permukiman kumuh. Dana yang diberikan merupakan dana pinjaman luar negeri
dari Asian Development Bank, yang diharapkan melalui peningkatan kapasitas
pemerintah dan masyarakat secara sinergis di bidang perumahan dan permukiman,
maka permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih
cepat tertangani.
Komponen program NUSP-2 terdiri dari 3 komponen, yaitu : (i) Penguatan
kapasistas kelembagaan pengelola pembangunan perkotaan yang berpihak pada
masyarakat miskin; (ii) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh yang selaras dengan perencanaan
pembangunan ; dan (iii) Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan sector
swasta untuk pembangunan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.
2.1.6.1 Tujuan NUSP-2
Tujuan penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 adalah untuk menangani
kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta secara serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas
kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat, layak
34
dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Secara khusus tujuan pelaksanaan
NUSP-2 adalah:
1. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mengurangi proporsi rumah
tangga kumuh perkotaan;
2. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin didalam pengadaan hunian yang
layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan permukiman baru;
3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat didalam
menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipatif dengan
penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya
penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka
meningkatkan derajad kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat;
5. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya
pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.
2.1.6.2 Sasaran NUSP-2
Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan NUSP-2 memiliki 2 (dua)
sasaran kegiatan, yaitu sasaran fungsional dan sasaran operasional. Sasaran
fungsional diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Terlembaganya pendekatan partisipatif didalam perencanaan dan pembangunan
permukiman perkotaan yang memihak masyarakat miskin pada 20
kota/kabupaten;
35
2. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 20 kota/kabupaten di
dalam menangani permasalahan perumahan dankawasan permukiman kumuh
yang selaras dengan rencana pembangunan perkotaan;
3. Terumuskannya rencana aksi penanganan kawasan permukiman kumuh
perkotaan pada 20 kota/kabupaten yang disusun secara partisipatif dengan
melibatkan kelompok masyarakat;
4. Terbangunnya kelembagaan masyarakat lokal didalam pelaksanaan kegiatan
penanganan lingkungan permukiman kumuh pada tingkat kelurahan dan di
tingkat komunitas;
5. Terealisasinya dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah di dalam
pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau
bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 5 kota sasaran.
Dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang
berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang
layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan maka, sasaran
operasional penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 diarahkan pada hal-hal sebagai
berikut:
1. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (Slum
Improvement Action Plan/SIAP) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat
miskin di perkotaan;
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatkan kualitas lingkungan permukiman
kumuh di perkotaan;
36
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat
bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara
mandiri dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap
kebutuhan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan
terjangkau;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga
keberlanjutan fungsi infrastruktur dasar lingkungan permukiman yang telah
dibangun/ditingkatkan.
2.1.6.3 Prinsip Pelaksanaan NUSP-2
Prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan
oleh para pelaksana program NUSP-2 adalah :
1. Demokratis, Proses pengambilan keputusan dalam rangka penanganan dan
perbaikan lingkungan permukiman kumuh, dilakukan secara kolektif dan
demokratis melalui musyawarah mufakat;
2. Partisipatif, Kegiatan NUSP-2 harus dilaksanakan secara partisipatif sehingga
mampu membangun rasa kepemilikan dan bekerja bersama diantara para pelaku.
Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan dari,
oleh, dan untuk masyarakat, mulai dari proses pengorganisasian, perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.
37
3. Transparansi dan Akuntabilitas, Transparansi dan akuntabilitas lebih ditekankan
pada proses manajemen pelaksanaan program dan pengorganisasian kegiatan
masyarakat, agar masyarakat mampu belajar untuk bertanggung jawab terhadap
keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini keterbukaan
informasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana pembangunan,
pengawasan oleh masyarakat, hasil pemeriksaan oleh auditor maupun oleh
masyarakat sendiri, serta penyebarluasan hasil pemeriksaan/audit ke
masyarakat, pemerintah, lembaga donor, dan pihak-pihak terkait.
4. Desentralisasi, Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan
NUSP-2, harus diupayakan agar dilakukan sedekat mungkin dengan kelompok
pemanfaat dan pemelihara infrastruktur, agar keputusan yang dibuat benar-benar
bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Membangun tanpa menggusur dan memihak warga miskin. Pengalaman
menunjukkan bahwa penggusuran pada kenyataannya sering menimbulkan
permasalahan baru dan berakibat kontra produktif terhadap upaya pemenuhan
kebutuhan hunian yang layak bagi keluarga miskin. Oleh sebab itu, didalam
pelaksanaan NUSP-2, baik kegiatan peningkatan kualitas lingkungan
permukiman maupun pembangunan permukiman baru, pelaksanaannya harus
memperhatikan kepentingan warga miskin dan tanpa menggusur.
6. Meningkatkan Kepedulian, Melalui NUSP-2 akan terus didorong kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan permukiman, dan menekankan pada
berperilaku hidup lebih bersih dan sehat. NUSP-2 dilaksanakan dengan
mengutamakan keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.
38
7. Keberlanjutan, Keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
melalui NUSP-2 harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara mandiri oleh
pemerintah daerah bersama masyarakat.
8. Keadilan, Kebijakan pelaksanaan NUSP-2 harus menekankan pada asas
keadilan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
9. Kesetaraan, Pelaksanaan NUSP-2, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal
usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak diberi
kesempatan yang sama untuk terlibat dan/atau menerima manfaat dari
infrastruktur yang dibangun melalui NUSP-2.
Adapun komponen yang dapat diusulkan dalam dokumen NUAP
berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (Asian
Development Bank) mencakup 7 hal pokok yaitu:
1. Jalan Setapak,
2. Jalan Lingkungan,
3. Drainase Mikro,
4. Persampahan,
5. Sanitasi,
6. Air Bersih, dan
7. Lampu Penerangan Jalan.
39
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan perttimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan
beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca
diantaranya:
Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yahya pada program studi
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Halu Oleo pada
tahun 2017 yang berjudul Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2 dalam Penanganan Wilayah Kumuh Perkotaan di
Kelurahan Dapu-Dapu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Penelitian ini
menggunakan teori tiga pilar pelaksanaan menurut Jones: 1. Pengorganisasian, 2.
Interpletasi, 3. Aplikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 dalam Penanganan Wilayah Kumuh
Perkotaan di Kelurahan Dapu-Dapu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sudah
cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pembangunan
infrastruktur. Hal ini ditunjukan oleh beberapa faktor, adanya rasa cukup puas dari
masyarakat dengan hasil pembangunan infrastruktur yang telah berjalan. Selain itu
adanya respon yang baik dari masyarakat dengan ditunjukan besarnya nilai
swadaya masyarakat pada pembangunan infrastruktur yaitu sebesar 9,39% yang
melebihi harapan sebesar 6%, serta berkurangnya wilayah kumuh sebesar 25% dari
4 Ha menjadi 3 Ha.
40
Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Renald Saputra pada
program studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas
Lampung pada tahun 2016 yang berjudul Implementasi Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan
teori implementasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project di Kota Bandar Lampung cukup berhasil,
pembangunan infrastruktur yang dilakukan meliputi pembangunan drainase, rabat
beton, plat dueker, hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pemukiman
kumuh guna menunjang kehidupan masyarakat agar terhindar dari kekumuhan.
Namun terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan
seperti waktu pengerjaan yang terlalu singkat sehingga pembangunan kurang
maksimal, serta status tanah yang sebagian milik negara.
Ketiga, penelitian tesis yang dilakukan oleh Linda Donarika Marbun pada
program studi Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah, Universitas
Diponegoro pada tahun 2010 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam
Pemeliharaan Prasarana Program NUSSP di Kelurahan Sumur Pacing dan Manis
Jaya Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
Kelurahan Manis Jaya dan Sumur Pacing berada di sekitar lokasi industri.
Walaupun sama-sama bermukim di sekitar kawasan industri namun dalam hal
partisipasi pemeliharaan prasarana pasca program NUSSP terdapat berbedaaan,
keberhasilan Kelurahan Sumur Pacing dalam pemeliharan prasarana pasca program
41
NUSSP karena terciptanya manajemen berdasarkan musyawarah serta
kepemimpinan dari Koordinator BKM yang peduli.
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama
berfokus pada pelaksanaan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
dalam mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh di beberapa daerah di
Indonesia. Selain itu, melihat dari bagaimana peran Badan Keswadyaan Masyarakat
sebagai pelaksana program di tingkat masyarakat dalam merencanakan dan
melaksanaan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project serta
mendorong peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi hingga pada tahap
pemanfaatan dan pemeliharaan setiap prasarana yang telah dibangun melalui
program Neighborhood Upgrading and Shelter Project.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu lokus
penelitian dimana penelitian saat ini dilaksanakan di Kelurahan Terondol
Kecamatan Serang Kota Serang. Selain itu, penelitian saat ini lebih menfokuskan
pada bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara setiap hasil
program Neighborhood Upgrading and Shelter Project serta seberapa besar
efektivitas Kelurahan Terondol, Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara serta Kader Masyarakat dalam mendorong dan
menggerakan masyarakat dalam mengefektifkan pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana hasil program Neighborhood Upgrading and Shelter Project agar bisa
dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pembinaan oleh Kelurahan Terondol,
pelaksanaan monitoring oleh Badan Keswadayaan Masyarakat serta pelaksanaan
rencana operasional dan pemeliharaan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara.
42
2.3 Kerangka Berfikir
Dalam rangka mendukung upaya penanganan wilayah kumuh perkotaan,
Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat telah mencanangkan target 100-0-100 yaitu target program pembangunan
bidang cipta karya sebagaimana tercantum dalam rancangan RPJMP 2015-2019,
yaitu memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%,
dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyrakat Indonesia pada tahun
2019.
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)
mendukung upaya penanganan wilayah kumuh perkotaan dengan menyediakan
pembangunan infrastruktur pada beberapa jenis komponen yaitu meliputi prasarana
penyediaan air minum, sanitasi, normalisasi saluran drainase lingkungan, jalan
lingkungan, jalan setapak, pengelolaan sampah, dan lampu penerangan jalan.
NEIGHBORHOOD UPGRADING
AND SHELTER PROJECT
PHASE 2 (NUSP-2)
PENANGANAN WILAYAH
KUMUH PERKOTAAN
1. Air Minum
2. Sanitasi
3. Drainase
4. Jalan Lingkungan
5. Jalan Setapak
6. Pengelolaan Sampah
7. Lampu Penerangan
Jalan
43
Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan yang terdapat pada latar
belakang masalah, yaitu: (1) Tidak berjalannya tugas Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara; (2) Pembangunan prasarana belum optimal dimanfaatkan oleh
masyarakat; (3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana
pasca pembangunan. Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas pemanfaatan dan
pemeliharaan prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang
digunakan kriteria efektivitas menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:141)
mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
44
Gambar 2.1
Kerangka Berfikir
Kerangka Berfikir Penelitian
(Sumber: Peneliti, 2017)
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2
(NUSP-2) di Kelurahan Terondol
Permasalahan:
1. Tidak berjalannya tugas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara.
2. Pembangunan prasarana belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pasca
pembangunan.
(Survei lapangan oleh peneliti 2017)
Alat Analisis
Gibson dalam Tangkilisan (2005:141)
mengatakan mengenai ukuran efektivitas,
sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan
kebijakan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian
yang bersifat mendidik
Mengetahui efektivitas
pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana program
Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2
(NUSP-2) di Kelurahan
Terondol
45
2.4 Hipotesis
Sugiyono (2011:64) mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan semntara,
karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum
didasarkan pada fakta-fakta empiris. Adapun hipotesis yang diajukan dalam
penelitian sebagai berikut:
H0 : 𝜇 ; ≤ 65%
Hipotesis Nol : Efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana
program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol paling tinggi
atau sama dengan 65 persen.
Ha : 𝜇 ; > 65%,
Hipotesis Alternatif : Efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana
program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol paling rendah
65 persen.
46
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari suatu kebenaran
atau untuk dapat mengetahui serta mendeskripsikan tentang suatu kebenaran.
Metode adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-
langkah sistematis. Menurut Sugiyono (2007:1) metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian “Efektivitas Pemanfaatan
dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang”
adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptf adalah
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat
perbandingan. Penelitian dimaksudkan untuk eksploratif mengenai suatu fenomena
atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan
dengan masalah dan unit yang diteliti.
Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk
menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel
yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang
47
terjadi (Bungin, 2009). Penelitian dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai
dari variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan. Jadi, dalam hal ini penelitian
kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri yang disajikan dalam bentuk angka dan disajikan dalam bentuk
data yang diangkakan, bersifat aktual dan disusun secara sistematis dan akurat.
3.2 Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada obyek penelitian yaitu
efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol. Dengan
demikian landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori
efektivitas, teori permukiman kumuh dan teori-teori lainnya guna menguatkan
dasar pemikiran dalam penelitian ini.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini adalah di Kampung Kubang Apu dan Kampung
Kesawon Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang yang menerima
Program Neighborhood Upgrating and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015
Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Program Neighborhood Upgrading
and Shelter Project Phase 2 di Kota Serang Tahun 2015-2017.
48
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Berdasarkan fokus penelitian serta dapat mempermudah memahami
penellitian ini, peneliti membuat definisi konesp antara lain:
1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang
mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, cara
dan perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari
manfaat, yaitu suatu penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan
menerima.
3. Pemeliharaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
proses, cara, perbuatan memelihara(kan); penjagaan; perawatan.
Pemeliharaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga sesuatu tetap
dalam keadaan baik, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa
diterima.
4. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat,
sedangkan
5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas
fungsi sebagai tempat hunian.
49
6. NUSP adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh di
perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah
masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan
daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta
berpihak pada masyarakat miskin
3.4.2 Definisi Operasional
Variabel dalam penelitian ini variabel mandiri, yaitu program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol. Dengan kata lain pengukuran efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seberapa besar
tingkat efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2. Alat ukur yang digunakan
untuk menilai keberhasilan atau efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 di
Kelurahan Terondol menggunakan ukuran efektivitas menurut Gibson dalam
Tangkilisan (2005:141) yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Ukuran
efektivitas tersebut terdiri dari tujuh variabel yaitu Kejelasan tujuan yang hendak
dicapai; Kejelasan strategi pencapaian tujuan; Proses analisis dan perumusan
kebijakan yang mantap; Perencanaan yang matang; Penyusunan program yang
50
tepat; Tersedianya sarana dan prasarana; Sistem pengawasan dan pengendalian
yang bersifat mendidik.
Adapun ukuran efektivitas tersebut diuraikan sebagai berikut: Gibson dalam
Tangkilisan (2005:141) yang membagi menjadi tujuh indikator yaitu mengenai
ukuran efektivitas, sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kejelasan tujuan yang hendak
dicapai, namun dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan,
dalam pengertian sebagai misi terakhir, adalah pekerjaan yang sulit karena
sering tujuan tidak dapat ditentukan dengan pasti.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, adalah adanya kejelasan strategi untuk
melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan
agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, hal ini berkaitan dengan
tujuan yang hendak dicapai atau strategi yang telah ditetapkan, artinya
kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha
pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan matang, yaitu pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa
yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para
pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu faktor lain yang menunjang efektivitas
adalah tersedianya sarana prasarana.
51
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, sistem
pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia
yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem
pengawasan dan pengendalian.
3.5 Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan yang digunakan
untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati, Sugiyono
(2005:119). Instrument penelitian digunukan untuk mengukur nilai variabel yang
diteliti. Dengan demikian instrument yang akan akan digunakan untuk penelitian
akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Instrument yang digunakan
dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu
variabel atau variabel mandiri. Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang
berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan
diteliti. Kuesioner yang dibuat peneliti berisi beberapa pertanyaan yang sesuai
dengan objek penelitian yang nantinya akan disebarkan kepada responden yang
telah ditentukan.
52
Tabel 3.1
Instrumen Penelitian
Variabel Indikator Sub Indikator Item
Pernyataan
Kriteria
Efektivitas
menurut
Gibson
1. Kejelasan tujuan
yang hendak
dicapai
a. Prasarana dapat
dimanfaatkan dan
dipelihara dengan
baik
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10
2. Kejelasan strategi
pencapaian tujuan
a. Adanya sosialisasi
mengenai
pemanfaatan dan
pemeliharaan
11,12,13,14
3. Proses analisis dan
perumusan
kebijakan yang
mantap
a. Pemanfaatan dan
pemeliharaan
dilakukan secara
partisipatif oleh
masyarakat
15,16,17
4. Perencanaan yang
matang
a. Aturan pemanfaatan
dan pemeliharaan
b. Pelaksanaan rencana
operasional dan
pemeliharaan
18,19
20,21,22,23,
24,
5. Penyusunan
program yang tepat
a. Penanganan
permukiman kumuh
25,26,27
53
6. Tersedianya sarana
dan prasarana
a. Tersedianya prasarana
dasar permukiman
sesuai kebutuhan
masyarakat
28,29,30,31,
32
7. Sistem pengawasan
dan pengendalian
yang bersifat
mendidik
a. Monitoring prasarana
agar dapat terus
digunakan secara
berkelanjutan
33,34,35,36,
37,38
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara
Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka
antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai
dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2009:126).
Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara
tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan
lengkap utuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2007:160).
2. Observasi
Observasi menurut Hadi (1986) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang
54
peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu
peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono,
2007:166).
3. Dokumentasi
Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-
Undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan
mengenai masalah peelitian ini.
Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005:107). Dengan skala
Likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikato variabel.
Kemudian indicator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item
instrument dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrument memiliki
tingkatan nilai dari sangat positif sampai negative. Dan untuk keperluan analisis
kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrument diberi skor sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skala Likert
Alternatif Jawaban Bobot Nilai
Sangat Baik / Sangat Setuju 4
Baik / Setuju 3
Tidak Baik / Tidak Setuju 2
Sangat Tidak Baik / Sangat Tidak Setuju 1
Sumber : Sugiyono (2011:87)
55
3.6 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam metode penelitian, kata
populasi amat popular digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok
yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan
keseluruhan (Universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan,
tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya,
sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin,2009:99).
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Kubang Apu dan
Kampung Kesawon Kelurahan Terondol yang berusia 13 tahun ke atas atau
masyarakat yang dianggap mampu menilai pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) sebanyak 3.935 orang. Pemilihan masyarakat Kampung Kubang Apu dan
Kampung Kesawon Kelurahan Terondol sebagai penerima program NUSP-2
didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat merasakan sejauh mana
program tersebut telah dirasa memuaskan atau tidak sehingga dapat memberikan
data yang berguna untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan
prasarana program NUSP-2 yang menjadi objek dalam penelitian ini.
56
Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon
diatas Usia 13 Tahun
No Kawasan Kumuh
(RW/RT)
Jumlah Penduduk Menurut Umur (jiwa)
13 - 17
Tahun
18 - 25
Tahun
26 - 40
Tahun
40 - 55
Tahun
> 55
Tahun
Total
1. RW.02 Lingk. Kubang
Apu 559 551 639 603 415
2767
2. RW.03 Lingk. Kesawon 202 211 315 243 197 1168
Jumlah 3935
(Sumber: Neigborhood Upgrading Action Plan Kelurahan Terondol, 2016)
Setelah menentukan populasi, maka peneliti menentukan sampel penelitian.
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
(Sugiyono, 2011:80). Kemudian menurut Silalahi dalam bukunya yang berjudul
Metode Penelitian Sosial (2010:245) sampel adalah suatu subset atau tiap bagian
dari populasi berdasarkan apakah itu respentatif atau tidak. Sampel merupakan
bagian tertentu yang dipilih dari populasi.
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, maka
digunakan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik sampling pada
dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: Probability sampling dan
nonprobability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel
yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk
dipilih menjadi anggota sampling. Sedangkan nonprobability sampling adalah
teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2006:95).
Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
57
nonprobability sampling. Untuk penentuan ukuran sampel dalam penelitian yang
berjudul Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol maka digunakan rumus Taro Yamane dengan jumlah populasi (N)
sebanyak 3.931 jiwa dan menetapkan taraf kesalahan (d) sebesar 10%. Berdasarkan
perhitungan tersebut dengan menggunakan rumus Taro Yamane, dengan jumlah
populasi sebanyak 3.935 jiwa dan presisi yang ditetapkan sebanyak 10% maka
diperoleh sampel sebanyak 98 jiwa. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk
mengambil sampel dari jumlah populasi ini adalah menggunakan teknik Accidental
sampling.
Keterangan :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan
Diketahui :
N = 3.935
D2 = 10% (0,1)
Ditanyakan = n
n = N
N.d2+1
58
Jawab :
= 3935
3935 . (10%)2+ 1
= 3935
3935 . (0,1)2+ 1
= 3935
39,35 + 1
=
3935
40,35
= 97,5216853 (dibulatkan menjadi 98)
3.7 Teknik Pengolahan dan Analaisi Data
Pengolahan data merupakan tahapan awal dari proses analisis data. Proses
pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan,
dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu
analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah
data dari seluruh respinden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokn data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data
tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan
masalah, dan melakukan perhitungan hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono,
2007:169).
Adapun teknik pengolahan data yang telah terkumpul diolah melalui
tahapan sebagai berikut :
59
1. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus
dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
2. Coding, yaitu tahap mengklasifikasi data dari tanggapan responden atas
kuesioner yang telah disebarkan. Data diinput dari kuesioner tanggapan
responden.
3. Tabulating, yaitu tahap penempatan data ke dalam bentuk tabel-tabel yang
telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis.
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian
Setelah dilakukan tabulasi data, langkah selanjutnya adalah melakukan
pengujian instrument penelitian. Uji intrumen penelitian berkaitan dengan
pengujian kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer, kuesioner yang peneliti
buat akan diuji nantinya untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut telah
memenuhi kelayakan sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari uji validitas
dan uji realibilitas yang diuraikan sebagai berikut :
1. Uji Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek
penelitian dengan data yang dapat diperoleh oleh peneliti. Dengan demikian data
yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti
dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2007).
Uji Validitas digunakan untuk menunjukan tingkat kevalidan instrument
penelitian, artinya instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang
60
seharusnya diukur yakni variabel penelitian. Kevalidan instrument berarti bahwa
suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam
penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian antar konsep hasil
pengukuran. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukkan menggunakan
rumus korelasi pearson product moment dengan program SPSS Statistics versi 24.0.
Keterangan:
r = koefisien korelasi product moment
∑𝑥 = jumlah skor dalam sebaran X
∑𝑦 = jumlah skor dalam sebaran Y
∑𝑥𝑦 = jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan
∑𝑥2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
∑𝑦2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n = jumlah sampel
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas berasal dari kata dalam Bahasa Inggris ‘rely’ yang berarti
percaya, dan reliabel artinya dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan untuk
mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila
instrument tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu obyek atau responden
(Suharsini: 2006), reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu
61
instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul
data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument reliabel adalah instrument
yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan
menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2006:135).
Uji reliabilitas adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang
ditunjukan oleh instrument pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila
beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama
diperoleh hasil relative yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal
konsistensi menggunakan Alpha Cronbach. Instrument penelitian dikatakan
reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30 (alpha < 0,30) (Purwanto, 2007:181).
Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang
benar-benar tepat dan akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang
dihasilkan lebih besar, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik.
Pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan menggunakan
SPSS Statistics versi 24.0. Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut:
Keterangan :
ril = Reliabilitas instrument
k = Banyaknya butir pertanyaaan
∑𝜎2b = Jumlah varian butir
𝜎21 = Varian total
62
3.7.2 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat tingkat kenormalan data yang
digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalita data digunakan
untuk menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang
dihasilkan berdistribusi tidak normal maka yang digunakan adalah statistik
nonparametric sedangkan apabila data berdistribusi normal maka yang digunakan
statistic paramatetric dengan menggunakan SPSS versi 24,0.
3.7.3 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dimaksukan untuk mengetahui
tingkat signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian,
maka pada tahap pengujian hipitesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus
Uji t-test, yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
t = Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung
x = Nilai rata-rata x
𝜇o = Nilai yang dihipotesiskan
S = Simpangan baku sampel
n = Jumlah anggota sampel
63
3.8 Jadwal Penelitian
Tabel 3.4
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
2017 2018
Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
1 Pengajuan judul skripsi
2 Observasi awal
3 Penyusunan proposal skripsi
4 Bimbingan
dan perbaikan proposal
5 Persetujuan
Seminar Proposal
6 Seminar Proposal
7 Revisi Proposal
8 Pencarian data di lapangan
9 Pengolahan data
10 Sidang Skripsi
(Sumber: Peneliti, 2016)
64
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kelurahan Terondol
KelurahanTerondol merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Serang
yang terletak pada 6º05’57,5753’’LU dan 106º10’46,7335’’LS dengan batas-batas
wilayah administratif sebagai berikut :
Gambar 4.1
Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah Kelurahan Terondol
(Sumber: NUP Kelurahan Terondol, 2015)
65
• Sebelah Utara : Kelurahan Masjid Priyayi
• Sebelah Timur : Kelurahan Sukawana
• Sebalah Selatan : Kelurahan Kaligandu
• Sebelah Barat : Kelurahan Kaligandu
Luas wilayah administratif Kelurahan Terondol sebesar 180 hektar, yang
terbagi dalam 5 RW/Lingkungan dan 24 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan
Terondol sebanyak 10.235 jiwa. Karakteristik fisik wilayah Kelurahan Terondol
sebagian besar merupakan kawasan permukiman, perdagangan dan pertanian
dengan kondisi topografi datar dan berada pada ketinggian rata-rata antara 0 – 100
meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di Kelurahan Terondol terbagi
sesuai peruntukannya dapat dilihat pada Gambar 4.2
Gambar 4.2
Penggunaan Lahan di Kelurahan Terondol
66
Gambar 4.2 menjelaskan mengenai penggunaan lahan di Kelurahan
Terondol yang didominasi untuk lahan pertanian dan kawasan permukiman dari
total luas lahan yang ada. Melihat kondisi eksisting yang ada, di Kelurahan
Terondol akan banyak lahan yang beralih fungsi dari pertanian menjadi perumahan.
Hal ini terlihat dari penguasaan lahan yang telah dikuasi oleh pengembang (Kp.
Kubang Apu dan Kesawon). Selain lahan untuk permukiman, penggunaan lahan
untuk fungsi lainnya juga terdapat di Kelurahan ini antara lain untuk perkantoran,
taman dan ruang terbuka (lapangan) serta fungsi-fungsi lainnya dapat dilihat dalam
tebel berikut:
Tabel 4.1
Data Penggunaan Lahan di Kelurahan Terondol
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
1. Perumahan/Permukiman 54,77 30,43%
2. Perkantoran 0,006 0,003%
3. Perdagangan / Jasa 0,53 0,29%
4. Industri / Gudang 0,00 0,00%
5. Taman dan Ruang Terbuka/Lapangan 1,764 0,98%
6. Pertanian 112,93 62,74%
7. Kawasan Siap Bangun 10,00 5,56%
Jumlah 180,00 100%
(Sumber : Hasil Analisa Survey Kampung Sendiri Tahun 2015)
67
Berdasarkan tabel 4.1 penggunaan lahan di Kelurahan Terondol paling
tinggi digunakan sebagai lahan pertanian yaitu seluas 112,93 hektar atau sekitar
62,74% dan untuk luas kawasan permukiman di Kelurahan Terondol seluas 54,77
hektar atau 30,43% dari luas lahan yang ada. Penggunaan lahan sebagai Kawasan
permukiman yang cukup besar dikarenakan jumlah penduduk Kelurahan Terondo
yang tinggi, yang dapat dilihat persebasarannya pada tabel 4.1
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Kelurahan Terondol
No. RW /
Lingkungan
Luas Wilayah
(Ha) RT
Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah KK
Laki Wanita Total Total KK KK Miskin
1 1 39,59 1 474 592 1066 261 77
2 2 327 362 689 187 57
3 3 287 287 574 118 65
4 2 43,35 1 306 336 642 189 55
5 2 224 238 462 79 43
6 3 355 383 738 197 62
7 4 297 303 600 182 57
8 5 358 382 740 211 37
9 6 255 233 488 92 32
10 3 75,36 1 189 221 410 93 23
11 2 182 253 435 102 57
12 3 189 202 391 87 2
13 4 96 112 208 60 11
14 4 13,43 1 166 194 360 52 -
15 2 116 127 243 36 -
16 3 106 128 234 47 -
17 4 147 166 313 33 -
18 5 150 171 321 48 -
68
19 5 8,27 1 131 154 285 36 -
20 2 129 138 267 45 -
21 3 127 145 272 37 -
22 4 126 131 257 36 -
23 5 110 130 240 34 -
Jumlah 180 23 4.847 5.388 10.235 2.262 578
(Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2014 )
Tabel 4.1 menjelaskan persebaran jumlah penduduk di wilayah Kelurahan
Terondol dengan luas wilayah sebsar 180 Ha dan jumlah penduduk sebesar 10.235
jiwa. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Terondol berasal dari etnis/suku
jawa yang mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk di
Kelurahan Terondol sebagian besar adalah buruh lepas dan buruh tani, dan sebagian
kecil lainnya memiliki mata pencaharian disektor jasa (pembuat kue dan konveksi).
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
No Kawasan Kumuh
(RW/RT)
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (orang)
PNS/TNI
/Polri Swasta
Peng
rajin Nelayan Petani Buruh
Tidak
Bekerja
1. RW.01 Lingk. Terondol 5 370 60 0 30 43 1821
2. RW.02 Lingk. Kubang Apu 6 127 120 0 290 340 2787
3. RW.03 Lingk. Kesawon 7 50 19 0 27 180 1161
4. RW.04 Perumahan Lebak Indah 112 71 8 0 0 67 1213
5. RW.05 Perumahan Lebak Indah 50 33 9 0 0 82 1147
Jumlah 180 651 216 0 347 712 8129
Sumber : Hasil Survey Kampung Sendiri Tahun 2015
69
Tabel 4.2 menjelaskan persebaran penduduk di Kelurahan Terondol
menurut mata pencaharian. Berdasarkan data tersebut, mayoritas masyarakat di
Kelurahan Terondol belum memiliki pekerjaan, dan sisanya adanya yang bekerja
sebagai buruh dan di sektor swasta serta petani. Dengan jumlah penduduk sebesar
10. 235 jiwa, Kelurahan Terondol menjadi salah satu kelurahan yang memilki
kepadatan yang tinggi. Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Serang Tahun 2015
No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2)
Kepadatan Penduduk
(Orang/ Km2)
1 Curug 39,4 1.727
2 Walantaka 40,99 2.139
3 Cipocok Jaya 31,54 3.211
4 Serang 25,88 8.595
5 Taktakan 57,98 1.511
6 Kasemen 56,36 1.669
(Sumber: BPS Kota Serang, 2016)
Berdasarkan tabel 4.2 Kelurahan Terondol masuk kedalam wilayah
Kecamatan Serang yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 8.595
jiwa/Km2. Kepadatan penduduk yang tinggi mengharuskan terpenuhinya jumlah
permukiman dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat. Namun dalam
pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak huni masih menjadi permasalahan
dan belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sendiri.
Kekumuhan di Kelurahan Terondol diakibatkan kondisi rumah yang tidak layak
huni disebabkan oleh mata pencaharian penduduk miskin di sektor perdagangan
dan jasa (buruh) sehingga memiliki penghasilan yang kurang mencukupi, kondisi
70
sarana dan prasarana tidak layak (ada yang belum terbagun) kondisi fisik buatan
masih belum tersentuh, masih banyak rumah dibawah tegangan tinggi. Kekumuhan
di Kelurahan Terondol ditandai dengan adanya permasalahan lingkungan berupa
penumpukan sampah, terjadinya praktik Buang Air Besar Sembarang (BABS),
drainase yang buruk sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik serta beberapa
prasarana permukiman yang belum memadai.
Gambar 4.3
Permasalahan Persampahan di Kelurahan Terondol 2017
(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Terondol, 2017)
Berdasarkan gambar 4.3, terjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah
di Kelurahan Terondol. Hal ini karena belum adanya sistem pengelolaan sampah
yang baik serta kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di
pinggir jalan dan di persawahan milik warga. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008
pasal 29 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “Bahwa setiap orang
dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan
disediakan”. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, masih banyak
71
masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini juga didasari
karena belum tersedianya prasarana persampahan yang baik di lingkungan
Kelurahan Terondol. Pengelolaan sampah yang belum baik mengakibatkan
sebagian masyarakat measih membakar sampahnya. Berdasarkan UU Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “Setiap orang
dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan prosedur teknis pengelolaan
sampah”. Teknis pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pemisahan antara
sampah organik dan nonorganik untuk kemudian sampah tersebut bisa diolah dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam penanganan permasalahan persampahan,
Kelurahan Terondol telah mendapatkan Program 3R dari Dirjen Cipta Karya,
namun saat ini program tersebut tidak berjalan akibat kurangnya pelatihan dari
pemerintah yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah melalui program 3R sehingga saat ini TPST 3R hanya
dibiarkan kosong.
Permasalahan lain mengenai permukiman yang terjadi di Kelurahan
Terondol adalah masalah sanitasi. Di Kelurahan Terondol masih banyak
masyarakat yang belum memiliki MCK sehingga menyebabkan tingginya angka
praktik buang air besar sembarangan (BABS). Menurut data Rencana Aksi
Perbaikan Lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP), di
Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon masih terdapat 752 KK yang tidak
memiliki WC dan tidak menggunakan MCK Komunal. Selain itu masalah lain
mengenai permukiman di Kelurahan Terondol adalah kondisi drainase yang buruk,
yang dapat dilihat pada gambar 4.5
72
Gambar 4.4
Kondisi drainase di Kampung Kubang Apu Kelurahan Terondol Tahun 2015
(Sumber: Dokumentasi Kelurahan Terondol, 2015)
Berdasarkan gambar 4.3, salah satu permasalahan mengenai permukiman di
Kelurahan Terondol khususnya Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon
adalah kondisi drainase yang buruk sehingga ketika hujan turun terjadi banjir di
beberapa titik di Kelurahan Terondol. Hal ini tetunya akan berakibat pada
kesehaatan masyarakat dimana akan timbul penyakit, baik penyakit kulit, demam
berdarah dan penyakit lainnya yang diakibatkan kondisi lingkungan permukiman
yang tidak baik dan sehat.
73
Tabel 4.5
Data Tingkat Kesehatan Penduduk
No. Kawasan Kumuh
Jumlah Penderita Penyakit Kronis (jiwa)
Diare ISPA Muntaber Demam
Berdarah Malaria TBC Lainnya
1. RW.01 Lingk. Terondol 3 - 5 7 - 8 -
2. RW.02 Lingk. Kubang Apu 25 2 30 41 - 22 -
3. RW.03 Lingk. Kesawon 4 - 7 17 - 4 -
4. RW.04 Perumahan Lebak Indah - - - - - - -
5. RW.05 Perumahan Lebak Indah - - - - - - -
Jumlah 32 2 42 65 - 34 -
Sumber : Hasil Survey Kampung Sendiri Tahun 2015
Tabel 4.4 menjelaskan mengenai data tingkat kesehatan penduduk di
Kelurahan Terondol. Berdasarkan data tersebut diketahui mayoritas masyarakat
menderita penyakit demam berdarah, muntaber, TBC dan diare. Penyakit tersebut
dapat disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat. Mayoritas masyarakat yang
terserang penyakit tersebut adalah masyarakat yang tinggal di Kampung Kubang
Apu dan Kampung Kesawon yang ditetapkan sebagai lokasi permukiman kumuh
berdasarkan SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Serang.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terbentuknya permukiman
kumuh di Kelurahan Terondol harus segera diatasi baik oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Kota Serang termasuk Kelurahan Terondol sebagai Lembaga
formal pemerintahan agar tidak terjadi penabahan luas permukiman kumuh di
Kelurahan Terondol. Selain itu terdapat pula Badan Keswadayaan Masyarakat yang
dibentuk dalam rangka sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat salah
74
satunya melalui pelaksanaan program NUSP-2. BKM menampung aspirasi
masyarakat dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan, sosial dan peningkatan
ekonomi masyarakat.
BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat yang dulu disebut LKM atau
Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan sebuah lembaga kepemimpinan
kolektif dan berperan sebagai representasi warga dengan proses pemilihan langsung
oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye. Di
Kelurahan Terondol terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat yang bernama BKM
JAM Terondol Jaya, kata JAM merupakan singkatan dari Jalinan Aspirasi
Masyarakat, yang beralamat di Jl. Warung Jaud No. 85 Terondol.
BKM JAM Terondol Jaya dibentuk melalui rempug pembentukan BKM
pada tanggal 30 April Tahun 2013 yang dihadiri oleh 36 orang. Dalam rembug
tersebut dibahas dan disepakati Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam
Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM.”
Visi
“Mewujudkan masyarakat sebagai lembaga yang masa depan, siap
menerima tantangan globalisasi dan era informasi, bersahaja dalam bersikap, santun
dalam bergaul didasari denganiman dan takwa dalam landasan dalam bertindak”
75
Misi
1. Menghasilkan hasil pembangunan yang siap, berkualitas tinggi baik
fisik maupun sosial sehingga menjadi bekal di masa depan.
2. Menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang
memasuki dunia kerja dan siap di masyarakat.
3. Membangun suasana lingkungan masyarakat yang bernuansa religious,
nyaman, tertib, bersih dan harmonis.
Dalam rembug tersebut anggota pimpinan kolektif BKM dan Koordinator
BKM melalui voting tertutup oleh para anggota BKM terpilih secara periodik
(bergantian) dan disahkan/ dicatat di Notaris H.M. Islamsyah, SH Nomor : 110 pada
tanggal 30 April 2013. Adapun susunan anggota BKM JAM Terondol Jaya dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6
Daftar Susunan Pengurus BKM JAM Terondol JAYA
No Nama Anggota Pimpinan
Kolektif BKM
Pendidikan
Terakhir Pekerjaan
Jabatan
dalam BKM
1 Rohimi, SE, S.Pd S1 Pegawai
Swasta Koord. BKM
2 Wanto, SE S1 Wiraswasta Anggota
3 Sukanta, SP, MM S2 PNS Anggota
4 Bambang Hidayat, SE S1 Pensiunan Anggota
5 Yuha SLTA Wiraswasta Anggota
6 Asih Lilik Widarti SLTA Wiraswasta Anggota
7 Reno Siswo Waluyo SLTA Wiraswasta Anggota
76
8 Jufri SLTP Wiraswasta Anggota
9 Embai SLTA Wiraswasta Anggota
10 Subhi SLTA Wiraswasta Anggota
11 Habudin SLTA Karyawan Anggota
12 Hj. Nadiroh Sekretaris
BKM
13 Tabriyah, S.Pd.I UPK
14 Munawaroh Staf UPK
15 Abdulloh UPL
16 Nawahi Staf UPL
17 Drs. Moch Sibli UPS
18 Bai Samsuri Staf UPS
(Sumber: PJM Pronangkis Kelurahan Terondol Kecamatan Serang, 2014)
Badan Keswadayaan Masyarakat memiliki peran startegis dalam
penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Terondol. Dalam
pelaksanaan program NUSP-2, BKM menjadi organisasi pelaksana ditingkat
masyarakat dimana dilakukan perencanaan, pelaksanaan serta memastikan
keberlanjutan program dengan melibatkan pasrtisipasi masyarakat sebagai upaya
dalam pemberdayaan masyarakat. Tahap perencanaan, BKM Bersama masyarakat
melakukan Musyawarah Kelurahan dan rembug khusus perempuan untuk
mengidentifikasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Terondol serta
merencanaan perbaikan apa yang menjadi prioritas dalam upaya penanganan
permukiman kumuh yaitu dengan disusunnya Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan
atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) sebagai pedoman bagi
pelaksanaan program NUSP-2. Tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan BKM
bersama KSM dan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam
77
penanganan permukiman kumuh. Dalam pelaksanaan skala kawasan, diserahkan
kepada pemerintah melalui pihak ketiga hal ini mengingat kurangnya alat dan
kemampuan masyarakat dalam beberapa pelaksanaan pembangunan. Tahap
keberlanjutan program dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara dalam Musyawarah Kelurahan untuk memastikan semua prasarana
hasil program NUSP-2 dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat serta dipelihara
dengan baik sehingga dapat mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang
terjadi di Kelurahan Terondol.
78
4.1.2 Struktur Organisasi Proyek Program NUSP-2
Pelaksanaan Program NUSP-2 melibatkan organisasi baik di tingkat pusat,
daerah Kabupaten/ Kota dan tingkat kelurahan. Organisasi pelaksana Program
NUSP-2 ditingkat pusat, yaitu Tim Koordinasi Tingkat Pusat, Direktorat Jendral
Cipta Karya sebagai Executing Agency, Project Manajemen Unit (PMU), Satuan
Kerja (Satker) NUSP-2 Pusat yang bertugas untuk memberikan dasar-dasar
kebijakan dalam pelaksanaan Program NUSP-2. Di tingkat daerah Kota/
Kelompok
Pemanfaat dan
Pemelihara
(KPP)
79
Kabupaten, yaitu Pemerintah Kota/ Kabupaten, Local Coordinating Officer (LCO),
Satuan Kerja (Satker) NUSP-2 yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan
dan sosialisasi Program NUSP-2 di wilayah kerjanya serta menjamin pelaksanaan
NUSP-2 berada pada lokasi yang tepat. Di tingkat Kelurahan yaitu Pemerintah
Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan Lokal (BKM/LKM), Kelompok Pemanfaat
dan Pemelihara (KPP) dan Kader Masyarakat.
4.1.4 Tahap Pelaksanaan Program NUSP-2 di Tingkat Kelurahan/
Masyarakat
(Sumber: Pedoman Umum NUSP-2, 2014)
80
Pada perencanaan program NUSP-2 di Tingkat masyarakat, dilakukan
rembug khusus perempuan dan musyawarah kelurahan dalam menyiapkan
perencanaan serta dokumen dalam pelaksanaan Program NUSP-2. Perencanaan
dalam perbaikan lingkungan kumuh melalui Program NUSP-2 dibuat dengan
dilaksanakannya Survey Kampung Sendiri yaitu masyarakat melakukan
identifikasi penyebab kekumuhan di wilayahnya untuk kemudian menyusun
rencana kegiatan dalam perbaikan lingkungan kumuh. Hasil pelaksanaan Survey
Kampung Sendiri merupakan usulan dari masyarakat yang akan dijadikan bahan
dalam penyusunan Rencana Perbaikan Lingkungan atau Neighborhood Upgrading
Plan (NUP) yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanakan program NUSP-2 di
tingkat Kelurahan. Berdasarkan hasil Rencana Perbaikan Lingkungan atau
Neighborhood Upgrading Plan (NUP) tersebut maka akan dijabarkan kedalam
Rencana Kegiatan Masyarakat atau Community Action Plan (CAP) yang dibuat
untuk menentukan prioritas penanganan pertahunnya.
4.1.3 Organisasi Pengelola Program NUSP-2 di Tingkat Kelurahan/
Masyarakat
1. Pemerintahan Kelurahan
Pengelolaan pelaksanaan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan melibatkan
lurah dan pemerintahan kelurahan selaku pengelola dan penanggung jawab
administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan. Lurah beserta aparat pemerintahan
kelurahan memiliki peran dan fungsi untuk memberikan dukungan legalitas dan
81
jaminan kelancaran penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dengan
tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan sosialisasi tahapan kegiatan
NUSP-2 tingkat kelurahan dan tingkat RW/RT;
b. Memastikan kesiapan warga terhadap pelaksanaan NUSP-2 yang dibuktikan
dengan penyampaian surat pernyataan minat untuk melaksanakan program
NUSP-2 secara partisipatif yang ditandatangani oleh kepala kelurahan dan
disampaikan ke LCO;
c. Memfasilitasi kegiatan pengorganisasian masyarakat dan proses pemberdayaan
masyarakat di tingkat kelurahan dan di tingkat RW/RT;
b. Memastikan keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan atau marjinal serta
warga masyarakat miskin dalam setiap tahapan kegiatan proyek;
c. Memfasilitasi proses pembentukan atau penguatan kapasitas lembaga
keswadayaan masyarakat setempat secara demokratis dan partisipatif, melalui
forum Musyawarah Warga Tingkat Kelurahan;
d. Mendorong peran serta seluruh warga masyarakat dan membantu fasilitasi
proses penyusunan NUAP secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
e. Mensinergikan kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya dalam rangka
peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan serta meminimalkan resiko dan
dampak negatif yang mungkin timbul;
f. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek yang dilaksanakan
oleh masyarakat;
82
g. Memfasilitasi proses serah terima infrastruktur yang telah dibangun oleh
masyarakat dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP;
dan
h. Membina pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat serta
turut menjaga keberlanjutannya.
2. Organisasi Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)
Organisasi keswadayaan masyarakat atau Community Implementing
Organization (CIO) merupakan organisasi keswadayaan yang dipilih dan dibentuk
oleh masyarakat untuk melaksanaan tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan
dengan jumlah pengurus sekurang-kurangnya 20% adalah perempuan dan jumlah
anggota sekurang-kurangnya 40% adalah perempuan. Organisasi keswadayaan
masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan NUSP-2 dapat menggunakan lembaga
keswadayaan masyarakat yang sudah ada di tingkat Kelurahan seperti BKM/LKM,
atau membentuk lembaga keswadayaan masyarakat baru. Peran dan tanggung
jawab BKM/LKM dalam pelaksanaan NUSP-2 adalah :
a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program NUSP-2 secara
terus menerus di tingkat masyarakat;
b. Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan sarana lingkungan permukiman
termasuk faktor penyebab kekumuhan di tingkat kelurahan;
c. Menyelenggarakan musyawarah warga tingkat kelurahan dan rembug warga
khusus perempuan;
83
d. Menjamin dan fasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok
rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan proyek;
e. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (Neighborhood Upgrading
Plan/NUAP) secara partisipatif berdasarkan aspirasi dan kebutuhan warga
masyarakat;
f. Mengajukan usulan NUAP ke LCO untuk diverifikasi dan dikonsolidasikan
dengan usulan SIAP di tingkat kota;
g. Menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sesuai hasil verifikasi
NUAP dan menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan (surat pernyataan
kesiapan dan kontribusi warga, rekening BKM, dan lain-lain);
h. Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur dan Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) prasarana dan sarana yang akan dibangun;
i. Menyusun desain teknis dan rencana anggaran biaya proyek dengan melibatkan
TPPI dan KPP;
j. Memberikan informasi secara terbuka tentang rencana dan laporan pelaksanaan
kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan/desa secara berkala kepada masyarakat;
k. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan NUSP-2 dengan lembaga-
lembaga pelaksana lainnya di tingkat kelurahan;
l. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat
kelurahan;
m. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang
dilengkapi dengan foto kondisi fisik 0%, 50% dan 100%;
84
n. Menyusun laporan pertanggungjawaban dana pembangunan infrastruktur untuk
disampaikan ke LCO dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat; dan
o. Melakukan serah terima hasil pekerjaan fisik dan melakukan pembinaan kepada
KPP di dalam pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun.
3. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) infrastruktur adalah kelompok
warga masyarakat yang dibentuk BKM/LKM pada lokasi proyek yang
beranggotakan wakil-wakil masyarakat yang berkepentingan selaku pengguna dan
pemanfaat infrastruktur yang telah dibangun oleh masyarakat. KPP dibentuk dalam
rangka keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun termasuk upaya
pengembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah anggota KPP
sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan. Tugas dan fungsi KPP adalah:
a. Terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur
di wilayahnya;
b. Mengawal proses perencanaan teknis dan penyusunan RAB untuk memastikan
kesesuaiannya dengan hasil SKS dan kebutuhan masyarakat;
c. Melakukan koordinasi dengan TPPI dan BKM/LKM terkait dengan rencana
pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur;
b. Membantu BKM/LKM dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur;
85
c. Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan yang mencakup
mekanisme pelaksanaan operasional dan pemeliharaan infrastruktur serta
pendanaanya sesuai usulan NUAP dan RKM;
d. Menyusun aturan main dan tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan
infrastruktur yang telah dibangun;
e. Menyusun besaran kontribusi dari masyarakat serta pemanfaatannya;
f. Memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, terkait pemanfaatan
dan pengelolaan dana pemeliharaan infrastruktur;
g. Mendorong dan menggerakkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
didalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
h. Mengembangkan hasil-hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah
dilaksanakan.
4.2 Deskrispi Data
4.2.1 Identitas Responden
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Kubang Apu
dan Kampung Kesawon Kelurahan Terondol yang yang berusia 13 tahun ke atas
atau masyarakat yang dianggap mampu menilai dalam pemanfaatan dan
pemeliharaan prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project.
Phase 2 (NUSP-2) berjumlah 3.935 jiwa. Untuk menentukan ukuran sampel dalam
penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat kesalahan 10%
maka diperoleh sampel dalam penelitian ini sejumlah 98 orang yang akan dijadikan
86
sampel. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti mengajukan
kuesioner kepada responden untuk kemudian responden diharuskan mengisi
identitas diri yang meliputi jenis kelamin dan usia.
4.2.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin
Responden menurut jenis kelamin dapat dikelompokkan yaitu laki-laki dan
perempuan. Oleh karena ituu dala penelitian ini, responden menurut jenis kelaminn
dapat disajikan dalam diagram berikut:
Diagram 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan diagram 4.1, terlihat bahwa dalam penelitian ini responden
laki-laki sebanyak 48 orang atau 49% , sedangkan responden perempuan sebanyak
50 0rang atau 51 orang dari jumlah sampel yang telahh peneliti tentukan yaitu
sebesar 98 orang.
48
50
47
48
49
50
51
Laki-laki Perempuan
87
4.2.1.2 Responden Menurut Usia
Responden menurut usia dapat dikelompokan menjadi 5 kelompok yaitu:
13 -17 Tahun, 18 – 25 tahun, 26 – 40 Tahun, 40 – 55 Tahun dan diatas 55 Tahun.
Diagram 4.2
Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan diagram 4.2, terlihat bahwa dari total jumlah responden sebesar
98 orang, 4 orang responden adalah responden berumur antara 13 – 17 tahun, 30
orang responden berumur antara 18 – 25 tahun, 52 orang respoden berumur antara
26 – 40 tahun, 9 orang responden berumur antara 40 – 55 tahun, dan 3 orang
responden yang berusia diatas 55 tahun. Mayoritas reponden dalam penelitian ini
adalah responden yang berumur 26 – 40 tahun.
4
30
52
9
3
0
10
20
30
40
50
60
13 - 17 18 - 25 26 - 39 40 - 55 > 55
88
4.2.1.2 Responden Menurut Pekerjaan
Responden menurut pekerjaan dapat dikelompokaan menjadi 6 kelompok,
yaitu: Guru, Ibu Rumah Tangga (IRT), Wiraswasta, Buruh, Pelajar, dan Tidak
Bekerja.
Diagram 4.3
Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan diagram 4.3, terlihat bahwa dari total responden sebesar 98
orang, 3 orang responden berprofesi sebagai guru, 35 orang responden adalah ibu
rumah tangga, 30 orang bekerja sebagai wiraswasta, 13 orang responden bekerja
sebagai buruh, 12 orang resonden adalah pelajar dan 12 orang responden tidak
bekerja. Mayoritas reponden dalam penelitian ini ibu rumah tangga.
2
35
30
13
5
13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
89
4.2.2 Tanggapan Responden Atas Kuesioner
4.2.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Kejelasan Tujuan
yang hendak Dicapai
Diagram 4.4
Masyarakat menggunakan MCK program NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.4, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang atau sebesar 18%, yang menyatakan
setuju sebanyak 75 orang atau sebesar 77%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
4 orang atau sebesar 4% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang
atau sebesar 2%.
Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan setuju bahwa
masyarakat telah menggunakan MCK hasil program NUSP-2. Permasalahan
permukiman kumuh di Kelurahan Terondol khususnya Kampung Kubang Apu dan
Kampung Kesawon salah satunya adalah masalah belum tersedianya sanitasi yang
layak sehingga munculnya praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Mayoritas masyarakat menyatakan telah menggunakan MCK hasil program NUSP-
2 karena memang melihat masih banyak masyarakat yang belum mempunyai MCK
2 4
75
17
0
20
40
60
80
STS TS S SS
90
sendiri di rumahnya. Masyarakat yang menyatakan telah menggunakan MCK hasil
program NUSP-2 adalah yang permukimannya dekat dengan lokasi MCK tersebut
yaitu di RT 04 dan RW 05 RW 03 Kampung Kubang Apu. Penyediaan sarana
sanitasi MCK tersebut dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan oleh ± 95 kepala
keluarga. Beberapa responden yang menyatakan tidak setuju bahwa masyarakat
telah menggunakan MCK hasil program NUSP-2 adalah masyarakat yang
permukimannya berjauhan dari lokasi MCK tersebut. Masyarakat beralasan bahwa
lokasi MCK yang jauh menyulitkan masyarakat dalam pemanfaatanya.
Diagram 4.5
Pembangunaan MCK mengurangi praktek Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
Berdasarkan diagram 4.5, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 13%, yang menyatakan
setuju sebanyak 63 orang atau sebesar 65%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
20 orang atau sebesar 20% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
2
20
63
13
0
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
91
Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan setuju bahwa
pembangunan MCK telah mampu mengurangi praktek buang air besar
sembarangan (BABS). Melalui program NUSP-2, dilaksanakan pembangunan
MCK sebanyak 12 unit, mayoritas masyarakat menyatakan MCK program NUSP-
2 sudah sedikit mengurangi kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan
meskipun masih tetap ada beberapa masyarakat yang melakukan praktek BABS di
persawahan warga. Beberapa responden menyatakan tidak setuju bahwa
pembangunan MCK mampu mengurangi praktek buang air besar sembarangan
(BABS) karena berdasarkan wawancara peneliti, masyarakat beralasan bahwa
lokasi MCK yang dibuat tidak ditengah permukiman sehingga jaraknya cukup jauh
dan menyebabkan beberapa masyarakat masih tetap melakukan praktek buang air
besar sembarangan (BABS), selain itu masyarakat juga beralasan bahwa tidak
terbiasa menggunakan MCK sehingga lebih memilih tetap melakukan praktik
buang air besar sembarang di persawahan dan kebun warga.
Diagram 4.6
Masyarakat menjaga kebersihan MCK
0
12
83
3
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
92
Berdasarkan diagram 4.6, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 3%, yang menyatakan
setuju sebanyak 83 orang atau sebesar 85%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
12 orang atau sebesar 12% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas masyarakat menyatakan setuju bahwa masyarakat telah menjaga
kebersihan MCK hasil program NUSP-2. Hal ini karena telah ada masyarakat yang
diberikan tugas dalam pemeliharaan rutin MCK. Beberapa responden menyatakan
tidak setuju bahwa masyarakat telah menjaga kebersihan MCK hasil program
NUSP-2 karena dalam menjaga kebersihan melalui pemeliharaan rutin, hanya
dibebankan kepada satu orang yang telah ditunjuk sebagai petugas pemelihara,
sedangkan masyarakat saat ini hanya sebagai pemanfaat belum terlibat dalam
menjaga kebersihan.
Diagram 4.7
Penyediaan bak sampah membuat masyarakat membuang sampah pada
tempatnya
12
4137
8
0
10
20
30
40
50
STS TS S SS
93
Berdasarkan diagram 4.7, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang atau sebesar 8%, yang menyatakan
setuju sebanyak 37 orang atau sebesar 38%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
41 orang atau sebesar 42% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12
orang atau sebesar 12%.
Mayoritas dalam penelitian ini menyatakan tidak setuju bahwa penyediaan
bak sampah telah membuat masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini
karena belum terciptanya pengelolaan sampah yang baik di Kelurahan Terondol
khusunya Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon yaitu belum
beroperasinya tempat pembuangan sampah sementara 3R yang ditujukan untuk
menampung sampah masyarakat, sehingga pemanfaatan bak sampah menjadi tidak
efektif. Berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Terondol Tahun 2016,
permasalahan sampah yang menyebabkan kumuh di Kelurahan Terondol
khsusunya di Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon akan digabungkan
dengan program 3R sehingga sampah yang terkumpul dapat diolah untuk kemudian
dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Namun karena TPST program 3R tidak
beroperasi maka sebagian masyarakat lebih memilih tetap membuang sampah di
jalan dan lahan perkebunan warga untuk kemudian dibakar.
94
Diagram 4.8
Penyediaan bak sampah membuat masyarakat memisahkan antara sampah
organic dan nonorganic
Berdasarkan diagram 4.8, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, yang menyatakan
setuju sebanyak 23 orang atau sebesar 23%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
58 orang atau sebesar 59% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12
orang atau sebesar 12%.
Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan tidak setuju bahwa
masyarakat telah memisahkan antara sampah organik dan nonorganik. Berdasarkan
RKM Kelurahan Terondol 2016, sampah masyarakat akan didaur ulang untuk
kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kembali sehingga pemisahan
sampah organik dan nonorganik dimaksudkan agar masyarakat mudah dalam
pengelolaannya. Namun belum terlaksananya pengelolaan sampah yang baik di
Keluahan Terondol khususnya Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon
sehingga pemisahan sampah organik dan nonorganik menjadi tidak efektif.
12
58
23
5
0
20
40
60
80
STS TS S SS
95
Diagram 4.9
Penyediaan motor sampah digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut
sampah ke TPST
Berdasarkan diagram 4.9, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 31%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
51 orang atau sebesar 52% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16
orang atau sebesar 16%.
Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa penyediaan motor
sampah hasil program NUSP-2 telah digunakan untuk mengangkut sampah
masyarakat. Berdasarkan wawancara, masayarakat menyatakan bahwa
pemanfaatan motor sampah hanya dilakukan di RW 03 Kampung Kesawon dan
waktunya pun tidak menentu, sehingga masyarakat di RW 02 Kampung Kubang
Apu belum merasakan manfaat dalam penggunaan motor sampah. Hal ini tidak
sesuai dengan RKM Kelurahan Terondol Tahun 2016, berdasarkan rencana
penggunaan motor sampah dalam mengangkut sampah masyarakat dilakukan setiap
2 hari sekali.
16
51
30
1
0
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
96
Diagram 4.10
Penyediaan motor sampah mengurangi penumpukan sampah
Berdasarkan diagram 4.10, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 3%, yang menyatakan
setuju sebanyak 19 orang atau sebesar 19%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
60 orang atau sebesar 62% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16
orang atau sebesar 16%.
Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa penggunaan motor
sampah mampu mengurangi penumpukan sampah di lingkungan. Hal ini karena
pemanfaatan motor sampah yang tidak sesuai dengan rencana dalam RKM
Kelurahan Terondol Tahun 2016 yaitu setiap 2 hari sekali, sehingga belum mampu
dalam mengurangi penumpukan sampah di lingkungan khususnya di Kampung
Kubang Apu dan Kesawon.
16
60
19
3
0
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
97
Diagram 4.11
Pembuatan drainase mengatasi masalah banjir
Berdasarkan diagram 4.11, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 9%, yang menyatakan
setuju sebanyak 82 orang atau sebesar 84%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
6 orang atau sebesar 6% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang
atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pembangunan dan
perbaikan drainase mampu megatasi permasalahan genangan dan banjir di beberapa
titik di Kelurahan Terondol khususnya di Kampung Kubang Apu dan Kampung
Kesawon. Salah satu penyebab kekumuhan di Kampung Kubang Apu dan
Kampung Kesawon Kelurahan Terondol adalah masalah banjir dan genangan di
beberapa titik lokasi. Beberapa responden menyatakkan tidak setuju bahwa
pembangunan dan perbaikan drainase mampu mengatasi masalah banjir karena
dibeberapa lokasi khsusnya di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kampung Kubang Apu
masih mengalami masalah banjir jika terjadi hujan.
1 6
82
9
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
98
Diagram 4.12
Perbaikan jalan lingkungan mempermudah mobilitas masyarakat
Berdasarkan diagram 4.12, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 13%, yang menyatakan
setuju sebanyak 82 orang atau sebesar 84%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
3 orang atau sebesar 3% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang.
Mayoritas masyarakat menyatakan setuju bahwa perbaikan jalan
lingkungan telah mampu mempermudah mobilitas masyarakat. Pembangunan dan
perbaikan jalan lingkungan hasil program NUSP-2 berupa perbaikan jalan hotmix
serta pembanguan jalan berpaving blok sehingga mampu mengatasi masalah jalan
berlumpur jika turun hujan sehingga pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan
tersebut berpengaruh terhadap kemudahan mobiltas masyarakat.
0 3
82
13
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
99
Diagram 4.13
Penyediaan penerangan jalan umum mempermudah masyarakat dalam
berkegiatan dimalam hari
Berdasarkan diagram 4.13, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, yang menyatakan
setuju sebanyak 83 orang atau sebesar 85%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
2 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang
atau sebesar 1%
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa penyediaan penerangan
jalan umum mampu mempermudah masyarakat dalam berkegiatan di malam hari.
Berdasarkan Pedoman NUSP-2 mengenai komponen yang dapat diusulkan dalam
penanganan permukiman kumuh hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Asian
Development Bank (ADB), lampu penerangan jalan menjdi salah satu komponen
yang menyebabkan sebuah kawasan terindikasi kumuh. Beberapa responden
menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan dibeberapa lokasi seperti di
RT 02 dan RT 03 RW 02 Kampung Kubang Apu beberapa unit lampu penerangan
jalan ada yang mati dan redup sehingga menyulitkan masyarakat.
1 2
83
12
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
100
4.2.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Kejelasan Strategi
Pencapaian Tujuan
Diagram 4.14
BKM melakukan penyebarluasan informasi program NUSP-2 secara terus
menerus ditingkat masyarakat
Berdasarkan diagram 4.14, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 88 orang atau sebesar 90%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
7 orang atau sebesar 7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang
atau sebesar 2%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa BKM telah melakukan
penyebarluasan informasi program NUSP-2 secara terus menerus. Berdasarkan
pedoman NUSP-2 tentang organisasi pelaksana ditingkat masyarakat, BKM
memiliki tugas dalam menyebarluaskan informasi mengenai program NUSP-2.
Pernyataan setuju masyarakat ditandai pengetahuan masyarakat mengenai
pelaksanaan program NUSP-2 yang dilakukan di Kelurahan Terondol khsusnya di
Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon dalam mengatasi masalah
27
88
10
20
40
60
80
100
STS TS S SS
101
permukiman kumuh. Beberapa responden menyaatakan tidak setuju, berdasarkan
wawancara peneliti dengan masyarakat, masyarakat beralasan belum mengetahui
mengenai dilaksanakannya program NUSP-2 di Kelurahan Terondol, masyarakat
hanya sebatas mengetahui bahwa telah diadakannya pembangunan dan perbaikan
prasarana permukiman di wilayahnya. Selain itu masyarakat mengatakan bahwa
BKM hanya mempusatkan sosialisasinya di lingkungan RW 02 dimana itu
merupakan tempat tinggal Koordinator BKM JAM Terondol Jaya.
Diagram 4.15
BKM melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan prasarana program
NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.15, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 86 orang atau sebesar 88%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
11 orang atau sebesar 11% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas masyarakat menyatakan setuju bahwa BKM telah melakukan
sosialisasi mengenai pemanfaatan prasarana hasil program NUSP-2. Berdasarkan
0
11
86
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
STS TS S SS
102
pedoman program NUSP-2, selain sebagai perencana dan pelaksana program
NUSP-2, BKM bertugas memastiakan setiap prasana hasil pembangunan dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Beberapa responen menyatakan tidak
setuju karena masyarakat beralasan belum menerima sosialisasi dari BKM
mengenai pemanfaaatan prasarana hasil program NUSP-2, sosialisasi yang
dilakukan BKM hanya mengenai perencanaan dan pelaksanaannya.
Diagram 4.16
KPP menggerakan partisipasi masyarakat didalam pemanfaatan
infrastruktur
Berdasarkan diagram 4.16, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 60 orang atau sebesar 61%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
35 orang atau sebesar 36% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
Mayoritas masyarakat menyatakkan setuju bahwa KPP telah menggerakan
partisipasi masyarakat didalam pemanfatan prasarana hasil program NUSP-2.
Berdasarkan pedoman NUSP-2, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
2
35
60
10
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
103
memiliki tanggungjawab dalam mengefektifkan pemanfaatan prasarana program
NUSP-2. Masyarakat yang menyatakan setuju ditandai dengan prasarana hasil
pembangunan sudah dirasa manfaatnya bagi masyarakat khsususnya dalam
penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Terondol. Beberapa
responden menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan beum mengetahui
mengenai pembentukan KPP serta tugasnya didalam program NUSP-2.
Diagram 4.17
KPP menggerakan partisipasi masyarakat didalam pemeliharaan
infrastruktur
Berdasarkan diagram 4.17, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 58 orang atau sebesar 59%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
36 orang atau sebesar 37% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
Mayoritas responden menyatakan setuju mengenai KPP telah menggerakan
partisipasi masyarakat didalam pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2. Hal
ini ditandai dengan diterimanya ajakan kepada masyarakat dalam memelihara
2
36
58
2
0
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
104
setiap hasil pembangunan agar dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Sebagain masyarakat menyatakaan tidak setuju, berdasarkan wawancara yang
dilakukan, masyarakat beralasan peran KPP yang belum aktif dalam menggerakan
partisipasi mayarakat dalam pemeliharaan, selain itu masyrakat belum mengetahui
telah dibentuknya KPP sebagai organisasi pelaksana program NUSP-2 ditingkat
masyarakat yang memiliki tugas dalam mengefektifkan kegiatan pemanfaatan dan
pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2.
4.2.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Analisis dan
Perumusan Kebijakan yang Mantap
Diagram 4.18
BKM melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.18, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, yang menyatakan
setuju sebanyak 82 orang atau sebesar 84%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
11 orang atau sebesar 11% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
0
11
82
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
STS TS S SS
105
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa BKM telah melibatkan
masyarakat dalam setiap pelaksanaan program NUSP-2. Berdasarakan pedoman
umum program NUSP-2, program NUSP-2 merupakan program yang dibuat untuk
mengentaskan masalah permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta
pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Masyarakat menjadi kunci dalam
pelaksanaan program NUSP-2 karena masyarakat sendirilah yang akan
merencanakan dan melaksanakan hingga memastikan setiap pembangunan dapat
terus dimanfaatkan berkelanjutan sehingga menciptakan 0% kawasan kumuh.
Pelibatan masyarakat dalam program NUSP-2 dimulai saat perencanaan
penyusunan Neighborhood Upgrading Action Plan (NUP) melalui rembug khusus
perempuan dan musyawarah kelurahan.
Hal ini sesuai dengan UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Pasal 94 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau setiap orang”. Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Tahun 2010-2030 Pasal 7 ayat 3 poin d tentang startegi untuk mengembangkan
kawasan permukiman yaitu dengan “mengembangkan kawasan perumahan dan
permukiman yang partisipatif”. Beberapa responden menyatakan tidak setuju
karena masyarakat beralasan pelibatan masyarakat hanya sebatas membantu dalam
pembangunan prasarana yang telah direncakan sebelumnya sehingga masyarakat
merasa belum memahami mengenai program NUSP-2 secara keseluruhan.
106
Partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan program NUSP-2 akan
memberikan pengetahuan bagi masyarakat khsususnya mengenai program NUSP-
2 dalam upayanya menangani masalah permukiman kumuh serta memelihara setiap
infrastrukturnya sehingga permasalahan permukiman kumuh mampu diatasi.
Diagram 4.19
Masyarakat memahami penanganan permukiman kumuh melalui program
NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.19, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 28%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
59 orang atau sebesar 60% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10
orang atau sebesar 10%.
Mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju mengenai masyarakat
memahami penanganan permukiman kumuh melalui program NUSP-2. Hal ini
ditandai dengan sebagian masyarakat belum mengetahui mekanisme pelaksanaan
program NUSP-2 ditingkat masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap program
NUSP-2 dapat meningkatkan efektivitas tujuan program NUSP-2 yaitu mengatasi
10
59
27
2
0
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
107
permasalahan permukiman kumuh. Selain itu pemahaman masyarakat akan mampu
mengefektifkan pemanfaatan dan pemelihraan prasarana yang telah dibuat agar
dapat terus berkelanjutkan sehingga lokasi yang telah menerima program NUSP-2
nantinya tidak akan kembali lagi menjadi lokasi kumuh akibat pemanfaatan dan
pemeliharaaan prasarana hasil program NUSP-2 yang belum efektif.
Diagram 4.20
Masyarakat secara mandiri melaksanakan penanganan permukiman kumuh
melalui pemanfaatan prasarana program NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.20, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, yang menyatakan
setuju sebanyak 69 orang atau sebesar 71%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
14 orang atau sebesar 14% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa masyarakat secara mandiri
melaksanakan penanganan permukiman kumuh melalui pemanfaatan prasarana
hasil program NUSP-2. Program NUSP-2 dilaksanakan dengan tujuan agar dapat
memberdayakan masyarakat melalui partisipasi yang dikuti masyarakat sehingga
0
14
69
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
STS TS S SS
108
dalam pemanfaatannya menjadi efektif. Hal ini berdasarkan wawancara dengan
masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat telah secara mandiri
melaksanakan penanganan permukiman kumuh melalui pemanfaaatan prasarana
yang telah dibuat yang menurut masyarakat telah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yaitu dapat mengatasi permasalahan kumuh di Kampung Kubang Apu
dan Kampung Kesawon. Beberapa responden menyatakan tidak setuju, karena
masyarakat beralasan masih ada beberapa prasarana yang belum dapat
dimanfaatkan secara efektif misalnya bak sampah dan motor sampah yang pada
akhirnya pengelolaan sampah di Kelurahan Terondol masih menjadi masalah dalam
upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh.
4.2.2.4 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Perencanaan yang
Matang
Diagram 4.21
Masyarakat menggunakan prasarana Program NUSP-2 dengan baik
Berdasarkan diagram 4.21, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 80 orang atau sebesar 82%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
0
16
80
2
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
109
16 orang atau sebesar 16% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa masyarakat telah
menggunakan prasarana program NUSP-2 dengan baik. Berdasarkan pedoman
program NUSP-2, pelaksanaan program NUSP-2 diharapkan mampu
memberdayaan masyarakat agar nantinya semua prasarana hasil pembangunan
dapat dimanfaatkan dengan baik sehinggga mampu mengatasi permasalahan
masyarakat dalam menciptakan permukiman yang sehat dan layak huni. Beberapa
responden menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan masih ada
beberapa masyarakat yang tidak memanfaatkan prasarana hasil program NUSP-2
dengan baik misalnya dalam penggunaan bak sampah yang saat ini beberapa
kondisinya mengalami kerusakan.
Diagram 4.22
Masyarakat menjaga agar prasarana Program NUSP-2 yang telah dibangun
dapat terus digunakan
0
20
76
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
STS TS S SS
110
Berdasarkan diagram 4.22, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 76 orang atau sebesar 78%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
20 orang atau sebesar 20% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa masyarakat telah menjaga
agar prasarana hasil program NUSP-2 dapat terus digunakan. Untuk memastikan
agar prasarana dapat terus digunakan secara berkelanjutan perlu dilakukan
pemanfaatan dan pemeliharaan yang efektif sehingga keberlanjutan prasarana hasil
program NUSP-2 dapat tersu dijamin. Beberapa responden menyatakan tidak setuju
karena masyarakat beralasan masih ada beberapa masyarakat yang belum menjaga
setiap prasarana yang telah dibangun yaitu misalnya dalam pemanfaatannya tidak
dilakukan baik sehingga menyebabkan kerusakan.
Diagram 4.23
Rencana operasional dan pemeliharaan prasarana disusun KPP bersama
masyarakat
1
23
73
10
10
20
30
40
50
60
70
80
STS TS S SS
111
Berdasarkan diagram 4.23, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 73 orang atau sebesar 75%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
20 orang atau sebesar 20% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1
orang atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa rencana operasional dan
pemeliharaan disusun KPP Bersama masyarakat. Berdasarkan pedoman NUSP-2,
KPP bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeliharaan semua prasarana hasil
program NUSP-2 oleh karena itu perlu dibuat perencanaan mengenai pemeliharaan
yang dibuat didalam rencana operasional dan pemelihraan. Pembuatan rencana
operasional dan pemelihraan perlu melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat
prasarana agar nantinya masyarakat mengetahui jenis pemeiliharaan apa saja yang
akan dilakukan serta pemeliharaan seperti apa yang harus dilakukan oleh
masyarakat.
Diagram 4.24
KPP bersama masyarakat melaksanakan rencana operasional dan
pemeliharaan prasarana program NUSP-2
1
31
64
2
0
10
20
30
40
50
60
70
STS TS S SS
112
Berdasarkan diagram 4.24, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 64 orang atau sebesar 65%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
31 orang atau sebesar 32% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1
orang atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa KPP bersama masyarakat
telah melaksanakan rencana operasional dan pemeliharaan. Di dalam rencana
operasional dan pemeliharaan terbagi menjadi tiga yaitu pemeliharaan rutin,
pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat. Beberapa responden yang
menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan ada beberapa prasarana yang
belum mendapatkan pemeliharaan sampai saat ini seperti drainase, penerangan
jalan umum (PJU) dan jalan berpaving block sehingga beberapa dari prasarana
tersebut mengalami kerusakan. Pelibatan masyarakat dalam pelaksaaan rencana
operasional dan pemelihraan menjadi hal yang penting karena dalam hal ini
masyarakat diberdayakan agar mampu menjaga setiap prasarana hasil program
NUSP-2 secara berkelanjutan.
113
Diagram 4.25
Besaran iuran swadaya dalam pemeliharaan prasarana sesuai dengan
kemampuan masyarakat
Berdasarkan diagram 4.25, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 10%, yang menyatakan
setuju sebanyak 80 orang atau sebesar 82%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
7 orang atau sebesar 7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang
atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa iuran swadaya dalam
pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2 telah sesuai dengan kemampuan
masyarakat. Berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Terondol Tahun
2016, iuran swadaya dalam upaya pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2
baru hanya diperuntukan bagi pemeliharaan MCK di RT 04 yaitu masyarakat
dikenakan iuran sebesar Rp.17.000/KK dan MCK di RT 05 dikenakan iuran sebesar
Rp.22.000/KK. Besaran iuran tersebut disesuaikan dengan jumlah penerima
manfaat. Namun karena masyarakat merasa keberatan dengan besaran iuran yang
tersebut maka besaran iuran disesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat
17
80
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
STS TS S SS
114
yang mayoritas bekerja sebagai padagang dan buruh yaitu masyarakat yang akan
menggunakan prasarana MCK hasil program NUSP-2 dikenakan iuran sebesar
Rp.2000 untuk kemudian iuran tersebut digunakan untuk melakukan pemeliharaan.
Selain itu, beberapa masyarakat yang menjawab setuju adalah masyarakat RW 03
Kampung Kesawon karena masyarakat belum pernah membayar iuran swadaya
untuk pemeliharaan karena kurang aktifnya KPP dalam mengumpulkan iuran
swadaya dari masyarakat. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena
masyarakat beralasan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu lagi dibebankan
mengingat program tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Diagram 4.26
KPP bersama masyarakat melaksanakan pemeliharaan secara rutin
Berdasarkan diagram 4.26, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 55 orang atau sebesar 56%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
39 orang atau sebesar 40% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
2
39
55
2
0
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
115
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa KPP Bersama masyarakat
telah melaksanakan pemeliharaan prasarana secara rutin. Berdasarkan Rencana
Kerja Masyarakat Kelurahan Terondol Tahun 2016, prasarana yang perlu
mendapatkan pemeliharaan secara rutin adalah MCK dan telah ditentukan jadwal
dan siapa saja yang melaksanakan pemeliharaan setiap harinya. Beberapa
responden menyatakan tidak setuju karena menurut wawancara yang dilakukan
peneliti kepada masyarakat, pemeliharaan rutin MCK hanya diserahan kepada satu
orang dan tidak dilakukan setiap hari. Hal ini dapat dilihat dari kondisi MCK hasil
program NUSP-2 yang kondisinya mengalami beberapa kerusakan sehingga dalam
pemanfaaatannya tidak dapat dilakukan dengan efektif.
Gambar 4.6
Kondisi MCK Program NUSP-2
116
Diagram 4.27
KPP bersama masyarakat melaksanakan pemeliharaan secara berkala
Berdasarkan diagram 4.27, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 53orang atau sebesar 54%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
42 orang atau sebesar 43% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa KPP Bersama masyarakat
telah melaksanakan pemeliharaan prasarana secara rutin. Berdasarkan Rencana
Kerja Masyarakat Kelurahan Terondol Tahun 2016, prasarana yang perlu
mendapatkan pemeliharaan secara berkala adalah drainase, jalan paving blok, dan
penerangan jalan umum. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena
masyarakat beralasan meskipun rencana operasional dan pemeliharaan telah dibuat,
pemeliharaaan secara berkala masih belum dilaksanakan karena kurang aktifnya
KPP dalam mendorong dan menggerakan masyarakat sehingga pemeliharaan pada
beberapa prasarana tersebut hanya ketika diadakannya kegiatan gotong royong.
2
44
51
10
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
117
Gambar 4.7
Kondisi drainase dan bak sampah program NUSP-2
4.2.2.5 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Penyusunan Program
yang Tepat
Diagram 4.28
Pembangunan prasarana dilakukan di lokasi kawasan kumuh
Berdasarkan diagram 4.28, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, yang menyatakan
setuju sebanyak 85 orang atau sebesar 87%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
9 orang atau sebesar 9% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang.
09
85
4
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
118
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pembangunan prasarana
telah dilakukan di lokasi kumuh. Hal ini bertujuan agar nantinya setiap
pembangunan prasarana dapat efektif dimanfaatakan oleh masyarakat serta dapat
mengatasi permasalahan yang menyebabkan suatu lokasi dikatakan kumuh melihat
kebutuhan akan prasarana yang belum terpenuhi di lokasi tersebut. Dalam hal ini,
program NUSP-2 menentukan lokasi pelaksanaannya berdasarkan SK Walikota
mengenai lokasi permukiman kumuh dan bertujan untuk dapat mengatasi
permasalahan permukiman kumuh di lokasi tersebut. Penentuan lokasi yang tepat
akan menghasilkan efektivitas dalam pelaksanaan program NUSP-2 termasuk
dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya agar setiap hasil pembangunan dapat
terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa responden menyatakan tidak
setuju karena masyarakat beralasan di lokasi permukimannya belum disedakan
beberapa prasarana yang dibutuhkan masyarakat, misalnya di RT 01 RW 03
Kampung Kesawon, masyarakat membutuhkan bak sampah namun penyediaan bak
sampah hanya dilakukan di RW 02 Kampung Kubang Apu sehingga pada
umumnya sampah masih menjadi masalah di RW 03.
119
Diagram 4.29
Perencanaan pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
Berdasarkan diagram 4.29, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 85 orang atau sebesar 87%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
12 orang atau sebesar 12% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang atau sebesar 0%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perencanaan pembangunan
infrastruktur permukiman dalam penanganan permukiman kumuh dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan peran masyarakat
didalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam
program NUSP-2 dilakukan dalam upaya menciptakan pemberdayaan bagi
masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program NUSP-2 dapat
menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap hasil pembangunan
sehingga mampu mengefektifkan pemanfaatan dan pemeliharaan semua prasarana
hasil program NUSP-2. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena
masyarakat beralasan belum dilibatkan dalam perencanaan program NUSP-2 dan
010
87
10
20
40
60
80
100
STS TS S SS
120
hanya mengetahui bahwa akan dilakukan pembangunan dan perbaikan prasarana
permukiman.
Diagram 4.30
Pembangunan prasarana didasarkan pada hasil Survei Kampung Sendiri
Berdasarkan diagram 4.30, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, yang menyatakan
setuju sebanyak 65 orang atau sebesar 66%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
29 orang atau sebesar 30% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pembangunan prasarana
telah didasarkan pada hasil survei kampung sendiri. Survei kampung sendiri
dilakukan agar masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan permukiman di
wilayahnya sehingga mampu membuat perencanaan prasarana apa saja yang harus
dibangun agar dapat mengatasi permasalahan permukiman di wilayah tersebut.
Berdasarkan wawancana, masyarakat setuju bahwa prasarana hasil program NUSP-
2 telah didasarkan pada hasil survei kampung sendiri karena penyediaan prasarana
telah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan sesuai kebutuhan di
0
27
67
4
0
20
40
60
80
STS TS S SS
121
wilayahnya. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena masyarakat
beralasan dibeberapa lokasi telah diusulkan prasarana namun tidak dilakukan,
contohnya masyarakat RT 01 dan RT 06 telah mengusulkan pembangunan MCK
namun tidak dilakukan karena ketidaktersedianya lahan.
4.2.2.6 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Diagram 4.31
Jumlah prasarana permukiman yang dibangun mencukupi sesuai kebutuhan
masyarakat
Berdasarkan diagram 4.31, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 80 orang atau sebesar 82%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
15 orang atau sebesar 15% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1
orang atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa jumlah prasarana yang
dibangun telah mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan
program NUSP-2 di Kelurahan Terondol penanganan masalah permukiman kumuh
1
15
80
20
20
40
60
80
100
STS TS S SS
122
dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan prasarana yaitu pembangunan
MCK, penyediaan bak sampah dan motor sampah, pembangunan drainase,
pembangunan jalan lingkungan, dan penyediaan penerangan jalan umum.
Berdasarkan wawancara, masyarakat merasa hasil program NUSP-2 telah
mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat karena masyarakat telah terbantu dengan
penyediaan prasarana tersebut. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena
masih ada beberapa prasarana yang dirasa belum mencukupi sehingga dalam
pemanfaatannya belum efektif dilakukan oleh masyarakat.
Diagram 4.32
Fasilitas MCK baik (ketersediaan ember, gayung dan sabun)
Berdasarkan diagram 4.32, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 78 orang atau sebesar 80%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
18 orang atau sebesar 18% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1
orang atau sebesar 1%.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa fasilitas MCK seperti
ketersediaan ember, gayung dan sabun sudah baik. Ketersediaan perlengkapan
tersebut diperlukan agar nantinya dalam pemanfaatannya dapat efektif dilakukan
1
18
78
10
20
40
60
80
100
STS TS S SS
123
oleh masyarakat sehingga prasarana tersebut mampu mengatasi permasalahan
buang air besar sembarangan di Kelurahan Terondol khususnya Kampung Kubang
Apu dan Kampung Kesawon. Beberapa responden menyatakan tidak seuju karena
masyarakat beralasan ketersediaan ember, gayung dan sabun terkadang tidak
tersedia dan banyak yang hilang atau rusak.
Diagram 4.33
Jumlah MCK yang dibuat mencukupi
Berdasarkan diagram 4.33, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 3%, yang menyatakan
setuju sebanyak 75 orang atau sebesar 77%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
20 orang atau sebesar 20% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa jumlah MCK yang dibuat
telah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pembangunan MCK hasil program NUSP-
2 dilakukan di RT 04 dan RT 05 RW 03 Kampung Kubang Apu dengan jumlah
total 12 pintu. Mayoritas masyarakaat yang tinggal di wilayah RT 04 dan RT 05
merasa pembangunan MCK telah mencukupi bagi masyarakat. Menurut data
Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan
0
20
75
3
0
20
40
60
80
STS TS S SS
124
(NUAP), di Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon masih terdapat 752 KK
yang tidak memiliki WC dan tidak menggunakan MCK Komunal. Beberapa
responden menyatakan tidak setuju adalah masyarakat yang tidak tinggal di RT 04
dan RT 05 dan lokasinya berjauhan dengan MCK sehingga beranggapan jumlah
MCK belum mencukupi bagi masyarakat yang tidak tinggal di RT 04 dan RT 05.
Diagram 4.34
Tersedia air bersih yang mencukupi di lokasi MCK
Berdasarkan diagram 4.34, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 83 orang atau sebesar 85%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
14 orang atau sebesar 14% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa telah tersedia air bersih
yang mencukupi di lokasi MCK. Salah satu penyebab kekumuhan di Keluruhan
Terondol Khususnya Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon sebagai
lokasi pelaksanaan program NUSP-2 adalah sebagian besar masyarakat masih
melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) hal ini tentunya akan
0
14
83
10
20
40
60
80
100
STS TS S SS
125
berdampak buruk pada kondisi permukiman serta kesehatan masyarakat oleh sebab
itu penyediaan MCK menjadi prioritas dalam pelaksanaan program NUSP-2 di
Kelurahan Terodnol. Tersedianya air bersih di lokasi MCK menjadi sesuatu yang
penting agar dalam pemanfaataanya menjadi efektif. Beberapa responden
menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan air di lokasi MCK terkadang
tidak keluar akibat jet pam yang sering rusak sehingga meyebabkan air bersih yang
tidak keluar sehingga menyulitkan masyarakat ketika ingin menggunakannya.
Diagram 4.35
Jumlah bak sampah yang disedikan mencukupi
Berdasarkan diagram 4.35, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, yang menyatakan
setuju sebanyak 75 orang atau sebesar 77%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
18 orang atau sebesar 18% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa jumlah bak sampah hasil
program NUSP-2 telah mencukupi. Permasalahan kumuh di Kelurahan Terondol
salah satunya adalah masalah sampah yang mana pengelolaan persampahan
menjadi salah satu indikator kumuh berdasarkan Pedoman Identifikasi Kawasan
0
18
75
5
0
20
40
60
80
STS TS S SS
126
Permukiman Kumuh menurut Ditjen Cipta Karya. Di Kelurahan Terondol sendiri
sebagian besar masyarakat masih membuang sampah sembarangan di pinggir jalan
atau dibelakang persawahan milik warga sehingga hal ini menimbulkan
kekumuhan, akibatnya sampah yang menumpuk di permukiman akan menimbulkan
bau yang menggangu serta mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan
program NUSP-2 di Kelurahan Terondol menyediakan 161 unit bak sampah yang
terdiri dari 2 bak untuk memisahkan sampah organik dan nonorganik. Beberapa
responden yang menyatakan tidak setuju adalah masyarakat yang tinggal di
lingkungan RW 03 Kampung Kesawon karena dalam pelaksanaannya, penyediaan
bak sampah hanya ditempatkan di lingkungan RW 02 Kampung Kubang Apu. Hal
ini tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dimana dalam rencana
tersebut satu unit bak sampah disediakan untuk 2 rumah.
127
4.2.2.7 Tanggapan Responden Mengenai Idikator Sistem Pengawasan
dan pengendalian yang Bersifat Mendidik
Diagram 4.36
BKM melakukan monitoring terkait keberlanjutan infrastruktur program
NUSP-2
Berdasarkan diagram 4.35, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 42 orang atau sebesar 43%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
54 orang atau sebesar 55% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa BKM telah
melakukan monitoring terkait keberlanjutan infrastruktur program NUSP-2.
Berdasarkan pedoman program NUSP-2, BKM menjadi organisasi pelaksana
program di tingkat masyarakat sekaligus memiliki tugas untuk mamastikan
keberlanjutan pasca pembangunan yaitu dengan melakukan monitoring terkait
infrastruktur permukiman yang telah dibangun. Berdasarkan wawancara peneliti
dengan masyarakat, BKM hanya aktif ketika sedang melakukan perencanaan dan
0
54
42
2
0
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
128
pelaksanaan pembangunan, namun pasca pembangunan BKM belum melakukan
monitoring terkait kondisi infrastruktur yang telah dibangun.
Diagram 4.37
KPP telah menyusun tata cara pemanfaatan prasarana yang telah dibangun
Berdasarkan diagram 4.36, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 73 orang atau sebesar 75%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
24 orang atau sebesar 24% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas masyarakat menyatakan setuju bahwa KPP telah menyusun tata
cara pemanfaatan prasarana yang telah dibangun. Berdasarkan pedoman program
NUSP-2, KPP memiliki tanggung jawab agar setiap prasarana yang telah dibangun
dapat dimanfaatkan dengain baik sesuai dengan kegunaannya oleh sebab itu
disusunlah tata cara pemanfaatan prasarana yang terdapat dalam Rencana Kerja
Masyarakat misalnya dalam pemaanfaatan MCK yang diperuntukan untuk mandi,
0
25
72
10
10
20
30
40
50
60
70
80
STS TS S SS
129
cuci dan keperluan buang air besar atau kakus. Selain itu, penyediaan bak sampah
digunakan untuk memisahkan sampah dimana bak 1 untuk sampah basah/organik,
bak 2 untuk sampah kering/non organik dan pemanfaatan motor sampah dilakukan
dengan pengangkutan setiap 2 hari sekali oleh petugas pengambil sampah yang
telah ditunjuk. Waktu pengangkutan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 09.00
sampai dengan selesai, dan langsung diangkut ke TPST. Beberapa responden
menyatakan tidak setuju karena masyarakat beralasan belum mengetahui terkait
telah disusunnya tata cara pemanfaatan prasarana hasil program NUSP-2 karena
kurang aktifnya KPP khususnya dalam menginformasikan terkait tata cara
pemanfaatan. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum menggunakan prasarana
hasil program NUSP-2 dengan baik contoh pada penyediaan bak sampah yang tidak
digunakan dan masih tetap membuang sampah di persawahan milik warga.
Diagram 4.38
Masyarakat melakukan pemeliharaan prasarana Program NUSP-2 agar
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan
Berdasarkan diagram 4.37, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 7%, yang menyatakan
setuju sebanyak 81 orang atau sebesar 83%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
013
81
4
0
20
40
60
80
100
STS TS S SS
130
13 orang atau sebesar 13% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0
orang.
Mayoritas responden menayatakan setuju bahwa masyarakat telah
melakukan pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2 agar dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program NUSP-2,
masyarakat ditempatkan sebagai penerima manfaat sehingga perlu memaksimalkan
peran masyarakat dalam pemeliharaan. Keberlanjutan prasarana hasil program
NUSP-2 ditentukan dari sikap masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara
semua prasarana tersebut sehingga setiap prasarana yang telah dibangun dapat terus
dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga wilayahnya tidak lagi menjadi lokasi
kumuh. Beberapa responden menyatakan tidak setuju karena melihat masih banyak
masyarakat yang kurang baik dalam melakukan pemeliharaan prasarana hasil
program NUSP-2, dan menganggap karena itu merupakan failitas umum sehingga
tidak perlu dilakukan pemeliharaan.
Diagram 4.39
KPP memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait
pengelolaan dana pemeliharaan infrastruktur
1
35
61
10
20
40
60
80
STS TS S SS
131
Berdasarkan diagram 4.38, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 61 orang atau sebesar 62%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
35 orang atau sebesar 36% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1
orang atau sebesar 1%.
Mayoritas resonden menyatakan setuju bahwa KPP telah memberikan
informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan dana pemeliharaan
infrastruktur. Dalam RKM Kelurahan Terondol Tahun 2016 telah dibuat rencana
operasional dan pemeliharaaan untuk memastikan keberlanjutan program NUSP-2.
KPP bersama masyarakat dalam hal ini telah membuat perencanaan terkait iuran
swadaya dari masyarakat yang akan digunakan dalam pemeliharaan. Dana iuran
swadaya tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya bagi pemeliharaan prasarana
oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui penggunaan dana tersebut melalui
laporan yang dibuat oleh KPP. Namun dalam memberikan informasi terkait
penggunaan dana, KPP tidak membuat pertemuan bersama masyarakat seperti yang
telah diatur dalam pedoman NUSP-2 tetapi memberikan informasi melalui masjid,
sehingga beberapa responden menyatakan tidak setuju karena tidak semua
masyarakat mengetahui informasi tersebut.
132
Diagram 4.40
Kerusakan prasarana dapat diperbaiki dengan cepat
Berdasarkan diagram 4.39, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan
setuju sebanyak 46 orang atau sebesar 47%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
48 orang atau sebesar 49% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3
orang atau sebesar 3%.
Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa kerusakan prasarana
telah dapat diperbaiki dengan cepat. Kerusakan prasarana yang belum dapat
diperbaiki dengan cepat terlihat dari beberapa prasarana yang berdasarkan
observasi mengalami kerusakan dan hanya dibiarkan tanpa adanya upaya
perbaikan, contohnya beberapa bak sampah yang dibiarkan rusak dan menumpuk,
penerangan jalan umum yang mati. Selain itu kerusakan juga terjadi pada drainase
yang saat ini banyak yang terbuka. Kerusakan prasarana tentunya dapat
menyebabkan pemanfaatan menjadi tidak efektif maka perlu dilakukan
pengendalian dengan melakukan perbaikan.
3
48 46
1
0
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
133
Diagram 4.41
Usulan perbaikan prasarana oleh masyarakat direspon secara cepat oleh
KPP
Berdasarkan diagram 4.40, diketahui bahwa dari total 98 responden yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menyatakan
setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 37%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak
58 orang atau sebesar 59% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2
orang atau sebesar 2%.
Mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa usulan perbaikan
prasarana oleh masyarakat dapat di respon dengan cepat oleh KPP. Hal ini melihat
dari sudah banyak laporan masyarakat terkait kerusakan yang terjadi dibeberapa
prasarana namun sampai saat ini belum ada upaya atau rencana perbaikan yang
ditindaklanjuti. Kerusakan prasarana yang dibiarkan tentunya akan menimbulkan
kerusakaan lainnya sehingga nantinya dalam pemanfaatannya tidak dapat dilakukan
secara efektif oleh masyarakat.
Akumulasi jawaban responden atas item pernyataan pada kuesioner
penelitian Efektivitas Pemanfaaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program NUSP-
2 di Kelurahan Terondol ditampilkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:
2
57
37
2
0
10
20
30
40
50
60
STS TS S SS
134
Tabel 4.7
Akumulasi Tanggappan Responden Mengenai Efektivitas Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter
Project Phase 2 di Kelurahan Terondol
No
Deskriptor Pernyataan
Bobor Skala Likert
Skor
Aktual
1 2 3 4
P1 Masyarakat menggunakan MCK
program NUSP-2
2 4 75 17 303
P2 Pembangunaan MCK mengurangi
praktek Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
2 20 63 13 283
P3 Masyarakat menjaga kebersihan MCK
0 12 83 3 285
P4 Penyediaan bak sampah membuat
masyarakat membuang sampah pada
tempatnya
12 41 37 8 237
P5 Penyediaan bak sampah membuat
masyarakat memisahkan antara
sampah organic dan nonorganik
12 58 23 5 217
P6 Penyediaan motor sampah digunakan
oleh masyarakat untuk mengangkut
sampah lingkungan
16 51 30 1 212
P7 Penyediaan motor sampah mengurangi
penumpukan sampah di lingkungan
16 60 19 3 205
P8 Pembuatan drainase mengatasi
masalah banjir
1 6 82 9 295
P9 Perbaikan jalan lingkungan
mempermudah mobilitas masyarakat
0 3 82 13 304
P10 Penyediaan lampu penerangan jalan
mempermudah masyarakat dalam
berkegiatan dimalam hari
1 2 83 12 302
P11 BKM melakukan penyebarluasan
informasi program NUSP-2 secara
terus menerus di tingkat masyarakat
2 7 88 1 284
P12 BKM melakukan sosialisasi mengenai
pemanfaatan prasarana program
NUSP-2
0 11 86 1 284
P13 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
menggerakan partisipasi masyarakat
didalam pemanfaatan infrastruktur
2 35 60 1 256
135
P14 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
menggerakan partisipasi masyarakat
didalam pemeliharaan infrastruktur
2 36 58 2 256
P15 Badan Keswadayaan Masyarakat
melibatkan masyarakat dalam setiap
pelaksanaan program NUSP-2
0 11 82 5 288
P16 Masyarakat memahami penanganan
permukiman kumuh melalui program
NUSP-2
10 59 27 2 217
P17 Masyarakat secara mandiri
melaksanakan penanganan
permukiman kumuh melalui
pemanfaatan prasarana program
NUSP-2
0 14 69 15 295
P18 Masyarakat menggunakan prasarana
Program NUSP-2 dengan baik
0 16 80 2 280
P19 Masyarakat menjaga agar prasarana
Program NUSP-2 yang telah dibangun
dapat terus digunakan
0 20 76 2 276
P20 Rencana operasional dan pemeliharaan
prasarana disusun KPP bersama
masyarakat
1 23 73 1 270
P21 KPP bersama masyarakat
melaksanakan rencana operasional
dan pemeliharaan prasarana program
NUSP-2
1 31 64 2 263
P22 Besaran iuran swadaya dalam
pemeliharaan prasarana sesuai dengan
kemampuan masyarakat
1 7 80 10 295
P23 KPP bersama masyarakat
melaksanakan pemeliharaan secara
rutin
2 39 55 2 253
P24 KPP bersama masyarakat
melaksanakan pemeliharaan secara
berkala
2 44 51 1 247
P25 Pembangunan prasarana dilakukan di
lokasi kawasan kumuh
0 9 85 4 289
P26 Perencanaan pembangunan dalam
penanganan permukiman kumuh
dilakukan secara partisipatif oleh
masyarakat
0 10 87 1 285
P27 Pembangunan prasarana didasarkan
pada hasil Survei Kampung Sendiri
0 27 67 4 271
P28 Jumlah prasarana permukiman yang
dibangun mencukupi sesuai kebutuhan
masyarakat
1 15 80 2 279
136
P29 Fasilitas MCK baik
1 18 78 1 275
P30 Jumlah MCK yang dibuat mencukupi
0 20 75 3 277
P31 Tersedia air bersih yang mencukupi
Di lokasi MCK
0 14 83 1 281
P32 Jumlah bak sampah yang disedikan
mencukupi
0 18 75 5 281
P33 Badan Keswadayaaan Masyarakat
melakukan monitoring terkait
keberlanjutan infrastruktur program
NUSP-2
0 54 42 2 242
P34 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
telah menyusun tata cara pemanfaatan
prasarana yang telah dibangun
0 25 72 1 270
P35 Masyarakat melakukan pemeliharaan
prasarana Program NUSP-2 agar
dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan
0 13 81 4 285
P36 KPP memberikan informasi secara
terbuka kepada masyarakat terkait
pengelolaan dana pemeliharaan
infrastruktur
1 35 61 1 258
P37 Kerusakan prasarana dapat diperbaiki
dengan cepat
3 48 46 1 241
P38 Usulan perbaikan prasarana oleh
masyarakat direspon secara cepat oleh
KPP
2 57 37 2 235
Total 93 973 2495 163 10176
(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017)
Berdasarkan tabel 4.4, diketahui akumulasi jawaban responden atas item
pernyataan pada kuesioner penelitian Efektivitas Pemanfaaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program NUSP-2 di Kelurahan Terondol. Diketahui item yang memiliki
skor terendah sebesar 205 pada pernyataan penyediaan motor sampah mengurangi
penumpukan sampah di lingkungan sedangkan skor tertinggi sebesar 304 Pada item
pernyataan perbaikan jalan lingkungan mempermudah mobilitas masyarakat.
Berikut akumulasi jawaban responden berdasarkan hasil skoring:
137
Jumlah skor sebesar 163 responden yng menjawab SS = 163 x 4 = 652
Jumlah skor sebesar 2495 responden yng menjawab S = 2495 x 3 = 7485
Jumlah skor sebesar 973 responden yng menjawab TS = 973 x 2 = 1946
Jumlah skor sebesar 93 responden yng menjawab STS = 93 x 1 = 93
Jumlah = 10.176
Jumlah skor tertinggi = 4 x 38 x 98 = 14.896
Jumlah skor terendah = 1 x 38 x 98 = 3.724
Sangat Tidak Baik Tidak Baik Baik Sangat Baik
3.724 7.448 11.172 14.896
10.176
138
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik
4.3.1 Uji Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek
penelitian dengan data yang dapat diperoleh oleh peneliti. Dengan demikian data
yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti
dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2007).
Keputusan pada sebuah item pernyataan dianggap valid apabila rhitung > rtabel.
Tabel 4.8
Uji Validitas Tahap I
Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
Pernyataan 1 .498** 0,361 Valid
Pernyataan 2 .604** 0,361 Valid
Pernyataan 3 .653** 0,361 Valid
Pernyataan 4 .518** 0,361 Valid
Pernyataan 5 0.219 0,361 Tidak Valid
Pernyataan 6 .461** 0,361 Valid
Pernyataan 7 .650** 0,361 Valid
Pernyataan 8 .623** 0,361 Valid
Pernyataan 9 -0.115 0,361 Tidak Valid
Pernyataan 10 .399* 0,361 Valid
Pernyataan 11 .404* 0,361 Valid
Pernyataan 12 .647** 0,361 Valid
Pernyataan 13 .560** 0,361 Valid
Pernyataan 14 .665** 0,361 Valid
Pernyataan 15 .577** 0,361 Valid
139
Pernyataan 16 .442* 0,361 Valid
Pernyataan 17 .455* 0,361 Valid
Pernyataan 18 .377* 0,361 Valid
Pernyataan 19 .708** 0,361 Valid
Pernyataan 20 .682** 0,361 Valid
Pernyataan 21 .729** 0,361 Valid
Pernyataan 22 .371** 0,361 Valid
Pernyataan 23 .784* 0,361 Valid
Pernyataan 24 .485** 0,361 Valid
Pernyataan 25 .674** 0,361 Valid
Pernyataan 26 .723** 0,361 Valid
Pernyataan 27 .447* 0,361 Valid
Pernyataan 28 .726** 0,361 Valid
Pernyataan 29 .545** 0,361 Valid
Pernyataan 30 .448* 0,361 Valid
Pernyataan 31 .650** 0,361 Valid
Pernyataan 32 .381* 0,361 Valid
Pernyataan 33 .445* 0,361 Valid
Pernyataan 34 .523* 0,361 Valid
Pernyataan 35 .513** 0,361 Valid
Pernyataan 36 .816** 0,361 Valid
Pernyataan 37 .732** 0,361 Valid
Pernyataan 38 .830** 0,361 Valid
Pernyataan 39 .698** 0,361 Valid
Pernyataan 40 .679** 0,361 Valid
(Sumber: Output SPSS versi 24, 2018)
Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa dari 40 item pernyataan kuesioner
terdapat sebanyak 38 item pernyataan yang memiliki rhitung > rtabel yang ditandai
dengan tanda bintang, menunjukan item pernyataan tersebut dikatakan “valid”.
140
Selain itu, ditemukan sebanyak 2 item pernyataan yang memiliki nilai rhitung < rtabel
(0,361) menunjukan bahwa item pernyataan tersebut dikatakan “tidak valid”.
Sugiyono (2011:177) menyatakan bahwa apabila terdapat item pernyataan
yang tidak valid maka dapat diambil tindakan dengan menghapus item pernyataan
tersebut. Berdasarkan rujukan tersebut, peneliti mengambil tindakan untuk
menghapus item pernyataan yang tidak valid guna efisiensi langkah-langkah
peneliti berikutnya. Kemudian, setelah diambil tindakan dengan menghapus item
pernyataan yang tidak valid, hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.9
Uji Validitas Tahap II
Item Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
Pernyataan 1 .506** 0,361 Valid
Pernyataan 2 .608** 0,361 Valid
Pernyataan 3 .655** 0,361 Valid
Pernyataan 4 .500** 0,361 Valid
Pernyataan 6 .464** 0,361 Valid
Pernyataan 7 .631** 0,361 Valid
Pernyataan 8 .603** 0,361 Valid
Pernyataan 10 .389* 0,361 Valid
Pernyataan 11 .393* 0,361 Valid
Pernyataan 12 .655** 0,361 Valid
Pernyataan 13 .571** 0,361 Valid
Pernyataan 14 .663** 0,361 Valid
Pernyataan 15 .591** 0,361 Valid
141
Pernyataan 16 .442* 0,361 Valid
Pernyataan 17 .461* 0,361 Valid
Pernyataan 18 .366* 0,361 Valid
Pernyataan 19 .706** 0,361 Valid
Pernyataan 20 .693** 0,361 Valid
Pernyataan 21 .728** 0,361 Valid
Pernyataan 22 .363* 0,361 Valid
Pernyataan 23 .785** 0,361 Valid
Pernyataan 24 .475** 0,361 Valid
Pernyataan 25 .694** 0,361 Valid
Pernyataan 26 .741** 0,361 Valid
Pernyataan 27 .449* 0,361 Valid
Pernyataan 28 .744** 0,361 Valid
Pernyataan 29 .544** 0,361 Valid
Pernyataan 30 .459* 0,361 Valid
Pernyataan 31 .659** 0,361 Valid
Pernyataan 32 .387* 0,361 Valid
Pernyataan 33 .443* 0,361 Valid
Pernyataan 34 .526** 0,361 Valid
Pernyataan 35 .520** 0,361 Valid
Pernyataan 36 .827** 0,361 Valid
Pernyataan 37 .738** 0,361 Valid
Pernyataan 38 .831** 0,361 Valid
Pernyataan 39 .705** 0,361 Valid
Pernyataan 40 .679** 0,361 Valid
(Sumber: Output SPSS versi 24, 2018)
Berdasarkan tabel 4.4, diketahui setelah dilakukan tindakan menghapus
item pernyataan yang tidak valid maka hasil uji validitas tahap II menunjukan
seluruh item pernyataan sebanyak 38 item pernyataan memiliki rhitung > rtabel (0,361)
142
yang ditandai dengan tanda bintang, menunjukan bahwa item pernyataan tersebut
dikatakan valid.
4.3.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah pengujian ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang
ditunjukan oleh instrument pengukuran. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila
beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama
diperoleh hasil relative yang sama. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan
menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat dan akurat. Apabila
koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar, maka instrumen
tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Pengujian reliabilitas menggunakan
metode Alpha Cronbach dengan menggunakan SPSS Statistics versi 24.0. Hasil
pengujian realibilitas instrument penelitian atau kuesioner dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.10
Uji Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
0.944 38
(Sumber: Output SPSS versi 24, 2018)
Berdasarkan tabel 4.5, diketahui nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,944,
sehingga kuesioner penelitian disebut reliabel dalam kategori “baik” karena nilai
Cronbach's Alpha > 0,7.
143
4.3.3 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat tingkat kenormalan data yang
digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalita data digunakan
untuk menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang
dihasilkan berdistribusi tidak normal maka yang digunakan adalah statistik
nonparametric sedangkan apabila data berdistribusi normal maka yang digunakan
statistic paramatetric dengan menggunakan SPSS versi 24,0. Hasil pengujian
normalitas instrument penelitian atau kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.11
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
TOTAL
N 98
Normal Parametersa,b Mean 103.84
Std. Deviation 7.490
Most Extreme Differences Absolute .080
Positive .078
Negative -.080
Test Statistic .080
Asymp. Sig. (2-tailed) .127
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
(Sumber: Output SPSS versi 24, 2018)
144
Berdasarkan tabel 4.6, diketahui normalitas data ditunjukan dari nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.127. apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
0,127 > alpha (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa data berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.
(Sumber: Output SPSS versi 24, 2018)
Berdasarkan tampilan output diatas, peneliti menggunakan uji normalitas
grafik histogram dan grafik P-Plot. Dimana grafik histogram memberikan pola
distribusi bell-shaped yang berarti data berdistribusi normal, dan berdasarkan grafik
P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat
disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normal.
4.4 Pengujian Hipotesis
Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif
yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis yang dipakai adalah besarnnya
efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol dimana
145
peneliti memprediksi hipotesis minimal 65% dari nilai ideal yaitu 100%, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Ha : 𝜇 ; > 65%,
Ha : Efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol paling rendah 65 persen.
H0 : 𝜇 ; ≤ 65%
H0 : Efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol paling tinggi atau sama dengan 65 persen.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menjadikan H0 sebagai hipotesis
penelitian yaitu:
“Efektivitas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol paling tinggi atau sama dengan 65 persen”.
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui signifikasi dari
hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap
pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel.
Adapun perhitungan hipotesis tersebut yaitu sebaga berikut 4 x 38 x 98 = 14.896.
146
Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah 4
x 38 x 98 = 14.896 (4= nilai skor ideal dari tiap jawaban responden, 38= jumlah
item pernyataan yang valid, 98= jumlah sampel yang dijadikan responden).
Sedangkan untuk skor penelitian adalah sebesar 10.176.
Dengan demikian nilai “Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol” adalah 10.176 : 14.896 x 100% = 68,31 atau dibulatkan
68%. Selanjutnya untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus t-test
satu sampel. Skor ideal untuk Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol adalah 4 x 38 x 98 = 14.896 (4= nilai skor ideal dari tiap
jawaban responden, 38= jumlah item pernyataan yang valid, 98= jumlah sampel
yang dijadikan responden). Nilai mean atau rata-ratanya adalah 14.896 : 98 = 152
(14.896= skor ideal dari tiap jawaban responden, 98= jumlah sampel yang dijadikan
responden). Hipotesis mengenai Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol adalah mencapai angka maksimal 65% dari nilai ideal,
berarti nilai yang dihipotesiskan adalah 0,65 x 152 = 98,8. H0 untuk memprediksi
𝜇 lebih rendah atau sama dengan 65 % dari skor ideal, sedangkan Ha untuk
memprediksi lebih besar dari 65 % dari skor ideal yang diharapkan. Hipotesis
statistiknya dapat dituliskan dengan rumus :
147
Ho : 𝜇o ≤ 65 % ≤ 0,65 x 152 = 98,8
Ha : 𝜇o > 65 % > 0,65 x 152 = 98,8
Diketahui :
�̅� = 10176
98 = 103,83
𝜇o = 98,8
SD = 7,490
Ditanyakan t ?
t = �̅�− 𝜇o
𝑆𝐷
√𝑁
t = 103,83 − 98,8
7,490
√98
t = 5,08
0,756
t = 6,71957672
Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ttabel dengan derajat
kebebasan (dk) = (n – 1) = (98 – 1) = 97 dan taraf kesalahan 𝛼 = 5 % (0,05) untuk
uji satu pihak (one tail test). Berdasarkan dk = 97 dan taraf jesalahan 𝛼 = 5 %
ternyata thitung lebih besar dari ttabel (6,719 > 1,661) karena niai thitung lebih besar dari
nilai ttabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima.
148
Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal dari
instrument, ditemukan bahwa Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol adalah sebagai berikut:
10.176
14.896 x 100 % = 0,683136412 = 68%
Jadi hasil perhitungan terhadap data sampel diperoleh bahwa Efektivitas
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol adalah sebesar 68%.
Gambar 4.6
Kurva Penolakan dan Penerimaan Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah Penerimaan Ho Daerah Penerimaan Ha
0 1,661 6,719
(Sumber: Peneliti, 2018)
149
4.5 Interpretasi Hasil penelitian
Peneliti dapat menginterpretasikan data dari hasil pengamatan dengan
penyebaran kuesioner dengaan berdasarkan 38 item pernyataan dan variabel
efektivitas yang diajukan kepada 98 responden masyarakat yang bertempat tinggal
di Kampung Kubang Apu dan Kampung Kesawon Keurahan Terondol sebagai
lokasi pelaksanaan program NUSP-2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat
dikatakan bahwa Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas
variabel efektivitas. Dari hasil uji persyaratan statistik, skor ideal instrument pada
variabel efektivitas adalah 4 x 38 x 98 = 14.896 (4= nilai skor ideal dati tiap jawaban
responden, 38= jumlah pernyataan yang valid, 98= jumlah sampel yang dijadikan
responden). Hasil kuesioner dari pengumpulan data penelitian adalah sebesar
10.176.
Dengan demikian Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana
Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di
Kelurahan Terondol adalah 10.176 : 14.896 = 0.6831 atau dalam presentase yaitu
sebesar 68%. Sehingga dapat diketahui bahwa Efektivitas Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol sebesar 68% sudah cukup baik. Hal
tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
150
Sangat Tidak Baik Tidak Baik Baik Sangat Baik
3.724 7.448 11.172 14.896
10.176
Sehingga dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa
Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol
Kecamatan Serang Kota Serang mencapai angka 68% dari angka minimal yang
dihipotesiskan yaitu 65%. Selanjutnya peneliti akan memaparkan analisis peneliti
dengan mendeskripsikan perindikator indikator efektivitas yang dijelaskan pada
interval dibawah ini:
Tabel 4.12
Pedoman Interpretasi Penelitian
Sangat Tinggi 75% - 100%
Sedang 55% - 74,9%
Rendah 40% - 54,9%
Sangat Rendah 0% - 39,9%
(Sumber: Werang, 2015:65)
Skala diatas menunjukan keefektifan Badan Keswadayaan Masyarakat
Kelurahan Terondol dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dalam pemanfaatan
dan pemeliharaan prasarana program Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase 2 di Kelurahan Terondol berada pada interval sedang. Hal ini menyatakan
151
Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Terondol dan Kelompok Pemanfaat
dan Pemelihara sudah cukup efektif karena hasil penelitian sebesar 10.176 yang
berada pada interval kedua yaitu sedang.
Dalam menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji signifikasi α =
0,05. Kaidah pengujian jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak.
Berdasarkan hasil yang diuji dan dianalisis maka yang didapat adalah thitung jatuh di
penerimaan Ha dengan thitung = 6,719 dan ttabel = 1,661 sehingga dapat diketahui thitung
> ttabel maka Ha diterima.
Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa
dari 40 item pernyataan terdapat 2 item pernyataan yang dinyatakan tidak valid
karena rhitung < rtabel (0,361), Oleh karena itu maka peneliti mengambil tindakan
dengan menghapus item pernyataan tersebut. Uji validitas tahap II menyatakan 38
item pernyataan valid dimana rhitung > rtabel (0,361).
Selanjutnya, dalam melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus
Alpha Cronbach maka didapat bahwa instrument pernyataan dinyatakan reliabel,
kaarena nilai 0,944 > 0,60 dimana suatu instrument dinyatakan reliabel bila nilai
Alpha Cronbach > 0,60.
152
4.6 Pembahasan
Penggambaran nilai tingkat indikator diperoleh dari hasil penelitian yang
telah dilakukan. Persentasi nilai tingkat indikator ditentukan oleh perbandingan
antara skor nilai distribusi data dengan skor nilai ideal. Tingginya tingkat efektivitas
tersebut dikaji dengan teori Gibson dalam Tangkilisan (2005:141) yaitu 7 indikator
efektivitas dengan uraian sebagai berikut:
Diagram 4.42
Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program
Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan
Terondol Kecamatan Serang Kota Serang
(Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil pengolahan data, 2018)
Berdasarkan grafik 4.4, Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang adalah sebesar 68% dari
angka yang dihipotesiskan yaitu 65%. Indikator yang mendapatkan skor paling
65%
71%
72%
69%
68%
69%
67%
60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74%
Sistem Pengawasan dan Pengendalian yangBersifat Mendidik
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Penyusunan Program yang Tepat
Perencanaan yang Matang
Proses Analisis Perumusan Kebijakan yangMantap
Kejalasan Strategi Pencapaian Tujuan
Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai
153
rendah adalah Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan
yang mendapatkan skor paling tinggi adalah indikator penyusunan program yang
tepat.
1. Indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai terdiri dari 10
pernyataan, persentase nilai indikator kejelasan tujuan yang hendak
dicapai adalah sebesar 65%. Pencapaian angka pada indikator kejelasan
tujuan yang hendak dicapai dilihat dari bagaimana pemanfaatan dan
pemeliharaan yang dilakukan terhadap setiap prasarana hasil program
NUSP-2 di Kelurahan Terondol. Pelaksanaan program NUSP-2 dalam
upaya penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Terondol
yaitu dengan pembuatan MCK, penyediaan bak dan motor sampah,
perbaikan jalan lingkungan, perbaikan drainase dan penyediaan lampu
penerangan jalan yang mana merupakan beberapa komponen yang
menyebabkan Kelurahan Terondol termasuk dalam lokasi kumuh
berdasarkan SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di
Kota Serang. Perbaikan prasarana permukiman tersebut dimaksudkan
agar mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh di kelurahan
Terondol, oleh sebab itu perlu dilakukan pemanfaatan dan pemeliharaan
yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat permasalahan
dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2
yaitu misalnya pada penyediaan bak sampah dan motor sampah yang
tidak dimanfaatkan dengan baik akibat belum berjalannya pengelolaan
154
sampah TPST 3R di Kelurahan Terondol sehingga penyediaan bak
sampah dan motor sampah saat ini hanya dibiarkan dan tidak digunakan,
masyarakat masih tetap membuang sampah di persawahan milik warga
sehingga sampah masih menjadi penyebab kumuhnya Kelurahan
Terondol. Selain itu juga dalam hal pemanfaaatan MCK hasil program
NUSP-2 yang belum dimanfaatkan dengan baik. MCK hasil program
NUSP-2 dibangun di RT 04 dan RT 05 RW 02 agar mampu mengatasi
praktik buang air besar (BABS) yang selama ini dilakukan oleh
masyarakat. Menurut data Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau
Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP), di Kampung Kubang
Apu dan Kampung Kesawon masih terdapat 752 KK yang tidak
memiliki WC dan tidak menggunakan MCK Komunal, namun karena
lokasinya yang tidak dibangun di pertengahan permukiman, sehingga
untuk masyarakat yang tinggal di luar RT 04 dan RT 05 belum bisa
mengefektifkan pemanfaatan MCK tersebut sehingga masih sering
dijumpai masyarakat yang melakukan praktek buang air besar
sembarangan (BABS) di persawahan milik warga.
2. Indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan terdiri dari 4 pernyataan.
Persentase nilai indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah
sebesar 69%. Pencapaian nilai pada indikator kejelasan strategi dalam
pencapaian tujuan dinilai dari peran Badan Keswadayaan Masyarakat
sebagai organisasi pelakasana program NUSP-2 ditingkat masyarakat
dalam mengefektifkan pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap semua
155
prasarana hasil pembangunan program NUSP-2 yaitu dengan
penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan program NUSP-2 kepada
masyarakat sehingga setiap tujuan program NUSP-2 dapat tercapai
khususnya dalam menjamin keberlanjutan prasarana hasil program
NUSP-2 dengan pemanfaatan dan pemeliharaan secara efektif. Selain
itu pembentukan KPP juga dikhususkan agar dapat mendorong dan
menggerakan peran serta masyarakat sebagai penerima manfaat untuk
berpartipasi dalam pemanfaatan setiap prasana hasil program NUSP-2
agar mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh serta
merencanakan pemeliharaan pada setiap prasarana yang telah dibangun
agar nantinya dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan
program NUSP-2 dimaksudkan agar masyarakat paham akan perannya
dalam mengefektifkan pemanfaaatan dan pemeliharaan setiap prasarana
hasil program NUSP-2. Dalam hal ini masih terjadi permasalahan
khususnya pada pelaksanaan tugas KPP sebagai penjamin terlaksananya
pemanfaaatan dan pemeliharaan yang efektif dimana KPP kurang aktif
dalam upaya mendorong dan menggerakan masyarakat sehingga
beberapa masyarakat kurang mengetahui adanya KPP dan perannya
dalam upaya pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana program NUSP-
2 akibatnya masyarakat kurang menjaga prasarana yang telah dibangun.
3. Indikator proses analisis dan kebijakan yang mantap terdiri dari 3
pernyataan. Persentase nilai indikator analisis dan kebijakan yang
156
mantap adalah sebesar 68%. Pencapaian nilai pada indikator proses
analisis kebijakan yang mantap dinilai dari Badan Keswadayaaan
Masyarakat dalam upaya mengefektifkan pemanfaatan dan
pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan
program NUSP-2 sehingga menciptakan pemahaman bagi masyarakat
mengenai keberlanjutan program NUSP-2 dalam penanganan masalah
permukiman kumuh. Partisipasi masyarakat dalam setiap program
NUSP-2 diharapkan mampu memberdayakan masyarakat untuk mampu
mengidentifikasi permasalahan permukiman kumuh di wilayahnya serta
mampu merencanakan upaya dalam penangaan permasalahan
permukiman kumuh tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat
permasalahan khususnya beberapa masyarakat yang belum memahami
pelaksanaan program NUSP-2 dalam menangani masalah permukiman
kumuh termasuk dalam upaya menciptakan keberlanjutan melalui
pemanfaatan dan pemeliharaan yang efektif bagi setiap prasarana hasil
pembangunan. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa di
permukimannya telah dilakukan pembangunan serta perbaikan
prasarana permukiman sehingga tujuan dalam upaya mengefektifkan
pemanfaatan dan pemeliharaan belum sepenuhnya dipahami
masyarakat.
4. Indiktaor perencanaan yang matang terdiri dari 7 pernyataan. Persentase
nilai indikator perencanaan yang matang adalah sebesar 69%.
Pencapaian nilai pada indikator perencanaan yang matang dinilai dari
157
bagaimana upaya KPP dalam membuat perencanaan operasional dan
pemeliharaan bagi setiap prasarana hasil program NUSP-2. Pembuatan
rencana operasional dan pemeliharaan dimaksudkan agar setiap
prasarana dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga dapat terus
dirasakan secara berkelanjutan dalam mengatasi masalah permukiman
kumuh. Berdasarkan hasil penelitian, rencana operasional dan
pemeliharaan telah dibuat KPP bersama masyarakat namun dalam
prakteknya belum sepenuhnya dilakukan, khusunya dalam pelaksanaan
pemelihara. Dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin pada MCK, telah
dibuat rencana baik berupa anggaran serta orang-orang yang
melaksanakan pemeliharaan pada MCK namun hal tersebut tidak
berjalan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan
rencana operasional dan pemeliharaan yang telah dibuat sebelumnya,
sehingga saat ini, pemeliharaan pada MCK hanya dibebankan kepada
satu orang akibatnya pemeliharaannya belum berjalan dengan baik.
Selain itu dalam pelaksanaanya pemeliharaan berkala seperti pada
prasarana drainase, paving block dan penerangan jalan umum hanya
dilakukan pada saat diadakannya gotong royong. Hal ini juga
dikarenakan kurang aktifnya KPP dalam mendorong dan menggerakan
masyarakat karena berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak
Chotib selaku ketua KPP program NUSP-2 di Kelurahan Terondol
bahwa pemilihan anggota KPP dilakukan dengan ditunjuk dan
bukannya dengan sistem musyawarah sehingga kurangnya kesadaran
158
dari anggota KPP dalam memaksimalkan upaya pemanfaatan dan
pemeliharaaan. Selain itu, anggota KPP Kelurahan Terodol belum
mendapatkan pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini tidak sesuai
dengan pedoman pelaksanaan program NUSP-2, bahwa anggota KPP
perlu mendapatkan pelatihan agar nantinya mampu melaksanakan
tugasnya dengan baik. Selain itu, kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh pihak Kelurahan Terondol dan Badan Keswadayaan
Masyarakat di Kelurahan Terondol sehingga pelaksanaan pemanfaaatan
dan pemeliharaan belum sepenuhnya efektif dilakukan.
5. Indikator penyusunan program yang tepat terdiri dari 3 pernyataan.
Persentase nilai indikator penyusunan program yang tepat adalah
sebesar 72%. Indikator penyusunan program yang tepat merupakan
indikator yang memperoleh skor teringgi dibanding indikator lain.
Pencapaian nilai pada indikator penyusunan program yang tepat dinilai
dari rencana dalam upaya penanganan permukiman kumuh dapat
dilakukan dengan tepat sehigga mampu mengefektifkan pemanfaatan
dan pemeliharaan prasarana hasil program NUSP-2 misalnya
pembangunan prasarana perlu dilakukan di lokasi kumuh yang benar-
benar membutuhkan perbaikan prasarana permukiman, pelibatan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan sehingga masyarakat
memahami tujuan pelaksanaan program NUSP-2 dan menumbuhkan
rasa memiliki atas hasil pembangunan yang dilakukan. Selain itu, setiap
pembangunan harus didasarkan dari hasil survei kampung sendiri
159
sehingga masyarakat sendiri sebelumnya telah melakukan identifikasi
mengenai permasalahan kumuh di wilayahnya untuk kemudian
merencanakan perbaikan yang akan dilakukan dalam upaya penanganan
masalah permukiman kumuh.
6. Indikator tersedianya sarana dan prasarana terdiri dari 5 pernyataan.
Persentase nilai indikator tersedianya sarana dan prasarana adalah
sebesar 71%. Pencapaian nilai pada indikator tersedianya sarana dan
prasarana dinilai dari telah tersedianya prasarana permukiman yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tersedianya prasarana yang
sesuai kebutuhan masyarakat diperlukan agar nantinya hasil
pembangunan dapat dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa prasarana hasil program
NUSP-2 yang dirasa belum mencukupi misalkan pada MCK yang
jumlahnya dirasa kurang mengingat masih banyak masyarakat
Kelurahan Terondol khsususnya Kampung Kubang Apu dan Kampung
Kesawon yang masih belum memiliki MCK sendiri. Selain itu dalam
penyediaan bak sampah hanya ditempatkan di lingkungan RW 2
Kampung Kubang Apu, sehingga di lingkungan RW 03 Kampung
Kesawon, masalah sampah masih menjadi salah satu komponen
penyebab kekumuhan. Oleh sebab itu, BKM perlu merencanakan
prasarana yang menjadi prioritas sehingga pemanfaatan dapat dilakukan
secara efektif.
160
7. Indikator sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
terdiri dari 6 pernyataan. Persentase nilai indikator sistem pengawasan
dan pengendalian yang bersifat mendidik adalah sebesar 65%. Indikator
sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
merupakan indikator yang memperoleh skor terendah dibanding
indikator lain. Pencapaian nilai pada indikator sistem pengawasan dan
pengendalian yang bersifat mendidik dinilai dari peran Badan
Keswadayaan Masyarakat serta Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap
prasarana hasil program NUSP-2. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan peran Badan Keswadayaan Masyarakat yang belum
optimal dalam melakukan monitoring terkait keberlanjutan prasarana
yang telah dibangun sehingga BKM tidak mengetahui bagimana kondisi
beberapa prasarana yang mengalami kerusakan dan belum dilakukan
perbaikan. Selain itu, peran KPP sebagai pelaksana rencana operasional
dan pemeliharaan belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari usulan
terkait perbaikan kerusakan prasarana belum direspon dengan cepat oleh
KPP selain itu belum dilaksanakannya perbaikan prasarana yang telah
mengalami kerusakan oleh KPP karena perbaikan prasarana hanya
dilakukan saat dilaksanakannya gotong royong.
161
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai
Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol
Kecamatan Serang Kota Serang, peneliti mengemabil kesimpulan yaitu Efektivitas
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota
Serang sudah cukup efektif karena mencapai angka 68% melebihi angka yang
dihipotesiskan yaitu sebesar 65%. Hasil yang diuji dan dianalisis oleh peneliti
didapat bahwa thitung jatuh pada penerimaan Ha dengan thitung = 6,719 dan ttabel = 1,661
sehingga dapat diketahui bahwa thitung > ttabel maka Ha diteriama. Efektivitas
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading and
Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota
Serang sudah cukup efektif.
162
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Prasarana Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-
2) di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang, maka peneliti
memberikan saran yaitu:
1. Perlu adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai
penyelenggara urusan permukiman sehingga setiap hasil prasarana program
NUSP-2 dapat dipastikan keberkelanjutannya.
2. Kelurahan Terondol sebagai pelaksanaan program NUSP-2 di tingkat
masyarakat perlu ikut terlibat khusunya dalam memastikan keberlanjutan
prasarana program NUSP-2 dengan membina masyarakat dalam
pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur serta turut menjaga
keberlanjutannya seperti yang diatur dalam pedoman umum program
NUSP-2.
3. Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Terondol perlu
memaksimalkan pemanfaatan prasarana yang telah dibangun seperti MCK,
bak sampah dan motor sampah dalam upaya mengatasi masalah
permukiman kumuh di Kelurahan Terondol, diperlukan peran Kelurahan
Terondol dan BKM dalam menjalankan kembali TPST 3R sehingga
penyediaan bak sampah dan motor sampah dapat efektif dimanfaatkan.
Selain itu perlu dilakukankannya monitoring mengenai kondisi prasarana
163
yang telah dibuat untuk memastikan pemanfaatan dapat dilakukan dengan
efektif.
4. Perlu dilakukannya pertemuan rutin KPP bersama masyarakat dalam
mensosialisasikan rencana operasional dan pemeliharaan sehingga
masyarakat mengetahui bagaimana pemeliharaan yang harus dilakukan
termasuk mengenai pembiayaan dalam pemeliharaan tersebut.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui penyebarluasan informasi
serta penggerakan partisipasi sehingga akan meningkatkan rasa memiliki
terhadap setiap prasarana yang telah dibangun melalui program NUSP-2
agar nantinya permasalahan mengenai permukiman kumuh dapat
sepenuhnya diatasi sehingga permukimannya tidak lagi menjadi
permukiman yang kumuh.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Burhan, Bungin. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Handayaningrat, Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
Koestoer, Raldi Hendro. 1997. Perspektif Lingkungan Desa-Kota. Jakarta: UI
Press.
. 2001. Dimensi Keruuangan Kota. Jakarta: UI Press.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Pembaharuan.
Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT
Refika Aditama.
Purwanto. 2007. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Sarwono, Jonathan. 2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS.
Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Refika Aditama
S.P. Siagian. 1978. Manajemen. Yogyakartta: Liberty.
Steers, Richard M. 1985. Efektivitas Kebijakan Publik. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia.
Theresia, Aprillia, dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung:
Alfabeta.
Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Werang, B. R. 2015. Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Jurnal :
Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan
Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT.
Volume 2 No. 1
Dokumen :
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Serang Tahun 2010 - 2030
SK Walikota Nomor 663/Kep.65-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan
dan Permukiman Kumuh di Kota Serang.
SK Walikota Nomor 400/Kep.233-Huk/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Kumuh Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project-2 di Kota
Serang Tahun 2015-2017.
Pedoman Umum Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) 2005.
Garis Pedoman Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSSP-2) 2013.
Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) Kelurahan Terondol 2015.
Rencana Kerja Masyarakat Kelurahan Terondol Tahun 2016.
Internet :
. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
http://www.google.co.id/ams/s/kbbi.web.id/manfaat/html. (Online).
Diakses 15 Desember 2017
. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
http://www.google.co.id/ams/s/kbbi.web.id/pelihara/html. (Online).
Diakses 15 Desember 2017
LAMPIRAN
KUESIONER
“Efektivitas Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Kelurahan Terondol
Kecamatan Serang Kota Serang”
I. Identitas Responden
Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
Usia :
Pekerjaan :
II. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Berikan tanda checklist (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap sesuai
Keterangan:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Masyarakat menggunakan MCK program
NUSP-2
2 Pembangunaan MCK mengurangi praktek
Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
3 Masyarakat menjaga kebersihan MCK
4 Penyediaan bak sampah membuat masyarakat
membuang sampah pada tempatnya
5 Penyediaan bak sampah membuat masyarakat
memisahkan antara sampah organic dan
nonorganik
6 Penyediaan motor sampah digunakan oleh
masyarakat untuk mengangkut sampah ke TPST
7 Penyediaan motor sampah mengurangi
penumpukan sampah
8 Pembuatan drainase mengatasi masalah banjir
9 Perbaikan jalan lingkungan mempermudah
mobilitas masyarakat
10 Penyediaan lampu penerangan jalan
mempermudah masyarakat dalam berkegiatan
dimalam hari
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
NO PERNYATAAN SS S TS STS
11 BKM melakukan penyebarluasan informasi
program NUSP-2 secara terus menerus di
tingkat masyarakat
12 BKM melakukan sosialisasi mengenai
pemanfaatan prasarana program NUSP-2
13 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
menggerakan partisipasi masyarakat didalam
pemanfaatan infrastruktur
14 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
menggerakan partisipasi masyarakat didalam
pemeliharaan infrastruktur
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
NO PERNYATAAN SS S TS STS
15 Badan Keswadayaan Masyarakat melibatkan
masyarakat dalam setiap pelaksanaan program
NUSP-2
16 Masyarakat memahami penanganan
permukiman kumuh melalui program NUSP-2
17 Masyarakat secara mandiri melaksanakan
penanganan permukiman kumuh melalui
pemanfaatan prasarana program NUSP-2
4. Perencanaan yang matang
NO PERNYATAAN SS S TS STS
18 Masyarakat menggunakan prasarana Program
NUSP-2 dengan baik
19 Masyarakat menjaga agar prasarana Program
NUSP-2 yang telah dibangun dapat terus
digunakan
20 Rencana operasional dan pemeliharaan
prasarana disusun KPP bersama masyarakat
21 KPP bersama masyarakat melaksanakan
rencana operasional dan pemeliharaan prasarana
program NUSP-2
22 Besaran iuran swadaya dalam pemeliharaan
prasarana sesuai dengan kemampuan
masyarakat
23
KPP bersama masyarakat melaksanakan
pemeliharaan secara rutin
24 KPP bersama masyarakat melaksanakan
pemeliharaan secara berkala
5. Penyusunan program yang tepat
NO PERNYATAAN SS S TS STS
25 Pembangunan prasarana dilakukan di lokasi
kawasan kumuh
26 Perencanaan pembangunan dalam penanganan
permukiman kumuh dilakukan secara
partisipatif oleh masyarakat
27 Pembangunan prasarana didasarkan pada hasil
Survei Kampung Sendiri
6. Tersedianya sarana dan prasarana
NO PERNYATAAN SS S TS STS
28 Jumlah prasarana permukiman yang dibangun
mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat
29 Fasilitas MCK baik
30 Jumlah MCK yang dibuat mencukupi
31 Tersedia air bersih yang mencukupi di lokasi
MCK
32 Jumlah bak sampah yang disedikan mencukupi
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
NO PERNYATAAN SS S TS STS
33 Badan Keswadayaaan Masyarakat melakukan
monitoring terkait keberlanjutan infrastruktur
program NUSP-2
34 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara telah
menyusun tata cara pemanfaatan prasarana yang
telah dibangun
35 Masyarakat melakukan pemeliharaan prasarana
Program NUSP-2 agar dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan
36 KPP memberikan informasi secara terbuka
kepada masyarakat terkait pengelolaan dana
pemeliharaan infrastruktur
37 Kerusakan prasarana dapat diperbaiki dengan
cepat
38 Usulan perbaikan prasarana oleh masyarakat
direspon secara cepat oleh KPP
DOKUMENTASI
Wawancara peneliti dengan Kasi Ekbang
Kelurahan Terondol
Wawancara peneliti dengan Bapak Asmuni,
Ketua KSM Program NUSP-2 Kelurahan
Terondol
Wawancara peneliti dengan Bapak Chotib, Ketua KPP
Program NUSP-2 Kelurahan Terondol
Wawancara peneliti dengan Ibu Lia, Kasi Pembangunan Prasarana
Dasar dan Lingkungan Kawasan Perumahan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang
DOKUMENTASI
(Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dan Rembug Khusus Perempuan Program
NUSP-2 di Kelurahan Terondol)
DOKUMENTASI
(Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Permukiman melalui Program NUSP-2 di
Kelurahan Terondol, 2016)
DOKUMENTASI
(Pengisian kuesioner oleh responden)
DOKUMENTASI
(Kondisi prasarana hasil Program NUSP-2 di Kelurahan Terondol, 2017)
DOKUMENTASI
(Kondisi Prasarana Hasil Program NUSP-2 di Kelurahan Terondol, 2017)
C U R R I C U L UM V I T AE
Nama : Muhammad Irfan Nawawi
Tempat, Tgl Lahir : Cianjur, 1 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Cimuncang Cilik RT 004 RW 014 No
38 Serang
No. Hp : 089650577085
Email : [email protected]
PENDIDIKAN
FORMAL :
▪ 2002 – 2008 SDN CIMUNCANG CILIK, BANTEN
▪ 2008 – 2011 SMP NEGERI 4 KOTA SERANG, BANTEN
▪ 2011 – 2014 SMA NEGERI 2 KOTA SERANG, BANTEN
▪ 2014 – 2018 UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA, BANTEN
KEMAMPUAN
▪ MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)
PENGALAMAN ORGANISASI
▪ 2015 - 2016 KEPALA DIVISI STUDENT DEVELOPMENT
CENTRE HIMPUNAN MAHASISWA ILMU
ADMINISTRASI NEGARA
