Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
DALAM PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA
MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Dalam Fakultas Syariah
Oleh:
DIAN UTAMI
SIP.162271
PEMBIMBING:
SITI MARLINA, S.Ag., M.HI
SIGIT HARTONO, S.Pd., M.A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020/1441 H
v
MOTTO
Artinya : “Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan
memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang
sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka
(sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih
banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang
kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang
nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan
tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri. (QS.Ar-Rum:9).1
1Al-Quran dan Terjemahan, Surah Ar-Rum (9)
vi
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “ Efektivitas Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi
Dalam Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan
Untuk Kepentingan Masyarakat”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan sejauh mana peran Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Teknik pengumpulan menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Efektivitas kebijakan Dinas Perhubungan
Kota Jambi telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada di peraturan menteri
perhubungan nomor pm 12 tahun 2019 dan berjalan dengan efektif. perlidungan
keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat, dalam mengikuti aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang telah di
tetapkan agar terciptannya pelaksaan lalu lintas yang lancar dan normal. Kedua,
Upaya Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menerapkan perlindungan
keselamatan pengguna sepeda motor dengan melakukan penyuluhan terhadap
pengguna sepeda motor tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan melakukan
pengawasan terhadap pengemudi sepeda motor berbasis online dalam penerapkan
mengikuti aturan yang ada atau tidak. Ketiga keberhasilan yang dicapai oleh
Dinas Perhubungan dalam perlindungan pengguna sepeda motor, selama ini
berdampak baik pada masyarakat terutama memudahkan masyarakat dalam
berpergian hanya dengan menggunakan aplikasi.
Kata Kunci: Kebijakan, Perlindungan Keselamatan, Sepeda Motor, Dinas
Perhubungan Kota Jambi.
vii
KATA PENGANTAR
حيم حمن الر الر بسم اللPuji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI DALAM PERLINDUNGAN
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.
Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan shalawat beriring salam kepada
Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam
kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada
saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari akan tetapi terangnya
karena ilmu pengetahuan serta keimanan.
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka
menyelesaikan studi Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah
penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai
pihak yang terkait terutama dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Untuk itu
penulis sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una S.Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
viii
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, sebagai Wakil
Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr.
H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.,
M.Hum sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Siti Marlina S.Ag., M.HI dan Bapak Sigit Hartono, S.Pd., M.A,
sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik langsung maupun
tidak langsung terutama kepada kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi.
8. Seluruh teman-teman organisasi PMII, KAMSRI, KOPRI, GenBI, kerabat
PPL, KKN dan teman-teman seperjuangan lokal B Ilmu Pemerintahan
angkatan 2016.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT
kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.
Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.
Jambi, September 2020
Penulis
Dian Utami
SIP. 162271
ix
PERSEMBAHAN
YA ALLAH…
Aku percaya bahwa disetiap langkahku selalu ada keridhoan dari-Mu dan
disetiap kesulitan yang aku hadapi adalah ujian dari-Mu untuk menjadikanku
insan yang lebih kuat dan sabar
Kupersembahkan skripsi ini teruntuk
Kedua orang tua ku tercinta Ibu (Mulyati Ningsih) yang selalu rela mencari
nafkah dan tidak kenal lelah hanya demi kesuksesan ku, Ayah (Idris Effendi)
yang senantiasa selalu berdoa disetiap langkahku. Dan untuk kedua saudara
kandungku (Devi Lestari) dan (Deta Aprillia).
Dan untuk lelaki yang kini telah menjadi kekasih halalku, suamiku tercinta
(M. Rino Apriansyah S.IP) Terima kasih sayang yang selalu memberikan
semangat serta motivasi sehingga selesainya skripsi ini, dan untuk kedua mertua
ku ibu dan bapak terima kasih juga sudah memberikan semangat dan dukungan
untuk menantu mu ini.
Ucapan terima kasih juga untuk teteh ku (Adila Chalesta) adik perempuanku
(Rahma Yuniarsih) adik laki-lakiku (Sony Hensy Goecy)
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................ iii
MOTTO ........................................................................................................... iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi
PERSEMBAHAN ............................................................................................ ix
DAFTAR ISI .................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 7
C. Batasan Masalah ................................................................................. 7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .................................... 8
E. Manfaat Penulisan .............................................................................. 9
F. Kerangka Teori ................................................................................... 9
G. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 14
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................ 17
B. Pendekatan Penelitian ......................................................................... 17
C. Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 18
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 19
xi
E. Teknik Analisis Data ........................................................................... 22
F. Jadwal Penelitian ................................................................................ 25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Kota Jambi .......................................................... 26
B. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota Jambi ...................... 31
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi ................................. 32
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi ..................... 36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Efektivitas Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam
Perlindungan Keselematan Pengguna Sepeda Motor Yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat ................................... 47
B. Upaya Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam
Perlindungan Keselematan Pengguna Sepeda Motor Yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat .................................... 52
C. Keberhasilan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam
Perlindungan Keselematan Pengguna Sepeda Motor Yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat .................................... 55
xii
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 63
B. Saran ...................................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jadwal Penelitian ................................................................................... 25
Tabel 2 Letak Geografis Kota Jambi ................................................................ 28
Tabel 3 Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota Kabupaten ............................. 29
Tabel 4 Luas Wilayah Kota Jambi ................................................................... 30
Tabel 5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi ...................... 36
Tabel 6 Sarana dan PrasaranaTerminal Alam Barajo Kota Jambi .............. 43
Tabel 7 Data Kepegawaian dan Aspek Tingkat Golongan ............................. 45
Tabel 8 Data Kepegawaian dan Aspek Tingkat Pendidikan .......................... 45
Tabel 9 Data Kepegawaian dan Aspek Tingkat Usia ...................................... 46
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tata Pemerintahan yang baik merupakan hal penting pada sektor organisasi
publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum tentu menjamin
peran pemerintah juga akan baik pada suatu negara. Hal tersebut tergantung
kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan suatu negara.
Saat ini, peran organisasi terutama organisasi publik mendapat sorotan dari
masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan
masyarakat mulai kritis dalam menilai atas pelayanan yang diberikan terutama
oleh organisasi publik. Masyarakat mulai menuntut kepada setiap organisasi
dalam memberikan pelayanan umum, baik berupa barang atau jasa, agar lebih
professional dan berkualitas merupakan wujud dari good govermance (tata
pemerintah yang baik), terutama dalam pelayanan publik.1
Sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
harus selalu mengevaluasi perannya. Baik dan buruknya suatu peran dari
organisasi publik dapat dilihat dari tanggung jawab organisasi tersebut dalam
memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan, hasil yang di
capai, dan sebagainnya. Dengan demikian jika terdapat kekurangan, dapat
diperbaiki dan dapat memberikan dorongan atau memberikan dukungan peran
yang sudah baik. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui seberapa
1 Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik, (Bulak Sumur: Yogyakarta, Gajah
Mada University Press, 2012), hlm. 136.
2
optimalkah sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada
masyarakat.2
Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dewasa ini
membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menunjang pembangunan
tersebut, salah satu sarana yang dibutuhkan adalah alat transportasi. Sektor
transportasi merupakan sektor yang sangat penting untuk menunjang semua
kegiatan manusia.
Suatu negara dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh sistem
transportasi yang baik pula, dengan baiknya sistem transportasi maka hasil-hasil
pembangunan yang diperoleh suatu negara dapat di distribusikan secara merata
keseluruh wilayah negara tersebut. Pengembangan dan peningkatan sarana dan
prasarana disektor perhubungan dan terus dilakukan oleh pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk sektor perhubungan darat,
khusunya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kualitas dan
kuantitas yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara baik, nyaman dan selamat.3
Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara pentingnya transportasi
tersebut tercemin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi
2Ibid., hlm. 136.
3Agung Magrizal, makalah: Sistem informasi manajemen penerapan e-ticketing dalam
bidang transportasi, https://sisformationagung.wordpress.com/category/, akses 5 September 2019.
3
mobilitas orang serta barang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam dan
luar negeri.
Keberhasilan dari pembangunan tidak terlepas dari peran aktif dari semua
sektor terutama sektor transportasi. Luasnya wilayah jasa pelayanan agkutan darat
yang harus dapat dijangkau, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, maka perlu
dilakukan suatu penanganan khusus dalam meningkatkan kualitas pelayanan
transportasi darat yang aman, selamat, mudah dijangkau, berdaya saing dan
terintegrasi.
Kecenderungan birokrasi pemerintah mengembangkan pelayanan yang
standar dan bersifat umum sering kali mengkardilkan kemampuan pemerintah
untuk secara responsive memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok warga yang
terpinggir dan minoritas. Kecenderungan seperti ini wajar terjadi dalam birokrasi
pemerintah yang dikembangkan mengikuti prinsip birokrasi Weberian, yang
dirancang untuk mampu memproduksi pelayanan yang standardan seragam tanpa
membedakan warga pengguna.4
Pengembangan kapasitas birokrasi diperlukan untuk mengubah manajemen
pelayanan publik konvensional menjadi berwawasan pluralistik dan keadilan.
Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pemerintah dan birokrasi
nya. Pertama pemerintah perlu meninjau kembali keseluruhan pengaturan dalam
penyelenggaraan layanan publik, apakah ada peraturan perundangan yang
bertandatangan dan tidak harmonis dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang
menunjang nilai-nilai pluralism, kreatifitas dan keadilan, apabila ada, maka
4Ibid., hlm. 136.
4
review dan revisi perlu dilakukan untuk menjamin agar semua peraturan
perundang-undangan yang ada tidak menghalangi atau bahkan mampu
memberikan dukungan dan dasar bagi terwujudnya nilai-nilai yang menghargai
pluraritas, kreatifitas dan keadilan.
Transportasi juga salah satu bidang yang tidak luput dari pengaruh kemajuan
teknologi semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat menjadikan sarana
transportasi meningkat permintaan yang luar biasa. Hal ini menjadikan semakin
padatnya ruas-ruas jalan yang ada, akibat tidak sebanding dengan jumlah
kendaraan bermotor yang ada. Menyadari peran transportasi yang sangat vital,
maka harus tersedia jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan
pelayanan angkutan yang tertib, selamat aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan
dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.5
Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan orang atau barang dari
suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok
orang menjangkau berbagai tempat yang di kehendaki, atau mengirim barang dari
tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan
sarana berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (angkut oleh orang). Angkutan
umum merupakan angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau
bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan
kota (Bus, minibus, ojek, gojek, grab dan sebagai berikut), kereta api, angkutan air
dan angkutan udara.
5Transportasi Darat, eprints. Upnjatim. Ac.id/4924/1/file_1.PDF, akses pada tanggal 3
November 2019.
5
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan Raya dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu
tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan
kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disewakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan
kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil
penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur. Tujuan utama keberadaan
angkutan umum adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan
layak bagi masyarakat.
Menurut keputusan menteri No. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan
angkutan orang dijalan dengan kendaraan umum, ada beberapa kriteria yang
berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang disewakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungut bayaran
baik langsung maupun tidak lansung. Trayek lintasan kendaraan untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.6
Berdasarkan perda Kota Jambi No 5 Tahun 2005 tentang izin usaha angkutan
jalan.7 Peraturan daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda
pemerintahan. Peraturan daerah juga menunjukan ukuran berhasil tidaknya
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya karena dengan
peraturan daerah kita bisa melihat masalah-masalah yang telah dan akan
dilaksanakan. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan
6 e-journal uajy. Ac.id/2546/4/2TS11562, Pdf, akses pada tanggal 5 November 2019
7 Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, lembaran daerah Kota Jambi, pada tanggal 14
November 2019
6
pemerintahan dengan sendirinya mempunyai fungsi yang sangat penting dalam
pembuatan peraturan daerah. Sebab pada akhirnya yang harus melaksanakan
peraturan daerah buat bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat. Daerah
adalah pemerintah daerah sendiri sebagai lembaga pelaksana (Eksekutif).
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak terlepas dari tugas
untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat daerahnya.8
Pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 11 Maret 2019 Menteri Perhubungan
Rebuplik Indonesia menetapkan sebuah Peraturan Menteri Perhubungan Rebublik
Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan
Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Maka
dari itu, semenjak ditetapkannya peraturan tersebut hingga sekarang apakah Dinas
Perhubungan Kota Jambi telah menerapkan peraturan tersebut dengan baik atau
tidak, dan apakah masyarakat telah baik pengguna ataupun yang menjadi
penumpang telah mengikuti aturan tersebut, dan masyarakat pun banyak atau
tidakkah yang tertarik dengan transportasi yang bebasis online.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dody Maryanto S.H selaku kasi
bagian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi yang mengatakan sebagai
berikut:
“Semenjak diterapkannya peraturan menteri nomor PM 12 Tahun 2019
tersebut banyak sekali masyarakat yang ingin menjadi pengemudi
transportasi ojek online, terutama yang dulunya menjadi ojek pangkalan
namun sekarang beralih menjadi pengemudi ojek berbasis online, karena
banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan apalagi ketika mendapat
orderan penumpang melebihi target setiap harinya, dan masyarakat yang
menjadi penumpang pun banyak sekali karena lebih memudahkan mereka
8 Misdayanti dan Kartasapoetra, Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan
Peraturan Daerah, (Jakarta: Bumi aksara, 1993), hlm. 12.
7
dalam berpergian ataupun pemesanan belanjaan yang lain seperti makanan
atau barang, termasuk saya sendiri sering juga menggunakan aplikasi
tersebut.”9
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan
penelitian yang berjudul:“Efektivitas Kebijakan Dinas Perhubungan Kota
Jambi Dalam Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan
keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat?
2. Bagaimana efektivitas Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat?
3. Apa keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan
keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas agar tidak
memperluas masalah yang akan di bahas yang menyebabkan pembahasan menjadi
tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya,
maka penulis memberikan batasan masalah mengenai efektivitas kebijakan Dinas
Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan keselamatan pengguna sepeda
9Wawancara dengan Dody Maryanto, Kasi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, 14
November 2019.
8
motor untuk kepentingan masyarakat, selanjutnya untuk pemangku kepentingan
penulis memberikan batasan masalah dimulai dari terbentuknya undang-undang
yang bersangkutan (Tahun 2019 sampai hingga sekarang).
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Dari adanya perumusan masalah diatas, diharapkan penelitian ini
mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk pribadi sendiri atau untuk orang lain.
Diantara tujuan yang diharapkan adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Ingin mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat.
b. Ingin mengetahui efektivitas Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat.
c. Ingin mengetahui apa keberhasilan kebijakan Dinas Perhubungan
Kota Jambi dalam perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
a. Agar penelitian ini memberikan peranan penting untuk Dinas
Perhubungan Kota Jambi dalam menerapkan aturan sesuai pada
perundang-undangan.
b. Agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat bahwa
betapa pentingnya dalam berhati-hati saat berkendara terutama bagi
9
pengguna kendaraan roda dua khususnnya untuk masyarakat di
Kota Jambi, dan sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk dosen dan
mahasiswa.
c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Srata (S.1)
pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini baik secara
akademis dan praktis, penulis ingin agar penelitian ini bisa memberikan manfaat :
1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
informasi dan kajian berkenaan dengan efektivitas kebijakan Dinas
Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan keselamatan pengguna
sepeda motor yang digunakan untuk masyarakat;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
tambahan bahan kajian bagi para akademika dan perbandingan bagi
penelitian selanjutnya.
F. Kerangka Teori
a. Kerangka Teori
Kerangka teori sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka
memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka teori
yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang didasarkan pada suatu yang
dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan di
dalam memutuskan masalah yang ditemukan.
10
1. Teori Kebijakan Pemerintah
a. Kebijakan
Kebijakan menurut Heinz Euku dan Kane Prewit, sebagaimana kutip
Charles O. Jones, kebijakan adalah “keputusan tetap yang dicirikan oleh
konsistensi dan pengulanggan (revertitivennes) tingkah laku dari mereka yang
membuat dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.10
Sebagai keputusan
yang mengikat yang dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima
mandate dari public atau orang banyak.
b. Mari’un seperti kutip Sondang F. Siagian, menjelaskan tentang pengertian
pemerintahan sebagai berikut:
1. Istilah pemerintah menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi,
bidang dalam lapangan tugas penting.
2. Istilah pemerintah menunjukkan pada badan atau organisasi atau alat
perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu.11
Dengan demikian kebijakan pemerintah adalah keputusan yang
ditetapkan oleh pemerintah yang berasal dari semua kejadian yang terjadi dalam
masyarakat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diperkuat pula
oleh (Solichin A. Wahab), bahwa kebijakan pemerintahan itu adalah suatu
wilayah atau bidang tertentu dari tindakan-tindakan pemerintah sebagai subyek
telaah perbandingan dan telaah yang kritis, yang meliputi antara lain, berbagai
tindakan atau prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisa dengan cermat
10
Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Hlm. 47. 11
Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, Hlm.21.
11
kemungkinan hubungan sebab akibat dalam konteks suatu disiplin berpikir
tertentu semisal ekonomi, sains atau politik.12
2. Teori Efektivitas
Efektivitas menurut Devung Efektivitas adalah tingkat kemampuan
untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik. Dalam pengertian lain, efektivitas
merupakan suatu keterkaitan hubungan antara hasil (outcome) yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya di capai dengan kata lain efektivitas merupakan
hubungan antara output terhadap pencapaian maka akan semakin efektif
organisasi program atau kegiatan didalam pelayanan public yang mampu
memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, cepat, mudah,
murah, transparansi, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
Indikator Efektivitas diperlukan pertama, untuk meng-cover input dan proses
untuk menjamin akuntabilitas dalam pemberian pelayanan. Kedua, indicator
efektivitas juga diperlukan untuk mencover outputdan outcome akhir untuk
memberikan dasar dalam mengevaluasi (dan meningkatkan) efektivitas dan
kwalitas pendidikan.
Menurut pendapat Gibson pengertian Efektivitas adalah penilaian yang dibuat
sehubung dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat
organisasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka
dinilai semakin efektif.13
Menurut pendapat Ravianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang
dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan pekerjaan
12
Solichin A. Wahab, Analisis Kebiajakn Negara, (Jakarta: Rinika Cipta, 1990), Hlm. 18. 13
W. McWahon Walter, Sistem informasi manajemen berbasis efesiensi, (Jakarta: Logos,
2004), Hlm.22.
12
yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan
pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya,
maupun mutunya, maka dapat dikatan efektif.
Demi terwujudnya suatu efektivitas hukum dalam terwujudnya kondisi yang
seimbang antara masyarakat dengan aturan hukum sebagai control social
dibutuhkan suatu keserasian antara keduanya sehingga dapat tercipta suatu
keadaan yang dapat berjalan beriringan tanpa terjadi tumpang tindih antara
kewenangan pemerintah (aturan perundangan) dengan peran masyarakat.
Efektivitas hukum sendiri merupakan proses yang bertujuan agar hukum dapat
berlaku efektif. Menurut Soejono Soekanto, terdapat tolak ukur yang
berhubungan dengan efektivitas hukum tersebut. Di antaranya aturan hukum itu
sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Kelima
faktor tersebut seharusnya dapat saling berhubungan agar tercipta suatu tatanan
hukum yang sempurna.14
Transportasi merupakan permasalahan yang mempunyai pengaruh penting
dalam kehidupan masyarakat modern. Selain mempunyai dampak secara
ekonomis transportasi berdampak sosial dan budaya yaitu dengan membentuk
gaya hidup dan dampak politik. Isu ini acap kali menduduki tempat terkemuka
dalam pembahasan agenda politik.
Manajemen lalu lintas merupakan suatu pengelolaan dan pengendalian arus
lalu lintas dengan melalukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk
memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang
14
Dikutip dari http/ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum-html di
unduh tanggal 28 November 2019 pukul 15:00.
13
jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini berhubungan dengan kondisi
arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang dan bagaimana cara
mengorganisasikannya untuk mendapatkan penampilan yang terbaik.
Adapun konsep moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat
transportasi yang beroperasi didarat. Moda transportasi darat sering dianggap
indentik dengan moda transportasi jalan raya. Moda transportasi darat terdiri dari
berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus.15
Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai faktor eksternal yang meliputi
aspek politik, ekonomi, social, dan teknologi. Kondisi politik yang dimaksud
adalah kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan politik yang terjadi yang
dapat mempengaruhi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan
ekonomi merupakan keadaan perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap
aktivitas organisasi. Kondisi social adalah fenomena-fenomena social yang terjadi
dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi aktivitas organisasi. Dan aspek
teknologi berarti perubahan atau perkembangan teknologi yang berpengaruh
terhadap organisasi dalam melaksanakan kegiatannya.
b. Kerangka Konseptual
1. Lalu Lintas Jalan
Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan16
definiskan sebagai gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas
jalan, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang
diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan
15
Black, Urbanmas Transportasion Planning, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1995), Hlm.1 16
Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14
dan fasilitas pendukung pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu
lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur,
nyaman dan efisien.
2. Transportasi Darat
Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang
beroperasi darat. Menurut Warpani, moda tranportasi darat sering di anggap
indentik dengan moda transportasi jalan raya. Moda transportasi darat terdiri dari
berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus. Menurut Miro,
transportasi darat dapat diklasifikasikan menjadi:17
a) Geografis Fisik, terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi
perairan daratan, moda transportasi khusus dari pipa dan kabel serta
transportasi jalan raya.
b) Geografis Administratif, terbagi atas transportasi kota, transportasi desa,
transportasi antar-kota dalam provinsi (AKDP), transportasi antar-kota
antara provinsi (AKAP) dan transportasi lintas batas antar-negara
(Internasional).
G. Tinjauan Pustaka
Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan
dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh
penyusun skripsi dan sebelum penyusun membahas lebih jauh dalam
permasalahan yang penyusun bahas. Adapun penelitian-penelitian yang terdahulu
17
Transportasi Darat e-journal.uajy.ac.id/7732/TA213706.Pdf akses pada tanggal 3
Februari 2020.
15
yang terkait atau tinjauan pustaka yang pernah penulis temui berkaitan dengan
skripsi sebagai beikut:
Skripsi yang disusun oleh Pitria Mahasiswa UIN STS Jambi.18
Dengan
judul “QUA VADIS masalah parkir di Kota Jambi (Studi terhadap peraturan
daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan di Kota Jambi)”. Dengan kesimpulan yang pertama: Sesudah
dilaksanakan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 di Kota Jambi
yaitu pengaturan dan kelengkapan juru parker resmi, dimana pengaturan
kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Kedua: Efektivitas sanksi
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 di Kota Jambi telah berjalan
efektif.
Skripsi yang disusun oleh Aam Ridwan Mahasiswa UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.19
Dengan judul “Pengguna sepeda motor sebagai sarana
angkutan umum di Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan maqadsidh syari’ah)”. Dengan
hasil kesimpulan pertama: ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan
sepeda motor sebagai sarana angkutan umum adalah faktor ekonomi dan faktor
social budaya. Kedua: Pengguna dengan sepeda motor ditinjau dengan perspektif
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18
Pitria, QUA VADIS Masalah parkir di Kota Jambi (Studi Terhadap Peraturan Daerah
Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Jambi), (Skripsi, Fakultas Syariah, 2018) 19
Aam Ridwan, Pengguna sepeda motor sebagai sarana angkutan umum di Kota Malang
(Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan
maqadsidh syari’ah)(Skripsi, Fakultas Syariah, 2016).
16
Jurnal yang disusun oleh Fenny Herlambang Mahasiswa IAIN
Samarinda.20
Dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan
Pribadi Yang Tidak Mmepunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi Di Kota
Samarinda)”. Dengan kesimpulan keberadaan kendaraan pribadi sebagai
angkutan umum kota Samarinda banyak di dapati karena kurangnya keinginan
para pemilik kendaraan pribadi untuk mengurus izin trayek sebagai syarat untuk
melakukan praktek pengangkutan penumpang.
Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini
berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM
12 Tahun 2019 Tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat dan focus pada efektivitas kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan keselamatan pengguna
sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Metode
penelitiannya adalah kualitatif, yaitu melakukan observasi dan wawancara.
20
Fenny Helambang, “Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan Pribadi Yang
Tidak Mmepunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi Di Kota Samarinda)”Jurnal, Beraja Niti,
vol 3 Nomor 3 2014.
17
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Jambi dan
langsung kelokasi lapangan dan dilakukan pada bulan November Tahun 2019. Hal
ini dilakukan karena mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut peneliti dapat
memperoleh data yang diperlukan untuk bahan penyelesaian skripsi ini.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni
pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek
lapangan, Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang
dilakukan secara langsung ke lapangan berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitan kualitatif deskriftif,
dimana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman
yangberdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan
masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang
terbangun secara sosial , hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.21
Tujuan penelitian ini adalah mengungkap fakta , fenomena, dan informasi
yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala,
21
Juliansyah Noor. Metodelogi Penelitian,Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Cet.
2(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 33-34
18
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Pendekatan deskriptif memusatkan
perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian
berlangsung.22
Inti dari jenis penelitian ini, berusaha membuat gambaran kondisi
menyeluruh yang terjadi dilapangan mengenai tentang perlindungan keselamatan
pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data Primer
Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,
atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer
tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.23
Data
primer ini diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
dengan bagian yang bersangkutan langsung di Dinas Perhubungan Kota Jambi,
mengenai program-progam Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan
keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat.Data juga diambil dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, untuk memperoleh sumber data primer
digunakan teknik observasi, dokumentasi dan juga melalui wawancara.
Wawancara dengan beberapa sumber yaitu:
1. Kepala Kasi lalu linta Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Staf lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi
22
Ibid, hlm. 34-35 23
Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah dan
Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004) hlm. 34
19
3. Pengemudi ojek online
4. Pengguna ojek online.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung, atau melalui sumber-sumber perantara. Data ini diperoleh dengan
cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.24
Adapun data sekunder yang
diperoleh peneliti bersumber dari peraturan perundang-undangan atau peraturan
menteri perhubungan republic Indonesia nomor PM 12 Tahun 2019, dari koran
dan juga bisa dari orang yang mengetahui kejadian dilapangan serta dokumen-
dokumen yang berkenaan dengan kondisi yang terjadi.
2. Sumber Data
Sumber data adalah berupa responden dan informan dikatakan juga
sebagai sumber data berupa orang (person)25
. Sumber data penelitian ini dari
wawancara dari beberapa sampel yang telah di tentukan dan juga di temukan atau
peristiwa-peristiwa di lapangan.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.26
Untuk penelitian kualitatif, alat utama
yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri. Adapun jumlah pengumpulan data
24
Ibid, hlm. 34. 25
Sayuti Una , (Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi ),Cet Ke 2 (Jambi : Syariah Press
Dan Fakultas Syarih UIN STS Jambi ,2014)hlm. 36. 26
Juliansyah Noor. Metodelogi Penelitian,Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Cet.
2(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.138.
20
yang digunakan dalam penelitian ini sebgai berikut: (1). Wawancara (2).
Observasi (3). Dokumentas. Adapun penjelasannya tersebut dapat dilihat di bawah
ini yaitu:
1. Observasi Partisipatif
Observasi atau pengamatan adalah aktivitas atau kegiatan pencatatan
fenomena yang dilakukan secara sistematis. Penelitian ini menggunakan observasi
partisipatif, dimana peneliti melakukan interaksi secara langsung dalam situasi
sosial dengan subjek penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati,
memahami peristiwa yang terjadi dilapangan.
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat
dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non
participant observation. Adapun observasi yang penulis lakukan itu di kantor
Dinas Perhubungan Kota Jambi dan dengan masyarakat yang bersangkutan di
Kota Jambi.
Metodenya dengan mendatangi tempat penelitian ke lapangan yaitu ke
kantor-kantor yang mengelola kendaraan yang dijadikan untuk transportasi online,
dan lansung terjun kelapangan guna mendapatkan data yang valid bagi peneliti,
dan penelitian ini observasinya dilakukan secara langsung dengan dokumentasi.
21
2. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.27
Digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diletiti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden
nya sedikit. Wawancara dapat dilakukan dengan secara terstuktur maupun tidak
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan
telepon.28
Metode Interview atau wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan
dalam wawancara langsung, yaitu dengan cara mewawancarai pegawai Dinas
PerhubunganKota Jambi yangbersangkutan untuk mendapatkan data –data
maupun informasi–informasi yang dianggap menambah perolehan atau
kelengkapan data sehinggamempermudah penyelesaian penelitian. Kemudian
mewawancarai beberapa nara sumber secara tatap muka yaitu dengan:
a. Kepala Kasi lalu linta Dinas Perhubungan Kota Jambi.
b. Staf lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi
c. Pengemudi ojek online
d. Pengguna ojek online.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan
percakapan, menyangkut permasalahan pribadi, dan memerlukan interprestasi
27
Ibid, hlm, 138-139. 28
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm 188.
22
yang berhubungan sangat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.29
Teknik
dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data baik dari dokumentasi
resmi, buku, artikel, surat kabar, arsip, dan dokumentasi pribadi. Adapun catatan
yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
a. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan
b. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Dinas Perhubungan Kota Jambi
c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi
d. Absen Dinas Perhubungan Kota Jambi
e. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
f. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Jambi
g. Data Kepegawaian Dinas Perhubungan
E. Teknik Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan
tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam
menguraikan data dan menafsirkan data.30
Analisis data kualitatif dapat dilakukan
dengan tiga cara (a). Pengumpulan data (b). Reduksi data (c). Penyajian data (d).
Konklusi €. Verifikasi data. Penjelasan ini dapat dilihat di bawah ini yaitu:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik
berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa
kembali dan diatur untuk diurutkan.
b. Reduksi Data
29
Burhan Bungin. Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2008) hlm. 142-143 30
Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi…, hlm. 52.
23
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan.31
Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai
dengan membuat ringkasan, mengkode, menelususr tema, membuat gugus-gugus,
menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi
yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan
dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan
memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.
c. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi
data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah
dipahami. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian
data dilakukan dengan mengkelompokan data sesuai dengan sub bab-nya masing-
masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan
maupu dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang
bersifat naratif.
d. Konsklusi
Menurut Miles dan Huberman Konsklusi adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
31 Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), hlm.
143
24
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
e. Verifikasi Data
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.32
Kesimpulan dalam
penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
Dari ketiga metode analisis data diatas penulis menyimpulkan bahwa,
ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan
penulis lakukan setelah semua data diperoleh melalui wawancara catatan
lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik
kesimpulan terhadap efektivitas kebijakan dinas perhubungan Kota Jambi dalam
perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang diigunakan untuk
kepentingan masyarakat.
32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta
2012), hlm 252
25
F. Jadwal Penelitian
Tabel 1
Jadwal Penelitian
No
Kegiatan
September
2019
Oktober
2019
November
2019
Desember
2019
Januari
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul
X
2 Pembuatan
Proposal
X X X
3 Bimbingan
Proposal
X X
4 Seminar
Proposal
X
5 Perbaikan
Proposal
X x
6 Surat Izin
Riset
X
7 Penelitian
X
8 Analisis
Data
X x X
9
Bimbingan
Skripsi dan
Perbaikan
x X
10 Agenda
dan
Ujian
Skripsi
x X
11 Perbaikan
dan
Penjilidan
X
Note : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
26
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Kota Jambi
Kota Jambi sebagai ibukota provinsi Jambi sebagai pusat pemerintahan,
perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Kota Jambi adalah
daerah yang menghubungkan lintas tengah dan lintas timur Sumatera dan sangat
berpotensi menjadi simpul perdagangan regional karena letak geografisnya.
Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi
juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional Batam, Singapura dan Johor.
Oleh karenanya, dimasa yang akan datang, daerah ini diproyeksikan akan sangat
berpeluang memainkan peranan penting sebagai daerah pendukung utama (main
hinterland) dalam kerjasama ekonomi regional IMS-GT (Indonesia, Malaysia and
Singapore-Growth Triangel).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebagian besar ditopang oleh sektor
perkebunan dan pertambangan. Sedangkan di Kota Jambi ditopang dari sektor
perdagangan dan jasa.33
Sehingga kota ini memiliki potensi sebagai kota bisnis.
Perkembangan perekonomian Kota Jambi berdasarkan Badan Pusat Statistik
dalam beberapa tahun ini cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi terus
mengalami peningkatan. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu
sektor Perdagangan Hotel dan Restoran mencapai angka tertinggi dalam
pembentukan PDRB Kota Jambi. Sedangkan Pemanfaatan lahan yang ada di Kota
Jambi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi pada sektor
33
Kantor Dinas Wali Kota Jambi, Arsip, 24 Februari 2020.
27
perdagangan dan Jasa menduduki peringkat kedua setelah pemanfaatan lahan
yang diperuntukan untuk pemukiman. Potensi unggulan yang ada di Jambi
diantaranya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan perkebunan. Komoditas
perkebunan yang sangat dominan adalah Karet dan Kelapa Sawit.
Sebagai pusat bisnis di Kota Jambi memberikan kesempatan kepada para
investor untuk menanamkan modal di Kota ini. Sehingga mengakibatkan
meningkatnya investasi di kota Jambi yang ditandai dengan semakin banyaknya
pembangunan dibeberapa sektor di Kota Jambi khususnya dalam sektor
perdagangan dan jasa. Hal tersebut didukung pula dengan program pemerintah
Kota Jambi dalam membangun Jambi Emas 2015. Selain itu dalam beberapa
tahun terakhir Kota Jambi dipercaya menjadi tuan rumah dalam beberapa event
berskala nasional. Pada tahun 2012 beberapa event nasional di antanya Off Roads,
Djarum Sirnas, Hari Pers Nasional, Jambi Emas Expo, Perkempinas (Perkemahan
Puteri Tingkat Nasional), Pekan Pesona Budaya Jambi, Kemilau Sumatera.34
Sektor perhotelan di Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif
untuk dikembangkangkan dan dapat menjadi salah satu sektor bisnis yang
menguntungkan. Hotel Bisnis dianggap tepat dibangun ditengah kota Jambi
karena sesuai dengan karakter jenis Hotel tersebut, hotel yang terletak dipusat
kota dan utamanya menampung tamu yang bertujuan bisnis atau dinas. Lokasi
yang dipilih sebaiknya mendekati kantor-kantor atau pusat bisnis yang terdapat
dikota tersebut. Jika dilihat dari tuntutan tamu yang datang untuk urusan bisnis
biasanya akan berprilaku efesien, demikian halnya dengan tamu yang bertujuan
34
Kantor Dinas Wali Kota Jambi, Arsip, 24 Februari 2020.
28
dinas. Namun, fasilitas fasilitas rekreasi standar seperti kolam renang dan fasilitas
lain tetap disediakan sebagai fasilitas penunjang.
1. Kondisi Geografis Kota Jambi
Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205.38 km2
(berdasarkan UU No. 6
tahun 1986, terletak pada kordinat:
Tabel 2
Letak Geografis Kota Jambi35
01° 30’ 2.98″ - 01° 7’ 1.07″ Lintang Selatan
103° 40’ 1.67″ - 103° 40 0.23″ Bujur Timur
Koordinat tersebut menunjukkan keberadaan Kota Jambi yang terletak di
tengah-tengah pulau sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di
bagian Barat cekungan Sumatera bagian Selatan yang disebut sub cekungan
Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.
Dilihat dari topografinya Kota Jambi relative datar dengan ketinggian 0-60
m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di Utara dan Selatan
Kota, sedangkan daerah rawa terdapat disekitar aliran sungai Batanghari, yang
merupakan sungai terpanjang di pulai Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih
kurang 1.700 km, dari danau atas- danau bawah (Sumatera Barat) menuju selat
berhala (11 km yang berada di Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m.
sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian disisi Utara dan
Selatannya.
35
Letak Geografis Kota Jambi, Arsip, 24 Februari 2020.
29
Selama Tahun 2013 rata – rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,0’C
sampai 27,7’C. Dengan suhu maksimum 34,9’C yang terjadi pada bulan Juni dan
suhu minimum 21,2’C terjadi pada bulan Agustus s/d September.
Curah hujan di Kota Jambi selama Tahun 2012 beragam antara 29,1 mm
sampai 326 mm, dengan jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 23 hari
perbulannya. (Kota Jambi Dalam Angka 2014).
Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 16 knots hingga 28
knots. sedangkan rata – rata kelembapan udara berkisar 80%-86%.
Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota Kabupaten:
Tabel 3
Jarak Kota Jambi ke Beberapa Kota Kabupaten di Provinsi Jambi.36
1 Kota Jambi - Sengeti (ibukota Kab. Muaro Jambi) : 27 km
2 Kota Jambi - Muaro Bulian (ibukota Kab. Batanghari) : 60 km
3 Kota Jambi - Muaro Sabak (ibukota Kab. Tanjabtim) : 129 km
4 Kota Jambi - Kuala Tungkal (ibukota Kab. Tanjabbar) : 131 km
5 Kota Jambi - Sarolangun (ibukota Kab. Sarolangun) : 179 km
6 Kota Jambi - Muaro Tebo (ibukota Kab. Tebo) : 206 km
7 Kota Jambi - Muaro Bungo (ibukota Kab. Bungo) : 252 km
8 Kota Jambi - Bangko (ibukota Kab. Merangin) : 255 km
9 Kota Jambi - Sungai Penuh (ibukota Kab. Kerinci) : 419 km
36
Jarak Kota Jambi ke Beberapa Kota Kabupaten di Provinsi Jambi, Arsip,24 Februari
2020.
30
2. Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di
Kota Jambi Tahun 2013:
Tabel 4
Luas Wilayah Kota Jambi37
Kecamatan Luas Wilayah (km2)
Jml Kelurahan Jumlah RT
Kota Baru 77,78 10 316
Jambi Selatan 34,07 9 307
Jelutung 7,92 7 231
Pasar Jambi 4,02 4 58
Telanaipura 30,39 11 264
Danau Teluk 15,70 5 43
Pelayangan 15,29 6 46
Jambi Timur 20,21 10 221
Jumlah/Total 205,38 62 1,484
3. Visi dan Misi Kota Jambi
a. Visi
“Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis
masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan
prima”
37
Luas Wilayah Kota Jambi, Arsip, 24 Februari 2020.
31
b. Misi
1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis
teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat,
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta
penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.38
B. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota Jambi
Sebenarnya aspek perhubungan meliputi matra darat, laut, dan udara,
namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dan berdasarkan
kondisi riil Kota Jambi saat ini maka pemerintah Kota Jambi mengelola dua matra
yaitu unsur jalan dan sungai yang merupakan gabungan dari dua struktur
organisasi yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) dengan kantor
Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau (LLASD).
Kemudian pada tahun 2001 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(DLLAJ) dengan kantor Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau bergabung
menjadi satu instansi yang saat ini dikenal namanya dengan Dinas Perhubungan
Kota Jambi. Penggabungan dua instansi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Jambi No. 3 tahun 2001 tentang pembentukan Dinas-Dinas Perhubungan
Daerah Kota Jambi yang merupakan realisasi dan pelaksanaan Undang-Undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25
38
Visi dan Misi Kota Jambi, Arsip, 24 Februari 2020.
32
tahun 2000 Tetang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai
daerah otonom.39
Kedudukan Dinas Perhubungan di dalam penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah adalah unsur-unsur pelaksana dalam bidang Perhubungan Darat dan
Sungai yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui sekretaris daerah. Dinas Perhubungan Kota Jambi merupakan Dinas
Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan
umum di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di
bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Berdasarkan
pasal 41 peraturan daerah tentang lembaga Dinas Perhubungan mulai berlaku
sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tanggal 8 September 2008 ditetapkan oleh
Wali Kota Jambi yaitu Arifien Manap dan Sekretaris daerah Kota Jambi yaitu
Husin Kasim. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran daerah Kota Jambi.40
C. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Dinas Perhubungan Kota Jambi
Visi Dinas Perhubungan Kota Jambi “ Menjadikan Sistem Transportasi
Yang Handal dan Terjangkau Oleh Masyarakat”. Maksud dari Visi tersebut adalah
sebagai pejabaran dan pendorong terwujudnya peran transportasi yang meliputi
lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan moda lainnya. Harus
handal artinya melayani masyarakat dan sektor-sektor pembangunan di segala
bidang secara selamat, cepat, lancar, bersih, aman dan nyaman dengan biaya
transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat, terjangkau mengingat banyak
39
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, Arsip, 4 Februari 2020. 40
Peraturan Daerah, Nomor 10 Tahun 2008. Tentang pembentukan lembaga organisasi
daerah.
33
sekali kebutuhan lain yang juga perlu dipenuhi dalam waktu yang sama dengan
harga yang terjangkau maka masyarakat bisa menjangkau dengan mudah dan
mendapatkan kendaraan yang aman dan nyaman. Berarti dapat beradaptasi dengan
berbagai kondisi mengingat Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional maka
kebijakan yang dilaksanakan harus dapat seiring dan bersinergi positif dengan
kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu:
1. Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi melalui peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Peningkatan Sarana dan
Prasarana Transportasi yang Berorientasi Terbentuknya Ramah Lingkungan.
3. Menciptakan faktor penunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan
pelayanan transportasi dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan
perkotaan secara aman dan nyaman.
4. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan jasa dan
prasarana transportasi secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.
5. Meningkatkan sumber pendapatan asli dalam rangka memenuhi kebutuhan
penyediaan dana pembangunan prasarana transportasi darat dan sungai.41
Motto Dinas Perhubungan Kota Jambi
e. Mendengar (menerima keluhan dan saran dari masyarakat)
f. Melihat (turun kelapangan/crosceck)
g. Berbuat (action cepat tanggap)
41
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, visi, misi, motto dan maklumat, 4 Februari
2020.
34
Maklumat Dinas Perhubungan Kota JambiKami berupaya dengan
sungguh-sungguh untuk:
1. Memberikan pelayanan prima dan mengutamakan kepuasan sebagai prioritas
kami.
2. Memberikan pelayanan secara ramah, bertanggung jawab, mudah dan
transparan sesuai dengan visi kami:”
D. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi
Pada umumnya organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel, dan
adanya fungsi yang tepat serta adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab.
Alasan penting penyusun organisasi adalah untuk membedakan suatu tugas
dengan tugas yang lainnya, sehingga diperoleh efisiensi yang lebih besar, karena
dimungkinkan setiap individu menspesifikan dirinya. Pembatasan tanggung jawab
ini harus dicerminkan dalam mata rantai atau garis wewenang dari pimpinan atau
Kepala Dinas sampai pada bawahan yaitu staf pelaksana.42
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi, terdiri dari:
a. Kepala
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian program
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian umum dan kepegawaian
c. Bidang lalu lintas, terdiri dari:
1. Seksi penataan jaringan
42
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota
Jambi, 3 Februari 2020
35
2. Seksi rancang bangunan lalu lintas
3. Seksi bimbingan dan keselamatan
d. Bidang pelayanan dan udara, terdiri dari:
1. Seksi angkutan pelayaran
2. Seksi prasarana pelayaran
3. Seksi udara dan pengembangan moda
e. Bidang pengendalian operasional, terdiri dari:
1. Seski pengawasan dan pengendalian
2. Seksi ketertiban dan penindakan
3. Seksi analisa data
f. Bidang angkutan dan teknik sarana prasarana, terdiri dari:
1. Seksi angkutan orang dan barang
2. Seksi teknik kendaraan dan perbengkelan
3. Seksi terminal
g. Unit pelaksana teknis dinas
h. Kelompok jabatan fungsional.43
43
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota
Jambi, 3 Februari 2020.
36
Tabel 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi44
44
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota
Jambi Tahun 2019-2020 Pada 4 Februari 2020.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
M. SALEH RIDHA, S.STP
SEKRETARIS
H. ZAINAL ARIFIN, SH
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MUHAMMAD TAUFIK, SH
SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUPARNA, SE
BIDANG PENGELOLA
PARKIR
ALVIAN BULKIA, S. SIT
SEKSI PENAGIHAN PARKIR
MUHAMMAD AZWAN, SE
SEKSI SARANA
PRASARANA PARKIR
H. UNTUNG SURYADI, SH
SEKSI ANALISA DAN
PENATAAN PARKIR
SETIA BUDI, SE
BIDANG PENGENDALIAN
OPERASIONAL
INDRA ALAMSAH, SE
SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
SYAIFUL ANSORI, SE
SEKSI OPERASIONAL
MERIZON, MA, S.SIT
SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT
DEDI AFRIANTO, ST
BIDANG LALU LINTAS
ANGKUTAN
MUAMAR GADAFI, Amd LLAJ, SI
SEKSI LALU LINTAS
DODDY MARYANTO, SH
SEKSI ANGKUTAN
SAMSURI, SE
SEKSI TEKNIS LLAJ
SUHENDRI, SH
KEPALA UPT. PKB
A. JAMALUDIN, SE
KASUB BAG. TU.UPT. PKB
AHMAD JUNAIDI, SE
KEPALA UPTD ANGKUTAN
BARANG
Mhd. AMRI SIREGAR, S.AP
KASUB BAG TU UPT. ANGKUTAN
BARANG
HERI RUSADI, S.SY
KEPALA UPT ANGKUTAN ORANG
ARPAN, SH
KEPALA TU.UPTD ANGKUTAN
ORANG
CEKMAT, SE
JABATAN FUNGSIONAL
STK
PRANATA KOMPUTER ARSIPARIS
MR. KIR
37
Adapun tugaas pokok dan fungsinya berdasarkan struktur organisasi Dinas
Perhubungan diantaranya:
1. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebgaimana yang
dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
dinas.
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan
dibidang perhubungan.
d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.45
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam rangka
mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan
pengembangan perencanaan program, keuangan dan aset serta administrasi umum
dan kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
sekretariat.
45
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020.
38
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang
perhubungan.
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas.
d. Pembinaan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di
bidang perhubungan.
e. Pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan surat menyurat dinas.
f. Pengelolaan kearsipan dinas.
g. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas.
h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor
dinas.
i. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
sekretariat.
j. Pelaksanaan fungsi lain diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.46
3. Subbagian umum dan kepegawaian
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, subbagian umum dan
kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja
serta anggaran sekretariat sesuai dengan ligkup tugasnya.
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kerumah
tanggaan dinas.
c. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan kepegawaian dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan kearsipan dinas.
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan
dan ketertiban dinas.
f. Pelaksanaan pengelolaan ruang rapat atau ruang pertemuan dinas.
g. Pelaksanaan penerimaan, penata usahaan, penyimpanan, dan
pendistribusikan prasarana dan sarana dinas.
h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karir pegawai dinas.
i. Penghimpunan, pengelolaan, penyajian dan pemeliharaan data,
informasi dan dokumen kepegawai.
j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi,
pengembangan kompetensi pegawai.
k. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan
pelaporan kinerja disiplin pegawai.
l. Pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,kenaikan
pangkat, cuti dan pensiun pegawai.
m. Penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai dalam dan dari jabatan.
46
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020.
39
n. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas.
o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelakasnaan tugas subbagian.
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.47
4. Subbag perencanaan dan keuangan
Subbag peencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu
sekretariat melaksanakan rencana program kesekretariatan, menghimpun dan
menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM),
dan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) / rencana kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah (RKPMD) serta menata usaha adminitrasi
keuangan dan mengelola aset dinas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
diantaranya:
a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
sekretariat.
b. Penghimpunan dan penyusunan SOP dan SPM dinas.
c. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
e. Penghipunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan
dinas.
f. Penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemprosesan
surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara.
g. Pelaksanaan proses penertiban SPM.
h. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas.
i. Pelaksanaan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat asset dinas.
j. Pencatatan, pembukuan dan penyusunan akuntansi asset dinas.
k. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas subbagian.
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
47
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020.
40
5. Bidang lalu lintas angkutan (LLA)
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang lalu lintas
angkutan menjalankan fungsi :
a. Penataan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.
b. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
c. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas.
d. Penataan dan pengendalian perparkiran jariangan dan ruas-ruas jalan.
e. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
f. Penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan.
g. Pembinaan keselamatan lalu lintas jalan dan analisa daerah rawan
kecelakaan.
h. Pelaksanaan teknis jalan.
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan jalan.
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugasnya.48
6. Bidang pengendalian operasional
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang pengendalian
operasional menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian operasional.
b. Pengawasan dan pengendalian kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
c. Perencanaan dan evaluasi perilaku masyarakat mentaati aturan sektor
perhubungan.
d. Penyusunan dan pelaksanaan penindakan penegakan hukum sektor
perhubungan.
e. Pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan hukum sesuai
aturan larangan parkir di jalan.
f. Pembuatan statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran aturan
perhubungan dan penanganannya.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
7. Bidang pengelola parkir
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang pengendalian
operasional menyelenggarakan fungsi:
48
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020.
41
a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelola parkir.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang
pengelola parkir.
c. Pembinaan dan pengembangan di bidang pengelola parkir.
d. Penertiban dan pengamanan di bidang pengelola parkir.
e. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah
maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang
pengelola parkir.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
dibidang tugas dan fungsinya.
8. Bidang UPTD Angkutan barang
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang UPTD angkutan
barang menyelenggarakan fungsi:
a. Menyusun rencana kerja UPTD Terminal angkutan barang.
b. Melaksanakan pembinaan adminitrasi UPTD Terminal angkutan
barang.
c. Melaksanakan pelayanan terminal angkutan barang
d. Melaksanakan pemeriksaan dan penyedikan terhadap surat-surat
kendaraan yang menyalahi peraturan dan Perundang-undangan yang
berlaku.
e. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal angkutan barang dan
sewa.
f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan
lingkungan terminal.
g. Membantu bidang pengendalian operasioanal dalam memfungsikan dan
mengoperasikan terminal angkutan barang.
h. Menyusun sistem informasi manajemen kegiatan terminal barang.
i. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.49
9. Bidang UPTD Pengujian kendaraan
Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang UPTD
pengujian kendaraan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatanpengelolaan pengujian
kendaraan bermotor.
49
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020
42
b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
c. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
d. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian.
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.50
Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
wewenang Disentralisasi dan tugas Dekonsentralisasi di bidang perhubungan.
Sejarah dengan inpers No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang tepat, jelas dan legilimate. Dan dengan dikeluarkannya
Inpers ini pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang
berfokus kepada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Strategi
(RENSTRA), pengukuran kinerja secara terpadu dalam pertanggung jawaban
keberhasilan/kegegalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat
dilihat di bawah ini:
Dinas Perhubungan mempunya tugas pokok membantu walikota dalam
melaksanakn urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan,
pelayanan dan pembangunan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas,
pelayaran dan udara, pengendalian operasional, angkutan dan teknik sarana
prasarana dan ketata usahaan.
Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat di bawah ini:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
50
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020
43
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan.
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.
5. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun
swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.51
D. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Jambi
Hal yang paling penting yang sangat mempengaruhi optimalisasi
pemanfaatan fungsi terminal adalah kenyamanan maupun operator kendaraan
dalam menggunakan terminal. Indicator kenyamanan itu adalah kelengkapan
fasilitas terminal itu sendiri. Jika kondisi baik akan semakin banyak orang
bersedia menggunakan terminal sebagai fasilitas perpindahan moda angkutan.
Untuk melihat fasilitas utama dan penunjang diterminal, berdasarkan hasil
observasi lapangan dan data dari Dinas Perhubungan Kota Jambi fasilitas
utama dan penunjang di terminal alam barajo Kota Jambi antara lain:
Tabel 6
Sarana dan Prasarana Terminal Alam Barajo Kota Jambi52
No
Jenis Bangunan
Luas/Jumlah
Keterangan
1 Kantor Terminal 1,875 M2 Baik
2 Ruang Data 16 M2 Baik
3 Pos Keamanan 42 M2 Baik
4 Menara Pengawas 36 M2 Kurang Baik
5 Pos Retrebusi 8 M2 Baik
6 Lapangan Parkir 19,900 M2 Baik
7 Ruang Tunggu 250 M2 Kurang Baik
51
Kantor Dinas Perhubungan Kota, Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018, Pada 4 Februari 2020 52
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, Sarana dan Prasarana Terminal Alam Barajo
44
8 Mushola 36 M2 Baik
9 Kamar Mandi/WC 90 M2 (28 pintu) Kurang Baik
10 Parkir Kendaraan Pengantar 800 M2 Baik
11 Loket 30 Unit (5x3) Kurang Baik
12 Kios 24 Unit (2x3) Kurang Baik
13 Listrik PLN 14 Unit (3x4) Baik
14 Air Bersih PDAM Kurang Baik
15 Pos Kesehatan 36 M2 Kurang Baik
16 Gedung Bongkar Muat -
17 Pos Polisi -
18 Pos Damkar -
19 Maksimum Kendaraan 90 Kendaraan Baik
20 Jalur Keberangkatan 40 Kendaraan Kurang Baik
21 Jalur Penurunan Penumpang 8 Kendaraan Kurang Baik
22 Jalur Parkir Kendaraan 30 Kendaraan Baik
23 Jumlah Kendaraan Parkir/Hari 200 Kendaraan Kurang Baik
24 Jumlah Rata-Rata 3,200 Orang Kurang Baik
Sumber Data: Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Berdasarkan data di atas, dari aspek sarana dan prasarana Terminal
Alam Barajo Kota Jambi sudah cukup memadai, namun kondisi bangunan banyak
yang sudah rusak sehingga penumpang tidak nyaman menunggu di dalam
terminal.
E. Data Kepegawaian Dinas Perhubungan
Dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan produktivitas organisasi
dibutuhkan sumber daya manusia yang professional, di samping dibutuhkan
sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kerja. Terutama peningkatan
kemampuan dan keterampilan dengan mengirim pelatihan ketenagakerjaan. Tetapi
tidak semua keinginan tersebut dapat tercapai. Oleh, karena itu, status golongan
pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi sangat beragam. 53
53
Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, data pegawai dinas perhubungan kota jambi, 3
Februari 2020.
45
Hal tersebut dapat diperhatikan dalam table berikut:
Tabel 7
Data Kepegawaian dari Aspek Tingkat Golongan54
NO GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Eselon II.b 1 Ada
2 Eselon III.a 1 Ada
3 Eselon III.b 4 Ada
4 Eselon IV.a 3 Ada
5 Eselon IV.a 12 Ada
6 Eselon IV.a 4 Ada
7 Eselon IV.b 4 Ada
8 Golongan IV 5 Ada
9 Golongan III 54 Ada
10 Golongan II 52 Ada
11 Golongan I 1 Ada
Jumlah 141
Sumber Data: Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Dilihat dari data kepegawaian aspek tingkat golongan Dinas
Perhubungan Kota Jambi sebenarnya sudah cukup memadai namun yang
mengguasai di bidang perhubungan, hanya sedikit sehingga dapat dikatakan
program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik.
Tabel 8
Data Kepegawaian dari Aspek Tingkat Pendidikan55
NO PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 S2 - Tidak Ada
2 S1 37 Ada
3 D3 5 Ada
4 D2 - Tidak Ada
5 D1 - Tidak Ada
54
Data Kepegawaian Aspek Tingkat Golongan Dinas Perhubungan Kota Jambi,3 Februari
2020. 55
Data Kepegawaian Aspek Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Kota Jambi,3
Februari 2020.
46
6 SMA 65 Ada
7 SMP 3 Ada
8 SD 2 Ada
Jumlah 112
Sumber Data: Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi
Berdasarkan data di atas, dari aspek tingkat pendidikan Dinas
Perhubungan Kota Jambi lebih banyak memperkerjakan pendidikan Setara SMA,
kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting
dalam kehidupan juga kepercayaan masyarakat lebih rendah terhadap tenaga kerja
yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Tabel 9
Data Kepegawaian dari Aspek Tingkat Usia56
No Tahun Kelahiran Jumlah Keterangan
1 Tahun 50 7 Orang Ada
2 Tahun 60 45 Orang Ada
3 Tahun 70 33 Orang Ada
4 Tahun 80 23 Orang Ada
Jumlah 108
Sumber Data: Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi
Dapat dilihat dari aspek tingkat usia yang ada di Dinas Perhubungan
Kota Jambi cukup beragam dan masih sanggup berkerja namun semangatnya yang
kurang mungkin kurangnya dorongan dari senior di dalam lingkungan instansi
Dinas Perhubungan Kota Jambi.
56
Data Kepegawaian Aspek Tingkat Usia Dinas Perhubungan Kota Jambi,3 Februari
2020.
47
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Efektivitas Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam
Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Jambi
Dinas Perhubungan atau yang sering disebut DISHUB, pada tahun 2019
menerapkan “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12
Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”.57
Berdasarkan penelitian dilapangan
sebelum diterapkannya peraturan menteri tersebut masyarakat masih banyak
menggunakan transportasi yang berbasis non online (ojek pangkalan) dimana
setiap masyarakat yang ingin menggunakan jasa harus ketempat dimana
tersedianya ojek tersebut, membuatnya kurang efektiv dan sedikit menyulitkan
masyarakat. Karena beberapa ojek pangkalan menerapkan harga yang sering tidak
sama, dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Para ojek pangkalan
juga sering kali membawa kendaraan tidak dengan standar keselamatan, seperti
kondisi kendaraan yang sudah tidak memadai, dan helm yang tidak sesuai standar
nasional Indonesia, para ojek pangkalan juga masih banyak yang tidak memiliki
surat izin mengemudi (SIM).
Sangat berbeda sekali dengan ojek online yang harus memenuhi standar
sebelum mendaftar sebagai anggota driver, yaitu harus memiliki Surat Izin
Mengemudi (SIM) keandaraan yang digunakan minimal 7 tahun terakhir, dan
57
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 24
Februari 2020.
48
perlengakapan harus sesuai standar, tarif harga ojek online juga telah ditetapkan
sesuai aplikasi dan tarif yang digunakan semuanya sama. Oleh sebab itu banyak
masayarakat yang beralih menggunakan ojekonline, selain aman dan sesuai
standar keselamatan, ojek online juga sangat mudah digunakan hanya dengan satu
aplikasi bisa menggunakan jasa ojek online dengan berbagai macam pelayanan
yang ada didalam satu aplikasi.
Dinas Perhubungan Kota Jambi menerapkan peraturan nomor 12 tahun
2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan
untuk kepentingan masyarakt. untuk meningkatkan efektifitas dalam penggunaan
sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti yang tertera
dalam peraturan tersebut yaitu :
Namun sebelum menjelaskan isi dalam peraturan menteri tersebut penulis
akan menjelaskan apa itu Peraturan Menteri:
Pengertian Peraturan Menteri untuk menghindari kerancuan dalam
memahami kajian ini maka suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan
menteri perlu di sajikan lebih spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak
jarang terutama dalam kajian-kajian ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak
sama dan dipandang dari aspek yang berbeda perbedaan pemakaian pengertian
atau konsep dalam memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan
berbeda pula.
Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan
(kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.58
58
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 76.
49
Kementrian adalah menteri yang di angkat oleh kepala negara untuk
kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut
kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan
ijtihadnya sendiri.
Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut undang-undang dasar
1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu
presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu
sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan
menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat
menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “menteri
negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk
menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri
negara pun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri
yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintah
tertentu. Menteri negara semacam ini kita jumpai misalnya pada cabinet
presidensiil pertama (1945).59
Yang termasuk dalam Bab IV berisikan tentang “ Mekanisme Penghentian
Operasional Pengunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan
Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi”.
Dalam pasal 14 :
59
Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri Marto Soewanjo, dkk, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, (Gajah Mada, Jakarta, 2008), hlm. 90.
50
1) Perusahaan aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur
dalam penghentian operasional sementara (suspend)dan putus mitra
terhadap pengemudi.
2) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. Jenis sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus
mitra;
b. Tingkatkan pemberian sanksi penghentian operasional sementara
(suspend) dan putus mita;
c. Tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara
(suspend) dan putus mitra; dan
d. Pencabutan sanksi penghentian operasional sementara (suspend).
3) Standar, operasional, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra
kerja.
4) Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus di sosialisasikan kepada mitra kerja oleh
perusahaan aplikasi.60
Pada pasal 15 berisikan tentang:
1) Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan
hubungan kemitraan.
60
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 24
Februari 2020.
51
2) Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wawancara dengan Bapak M. Gadafi selaku bagian lalu lintas di Dinas
Perhubungan Kota Jambi mengatakan sebagai berikut:
Pada 11 Maret 2019, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan
tentang kendaraan roda dua (R2) untuk layanan jasa berbasis aplikasi
atau lebih dikenal sebagai ojek online (ojol). Yang dimasukkan dalam
aturan antara lain adalah biaya jasa, perlindungan masyarakat, dan
pengawasan menurut pengamat transportasi djoko Soetijowarno
menyebutkan bahwa langkah Kementerian Perhubungan menerbitkan
peraturan tersebut adalah langkah yang tepat karena mengingat ojol tidak
termasuk dalam angkutan umum, ia menambahkan pula dari 17 pasal
yang ada sudah mewakili pengemudi ojol dan konsumen, dari segi aspek
dan kepastian hukum dan keselamatan. Di dalam peraturan itu diatur pula
standarisasi pengemudi ojol untuk berkendara dan tarif yang berlaku.61
Berdasarkan hasil wawancara diatas, sudah jelas bahwasannya Kementrian
Perhubungan menerbitkan peraturan tersebut dikarenakan menginginkan
terdapatnya kemudahan bagi masyarakat. Serta berharap pula dengan adannya
peraturan tersebut bisa meningkatkan kualitas dari segi angkutan umum yang
murah serta agar bisa mengefektivitaskan angkutan-angkutan yang ada di Kota
Jambi. Dan kewajiban pemerintah serta pemerintah daerah adalah agar dapat
menyelenggarakan angkutan umum dan menawarkan angkutan umum lebih
murah dari pada ojek online.
61
Wawancara dengan M. Gadafi, Kasi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, 14
November 2019.
52
B. Upaya Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam Perlindungan
Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Jambi
Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu
melakukan pengawasan terhadap ojek online yang ada di Kota Jambi, memantau
setiap perkembangan yang di lakukan setiap instansi sepeda motor yang berbasis
online baik itu yang disebut grab, gojek ataupun maxim.
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat, dalam upaya kebijakan
yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Jambi tidak luput pula harus disertai
dengan peran masyarakat meliputi sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada instansi Pembina lalu lintas dan angkutan jalan
dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar
teknis di bidang penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat.
2. Memantau pelaksanaan pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat; dan/atau
3. Memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan
dalam perlindungan keselamatan Sepeda Motor untuk kepentingan
masyarakat.62
Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Ghadafi selaku kasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan sebagai berikut:
“Upaya yang kami lalukan salah satunya seperti yang ada di dalam
peraturan menteri nomor pm 12 tahun 2019 dengan melakukan
pengawasan terhadap ojek online yang ada di Kota Jambi dimana jika
62
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019, 24
Februari 2020
53
ada ojek online yang melakukan peraturan yang telah ditetapkan maka
kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
dan pelanggaran apa yang telah diperbuat, dan bahwasannya bagi
pengguna sepeda motor yang di jadikan untuk angkutan barang atau
orang harus mengikuti aturan lalu lintas yaitu surat-surat yang lengkap
dan mengunakan alat pengaman berkendaraan untuk pengemudi ataupun
penumpang seperti helm dan kaca spion yang lengkap serta mematuhi
aturan rambu-rambu lalu lintas.”63
.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasannya Dinas Perhubungan
juga melakukan upaya yang memperhatikan setiap ojek online yang melanggar
aturan, karena pada dasranya setiap aturan yang dibuat harus di patuhi jika
dilanggar maka harus dikenakkan sanksi sesuai dengan apa yang pengemudi
sepeda motor tersebut yang telah ia langgar.
Selain melakukan upaya dengan pengawasan terhadap pengguna sepeda
motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Dinas Perlindungan Kota
Jambi juga melalukan perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri yang menjadi
penumpang dengan memperhatikan sebagai berikut:
1. Perlindungan masyarakat dalam pelayanan pengguna sepeda motor
untuk kepentingan masyarakat diberikan terhadap:
a) Penumpang; dan
b) Pengemudi.
2. Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a paling sedikit meliputi:
a) Keselamatan dan keamanan;
b) Kenyamanan;
63
Wawancara dengan M. Gadafi, Kasi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, 14
November 2019.
54
c) Kepastian mendapatkan layanan;
d) Layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
e) Kepastian biaya jasa sesuai dengan kesepakatan atau tertera dalam
aplikasi; dan
f) Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat
yang dilakukan dengan aplikasi berupa:
a) Layanan pengaduan dan penyelesain masalah pengemudi;
b) Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
c) Kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (suspend)
dan putus mitra;
d) Pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional
sementara (susupend) dan putus mitra;
e) Klarifikasi;
f) Hak sanggah;
g) Pengaktifan kembai; dan
h) Kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.64
4. Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g
dilakukan pada pengemudi sepeda motor yang digunakan unuk
64
Ibid.
55
kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, bagi
pengemudi yang dikenai penghentian operasional sementara
(suspend) setelah melalui proses klarifikasi dan dinyatakan layak
untuk kembali beroperasi.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Desri Kurniawan salah satu
pengemudi sepeda motor yang berbasis online di Kota Jambi mengatakan sebagai
berikut:
“Kami sebagai pengemudi sepeda motor yang berbasis online atau yang
biasa dikenal masyarakat ojek online juga mendapatkan perlindungan
dari instansi terkait jika terjadi kecelakaan terhadap kami mendapatkan
santunan, dan juga kami diberikan tempat pengaduan ketika kami
mendapatkan permasalahan terhadap penumpang, Karena yang terjadi
sering sekali penumpang membatalkan orderan padahal itu sangat
mempengaruhi sekali dengan kwalitas kerja kami, tetapi masyarakat
sering menggangap itu sepele padahal sebenarnya tidak.”65
Berdasarkan hasil wawancara tersebut pengemudi juga mendapatkan
kepedulian tersendiri dari instansi terkait, karena tidak ada kerugian yang akan
pengemudi peroleh apalagi ketika pengemudi mencapai target orderan setiap
harinya, namun kerugian di dapat ketika penumpang banyak membatalkan
orderan secara sengaja karena itu berdampak buruk terhadap kwalitas kerja
pegemudi sepeda motor berbasis online atau ojek online.
C. Keberhasilan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam
Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Jambi
Dalam pencapaian yang telah diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota
Jambi dalam menerapkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun
65
Wawancara dengan Bapak Desri Kurniawan salah satu pegenudi ojek online di Kota
Jambi, 21 April 2020.
56
2019 banyak sekali usaha yang telah dinas perhubungan Kota Jambi terapkan
dengan menimbang beberapa bagian yaitu harus memperhatikan tentang beberapa
aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan
terhadap pengguna sepeda motor sehingga terciptalah keberhasilan yang diperoleh
Dinas Perhubungan dalam membuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
12 Tahun 2019.
Keberhasilan Dinas Perhubungan yaitu harus melalui beberapa aspek
sebagai berikut:
1. Aspek Keselamatan Pengguna dan Pengemudi Ojek Online
Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
b. Pengemudi menggunakan kendaran bermotor dengan Surat Tanda
Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan
kendaraan khusus bagi penyangdang disabilitas;
e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
f. Pengemudi tidak membawa penumpang melebihi 1 (satu) orang;
g. Pengemudi menguasai wilayah operasi;
h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
57
i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan
dioperasikan;
j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh
Agen Pemegang Merek;
k. Pengemudi mengendarai sepeda motor dengan wajar dan penuh
konsentrasi;
l. Pengemudi:
1) Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya
disertai dengan identitas pengemudi;
2) Menggunakan celana panjang;
3) Menggunakan sepatu;
4) Menggunakan sarung tangan; dan
5) Membawa jas hujan; dan
m. Pengemudi dan penumpang menggunakan helm standar nasional
Indonesia.
Dengan beberapa aturan tersebut yang di patuhi oleh pengemudi maka
terciptalah keberhasilan yang akan diperoleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.
Wawancara dengan Bapak M. Ghadafi selaku kasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan sebagai berikt:
“Dengan diterapkan aturan tersebut agar pengguna sepeda motor berbasis
aplikasi ini tidak sembarangan dalam mengendarai sepeda motor, harus
tetap mematuhi aturan yang berlaku agar dapat menjadi pengemudi ojek
online, jika tidak memenuhi persyaratan yang berlaku maka tidak bisa
menjadi pengemudi ojek online. Motor yang akan digunakan pun harus
58
berkeadaan sehat agar dapat menjadi salah satu penunjang keselamatan
penumpang”66
Berdasarkan hasil wawancara tersebut hendaknya sebagai pengguna
sepeda motor berbasis online ini memperhatikan setiap aturan dan persyaratan
yang telah dibuat agar dipenuhi, supaya terciptannya sesuatu yang aman dan
nyaman.
2. Aspek Keamanan Pengguna dan Pengemudi Ojek Online
1. Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b yaitu berupa larangan membawa senjata tajam bagi pengemudi
dan penumpang sepeda motor.
2. Bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat dengan aplikasi untuk memenuhi persyaratan aspek keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, perusahaan aplikasi
paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Mencantumkan identitas Penumpang yang melakukan pemesanan
melalui aplikasi;
b. Identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi
harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
c. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar
hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
66
Wawancara dengan M. Gadafi, Kasi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, 14
November 2019.
59
d. Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan data di
aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi;
dan
f. Melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button) bagi
Pengemudi dan Penumpang.
3. Aspek Kenyamanan Pengguna dan Pengemudi Ojek Online
1. Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
c. Pengemudi dilarang merokok dan melaukan aktifitas lain yang
mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Ghadafi selaku kasi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jambi mengatakan sebagai berikt:
“dalam aturan menjadi pengemudi sepeda motor yang berbasis online juga
harus mengutamakan kerapian serta kesopanan terhadap penumpang agar
penumpang merasa nyaman dan tidak rishi ketika menggunakan ojek
online, pengemudi pun dilarang melakukan aktifitas lain ketika sedang
berkendara apalagi ketika sedang membawa penumpang seperti merokok
pengemudi harus focus mengantarkan penumpang agar sampai ketitik
tujuan hingga selamat”.67
4. Aspek KeterjangkauanPengguna dan Pengemudi Ojek Online
67
Wawancara dengan M. Gadafi, Kasi Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, 14
November 2019.
60
1. Pemenuhan aspek keterjangkaun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (2) huruf d paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik
tujuan sesuai dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang;
dan
b. Pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara
pengemudi dan penumpang.
2. Selain memenuhi aspek keterjangkaun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik
tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum pada aplikasi; dan
b. Pengemudi menggenakan biaya jasa sesuai dengan yang tercantum di
dalam aplikasi.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah salah satu masyarakat yang
menggunakan sepeda motor yang berbasis online mengatakan sebagai berikt:
“Dengan menggunakan sepeda motor yang berbasis online disana telah
tertera berapa biaya uang yang harus kita keluarkan sesuai dengan jarak
yang akan kita datangi lebih jauh tempat yang akan dituju maka lebih
besar jumlah yang akan kita keluarkan dan begitupun sebaliknya,jadi
sudah jelas dengan adanya aplikasi tersebut.”68
68
Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku masyarakat yang menggunakan aplikasi
berbasis online, 24 April 2020.
61
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwasannya dengan
menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat
berbasis online ini sangat memudahkan masyarakat karena nominal harga telah
diketahui terlebih dahulu sebelum masyarakat memakai jasa tersebut, masyarakat
tidak dapat di bohongi ataupun ditipu-tipu.
5. Aspek Keteraturan Pengguna dan Pengemudi Ojek Online
1. Pemenuhan aspek keteraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2) huruf e paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikan, dan menurunkan
penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran
lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, shelter harus
disediakan oleh perusahaan aplikasi; dan
c. Perusahaan aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap mitra pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu
lintas.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah salah satu masyarakat yang
menggunakan sepeda motor yang berbasis online mengatakan sebagai berikt:
“Saya sering menggunakan sepeda motor berbasis online yang biasa
orang sebut gojek/grab selama saya menggunakan sepeda motor berbasis
online saat ingin berpergian saya selalu di turunkan ditempat yang aman
dan tidak membat saya merasa rishi saat hendak turun dari kendaraan,
62
pengemudinya juga ramah-ramah dan saya merasa keselamatan saya
lebih terjamin ketika saya naik grab/gojek”69
Dari hasil wawancara tersebut dapat di katakan banyak sebagian
masyarakat yang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pengemudi
pengguna sepeda motor yang berbasis online karena keselamatan penumpang
lebih utamkan oleh setiap pengemudi.
69
Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku masyarakat yang menggunakan aplikasi
berbasis online, 24 April 2020.
63
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Efektivitas
Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi Dalam Perlindungan Keselamatan
Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat”
setelah diterapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 12 Tahun 2019 secara umum telah berjalan dengan baik, tetapi harus
ditingkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengawasan terhadap
pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, karena itu
dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam perlindungan
keselamatan pengguna sepeda motor di Kota Jambi dengan
memperhatikan segala yang ada sesuai dengan yang berisi dalam peraturan
menteri perhubungan nomor pm 12 tahun 2019 agar keefektifitasan
kebijakan tersebut tercipta dengan baik.
2. Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan
melakukan pengawasan terhadap pengguna sepeda motor yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat, dengan memerhatikan kendaraan yang
digunakan ojek online sudah memenuhi persyaratan atau belum.
3. Keberhasilan yang di capai oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan
dilihat dari beberapa aspek yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan,
keterjangkaun, dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat, beberapa aspek tersebut
64
menjadi acuan yang harus diperhatikan pengemudi dan penumpang.
Dengan menggunakan sepeda motor yang berbasis online
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka ada
beberapa saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi ojek online harus
memastikan terlebih dahulu untuk memakai jasa ojek online atau tidak
Karena jika di pesan namun tiba-tiba dibatalkan maka kerugian diperoleh
oleh pengemudi ojek online.
2. Jika terdapat pengemudi ojek online yang tidak mematuhi aturan yang
telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan ataupun instansi yang mengatur
dalam usaha ojek online bertindak tegas terhadap pengemudi.
3. Hendaknya setiap pengguna sepeda motor berbasis online atau ojek online
harus terus memperhatikan kesehatan kendaraan yang di bawa karena itu
salah satu penunjang keselamatan ketika membawa penumpang serta harus
melengkapi persyaratan berlalu lintas seperti memiliki SIM, kaca spion
kanan dan kiri Helm dan lain-lain.
65
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik, Bulak Sumur: Yogyakarta,
Gajah Mada University Press, 2012.
Black, Urbanmas Transportasion Planning, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1995.
Buku Pedoman UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2018-
2019.
Bungin. Burhan. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. 2008.
Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
Deddy Suriady dan Dadang Solihin, Otonomi penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Jakarta:Gramedia 2002.
Marasmo, Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah, Yogyakarta:
5528.
Misdayanti dan Kartasapoetra, Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan
Peraturan Daerah, Jakarta: Bumi aksara, 1993.
Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, Jakarta; Bumi Aksara,
2003.
Noor. Juliansyah. Metodelogi Penelitian,Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya
Ilmiah. Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik.
Solichin A. Wahab, Analisis Kebiajakn Negara, Jakarta: Rinika Cipta, 1990.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet.23,
Bandung: Alfabeta, 2016.
Tim Penyusun , Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Jambi: Syariah
Press, 2011.
Una. Sayuti. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah
dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2004).
Una. Sayuti. Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi).Cet. 2.(Jambi: Syariah
dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).
Philipus M. Hadjon, R Sri Soemantri Marto Soewanjo, dkk, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia, (Gajah Mada, Jakarta, 2008).
W. McWahon Walter, Sistem informasi manajemen berbasis efesiensi,
Jakarta: Logos, 2004.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
C. Lain-lain
E-journal uajy. Ac.id/2546/4/2TS11562, Pdf, akses pada tanggal 5 November
2019.
66
Magrizal, Agung. Makalah: sistem informasi manajemen penerapan e-
ticketing https://sisformationagung.wordpress.com/category/, akses 5
September 2019.
Transportasi Darat, eprints. Upnjatim. Ac.id/4924/1/file_1.PDF, akses pada
tanggal 3 November 2019.
Transportasi Darat e-journal.uajy.ac.id/7732/TA213706.Pdf akses pada
tanggal 3 Februari 2020.
Dikutip dari http/ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum-
html di unduh tanggal 28 November 2019.
Pitria, QUA VADIS Masalah parkir di Kota Jambi (Studi Terhadap Peraturan
Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Jambi), (Skripsi, Fakultas
Syariah, 2018).
Aam Ridwan, Pengguna sepeda motor sebagai sarana angkutan umum di
Kota Malang (Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan maqadsidh syari’ah)
(Skripsi, Fakultas Syariah, 2016).
Fenny Helambang, “Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan
Pribadi Yang Tidak Mmepunyai Izin Sebagai Angkutan Umum (Studi
Di Kota Samarinda)” Jurnal, Beraja Niti, vol 3 Nomor 3 2014.
LAMPIRAN
DAFTAR INFORMAN
NO NAMA JABATAN
1 Bapak M. Gadafi Kasi Lalu Lintas Dishub Kota Jambi
2 Ibu Fatimah Pengguna Ojek Online
3 Bapak Desri Kurniawan Pengemudi Ojek Online
4 Bapak Dodi Maryanto Kasi Lalu Lintas Dishub Kota Jambi
DOKUMENTASI PENELITIAN
Wawancara dengan Bapak M. Khadafi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)
A. Identitas Diri
Nama : Dian Utami
Nim : SIP. 162271
TTL : Sentang, 21 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Dusun III Sentang, Desa Muara Medak, Kec. Bayung
Lencir, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
Alamat Sekarang : Jl. Tp Sriwijaya Lr. Ridwan 1 RT. 02 Kel. Rawa Sari
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.
Email : [email protected]
No Hp : 0822-8710-8972
Nama Orang Tua
Ayah : Idris Effendi
Ibu : Mulyati Ningsih
B. Riwayat Pendidikan
NO JENJANG PENDIDIKAN TEMPAT TAHUN
1 SDN III SENTANG SENTANG 2004-2010
2 MTS NURUL ISLAM BAYUNG LENCIR 2010-2013
3 MA NURUL ISLAM BAYUNG LENCIR 2013-2016
4 S1 UIN STS JAMBI MUARO JAMBI 2016-2020