E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak

1

Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan

Agustinus Christian Wibsono

Dr. Zaki Baridwan, Ak.,CA.,CPA.,CLI.,CTA

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of e-filing implementation, tax

knowledge,and taxpayer awareness on corporate taxpayer compliance in KPP Pratama

(Tax office) of South Malang, based on Theory of Reasoned Action (TRA) developed by

Fishbein (1980) and Theory of Acceptance Model (TAM) developed by Davis in 1989. This

study utilizes a survey to obtain the data, where the respondents of this study are 107

corporate taxpayers registered in KPP Pratama of South Malang. The results indicate that

the e-filing implementation, tax knowledge, and taxpayer awareness have significant effect

on the corporate taxpayer compliance.

Keywords: Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Acceptance Model (TAM), E-

filing Implementation, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Corporate Taxpayer

Compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan

negara terbesar adalah penerimaan pajak.

Pajak adalah salah satu sarana yang

digunakan untuk mensejahterakan

masyarakat. Peranan dari pajak dapat

dirasakan secara langsung maupun tidak

langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Secara langsung masyarakat dapat

menikmati seperti layanan pendidikan,

layanan transportasi, layanan kesehatan,

sarana dan prasarana umum. Dengan

demikian diharapkan menyadarkan

masyarakat supaya mematuhi dalam

melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Subjek pajak yang dikenakan

pajak salah satunya adalah wajib pajak

badan. Wajib pajak badan di Indonesia

juga merupakan salah satu penyumbang

pajak tertinggi selain wajib pajak orang

pribadi. Akantetapi ratio kepatuhan wajib

pajak badan yang terdaftar wajib SPT

masih kecil. Seperti dilansir dalam

malangtimes.com (2019), kantor

Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa

Timur III mencatat ada 862.674 wajib

pajak terdaftar wajib SPT. Dari jumlah

tersebut, yang sudah melakukan

pelaporan baru 643.007 wajib pajak.

Terkait dengan penggunaan e-filing,

realisasi per tanggal 29 Maret 2018

mencapai 209.176 wajib pajak atau setara

dengan 73,49 persen dari target 317.314

wajib pajak. Akantetapi, di dalam data

tersebut jumlah kepatuhan paling

minimum pelaporan SPT ditunjukkan

Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 21.582

wajib pajak atau sekitar 31,77 persen.

Berbagai upaya dilakukan KPP Pratama

Malang Selatan sebagai langkah awal

diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.

46 Tahun 2013 yaitu dengan sosialisasi

terhadap wajib pajak dengan cara

mengirimkan surat pemberitahuan

kepada wajib pajak dengan adanya

peraturan baru dan juga dengan

membuka kelas dengan mengundang

wajib pajak untuk mensosialisasikan

2

peraturan tersebut. Akantetapi ratio

kepatuhan wajib pajak badan yang

terdaftar wajib SPT masih kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan

oleh Direktorat Jendral Pajak adalah

dengan melakukan perbaikan proses

pelaporan dengan memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi

yaitu, dengan menerapkan e-filing. E-

filing dilakukan dengan memanfaatkan

secara online dan real Time sehingga

wajib pajak tidak perlu lagi melakukan

pencetakan semua formulir laporan dan

menunggu tanda terima secara manual.

Dengan menggunakan e-filing dapat

mempermudah wajib pajak dalam

penyampaian SPT Tahunan, juga lebih

efisien karena semua yang dibutuhkan

sudah tersedia online disitus pajak.

Namun fenomena saat ini,

mayoritas wajib pajak badan belom

mengaplikasikan e-filing. Hal tersebut

dilandasi sosialisasi dari Direktorat

Jendral Pajak dan KPP mengenai e-filing

yang masih minim dan menyebabkan

rendahnya pengetahuan wajib pajak

mengenai teknologi baru untuk

melaporkan SPT. Sehingga, wajib pajak

berasumsi bahwa menggunakan e-filing

akan lebih sulit daripada dengan manual.

Sosialisasi DJP sangatlah penting, karena

dengan adanya sosialisasi tentang e-filing

ini akan menambah pengetahuan wajib

pajak yang akan mempengaruhi tingkat

kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2005:32)

salah satu faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak adalah tingkat

pemahaman perpajakan. semakin tinggi

tingkat pendidikan atau pengetahuan

wajib pajak, maka semakin mudah pula

bagi mereka untuk memahami peraturan

perpajakan dan semakin mudah pula

wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Ketika tingkat

pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan pajak meningkat, hal ini akan

mendorong wajib pajak untuk melakukan

kewajibannya yaitu melaporkan SPT dan

membayarkan pajak. Peraturan

perpajakan yang terus mengalami

perubahan mengharuskan wajib pajak

memahami peraturan perpajakan agar

tidak keliru dalam menyelesaikan

kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang

tidak mengetahui dan memahami

perpajakan akan cenderung untuk tidak

patuh dalam membayar dan melaporkan

pajaknya, karena semakin paham wajib

pajak terhadap peraturan perpajakan

maka akan semakin tinggi tingkat

kepatuhan wajib pajak.

Menurut Asri (2009), wajib

pajak dikatakan memiliki kesadaran

apabila sesuai dengan hal-hal berikut: (1)

Mengetahui adanya UU dan ketentuan

perpajakan; (2) Mengetahui fungsi pajak

untuk pembiayaan negara; (3)

Memahami bahwa kewajiban perpajakan

harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; dan (4)

Menghitung, membayar, dan melaporkan

pajak dengan suka rela dan benar.

Kecenderungan wajib pajak yang

mempunyai kesadaran akan membayar

dan melaporkan akan lebih patuh untuk

melakukan kewajiban. Secara empiris

juga telah dibuktikan bahwa semakin

tinggi kesadaran perpajakan dari wajib

pajak maka makin tinggi tingkat

kepatuhan wajib pajak tersebut

(Suyatmin, 2004).

Ada beberapa penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui penerapan

e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Sari (2013) memaparkan

bahwa penerapan sistem e-SPT

meningkatkan jumlah Wajib Pajak

terdaftar yang menyampaikan SPT.

Namun, penerapan sistem e-SPT tidak

meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Nurul Afia Sari berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sari

Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan

oleh Sari (2014) menyatakan bahwa

penerapan e-filing berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Menurut Diana (2013:33) ada

beberapa definisi pajak menurut para ahli

antara lain: menurut Rochmat pajak

adalah iuran rakyat ke kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Djajadiningrat

dalam Diana (2013:33) menyatakan

bahwa pajak sebagai suatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke

kas Negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi

bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa

timbal balik dari Negara secara langsung,

untuk memelihara kesejahteraan secara

umum.

Jadi berdasarkan pengertian

diatas, pajak adalah suatu kewajiban

yang bersifat memaksa orang pribadi

atau badan untuk memberikan iuran pada

kas Negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberlakukan

oleh Negara dan hanya digunakan untuk

menutup pengeluaran umum Negara.

Hukum Pajak

Menurut Resmi (2014:4) Hukum

pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum

pajak materil dan hukum pajak formil.

1) Pajak Materiil

Hukam pajak materiil

merupakan norma-norma yang

menjelaskan keadaan, perbuatan

dan peristiwa hukum yang harus

dikenakan pajak dan berapa

besar pajaknya. Yang merupakan

hukum pajak materiil dalam

naskah undang-undang

perpajakan, diantaranya: a)

Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan. b) Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang

Mewah. c) Undang-Undang


Bea materai. d) Undang-Undang


Pajak dan Retribusi Daerah.

2) Pajak Formil

Hukum pajak formil

merupakan peraturan mengenai

berbagai cara untuk mewujudkan

hukum materiil menjadi suatu

kenyataan. Yang termasuk

hukum pajak formil dalam

naskah undang –undang

perpajakan, diantaranya: a)

Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara

Perpajakan. b) Undang-Undang


Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa. c) Undang-Undang


Pengadilan Pajak.

Jenis Pajak

Menurut Resmi (20014:7),

terdapat berbagai jenis pajak, yang

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

menurut golongan, menurut sifat dan

menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut golongan

Berdasarkan golongan pajak

dikelompokan menjadi dua yaitu:

pajak langsung dan pajak tidak

langsung. Pajak langsung adalah

pajak yang harus dipikul atau

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak

4

dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau

pihak lain. Pajak harus menjadi

beban Wajib Pajak yang

bersangkutan. Sedangkan pajak

tidak langsung adalah pajak yang

pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain

atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung dapat terjadi jika terdapat

suatu kegiatan, peristiwa atau

perbuatan yang menyebabkan

terutangnya pajak, misalnya terjadi

penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut sifat

Berdasarkan sifatnya pajak

dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak subjektif adalah pajak yang

pengenaannya memerhatikan

keadaan pribadi Wajib Pajak atau

pengenaan pajak yang

memerhatikan subjeknya.

Sedangkan pajak objektif adalah

pajak yang pengenaannya

memerhatikan objeknya baik berupa

benda, keadaan, perbuatan, atau

peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memerhatikan keadaan

pribadi subjek pajak (Wajib Pajak)

maupun tempat tinggal.

Subjek Pajak

Mengutip dari Undang-Undang No.17

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,

subjek pajak penghasilan adalah orang

atau badan yang dituju undang-undang

untuk dikenakan pajak dan dibagi

menjadi yang terdiri dari orang, badan

dan warisan. Subjek pajak tersebut juga

digolongkan menjadi 2 yaitu subjek

pajak dalam negeri dan subjek pajak luar

negeri.

Subjek pajak dalam negeri terdiri

dari:

1) Orang pribadi

yang bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan, atau orang pribadi

yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan

mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia (Pasal 2A

ayat (1) UU Nomor 36 TAHUN

2008).

2) Badan yang didirikan atau

bertempat kedudukan di

Indonesia, kecuali unit tertentu

dari badan pemerintah yang

memenuhi kriteria (Pasal 2A

ayat (2) UU Nomor 36 TAHUN

2008)

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan

merupakan segala sesuatu (barang, jasa,

kegiatan atau, keadaan) yang dikenakan

pajak. Objek pajak penghasilan adalah

penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis Yat diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari Luar

Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi

atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama

dan dalam bentuk apapun (Resmi,

2014:80)

Nomor Pokok Wajib Pajak


Nomor 28 Tahun 2007, Nomor Pokok

Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan dalam melaksanakan

kegiatan perpajakan.

Masa Pajak


Nomor 28 Tahun 2007, Masa Pajak

adalah angka waktu yang menjadi dasar

bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang odalan jangka waktu tertentu

bagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang ini.

5

Tahun Pajak


Nomor 28 Tahun 2007, Tahun Pajak

merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun

kalender kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak

sama dengan tahun kalender.

Surat Pemeberitahuan

Surat pemberitahuan adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

badan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

perpajakan. Surat pemberitahuan adalah

surat pemberitahuan untuk suatu tahun

pajak atau bagian tahun pajak (Resmi,

2009:22).

Terdapat 2 jenis Surat Pemberitahuan :

1) Surat Pemeberitahuanan Masa

Surat Pemeberitahuanan Masa

adalah Surat Pemberitahuanan

untuk suatu Masa Pajak.

2) Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat pemberitahuan Tahunan

adalah surat pemberitahuan untuk

satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun

Pajak.

Sistem E-filing

Sistem e-filing adalah cara

penyampaian SPT Tahunan secara

elektronik yang dilakukan secara Online

dan real Time melalui website Direktorat

Jendral Pajak atau Penyedia Jasa

Aplikasi atau Aplication Service

Provider. Sistem e-filing ini mulai ada

sejak tahun 2004, yaitu dengan adanya

Keputusan Direktorat Jendral Pajak

Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang

Penyampaian Surat pemberitahuan

secara Elektronik. Puncaknya pada

tanggal 24 Januari 2005 yang bertempat

di Kantor Kepresidenan, Presiden

Indonesia bersama-sama dengan

Direktorat Jendral Pajak (DJP)

meluncurkan produk e-filing atau

Electronic Filing System. Dengan adanya

sistem e-filing ini dirasa lebih efektif dan

efisien.

Tujuan Sistem E-filing Menurut Santoso (2015)

menyatakan bahwa tujuan e-filing adalah

1. Mempermudah proses

perekaman data SPT di dalam basis

DJP

2. Mengurangi pertemuan langsung

antara Wajib Pajak dengan Petugas

Pajak

3. Mengurangi dampak antrian dan

volume pekerjaan proses

penerimaan SPT

4. Mengurangi volume berkas

folio/kertas dokumen perpajakan.

Manfaat Sistem E-filing

Menurut www.online-pajak.com

manfaat e-filing adalah sebagai berikut:

1) Telah disahkan

E-filing Online pajak telah

disahkan oleh DJP dengan Surat

Keputusan Nomor KEP-

193/PJ/2015.

2) Gratis untuk semua jenis pajak

Di www.online-pajak.com, e-

filing pajak online ini gratis untuk

sekarang dan selamanya untuk jenis

SPT, karena Direktorat Jendral

Pajak tidak ingin membebani Wajib

Pajak yang sudah membayar

pajaknya dengan biaya tambahan

dan ingin membantu meningkatkan

penerimaan pajak.

3) Dilenkapi dengan vitur impor data

File CSV dari software e-SPT

dapat langsung diupload di e-filing

tanpa harus antre Kantor Pelayanan

Pajak.

4) Akses Multi-user tak terbatas

Satu akun perusahaan online

pajak dapat digunakan oleh banyak

pengguna.

5) Tidak perlu instal atau update

apapun

DJPonline adalah aplikasi e-

filing pajak online hingga setiap ada

http://www.online-pajak.com/

http://www.online-pajak.com/

6

penambahan peraturan pajak dan

penambahan fitur, maka akan

diperbaharui secara otomatis.

6) Aman dan rahasia

Bukti pelaporan disimpan lebih

aman dan mudah dilacak, tanpa

khawatir hilang atau terselip.

Direktorat Jendral Pajak menjamin

keamanan dan kerahasiaan Wajib

Pajak Orang Pribadi maupun Wajib

Pajak Badan.

7) Layanan bantuan online

Bila menghadapi permasalahan

saat menggunakan layanan e-filing Wajib

Pajak dapat bertanya secara online.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia Pemahaman berasal dari kata

paham yang artinya pengetahuan;

pendapat; pikiran; aliran; haluan;

pandangan; mengerti benar (akan); tahu

benar (akan); pandai dan mengerti benar

(tentang suatu hal). Menurut Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Sedangkan menurut Soemarso

(2007:2) pajak adalah perwujudan atas

satu kewajiban kenegaraan dan

partisipasi anggota masyarakat dalam

memenuhi keperluan pembiayaan

Negara dan pembangunan nasional guna

tercapainya keadilan sosial dan

kemakmuran yang merata baik material

maupun spiritual.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

kesadaran adalah keadaan mengerti; hal

yang dirasakan atau dialami oleh

seseorang; kesadaran seseorang akan

nilai-nilai yang terdapat dalam diri

manusia mengenai hukum yang ada;

pengertian yang mendalam pada orang

seorang atau sekelompok orang yang

terwujud dalam pemikiran, sikap, dan

tingkah laku yang mendukung

pengembangan lingkungan; kesadaran

seseorang secara penuh akan hak dan

kewajibannya sebagai anggota

masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 16

Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak dan pemungut

pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia, istilah kepatuhan berarti untuk

atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam

perpajakan dapat diartikan dengan

ketaatan, tunduk dan patuh, serta

melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi

dapat disimpulkan bahwa kepatuhan

wajib pajak adalah wajib pajak yang

melaksanakan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Nurmantu dalam Rahayu

(2010:138) menjelaskan bahwa

Kepatuhan Wajib Pajak dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan

dimana Wajib Pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hak perpajakannya. Adapun menurut

Sidik (dikutip oleh Rahayu, 2010 hal. 19)

mengemukakan bahwa Kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan secara

sukarela (voluntary of complince)

merupakan tulang punggung sistem self

assessment, dimana Wajib Pajak

bertanggung jawab menetapkan sendiri

kewajiban perpajakan dan kemudian

secara akurat dan tepat waktu membayar

dan melaporkan pajaknya tersebut.

Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib

Pajak dalam buku Rahayu (2010:138)

yaitu:

7

1) Kepatuhan formal

adalah suatu keadaan dimana

Wajib Pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai

dengan ketentuan dalam

undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

adalah suatu keadaan dimana

Wajib Pajak secara

substantif/hakikatnya memenuhi

semua ketentuan material

perpajakan yaitu sesuai isi dan

jiwa undang-undang pajak

kepatuhan material juga dapat

meliputi kepatuhan formal.

Theory of Reasoned Action (TRA)

Menurut Jogiyanto (2007:25)

TRA adalah teori yang dikembangkan

oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein.

Teori tersebut digunakan sebagai rujukan

untuk studi tentang sikap dan perilaku.

Asumsi dasar yang disusun pada teori ini

adalah bahwa manusia berperilaku

dengan cara yang sadar dan

mempertimbangkan segala informasi

yang tersedia. Teori ini didefinisikan

sebagai perasaan positif atau negatif

seseorang individu (pengaruh evaluasi)

tentang kinerja sikap yang ditargetkan

(Fishbein dan Ajzen, 1980).

Gambar 1 Theory of Reasoned Action

(Fishbein dan Ajzen, 1980)

Theory Acceptance Model (TAM)

TAM yang diperkenalkan

pertama kali oleh Fred D. Davisnpada

tahun 1986, adalah adaptasi dari TRA

yang dibuat khusus untuk pemodelan

penerimaan pengguna terhadap sistem

informasi. Menurut Davis (1989), tujuan

utama TAM adalah memberikan dasar

untuk penelusuran pengaruh faktor

eksternal terhadap kepercayaan, sikap,

dan tujuan pengguna. TAM menganggap

bahwa 2 keyakinan individual, yaitu

persepsi manfaat (perceived usefulness,

disingkat PU) dan persepsi kemudahan

penggunaan (perceived easy of use,

disingkat PEOU), adalah pengaruh utama

untuk perilaku penerimaan komputer.

Gambar 2. Theory of Acceptance Model

(Davis, F.D, 1986)

Kerangka Teoritis

Paradigma Penelitian atau dapat

disebut kerangka berpikir sebagai pola

pikir yang menunjukkan hubungan antara

variabel yang akan diteliti yang sekaligus

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan

masalah yang perlu dijawab melalui

penelitian, teori yang digunakan untuk

merumuskan hipotesis, dan teknik

analisis statistik yang akan digunakan

Sugiyono (2008:8).

Penelitian ini menggunakan

variabel terikat kepatuhan wajib pajak

badan dalam melaporkan SPT tahunan

PPh di KPP Pratama Malang Selatan

(Y). variabel bebas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penerapan e-

filing, (x1) tingkat pemahaman

perpajakan, (x2) dan kesadaran Wajib

Pajak (x3). Kerangka berpikir ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Model Penelitian

Berdasarkan Model Penelitian di

atas, maka dapat dibuat rumusan

hipotesis sebagai berikut:

8

H1: Penerapan e-filling Berpengaruh

Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan di KPP Malang Selatan

H2: Tingkat Pemahaman Perpajakan

Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama

Malang Selatan

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan di KPP Pratama Malang Selatan

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Wajib Pajak yang sudah

menggunakan e-filing di KPP Pratama

Malang Selatan. Pemilihan populasi

tersebut karena Wajib Pajak tersebut

pernah menggunakan e-filing sehingga

dapat dijadikan responden untuk

mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di

KPP Pratama Malang Selatan.

Teknik penyampelan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

convenience sampling dan random

sampling. Menurut Sugiyono (2009:85),

Convenience sampling atau Accidental

sampling adalah teknik penentuan

sampel berdasarkan kebetulan yaitu

secara kebetulan/insidental bertemu

wajib pajak badan di KPP Malang

Selatan. menurut Sugiyono (2017:82)

Simple Random Sampling adalah

pengambilan anggota sampel dari

populasi yang dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada

dalam populasi itu.

Model Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1 hingga

Hipotesis 3 menggunakan analisis PLS.

Pengujian hipotesis dalam studi ini akan

dilakukan dengan cara sebagai berikut,

yaitu:

1) Menentukan level signifikan

atau nilai kritis (α) yaitu sebesar 5%.

2) Membandingkan nilai t-statistic

pada tampilan output bootstrapping

program smartPLS dengan nilai t-

table. Jika t-statistics lebih tinggi

dibandingkan nilai t-table, berarti

hipotesis terdukung

Model Spesifikasi

Model spesifikasi dalam PLS

terdiri dari tiga set hubungan yaitu:

outer model, inner model dan weight

relation. Berikut ini merupakan

penjelasannya: Uji Outer Model

Uji outer model dilakukan untuk

menilai validitas dan reliabilitas dari

model yang digunakan oleh peneliti.

Uji Inner model

Inner model menunjukan hubungan

antar konstruk. Berikut ini merupakan

persamaan dari inner model: 4𝐾𝑃𝑊𝑃 = 1PE + 2𝑃𝑃 + 3𝐾𝑆𝑊𝑃 + 𝑒

Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan

dalam pengujian konvergen adalah nilai

AVE dan communality adalah lebih dari

0,5 dan nilai faktor loading adalah lebih

dari 0,7.

Validitas Diskriminan

Tahap selanjutnya adalah

melakukan pengujian validitas

diskriminan. Parameter yang

digunakan dalam pengujian validitas

diskriminan adalah nilai korelasi

variabel laten kurang dari 0,85.

Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini

menggunakan dua parameter, yaitu nilai

cronbach’s alpha adalah lebih dari 0,7

dan nilai composite reliability adalah

lebih dari 0,7.

Uji Inner Model

Setelah melakukan uji outer

model, tahap selanjutnya yang dilakukan

adalah uji inner model. Uji inner model

ini menggunakan dua parameter

pengukuran, yaitu nilai R2 dan path

coefficient

9

Nilai R2 Nilai R2 digunakan untuk

mengukur tingkat variasi perubahan

variabel independen terhadap variabel

dependen. Nilai R2 digunakan untuk

mengukur persentase variansi konstruk

endogen yang dapat dijelaskan oleh

konstruk eksogen.

Nilai Path Coefficient Nilai path coefficient

menunjukkan tingkat signifikansi dalam

pengujian hipotesis. Apabila nilai path

coefficient yang ditunjukkan nilai T-

statistic >1,64 maka hipotesis studi (Ha)

diterima. Apabila nilai T-statistic <1,64

maka hipotesis studi (Ha) ditolak. Nilai

T-statistic dapat dilihat pada Tabel 4.13

berikut ini: Tabel 1 Nilai Path Coefficient

Hipotes

is Konstruk

Original

Sample

T-

Statistic

s

Keputusa

n

H1 1PE ->

4KPWP

0.0937 6.9522 Diterima

H2 2PP ->

4KPWP

0.4577 14.8632 Diterima

H3 3KSWP ->

4KPWP

0.4006 12.7156 Diterima

Sumber: Data primer diolah (2020)

Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa

konstruk penggunaan e-filing

berpengaruh positif terhadap kepatuhan

Wajib Pajak dalam menggunakan e-

filing. Berdasarkan Tabel 4.13 dapat

dilihat bahwa nilai original sample

adalah positif, yaitu 0,0937 dan nilai T-

statistic dari konstruk penggunaan e-

filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak

dalam menggunakan e-filing adalah

sebesar 6,9522 atau >1,64. Berdasarkan

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa

Hipotesis 1 diterima.



konstruk pemahaman perpajakan




dilihat bahwa original sample adalah

positif, yaitu 0,4577 dan nilai T-statistic

dari konstruk pemahaman perpajakan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

menggunakan e-filing adalah sebesar

14,8632 atau >1,64. Berdasarkan hasil

tersebut dapat dinyatakan bahwa




konstruk kesediaan Wajib Pajak




dilihat bahwa original sample adalah

positif, yaitu 0,4006 dan nilai T-statistic

dari konstruk kesediaan Wajib Pajak

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

menggunakan e-filing adalah sebesar

12,7156 atau >1,64. Konstruk sikap

dapat menjelaskan 13,27% minat

perilaku penggunaan teknologi informasi

audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

sikap berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam

menggunakan e-filing. Berdasarkan hasil

tersebut dapat dinyatakan bahwa


Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji hipotesis di atas,

maka dapat diketahui bahwa konstruk

penerapan e-filing berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak badan

dalam menyampaikan SPT, konstruk

pemahaman perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam menyampaikan SPT, dan konstruk

kesadaran wajib pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam menyampaikan SPT.

Diskusi Pengaruh Penerapan E-filing

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Theory of

Acceptance Model (TAM) salah satu

keyakinan individu tentang persepsi

kemudahan (perceived easy of use)

adalah suatu tingkat keyakinan individu

bahwa jika suatu teknologi informasi

mempunyai banyak kemudahan dalam

menjalankannya, maka tekonologi

10

tersebut akan meningkatkan kinerjanya

(Davis, 1989). Hal itu mengartikan

bahwa jika wajib pajak memiliki

keyakinan bahwa menggunakan e-filing

dapat mempermudah dalam melaporkan

SPT mereka, maka akan meningkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar

dan melaporkan pajaknya. Sebaliknya,

apa bila wajib pajak merasa dalam

menggunakan teknologi merasa

kesulitan, maka cenderung akan

mengurangi tingkat kepatuhan wajib

pajak. Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa penerapan e-filing berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

hal ini selaras dengan teori Theory of

Acceptance Model bahwa

Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wang (2002), Hung et al. (2006), Bedard

et al. (2003), Klopping dan McKinney

(2004), dan Chen et al. (2011). Penelitian

yang pertama dilakukan oleh Wang

(2002). Penelitian Wang (2002) meneliti

tentang faktor yang mempengaruhi minat

menggunakan sistem efiling. Penelitian

yang dilakukan oleh Night dan Bananuka

(2018) di Uganda bertujuan untuk

menyelidiki efek mediasi dari adopsi

sistem pajak elektronik dalam hubungan

antara sikap terhadap sistem pajak

elektronik dan kepatuhan pajak di negara

berkembang. Night dan Bananuka (2018)

menemukan bahwa mediasi adopsi

sistem pajak elektronik berpengaruh

positif dalam hubungan antara sikap

terhadap sistem pajak elektronik terhadap

kepatuhan pajak. Night (2018)

melakukan penelitian di Uganda dengan

menggunakan sampel sebanyak 214

reponden. Diskusi Pemahaman Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menjabarkan

bahwa tingkat pemahaman perpajakan

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama

Malang selatan. Hasil ini sejalan dengan

Theory of Reasoned Action yang

dikembangkan oleh Icek Ajzen dan

Martin Fishbeinsalah satu faktor penentu

individu dalam melakukan sesuatu yaitu

normative belief yang berkaitan dengan

sosialisasi pajak, karena harapan

normatif orang lain yang menjadi rujukan

untuk memenuhi harapan tersebut

harapan normatif orang lain tersebut bisa

berupa penyuluhan perpajakan agar taat

membayar pajak sehingga individu akan

berperilaku atas harapan orang lain

dengan taat dalam membayar pajak. Hal

ini juga sesuai dengan teori pembelajaran

sosial. Teori pembelajaran sosial ini

dikembangkan oleh Bandura (1986)

dalam Jatmiko (2006). Teori ini

menerima sebagian besar dari prinsip-

prinsip teori belajar perilaku, tetapi

memberi lebih banyak penekanan pada

efek-efek dari isyarat-isyarat pada

perilaku, dan pada proses-proses mental

internal. Jadi dapat dikatakan bahwa

seseorang akan mengetahui teori dari

peraturan perpajakan tetapi seseorang

cenderung lebih banyak belajar langsung

dari pengalaman yang ada tentang

pelaksanaan perpajakan. Seorang wajib

pajak lebih banyak belajar tentang tata

cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta

denda yang akan dikenakan apabila wajib

pajak yang bersangkutan melanggar

peraturan perpajakan yang berlaku dari

pengalaman seorang wajib pajak itu

sendiri. Sehingga semakin wajib pajak

memahami tentang peraturan perpajakan

serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan

maka akan semakin tinggi pula

kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini juga sesuai

dengan penelitian yang telah dilakukan

oleh Ghony (2012) yang menyatakan

bahwa pengetahuan wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini

didukung dengan adanya kemampuan

wajib pajak dalam menghitung besar

pajak yang ditanggung, sehingga wajib

pajak daerah tidak merasa dirugikan.

11

Diskusi Kesadaranan Wajib Pajak


Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

di KPP Pratama Malang Selatan. Hal ini

sejalan dengan Theory of Reasoned

Action. Berdasarkan Theory of

Reasoned Action (TRA) dalam salah

satu indikatornya behavioral beliefs

bahwa sebelum individu melakukan

suatu tindakan, seseorang tersebut akan

memiliki keyakinan mengenai hasil yang

akan diperolehnya atas perilaku tersebut.

Kemudian, seseorang tersebut akan

memutuskan bahwa akan melakukannya

atau tidak. Hal ini berkaitan dengan

kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang

sadar akan pajak, akan memiliki

keyakinan mengenai pentingnya

membayar pajak untuk membantu

penyelenggaraan pembangunan negara

(Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak

berkaitan dengan persepsi wajib pajak

dalam menentukan perilakunya, semakin

tinggi tingkat kesadaran wajib pajak,

maka wajib pajak akan dapat

menentukan perilakunya dengan baik dan

memiliki kemauan untuk melakukan

kewajiban membayar dan melaporkan

pajaknya.

Hasil penelitian ini diperkuat

dengan penelitian yang dilakukan Savitri

dan Andreas (2015) dengan mengambil

judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak,

Pengetahuan Pajak, Kelayakan Nomor

ID Pajak dan Kualitas Layanan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dengan

Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel

Mediasi” menyatakan bahwa kesadaran

wajib pajak memiliki peran mediasi

penuh dalam hubungan antara

kemanfaatan nomor id pajak, kualitas

layanan, dan kepatuhan wajib pajak.

Kemudian kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Tene dan

Sondakh (2017) meneliti dengan judul

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,

Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak” menyatakan bahwa

Kesadaran pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP

Pratama Manado. Hal ini menunjukkan

bahwa makin tinggi kesadaran pajak,

maka makin tinggi pula kepatuhan wajib

pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti,

penelitia ini bertujuan untuk mengetahui

apakah penerapan e-filing, pemahaman

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak

badan mempengaruhi tingkat kepatuhan

wajib pajak badan yang terdaftar di KPP

Pratama Malang Selatan. Penelitian ini

menggunakan teori Technology

Acceptence Model (TAM) serta Theory

of Reasoned Action (TRA). TAM dan

TRA adalah model teori yang peniti

gunakan untuk penelitian ini. Penelitian

ini terdapat 3 variabel yaitu, penerapan e-

filing, pemahaman perpajakan, serta

kesadaran wajib pajak. Hasil dari

penelitian ini menyatakan bahwa ke tiga

variabel tersebut berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak badan

yang terdaftar di KPP Malang Selatan,

yaitu penerapan e-filing, pemahaman

perpajakan, serta kesadaran wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini,

maka peneliti memberikan beberapa

saran dan diharapkan bermanfaat dalam

bidang perpajakan khususnya e-filing

yaitu sebagai berikut:

1) Direktorat Jenderal Pajak

melalui KPP diharapkan

mensosialisasikan tentang

penggunaan e-filing melalui

iklan di kantor pajak terutama

untuk perusahaan yang baru

dibangun. Hal ini dikarenakan

masih banyaknya perusahaan

yang belum memahami tentang

penggunaan e-filing, bahkan ada

12

beberapa perusahaan yang belum

menggunakannya.

2) Direktorat Jenderal Pajak

sebaiknya lebih

menyederhanakan sistem e-filing

karena banyak wajib pajak badan

yang merasa rumit dalam

menggunakan e-filing.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Tahunan Direktorat Jendral

Pajak, Tahun 2018

Fizriyani, Wildan (2019). “Perolehan

Pajak DJP Jatim III Alami

Penurunan”. Diakses melalui

https://www.republika.co.id/berita

/nasional/daerah/19/06/26/ptpfzp3

49-perolehan-pajak-djp-jatim-iii-

alami-penurunan/ tanggal 10

September 2019.

Ratri, Nurlayla (2018). “Ratusan Ribu

Wajib Pajak Malang Raya

Mangkir Bayar, Perusahaan Paling

Parah”. Diakses melalui

https://www.malangtimes.com/ba

ca/27018/20180428/102056/ratus

an-ribu-wajib-pajak-malang-raya-

mangkir-bayar-perusahaan-

paling-parah/ tanggal 10

September 2019.

Mahmudan 2018. “Malang Setor Rp

19,55T” Diakses melalui

https://radarmalang.jawapos.com/

headline/01/01/2018/malang-

setor-pajak-rp-1955-t/ tanggal 10

september 2019.

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. “E-

SPT”. Diakses melalui

www.pajak.go.id pada tanggal 19

September 2019 jam 10.56 WIB.

Sari, Nurhidayah. 2015. “Pengaruh

Penerapan Sistem E-Filling


Dengan Pemahaman Internet

Sebagai Variabel Pemoderasi

Pada Kpp Pratama Klaten”.

Skripsi. Program Studi Akuntansi

Universitas Negeri Yogyakarta.

Night, Sadress., dan Bananuka, Juma.

2018. The mediating role of

adoption of an electronic tax

system in The relationship between

attitude towards electronic tax

System and tax compliance.

Makerere University, Kampala,

Uganda.

Savitri, Enni., dan Musfialdy. 2016. The

Effect of Taxpayer Awareness, Tax

Socialization, Tax Penalties,

Compliance Cost at Taxpayer

Compliance With Service Quality

as Mediating Variable. Procedia-

Social and Behavioral Sciences

Vol.219, No. 682 – 687.

Pradnyana, Ida Bagus P., dan Prena, Gine

Das. 2019. Pengaruh Penerapan

Sistem E-Filing, E-Billing Dan

Pemahaman Perpajakan


Orang Pribadi Pada Kantor

Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama

Denpasar Timur. Wacana

Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis

dan Akuntansi) Volume 18,

Nomor 1, pp. 56 – 65.

Lamberton, Cait., De Neve, Jan-

Emanuel., dan Norton, Michael I.

2014. Eliciting Taxpayer

Preferences Increases Tax

Compliance. University of

Pittsburgh, Pittsburgh.

Safrin Nurmantu. 2005. Pengantar

Perpajakan. Jakarta: Granit.

Siti Resmi. 2009. Perpajakan Teori Dan

Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso. 2007. Perpajakan. Jakarta:

Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010. Perpajakan

Indonesia: Konsep danAspek

Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Abdillah, W., Hartono. (2015). Partial

Least Square (PLS).Penerbit Andi.

Yogyakarta.

Abdul, Rahman. 2010. Panduan

Pelaksanaan Administrasi Pajak:

Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis

Dan Perusahaan. Bandung:

Nuansa.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/06/26/ptpfzp349-perolehan-pajak-djp-jatim-iii-alami-penurunan/




https://www.malangtimes.com/baca/27018/20180428/102056/ratusan-ribu-wajib-pajak-malang-raya-mangkir-bayar-perusahaan-paling-parah





https://radarmalang.jawapos.com/headline/01/01/2018/malang-setor-pajak-rp-1955-t/



http://www.pajak.go.id/

13

Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi

Keperilakukan. Yogyakarta: CV

Andi Offset.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian

Pendidikan Pendekatan

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta

Gunawan, Setiyaji., dan Hidayat, Amir.

2005. “Evaluasi Kinerja Sistem

Perpajakan di Indonesia” Jurnal

Ekonomi Universitas Indonusa

Esa Tunggal. Vol. 10, No. 2.

Diana Sari. (2013). Konsep Dasar

Perpajakan. Bandung: Refika

Aditama.

F.D. Davis. 1989. Perceived usefulness,

perceived ease of use, and

useracceptance of information

technology. MIS Quarterly Vol. 13

No.3, 319-339.

Wang, Yi-Shun. 2002. The Adoption Of

Electronic Tax Filing System: An

Empirical Study. Goverment

Information Quarterly Vol. 20

No.2: 333-352.

Undang-Undang Republik Indonesia


Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang


Perubahan Keempat Atas

Undangundang Nomor 6 Tahun

1983 tentang “Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang”.


Nomor 17 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-

undang Nomor 7 tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan,

Jakarta, Lembaga Manajemen

Formasi, 2001.



Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan (KUP).



Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang


Perubahan Keempat Atas

Undangundang Nomor 6 Tahun

1983 tentang “Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi

Undang-Undang”.

Santoso, P. 2016. Palaporan Pajak

Melalui e-Filing.

www.acedemia.edu. Diakses pada

3 Oktober 2019, pukul 15.05 WIB.

Online Pajak. 2016. E-Filing Pajak: 8

Manfaat Lapor SPT Online

Dengan Online Pajak.

www.online-pajak.com . Diakses

pada 13 Oktober 2019, pukul

15.40 WIB

Documents

E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak