Edisi september 2019...tidak dapat hadir pada kesempatan yang istimewa tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor kementerian Negeri Agama (Kemenag) Natuna, H.Ahmad Husen dalam kata sambutannya

1 WartaKominfo Edisi September 2019

Edisi september 2019

natunakab.go.id diskominfo.natunakab.go.id


Wabub Natuna Ajak Masyarakat Maknai Tahun

Baru Islam Dengan “Hijrah”

20 Anggota DPRD Terpilih, Diambil Sumpahnya

Pilkades serantak Rawan Money Politik?

Peringatan Harhubnas 2019. Bangun

Konektibilitas, Wujudkan Transportasi Yang

Berkeselamatan

Ribuan Siswa Kabupaten Natuna Sambut

Kedatangan Mendikbud RI

Kemendikbud Akan Tuntaskan Permasalahan

Guru Honorer


Assalamualaikum Wr Wb

Selamat bersua para pembaca Buletin WartaKominfo Edisi September 2019 !

Kami segenap redaksi WartaKominfo mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas

izinnya pada penerbitan kelima di tahun 2019 ini. Meskipun banyak referensi bacaan di

Kabupaten Natuna tapi kami optimis akan mendapat tempat di hati pembaca dan menjadi

acuan pembaca dalam mencari informasi aktual dan faktual di Lingkup Pemerintahan

Kabupaten Natuna.

Edisi kali ini kami mengekspos bebrapa kegiatan Bupati, Wakil Bupati, juga kegiatan OPD

termasuk kegiatan Diskominfo Natuna yang kami kemas dalam bentuk berita dan artikel

Semoga sajian kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Natuna.


Pelindung : Kadis Kominfo

Penasehat : Sesdis Kominfo

Pemimpin Redaksi : Kabid Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik

Editor : Kasi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Staf Redaksi : Fera Fernanda, Sumardi, Wan Gutmi, Arman Salim, Wan Irfan, M. Syukri

Penyusun : Fera Fernanda

Layouter : Fera Fernanda

Design Cover : Arman Salim

Fotografer : M.Syukri

Alamat Redaksi :Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Natuna Gedung B Pulau Senua Lantai 2, Jl. Batu Sisir- Bukit Arai Ranai-Natuna

Email : [email protected]


upati Natuna,

Abdul Hamid Rizal

menghadiri secara

langsung acara

pembukaan Hilir Migas

Expo tahun 2019, yang

digelar oleh Badan

Pengaturan Hilir Minyak

dan Gas (BPH Migas) di

Assembly Hall – JCC,

Senayan,

Jakarta, pada Jum’at

(27/09) pagi. Dalam

kesempatan tersebut, Hamid Rizal menerima

penghargaan sebagai Daerah yang mendukung

pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM)

Satu Harga, dari Pemerintah Pusat. Penghargaan

tersebut diberikan oleh BPH Migas kepada

Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagai bentuk

apresiasi dan dukungan atas suksesnya

pelaksanaan program BBM Satu Harga di

Indonesia.

Adapun Program BBM Satu Harga tersebut,

bertujuan menjamin ketersediaan dan kelancaran

pendistribusian BBM, untuk mewujudkan energi

berkeadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Natuna adalah salah satu Kabupaten di Provinsi

Kepulauan Riau, yang dinilai sukses dalam

mendukung program Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM). Penghargaan tersebut diberikan oleh BPH

Migas kepada sejumlah Bupati dan Walikota, yang

berasal dari daerah yang menjadi sasaran

pelaksanaan Program BBM Satu Harga, pada

pembukaan Hilir Migas Expo tahun 2019, yang

dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri (Wamen)

ESDM RI, Arcandra Tahar.

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa dalam

sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Hilir

Migas Expo ini merupakan yang pertama kali

dilaksanakan oleh BPH Migas pada tahun ini,

bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan disponsori oleh PT. Pertamina, Tbk.

Fanshurullah menjelaskan, bahwa tugas utama

BPH Migas adalah mengatur seluruh kegiatan

yang menyangkut Hilir Migas, dimana Hilir Migas

sendiri merupakan suatu kegiatan dalam

pengelolaan, pengangkutan dan penyimpanan

migas. (Humas_Pro/Red)

B

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


alam rangka Memperingati Tahun Baru

Islam 1 Muharram 1441 H, Pemerintah

Kabupaten Natuna mengadakan

Tabligh Akbar.Sabtu

malam, (31/8/2019)

bertempat di Masjid

Agung Natuna dengan

Penceramah Ustadz

H.Maryoni S.Ag.

Wakil Bupati Ngesti

Yuni Suprapti dalam

kata sambutan

menyampaikan, Atas

nama pribadi dan

Pemerintah Kabupaten Natuna, mengucapkan

selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1441

Hijriah, menurutnya, Tahun Baru Islam

hendaknya dimaknai oleh segenap umat Muslim

untuk Hijrah menuju suatu kondisi yang lebih

baik melalui evaluasi diri dalam peranannya baik

dalam hubungan antar sesama Manusia

maupun hubungan kepada sang Pencipta.

"Dan semoga kita kedepannya lebih baik lagi

dan Salalu diberikan jalan yang lebih mudah

dari tahun sebelumnya oleh Allah SWT. Mari

kita sama-sama Hijrah dari hal yang tidak baik

menjadi lebih baik lagi demi kemajuan sebuah

Daerah dan Kemakmuran Masyarakat, " Ucap

Ngesti.

Ia juga mengucapkan permohonan maaf atas

tidak hadirnya Bupati Natuna di karenakan

sedang ada tugas di luar Kota, sehingga beliau

tidak dapat hadir pada kesempatan yang

istimewa tersebut.

Sementara itu, Kepala

Kantor kementerian

Negeri Agama

(Kemenag) Natuna,

H.Ahmad Husen dalam

kata sambutannya ia

mengajak Jamaah

untuk menjadikan

momentum tahun

baru islam kali ini,

untuk menjadikan diri

lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

" Selain itu juga, Momentum yang berharga ini

bertujuan untuk memperdalam ilmu dan

wawasan mengenai Syariat Islam dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik dalam

bekerja maupun dalam beribadah, " Paparnya.

Ia juga mengucapkan, selamat menyambut

Tahun Baru Islam 1 Muharam 1441 Hijriah.

Giat tersebut dihadiri Wakil Bupati Natuna

Ngesti Yuni Suprapti, Sekda Wan Siswandi,

Kepala Kantor kementerian Negeri Agama

(Kemenag) Natuna, H.Ahmad Husen, Pimpinan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan

Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) dan

Masyarakat.

(Diskominfo/Fera)

D

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


elantikan 20 anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna

periode 2019-2024 digelar dalam sidang

paripurna istimewa DPRD . Para anggota DPRD

terpilih ini diambil sumpahnya dalam sidang

paripurna ini.

Proses Pelantikan ditandai dengan pengambilan

sumpah/janji seluruh Anggota Dewan (DPRD) oleh

Ketua Pengadilan Negeri Natuna Sahat S.P.

Banjarnahor SH.M.H di Gedung Sri Srindit, Ranai.

Senin (02/9/2019).

Usai pengambilan Sumpah/janji, acara dilanjutkan

dengan Penandatanganan Naskah Pelantikan secara

simbolik oleh masing-masing Ketua Partai. Proses

penandatanganan disaksikan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Natuna dan seluruh undangan yang hadir.

Kemudian dilanjutkan dengan penyematan Pin

Anggota oleh Ketua Pengadilan Negeri Natuna.

20 Anggota DPRD Kabupaten Natuna tersebut,

merupakan hasil dari Pemilihan Umum (Pemilu)

April 2019 lalu. Sebagian dari anggota DPRD yang

dilantik, 9 Orang diantaranya merupakan anggota

DPRD Kabupaten Natuna, Periode 2014-2019 yang

terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Kabupaten

Natuna Masa Bhakti 2019-2024.

Dalam pidato Plt Gubernur Kepulauan Riau

menyampaikan yang pada kesempatan itu

disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Kepualauan Riau (Kepri), Tengku Said Arif

Fadillah, mengucapkan selamat dan

harapannya kepada seluruh Anggota DPRD

Kabupaten Natuna yang baru dilantik.

“Selamat mengemban amanah dari Rakyat

dan saya juga berharap, segala prestasi yang

telah ditorehkan Anggota Dewan

sebelumnya, dapat dijadikan motivasi untuk

dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan

oleh Anggota Dewah yang baru, ” Ucapnya.

”Oleh karna itu saya mengajak, seluruh Anggota

Dewan untuk bersinergi membangun daerah

menjadi lebih baik di masa akan datang,

“ Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sementara

DPRD Kabupaten Natuna Andes Putra menegaskan

bahwa semua gagasan dan mekanisme yang belum

terlaksana pada masa jabatan anggota dewan 2014-

2019, akan dilanjutkan dan ditingkatkan pada

Periode 2019-2024.

“Saya mengajak seluruh Anggota Dewan terpili h,

untuk mengemban amanah Masyarakat dengan

baik. Serta mendukung program Pemerintah dalam

mewujudkan Natuna di masa akan datang,” Ujarnya.

Ia juga meminta dukungan dan kerja yang harmonis

bersama Anggota Dewan dan pihak lainnya serta

do’a dari seluruh masyarakat Natuna agar Anggota

Dewan masa jabatan 2019-2024, dapat menjalankan

tugas dan amanah dari Masyarakat Natuna dengan

sebaik-baiknya.

Hadir dalam prosesi pelantikan tersebut, Bupati

Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna

Ngesti Yuni Suprapti, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Natuna,

Bawaslu Kabupaten Natuna, Pimpinan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Forum

Koordinasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu

undangan lainnya.(Diskominfo/Fera)

P

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


alam menjalani tugas pokok sebagai

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu

menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara, kesiapan

menghadapi serangan dan ancaman dari

perkembangan teknologi informasi yang semakin

hari semakin canggih juga dirasa sangat penting

dilakukan seperti menghadapi penyebaran Berita

Hoax dan Bijak dalam menggunakan Media Sosial.

Melalui kegiatan peningkatan apkowil dalam upaya

meningkatkan profesionalisme apkowil dalam

mengimplementasikan kegiatan pembinaan

teritorial guna

mendukung tugas

pokok TNI AD,

Komando Distrik

Militer (Kodim) 0318

Natuna gelar sharing

sassion tentang

Media Sosial dan

Hoax di Aula

Makodim 0318

Natuna Jl. Batu Sisir

Bukit Arai, Senin (02/09). Acara tersebut diikutsertai

oleh utusan Babinsa di se Kabupaten Natuna

“Survei Masyarakat Telekomunikasi (Mastel)

Indonesia menyebutkan bahwa media sosial lah

sarana yang paling besar yaitu 92,4% penyebaran

hoax melalui media sosial. Dan yang paling kecil

adalah melalui Radio. Oleh sebab itu, saya sangat

suka sekali jika berbicara masalah hoax juga

berbicara masalah media sosial, karena media sosial

ini merupakan media yang memang harus kita sadari

dan sikapi, akan tetapi bukan harus tidak kita

gunakan, akan tertinggal jika kita tidak

menggunakannya. Maka dari itu, hoax ini harus kita

sikapi” ujar Raja Darmika

“Selain itu, Hoax ini dapat juga merupakan

propaganda. Hal ini harus kita waspadai, hoax itu

dapat membuat kita terpengaruh kepada hal-hal

yang informasinya belum tentu jelas

kebenarannya”, lanjutnya.

Raja Darmika juga menyampaikan bahwa, isu hoax

yang paling banyak di jumpai berdasarkan data dari

Mastel tahun 2017 yang paling tinggi adalah terkait

makanan dan minuman sebesar 32%, kemudian

penipuan keuangan 24%, Ilmu pengetahuan dan

teknologi (Iptek) 23%, berita duka 18%, bercandaan

17%, bencana alam 10% dan lalulintas 4%.

Sedangkan bentuk ancamannya dapat berupa

propokasi yang akan menyulutkan kebencian dan

kemarahan, kemudian aditasi atau hasutan kepada

orang banyak.

Selain itu, seseorang

yang gampang

percaya hoax adalah

seseorang yang

memiliki

keterbatasan

infosmasi, tidak

mengetahui

popularitas

informasi, tidak

memiliki ketertarikan untuk memperoleh informasi

yang lebih akurat, serta tidak melakukan konfirmasi

terlebih dahulu terkait kebenaran informasi yang

diperoleh. Solusi dari hal itu atau solusi dalam

mengatasi masalah hoax tersebut adalah dengan

litersi digital, yaitu dengan rajin membaca,

menganalisa, mengetahui lebih dalam terkait

dengan pengetahuan atau informasi yang

didapatkan. Adapun tema-tema literasi digital

tersebut dapat berupa Penanganan Konten Negatif,

Mengedepankan konten positif, Digital Life Style,

Digital Government, Digital Ekonomi, Digital

Farenting. (Diskominfo/mardi)

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9

D


enyikapi

minimnya

gerakan

kolaborasi

untuk membangun daerah

bagi pemuda pemudi di

era milenial, Tim Indonesia

Mengajar angkatan ke 4

yang sedang mengabdi di

Kabupaten Natuna

menyelenggarakan

kegiatan Kemah Pemuda

Natuna.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Natuna (Disdikpora), Suherman di Aula Sekolah

Tinggi Agama (STAI) Natuna Lantai 4.

Acara akan berlangsung selama 3 hari 2 malam, (6

s/d 8 September 2019) yang diikuti oleh 30 peserta

terbaik yang berasal dari berbagai daerah di

Kabupaten Natuna. Diantaranya yaitu Ranai, Kelarik,

Batubi, Harapan Jaya, Sebuton, Ceruk, Cemaga,

Mekar Jaya, Tanjung, Sungai Ulu, dan Kerdau, Subi.

30 peserta tersebut adalah yang lolos dari beberapa

rangkaian seleksi.

Dalam sambutannya, Suherman Kadis Dikpora

Kabupaten Natuna mengapresiasi inovasi-inovasi

yang dilakukan Indonesia mengajar untuk anak-

anak, pemuda dan masyarakat Natuna secara

umum.

“Kami atas nama Pemerintah Daerah dalam hal ini

Disdikpora,mengapresiasi adek adek Indoesia

Mengajar. Disamping tersebar mengajar pendidikan

formal di beberapa Sekolah Dasar yang ada di

Kabupaten Natuna, mereka juga selalu hadir dengan

inovasi-inovasi untuk kemasyarakatan nya seperti

salah satunya yang mereka lakukan adalah , RUBI

(Ruang Berbagi Ilmu) yang berpusat di Kecamatan

Serasan” tutur Suherman.

Sementara itu, Heru Tesar sebagai Koordinator

Indonesia mengajar di Kabupaten Natuna

mengatakan bahwa dalam konteks kerja sebagai

pengajar muda, tugas utama mereka adalah

mengajar. Namun, mereka melibatkan diri dalam

urusan Desa, Kecamatan, bahkan Kabupaten.

“Kegiatan ini adalah proses kita melibatkan seluruh

instansi atau seluruh stakeholder atau penggerak

pendidikan yang peduli dengan pendidikan di

Kabupaten Natuna” ujar Heru.

Heru mengatakan, materi yang akan diberikan pada

kemah antara lain kepemimpinan, manajemen

organisasi, wawasan kebangsaan, manajemen

proyek sosial, penggalangan dana kreatif, pemuda

anti hoaks dan Desain thinking.

Dipenutup acara, hadirin diminta untuk menuliskan

harapan untuk kegiatan tersebut dan masukan

untuk indonesia mengajar pada secarik kertas yang

berbentuk ikan, lalu menempelkan harapan tersebut

ke lukisan jaring ikan yang telah disiapkan panitia.

Acara tersebut dihadiri oleh kroala maupun

perwakilan OPD, FKPD, Kepala Sekolah, Tokoh

Masyarakat serta tamu undangan lainnya.

(Diskominfo/Fera)

M

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


emi terwujudnya Ketahanan Kesehatan

Bangsa Melalui Penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya

pemberian perlindungan kesehatan bagi

seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan UU No

6. Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaui

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung

Pinang, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mengadakan Sosialisasi UU No. 6 Tahun

2018 untuk wilayah kerja Ranai. Selasa (17/09/2019)

bertempat di Aula Hotel Trend Central, Ranai,

Kabupaten Natuna.

Kegiatan yang diikuti oleh 55 peserta yang terdiri

dari lintas program dan lintas sektor maupun lintas

instansi diwilayah kerja Ranai ini dibuka langsung

oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda

Natuna, Izwar Asfawi yang juga bertindak sebagai

narasumber pada sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Izwar berharap akan terjalin

komunikasi dan kerjasama yang lebih baik bagi

setiap stakeholder di wilayah kerja Kabupaten

Natuna.

“Dengan diselenggarakan kegiatan sosialisasi ini, kita

harapkan setiap stakeholder dan instansi yang ada di

Kabupaten Natuna terjalin komunikasi dan kerja

sama yang selama ini sudah terjalin baik, menjadi

lebih baik lagi untuk kemajuan kita bersama” tutur

Izwar.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut

adalah untuk meningkatkan kinerja petugas serta

pemahaman lintas sektor, lintas instansi dan lintas

program terkait UU No 6 Tahun 2018 Tentang

Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka pelaksanaan

kekarantinaan dipintu negara serta peran dan tugas

pokok serta fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

(KKP). (Diskominfo/Fera)

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9

D


erdasarkan UU No 6 Tahun

2018 Pasal 3, disebutkan

bahwa tujuan

diselenggarakan Kekarantinaan

Kesehatan adalah untuk melindungi,

mencegah, dan menyangkal

masyarakat dari penyakit dan faktor

risiko Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

yang berpotensi menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

(KKM), juga meningkatkan kesehatan

nasional dibidang Kesmas, dan

memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi

masyarakat dan

petugas kesehatan.

Disampaikan oleh

Kepala Seksi Upaya

Kesehatan dan Lintas

Wilayah Kantor

Kesehatan Pelabuhan

Kelas II Tanjung Pinang,

Yoyok Dwi Santoso,

bahwa dalam hal ini,

Kantor Kesehatan

Pelabuhan berperan

penting untuk mengimplementasikan serta

mensosialisasikan UU No 6 Tahun 2018 kepada

setiap stakeholder.

Yoyok juga menyampaikan bahwa, dalam UU No 6

yang telah disahkan oleh Presiden RI pada tahun

2018 ini, UU No 6 Tahun 2018 ini lahir untuk

memperkuat keamanan, kedaulatan kesehatan

negara dari bermacam penyakit dan faktor risiko

kesehatan yang berpotensi menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

KKM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang

bersifat luar biasa dengan ditandai oleh penyebaran

penyakit menular atau kejadian yang disebabkan

oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi

kimia, bioterorisme dan

pangan yang

menimbulkan bahaya

kesehatan yang

berpotensi menyebar ke

lintas wilayah atau lintas

negara.

Selain itu dalam

paparannya disebutkan

bahwa yang dimaksud

dengan Kekarantinaan

Kesehatan diwilayah

yaitu untuk melakukan

tindakan mitigasi faktor risiko diwilayah pada situasi

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan

Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina

Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar

oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Diakhir paparannya, Yoyo menegaskan bahwa UU

No 6 Tahun 2018 ini adalah perlindungan hukum

yang pasti untuk masyarakat.

“Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum

dan perlindungan hukum kepada masyarakat juga

bagi petugas kesehatan dalam upaya mencegah dan

menangkal penyakit” pungkas nya.

(Diskominfo/Fera

)

“KKP mempunyai peran penting untuk

memfilter atau menyaring keluar masuknya

penyakit menular. Salah satunya melalui

program kekarantinaan untuk penyakit

menular, potensial wabah, serta penyakit

baru maupun penyakit lama yang muncul

kembali. Sehingga membuat posisi KKP ini

strategis berada di pintu masuk negara”

jelas Yoyok dalam sambutannya pada

Sosialisasi UU No 6 Tahun 2018 di Trend

Central Hotel, Natuna. (17/09/2019).

11

B

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


alam rangka

memperingati Hari

Statistik Nasional

yang jatuh pada tanggal 26

September 2019 sekaligus

pernyataan dukungan

terhadap Sensus Penduduk

2020 untuk seluruh wilayah di

Indonesia khususnya

Kabupaten Natuna, Badan

Pusat Statistik (BPS) Natuna

menggelar Syukuran dan

Sosialisasi Sensus Penduduk

2020 (SP2020) di Kantor BPS Natuna. Kamis,

(26/09/2019).

BPS sebagai pelaksana sensus hadir dan terus

berupaya mensosialisasikan sensus yang diadakan

10 tahun sekali ini demi data kependudukan yang

terintegrasi. Sensus penduduk di Indonesia telah

dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990,

2000, terakhir 2010, dan akan dilaksanakan kembali

pada tahun 2020. Sensus penduduk berarti

penghitungan kembali jumlah penduduk yang

mendiami seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) hingga jumlah penduduk

dapat dilihat hingga tingkat desa.

Ketua BPS Natuna, Bustami menjelaskan bahwa

data untuk SP2020 nanti dinyatakan terintegrasi

dengan data e-KTP. Pelaksanaan sensus penduduk

2020 (SP2020) ini cukup berbeda dengan

pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya.

Selain itu, Bustami juga mengatakan jika sebelum ini

kita sering terbentur perbedaan data kependudukan

antara BPS dan Direktorat Jendral Kependudukan

dan Catatan Sipil (Dirjendukcapil) Kemendagri, maka

pada pelaksanaan SP2020 ini diharapkan rantai

masalah tersebut tidak ada lagi. “Karena sensus kali

ini akan menggunakan metode kombinasi data

Dukcapil Kemendagri, maka tak ada lagi data versi

Dukcapil, Data versi BPS dll. Kedepannya data

kependudukan indonesia akan satu data. Begitu pula

data penduduk Natuna yang stay di Natuna. Satu

Data Indonesia.”

Hal ini dapat terwujud karena pada SP2020 ini

menggunakan metode kombinasi yaitu perpaduan

pendataan sensus dengan data registrasi penduduk

dalam hal ini KTP elektronik (e-KTP). Selanjutnya,

BPS Natuna yang telah melakukan sosialisasi

kesekolah-sekolah di Kabupaten Natuna juga telah

mengadakan lomba pembuatan video iklan tentang

sensus penduduk, lomba asah otak pengetahuan

umum seputar sensus, juga lomba foto booth.

Pegelaran syukuran Hari Statistik Nasional yang

diselenggarakan oleh BPS Natuna tersebut dihadiri

oleh Wakil Bupati Natuna, jajaran FKPD, OPD, Lurah,

Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna,

Kepala Sekolah dan beberapa perwakilan siswa SMP

dan SMA sederajat di Kabupaten Natuna.

(Diskominfo/Fera)

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9

D


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Dinsos PPPA)

Kabupaten Natuna, menggelar pembukaan

pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk

perlindungan dan percepatan Kabupaten Layak

Anak, pada Kamis (26/09/2019) di Hotel Trend

Central, Ranai, Kabupaten Natuna.

Kepala Dinsos PPPA Kartina Riawati, menjelaskan

konvensi hak anak ialah perjanjian mengikat

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak

anak. Karena anak generasi penentu masa depan

bangsa, sehingga sangat penting untuk mencegah

terjadinya degradasi moral sejak dini pada anak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Natuna Wan Siswandi mengatakan dengan adanya

pelatihan ini diharapkan kita sebagai orang tua,

masyarakat, lembaga maupun stakeholder dapat

berperan aktif meningkatkan perlindungan terhadap

anak.

“Kami dari Pemda menyambut baik kegiatan ini,

kami berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas

pelatihan. Tetapi akan diterapkan sehari-hari

ilmunya dimana kita bekerja. Kita berperan untuk

anak-anak kita kedepan. Dan yang perlu kita pahami,

yang mendukung itu semua tidak hanya keluarga,

tokoh masyarakat, lingkungan juga

pemerintah” tutur Wan Siswandi. “Mari kita

bergerak bersama dari sisi yang berbeda dengan

tujuan yang sama. Kepada OPD terkait mengenai

masalah ini, kita sama-sama nanti berbuat untuk

anak anak kita” pungkas nya.

Pelatihan yang akan digelar selama empat hari ini

dibuka langsung oleh Sekda Natuna, serta dihadiri

oleh Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (FKKS)

Kabupaten Natuna, Jajaran FKPD, OPD, Camat, Lurah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna serta

peserta pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Kabupaten Natuna Tahun 2019.

D

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


ekretaris Daerah (Sekda) Natuna

didampingi oleh Asisten Bidang

Administrasi Umum Setda Natuna, Izwar

Asfawi menyambut kedatangan Tim

Verifikasi Lapangan Kabupaten Sehat tingkat

nasional pada Senin (23/09/19) di Ruang Rapat

Lantai II Kantor Bupati Natuna. Kegiatan verifikasi

diagendakan dilakukan selama 4 hari yakni pada

Senin (23/9) sampai (26/9) mendatang.

Dalam sambutannya, Wan Siswandi mengatakan

bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) menyambut

baik kedatangan Tim Verifikasi ke Kabupaten

Natuna. Kemudian, bersama Forum Kabupaten

Natuna Sehat Pemda Natuna telah berkomitmen

untuk bersinergi dalam melaksanakan program-

program yang mendukung penyelenggaraan

Kabupaten Sehat tersebut.

“Program ini sudah berjalan lama, sampai lah pada

akhirnya hari ini. Untuk itu kami atas nama pemda

menyambut baik kehadiran dan kunjungannya.

Mudah-mudahan apa yg kami kerjakan sesuai

dengan apa yang kami harapkan” ucap Wan

Siswandi.

“Kehadiran Tim ini menunjukan keseriusan

melakukan verifikasi. Harapan saya agar kita semua

lebih serius mendampingi kegiatan ini” tambah nya.

Tak hanya kesehatan secara personal lanjut Sekda,

namun dengan menjaga lingkungan alam tanpa

paksaan atau dengan kata lain dengan kesadaran

sendiri dan secara berkelanjutan maka predikat

kabupaten sehat akan dengan mudah dicapai.

“Penghargaan hanyalah

sebuah penghargaan

dari sebuah pekerjaan.

Meskipun tidak ada, apa

yang kita lakukan tetap

kita lakukan untuk

menjaga lingkungan

kita” tutur Wan

Siswandi.

Selanjutnya, Wan

Siswandi juga tak lupa

mengucapkan apresiasinya dan penghargaannya

kepada semua OPD yang turut serta secara aktif

guna mewujudkan kabupaten sehat dan selalu

senantiasa menjaga kerukunan warga dan

pemerintahan di Kabupaten Natuna.

Pada moment tersebut, tampak Sekretaris Daerah

Kabupaten Natuna menyambut Tim Verifikasi

Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional tersebut

bersama Asisten Bidang Administrasi Umum, Ketua

Forum Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Natuna,

perwakilan Tim Penilai Kabupaten Sehat, perwakilan

Pembina Kabupaten Sehat Provinsi Kepulauan Riau,

Perwakilan Forum Kabupaten Kota Sehat Natuna,

Kepala OPD se-Kabupaten Natuna atau yang

mewakili, Camat se-Kabupaten Natuna dan tamu

undangan lainnya. (Diskominfo/Fera)

S

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


im Verifikasi

Kabupaten/Kota

Sehat Nasional

menyambangi Kabupaten

Natuna dalam rangka

Verifikasi Kabupaten Sehat di

Kabupaten Natuna pada

Senin (23/09/19).

Dalam kesempatan tersebut,

hadir perwakilan Tim

Verifikasi Nasional yang

mewakili seluruh

kementerian atau Lembaga terkait dalam

penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat

yakni, Dodi dari Kemendagri dan Lucky dari

Kemenkes RI.

Dalam paparannya, Dodi mengucapkan selamat

kepada Kabupaten Natuna yang telah lolos dari

seleksi Kabupaten Kota Sehat dari 202

Kabupaten/Kota se Indonesia yang

menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota Sehat.

“Mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga yang

terlibat, kami mengucapkan terimakasih atas

sambutan yang baik dari Pemda Natuna. Juga,

selamat untuk Kabupaten Natuna atas pencapaian

nya dari 202 Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota sehat,

Kabupaten Natuna merupakan salah satu dari 167

Kabupaten/Kota yang lolos” tutur Dodi.

“Kami tidak hanya melakukan penilaian. Kami jg

melakukan pembinaan” lanjutnya.

Sementara itu, Perwakilan Tim Verifikasi dari pihak

Kemenkes, Lucky mengatakan bahwa penghargaan

Kabupaten/Kota Sehat ini melihat sejauh mana

Pemda memberikan kinerja yang baik dalam

pelayanan kepada masyarakat.

“Terkait penghargaan Kabupaten Sehat, ini

digunakan untuk melihat sejauh mana Pemda

memberikan kinerjanya kepada layanan

masyarakat” tutur Lucky.

Selanjutnya Tim Verifikasi meminta support data

dari Pemda Natuna. “Jika dilapangan kami perlu data

pendukung. Mohon izin, tidak ingin mencari

kesalahan, kami nanti dipleno pusat mewakili

Natuna. Lolos atau tidaknya, jadi kami

membutuhkan dukungan data atas jastifikasi kami”

pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Nurhayati Hamid Rizal

selaku Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat Natuna

menyampaikan beberapa rangkaian program kerja

dari Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Kabupaten

Natuna. Diantaranya :

1. Melaksanakan pertemuan rutin dengan OPD

terkait.

2. Melakukan koordinasi dengan Forum

Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Natuna.

3. Menyusun rencana kerja Natuna Sehat.

4. Merealisasikan Program tersebut.

(Diskominfo/Fera)

T

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


una meminimalisir dampak kesehatan

kabut asap, Kapolres Natuna beserta

Jajaran menggelar aksi sebagai wujud

keprihatinannya pada peristiwa kabut asap di

Natuna dengan membagikan masker kepada

Masyarakat yang melintas di Jalan kota Ranai,

Kamis Sore (19/972019). Pelaksanaan kegiatan

pembagian Masker di pimpin langsung oleh

Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto.

Di sela-sela kegiatan, Kapolres Natuna AKBP

Nugroho Dwi Karyanto manyampaikan, Kegiatan ini

merupakan bentuk keperdulian Polres Natuna

kepada Masyarakat di tengah musibah kabut asap.

Dan Pembagian masker ini di bagi kan menjadi dua

Titik, Titik pembagain pertama berlangsung di

simpang Masjid Al-Jamik Ranai dan titik pembagian

kedua di lampu merah Bandarsyah.

“Masker yang siap untuk di bagikan kepada

Masyarakat sebanyak 2200 Masker. Dari jumlah

yang sebanyak itu, Tidak manjadi kemunkinan akan

habis di bagikan pada hari ini jugak, tetapi

membutuhkan 2 atau 3 hari menghabis kan masker

untuk di bagikan kepada Masyarakat, ” Ucap

Nugroho Dwi Karyanto.

Ia juga menghimbau kepada Masyarakat, apa bila

tidak ada aktifitas diluar, diharapkan untuk tetap

dirumah saja agar mengurangi dampak dari kabut

asap.

(Diskominfo/Fera)

G

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


November 2019 merupakan pesta

demokrasi bagi masyarakat

Kabupaten Natuna karena akan

diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (pilkades)

sebanyak 33 Desa dari 14 Kecamatan yang ada di

Kabupaten Natuna. Politik uang (money politics)

dikhawatirkan akan mewarnai pilkades serentak

tersebut.

1Oleh karena itu,

Kabid Bina Pemdes

DPMD Kabupaten

Natuna, M. Fadhly

Azzuhri

mengatakan, selain

mengkampanyekan

agar masyarakat

cerdas dalam

memilih, pihak nya

juga mengupayakan

agar tidak ada money politik di Pilkades 2019 ini.

“Kita memang mengkampanyekan agar pemilih

memilih calon-calon yang berkualitas, berintegritas,

dan berkompeten. Selain itu kami juga mendorong

agar tidak ada money politik dipilkades 2019 ini”

tutur Fadhly, pada Dialog Interaktif Kopi Pagi edisi

Jumat, (20/09/19).

Berbicara mengenai money politik dikesempatan

yang sama, Plt Asisten I Setda Kabupaten Natuna,

Robertus Louis mengatakan bahwa benteng terakhir

adalah pada diri masyarakat atau pemilih itu sendiri.

Jika dari diri sendiri menolak hal itu, maka praktik

money politik tidak akan mewarnai pesta demokrasi

kita.

“Sebagai pemilih, hendaknya kenali dulu siapa

calonnya, kenali programnya, visi misinya seperti

apa. Selanjutnya perangi money politik. Benteng

terakhir adalah masyarakat, ketika masyarakat

menolak money politik, maka tidak akan pernah

terjadi money politik tersebut. Ketika terus terjadi

money politik, kita tidak akan pernah bisa

menghadirkan seorang pemimpin yang berkualitas”

ujar Louis yang juga merupakan ketua Panitia

Pilkades Serentak 2019.

Dikatakan juga oleh Louis, jika memang ada

menemui hal-hal yang mengarah ke money politik,

laporkan saja karena ada panitianya ada

pengawasnya. Tetapi menurutnya, money politik

tidak akan pernah bisa dicegah kalau kita masing-

masing tidak ambil peran atau ambil bagian dalam

proses penolakan

hal tersebut.

Sehingga, apapun

yg menjadi

penghalang akan

dapat kita cegah.

“Filter bagi

masyarakat adalah

bentengi diri sendiri

agar tidak terlibat

dalam money politik” pungkas Louis.

Terkait keresahan mengenai praktik money politik,

Plt Kadis PMD Kabupaten Natuna, Anrizal Zen

mengatakan bahwa ada perlindungan hukum terkait

hal tersebut.

“Ada Perbup kita yang menegaskan bahwa kepada

calon dilarang untuk menjanjikan atau memberikan

sebuah materi kepada masyarakat untuk mendapat

bantuan atau dukungan suara. Juga kepada Panwas

kami tegaskan kuat mengawasi hal tersebut. Jadi,

Jangan khawatir, ada payung hukumnya yang

penting laporkan saja dengan jelas” kata Anrizal.

Untuk Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Natuna,

persiapan sudah dimulai dari Juli sampai sekarang.

Panitia sudah melakukan tahapan persiapan, setelah

itu tahapan pencalonan, pemungutan suara, sampai

nanti tahapan pelantikan.

Pada Pilkades 2019 kelak terdapat syarat bahwa

calon minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Ketika

pencalonan diatas 5 orang akan dibentuk tim seleksi

tambahan. Dan jika kurang dari 2 orang maka akan

ditambah waktu pendaftaran nya.

(Diskominfo/Fera)

17

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


empena dengan peringatan Hari Jadi

Kabupaten Natuna yang ke-20 yang jatuh

pada 12 Oktober 2019 mendatang, Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Kabupaten Natuna melalui bidang Pengelola

Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) ikut

memeriahkan dengan menggelar Sosialisasi Internet

Sehat yang direncakan akan dihelat pada 07 Oktober

2019 mendatang.

Sosialisasi tersebut ditujukan kepada siswa-siswi

SLTP dan SLTA sederajat di 3 Kecamatan yang berada

di Pulau Bunguran Kabupaten Natuna yakni,

Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran

Timur Laut, dan Kecamatan Bunguran Tengah.

Sosialisasi tersebut direncanakan akan diadakan di

satu titik saja yaitu di Gedung Sri Srindit Ranai,

Kabupaten Natuna.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang PIKP

Diskominfo Kabupaten Natuna, Erry Gapina saat

mengadakan Rapat Staf Bidang PIKP terkait

persiapan pegelaran sosialisasi tersebut.”Dalam

peringatan HUT Kabupaten Natuna yang ke 20 Nanti,

kita akan ikut serta memeriahkan.

Salah satunya dengn mengadakan Sosialisasi

Internet Sehat untuk anak-anak sekolah, yang kita

pilih kali ini SLTP dan SLTA 3 Kecamatan” ucap

Erry.Erry Gapina juga mengatakan bahwa Internet

bisa menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi

pengguna. Namun, penggunaannya haruslah sehat

dan aman, karena internet pun memiliki sisi negatif.

Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang cukup mengenai

penggunaan internet secara bijak sehingga

memaksimalkan dampak positif internet dan

meminimalkan dampak negatif dari berinternet

khususnya untuk para pelajar di Kabupaten Natuna,

sehingga tercipta pelajar atau masyarakat Natuna

umumnya yang cerdas dan produktif.

(Diskominfo/Fera)

S

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


ingginya angka kecelakaan lalu

lintas, merupakan salah satu

dasar dilaksanakannya operasi

patuh seligi 2019 untuk para pengguna

kendaraan bermotor, yang sebagaimana

sedang dilaksanakan secara serentak di

seluruh indonesia pada tanggal 29

Agustus s/d 11 September 2019

mendatang. Hal itu disampaikan oleh PS.

Kanit Dikyasa Polres Natuna Bripka

Endrianto pada Dialog Interaktif KOPI

PAGI RRI Ranai, Juma’at (06/09) .

“Yang mendasari Operasi Patuh Seligi ini salah

satunya adalah karena masih tingginya angka

kecelakaan di masyarakat. Selain itu juga karena

masih banyaknya masyarakat yang belum

memahami atau mematuhi peraturan lalu lintas

meskipun dengan telah diberikan himbauan” ujar

Hendrianto.

Tujuan dilaksanakannya Operasi tersebut

merupakan untuk meningkatkan ketertiban dan

kepatuhan masyarakat berlalu lintas di jalan raya

dengan sasaran target utama yaitu pengemudi di

bawah umur, pengemudi melawan arus, pengemudi

kendaraan bermotor roda dua yang berboncengan

lebih dari satu orang, pengemudi yang tidak

menggunakan helm yang berstandar SNI,

pengemudi dalam keadaan pengaruh obat-obatan

dan miras, pengemudi yang menggunakan

Handpone saat berkendara, serta pengemudi

dengan kecepatan tinggi yang melebihi batas

kecepatan yang telah ditentukan dan pengemudi

kendaraan roda empat yang tidak menggunakan

safty well.

Selain itu, operasi tersebut juga merupakan sebuah

edukasi serta meningkatkan kesadaran bagi

masyarakat dalam menggunakan kendaraan di jalan

raya agar tertib administrasi pengendara seperti

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Lengkapi

Surat-surat Kendaraan, serta hal lainnya yang

mendukung keselamatan seperti penggunaan helm

dan kondisi kelayakan kendaraan.

Juga dalam acara KOPI PAGI, Kepala UPT Pelayanan

Pajak Daerah Natuna Alpiuz Zamari mengatakan , di

Natuna kesadaran masyarakat untuk tertib

administrasi kendaraan menunjukkan hasil yang

lumayan signifikan. Kesadaran masyarakat Natuna

untuk mematuhi aturan seperti perpanjangan STNK

dan pembayaran pajak kendaraan tiap tahunnya ada

peningkatan. Namun juga masih terdapat beberapa

yang masih menganggap sepele dengan menempo

waktu pembayaran pajak sehingga lama kelamaan

mulai merasa berat karena jumlahnya semakain

besar.

“Alhamdulillah untuk peningkatan sudah ada, cuma

terkadang kita juga lihat kesadaran masyarakat itu

untuk memakai helm itu sangat kurang. Padah itu

kan bukan untuk kepolisian, melainkan untuk

keselamatan si pengendara itu sendiri” tutur Zamari.

Untuk kedepannya, selain dari delapan target

sasaran dalam operasi patuh seligi ini, satu sasaran

yang menjadi perhatian adalah penertiban terhadap

kendaraan mobil bak terbuka untuk menutup bak

tersebut ketika sedang mengangkut barang. Hal itu

disampaikan oleh Kabid Perhubungan Darat Dinas

Perhubungan Kabupaten Natuna Wan Abdul Halim

juga dalam acara KOPI PAGI. Ia mengatakan saat ini

pihaknya sudah mengirimkan surat dan

berkoordinasi kepada pihak Polres Natuna

khususnya di bagian Satlantas, untuk opersi

kedepannya menambah sasaran lg terkait dengan

tersebut. (Diskominfo/Mardi)

T

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


enandatanganan berita acara Design

Review Meeting (DRM) oleh Badan

Aksebilitasi Telekomunikasi dan Informasi

(BAKTI) Kementerian Kominfo Republik Indonesia,

bersama operator celuler, penyedia tower power

dan pemerintah daerah untuk Pelaksanaan Program

Kerja BTS Blankspot Tahun 2019, Kamis (5/9/2019).

Kegiatan yang diawali dengan pemaparan oleh

direktur projeck manager BAKTI Wied Norman

bahwa program dalam dunia telekomunikasi dikenal

adanya desing review meeting atau DRM untuk

mempresentasikan rencana baru terhadap sebuah

jaringan dimana bahan DRM didapat dari hasil

survey didaerah masing-masing, serta mengkroscek

kesiapan pada masing – masing daerah dalam

merespon program dari BAKTI Kementerian Kominfo

Republik Indonesia diantaranya kesiapan lahan

untuk pembangunan yang sudah dihibahkan dari

Pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten.

Sementara di tahun 2019 BAKTI akan membangun

538 lokasi termasuk didalamnya 2 lokasi di

Kabupaten Natuna. Untuk tahun 2020 nanti BAKTI

akan membangun sekitar 2900an lokasi lagi di

seluruh Indonesia,” Sehingga daerah yang masuk

dalam 3T diminta menyiapkan usulannya untuk di

sampaikan ke BAKTI melalui aplikasi PASTI BAKTI,”

pungkasnya.

Lanjut Wied Norman, untuk pembangunan tower

BTS USO BAKTI ditahun 2019 ini akan ditambah

perangkat 4G sementara pembangunan di tahun

sebelumnya akan di upgrate ke 4G namun saat ini

kami masih tetap berkomunikasi dengan pihak

operator celuler,” Kalau tidak ada kendala di tahun

2019 seluruhnya dapat diselesaikan,”tambahnya.

Pemkab Natuna pada kesempatan ini dihadiri oleh

Kadis Kominfo Raja Darmika, Kadis PMPTSP Indra

Joni, dan Kasi Infrastrktur Diskominfo Natuna, M

Nawari. (Diskominfo/radar)

P

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


erajut Nusantara Menbangun Bangsa,

Bakti Nyata Insan Perhubungan Untuk

Indonesia Unggul Indonesia Maju”,

merupakan sebuah tema yang diusung oleh

pemerintah Indonesia melalui Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka

memperingati Hari Perhubungan Nasional pada

tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 17 September

2019.

Tema yang diusung

tersebut

merupakan subuah

implementasi

untuk

mempresentasikan

bagaimana seluruh

elemen

Kementerian

Perhubungan dan

seluruh

stakeholder bersama secara nyata membangun

konektibilitas yang sinergi guna mewujudkan

transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh

masyarakat Indonesia.

Di Kabupaten Natuna, Harhubnas diperingati

dengan pelaksanaan Upacara yang dipimpin

langsung oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid

Rizal, M.Si yang disejalankan dengan Upacara 17

Hari Bulan di Lapangan Kantor Bupati Natuna Bukit

Arai, Selasa (17/09).

Dalam menyampaikan pidato tertulis Menteri

Perhubungan RI, Hamid Rizal menyampaikan melalui

peringatan Harhubnas kali ini dapat dimaknai

sebagai momentum untuk perenungan terhadap

kinerja selama ini dari berbagai peristiwa yang

terjadi di sektor perhubungan, serta menyatukan

persepsi dan tekad terhadap peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

“Seperti yang kita sadari bersama, sektor

perhubungan memiliki peranan yang amat strategis

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi

oleh peranan transportasi sebagai urat nadi

kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan

pertahanan keamanan”, ujar Hamid Rizal dalqm

pidatonya.

Dari peranan

yang strategis

tersebut, Hamid

juga mengatakan

bahwa Sumber

Daya Manusia

Perhubungan

saat ini dituntut

untuk

memperkuat

kembali

komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang

nyata di sektor transportasi. Hal itu merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan

terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Melalui peringatan Harhubnas kali ini diharapkan

dapat menjadi wahana meningkatkan prestasi,

memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan

kekeluargaan segenap insan perhubungan

dimanapun berada. Serta dapat meningkatkan

semangat kerja bagi pembangunan transportasi

diseluruh pelosok tanah air dalam mewujudkan

semboyan perhubungan “Wahana Menghayu Warga

Pertiwi” yang artinya Perhubungan adalah wahana

untuk menyejahterakan Bangsa dan Negara.

(Diskominfo/Mardi)

M

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


PJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan adalah Badan

Usaha Milik Negara yang mempunyai

tugas khusus dari Pemerintah Indonesia

untuk menyelenggarakan bantuan

jaminan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh

rakyat Indonesia yang sudah mulai berjalan sejak 1

Januari 2014 lalu. Berkaitan dengan kesejahteraan

sosial, maka sebagai jaring pengaman biaya

pengobatan saat terjadinya resiko sakit, maka

manfaat keikutsertaan jaminan sosial yang menjadi

hak peserta atau anggota keluarganya terhadap

pelayanan kesehatan yang di tanggung oleh BPJS

Kesehatan.

Di Kabupaten Natuna, keanggotaan BPJS Kesehatan

untuk masyarakat terdiri dua kategori, yaitu anggota

BPJS mandiri dimana biayanya ditanggung pribadi,

dan anggota BPJS yang dijamin oleh pemerintah

Daerah. Hingga sampai dengan bulan Agustus 2019,

hampir seluruh penduduk Kabupaten Natuna sudah

terintegrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional melalui

BPJS Kesehatan dengan angka sebesar 99,74% dari

jumlah penduduk yang ada. Hal itu disampaikan oleh

Yeti Hastuti, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan

Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana

Kabupaten Natuna pada acara Dialog Interaktif KOPI

PAGI RRI Ranai, Jumat (13/09).

Yeti juga mengatakan, bagi warga atau penduduk

Kabupaten Natuna yang terdata atau sudah bekerja

di suatu perusahaan baik itu BUMN atau badan

usaha lainnya, maka pemerintah tidak wajib untuk

menanggung iuran BPJS warga tersebut. Oleh karena

itu, keanggotaan BPJS warga tersebut dikategorikan

ke anggota BPJS mandiri.

Sedangkan untuk pelayanan terhadap pasien

persalinan yang tidak memiliki dokumen-dokumen

yang sah seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk serta tidak memiliki jaminan kesehatan

dari pemerintah, maka pada kasus tersebut akan

digolongkan ke program jaminan persalinan yang

dikeluarkan oleh Dinkes PPKB Natuna untuk

mendukung salah satu program nasional yaitu

menurunkan angka kematian ibu maupu anak dalam

persalinan.

B

1 War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


Melalui dialog

interaktif KOPI

PAGI, Bagian

Kantor Pelayanan

BPJS Kesehatan

Kabupaten

Natuna Dini Wuri

juga mengatakan

bahwa pelayanan

kesehatan untuk

masyarakat

Natuna yang

kurang mampu

dalam

keikutsertaan

sebagai anggota BPJS dalam memperoleh jaminan

kesehatan sudah dijamin atau ditanggung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sejak awal

tahun 2019, dengan ketentuan nomor KTP yang

berdomisili Natuna belum pernah terdaftar di BPJS

Kesehatan, maka pemilik KTP tersebut didaftarkan

oleh pemerintah daerah sebagai anggota BPJS yang

di tanggung oleh pemerintah daerah kabupaten

Natuna.

Sedangkan untuk jenis pelayanan kesehatan yang

dijamin oleh BPJS Kesehatan dapat berupa :

Pelayanan kesehatan di tingkat pertama yang

mencakup administrasi pelayanan, pelayanan

pormotif prepentif, pelayanan pemeriksaan dan

konsultasi medis,

pemeriksaan

penunjang lab, rawat

inap, persalinan

beserta pelayanan

ambulan.

Pelayanan kesehatan

ditingkat lanjutan yakni

pelayanan kesehatan

yang membutuhkan

pengobatan konsultasi

spesialistik.

Pelayanan Gawat

darurat.

Dini juga mengatakan, untuk kepengurusan BPJS

bagi bayi yang baru lahir hanya cukup dengan

persyaratan Surat Keterangan Lahir yang

dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Bidan

setempat beserta foto kopy Kartu Keluarga orang

tua.

Sampai saat ini, BPJS Kesehatan terus meningkatkan

pelayanannya terhadap seluruh peserta anggota

BPJS dengan melakukan berbagai inovasi sehingga

memudahkan peserta dalam mengakses layanan

kesehatan seperti adanya layanan Aplikasi Mobil JKN

yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja guna

memberikan beragam layanan informasi.

(Diskominfo/Mardi)

“Kita juga tidak menutup kemungkinan, dari nol

koma sekian persen yang tersisa ini, mungkin

bisa saja ada sekitar seribuan lebih. Melalui unit

kerja kita yang ada disetiap kecamatan seperti

puskesmas, kita akan terus bantu masyarakat

agar dapat mendaftarkan penduduknya

dengan memberikan datanya kepada kami.

Ketika data tersebut sampai ke kami di Dinas

Kesehatan, kita akan lakukan verifikasi lagi

apakah penduduk tersebut masuk pada

segmen yang dapat dibiayai oleh pemerintah

daerah atau tidak” jelas Yeti.

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


ibuan Siswa-siswi pelajar dari tingkat SD,

SMP, SMA dan SMK sederajat beserta

ratusan para guru Kabupaten Natuna

tampak memenuhi isi ruangan Gedung Sri Srindit

Ranai dalam rangka Peluncuran Digitalisasi Sekolah

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Rabu (18/09).

Kehadiran para siswa sudah mulai tampak

berdatangan dari pukul 09.00 WlB untuk

menyambut kedatangan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Sambil menunggu

kedatangan Bapak Menteri, acara diisi dengan

berbagai rangkaian, diantaranya pertunjukan

beberapa seni yang dan budaya khas dari Natuna

yang menyuguhkan bermacam tarian, serta

penampilan bakat oleh beberapa siswa Kabupaten

Natuna. Kepada siswa yang telah berani tampil

tersebut kemudian diberikan doorprize atau hadiah

sebagai penghargaan atas penampilannya.

Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilaksanakan

pemberian apresiasi kepada siswa penerima Kartu

Indonesia Pintar yang berprestasi berupa tabungan

mandiri, yang sebelumnya juga telah dilakukan

penyerahan Kartu Indonesia Pintar kepada 448 siswa

penerima Kartu Indonesia Pintar.

Acara penampilan berbagai bakat dari para siswa

tersebut berlangsung sampai pukul 13.45 WIB.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. beserta

para pejabat eselon I Kemendikbud RI tiba dilokasi

acara pada pukul 14.00 WIB, dan disambut oleh

barisan para siswa yang berjejer di kiri dan kanan

jalan masuk menuju Gedung Sri Srindit Ranai.

Sebelumnya, kedatangan Mendikbud juga telah

disambut langsung oleh Bupati Natuna beserta

robongan di Bandara Raden Sadjad Ranai.

(Diskominfo/Mardi)

R

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


Problem guru honorer di seluruh

Indonesia khususnya masalah insentif

atau gaji menjadi PR yang harus segera

diselesai oleh pemerintah. Selama ini, gaji untuk

para guru honorer dibebankan pada dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak sedikit

sekolah-sekolah yang fasilitasnya tidak terpenuhi

dikarenakan dana BOS yang harusnya untuk

operasional sekolah, banyak terpakai untuk

membayar gaji guru honorer. Hal itu dikemukakan

oleh Menteri

Pendidikan dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia Prof.

Dr. Muhadjir

Effendy, M.A.P

pada acara

Peluncuran

Digitalisasi di

Gedung Sri

Srindit Ranai

Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu

(18/09).

Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa untuk tahun

2020, dana BOS tidak lagi dan tidak diperbolehkan

lagi penggunaannya untuk pembayaran gaji guru

honorer, sehingga penggunaan dana BOS dapat

terfokus pada opersional sekolah seperti perawatan

sekolah dan pengadaan fasilitas sekolah. Gaji guru

honorer akan dibebankan pada Dana Alokasi Umum,

sama dengan sumber gaji untu Pegawai Negeri Sipil

(PNS).

“Kami akan memperjuangkan agar gaji untuk guru

honorer mulai tahun depan tidak diambil dari dana

BOS lagi, tetapi akan diambil dari Dana Alokasi

Umum. Sama dengan gaji untuk PNS.” tutur

Muhadjir Effendy.

Dalam masa memperjuangkan hal tersebut,

Mendikbud meminta kepada pihak sekolah agar

tidak menambah atau mengangkat tenaga guru

honorer baru. Hal itu dikarenakan saat ini

pemerintah sedang ingin menyelesaikan

permasalahan terhadap guru honorer yang sudah

ada. Apabila pihak sekolah tetap mengangkat guru

honorer baru dengan alasan menggantikan guru

yang pensiun, maka permasalahan terhadap guru

honorer tersebut yang saat ini hampir mencapai

800.000 guru tidak akan tertuntaskan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah yang ingin

mengatasi permasalahan gaji untuk guru honorer,

Mendikbud juga

meminta kepada

para guru PNS yang

sudah memasuki

masa pensiun untuk

tetap mengabdi

kepada sekolah

antara satu sampi

dua tahun ke depan

sambil menunggu

pengangkatan baru

guru PNS yang akan

menggantikan. Kepada guru yang masih mengabdi

tersebut masih akan digaji dengan menggunakan

dana BOS.

“Pemerintah saat ini mempunyai tugas yang berat.

Saya selaku Mendikbud saat ini sedang meletakkan

dasar-dasarnya” ujar Muhadjir Effendy.

Mendikbud berharap dalam jangka waktu empat

tahun kedepan, permasalahan guru honorer

tersebut dapat dituntaskan. Ia juga mengatakan

kedepan harus ada pengangkatan guru PNS tiap

tahunnya. Hal itu mengingat bahwa tiap tahunnya

minimal akan ada 50.000 guru PNS yang pensiun,

selain itu juga pengangkatan guru karena ada

penambahan sekolah baru.

Mendikbud juga mengatakan untuk tahun 2019 ini

akan ada 52.000 guru yang akan pensiun, dan untuk

tahun 2022 akan ada 72.000 guru pensiun. Jadi

untuk tahun ini harus mengangkat minimal 52.000

guru pengganti guru pensiun dan 120.000 guru

pengganti guru honorer. (Diskominfo/Mardi)

P

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


unci kemajuan suatu daerah sangatlah

tergantung pada pemimpinnya, baik

mulai dari pemimpin tingkat

Desa/Kelurahan yang memimpin Desa,

bahkan sampai pada tingkat Presiden . Untuk

memajukan suatu daerah diperluka seorang

pemimpin yang berkualitas, yang memiliki jiwa

membangun sehingga mampu mengelola daerah

secara profesional dan berintegrasi. oleh karena itu,

untuk mendapatkan seorang pemimpin yang seperti

itu, peran masyarakat untuk menjadi pemilih yang

cerdas sangat diharapkan. Hal ini menjadi

perbincangan hangat dalam acara KOPI PAGI RRI

Ranai, Jum’at (20/09).

Maju sebuah negara tentunya dimulai dari majunya

suatu Desa. Ini tentu harus didukung dengan

pemimpin yang baik, berintegritas, mempunyai

program visi dan misi yang jelas, serta berpihak

kepada masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Plt.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Robertus Louis Stevenson selaku narasumber.

“Untuk memperoleh hal itu, tentu peran dari

masyarakat ini yang paling penting. Tentu dengan

cara menjadi pemimpin yang cerdas”, pungkas

Louis.

“Jadi 33 Desa itu, kami dari Dinas PMD bersama tim

dari Pilkades Kabupaten juga sudah ke beberapa

desa untuk bertemu dengan Panlih dan Panwas. Jadi

kita memang mengkanpanyekan atau

mensosialisasikan kepada pemilih agar memilih

calon-calon yang berkualitas, berintegritas,

kemudian kami juga mendorong mengkanpanyekan

untuk tidak ada money politik di dalam kegiatan

2019 ini” ujar Kabid Bina Pemerintah Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten

Natuna Fadhly Azzuhry juga dalam acara KOPI PAGI.

Selain itu, berbicara tentang perpolitikan di

Indonesia menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna

Mukhtar Ahmad akan berhubungan dengan rasa

toleransi. Sepanjang ini, Bangsa Indonesia mulai dari

perubahan dari masa orde baru, reformasi sampai

dengan sekarang ini perpolitikan di tingkat nasional

telah diakui oleh negara-negara lain bahwa

indonesia adalah negara yang bertoleransi. Begitu

juga halnya dengan perpolitikan di daerah

khususnya di Kabupaten Natuna.

“Alhamdulillah kalau tempat kita ini, kita adalah

bangsa melayu, kita punya gurindam duabelas,

artinya dalam salah satu pasal menyatakan kalau

ingin melihat orang yang berbangsa lihatlah budi

bahasa. Jadi Insyaallah kalau untuk politik di

kabupaten natuna selama ini sudah berjalan dengan

baik, namun kalu masih ada kekurangan di sana-sini

itu hal yang biasa karena itu merupakan dinamika

ketika kita dituntut untuk menerapkan era

demokratisasi ini” tutur Kepala Bakesbangpol

Kabupaten Natuna tersebut.

Di kesempatan yang sama, Andrizal Zen Plt. Kadis

PMD Kabupaten Natuna mengatakan Pemilihan

Kepala Desa serentak pada tahun ini yang akan

dilaksanakan di 33 Desa di Kabupaten Natuna

merupakan pemilihan kepala desa tahap kedua,

yang sebelumnya telah dilakukan tahap pertama

pada tahun 2016 sebanyak 29 Desa. Kemudian akan

dilanjutkan tahap ke tiga pada tahun 2020 sebanyak

9 Desa. Ia juga mengatakan, terkait dengan pilkades

ini, antusias dari masyarakat Kabupaten Natuna

sangat luar biasa. Hal itu dikarenakan dari masyarat

ingin sebuah perubahan kemajuan ditingkat Desa.

(Diskominfo/Mardi)

K

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


im Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat

Nasional menyambangi Kabupaten

Natuna dalam rangka Verifikasi

Kabupaten Sehat di Kabupaten

Natuna pada Senin (23/09/19).

Dalam kesempatan tersebut, hadir perwakilan Tim

Verifikasi Nasional yang mewakili seluruh

kementerian atau Lembaga terkait dalam

penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat

yakni, Dodi dari Kemendagri dan Lucky dari

Kemenkes RI.

Dalam paparannya, Dodi mengucapkan selamat

kepada Kabupaten Natuna yang telah lolos dari

seleksi Kabupaten Kota Sehat dari 202

Kabupaten/Kota se Indonesia yang

menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota Sehat.

“Mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga yang

terlibat, kami mengucapkan terimakasih atas

sambutan yang baik dari Pemda Natuna. Juga,

selamat untuk Kabupaten Natuna atas pencapaian

nya dari 202 Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota sehat,

Kabupaten Natuna merupakan salah satu dari 167

Kabupaten/Kota yang lolos” tutur Dodi.

“Kami tidak hanya melakukan penilaian. Kami jg

melakukan pembinaan” lanjutnya.

Sementara itu, Perwakilan Tim Verifikasi dari pihak

Kemenkes, Lucky mengatakan bahwa penghargaan

Kabupaten/Kota Sehat ini melihat sejauh mana

Pemda memberikan kinerja yang baik dalam

pelayanan kepada

masyarakat.

“Terkait penghargaan

Kabupaten Sehat, ini

digunakan untuk melihat

sejauh mana Pemda

memberikan kinerjanya

kepada layanan

masyarakat” tutur Lucky.

Selanjutnya Tim Verifikasi

meminta support data

dari Pemda Natuna. “Jika dilapangan kami perlu data

pendukung. Mohon izin, tidak ingin mencari

kesalahan, kami nanti dipleno pusat mewakili

Natuna. Lolos atau tidaknya, jadi kami

membutuhkan dukungan data atas jastifikasi kami”

pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Nurhayati Hamid Rizal

selaku Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat Natuna

menyampaikan beberapa rangkaian program kerja

dari Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Kabupaten

Natuna. Diantaranya :

1. Melaksanakan pertemuan rutin dengan OPD

terkait.

2. Melakukan koordinasi dengan Forum

Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Natuna.

3. Menyusun rencana kerja Natuna Sehat.

4. Merealisasikan Program tersebut.

(Diskominfo/Fera

)

T

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9


iskominfo Kepri menggelar acara

Anugerah Desiminasi Informasi Secara

Tradisional Melalui Media Sosial se

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Kamis, (12/09/19) di Aula Hotel CK,

Tanjung Pinang.

Inisiasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika

(Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau tersebut ditaja

dalam bentuk Lomba Video atau Vlog yang bertema

Informasi Pembangunan Provinsi Kepri dalam

bentuk media tradisional seperti makyoung, pantun,

joget dangkong dan berbagai kesenian khas melayu

lainnya.

Dalam acara tersebut, hadir Plt Gubernur Kepri,

Isdianto yang secara resmi membuka acara. Dalam

pidatonya, Isdianto mendukung inisiasi Diskominfo

Kepri dalam menyebarkan informasi terkait

pembangunan daerah menggunakan internet.

“Penyebaran informasi melalui internet khususnya

melalui media sosial dianggap adalah cara paling

mudah, cepat dan tepat untuk mencapai sasaran

secara luas” tutur Isdianto.

Menurutnya, kemudahan penyebarluasan informasi

menggunakan internet tidak terlepas dari jasa

pemerintah dalam pembangunan infrastruktur

telekomunikasi.

“Pertumbuhan pengguna internet dari tahun

ketahun juga tidak terlepas dari banyak faktor,

terutama pembangunan infrastruktur

telekomunikasi oleh pemerintah” kata Isdianto.

“Semoga kegiatan ini dapat mencapai tujuan yang

kita harapkan” pungkas nya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Khusus

Gubernur Kepri, Kabid Pengelolaan Komunikasi

Publik Diskominfo Kepri, Kepala OPD Se

Provinsi Kepri, Kelompok Sadar Wisata Kepri, dan

beberapa Komunitas yang ada di Provinsi Kepri.

(Diskominfo/Fera)

D

War

taK

om

info

Ed

isi S

epte

mb

er 2

01

9

Documents

Edisi september 2019...tidak dapat hadir pada kesempatan yang istimewa tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor kementerian Negeri Agama (Kemenag) Natuna, H.Ahmad Husen dalam kata sambutannya