73

Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4
Page 2: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4
Page 3: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIIIii

Edisi RevisiCetakan Ke-VII, 2017

ISBN 978-602-73155-6-3

i

TIM PENYUSUN

I. Pengarah 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

II. Narasumber 1. Drs. Aliyas, M.Pd

2. AKBP Subono, S.Pd., SH., M.M

III. Penulis 1. Dr. Achmad Husen, M.Pd

2. Dr. Arnie Fajar, M.Pd

3. Drs. Supandi, M.Pd

IV. Produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Tahun Anggaran 2016

Edisi Revisi

Cetakan Ke VIII, 2016

ISBN 978-602-99299-4-9

Tahun Anggaran 2017

Page 4: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII iii

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs dapat diimplementasikan secara efektif dan efesien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.DNIP 195905121983111001

Page 5: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

iv Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII

Page 6: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

vModel Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII

Page 7: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

vi Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII

Page 8: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

vii

DAFTAR ISI

Halaman

PENYUSUN ........................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iii

SAMBUTAN ........................................................................................................... v

DAFTAR ISI ........................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1 B. Dasar Hukum ................................................................................... 4 C. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 5 D. Manfaat ............................................................................................ 6 E. Ruang Lingkup ................................................................................. 6

BAB II TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS ...................... 9

BAB III MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII ............................. 15 A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran ............................................. 15 B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus ................................................................... 31 C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ........ 49

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 61

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 63

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII

Page 9: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

viii Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII

Page 10: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 1

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan

suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur

dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil

kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan.

Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa ”Standar kompetensi

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau

dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas

kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah

menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah.”

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek

sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,

berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

Page 11: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII2

2

keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan

peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek

keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah

dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada

kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan,

yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu

menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan,

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini

sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota

kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri

No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang ”Mewujudkan

Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.” Kemdiknas melalui Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk

Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di

sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu

Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional

tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda

seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah,

kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model

Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat

dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di

Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan

pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

Page 12: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 3

3

melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan

tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian

Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan

workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah

pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan

pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara

dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa

kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama,

sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang

diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa

materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan

pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum,

politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan

disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi

mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang

dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah

faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan

dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal

37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan

kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis

multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang

menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, disisi

lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang

tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan

membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu

membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang

cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam

berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki

misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini

adalah karakter berlalu lintas.

Page 13: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII4

4

B. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan

Jalan di Indonesia.

7. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendiknas dan Kapolri Nomor

03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

”Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional.”

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).

10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013

Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan

Dasar dan Menengah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014

tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

beserta salinannya.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014

tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Page 14: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 5

5

C. Tujuan dan Sasaran Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalalu Lintas pada mata pelajaran

PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs:

a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang

dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;

b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;

c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;

d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;

e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

2. Kepala SMP/MTs: a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan

pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas;

b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan;

c. sebagai acuan dalam rangka sosialiasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.

3. Pengawas sekolah SMP/MTs: a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring

implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.

4. Bagi Kepolisian:

a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;

b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.

Page 15: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII6

6

5. Bagi Dinas Pendidikan:

a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;

b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas..

D. Manfaat Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah,

kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan

mengembangkan kebiasaan (habit) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;

2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi

kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (civic dispositions)

termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic

confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan

kewarganegaraan (civic knowledge); (c) keterampilan kewarganegaraan (civic

skill) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence

and civic responsibility);

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL 1. Hukum:

a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan lalu lintas c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan

diri dalam berlalu lintas e. Mentaati peraturan perundangan berlalu

lintas sesui UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

1. Pengertian a. Lalu lintas b. Rambu-rambu lalu lintas c. Marka jalan, alat pemberi isyarat

pengatur lalu lintas d. Pengamanan diri sebagai

pemakai jalan e. Tata cara berlalu lintas dengan

benar. f. Peraturan perundangan berlalu

lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun

Page 16: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 7

7

Dimensi dan Indikator PLL Materi PLL g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun

2012 tentang Surat Ijin Mengemudi. h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun

2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

2. Sosiologi: a. Memiliki sikap perilaku saling

menghormati sesama pengguna jalan b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak

menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selalin kegiatan berlalu lintas.

c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.

d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.

e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan

3. Ekonomi: a. Menunjukan sikap perilaku hemat dalam

perjalanan b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam

perjalanan. c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam

transportasi. 4. Psikologi:

a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman

b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.

c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesame pengguna jalan

d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesame pengguna jalan

e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesame pengguna jalan

5. Politik: a. Membuat keputusan dalam menggunakan

jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.

b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.

c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.

d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

g. Keselamatan lalu lintas h. Keamanan lalu lintas i. Ketertiban lalu lintas j. Kelancaran lalu lintas k. Tindakan pengaturan dalam

keadaan tertentu. 2. Dua belas (12) gerakan tangan

pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya.

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS). 4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang

No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamantan jalan.

7. Surat ijin mengemudi (SIM). 8. Penggunaan jalan selain untuk

kegiatan lalu lintas. a. Penggolongan jalan b. Pengolongan jenis kegiatan

9. Tips aman perjalanan a. Pemahaman terhadap

karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI

b. Tri siap, yaitu: 1) Siap aturan; 2) Siap diri; 3) Siap kendaraan.

Page 17: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII8

8

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat

diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas

2. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi

pembelajaran PPKn

3. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata

pelajaran PPKn.

4. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.

5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

Page 18: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 9

9

B

AB

II

A

. TE

LAA

H K

OM

PETE

NSI

IN

TI D

AN

KO

MPE

TEN

SI D

ASA

R P

END

IDIK

AN

PA

NC

ASI

LA D

AN

KEW

AR

GA

NEG

AR

AA

N (

PPK

n)

KEL

AS

VIII

TER

HA

DA

P PE

ND

IDIK

AN

LA

LU L

INTA

S

D

i dal

am k

urik

ulum

201

3, S

tand

ar K

ompe

tens

i Lul

usan

(SK

L) d

ijaba

rkan

men

jadi

4 (

empa

t) Ko

mpe

tens

i Int

i (KI

), ya

itu:

sika

p sp

iritu

al (

KI-1

), si

kap

sosi

al (

KI-2

), pe

nget

ahua

n (K

I-3),

dan

kete

ram

pila

n (K

I-4).

Mas

ing-

mas

ing

kom

pete

nsi i

nti d

ijaba

rkan

ke

dala

m

seju

mla

h ko

mpe

tens

i das

ar y

ang

men

jadi

land

asan

dal

am p

enge

mba

ngan

pro

ses

pem

bela

jara

n.

Kom

pete

nsi D

asar

(KD

) pad

a M

ata

Pela

jara

n PP

Kn d

i Kel

as V

III S

ekol

ah M

enen

gah

Perta

ma/

Mad

rasa

h Ts

anaw

yah

(SM

P/M

Ts)

yang

terk

ait d

enga

n as

pek

peng

etah

uan,

terd

apat

7 (t

ujuh

) KD

. Ber

dasa

rkan

tela

ah te

rhad

ap K

D te

rseb

ut m

aka

yang

din

ilai r

elev

an d

an

dapa

t diin

tegr

asik

an p

endi

dika

n la

lu li

ntas

(PLL

) ke

dala

mny

a te

rdap

at 4

(em

pat)

KD, y

aitu

: KD

3.1

, 3.3

, 3.4

, dan

KD

3.5

. sed

angk

an 3

(ti

ga) K

D la

inny

a (K

D 3

.2, 3

.6, d

an 3

.7) d

inila

i kur

ang

rele

van.

K

ompe

tens

i Int

i:

1.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i aja

ran

agam

a ya

ng d

ianu

tnya

. 2.

M

engh

arga

i dan

men

ghay

ati p

erila

ku ju

jur,

disi

plin

, tan

ggun

g ja

wab

, ped

uli (

tole

rans

i, go

tong

royo

ng),

sant

un, d

an p

erca

ya d

iri d

alam

be

rinte

raks

i sec

ara

efek

tif d

enga

n lin

gkun

gan

sosi

al d

an a

lam

dal

am ja

ngka

uan

perg

aula

n da

n ke

bera

daan

nya.

3.

M

emah

ami

dan

men

erap

kan

peng

etah

uan

(fakt

ual,

kons

eptu

al,

dan

pros

edur

al)

berd

asar

kan

rasa

ing

in t

ahun

ya t

enta

ng i

lmu

peng

etah

uan,

tekn

olog

i, se

ni, d

an b

uday

a te

rkai

t fen

omen

a da

n ke

jadi

an ta

mpa

k m

ata.

4.

M

engo

lah,

men

yaji,

dan

men

alar

dal

am ra

nah

konk

ret (

men

ggun

akan

, men

gura

i, m

eran

gkai

, mem

odifi

kasi

, dan

mem

buat

) dan

rana

h ab

stra

k (m

enul

is, m

emba

ca, m

engh

itung

, men

ggam

bar,

dan

men

gara

ng)

sesu

ai d

enga

n ya

ng d

ipel

ajar

i di s

ekol

ah d

an s

umbe

r lai

n ya

ng s

ama

dala

m s

udut

pan

dang

/teor

i.

Page 19: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII10

10

Tela

ah K

ompe

tens

i Int

i dan

Kom

pete

nsi D

asar

Pen

didi

kan

Panc

asila

Dan

Kew

arga

nega

raan

(PP

Kn)

terh

adap

Pen

didi

kan

Lalu

Lin

tas

dila

kuka

n de

ngan

lang

kah-

lang

kah

seba

gai b

erik

ut.

Lang

kah

1 M

enam

pilk

an s

elur

uh K

D y

ang

dike

mba

ngka

n da

ri ko

mpe

tens

i int

i (KI

) ke

dal

am k

olom

sik

ap s

pirit

ual,

sika

p so

sial

, pen

geta

huan

, dan

ke

tram

pila

n, s

esua

i den

gan

Perm

endi

kbud

Nom

or 5

8 Ta

hun

2014

tent

ang

Kera

ngka

Das

ar d

an S

trukt

ur K

urik

ulum

SM

P/M

Ts.

Sika

p Sp

iritu

al

Sika

p So

sial

Pe

nget

ahua

n K

eter

ampi

lan

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku

berim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di li

ngku

ngan

se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.1

Men

ghar

gai k

eluh

uran

nila

i-ni

lai P

anca

sila

seb

agai

pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

2.

2 M

engh

arga

i sem

anga

t ke

bang

saan

dan

ke

bern

egar

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

ne

gara

dal

am m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45 s

ebag

ai

land

asan

kon

stitu

sion

al

nega

ra k

eban

gsaa

n 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap

kebe

rsam

aan

dala

m

kebe

raga

man

mas

yara

kat

seki

tar.

2.4

Men

ghar

gai s

eman

gat d

an

kom

itmen

sum

pah

pem

uda

dala

m k

ehid

upan

be

rmas

yara

kat s

ebag

aim

ana

ditu

njuk

kan

oleh

toko

h-to

koh

pem

uda

pada

saa

t m

ende

klar

asik

an S

umpa

h Pe

mud

a ta

hun

1928

1.1

Mem

aham

i nila

i-nila

i Pan

casi

la

seba

gai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

4.1

Men

alar

nila

i-nila

i Pan

casi

la

seba

gai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa d

alam

ke

hidu

pan

seha

ri-ha

ri

3.2

Mem

aham

i fun

gsi l

emba

ga-

lem

baga

neg

ara

dala

m

Und

ang-

Und

ang

Das

ar N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45

4.2

Men

yaji

hasi

l tel

aah

fung

si

lem

baga

-lem

baga

neg

ara

dala

m

Und

ang-

Und

ang

Das

ar N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45

3.

3 M

emah

ami t

ata

urut

an

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al.

4.3

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tata

uru

tan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al

3.4

Mem

aham

i nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia

4.4

Men

alar

has

il te

laah

nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia

3.5

Mem

aham

i Hak

Asa

si M

anus

ia

(HAM

) dal

am U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

4.5

Men

yaji

pela

ksan

aan

kew

ajib

an

asas

i man

usia

seb

agai

man

a di

atur

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

3.

6 M

emah

ami m

akna

ke

bera

gam

an d

alam

bin

gkai

Bh

inne

ka T

ungg

al Ik

a

4.6

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tent

ang

kerja

sam

a da

lam

mas

yara

kat

yang

ber

agam

dal

am b

ingk

ai

Bhin

neka

Tun

ggal

Ika

Page 20: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 11

11

Sika

p Sp

iritu

al

Sika

p So

sial

Pe

nget

ahua

n K

eter

ampi

lan

2.5

Men

ghar

gai s

eman

gat d

an

kom

itmen

per

satu

an d

an

kesa

tuan

ban

gsa

untu

k m

empe

rkua

t dan

m

empe

rkok

oh N

KRI

3.7

Mem

aham

i uns

ur-u

nsur

NKR

I 1.

5 M

enya

ji ha

sil t

elaa

h un

sur-u

nsur

N

KRI s

ebag

ai s

atu

kesa

tuan

ya

ng u

tuh.

1.

6 Be

rinte

raks

i den

gan

tem

an d

an

oran

g la

in b

erda

sark

an p

rinsi

p sa

ling

men

ghor

mat

i, da

n m

engh

arga

i dal

am k

eber

agam

an

suku

, aga

ma,

ras,

bud

aya,

dan

ge

nder

. 1.

7 M

enya

ji be

ntuk

par

tisip

asi

kew

arga

nega

raan

yan

g m

ence

rmin

kan

kom

itmen

te

rhad

ap k

eutu

han

nasi

onal

.

Page 21: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII12

12

Lang

kah

2 M

engi

dent

ifika

si K

D y

ang

dike

mba

ngka

n da

ri KI

pen

geta

huan

, ke

mud

ian

diik

uti

KD y

ang

dike

mba

ngka

n da

ri KI

ket

eram

pila

n, s

ikap

sp

iritu

al, d

an s

ikap

sos

ial.

No

Peng

etah

uan

Ket

eram

pila

n Si

kap

Spiri

tual

Si

kap

Sosi

al

1.

3.1

Mem

aham

i nila

i-nila

i Pa

ncas

ila s

ebag

ai d

asar

ne

gara

dan

pan

dang

an

hidu

p ba

ngsa

4.1

Men

alar

nila

i-nila

i Pan

casi

la

seba

gai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa

dala

m k

ehid

upan

seh

ari-h

ari

1.1.

Men

ghar

gai p

erila

ku

berim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia

dala

m k

ehid

upan

di

lingk

unga

n se

kola

h,

mas

yara

kat,

bang

sa,

dan

nega

ra

2.1

Men

ghar

gai k

eluh

uran

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila s

ebag

ai p

anda

ngan

hid

up

bang

sa.

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat k

eban

gsaa

n da

n ke

bern

egar

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

seb

agai

land

asan

ko

nstit

usio

nal n

egar

a ke

bang

saan

. 2.

3 M

engh

arga

i sik

ap k

eber

sam

aan

dala

m

kebe

raga

man

mas

yara

kat s

ekita

r. 2.

4 M

engh

arga

i sem

anga

t dan

kom

itmen

su

mpa

h pe

mud

a da

lam

keh

idup

an

berm

asya

raka

t seb

agai

man

a di

tunj

ukka

n ol

eh to

koh-

toko

h pe

mud

a pa

da s

aat m

ende

klar

asik

an S

umpa

h Pe

mud

a ta

hun

1928

. 2.

5 M

engh

arga

i sem

anga

t dan

kom

itmen

pe

rsat

uan

dan

kesa

tuan

ban

gsa

untu

k m

empe

rkua

t dan

mem

perk

okoh

NKR

I.

2.

3.2

Mem

aham

i fun

gsi

lem

baga

-lem

baga

neg

ara

dala

m U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

4.2

Men

yaji

hasi

l tel

aah

fung

si

lem

baga

-lem

baga

neg

ara

dala

m U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

3.

3.3

Mem

aham

i tat

a ur

utan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an n

asio

nal

4.3

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tata

ur

utan

per

atur

an p

erun

dang

-un

dang

an n

asio

nal

4.

3.4

Mem

aham

i nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia.

4.4

Men

alar

has

il te

laah

nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a 5.

3.

5 M

emah

ami H

ak A

sasi

M

anus

ia (H

AM) d

alam

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.5

Men

yaji

pela

ksan

aan

kew

ajib

an a

sasi

man

usia

se

baga

iman

a di

atur

Und

ang-

Und

ang

Das

ar N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45

6.

3.6

Mem

aham

i mak

na

kebe

raga

man

dal

am

bing

kai B

hinn

eka

Tung

gal

Ika

4.6

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tent

ang

kerja

sam

a da

lam

mas

yara

kat

yang

ber

agam

dal

am b

ingk

ai

Bhin

neka

Tun

ggal

Ika

7.

3.7

Mem

aham

i uns

ur-u

nsur

N

KRI

4.7

Men

yaji

hasi

l tel

aah

unsu

r-un

sur N

KRI s

ebag

ai s

atu

kesa

tuan

yan

g ut

uh

Page 22: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 13

13

No

Peng

etah

uan

Ket

eram

pila

n Si

kap

Spiri

tual

Si

kap

Sosi

al

8.

4.

8 Be

rinte

raks

i den

gan

tem

an

dan

oran

g la

in b

erda

sark

an

prin

sip

salin

g m

engh

orm

ati,

dan

men

ghar

gai d

alam

ke

bera

gam

an s

uku,

aga

ma,

ra

s, b

uday

a, d

an g

ende

r. 9.

4.9

Men

yaji

bent

uk p

artis

ipas

i ke

war

gane

gara

an y

ang

men

cerm

inka

n ko

mitm

en

terh

adap

keu

tuha

n na

sion

al.

Page 23: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII14

14

Lang

kah

3 Be

rdas

arka

n te

laah

ter

hada

p KD

seb

agai

man

a di

tuan

gkan

dal

am la

ngka

h 2,

mak

a KD

yan

g di

nila

i dap

at d

iinte

gras

ikan

dim

ensi

dan

in

dika

tor P

LL a

dala

h se

baga

i ber

ikut

:

Kom

pete

nsi D

asar

3.1

Mem

aham

i nila

i-nila

i Pan

casi

la s

ebag

ai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa

4.1

Men

alar

nila

i-nila

i Pan

casi

la s

ebag

ai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa d

alam

keh

idup

an s

ehar

i-har

i 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am k

ehid

upan

di l

ingk

unga

n se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.1

Men

ghar

gai k

eluh

uran

nila

i-nila

i Pan

casi

la s

ebag

ai p

anda

ngan

hid

up b

angs

a

3.3

Mem

aham

i tat

a ur

utan

per

atur

an p

erun

dang

-und

anga

n na

sion

al

4.3

Men

yaji

hasi

l tel

aah

tata

uru

tan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

nas

iona

l 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am k

ehid

upan

di l

ingk

unga

n se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat k

eban

gsaa

n da

n ke

bern

egar

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

seb

agai

land

asan

kon

stitu

sion

al n

egar

a ke

bang

saan

3.

4 M

emah

ami n

orm

a da

n ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

4.4

Men

alar

has

il te

laah

nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a 1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am k

ehid

upan

di l

ingk

unga

n se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat k

eban

gsaa

n da

n ke

bern

egar

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

seb

agai

land

asan

kon

stitu

sion

al n

egar

a ke

bang

saan

3.

5 M

emah

ami H

ak A

sasi

Man

usia

(HAM

) dal

am U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.

5 M

enya

ji pe

laks

anaa

n ke

waj

iban

asa

si m

anus

ia s

ebag

aim

ana

diat

ur U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

ber

iman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am k

ehid

upan

di l

ingk

unga

n se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat k

eban

gsaa

n da

n ke

bern

egar

aan

sepe

rti y

ang

ditu

njuk

kan

oleh

par

a pe

ndiri

neg

ara

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

Neg

ara

Rep

ublik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

seb

agai

land

asan

kon

stitu

sion

al n

egar

a ke

bang

saan

.

Page 24: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 15

15

B

AB

III

M

OD

EL P

ENG

INTE

GR

ASI

AN

PEN

DID

IKA

N L

ALU

LIN

TAS

KE

DA

LAM

MA

TA P

ELA

JAR

AN

PEN

DID

IKA

N P

AN

CA

SILA

DA

N

KEW

AR

GA

NEG

AR

AA

N (P

PKn)

SM

P/M

Ts K

ELA

S VI

I A

. M

odel

Pen

gint

egra

sian

Pen

didi

kan

Lalu

Lin

tas

dala

m P

enge

mba

ngan

Mat

eri P

embe

laja

ran

Kom

pete

nsi I

nti

1.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i aj

aran

aga

ma

yang

dia

nutn

ya.

2.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i per

ilaku

juju

r, di

sipl

in,

tang

gung

jaw

ab,

pedu

li (to

lera

nsi,

goto

ng r

oyon

g),

sant

un,

perc

aya

diri,

dal

am

berin

tera

ksi s

ecar

a ef

ektif

den

gan

lingk

unga

n so

sial

dan

ala

m d

alam

jang

kaua

n pe

rgau

lan

dan

kebe

rada

anny

a.

3.

Mem

aham

i da

n m

ener

apka

n pe

nget

ahua

n (fa

ktua

l, ko

nsep

tual

, da

n pr

osed

ural

) be

rdas

arka

n ra

sa i

ngin

tah

unya

ten

tang

ilm

u pe

nget

ahua

n, te

knol

ogi,

seni

, bud

aya

terk

ait f

enom

ena

dan

keja

dian

tam

pak

mat

a.

4.

Men

gola

h, m

enya

ji, d

an m

enal

ar d

alam

rana

h ko

nkre

t (m

engg

unak

an, m

engu

rai,

mer

angk

ai, m

emod

ifika

si, d

an m

embu

at) d

an ra

nah

abst

rak

(men

ulis

, mem

baca

, men

ghitu

ng, m

engg

amba

r, da

n m

enga

rang

) se

suai

den

gan

yang

dip

elaj

ari d

i sek

olah

dan

sum

ber l

ain

yang

sam

a da

lam

sud

ut p

anda

ng/te

ori.

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

1.1

Men

ghar

gai

peril

aku

berim

an d

an

berta

qwa

kepa

da

Tuha

n YM

E da

n be

rakh

lak

1.

Men

erim

a ni

lai-n

ilai

Panc

asila

seb

agai

da

sar n

egar

a 2.

M

ener

ima

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila s

ebag

ai

pand

anga

n hi

dup

bang

sa

3.

Beru

saha

1. K

edud

ukan

, fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

seba

gai d

asar

ne

gara

2.

Ked

uduk

an,

fung

si, d

an

1. H

ukum

: a.

Men

aati

ram

bu-

ram

bu la

lu li

ntas

b.

Men

aati

mar

ka

jala

n c.

Men

aati

isya

rat

peng

atur

lalu

linta

s d.

Mel

engk

api

Kita

se

baga

i ba

ngsa

ya

ng

dala

m

pros

es

kela

hira

nnya

m

ampu

m

erum

uska

n ni

lai-n

ilai

yang

di

yaki

ni b

aik

dan

bena

r (y

akni

nila

i-nila

i Ke

tuha

nan,

Ke

man

usia

an,

Pers

atua

n, K

erak

yata

n da

n Ke

adila

n)

seba

gai

dasa

r ne

gara

, pa

tut

dan

laya

k m

ensy

ukur

inya

. Ap

alag

i nila

i-nila

i ter

sebu

t hi

dup

dan

terw

ujud

da

lam

ke

hidu

pan

nyat

a ke

seha

rian

mas

yara

kat

dan

bang

sa,

yang

da

lam

te

rmin

olog

i

Page 25: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII16

16

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di

lingk

unga

n se

kola

h,

mas

yara

kat,

bang

sa, d

an

nega

ra

2.1

Men

ghar

gai

kelu

hura

n ni

lai-n

ilai

Panc

asila

se

baga

i pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

3.

1 M

emah

ami

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila

seba

gai

dasa

r ne

gara

dan

pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

4.

1 M

enal

ar

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila

seba

gai

dasa

r ne

gara

dan

pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

mel

aksa

naka

n aj

aran

ag

aman

ya d

enga

n se

baik

-bai

knya

4.

M

emilih

tem

an ta

npa

mel

ihat

per

beda

an

(aga

ma,

suk

u, d

an

stat

us s

osia

l ek

onom

i) 5.

Be

kerja

sam

a ya

ng

dila

ndas

i ole

h ke

bena

ran

dan

keba

ikan

6.

M

engu

tam

akan

pe

rsat

uan

darip

ada

perm

usuh

an

7.

Mem

ilih m

usya

war

ah

dala

m m

enye

lesa

ikan

m

asal

ah

8.

Mel

aksa

naka

n ke

putu

san

deng

an

penu

h ta

nggu

ng

jaw

ab (k

omitm

en).

9.

Mem

beri

bant

uan

terh

adap

ora

ng y

ang

mem

butu

hlan

(ped

uli)

10. M

engi

dent

ifika

si n

ilai-

nila

i yan

g te

rkan

dung

da

lam

Pan

casi

la.

11. M

enje

lask

an

pent

ingn

ya

mem

aham

i nila

i-nila

i Pa

ncas

ila s

ebag

ai

dasa

r neg

ara

dan

arti

pent

ing

Panc

asila

se

baga

i pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

3.

Pan

casi

la

seba

gai s

atu

kesa

tuan

ya

ng ti

dak

terp

isah

kan

4. P

erw

ujud

an

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila

peng

aman

an d

iri

dala

m b

erla

lu

linta

s 2.

Sos

iolo

gi:

a. M

engh

orm

ati

peng

guna

jala

n

b. T

idak

m

enya

lahg

unak

an

fung

si ja

lan

dan

bada

n ja

lan

c. M

ener

apka

n et

ika

berla

lu-li

ntas

3.

Eko

nom

i: a.

Ber

sika

p he

mat

da

lam

per

jala

nan

b. E

fefk

tif d

alam

pe

rjala

nan

4. P

siko

logi

: a.

Men

guta

mak

an

rasa

am

an

b. M

engu

tam

akan

ra

sa n

yam

an

5. P

oliti

k:

a. M

embu

at

kebi

jaka

n la

lulin

tas

dida

sark

an p

ada

kepe

ntin

gan

umum

/ber

sam

a b.

Mel

aksa

naka

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

berd

asar

kan

kebe

nara

n

polit

ik d

iseb

ut p

anda

ngan

hid

up (

way

of l

ife)

bang

sa.

Ras

a sy

ukur

itu

diw

ujud

kan

dala

m b

entu

k be

rupa

ya

mem

aham

i ni

lai-n

ilai

Panc

asila

, ba

ik s

ebag

ai d

asar

ne

gara

mau

pun

seba

gai

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

Mem

aham

i nila

i-nila

i Pan

casi

la s

ebag

ai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa m

enga

ndun

g m

akna

ba

hwa

nila

i-nila

i ya

ng t

erka

ndun

g da

lam

Pan

casi

la,

yakn

i nila

i-nila

i Ket

uhan

an, K

eman

usia

an, P

ersa

tuan

, Ke

raky

atan

dan

Kea

dila

n, m

erup

akan

lan

dasa

n da

n da

sar

di m

ana

Neg

ara

Kesa

tuan

Rep

ublik

Ind

ones

ia

(NKR

I) di

sele

ngga

raka

n da

n di

kelo

la.

Artin

ya,

nila

i-ni

lai

Ketu

hana

n,

Kem

anus

iaan

, Pe

rsat

uan,

Ke

raky

atan

dan

Kea

dila

n te

rseb

ut d

ijadi

kan

land

asan

da

n da

sar

dala

m m

erum

uska

n ke

bija

kan

& pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an,

dija

dika

n la

ndas

an d

an d

asar

da

lam

pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

& pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

(pen

yele

ngga

raan

pe

mer

inta

han)

, ju

ga d

ijadi

kan

land

asan

dan

das

ar

dala

m p

enga

was

an d

an e

valu

asi.

Den

gan

dem

ikia

n pe

nyel

engg

araa

n da

n pe

ngel

olaa

n ne

gara

ha

rus

sesu

ai d

an s

elar

as s

erta

tid

ak b

oleh

ber

tent

anga

n de

ngan

nila

i-nila

i ter

sebu

t.

Hal

in

i sa

ngat

pe

ntin

g un

tuk

dipa

ham

i da

n di

haya

ti ol

eh s

elur

uh w

arga

neg

ara,

ter

utam

a pa

ra

peny

elen

ggar

a ne

gara

. Ad

apun

pe

serta

di

dik,

pe

ntin

gnya

m

emah

ami

dan

men

ghay

ati

mak

na

ters

ebut

ka

rena

m

erek

a ad

alah

ge

nera

si

pene

rus

bang

sa,

yang

ak

an

men

entu

kan

mas

a de

pan

mas

yara

kat,

bang

sa,

dan

nega

ra.

Ole

h ka

rena

itu

se

jak

dini

mer

eka

perlu

dib

ekal

i den

gan

pem

aham

an

dan

peng

haya

tan

terh

adap

mak

na P

anca

sila

, ba

ik

seba

gai

dasa

r ne

gara

m

aupu

n pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

seh

ingg

a se

baga

i cal

on p

emim

pin

bang

sa d

i

Page 26: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 17

17

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

dala

m

kehi

dupa

n se

hari-

hari

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

12. M

ende

skrip

sika

n m

akna

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila s

ebag

ai

dasa

r neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

13. M

enun

jukk

an s

ikap

po

sitif

terh

adap

Pa

ncas

ila d

alam

ke

hidu

pan

seha

ri-ha

ri.

14. M

enun

jukk

an

cont

ohsi

kap

yang

m

ence

rmin

kan

nila

i-ni

lai P

anca

sila

se

baga

i das

ar

Neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

15. M

enun

jukk

an c

onto

h si

kap

yang

be

rtent

anga

n de

ngan

ni

lai-n

ilai P

anca

sila

(K

KN: K

orup

si, K

olus

i da

n N

epot

ism

e di

In

done

sia)

. 16

. Men

gana

lisis

KKN

se

baga

i sik

ap y

ang

berte

ntan

gan

deng

an

nila

i-nila

i Pan

casi

la.

17. M

enje

lask

an

c. M

enga

was

i pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

seca

ra a

dil

mas

a da

tang

mer

eka

dapa

t m

ewuj

udka

n ni

lai-n

ilai

Panc

asila

dal

am k

epem

impi

nann

ya.

Nila

i-nila

i Pan

casi

la o

leh

bang

sa In

done

sia

juga

di

yaki

ni

kebe

nara

n da

n ke

baik

anny

a se

hing

ga

dija

dika

n pa

ndan

gan

hidu

p (w

ay o

f lif

e),

dala

m a

rti

nila

i-nila

i Ke

tuha

nan,

Ke

man

usia

an,

Pers

atua

n,

Kera

kyat

an d

an K

eadi

lan

itu d

ijadi

kan

land

asan

dan

da

sar b

agi b

angs

a In

done

sia

dala

m m

eman

dang

dan

m

enja

lani

keh

idup

an.

Berd

asar

kan

pem

aham

an i

ni

bang

sa I

ndon

esia

aka

n be

rusa

ha u

ntuk

hid

up d

an

men

jala

nkan

seg

ala

aktiv

itasn

ya s

esua

i da

n se

lara

s de

ngan

ni

lai-n

ilai

Ketu

hana

n,

Kem

anus

iaan

, Pe

rsat

uan,

Ker

akya

tan

dan

Kead

ilan.

Se

lain

itu

, ki

ta

juga

pe

rlu

men

gem

bang

kan

sika

p da

n pe

rilak

u po

sitif

. Si

kap

posi

tif

terh

adap

Pa

ncas

ila b

erar

ti ad

anya

kes

adar

an d

an k

esed

iaan

un

tuk

men

gam

alka

n ni

lai-n

ilai y

ang

terk

andu

ng d

alam

Pa

ncas

ila

(Ket

uhan

an,

Kem

anus

iaan

, Pe

rsat

uan,

Ke

raky

atan

dan

Kea

dila

n).

Impl

emen

tasi

dar

i ni

lai-

nila

i ter

sebu

t ant

ara

lain

: men

junj

ung

tingg

i kon

stitu

si

dan

supr

emas

i hu

kum

. Pe

rwuj

udan

nya

dala

m

kehi

dupa

n be

rmas

yara

kat,

berb

angs

a da

n be

rneg

ara

anta

ra

lain

: m

emat

uhi

dan

men

taat

i pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an.

Sala

h sa

tu

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

ya

ng

nyat

a da

n sa

ngat

m

ence

rmin

kan

kepr

ibad

ian

bang

sa s

erta

ber

dam

pak

baik

ba

gi

kete

rtiba

n,

keam

anan

da

n ke

sela

mat

an

mas

yara

kat

adal

ah U

ndan

g-un

dang

Nom

or 2

2 ta

hun

2009

, ten

tang

Lal

u Li

ntas

dan

Ang

kuta

n Ja

lan.

Ke

patu

han

dan

keta

atan

te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

itu

san

gat

pent

ing,

kar

ena

di

sam

ping

In

done

sia

seba

gai

nega

ra

huku

m

(yan

g m

engh

arus

kan

sega

la ti

ndak

an h

arus

ses

uai d

enga

n

Page 27: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII18

18

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

pent

ingn

ya h

idup

m

andi

ri,di

sipl

in, k

erja

ke

ras,

hem

at d

an

berta

nggu

ng ja

wab

da

lam

men

ghad

api

sega

la ta

ntan

gan

dan

seba

gai u

paya

m

ewuj

udka

n ni

lai-

nila

i Pan

casi

la

seba

gai d

asar

neg

ara

dan

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

huku

m

dan

dapa

t di

perta

nggu

ngja

wab

kan

seca

ra

huku

m),

juga

han

ya d

enga

n ke

patu

han

dan

keta

atan

te

rhad

ap

huku

m

lah

dapa

t te

rwuj

ud

kehi

dupa

n m

asya

raka

t ya

ng

terti

b,

aman

da

n se

lam

at.

Kepa

tuha

n da

n ke

taat

an

terh

adap

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

itu

lebi

h pe

ntin

g la

gi

bagi

pe

serta

did

ik, k

aren

a di

tang

an m

erek

a la

h ke

hidu

pan

mas

yara

kat,

bang

sa d

an n

egar

a in

i di

mas

a ya

ng

akan

da

tang

di

tent

ukan

. Ap

abila

m

erek

a su

dah

terb

iasa

sej

ak d

ini

dila

tih m

emat

uhi

dan

men

taat

i pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an,

mak

a ki

ta

dapa

t be

rhar

ap b

ahw

a k

ehid

upan

mas

yara

kat,

bang

sa d

an

nega

ra in

i di m

asa

men

data

ng a

kan

lebi

h ba

ik.

Hal

men

dasa

r ya

ng s

anga

t pe

ntin

g da

n ha

rus

dipa

ham

i se

rta d

ipat

uhi

oleh

pas

erta

did

ik a

dala

h:

ram

bu-r

ambu

dan

mar

ka j

alan

, is

yara

t pe

ngat

ur

lalu

lint

as d

an h

al-h

al la

in y

ang

dim

aksu

dkan

unt

uk

peng

aman

an d

iri (b

aik

seba

gai p

ejal

an k

aki m

aupu

n sa

at b

erke

ndar

aan

berm

otor

) –

aspe

k hu

kum

. Sel

ain

itu,

kepa

da

pese

rta

didi

k ju

ga

pent

ing

untu

k di

bias

akan

ber

buda

ya d

an b

eret

ika

dal

am b

erla

lu

linta

s (a

spek

an

tropo

logi

), m

isal

nya:

m

embe

ri ke

sem

pata

n ke

pada

pen

yebe

rang

jala

n, d

an t

idak

m

enya

lahg

unak

an f

ungs

i da

n ba

dan

jala

n (a

spek

so

siol

ogi)

sehi

ngga

dap

at m

enim

bulk

an r

asa

aman

da

n ny

aman

(a

spek

ps

ikol

ogi),

ba

ik

bagi

di

rinya

m

aupu

n ba

gi o

rang

lain

. Se

lain

itu

sika

p po

sitif

ter

hada

p Pa

ncas

ila ju

ga

mem

puny

ai a

rti m

engh

inda

rkan

diri

dar

i tin

daka

n ya

ng

bert

enta

ngan

de

ngan

Pa

ncas

ila,

(dal

am

buda

ya

dan

etik

a be

rlalu

lin

tas)

m

isal

nya:

m

empe

role

h SI

M d

enga

n ca

ra ”ne

mba

k”,

”uga

l-ug

alan

” di

jala

n, ”

mai

n se

robo

t”, “

park

ir bu

kan

di

Page 28: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 19

19

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

tem

pat

yang

se

mes

tinya

”,

“men

yebe

rang

ja

lan

sem

bara

ngan

”,

“men

aikk

an

dan

men

urun

kan

penu

mpa

ng s

eena

knya

” da

n la

in-la

in y

ang

nega

tif.

Agar

sik

ap d

an p

erila

ku k

ita s

esua

i de

ngan

aja

ran

Panc

asila

, m

aka

sika

p da

n pe

rilak

u po

sitif

ha

rus

dike

mba

ngka

n. S

ebal

ikny

a si

kap

dan

peril

aku

nega

tif

haru

s di

hind

ari d

an d

ijauh

i, ka

rena

sik

ap d

an p

erila

ku

nega

tif t

erse

but

dapa

t m

enga

ncam

kes

elam

atan

dan

m

erug

ikan

, bai

k ba

gi d

iri s

endi

ri m

aupu

n ke

pent

inga

n or

ang

lain

(mas

yara

kat).

1.

1 M

engh

arga

i pe

rilak

u be

riman

dan

be

rtaqw

a ke

pada

Tu

han

YME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am

kehi

dupa

n di

lin

gkun

gan

seko

lah,

m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

ne

gara

2.

2 M

engh

arga

i se

man

gat

keba

ngsa

an

dan

kebe

rneg

ara

an s

eper

ti ya

ng

ditu

njuk

kan

1.

Men

syuk

uri I

ndon

esia

se

baga

i neg

ara

huku

m

2.

Men

erim

a pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

seb

agai

w

ujud

ket

aata

n ke

pada

aga

ma

3.

Men

yada

ri pe

ntin

gnya

men

taat

i pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

4.

Mel

aksa

naka

n pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

term

asuk

tata

te

rtib

seko

lah

(kom

itmen

) 5.

M

engi

dent

ifika

si

jeni

s-je

nis

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

ya

ng b

erla

ku d

i In

done

sia

1. M

akna

tata

ur

utan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

2. P

rose

s pe

mbe

ntuk

an

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

3.

Sik

ap p

ositi

f te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al.

1. H

ukum

: a.

Men

aati

ram

bu-

ram

bu la

lu li

ntas

b.

Men

aati

mar

ka

jala

n c.

Men

aati

isya

rat

peng

atur

lalu

linta

s d.

Mel

engk

api

peng

aman

an d

iri

dala

m b

erla

lu

linta

s 2.

Sos

iolo

gi:

a. M

engh

orm

ati

peng

guna

jala

n

b. T

idak

m

enya

lahg

unak

an

fung

si ja

lan

dan

bada

n ja

lan

c. M

ener

apka

n et

ika

berla

lu-li

ntas

3.

Eko

nom

i: a.

Ber

sika

p he

mat

da

lam

per

jala

nan

Mem

aham

i ta

ta u

ruta

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

nasi

onal

m

enga

ndun

g m

akna

ba

hwa

dala

m

kehi

dupa

n ke

nega

raan

, pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

ber

laku

itu

ters

usun

dal

am s

uatu

hi

rark

i ya

ng

mer

upak

an

satu

ke

satu

an

dan

tidak

te

rpis

ahka

n.

Berd

asar

kan

UU

No.

10

tahu

n 20

04, t

ata

urut

an

pera

tura

n pe

rund

anga

n N

egar

a Ke

satu

an R

epub

lik

Indo

nesi

a (N

KRI)

adal

ah U

UD

194

5, U

ndan

g-U

ndan

g at

au

Pera

tura

n Pe

mer

inta

h Pe

ngga

nti

unda

ng-

unda

ng

(UU

/PER

PU),

Pera

tura

n Pe

mer

inta

h (P

P),

Pera

tura

n Pr

esid

en

(PER

PRES

), da

n Pe

ratu

ran

Dae

rah

(PER

DA)

. Prin

sip

yang

men

dasa

r da

lam

tata

ur

utan

ters

ebut

ada

lah,

bah

wa

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

yan

g le

bih

rend

ah, h

arus

ses

uai d

an ti

dak

bole

h be

rtent

anga

n de

ngan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an d

i ata

snya

. (as

pek

huku

m).

Ki

ta

mem

aham

i ba

hwa

setia

p pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

dibu

at

oleh

le

mba

ga

yang

be

rwen

ang.

Har

us d

isad

ari

dan

diw

aspa

dai

bahw

a pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

ters

ebut

di

buat

bu

kan

untu

k ke

pent

inga

n se

kelo

mpo

k or

ang

terte

ntu

saja

ata

u am

bisi

prib

adi,

mel

aink

an h

arus

did

asar

kan

Page 29: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII20

20

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

oleh

par

a pe

ndiri

ne

gara

da

lam

m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

se

baga

i la

ndas

an

kons

titus

ion

al n

egar

a ke

bang

saan

3.

3 M

emah

ami

tata

uru

tan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al

4.3

Men

yaji

hasi

l te

laah

tata

ur

utan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

nasi

onal

6.

Men

disk

ripsi

kan

tata

ur

utan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an

yang

ber

laku

di

Indo

nesi

a 7.

M

enje

lask

an tu

juan

di

bent

ukny

a pe

ratu

ran

peru

ndan

g-

unda

ngan

nas

iona

l 8.

M

ende

skrip

sika

n ta

hap-

taha

p pr

oses

pe

mbu

atan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an

nasi

onal

; 9.

M

ende

skrip

sika

n ta

ta

urut

an p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al

10. M

enje

lask

an p

rinsi

p-pr

insi

p ya

ng

terk

andu

ng d

alam

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an n

asio

nal.

11. M

enun

jukk

an c

onto

h si

kap

peril

aku

taat

te

rhad

ap p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

, 12

. Men

gide

ntifi

kasi

ka

sus

pela

ngga

ran

terh

adap

per

atur

an

peru

ndan

gan

yang

m

enga

rah

kepa

da

b. E

fefk

tif d

alam

pe

rjala

nan

4. P

siko

logi

: a.

Men

guta

mak

an

rasa

am

an

b. M

engu

tam

akan

ra

sa n

yam

an

5. P

oliti

k:

a. M

embu

at

kebi

jaka

n la

lulin

tas

dida

sark

an p

ada

kepe

ntin

gan

umum

/ber

sam

a b.

Mel

aksa

naka

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

berd

asar

kan

kebe

nara

n c.

Men

gaw

asi

pela

ksan

aan

kebi

jaka

n la

lu

linta

s se

cara

adi

l.

kepa

da

kepe

ntin

gan

dan

kese

jaht

eraa

n se

luru

h m

asya

raka

t dem

i kea

dila

n se

luru

h ra

kyat

Indo

nesi

a.

Dal

am

kaita

n in

i, si

kap

dan

peril

aku

yang

pe

ntin

g di

kem

bang

kan

adal

ah

men

aati

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

te

rseb

ut.

Men

aati

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

be

rarti

m

enda

sark

an

sega

la

ucap

an,

sika

p da

n tin

daka

n ya

ng d

ilaku

kan

pada

ke

tent

uan

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

ya

ng

berla

ku (

huku

m).

Sala

h sa

tu p

erat

uran

per

unda

ngan

ya

ng s

anga

t rel

evan

bag

i pes

erta

did

ik d

alam

mel

atih

di

ri un

tuk

mem

atuh

i hu

kum

ada

lah

Und

ang-

unda

ng

Nom

or

22

tahu

n 20

09,

tent

ang

Lalu

Li

ntas

da

n An

gkut

an J

alan

. At

uran

yan

g sa

ngat

pen

ting

dan

bias

a di

hada

pi

oleh

pes

erta

did

ik d

alam

keh

idup

an s

ehar

i-har

i ant

ara

lain

seb

agai

pej

alan

kak

i, da

lam

und

ang-

unda

ng t

sb

dite

ntuk

an s

ebag

ai b

erik

ut:

a. B

erja

lan

diat

as t

roto

ar y

ang

palin

g pi

nggi

r da

ri ja

lan

sebe

lah

kiri

dan

jang

an s

ekal

i - k

ali b

erja

lan

dija

lan

kend

araa

n.

b. K

alau

ber

jala

n da

lam

bar

isan

, m

aka

berja

lanl

ah

diba

gian

pa

ling

kiri

dari

jalu

r ja

lan

kend

araa

n Se

bela

h ki

ri, ja

di s

eara

h de

ngan

ken

dara

an.

c. A

pabi

la h

enda

k m

enye

bera

ng ja

lan

mak

a la

kuka

n ha

l - h

al s

ebag

ai b

erik

ut :

1) T

engo

k ka

nan,

ten

gok

kiri

dan

teng

ok k

anan

se

kali

lagi

da

n ap

abila

su

dah

aman

ba

ru

men

yebe

rang

. 2)

Apa

bila

di

ja

lan

ters

ebut

ad

a te

mpa

t pe

nyeb

eran

gan

baik

itu

C

ebra

C

roos

at

au

jem

bata

n pe

nyeb

eran

gan,

m

enye

bera

ngla

h di

tem

pat –

tem

pat t

erse

but.

3) A

pabi

la t

empa

t pe

nyeb

eran

gan

ters

ebut

dia

tur

Page 30: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 21

21

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

tinda

kan

term

asuk

m

elan

ggar

und

ang-

unda

ng b

erla

lu li

ntas

di

Indo

nesi

a.

13. M

enga

nalis

is fa

ktor

pe

nyeb

ab te

rjadi

nya

pela

ngga

ran

terh

adap

per

atur

an

peru

ndan

gan

term

asuk

mel

angg

ar

unda

ng-u

ndan

g be

rlalu

lint

as

14. M

enga

nalis

is s

olus

i te

rhad

ap

pela

ngga

ran

pera

tura

n pe

rund

anga

n te

rmas

uk m

elan

ggar

un

dang

-und

ang

berla

lu li

ntas

15

. Men

jela

skan

pe

ntin

gnya

hid

up

man

diri,

disi

plin

, ker

ja

kera

s, d

an

berta

nggu

ng ja

wab

da

lam

mem

atuh

i pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

, ter

mas

uk

mel

angg

ar u

ndan

g-un

dang

ber

lalu

lint

as

deng

an

lam

pu

peng

atur

la

lu

– lin

tas

mak

a pe

rhat

ikan

gam

bar

oran

g pa

da la

mpu

pen

gatu

r la

lu -

linta

s te

rseb

ut.

a) A

pabi

la

mer

ah

bera

rti

lara

ngan

un

tuk

men

yebe

rang

. b)

Apa

bila

kun

ing

artin

ya s

iap.

c)

Apa

bila

hi

jau

artin

ya

tand

a bo

leh

men

yebe

rang

teta

pi h

arus

teta

p w

aspa

da.

4) A

pabi

la d

ijala

n te

rseb

ut t

idak

ter

dapa

t te

mpa

t pe

nyeb

eran

gan,

mak

a ja

ngan

lah

men

yebe

rang

de

kat

atau

lin

gkun

gan,

men

yebe

rang

lah

pada

te

mpa

t te

rbuk

a de

ngan

car

a se

perti

pet

unju

k te

rdah

ulu,

ser

ta u

saha

klan

lah

untu

k m

enga

mbi

l ja

rak

peny

eber

anga

nnya

. 5)

Apa

bila

m

enda

pati

pala

ng p

enut

up ja

lan

pada

pe

sim

pang

an

jala

n ke

reta

ap

i, ja

ngan

lah

men

erob

osny

a ka

rena

hal

itu

sang

at b

erba

haya

da

n sa

ngat

tida

k so

pan.

6)

Apa

bila

pad

a ja

lan

ters

ebut

, ada

pet

ugas

Pol

isi

men

gatu

r mak

a ik

utla

h pe

tunj

ukny

a ka

pan

anda

da

pat g

iliran

unt

uk m

enye

bera

ng.

7) A

pabi

la

bany

ak

kend

araa

n pa

rkir

atau

pa

ndan

gan

peng

emud

i di

jala

n te

rseb

ut

tidak

be

bas,

jang

anla

h m

enye

bera

ng ja

lan.

d.

Apa

bila

and

a na

ik T

rem

, Bus

ata

u Ta

xi, p

erha

tikan

ha

l - h

al s

ebag

ai b

erik

ut :

1) M

enun

ggu

pada

tem

pat

pem

berh

entia

n ya

ng

tela

h di

teta

pkan

dan

apa

bila

tida

k ad

a te

mpa

t -

tem

pat

pem

berh

entia

n,

jang

anla

h m

embe

rhen

tikan

ke

ndar

aan

ters

ebut

di

sem

bara

ngan

te

mpa

t, te

ruta

ma

ditik

unga

n at

au j

emba

tan,

per

empa

tan

atau

jal

an -

jal

an

yang

dib

eri t

anda

dila

rang

ber

hent

i.

Page 31: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII22

22

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

2) J

ika

hend

ak n

aik

atau

tur

un,

tung

gu s

amap

ai

bena

r - b

enar

ken

dara

an te

rseb

ut b

erhe

nti.

3) N

aik

turu

n ke

ndar

aan

atau

m

embe

rhen

tikan

ke

ndar

aan,

laku

kanl

ah d

iseb

elah

kiri

. D

alam

m

elak

ukan

hu

bung

an

atau

in

tera

ksi

sosi

al

deng

an

oran

g la

in,

mak

a ke

tika

seda

ng

men

ggun

akan

ke

ndar

aan,

pe

serta

di

dik

haru

s di

bias

akan

un

tuk

lebi

h da

hulu

m

embe

rikan

ke

sem

pata

n ke

pada

pen

yebe

rang

jal

an,

dan

tidak

m

enya

lahg

unak

an f

ungs

i dan

bad

an ja

lan,

mis

alny

a:

mem

arki

r ke

ndar

aan

di

jala

n um

um,

men

jem

ur

padi

/jagu

ng a

tau

hasi

l pan

en la

in d

i jal

anan

, ds

b. D

i sa

mpi

ng

itu,

pese

rta

didi

k ju

ga

haru

s di

bias

akan

un

tuk

men

ghin

dari

tinda

kan

yang

m

elan

ggar

la

lu

linta

s,

mis

alny

a:

men

ggun

akan

ke

ndar

aan

tanp

a m

emba

wa

sura

t-sur

at k

elen

gkap

an (S

TNK,

SIM

), na

ik

mot

or b

erbo

ncen

gan

tiga,

ata

u be

rkec

epat

an t

ingg

i se

hing

ga b

ukan

han

ya b

erba

haya

bag

i diri

nya

send

iri

tapi

juga

mem

baha

yaka

n ny

awa

oran

g la

in.

Unt

uk m

embe

ntuk

keh

idup

an m

asya

raka

t ya

ng

taat

huk

um,

perlu

dik

emba

ngka

n da

n di

tana

mka

n ni

lai-n

ilai

kom

itmen

, ko

nsek

uen

(ber

tang

gung

ja

wab

), sp

ortif

da

n be

rani

pa

da

gene

rasi

m

uda

umum

nya

dan

para

pe

laja

r kh

usus

nya,

se

baga

i ge

nera

si

pene

rus

yang

di

m

asa

depa

n ak

an

men

dudu

ki

dan

men

gem

ban

aman

at

mew

ujud

kan

kehi

dupa

n ya

ng le

bih

baik

.

1.1

Men

ghar

gai

peril

aku

berim

an d

an

berta

qwa

kepa

da

1.

Men

syuk

uri a

dany

a no

rma-

norm

a se

baga

i anu

gera

h Al

lah

Yang

Mah

a Ku

asa

bagi

ket

ertib

an

1. N

orm

a an

tar

daer

ah d

i In

done

sia

2. K

ebia

saan

an

tar d

aera

h

1. H

ukum

: a.

Men

aati

ram

bu-

ram

bu la

lu li

ntas

b.

Men

aati

mar

ka

jala

n

Mem

aham

i no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tar

daer

ah d

i In

done

sia

Dal

am k

ehid

upan

ber

mas

yara

kat,

berb

angs

a,

dan

bern

egar

a,

sem

ua

oran

g m

embu

tuhk

an

keam

anan

, ke

nyam

anan

, da

n ke

terti

ban.

U

ntuk

Page 32: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 23

23

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

Tuha

n YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di

lingk

unga

n se

kola

h,

mas

yara

kat,

bang

sa, d

an

nega

ra

2.2

Men

ghar

gai

sem

anga

t ke

bang

saan

da

n ke

bern

egar

aan

sep

erti

yang

di

tunj

ukka

n ol

eh p

ara

pend

iri

nega

ra

dala

m

men

etap

kan

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

seba

gai

land

asan

ko

nstit

usio

n

hidu

p m

anus

ia

2.

Men

erim

anor

ma

dan

kebi

asaa

nbai

k ya

ng

berla

ku d

i m

asya

raka

t seb

agai

w

ujud

ket

aata

n ke

pada

aga

ma

3.

M

enya

darip

entin

gnya

m

enta

ati n

orm

a da

n ke

bias

aan

yang

be

rlaku

4.

M

emat

uhi n

orm

a da

n ke

bias

aan

baik

yan

g be

rlaku

di r

umah

, di

seko

lah

dan

di

mas

yara

kat.

5.

Men

jela

skan

pe

nger

tian

norm

a,

kebi

asaa

n da

n pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

6.

Men

gide

ntifi

kasi

jeni

s-je

nis

norm

a da

n pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

ad

a da

lam

m

asya

raka

t di

Indo

nesi

a 7.

M

enje

lask

an tu

juan

da

n m

anfa

atad

anya

no

rma

dan

pera

tura

n pe

rund

anga

n

8.

Men

unju

kkan

con

toh

di In

done

sia.

3. A

rti p

entin

g no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tar d

aera

h di

Indo

nesi

a.

c. M

enaa

ti is

yara

t pe

ngat

ur la

lulin

tas

d. M

elen

gkap

i pe

ngam

anan

diri

da

lam

ber

lalu

lin

tas

2. S

osio

logi

: a.

Men

ghor

mat

i pe

nggu

na ja

lan

b.

Tid

ak

men

yala

hgun

akan

fu

ngsi

jala

n da

n ba

dan

jala

n c.

Men

erap

kan

etik

a be

rlalu

-lint

as

3. E

kono

mi:

a. B

ersi

kap

hem

at

dala

m p

erja

lana

n b.

Efe

fktif

dal

am

perja

lana

n 4.

Psi

kolo

gi:

a. M

engu

tam

akan

ra

sa a

man

b.

Men

guta

mak

an

rasa

nya

man

5.

Pol

itik:

a.

Mem

buat

ke

bija

kan

lalu

linta

s di

dasa

rkan

pad

a ke

pent

inga

n um

um/b

ersa

ma

b. M

elak

sana

kan

mew

ujud

kann

ya,

man

usia

m

embu

at

atur

an

yang

be

risi

keha

rusa

n se

seor

ang

mel

akuk

an

dan

tidak

m

elak

ukan

ses

uatu

, ya

ng d

alam

ter

min

olog

i PP

Kn

dise

but n

orm

a. S

elai

n no

rma,

dal

am m

asya

raka

t ada

ju

ga y

ang

dise

but

kebi

asaa

n, y

aitu

per

ilaku

ter

tent

u ya

ng d

ilaku

kan

seca

ra b

erul

ang-

ulan

g ol

eh a

nggo

ta

mas

yara

kat

sehi

ngga

pa

da

akhi

rnya

m

asya

raka

t m

eras

a ha

rus

mel

akuk

an

peril

aku

ters

ebut

. Pa

da

taha

p se

lanj

utny

a m

asya

raka

t te

rikat

un

tuk

sela

lu

berti

ndak

ber

dasa

rkan

nor

ma

dan

kebi

asaa

n itu

. Ole

h ka

rena

itu

gu

na

men

jaga

da

n m

empe

rtaha

nkan

ke

aman

an,

keny

aman

an,

dan

kete

rtiba

n da

lam

ke

hidu

pan

berm

asya

raka

t, be

rban

gsa

dan

bern

egar

a,

mas

yara

kat

haru

s se

lalu

ta

at

kepa

da

norm

a da

n ke

bias

aan

ters

ebut

. N

amun

dal

am p

erke

mba

ngan

nya,

ada

seb

agia

n m

asya

raka

t yan

g ke

mud

ian

kura

ng a

tau

bahk

an ti

dak

men

gind

ahka

n no

rma

dan

kebi

asaa

n te

rseb

ut,

atau

de

ngan

kat

a la

in m

elan

ggar

nor

ma

dan

kebi

asaa

n itu

. Ak

ibat

nya

terja

dila

h ke

tidak

terti

ban

sehi

ngga

ke

aman

an d

an k

enya

man

an p

un t

erga

nggu

. Ag

ar

kead

aan

ters

ebut

tid

ak

terja

di

teru

s-m

ener

us

(ber

kela

njut

an)

mak

a m

asya

raka

t se

paka

t un

tuk

mem

berik

an

sank

si

kepa

da

pela

ngga

r no

rma

dan

kebi

asaa

n, d

iterb

itkan

lah

apa

yang

dis

ebut

huk

um.

Den

gan

dem

ikia

n no

rma

dan

kebi

asaa

n te

rseb

ut

tela

h m

enin

gkat

sta

tusn

ya m

enja

di h

ukum

. Te

rkai

t de

ngan

inte

raks

i war

ga m

asya

raka

t dal

am k

ehid

upan

kh

usus

nya

kese

lam

atan

ber

lalu

lin

tas

di j

alan

ray

a,

mak

a la

hirla

h U

ndan

g-un

dang

Nom

or 2

2 ta

hun

2009

, te

ntan

g La

lu L

inta

s da

n An

gkut

an J

alan

. O

leh

kare

na it

u da

pat d

ikat

akan

bah

wa

lahi

rnya

su

atu

unda

ng-u

ndan

g pa

da

haki

katn

ya

kare

na

Page 33: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII24

24

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

al n

egar

a ke

bang

saan

3.

4 M

emah

ami

norm

a da

n ke

bias

aan

anta

r dae

rah

di In

done

sia

4.4

Men

alar

ha

sil t

elaa

h

norm

a da

n ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

sika

p pe

rilak

u ta

at

pada

norm

a da

n pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

9.

Men

gide

ntifi

kasi

ka

sus

yang

m

elan

ggar

nor

ma

yang

ber

laku

dan

te

rgol

ong

tinda

kan

koru

p/ru

sak.

10

. Men

gana

lisis

fakt

or

peny

ebab

terja

diny

a pe

lang

gara

n te

rhad

ap n

orm

a da

n pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

term

asuk

nor

ma

dan

kebi

asaa

n be

rlalu

lin

tas.

11

. Men

gana

lisis

sol

usi

terh

adap

pe

lang

gara

n no

rma

dan

pera

tura

n pe

rund

anga

n.

12. M

enje

lask

an

pent

ingn

ya h

idup

m

andi

ri,di

sipl

in, k

erja

ke

ras,

dan

be

rtang

gung

jaw

ab

dala

m m

emat

uhi

norm

a da

n pe

ratu

ran

yang

ber

laku

.

kebi

jaka

n la

lu

linta

s be

rdas

arka

n ke

bena

ran

c. M

enga

was

i pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

seca

ra a

dil.

dibu

tuhk

an o

leh

mas

yara

kat s

ebag

ai u

paya

men

jaga

da

n m

empe

rtaha

nkan

ke

terti

ban,

ke

aman

an

dan

keny

aman

an.

Unt

uk i

tula

h m

enta

ati

dan

mem

atuh

i no

rma-

norm

a, k

ebia

saan

, ada

t ist

iada

t, da

n pe

ratu

ran

peru

dang

-und

anga

n ya

ng b

erla

ku s

anga

t di

perlu

kan

(asp

ek h

ukum

). Se

perti

dis

ebut

kan

dala

m U

UD

194

5 pa

sal

27

ayat

(1)

bah

wa:

Set

iap

war

ga n

egar

a be

rsam

aan

kedu

duka

nnya

dal

am h

ukum

dan

pem

erin

taha

n da

n w

ajib

men

junj

ung

huku

m d

an p

emer

inta

han

ters

ebut

ta

npa

kecu

ali.

Hal

ini

ses

uai

asas

tan

ggun

gjaw

ab,

kead

ilan

dan

kom

itmen

. Pe

ntin

gnya

Men

taat

i Huk

um

Sela

in t

erw

ujud

nya

kete

rtiba

n, k

eam

anan

dan

ke

nyam

anan

, tu

juan

di

bent

ukny

a hu

kum

ju

ga

dim

aksu

dkan

un

tuk

mem

berik

an

perli

ndun

gan

dan

kead

ilan

terh

adap

war

ga n

egar

anya

. Be

rdas

arka

n ha

kika

t dan

uns

ur p

embe

ntuk

nya,

mak

a tu

juan

huk

um a

kan

terw

ujud

, bi

la s

elur

uh k

ompo

nen

bang

sa d

i ne

geri

ini

sela

lu m

enta

ati

pera

tura

n ya

ng

berla

ku

(asp

ek

huku

m)

dan

berta

nggu

ng

jaw

ab

seca

ra b

ersa

ma-

sam

a ba

gi k

emas

laha

tan

bers

ama.

H

al p

entin

g ya

ng p

erlu

dik

emuk

akan

di s

ini d

ari

Und

ang-

unda

ng N

o. 2

2 Ta

hun

2009

yai

tu t

enta

ng

Lalu

Lin

tas

dan

Angk

utan

Jal

an a

dala

h:

Tuju

an:

(1)

mew

ujud

kan

pela

yana

n la

lu li

nas

dan

angk

utan

ja

lan

yang

am

an,

sela

mat

, te

rtib,

la

ncar

, dan

terp

adu

deng

an m

oda

angk

utan

lain

unt

uk

men

doro

ng

pere

kono

mia

n na

sion

al,

mem

ajuk

an

kese

jaht

eraa

n um

um,

mem

per-k

ukuh

per

satu

an d

an

kesa

-tuan

ban

gsa,

ser

ta m

ampu

men

junj

ung

tingg

i m

arta

bat n

asio

nal;

(2)

terw

ujud

nya

etik

a da

n bu

daya

Page 34: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 25

25

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

berla

lu li

ntas

; (3)

terw

ujud

nya

pene

gaka

n hu

kum

dan

ke

past

ian

huku

m b

agi m

asya

raka

t. Se

jala

n de

ngan

itu

dala

m p

asal

105

UU

Nom

or

22

Tahu

n 20

09

dite

gask

an:

”Set

iap

oran

g ya

ng

men

ggun

akan

ja

lan

waj

ib

a.

berp

erila

ku

terti

b;

dan/

atau

; b. m

ence

gah

hal-h

al y

ang

dapa

t mer

inta

ngi,

mem

baha

yaka

n ke

aman

an

dan

kesa

lam

atan

La

lu

Lint

as

dan

Angk

utan

Ja

lan,

at

au

yang

da

pat

men

imbu

lkan

ker

usak

an ja

lan.

1.

1 M

engh

arga

i pe

rilak

u be

riman

dan

be

rtaqw

a ke

pada

Tu

han

YME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am

kehi

dupa

n di

lin

gkun

gan

seko

lah,

m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

ne

gara

2.

2 M

engh

arga

i se

man

gat

keba

ngsa

an

dan

kebe

rneg

ara

an s

eper

ti ya

ng

ditu

njuk

kan

oleh

par

a

1. M

ensy

ukur

i ada

nya

HAM

seb

agai

an

uger

ah A

llah

Yang

M

aha

Kuas

a 2.

Mem

anfa

atka

n H

AM

untu

k ke

baik

an

seba

gai w

ujud

m

enja

lank

an a

gam

a 3.

Men

ghar

gai u

paya

pa

ra p

endi

ri ne

gara

ya

ng m

enga

tur H

AM

dala

m k

onst

itusi

(U

UD

194

5)

4. M

engg

unak

an H

AM

sesu

ai p

erat

uran

pe

rund

anga

n ya

ng

berla

ku

5. M

enja

ga d

iri a

gar

tidak

men

ginj

ak-in

jak

HAM

ora

ng la

in

(tem

an)

6. M

enje

lask

an

peng

ertia

n H

AM

7. M

engi

dent

ifika

si je

nis-

1. H

akik

at h

ak

asas

i m

anus

ia

sesu

ai

Panc

asila

2.

Jam

inan

pe

rlind

unga

n ha

k da

n ke

waj

iban

as

asi

man

usia

da

lam

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

3. P

erila

ku

posi

tif

seba

gai

peng

harg

aan

hak

asas

i m

anus

ia

sesu

ai U

UD

N

egar

a

1. H

ukum

: a.

Men

aati

ram

bu-

ram

bu la

lu li

ntas

b.

Men

aati

mar

ka

jala

n c.

Men

aati

isya

rat

peng

atur

lalu

linta

s d.

Mel

engk

api

peng

aman

an d

iri

dala

m b

erla

lu

linta

s 2.

Sos

iolo

gi:

a. M

engh

orm

ati

peng

guna

jala

n b.

Tid

ak

men

yala

hgun

akan

fu

ngsi

jala

n da

n ba

dan

jala

n c.

Men

erap

kan

etik

a be

rlalu

-lint

as

3. E

kono

mi:

a. B

ersi

kap

hem

at

dala

m p

erja

lana

n b.

Efe

fktif

dal

am

Seca

ra

umum

da

pat

dika

taka

n H

ak

Asa

si

Man

usia

ada

lah

hak

poko

k at

au h

ak d

asar

yan

g di

baw

a ol

eh m

anus

ia s

ejak

lahi

r ya

ng s

ecar

a ko

drat

m

elek

at

pada

se

tiap

man

usia

da

n tid

ak

dapa

t di

gang

gu g

ugat

kar

ena

mer

upak

an a

nuge

rah

Tuha

n Ya

ng m

aha

Esa.

Sed

angk

an s

ecar

a yu

ridis

dal

am U

U

RI

Nom

or 3

9 Ta

hun

1999

, di

sebu

tkan

bah

wa:

“H

ak

Asas

i man

usia

ada

lah

sepe

rang

kat h

ak y

ang

mel

ekat

pa

da

haki

kat

dan

kebe

rada

an

man

usia

se

baga

i m

akhl

uk

Tuha

n Ya

ng

mah

a Es

a da

n m

erup

akan

an

uger

ah N

ya y

ang

waj

ib d

ihor

mat

i, di

junj

ung

tingg

i da

n di

lindu

ngi o

leh

Neg

ara,

huk

um,

pem

erin

tah,

dan

se

tiap

oran

g de

mi

keho

rmat

an s

erta

per

lindu

ngan

ha

rkat

dan

mar

taba

t man

usia

”. Se

baga

iman

a su

dah

dike

tahi

ber

sam

a ba

hwa

jeni

s-je

nis

HAM

m

elip

uti:

1)

hak

asas

i pr

ibad

i, co

ntoh

nya:

hak

unt

uk m

emilih

dan

mem

eluk

sua

tu

agam

a; 2

) ha

k as

asi e

kono

mi,

cont

ohny

a: h

ak u

ntuk

be

rusa

ha/b

erda

gang

; 3)

hak

asas

i pol

itik,

con

tohn

ya:

hak

untu

k di

pilih

dan

mem

ilih d

alam

pem

ilu;

4) h

ak

asas

i so

cial

-bud

aya,

co

ntoh

nya;

ha

k un

tuk

mem

pero

leh

pend

idik

an

atau

m

enge

mba

ngka

n ba

katn

ya d

i bi

dang

sen

i; 5)

hak

asa

si p

ersa

maa

n hu

kum

, co

ntoh

nya:

hak

unt

uk d

iper

laku

kan

sam

a di

Page 35: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII26

26

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

pend

iri

nega

ra

dala

m

men

etap

kan

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

seba

gai

land

asan

ko

nstit

usio

nal

neg

ara

keba

ngsa

an

3.5

Mem

aham

i H

ak A

sasi

M

anus

ia

(HAM

) da

lam

U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.

5 M

enya

ji pe

laks

anaa

n ke

waj

iban

as

asi

man

usia

jeni

s H

AM

8. H

ak d

an k

ewaj

iban

w

arga

Neg

ara

men

urut

UU

D 1

945

9. M

enun

jukk

an c

onto

h ha

k da

n ke

waj

iban

ya

ng s

esua

i den

gan

UU

D 1

945

10. M

enun

juka

n co

ntoh

si

kap

dan

peril

aku

yang

mel

angg

ar h

ak

dan

kew

ajib

an

(pel

angg

aran

HAM

: ko

rups

i) 11

. Men

desk

ripsi

kan

akib

at p

elan

ggar

an

HAM

(khu

susn

ya

koru

psi)

12. M

enga

nalis

is fa

ktor

pe

nyeb

ab te

rjadi

nya

pela

ngga

ran

HAM

. 13

. Men

gana

lisis

sol

usi

terh

adap

pel

angg

aran

H

AM (u

paya

pe

rlind

unga

n da

n pe

nega

kan

HAM

) 14

. Men

unju

kkan

con

toh

upay

a pe

rlind

unga

n da

n pe

nega

kan

HAM

. 15

. Iku

tser

ta d

alam

upa

ya

perli

ndun

gan

dan

pene

gaka

n H

AM d

i se

kita

r rum

ah d

an

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45.

perja

lana

n 4.

Psi

kolo

gi:

a. M

engu

tam

akan

ra

sa a

man

b.

Men

guta

mak

an

rasa

nya

man

5.

Pol

itik:

a.

Mem

buat

ke

bija

kan

lalu

linta

s di

dasa

rkan

pad

a ke

pent

inga

n um

um/b

ersa

ma

b. M

elak

sana

kan

kebi

jaka

n la

lu

linta

s be

rdas

arka

n ke

bena

ran

c. M

enga

was

i pe

laks

anaa

n ke

bija

kan

lalu

lin

tas

seca

ra a

dil.

muk

a hu

kum

; da

n 6)

hak

asa

si p

erla

kuan

tat

a ca

ra

pera

dila

n da

n pe

rlind

unga

n hu

kum

, co

ntoh

nya:

hak

un

tuk

dipe

rlaku

kan

seca

ra b

aik

apab

ila te

rliba

t dal

am

mas

alah

huk

um a

tau

dilin

dung

i da

ri pe

rlaku

an y

ang

sew

enan

g-w

enan

g da

ri pi

hak

lain

. Se

suai

de

ngan

ni

lai-n

ilai

Panc

asila

, im

plem

enta

si H

AM m

enur

ut U

UD

194

5 tid

ak b

oleh

m

engu

rang

i ap

alag

i m

elan

ggar

HAM

ora

ng l

ain.

Di

sam

ping

itu

, ju

ga

haru

s se

imba

ng

deng

an

kew

ajib

anny

a ba

ik s

ebag

ai m

akhl

uk T

uhan

, m

akhl

uk

indi

vidu

mau

pun

mak

hluk

sos

ial.

Den

gan

kata

lai

n ad

anya

kes

eim

bang

an a

ntar

a ha

k da

n ke

waj

iban

. Ke

tent

uan

hak

dan

kew

ajib

an w

arga

neg

ara

dala

m

UU

D

1945

da

lam

im

plem

enta

siny

a pa

da

kehi

dupa

n se

hari-

hari

dija

bark

an

dala

m

berb

agai

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an, a

ntar

a la

in: U

ndan

g-un

dang

N

o.

39

Tahu

n 19

99

tent

ang

Hak

As

asi

Man

usia

. U

ndan

g-U

ndan

g R

I N

omor

23

Tahu

n 20

02

tent

ang

Perli

ndun

gan

Anak

, U

ndan

g-U

ndan

g R

I N

omor

8 T

ahun

199

8 te

ntan

g Pe

nges

ahan

Kon

vens

i M

enen

tang

Pe

nyik

saan

da

n Pe

rlaku

an

atau

Pe

nghu

kum

an L

ain

yang

Kej

am,

Tida

k M

anus

iaw

i, at

au M

eren

dahk

an M

arta

bat

Man

usia

, da

n U

ndan

g-un

dang

Nom

or 2

2 ta

hun

2009

, te

ntan

g La

lu L

inta

s da

n An

gkut

an J

alan

. Te

rkai

t de

ngan

UU

No.

22

Tahu

n 20

09,

hal

pent

ing

yang

per

lu d

iket

ahui

ole

h pe

serta

did

ik a

ntar

a la

in h

ak d

an k

ewaj

iban

seb

agai

pen

gem

udi

seba

gai

berik

ut:

Seba

gai p

enge

mud

i a.

Seb

elum

ber

angk

at

1) P

erha

tikan

lah

kese

hata

n an

da,

apak

ah

kese

hata

n m

engi

zin

kan

untu

k m

enge

mud

i.

Page 36: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 27

27

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

seba

gaim

ana

diat

ur

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45.

seko

lah(

term

asuk

dar

i tin

daka

n an

tikor

upsi

). 16

. Men

jela

skan

pe

ntin

gnya

hid

up

man

diri,

disi

plin

, ker

ja

kera

s, d

an

berta

nggu

ng ja

wab

da

lam

per

lindu

ngan

da

n pe

nega

kan

HAM

se

suai

UU

D 1

945

2) L

engk

apila

h su

rat–

sura

t ke

tera

ngan

an

da

sepe

rti S

IM, S

TNK,

KTP

and

a.

3) P

erik

sala

h pe

rala

tan

kend

araa

n an

da,

apak

ah

kend

aran

ters

ebut

itu

siap

unt

uk a

nda

kend

arai

, m

isal

nya

rem

nya,

lam

pu -

lam

pu,

kaca

spi

on

dsb.

4)

Gun

akan

lah

pera

lata

n ke

ndar

aan

yang

sta

ndar

da

ri pa

brik

ja

ngan

m

erub

ah

/ m

engg

anti

para

lata

n ke

ndar

aan

sehi

ngga

tid

ak

sesu

ai

deng

an fu

ngsi

dan

tuju

anny

a.

5) S

ebel

um a

nda

bera

ngka

t ten

tuka

nlah

tuju

an

kem

ana

anda

aka

n be

rper

gian

. 6)

Hen

dakl

ah a

nda

men

gena

l den

gan

pera

tura

n -

pera

tura

n da

r jal

an-ja

lan

yang

aka

n di

tem

puh.

Pe

rhat

ikan

beb

an m

utas

i ken

dara

an, a

paka

h se

suai

den

gan

kete

ntua

n pa

da ja

lan

yang

aka

n di

lalu

inya

. b.

Dal

am p

erja

lana

n 1)

Men

taat

i se

mua

pe

ratu

ran/

peru

ndan

g un

dang

an la

lu li

ntas

yan

g ad

a.

2) S

etia

p pe

ngem

udi h

arus

men

gura

ngi k

ecep

atan

(a

ntis

pasi

), an

tara

lain

: a)

Men

ghad

api t

ikun

gan.

b)

Men

ghad

api t

empa

t - te

pat p

ersi

mpa

ngan

. c)

Men

ghad

api l

inta

s ke

reta

api

d)

Men

ghad

api t

empa

t - te

mpa

t ram

ai.

e) A

kan

dila

lui o

leh

kend

aran

lain

. f)

Sew

aktu

ber

papa

san

deng

an k

enda

raan

lain

, te

ruta

ma

dim

alam

har

i. g)

Ber

papa

san

deng

an

iring

–irin

gan/

rom

bong

-an

/pas

ukan

/jena

sah

kala

u pe

rlu m

ingg

ir da

n be

rhen

ti.

3) M

embe

rhen

tikan

ken

dara

an d

idep

an g

aris

sto

p

Page 37: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII28

28

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

pada

Ze

bra

untu

k m

embe

rikan

ke

sem

pata

n ke

pada

par

a pe

nyeb

eran

g ja

lan.

4)

Bila

aka

n m

erub

ah a

rah,

ber

hent

i da

n ja

lan,

m

embe

rikan

tand

a-ta

nda

yang

jela

s da

n ja

ngan

di

laku

kan

deng

an ti

ba-ti

ba/m

edad

ak.

5) P

erha

tikan

se

lalu

ga

nguu

an

yang

m

enda

dak

sepe

rti a

nak-

anak

yan

g m

enda

dak

mas

uk ja

lur

jala

n ol

eh

kare

na

men

geja

r la

yang

-laya

ng,

men

gam

bil

alat

per

mai

nann

ya (

bola

, ke

lere

ng,

dsb-

nya)

, dan

men

dada

k m

enye

bera

ng ja

lan.

6)

Jal

anka

nlah

ke

cepa

tan

kend

araa

n se

suai

de

ngan

ke

cepa

tan

rata

-rata

ke

ndar

aan

yang

te

lah

dite

ntuk

an.

7) A

pabi

la

mem

belo

k ke

kana

n ha

rus

men

dahu

luka

n ke

ndar

aan-

kend

araa

n la

in y

ang

data

ng d

ari a

rah

depa

nnya

. 8)

Men

jaga

jara

k de

ngan

kec

epat

an y

ang

bera

da

dide

pan

dan

usah

akan

dap

at m

engu

asai

situ

asi

jala

n/la

lu li

ntas

did

epan

nya

seja

uh le

bih

kura

ng

60 m

eter

. 9)

Pad

a cu

aca

huja

n ha

rus

mem

perh

atik

an k

erja

da

ri pe

saw

at p

engh

apus

kac

a.

10)

Berik

an p

riorit

as a

pabi

la m

enju

mpa

i pe

mak

ai

jala

n ya

ng

men

dapa

t hak

uta

ma

pe

nggu

naan

ja

lan.

11

) G

unak

an s

abuk

kes

elam

atan

. 12

) U

ntuk

ke

ndar

aan

roda

2/

sepe

da

mot

or,

guna

kanl

ah j

alur

seb

elah

kiri

, ny

alak

an l

ampu

pa

da s

iang

har

i dan

gun

akan

hel

m y

ang

stan

dar

baik

pen

gem

udi d

an y

ang

di b

once

ng.

c. L

aran

gan-

lara

ngan

bag

i pen

gem

udi

1) D

ilara

ng m

enge

mud

ikan

ken

dara

an

a) S

ambi

l m

erok

ok,

mak

an,

min

um

dan

Page 38: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 29

29

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

berb

icar

a,

ngob

rol

deng

an

penu

mpa

ng,

men

elpo

n/sm

s.

b) A

pabi

la

kese

hata

n te

rgan

ggu,

m

enga

ntuk

, le

lah

jasm

ani/r

ohan

i. c)

Set

elah

/seh

abis

m

inum

–min

uman

al

koho

l de

ngan

kad

ar ti

nggi

. 2)

Jan

gan

men

gem

udik

an k

enda

raan

yan

g da

pat

mem

baha

yaka

n pe

mak

ai

jala

n la

in/m

elar

ikan

ke

ndar

aan

deng

an k

ecep

atan

ting

gi.

3) J

ika

belu

m

aman

, ja

ngan

m

enda

hulu

i ke

ndar

aan

lain

, se

perti

di

tikun

gan,

je

mba

tan

taja

m/ti

kung

an,

Zebr

a C

ross

, lin

tasa

n da

lam

ke

reta

api

, di

pers

impa

ngan

-pes

impa

ngan

dan

ap

abila

pan

dang

an m

ata

kede

pan

tidak

beb

as.

4) J

anga

n m

enge

mud

ikan

ke

ndar

aan

bila

man

a m

engi

dap

peny

akit

yang

mud

ah ti

mbu

l/kam

buh.

(p

enya

kit j

antu

ng, d

iabe

tes,

aya

n/ep

ileps

i) 5)

Jan

gan

men

ggun

akan

ke

ndar

aan

apab

ila

kom

pone

n/pe

rala

tan

kend

araa

n su

dah

tidak

la

yak

paka

i m

isal

nya:

ban

sud

ah g

undu

l, re

m

tidak

no

rmal

, la

mpu

/

pene

rang

an

tidak

m

enya

la/m

ati,

dll.

d. K

husu

s pe

ngen

dara

sep

eda

1) K

husu

s ba

gi

kend

araa

n se

peda

, ha

rus

men

empa

tkan

di

ri di

sebe

lah

palin

g ki

ri da

ri ke

ndar

aan

lain

nya

dan

tidak

dib

enar

kan

berja

jar

kesa

mpi

ng le

bih

dari

dua

sepe

da.

2) D

ilara

ng

men

ggan

del

dala

m

kend

araa

n be

rmot

or la

inny

a ya

ng s

edan

g be

rjala

n.

3) J

anga

n m

emba

wa

beba

n ya

ng

mel

ebih

i ke

mam

puan

, se

hing

ga

peng

enda

ra

sepe

da

tidak

dap

at m

engu

asai

sep

edan

ya.

4) P

enge

ndar

a se

peda

pad

a m

alam

har

i ha

rus

Page 39: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII30

30

Kom

pete

nsi

Das

ar

Indi

kato

r Pen

capa

ian

Kom

pete

nsi

Mat

eri P

okok

D

imen

si d

an In

dika

tor

Mod

el In

tegr

asi

men

ggun

akan

pen

eran

gan

lam

puu

secu

kupn

ya,

sehi

ngga

dap

at d

ilihat

ole

h pe

mak

i jal

an la

in.

5) S

etia

p pe

ngen

dara

se

peda

ha

rus

men

gece

k ke

leng

kapa

n se

peda

nya

mis

alny

a re

m

dan

lonc

eng/

bel.

Terk

ait

deng

an k

ewaj

iban

dan

lar

anga

n ba

gi

peng

emud

i se

baga

iman

a te

rgam

bar

di a

tas,

mak

a si

kap

dan

peril

aku

yang

har

us d

itum

buhk

emba

ngka

n ad

alah

sik

ap d

an p

erila

ku y

ang

dida

sark

an p

ada

nila

i-ni

lai

disi

plin

dan

tan

ggun

g ja

wab

. M

elal

ui s

ikap

dan

pe

rilak

u di

sipl

in d

an ta

nggu

ng ja

wab

, seo

rang

pen

ge-

mud

i aka

n be

rusa

ha u

ntuk

mam

atuh

i ket

entu

an y

ang

berla

ku,

baik

ter

kait

deng

an m

arka

jala

n da

n ra

mbu

-ra

mbu

lalu

lint

as m

aupu

n ke

leng

kapa

n ke

ndar

aan

& pe

nggu

nany

a se

hing

ga a

kan

terw

ujud

ket

ertib

an, k

e-am

anan

, ken

yam

anan

, dan

kes

elam

atan

di j

alan

. De-

ngan

dem

ikia

n di

a te

rhin

dar d

ari t

inda

kan

yang

dap

at

mer

ugik

an o

rang

lain

, ata

u de

ngan

kat

a la

in te

rhin

dar

dari

tinda

kan

yang

mel

angg

ar h

ak a

sasi

ora

ng la

in.

Page 40: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 31

31

B.

Mod

el P

engi

nteg

rasi

an P

endi

dika

n La

lu L

inta

s da

lam

Pen

gem

bang

an S

ilabu

s K

ompe

tens

i Int

i:

1.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i aj

aran

aga

ma

yang

dia

nutn

ya.

2.

Men

ghar

gai d

an m

engh

ayat

i per

ilaku

juju

r, di

sipl

in,

tang

gung

jaw

ab,

pedu

li (to

lera

nsi,

goto

ng r

oyon

g),

sant

un,

perc

aya

diri,

dal

am

berin

tera

ksi s

ecar

a ef

ektif

den

gan

lingk

unga

n so

sial

dan

ala

m d

alam

jang

kaua

n pe

rgau

lan

dan

kebe

rada

anny

a.

3.

Mem

aham

i da

n m

ener

apka

n pe

nget

ahua

n (fa

ktua

l, ko

nsep

tual

, da

n pr

osed

ural

) be

rdas

arka

n ra

sa i

ngin

tah

unya

ten

tang

ilm

u pe

nget

ahua

n, te

knol

ogi,

seni

, bud

aya

terk

ait f

enom

ena

dan

keja

dian

tam

pak

mat

a.

4.

Men

gola

h, m

enya

ji, d

an m

enal

ar d

alam

rana

h ko

nkre

t (m

engg

unak

an, m

engu

rai,

mer

angk

ai, m

emod

ifika

si, d

an m

embu

at) d

an ra

nah

abst

rak

(men

ulis

, mem

baca

, men

ghitu

ng, m

engg

amba

r, da

n m

enga

rang

) se

suai

den

gan

yang

dip

elaj

ari d

i sek

olah

dan

sum

ber l

ain

yang

sam

a da

lam

sud

ut p

anda

ng/te

ori.

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku

berim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di li

ngku

ngan

se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.1

Men

ghar

gai k

eluh

uran

ni

lai-n

ilai P

anca

sila

se

baga

i pan

dang

an

hidu

p ba

ngsa

3.

1. M

emah

ami n

ilai-n

ilai

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra d

an p

anda

ngan

1.

Men

erim

a ni

lai-n

ilai

ketu

hana

n,

kem

anus

iaan

, pe

rsat

uan,

ke

raky

atan

, dan

ke

adila

n se

baga

i da

sar n

egar

a 2.

M

ener

ima

nila

i-nila

i ke

tuha

nan,

ke

man

usia

an,

pers

atua

n,

kera

kyat

an, d

an

kead

ilan

seba

gai

pand

anga

n hi

dup

1. K

edud

ukan

, fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

seba

gai

dasa

r ne

gara

.

Men

gam

ati

• M

emba

ca w

acan

a ta

juk

sura

t kab

ar b

erju

dul

“Sak

ti da

n Ti

dakn

ya

Panc

asila

” •

Men

gam

ati g

amba

r tok

oh

peng

usul

das

ar n

egar

a

• M

enca

tat h

al-h

al y

ang

pent

ing

dan

yang

tida

k di

keta

hui d

alam

wac

ana

M

enan

ya

• M

engi

dent

ifika

si

perta

nyaa

n da

ri w

acan

a ya

ng b

erka

itan

deng

an

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

i-an

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g ke

dudu

kan,

fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

seba

gai

dasa

r

4 x

3 JP

(1

2 JP

) • P

endi

dika

n Pa

ncas

ila

dan

Kew

arga

nega

raan

SM

P/M

Ts

Kela

s VI

II,

Jaka

rta:

Kem

dikb

ud

• Tim

Pe

nyus

un,

Pend

idik

an

Kesa

dara

n Be

rkon

sti-

Page 41: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII32

32

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

hidu

p ba

ngsa

4.

1 M

enal

ar n

ilai-n

ilai

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra d

an p

anda

ngan

hi

dup

bang

sa d

alam

ke

hidu

pan

seha

ri-ha

ri

bang

sa

3.

Beru

saha

m

elak

sana

kan

ajar

an

agam

anya

den

gan

seba

ik-b

aikn

ya

4.

Mem

ilih te

man

tanp

a m

elih

at p

erbe

daan

(a

gam

a, s

uku,

dan

st

atus

sos

ial

ekon

omi)

5.

Beke

rjasa

ma

yang

di

land

asi o

leh

kebe

nara

n da

n ke

baik

an

6.

Men

guta

mak

an

pers

atua

n da

ripad

a pe

rmus

uhan

7.

M

emilih

mus

yaw

arah

da

lam

men

yele

saik

an

mas

alah

8.

M

elak

sana

kan

kepu

tusa

n de

ngan

pe

nuh

tang

gung

ja

wab

(kom

itmen

) 9.

M

embe

ri ba

ntua

n te

rhad

ap o

rang

yan

g m

embu

tuhl

an (p

edul

i) 10

. Men

gide

ntifi

kasi

nila

i-ni

lai y

ang

terk

andu

ng

dala

m P

anca

sila

11

. Men

jela

skan

pe

ntin

gnya

m

emah

ami n

ilai-n

ilai

kedu

duka

n da

n fu

ngsi

Pa

ncas

ila s

ebag

ai d

asar

ne

gara

. •

Men

yusu

n pe

rtany

aan

Men

cata

t per

tany

aan

yang

ingi

n di

keta

hui

• M

enga

juka

n pe

rtany

aan

yang

tela

h di

susu

n da

n di

cata

t M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i dan

m

endi

skus

ikan

jaw

aban

at

as p

erta

nyaa

n ya

ng

suda

h di

susu

n

• M

enca

ri su

mbe

r bel

ajar

la

in s

eper

ti bu

ku

refe

rens

i lai

n da

n in

tern

et.

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

disk

usik

an h

ubun

gan

atas

ber

baga

i inf

orm

asi

yang

sud

ah d

iper

oleh

se

belu

mny

a,

• M

enyi

mpu

lkan

tent

ang

kedu

duka

n da

n fu

ngsi

se

rta a

rti p

entin

g Pa

ncas

ila s

ebag

ai d

asar

ne

gara

. M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yusu

n la

pora

n ha

sil

tela

ah k

edud

ukan

, fu

ngsi

, dan

arti

pen

ting

nega

ra.

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

deng

an

bent

uk

urai

an d

an

penu

gasa

n te

ntan

g ke

dudu

kan,

fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

seba

gai

dasa

r ne

gara

. K

eter

ampi

lan:

Porto

folio

un

tuk

men

ilai

hasi

l tel

aah

Panc

asila

se

baga

i da

sar

Neg

ara.

tusi

unt

uk

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

an

Mah

kam

ah

Kons

titus

i R

I, 20

09

• Ref

eren

si

sesu

ai

mat

eri

poko

k • L

ingk

ung-

an

mas

ya-

raka

t dan

se

kola

h

Page 42: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 33

33

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Panc

asila

seb

agai

da

sar n

egar

a da

n pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

12

. Men

desk

ripsi

kan

mak

na n

ilai-n

ilai

Panc

asila

seb

agai

da

sar n

egar

a da

n pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

13

. Men

unju

kkan

sik

ap

posi

tif te

rhad

ap

Panc

asila

dal

am

kehi

dupa

n se

hari-

hari

14. M

enun

jukk

an c

onto

h si

kap

yang

m

ence

rmin

kan

nila

i-ni

lai P

anca

sila

se

baga

i das

ar N

egar

a da

n pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

dal

am

kehi

dupa

n be

rlalu

lin

tas

dan

pem

anfa

atan

jala

n

15. M

enun

jukk

an c

onto

h si

kap

yang

be

rtent

anga

n de

ngan

ni

lai-n

ilai P

anca

sila

da

lam

keh

idup

an

berla

lu li

ntas

dan

pe

man

faat

an ja

lan

16. M

enje

lask

an

pent

ingn

ya h

idup

2.

Ked

uduk

an,

fung

si, d

an

arti

pent

ing

Panc

asila

se

baga

i pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

.

Panc

asila

seb

agai

das

ar

nega

ra.

• M

embu

at k

esep

akat

an

tent

ang

tata

terti

b se

lam

a pe

nyaj

ian

mat

eri

• M

enya

mpa

ikan

pen

dapa

t M

enga

mat

i •

Mem

baca

wac

ana

taju

k su

rat k

abar

ber

judu

l “S

akti

dan

Tida

knya

Pa

ncas

ila”

• M

enca

tat h

al-h

al y

ang

pent

ing

dan

yang

tida

k di

keta

hui

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

dari

wac

ana

yang

ber

kaita

n de

ngan

ke

dudu

kan

dan

fung

si

Panc

asila

seb

agai

pa

ndan

gan

hidu

p.

• M

enyu

sun

perta

nyaa

n

Men

gum

pulk

an In

form

asi

• M

enca

ri in

form

asi d

an

men

disk

usik

an ja

wab

an

atas

per

tany

aan

yang

su

dah

disu

sun

Men

disk

usik

an h

ubun

gan

atas

ber

baga

i inf

orm

asi

yang

sud

ah d

iper

oleh

se

belu

mny

a

• M

enyi

mpu

lkan

tent

ang

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g ke

dudu

kan,

fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

seba

gai

pand

anga

n hi

dup

bang

sa.

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

deng

an

bent

uk

urai

an d

an

penu

gasa

n te

ntan

g ke

dudu

kan,

fu

ngsi

, dan

ar

ti pe

ntin

g Pa

ncas

ila

Page 43: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII34

34

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

disi

plin

dan

be

rtan

ggun

g ja

wab

da

lam

keh

idup

an

bers

ama

3.

Pan

casi

la

seba

gai

satu

ke

satu

an

yang

tida

k te

rpis

ahka

n

kedu

duka

n da

n fu

ngsi

se

rta a

rti p

entin

g Pa

ncas

ila s

ebag

ai

pand

anga

n hi

dup

bang

sa

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

disk

usik

an h

ubun

gan

atas

ber

baga

i inf

orm

asi

yang

sud

ah d

iper

oleh

se

belu

mny

a M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yusu

n la

pora

n ha

sil

tela

ah k

edud

ukan

, fu

ngsi

, dan

arti

pen

ting

Panc

asila

seb

agai

pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

M

enga

mat

i •

Men

gam

ati b

eber

apa

gam

bar t

enta

ng

perw

ujud

an n

ilai-n

ilai

Panc

asila

M

enan

ya

• M

engi

dent

ifika

si

perta

nyaa

n te

ntan

g ni

lai-

nila

i Pan

casi

la.

• M

enyu

sun

perta

nyaa

n

Men

gum

pulk

an In

form

asi

• M

enca

ri in

form

asi d

an

men

disk

usik

an ja

wab

an

atas

per

tany

aan

yang

su

dah

disu

sun

Men

disk

usik

an h

ubun

gan

atas

ber

baga

i inf

orm

asi

seba

gai

pand

anga

n hi

dup

bang

sa

Ket

eram

pila

n:

• Po

rtofo

lio

untu

k m

enila

i ha

sil t

elaa

h te

ntan

g ke

dudu

kan

Panc

asila

se

baga

i pa

ndan

gan

hidu

p ba

ngsa

Si

kap:

Obs

erva

si,

peni

laia

n di

ri,

peni

laia

n an

tarp

eser

ta

didi

k, a

tau

jurn

al

tent

ang

Panc

asila

se

baga

i sat

u ke

satu

an

yang

tida

k te

rpis

ahka

n.

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

dan

penu

-ga

san

Ket

eram

pila

n:

Page 44: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 35

35

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

4.

Per

wuj

udan

ni

lai-n

ilai

Panc

asila

.

yang

sud

ah d

iper

oleh

se

belu

mny

a

• M

enyi

mpu

lkan

tent

ang

Panc

asila

seb

agai

sat

u ke

satu

an y

ang

tidak

te

rpis

ahka

n M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

engh

ubun

gkan

be

rbag

ai in

form

asi y

ang

dipe

role

h se

perti

ba

gaim

ana

hubu

ngan

ni

lai-n

ilai a

ntar

sila

dal

am

Panc

asila

sep

erti

nila

i ke

man

usia

an d

enga

n ni

lai k

eadi

lan

sosi

al,

• M

enyi

mpu

lkan

jaw

aban

M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yusu

n ha

sil d

isku

si

dala

m b

entu

k di

plai

unt

uk

dipa

mer

kan.

Mem

ajan

g di

spla

i M

enga

mat

i •

Men

gam

ati g

amba

r te

ntan

g pe

rwuj

udan

nila

i-ni

lai P

anca

sila

M

enan

ya

• M

enyu

sun

perta

nyaa

n te

ntan

g pe

rwuj

udan

nila

i-ni

lai P

anca

sila

dal

am

berb

agai

ling

kung

an.

Men

cari

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

• Po

rtofo

lio

untu

k m

enila

i ha

sil t

elaa

h te

ntan

g Pa

ncas

ila

seba

gai s

atu

kesa

tuan

ya

ng ti

dak

terp

isah

kan.

Si

kap:

Obs

erva

si,

peni

laia

n di

ri,

peni

laia

n an

tar p

eser

ta

didi

k, a

tau

jurn

al

tent

ang

perw

ujud

an

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila

Peng

etah

uan:

Page 45: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII36

36

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n da

n m

enge

rjaka

n tu

gas

Men

cari

sum

ber d

an

mem

fasi

litas

i sum

ber

bela

jar s

eper

ti bu

ku

penu

njan

g, m

ajal

ah

ilmia

h, d

an in

tern

et.

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

ghub

ungk

an

berb

agai

info

rmas

i yan

g di

pero

leh.

M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yajik

an h

asil

men

gam

ati p

erw

ujud

an

nila

i-nila

i Pan

casi

la

seca

ra te

rtulis

dan

m

emaj

ang

di d

indi

ng

kela

s •

Men

yajik

an la

pora

n pr

aktik

kew

arga

nega

raan

da

lam

pam

eran

kel

as.

• M

embe

rikan

kom

enta

r da

n pe

nila

ian

kary

a te

rseb

ut.

• Pe

nuga

san

men

gam

ati

perw

ujud

an

nila

i-nila

i Pa

ncas

ila

dala

m

berb

agai

lin

gkun

gan.

K

eter

ampi

lan:

Porto

folio

un

tuk

men

ilai

hasi

l pe

ngam

atan

pe

rwuj

udan

ni

lai-n

ilai

Panc

asila

, da

n pe

nila

ian

proj

ek

kew

arga

ne-

gara

an.

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku

berim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di li

ngku

ngan

se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat

1. M

ensy

ukur

i Ind

ones

ia

seba

gai n

egar

a hu

kum

2.

Men

erim

a pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

seb

agai

wuj

ud

keta

atan

kep

ada

agam

a

1. M

akna

tata

ur

utan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an.

Men

gam

ati

• M

enga

mat

i gam

bar

tent

ang

upac

ara

bend

era

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

Men

gaju

kan

perta

nyaa

n

Men

gum

pulk

an In

form

asi

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g

4 x

3 JP

• Pen

didi

kan

Panc

asila

da

n Ke

war

gane

gara

an

SMP/

MTs

Ke

las

VIII,

Ja

karta

:

Page 46: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 37

37

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

keba

ngsa

an d

an

kebe

rneg

araa

n se

perti

ya

ng d

itunj

ukka

n ol

eh

para

pen

diri

nega

ra

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

se

baga

i lan

dasa

n ko

nstit

usio

nal n

egar

a ke

bang

saan

3.

3 M

emah

ami t

ata

urut

an

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

nas

iona

l 4.

3 M

enya

ji ha

sil t

elaa

h ta

ta

urut

an p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al

3. M

enya

dari

pent

ingn

ya

men

taat

i per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an

4. M

elak

sana

kan

pera

tura

n pe

rund

anga

n ya

ng

berla

ku te

rmas

uk ta

ta

terti

b se

kola

h (k

omitm

en)

5. M

engi

dent

ifika

si je

nis-

jeni

s pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

yang

ber

laku

di

Indo

nesi

a 6.

Men

desk

ripsi

kan

tata

ur

utan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an

yang

ber

laku

di

Indo

nesi

a 7.

Men

jela

skan

tuju

an

dite

rbitk

anny

a U

U N

o.

22 T

h. 2

009

tent

ang

Lalu

Lin

tas

& An

gkut

an J

alan

8.

Men

unju

kkan

con

toh

sika

p pe

rilak

u ta

at

terh

adap

Und

ang-

Und

ang

Lalu

lint

as

9. M

enje

lask

an

pent

ingn

ya h

idup

pe

duli

dan

tole

ran

dala

m m

emat

uhi

pera

tura

n

• M

enca

ri in

form

asi u

ntuk

m

enja

wab

per

tany

aan

yang

sud

ah d

isus

un,

• M

emba

ca u

raia

n m

ater

i te

ntan

g m

akna

tata

ur

utan

per

atur

an

peru

ndan

g-un

dang

an.

• M

enca

ri su

mbe

r bel

ajar

la

in s

eper

ti bu

ku

penu

njan

g at

au in

tern

et,

sepe

rti U

U N

omor

12

Tahu

n 20

11 T

enta

ng

Pem

bent

ukan

Per

atur

an

Peru

ndan

g-U

ndan

gan,

bu

ku te

ntan

g hu

kum

, dan

se

baga

inya

M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

engh

ubun

gkan

in

form

asi y

ang

dipe

role

h un

tuk

men

yim

pulk

an

tent

ang

mak

na ta

ta

urut

an p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

. •

Men

gam

bil k

esim

pula

n be

rdas

arka

n in

form

asi.

M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yusu

n la

pora

n ha

sil

tela

ah te

ntan

g m

akna

ta

ta u

ruta

n pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

seca

ra te

rtulis

. •

Men

yajik

an h

asil

tela

ah

mak

na ta

ta

urut

an

pera

tura

n

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

deng

an

bent

uk

urai

an d

an

penu

gasa

n te

ntan

g m

akna

tata

ur

utan

pe

ratu

ran.

K

eter

ampi

lan:

Porto

folio

un

tuk

men

ilai

hasi

l tel

aah

mak

na ta

ta

urut

an

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

.

Kem

dikb

ud

• Tim

Pen

yu-

sun,

Pen

di-

dika

n Ke

-sa

dara

n Be

rkon

sti-

tusi

unt

uk

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

an M

ah-

kam

ah

Kons

titus

i R

I, 20

09

• UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• UU

Nom

or

22 T

ahun

20

09

• Ref

eren

si/in

tern

et y

ang

sesu

ai

mat

eri

poko

k

Page 47: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII38

38

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

.

2. P

rose

s pe

mbe

ntuk

an

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

.

di k

elas

. •

Mem

ajan

g ha

sil t

elaa

h (d

ispl

ai) d

i din

ding

kel

as

Men

gam

ati

• M

enga

mat

i kar

tu s

oal

tent

ang:

UU

D N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

Tahu

n 19

45, K

etet

apan

M

PR, U

ndan

g-U

ndan

g da

n Pe

rppu

M

enan

ya

• M

engi

dent

ifika

si

perta

nyaa

n te

ntan

g pr

oses

pem

bent

ukan

pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n ya

ng s

udah

dis

usun

Men

cari

sum

ber b

elaj

ar

lain

, sep

erti

UU

D N

egar

a R

epub

lik In

done

sia

tahu

n 19

45, U

U N

o. 1

2 Ta

hun

2011

tent

ang

UU

Nom

or

12 T

ahun

201

1 Te

ntan

g Pe

mbe

ntuk

an P

erat

uran

Pe

rund

ang-

Und

anga

n,

buku

pen

unja

ng la

in,

atau

inte

rnet

M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

endi

skus

ikan

ber

baga

i in

form

asi y

ang

dipe

role

h

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

i-an

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

ten-

tang

pro

ses

pem

bent

uk-

an p

erat

uran

pe

rund

ang-

unda

ngan

Pe

nget

ahua

n:

• Te

s te

rtulis

de

ngan

be

ntuk

ur

aian

dan

pe

nuga

san

tent

ang

mak

na ta

ta

urut

an

pera

tura

n.

Ket

eram

pila

n:

• Po

rtofo

lio

untu

k m

enila

i ha

sil t

elaa

h m

akna

tata

ur

utan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-

Page 48: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 39

39

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

3.

Sik

ap p

ositi

f te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

ang-

unda

ngan

na

sion

al.

• M

enyi

mpu

lkan

tent

ang

pros

es p

embe

ntuk

an

pera

tura

n pe

rund

anga

n te

rseb

ut

• M

enga

mbi

l kes

impu

lan

berd

asar

kan

info

rmas

i.

Men

gom

unik

asik

an

• M

enyu

sun

lapo

ran

hasi

l te

laah

tent

ang

pros

es

pem

bent

ukan

per

atur

an

peru

ndan

gan

Men

yajik

an h

asil

tela

ah

Men

gam

ati

• M

ence

ritak

an b

erba

gai

peris

tiwa

yang

dik

etah

ui

berk

aita

n de

ngan

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-un

dang

an

Men

anya

Men

yusu

n pe

rtany

aan

berk

aita

n de

ngan

sik

ap

yang

tepa

t apa

bila

te

rdap

at m

asal

ah

berk

aita

n de

ngan

pe

ratu

ran

di li

ngku

ngan

se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

dan

neg

ara.

Men

gum

pulk

an In

form

asi

• M

engi

dent

ifika

si s

ikap

po

sitif

terh

adap

pe

ratu

ran

peru

ndan

gan

di b

erba

gai l

ingk

unga

n

unda

ngan

. Si

kap:

Obs

erva

si,

peni

laia

n di

ri,

peni

lai-a

n an

tar p

eser

ta

didi

k, a

tau

jurn

al te

n-ta

ng s

ikap

po

sitif

terh

a-da

p pe

ratu

r-an

per

-un

dang

an

Peng

etah

uan:

Penu

gasa

n id

entif

ikas

i si

kap

posi

tif

terh

adap

pe

ratu

ran

peru

ndan

g-an

K

eter

ampi

lan:

Page 49: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII40

40

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Men

gum

pulk

an In

form

asi

• M

enca

ri in

form

asi u

ntuk

m

enja

wab

per

tany

aan

yang

sud

ah d

isus

un

• M

enga

mat

i keh

idup

an

seha

ri-ha

ri un

tuk

men

geta

hui s

ikap

pos

itif

mas

yara

kat t

erha

dap

pera

tura

n pe

rund

anga

n M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

engh

ubun

gkan

be

rbag

ai in

form

asi y

ang

dipe

role

h

• M

enga

mbi

l kes

impu

lan

berd

asar

kan

info

rmas

i.

Men

gom

unik

asik

an

• M

enya

jikan

has

il te

laah

di

dep

an k

elas

. •

Men

yajik

an h

asil

waw

anca

ra d

enga

n ap

arat

pem

erin

tah

atau

to

koh

mas

yara

kat d

i lin

gkun

gann

ya te

rkai

t de

ngan

sik

ap te

rhad

ap

pera

tura

n pe

rund

anga

n.

• Pr

ojek

unt

uk

men

ilai

prak

tik k

e-w

arga

nega

raan

yai

tu w

a-w

anca

ra

deng

an

apar

at

pem

erin

tah

atau

toko

h m

asya

raka

t te

ntan

g pe

ratu

ran

di

lingk

unga

n pe

serta

did

ik

seko

lah.

1.1

Men

ghar

gai p

erila

ku

berim

an d

an b

erta

qwa

kepa

da T

uhan

YM

E da

n be

rakh

lak

mul

ia d

alam

ke

hidu

pan

di li

ngku

ngan

se

kola

h, m

asya

raka

t, ba

ngsa

, dan

neg

ara

1. M

ensy

ukur

i ada

nya

norm

a-no

rma

seba

gai

anug

erah

Alla

h Ya

ng

Mah

a Ku

asa

bagi

ke

terti

ban

hidu

p m

anus

ia

2. M

ener

ima

norm

a da

n

1. N

orm

a an

tar

daer

ah d

i In

done

sia.

Men

gam

ati

• M

emba

ca w

acan

a da

n ga

mba

r ten

tang

ke

ruku

nan

mas

yara

kat

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

tent

ang

Sika

p

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

4 x

3 JP

• Pen

didi

kan

Panc

asila

da

n Ke

war

ga-

nega

raan

SM

P/M

Ts

Kela

s VI

II,

Page 50: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 41

41

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

2.2

Men

ghar

gai s

eman

gat

keba

ngsa

an d

an

kebe

rneg

araa

n se

perti

ya

ng d

itunj

ukka

n ol

eh

para

pen

diri

nega

ra

dala

m m

enet

apka

n U

ndan

g-U

ndan

g D

asar

N

egar

a R

epub

lik

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

se

baga

i lan

dasa

n ko

nstit

usio

nal n

egar

a ke

bang

saan

3.

4 M

emah

ami n

orm

a da

n ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di

Indo

nesi

a 4.

4 M

enal

ar h

asil

tela

ah

norm

a da

n ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

kebi

asaa

n ba

ik y

ang

berla

ku d

i mas

yara

kat

seba

gai w

ujud

ke

taat

an k

epad

a ag

ama

3.

Men

yada

ri pe

ntin

gnya

m

enta

ati n

orm

a da

n ke

bias

aan

yang

be

rlaku

4.

Mem

atuh

i nor

ma

dan

kebi

asaa

n ba

ik y

ang

berla

ku d

i rum

ah, d

i se

kola

h da

n di

m

asya

raka

t. 5.

Men

jela

skan

pe

nger

tian

norm

a da

n ke

bias

aan

6. M

engi

dent

ifika

si je

nis-

jeni

s no

rma

yang

ada

da

lam

mas

yara

kat d

i In

done

sia

7. M

enje

lask

an tu

juan

da

n m

anfa

at a

dany

a no

rma

dan

kebi

asaa

n 8.

Men

unju

kkan

con

toh

sika

p pe

rilak

u ta

at

pada

nor

ma

yang

be

rlaku

di m

asya

raka

t (U

U la

lu li

ntas

) 9.

Men

gide

ntifi

kasi

kas

us

pela

ngga

ran

lalu

lint

as

10. M

enga

nalis

is fa

ktor

pe

nyeb

ab te

rjadi

nya

norm

a ya

ng b

erla

ku d

i da

erah

mas

ing-

mas

ing

M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n te

ntan

g no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia.

Mel

akuk

an p

enga

mat

an

dan

waw

anca

ra b

erba

gi

norm

a da

lam

mas

yara

kat

• M

enca

ri su

mbe

r bel

ajar

la

in

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

ghub

ungk

an

info

rmas

i yan

g di

pero

leh

untu

k m

enyi

mpu

lkan

te

ntan

g no

rma

anta

rdae

rah

di In

done

sia.

Men

gam

bil k

esim

pula

n be

rdas

arka

n in

form

asi.

Men

gom

unik

asik

an

• M

enyu

sun

lapo

ran

hasi

l te

laah

tent

ang

norm

a an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a •

Mem

pers

iapk

an s

imul

asi

tent

ang

norm

a an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a.

• M

enya

jikan

has

il te

laah

di

dep

an k

elas

Mem

ajan

g ha

sil t

elaa

h (d

ispl

ai) d

i din

ding

kel

as

tent

ang

norm

a an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

(ura

ian)

dan

pe

nuga

san

tent

ang

norm

a an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a.

Ket

eram

pila

n:

• Po

rtofo

lio

tent

ang

tela

ah n

orm

a an

tar d

aera

h di

Indo

nesi

a,

dan

prak

tik

sim

ulas

i no

rma.

Jaka

rta:

Kem

dikb

ud

• Tim

Pen

yu-

sun,

Pen

di-

dika

n Ke

sada

ran

Berk

onst

i-tu

si u

ntuk

SM

P da

n M

Ts.

Jaka

rta:

Sekj

en d

an

Kepa

nite

raan

Mah

-ka

mah

Ko

nstit

usi

RI,

2009

• T

okoh

m

asya

ra-

kat/a

dat

• Lin

gkun

g-an

m

asya

-ra

kat

• Ref

eren

si

yang

se

suai

m

ater

i po

kok

Page 51: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII42

42

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

pela

ngga

ran

lalu

lin

tas

11. M

enga

nalis

is s

olus

i te

rhad

ap p

elan

ggar

an

lalu

lint

as

12. M

enje

lask

an

pent

ingn

ya h

idup

taat

pa

da n

orm

a,

disi

plin

, dan

be

rtan

ggun

g ja

wab

da

lam

mem

atuh

i no

rma

dan

pera

tura

n ya

ng b

erla

ku

2.

Keb

iasa

an

anta

r da

erah

di

Indo

nesi

a.

• M

ensi

mul

asik

an n

orm

a se

suai

dae

rah

M

enga

mat

i •

Men

gam

ati g

amba

r be

rbag

ai a

dat k

ebia

saan

se

suai

suk

u ba

ngsa

di

Indo

nesi

a

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

tent

ang

kebi

asaa

n ya

ng b

erla

ku

di d

aera

h m

asin

g-m

asin

g M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n ya

ng s

udah

dis

usun

te

ntan

g no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia.

Men

cari

sum

ber b

elaj

ar

lain

sep

erti

buku

pe

nunj

ang

atau

inte

rnet

. M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

engh

ubun

gkan

in

form

asi y

ang

dipe

role

h un

tuk

men

yim

pulk

an

tent

ang

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a.

• M

enga

mbi

l kes

impu

lan

berd

asar

kan

info

rmas

i M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yusu

n la

pora

n ha

sil

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

(ura

ian)

dan

pe

nuga

san

hasi

l tel

aah

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a

Ket

eram

pila

n:

• Po

rtofo

lio

tent

ang

tela

ah

kebi

asaa

n an

tar d

aera

h di

Indo

nesi

a,

dan

prak

tik

sim

ulas

i ke

bias

aan.

Page 52: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 43

43

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

3.

Arti

pen

ting

norm

a da

n ke

bias

aan

anta

r da

erah

di

Indo

nesi

a.

tela

ah te

ntan

g ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

• M

enya

jikan

has

il te

laah

di

kel

as

• M

emaj

ang

hasi

l tel

aah

(dis

plai

) di d

indi

ng k

elas

M

enga

mat

i •

Men

gam

ati g

amba

r te

ntan

g ke

ruku

nan

mas

yara

kat

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

tent

ang

arti

pent

ing

kebe

raga

man

m

asya

raka

t Ind

ones

ia.

Men

gum

pulk

an In

form

asi

• M

enca

ri in

form

asi u

ntuk

m

enja

wab

per

tany

aan

tent

ang

arti

pent

ing

kebe

raga

man

nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia.

M

enal

ar/M

enga

sosi

asi

• M

engh

ubun

gkan

in

form

asi y

ang

dipe

role

h un

tuk

men

yim

pulk

an

tent

ang

arti

pent

ing

kebe

raga

man

nor

ma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

In

done

sia.

Men

gam

bil k

esim

pula

n be

rdas

arka

n in

form

asi

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g ar

ti pe

ntin

g no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a

Peng

etah

uan:

Tes

tertu

lis

(ura

ian)

dan

pe

nuga

san

K

eter

ampi

lan:

Porto

folio

un

tuk

men

ilai

hasi

l tel

aah

arti

pent

ing

norm

a da

n ke

bias

aan

anta

rdae

rah

di In

done

sia

Page 53: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII44

44

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Men

gom

unik

asik

an

• M

enyu

sun

lapo

ran

hasi

l te

laah

tent

ang

arti

pent

ing

kebe

raga

man

no

rma

dan

kebi

asaa

n an

tard

aera

h di

Indo

nesi

a.

• M

enya

jikan

has

il te

laah

di

kel

as

• M

emaj

ang

hasi

l tel

aah

(dis

plai

) di d

indi

ng k

elas

1.

1 M

engh

arga

i per

ilaku

be

riman

dan

ber

taqw

a ke

pada

Tuh

an Y

ME

dan

bera

khla

k m

ulia

dal

am

kehi

dupa

n di

ling

kung

an

seko

lah,

mas

yara

kat,

bang

sa, d

an n

egar

a 2.

2 M

engh

arga

i sem

anga

t ke

bang

saan

dan

ke

bern

egar

aan

sepe

rti

yang

ditu

njuk

kan

oleh

pa

ra p

endi

ri ne

gara

da

lam

men

etap

kan

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

seba

gai l

anda

san

kons

titus

iona

l neg

ara

keba

ngsa

an

3.5

Mem

aham

i Hak

Asa

si

Man

usia

(HAM

) dal

am

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

1. M

ensy

ukur

i ada

nya

HAM

seb

agai

an

uger

ah A

llah

Yang

M

aha

Kuas

a 2.

Mem

anfa

atka

n H

AM

untu

k ke

baik

an

seba

gai w

ujud

m

enja

lank

an a

gam

a 3.

Men

ghar

gai u

paya

pa

ra p

endi

ri ne

gara

ya

ng m

enga

tur H

AM

dala

m k

onst

itusi

(UU

D

1945

) 4.

Men

ggun

akan

HAM

se

suai

per

atur

an

peru

ndan

gan

yang

be

rlaku

5.

Men

jaga

diri

aga

r tid

ak

mel

angg

ar H

AM o

rang

la

in (t

eman

) 6.

Men

jela

skan

pe

nger

tian

HAM

7.

Men

gide

ntifi

kasi

jeni

s-

1. H

akik

at h

ak

asas

i m

anus

ia

sesu

ai

Panc

asila

.

Men

gam

ati

• M

emba

ca w

acan

a da

n ga

mba

r ten

tang

pe

laks

anaa

n ha

k as

asi

man

usia

dal

am

mas

yara

kat

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

pe

rtany

aan

tent

ang

hak

asas

i man

usia

yan

g se

suai

dan

gan

Panc

asila

M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n te

ntan

g ha

k as

asi

man

usia

yan

g se

suai

de

ngan

Pan

casi

la

• M

elak

ukan

waw

anca

ra

deng

an b

erba

gai s

umbe

r te

ntan

g pe

laks

anaa

n ha

k as

asi m

anus

ia d

alam

m

asya

raka

t

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g H

ak

Asas

i M

anus

ia

sesu

ai

Panc

asila

Pe

nget

ahua

n:

• Te

s te

rtulis

(u

raia

n) d

an

penu

gasa

n

Ket

eram

pila

n:

• Po

rtofo

lio

untu

k m

enila

i ha

sil t

elaa

h te

ntan

g H

ak

Asas

i

4 x

3 JP

• Pen

didi

kan

Panc

asila

da

n Ke

war

gane

gara

an

SMP/

MTs

Ke

las

VIII,

Ja

karta

: Ke

mdi

kbud

• T

im P

enyu

-su

n, P

endi

-di

kan

Kesa

dara

n Be

rkon

sti-

tusi

unt

uk

SMP

dan

MTs

. Ja

karta

: Se

kjen

dan

Ke

pani

tera

an

Mah

kam

ah

Page 54: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 45

45

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

4.

5 M

enya

ji pe

laks

anaa

n ke

waj

iban

asa

si m

anus

ia

seba

gaim

ana

diat

ur

Und

ang-

Und

ang

Das

ar

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45.

jeni

s H

AM

8. M

enje

lask

an H

ak d

an

kew

ajib

an w

arga

N

egar

a m

enur

ut U

UD

19

45

9. M

enun

jukk

an c

onto

h ha

k da

n ke

waj

iban

ya

ng s

esua

i den

gan

UU

D 1

945

dala

m

berla

lu li

ntas

10

. Men

unju

kan

con

toh

sika

p da

n pe

rilak

u ya

ng m

elan

ggar

hak

da

n ke

waj

iban

dal

am

berla

lu li

ntas

11

. Men

desk

ripsi

kan

akib

at m

elan

ggar

lalu

lin

tas

12. I

kuts

erta

dal

am u

paya

pe

ngat

uran

dan

pe

nerti

ban

lalu

lint

as

di s

ekita

r sek

olah

. 13

. Men

jela

skan

pe

ntin

gnya

be

rpar

tisip

asi d

alam

hi

dup

bers

ama.

2.

Jam

inan

pe

rlind

ung-

an h

ak d

an

kew

ajib

an

asas

i m

anus

ia

dala

m U

UD

N

egar

a R

epub

lik

• M

enca

ri su

mbe

r bel

ajar

la

in

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

ghub

ungk

an

info

rmas

i yan

g di

pero

leh

untu

k m

enyi

mpu

lkan

te

ntan

g pe

laks

anaa

n ha

k as

asi m

anus

ia d

alam

m

asya

raka

t •

Men

gam

bil k

esim

pula

n be

rdas

arka

n in

form

asi

Men

gom

unik

asik

an

• M

enyu

sun

lapo

ran

hasi

l te

laah

tent

ang

pela

ksan

aan

hak

asas

i m

anus

ia d

i Ind

ones

ia

• M

empe

rsia

pkan

sim

ulas

i te

ntan

g pe

laks

anaa

n ha

k as

asi m

anus

ia d

i In

done

sia.

Men

yajik

an h

asil

tela

ah

di d

epan

kel

as

• M

emaj

ang

hasi

l tel

aah

(dis

plai

) di d

indi

ng k

elas

M

enga

mat

i •

Mem

baca

wac

ana

tent

ang

jam

inan

pe

rlind

unga

n ha

k da

n ke

waj

iban

asa

si m

anus

ia

dala

m U

UD

194

5

Men

anya

Men

gide

ntifi

kasi

dan

Man

usia

se

suai

Pa

ncas

ila.

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g Ja

min

an

Kons

titus

i R

I, 20

09

• UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45

• UU

Nom

or

22 T

ahun

20

09

tent

ang

lalu

lint

as

• Med

ia

Cet

ak/In

ter

net

Page 55: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII46

46

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

Indo

nesi

a Ta

hun

1945

.

men

yusu

n pe

rtany

aan

tent

ang

jam

inan

pe

rlind

unga

n ha

k da

n ke

waj

iban

asa

si m

anus

ia

dala

m U

UD

194

5 M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Men

cari

info

rmas

i unt

uk

men

jaw

ab p

erta

nyaa

n te

ntan

g ja

min

an

perli

ndun

gan

hak

dan

kew

ajib

an a

sasi

man

usia

da

lam

UU

D 1

945

• M

elak

ukan

waw

anca

ra

deng

an b

erba

gai s

umbe

r te

ntan

g ja

min

an

perli

ndun

gan

hak

dan

kew

ajib

an a

sasi

man

usia

da

lam

UU

D 1

945

• M

enca

ri su

mbe

r bel

ajar

la

in, b

aik

dari

buku

, m

ajal

ah il

mia

h, m

aupu

n in

tern

et

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

ghub

ungk

an

info

rmas

i yan

g di

pero

leh

untu

k m

enyi

mpu

lkan

te

ntan

g ja

min

an

perli

ndun

gan

hak

dan

kew

ajib

an a

sasi

man

usia

da

lam

UU

D 1

945

• M

enga

mbi

l kes

impu

lan

berd

asar

kan

info

rmas

i

perli

ndun

gan

hak

& ke

waj

iban

da

lam

UU

D

1945

Pe

nget

ahua

n:

Tes

tertu

lis

(ura

ian)

dan

pe

nuga

san

K

eter

ampi

lan:

P

orto

folio

un

tuk

men

ilai h

asil

tela

ah

tent

ang

Jam

inan

pe

rlind

unga

n ha

k &

kew

ajib

an

dala

m U

UD

19

45.

Page 56: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 47

47

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

3.

Per

ilaku

po

sitif

se

baga

i pe

ngha

rgaa

n ha

k as

asi

man

usia

se

suai

UU

D

Neg

ara

Rep

ublik

In

done

sia

Tahu

n 19

45.

Men

gom

unik

asik

an

• M

enyu

sun

lapo

ran

hasi

l te

laah

jam

inan

pe

rlind

unga

n ha

k da

n ke

waj

iban

asa

si m

anus

ia

dala

m U

UD

194

5 •

Men

yajik

an h

asil

tela

ah

di d

epan

kel

as

• M

emaj

ang

hasi

l tel

aah

(dis

plai

) di d

indi

ng k

elas

M

enga

mat

i •

Men

gam

ati d

an

men

cerit

akan

ber

baga

i pe

ristiw

a ya

ng d

iket

ahui

be

rkai

tan

deng

an

peril

aku

mas

yara

kat

dala

m p

engh

arga

an d

an

perli

ndun

gan

hak

asas

i m

anus

ia

Men

anya

Men

yusu

n pe

rtany

aan

berk

aita

n de

ngan

pe

rilak

u ya

ng te

pat

apab

ila te

rdap

at m

asal

ah

berk

aita

n de

ngan

pe

ngha

rgaa

n da

n pe

rlind

unga

n ha

k as

asi

man

usia

M

engu

mpu

lkan

Info

rmas

i •

Mel

akuk

an w

awan

cara

de

ngan

apa

rat

pem

erin

tah

atau

toko

h

Sika

p:

• O

bser

vasi

, pe

nila

ian

diri,

pe

nila

ian

anta

r pes

erta

di

dik,

ata

u ju

rnal

te

ntan

g pe

rilak

u po

sitif

dal

am

peng

harg

aan

dan

perli

ndun

gan

hak

asas

i m

anus

ia

Peng

etah

uan:

Penu

gasa

n id

entif

ikas

i pe

rilak

u po

sitif

dal

am

peng

harg

aan

dan

perli

ndun

gan

Page 57: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII48

48

Kom

pete

nsi D

asar

In

dika

tor P

enca

paia

n K

ompe

tens

i M

ater

i Pok

ok

Pem

bela

jara

n Pe

nila

ian

Alo

kasi

W

aktu

Su

mbe

r B

elaj

ar

mas

yara

kat t

enta

ng

peng

harg

aan

dan

perli

ndun

gan

hak

asas

i m

anus

ia d

alam

m

asya

raka

t •

Men

gide

ntifi

kasi

per

ilaku

po

sitif

terh

adap

pe

ngha

rgaa

n da

n pe

rlind

unga

n ha

k as

asi

man

usia

di b

erba

gai

lingk

unga

n

Men

alar

/Men

gaso

sias

i •

Men

ghub

ungk

an

berb

agai

info

rmas

i yan

g di

pero

leh

Men

gam

bil k

esim

pula

n be

rdas

arka

n in

form

asi.

M

engo

mun

ikas

ikan

Men

yajik

an h

asil

tela

ah

dan

hasi

l waw

anca

ra

deng

an a

para

t pe

mer

inta

h at

au to

koh

mas

yara

kat d

i lin

gkun

gann

ya te

rkai

t de

ngan

per

ilaku

pe

ngha

rgaa

n da

n pe

rlind

unga

n ha

k as

asi

man

usia

.

hak

asas

i m

anus

ia

Ket

eram

pila

n:

• Pr

ojek

unt

uk

men

ilai

prak

tik

kew

arga

ne-

gara

an y

aitu

w

awan

cara

de

ngan

ap

arat

pe

mer

inta

h at

au to

koh

mas

yara

kat

tent

ang

peng

harg

aan

dan

perli

ndun

gan

hak

asas

i m

anus

ia d

i lin

gkun

gan

tem

pat

tingg

al

pese

rta d

idik

at

au

seko

lah.

Page 58: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 49

49

C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Indonesia Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas/Semester : VIII/2 (dua) Materi Pokok : Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 X pertemuan) A. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayatiajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji, dan menalardalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara

2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan

3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.5 Menyaji pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-

1. Mensyukuri adanya HAM sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa

2. Memanfaatkan HAM untuk kebaikan sebagai wujud menjalankan agama

3. Menghargai upaya para pendiri negara yang mengatur HAM dalam konstitusi (UUD 1945)

4. Menggunakan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku

5. Menjaga diri agar tidak melanggar HAM orang lain (teman)

6. Menjelaskan pengertian HAM 7. Mengidentifikasi jenis-jenis HAM 8. Hak dan kewajiban warga Negara menurut

UUD 1945 9. Menunjukkan contoh hak dan kewajiban

yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya

49

C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP Indonesia Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas/Semester : VIII/2 (dua) Materi Pokok : Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (1 X pertemuan) A. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayatiajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Mengolah, menyaji, dan menalardalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara

2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan

3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.5 Menyaji pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-

1. Mensyukuri adanya HAM sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa

2. Memanfaatkan HAM untuk kebaikan sebagai wujud menjalankan agama

3. Menghargai upaya para pendiri negara yang mengatur HAM dalam konstitusi (UUD 1945)

4. Menggunakan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku

5. Menjaga diri agar tidak melanggar HAM orang lain (teman)

6. Menjelaskan pengertian HAM 7. Mengidentifikasi jenis-jenis HAM 8. Hak dan kewajiban warga Negara menurut

UUD 1945 9. Menunjukkan contoh hak dan kewajiban

yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya

Page 59: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII50

50

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam implementasi UU No. 22 Th.2009. 10. Menunjukan contoh sikap dan perilaku yang

mencerminkan hak dan kewajiban sebagai pengemudi di jalan

11. Menjelaskan pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian HAM 2. Jenis-jenis HAM dan contoh masing-masing 3. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 4. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945

khususnya dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009. 5. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban sebagai

pengemudi di jalan 6. Arti pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan

lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan Materi Pendidikan Lalu Lintas pada PPKn Secara umum dapat dikatakan Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau

hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan secara yuridis dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagaimana sudah diketahi bersama bahwa jenis-jenis HAM meliputi: 1) hak asasi pribadi, contohnya: hak untuk memilih dan memeluk suatu agama; 2) hak asasi ekonomi, contohnya: hak untuk berusaha/berdagang; 3) hak asasi politik, contohnya: hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; 4) hak asasi social-budaya, contohnya; hak untuk memperoleh pendidikan atau mengembangkan bakatnya di bidang seni; 5) hak asasi persamaan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan sama di muka hukum; dan 6) hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan secara baik apabila terlibat dalam masalah hukum atau dilindungi dari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak lain.

50

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam implementasi UU No. 22 Th.2009. 10. Menunjukan contoh sikap dan perilaku yang

mencerminkan hak dan kewajiban sebagai pengemudi di jalan

11. Menjelaskan pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian HAM 2. Jenis-jenis HAM dan contoh masing-masing 3. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 4. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945

khususnya dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009. 5. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban sebagai

pengemudi di jalan 6. Arti pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan

lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan Materi Pendidikan Lalu Lintas pada PPKn Secara umum dapat dikatakan Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau

hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan secara yuridis dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sebagaimana sudah diketahi bersama bahwa jenis-jenis HAM meliputi: 1) hak asasi pribadi, contohnya: hak untuk memilih dan memeluk suatu agama; 2) hak asasi ekonomi, contohnya: hak untuk berusaha/berdagang; 3) hak asasi politik, contohnya: hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; 4) hak asasi social-budaya, contohnya; hak untuk memperoleh pendidikan atau mengembangkan bakatnya di bidang seni; 5) hak asasi persamaan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan sama di muka hukum; dan 6) hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan secara baik apabila terlibat dalam masalah hukum atau dilindungi dari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak lain.

Page 60: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 51

51

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, implementasi HAM menurut UUD 1945 tidak boleh mengurangi apalagi melanggar HAM orang lain. Di samping itu, juga harus seimbang dengan kewajibannya baik sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu maupun makhluk social. Dengan kata lain adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, hal penting yang perlu diketahui oleh peserta didik antara lain hak dan kewajiban sebagai pengemudi sebagai berikut:

Sebagai pengemudi a. Sebelum berangkat

1) Perhatikanlah kesehatan anda, apakah kesehatan mengizin kan untuk mengemudi.

2) Lengkapilah surat – surat keterangan anda seperti SIM, STNK, KTP anda.

3) Periksalah peralatan kendaraan anda, apakah kendaran tersebut itu siap untuk anda kendarai, misalnya remnya, lampu - lampu, kaca spion dsb.

4) Gunakanlah peralatan kendaraan yang standar dari pabrik jangan merubah / mengganti paralatan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

5) Sebelum anda berangkat tentukanlah tujuan kemana anda akan berpergian.

6) Hendaklah anda mengenal dengan peraturan - peraturan dar jalan - jalan yang akan ditempuh. Perhatikan beban mutasi kendaraan, apakah sesuai dengan ketentuan pada jalan yang akan dilaluinya.

b. Dalam perjalanan 1) Mentaati semua peraturan/perundang – undangan lalu lintas yang ada. 2) Setiap pengemudi harus mengurangi kecepatan (antispasi), antara lain:

a) Menghadapi tikungan. b) Menghadapi tempat - tepat persimpangan. c) Menghadapi lintas kereta api d) Menghadapi tempat - tempat ramai. e) Akan dilalui oleh kendaran lain. f) Sewaktu berpapasan dengan kendaraan lain, terutama dimalam hari.

Page 61: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII52

52

g) Berpapasan dengan iring – iringan / rombongan / pasukan / jenasah kalau perlu minggir dan berhenti.

3) Memberhentikan kendaraan didepan garis stop pada Zebra untuk memberikan kesempatan kepada para penyeberang jalan.

4) Bila akan merubah arah, berhenti dan jalan, memberikan tanda - tanda yang jelas dan jangan dilakukan dengan tiba - tiba/ medadak.

5) Perhatikan selalu ganguuan yang mendadak seperti anak - anak yang mendadak masuk jalur jalan oleh karena mengejar layang - layang, mengambil alat permainannya (bola, kelereng, dsb-nya), dan mendadak menyeberang jalan.

6) Jalankanlah kecepatan kendaraan sesuai dengan kecepatan rata - rata kendaraan yang telah ditentukan.

7) Apabila membelok kekanan harus mendahulukan kendaraan - kendaraan lain yang datang dari arah depannya.

8) Menjaga jarak dengan kecepatan yang berada didepan dan usahakan dapat menguasai situasi jalan/lalu lintas didepannya sejauh lebih kurang 60 meter.

9) Pada cuaca hujan harus memperhatikan kerja dari pesawat penghapus kaca.

10) Berikan prioritas apabila menjumpai pemakai jalan yang mendapat hak utama penggunaan jalan.

11) Gunakan sabuk keselamatan. 12) Untuk kendaraan roda 2 / sepeda motor, gunakanlah jalur sebelah kiri,

nyalakan lampu pada siang hari dan gunakan helm yang standar baik pengemudi dan yang di bonceng.

c. Larangan - larangan bagi pengemudi 1) Dilarang mengemudikan kendaraan

a) Sambil merokok, makan, minum dan berbicara, ngobrol dengan penumpang, menelpon/sms.

b) Apabila kesehatan terganggu, mengantuk, lelah jasmani/rohani. c) Setelah/sehabis minum – minuman alkohol dengan kadar tinggi.

2) Jangan mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan pemakai jalan lain/melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.

3) Jika belum aman, jangan mendahului kendaraan lain, seperti ditikungan, jembatan tajam/tikungan, Zebra Cross, lintasan dalam kereta api, dipersimpangan - pesimpangan dan apabila pandangan mata kedepan tidak bebas.

4) Jangan mengemudikan kendaraan bilamana mengidap penyakit yang mudah timbul/kambuh. (penyakit jantung, diabetes, ayan/epilepsi)

Page 62: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 53

53

5) Jangan menggunakan kendaraan apabila komponen / peralatan kendaraan sudah tidak layak pakai misalnya : ban sudah gundul, rem tidak normal, lampu / penerangan tidak menyala / mati, dll.

d. Khusus pengendara sepeda 1) Khusus bagi kendaraan sepeda, harus menempatkan diri disebelah

paling kiri dari kendaraan lainnya dan tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda.

2) Dilarang menggandel dalam kendaraan bermotor lainnya yang sedang berjalan.

3) Jangan membawa beban yang melebihi kemampuan, sehingga pengendara sepeda tidak dapat menguasai sepedanya.

4) Pengendara sepeda pada malam hari harus menggunakan penerangan lampu secukupnya, sehingga dapat dilihat oleh pemaki jalan lain.

5) Setiap pengendara sepeda harus mengecek kelengkapan sepedanya misalnya rem dan lonceng/bel.

Terkait dengan hak dan kewajiban pengemudi sebagaimana tergambar di atas, maka sikap dan perilaku yang harus ditumbuhkembangkan adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Melalui sikap dan perilaku disiplin dan tanggung jawab, seorang pengemudi akan berusaha untuk mamatuhi ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas maupun kelengkapan kendaraan dan penggunanya sehingga akan terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di jalan. Dengan demikian dia terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain, atau dengan kata lain terhindar dari tindakan yang melanggar hak asasi orang lain.

D. Kegiatan Pembelajaran

Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta Didik/Guru A. Pendahuluan (20 menit)

1. Melakukan absensi dengan cara bertanya kepada siswa, siapa yang tidak masuk.

2. Menyampaikan topik pembahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

3. Guru mengajukan pertanyaan penjajakan tentang materi yang akan dipelajari.

B. Inti (100 menit)

1. Siswa mengamati gambar-gambar peristiwa lalu lintas yang ditayangkan guru

2. Siswa menyampaikan pendapat terkait dengan gambar-gambar yang diamati

3. untuk lebih mendalami materi dan pemahaman siswa, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok terdiri dari @ 5 orang disebut kelompok kooperatif (KK)

KK I 1, 2, 3, 4

5

KK 2 1, 2, 3, 4

5

KK 3 1, 2, 3, 4

5

KK 4 1, 2, 3, 4

5

Page 63: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII54

54

Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta Didik/Guru 4. Tiap anggota kelompok mengambil nomor kartu permasalahan

(KP) yang disiapkan guru yakni KP1, KP2,, KP3, dan KP4 melalui undian.

5. Meminta siswa untuk melihat nomor kartu permasalahan, dan menugaskan kepada siswa yang memperoleh nomor kartu permasalahan yang sama agar berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut kelompok ahli (KA1, KA2, KA3, KA4).

6. Guru meminta kelompok ahli untuk berdiskusi tentang

permasalahan sebagai berikut: Kelompok ahli I membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi sebelum berangkat mengendarai kendaraan?“ Kelompok ahli II membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi dalam perjalanan?“

Kelompok ahl III membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) oleh pengemudi?“ Kelompok ahli IV membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda?” Kelompok ahli V membahas nomor kartu permasalahan: “Apa tujuan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “ Catatan: Setiap anggota kelompok ahli (KA) harus mencatat hasil diskusi, karena ia akan menyampaikan hasil tersebut ke kelompok kooperatif.

7. Bila sudah selesai mendiskusikan permasalahan, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok awal (kelompok kooperatif) untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok ahli secara bergantian.

8. Guru meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.

9. Kelompok lain menanggapi presentasi yang disampaikan kelompok penyaji

10. Kelompok penyaji merespons tanggapan kelompok lain 11. Guru mengamati proses diskusi dan memperhatikan hasil

masing-masing kelompok kooperatif. 12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengkonfirmasi hasil diskusi C. Penutup

(20 menit) 1. Guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran. 2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal:

Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Apakah pembahasan hari ini bermanfaat bagi kalian?

3. Guru melakukan postes 4. Guru memberi program tindak lanjut berupa penugasan

kepada siswa untuk membuat kliping tentang pelanggaran lalu lintas, akibat yang ditimbulkannya serta upaya penegakannya dengan format sbb.

Nama Siswa: ................. Kelas: ........... No. urut absen:

KA I 1, 1, 1, 1

1

KA 2 2, 2, 2, 2

2

KA 3 3, 3, 3, 3

3

KA 4 4, 4, 4, 4

4

KA 5 5, 5, 5, 5

5

Page 64: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 55

55

Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta Didik/Guru ,,,,,,,... No Kasus Pelanggaran Peraturan yang

dilanggar Akibat/sa

1 2 3 4 5

E. Penilaian, Pembelajaran Remedian, dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian. a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah pengamatan (untuk penilaian sikap) dan chek list (untuk keterampilan).

b. Penilaian Hasil Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah tes obyektif (untuk pengetahuan).

2. Instrumen Penilaian. a. Lembar Pengamatan (untuk penilaian sikap) dan lembar chek list (untuk

penilaian keterampilan). b. Tes Obyektif (uraian) c. Pemberian Tugas

3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan. Pembelajaran dilakukan terhadap siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, melalui penugasan dan latihan-latihan. Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan belajar lebih baik dibandingkan siswa lain pada umumnya.

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat a. Gambar/photo b. Power point

2. Bahan a. Laptop b. LCD

3. Sumber Belajar a. Djoko Susilo, 2007. Polmas Fungsi Lalu Lintas, Ditlantas Polri, Jakarta.

Page 65: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII56

56

b. Farouk Muhammad, 1998. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, PTIK Press, Jakarta.

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.

d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Kemdikbud

e. Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

f. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, Kelas VIII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Depdiknas.

g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. h. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia i. Tim Penyusun, Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata

Pelajaran PPKn Kelas VIII SMP/MTs. (Berdasarkan Kurikukum 2013), Jakarta: Ditjen Dikdas, 2015. ………………,…………………. Mengetahui, Guru PPKn, Kepala Sekolah, (……………………………………) (…………………………………)

Page 66: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 57

57

Lampiran:

Digunakan untuk menilai sikap saat proses “diskusi”.

No Nama Siswa

Indikator perilaku yang diamati

Nilai afektif Tangg

jawab Keaktifan

Meng-hargai

pendpat teman

Kedisiplinan Kerja-sama

1 Anton 4 4 3 4 3 SB.

Pemberian skor perilaku tiap indikator: Indikator 1, bila sangat tanggung jawab diberi skor 4 bila tanggung jawab diberi skor 3 bila kurang tanggung jawab diberi skor 2 bila tidak tanggung jawab diberi skor 1 Indikator 2, bila sangat aktif diberi skor 4 bila aktif diberi skor 3 bila kurang aktif diberi skor 2 bila tidak aktif diberi skor 1 Indikator 3 : dst. Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku. Jumlah skor maksimum adalah 20 Jumlah skor minimum adalah 4

Nilai = IdealNilaiXmaksimumskorJumlah

siswaskorperolehanJumlah

Nilai ideal = 100 atau 10. Katagori perilaku siswa: 86 – 100 = sangat baik. 76 – 85 = baik 66 – 75 = cukup 65 > = tidak baik. Misalnya: Nilai Anton =

Page 67: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII58

58

10020

34344 X++++ = 1002018 X = 90

Katagori perilaku Arifin termasuk = sangat baik.

a. Tes esai Jawablah pertanyaan di bawah dengan tepat! a. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? b. Sebutkan jenis-jenis HAM dan contohnya masing-masing. c. Apa hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945? d. Jelaskan tujuan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009. e. Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi sebelum berangkat

mengendarai kendaraan? f. Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi dalam perjalanan? g. Apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) oleh pengemudi saat

mengendarai kendaraan? h. Apa yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda? i. Mengapa taat pada ketentuan yang berlaku dalam lalu lintas dikatakan

terhindar dari pelanggaran HAM? Jelaskan argumentasimu. j. Nilai-nilai apa yang harus ditumbuhkembangkan agar terwujud

ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di jalan? Mengapa?

Petunjuk Penskoran Tes Esai Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 5, sempurna diberi skor 4, cukup sempurna diberi skor 3, kurang sempurna diberi skor 2 dan tidak sempurna diberi skor 1.

Pengolahan skor menjadi nilai: Jumlah skor maksimum seluruh soal adalah 50 Jumlah skor minimum seluruh soal adalah 10

Nilai = IdealNilaiXmaksimumskorJumlah

siswaskorperolehanJumlah

Nilai ideal = 100. Misal Sunaryo memperoleh skor 40 dari 5 soal di atas, maka nilai tes

uraian yang didapat adalah = 1005040 X = 80

b. Pemberian Tugas

Page 68: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 59

59

1) Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar, diskusikan dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan upaya penertiban dan penegakan aturan lalu lintas. Caranya dengan mengisi format di bawah ini:

Yang kami ketahui tentang kegiatan penertiban dan penegakan aturan lalu lintas adalah:

a) ................................................................................ b) ................................................................................ c) ................................................................................

2) Bagaimanakah posisi/sikap kalian (bersedia atau tidak bersedia) jika diminta membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah? Berikan alasan pemilihan sikap kalian tersebut!

Petunjuk Penilaian Tugas: Bila siswa mengerjakan tugas sangat sempurna diberi skor 10 Bila siswa mengerjakan tugas sempurna diberi skor 8 Bila siswa mengerjakan tugas kurang sempurna diberi skor 6 Bila siswa mengerjakan tugas tidak sempurna diberi skor 4

Nilai Tugas = idealnilaiXtugasitemaseluruhmaksimumskorJumlah

siswaskorperolehanJumlah

Nilai ideal = 100.

Page 69: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII60

Page 70: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 61

60

BAB V

PENUTUP

Buku Model pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru SMP/MTs dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya

kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif dan relevan.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun

2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 Tahun 1013 tentang Kurikulum SMP-MTs, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81a Tahun 2013 Lampiran IV tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013.

Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

Page 71: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII62

Page 72: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII 63

61

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Susilo, 2007. Polmas Fungsi Lalu Lintas, Ditlantas Polri, Jakarta. Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain

Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis)

Farouk Muhammad, 1998. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, PTIK Press,

Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika

dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993

tentang Rambu Lalu Lintas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang

perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar

Penilaian, Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 68 Tahun 1013 tentang Kurikulum SMP-

MTs, Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar

dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks

Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 Lampiran IV tentang

Pedoman Implementasi Kurikulum 2013. Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks

Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta

Page 73: Edisi Revisi · Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan. ... Pasal 3, dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4

Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII64

62

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Republik Indonesia,UUD Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Subono, 2009. Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Ditlantas Polri, Jakarta