Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik lokal. Untuk
mendukung terwujudnya upaya yang berkesinambungan tersebut harus
mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga. Lebih
lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan
RPJP, RPJM dan rencana pembangunan tahunan.
Upaya pembangunan kesehatan Tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang
kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Renstra
(rencana strategis) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan
arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019.
Renana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan
melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang
Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019, merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian
Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun
waktu 2015 -2019, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke
dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit organisasi Eselon I dan
2
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada unit kerja setingkat eselon II dan eselon III
sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya.
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang
mengacu pada perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang
memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Millenium
Development Goals (MDG’s). Disamping itu, didalam MDG’s (Millenium
Development Goal’s) bahwa meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat
merupakan tujuan utama global yang wajib diwujudkan setiap anggota WHO.
Pembangunan kesehatan di wilayah Pelabuhan merupakan bagian dari
pembangunan kesehatan nasional.
Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah: (1) meningkatkan status
kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatkan pengendalian penyakit; (3)
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama
di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas
pengelolaan SJNS Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan,
obat, dan vaksin; serta (6) meningkatnya responsivitas sistim kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
nasional : 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi penguutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan
dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi system
rujukan dan peningkatan mutu pelayana kesehatan, menggunakan pendekatan
continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu
jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan
benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005
yang diberlakukan 15 Juni Tahun 2007 dengan perhatian kepada Public Health
Emergency Of International Concern /PHIEC (masalah kedaruratan kesehatan
3
masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk
wilayah pelabuhan dengan menetapkan Persyaratan Kapasitas Inti Bagi
Bandara, Pelabuhan Dan Perlintasan Darat agar setiap saat :
a. Menyediakan akses pada:
i. Pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostik dilokasi
yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi
pelaku perjalanan yang sakit
ii. Staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai
b. Menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman
pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai
c. Menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut
d. Menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang
menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air
minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, Toilet umum,
fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area
berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala
e. Sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih dan program
pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk.
Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespons
kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya:
a. Menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai
dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi emergensi
kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point
yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan
layanan agen lainnya
b. Melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang
terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan
hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung
lainnya yang diperlukan
c. Menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan
lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka
4
d. Menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku
perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari
pintu masuk
e. Menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus
serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi,
kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang
ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini
f. Menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan
g. Menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel
terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku
perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
Kepmenkes Nomor 356/Menkes/Per/IV 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, sebagaimana yang telah diubah dengan
Permenkes RI Nomor : 2348 Tahun 2011 bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan
yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan
tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit
potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta
pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar
masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh
menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat
perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik
maupun luar negeri. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pelabuhan yang
ada di wilayah Indonesia dan memilki aktivitas yang tinggi akan pergerakkan alat
angkut, muatan maupun orang. Mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan
5
penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin
meningkat.
Penyusunan rencana aksi kegiatan satuan kerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2015 yaitu disusun ulang karena adanya perubahan SOTK baru
Kemenkes RI yaitu Permenkes RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI dimana Ditjen PP dan PL berganti nama
dengan Ditjen P2P ( Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) dan berdasarkan
Renstra 2015 – 2019 dan Permenkes RI Nomor 356 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Permenkes RI Nomor 2348 tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,
Permenkes Nomor 356 Tahun 2008 sebagai mana yang telah diubah
dengan Permenkes RI Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan serta tetap sejalan dengan International
Health Regulation (IHR) Tahun 2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) mulai Tahun 2015 mengacu pada satu program yakni
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dengan salah satu indikator
yakni terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di
pelabuhan, Bandar udara dan pos lintas batas.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 - 2019 KKP Kelas III
Dumai ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan
dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk
cegah tangkal penyakit di Pelabuhan Dumai. Disamping itu juga, diharapkan
penyusunan dan pelaksanaan kegiatan / anggaran KKP Kelas Dumai dapat
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatuhan.
6
B. Kondisi umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai berada di wilayah Kota
Dumai, Provinsi Riau. Secara geografis Kota Dumai terletak pada antara
101.23.37.-101.8.13 Bujur Timur dan 1.23.23.1.24.23 Lintang Utara dan pantai
timur Sumatera dengan koordinat 01.41’10”LS dan 101.27”20”BT berada di
Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Buluh Kasab Kecamatan Dumai Timur Kota
Dumai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.356 / Menkes / PER / IV
/ 2008 tanggal 14 April 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan
Permenkes RI Nomor 2348 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka Kantor Kesehatan Kelas III Dumai
diklasifikasikan ke kelas III dan mempunyai 8 ( delapan ) wilayah kerja, yaitu :
1. Pelabuhan Laut Bengkalis
2. Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning
4. Pelabuhan Laut Panipahan
5. Pelabuhan Laut Senebui
6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang
7. Kawasan Industri Pelintung
8. Bandara Pinang Kampai
Permenkes nomor 356 / Menkes / Per / IV / 200 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang telah diubah
dengan Nomor 2348 / Menkes / Per / IX / 2011 maka KKP mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur
biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
7
Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,
dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan
kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit
yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penaggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkngan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan
alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan
surveilans kesehatan pelabuhan
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
8
Tahun 2015 KKP Kelas III Dumai telah melaksanakan kegiatan yang
pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator
output dari target telah ditetapkan sebelumnya. Dari pencapaian kedua hal
tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya.
Berikut ini beberapa pencapaian keuangan dan pencapaian indikator output
sampai dengan Tahun 2015.
1. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Pada tahun 2015 total anggaran yang disediakan untuk program
Pengendalian penyakit dan Penyehatan lingkungan sebesar Rp.
5.611.998.000. sedangkan realisasinya sebesar Rp.5.249.077.815. (93,53%)
Penyerapan dana tertinggi atau realisasi tertinggi terjadi pada Belanja
Pegawai yaitu Rp. 2.318.717.435. (97,01%) dari alokasi dana yang tersedia
(Rp.2.390.197.000.), Sedangkan penyerapan terendah pada Belanja Barang
yaitu Rp. 2.882.350.880. (90,87%) dari alokasi dana yang teredia yaitu Rp.
3.171.901.000s)
Secara lebih rinci pengukuran kinerja Program Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan lingkungan dikelompokan pada 5 (lima) kegiatan
pokok yaitu sebagai berikut :
a. Pembinaan Surveilans, Immunisasi, Karantina dan Kesehatan
Matra
Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
1.409.115.000. sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.253.480.436. (88,96%) dengan output pencapaian rata-rata
100%.
b. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
205.720.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 187.982.360.- (91,38%)
dengan output pencapaian rata-rata 100%.
9
c. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
45.858.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- (75,45%).
dengan output pencapaian rata-rata 100%.
d. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
53.518.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 42.620.000,- (79,64%)
dengan output pencapaian rata-rata 100%.
e. Penyehatan Lingkungan
Jumlah alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
240.732.000- realisasi anggaran sebesar Rp. 181.337.400,- (75,33%)
dengan output pencapaian rata-rata 100%.
d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Pada tahun 2015 total anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini
sebesar Rp. 3.657.055.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.
3.549.057.619- (97,05%).
C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu
dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang
diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik,
namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di
dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di
lapangan.
10
Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai terdiri dari S2 kesehatan masyarakat, S1 kesehatan masyarakat
perawat, kesehatan lingkungan, dan lain-lain yang terbagi dari beberapa
fungsional yakni fungsional epidemiologis dan fungsional sanitarian
Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan
pertimbangan background pendidikan yang diperlukan, kemudian
didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai
dengan analisis kebutuhan yang disusulkan KKP Kelas III Dumai. Hal
tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup
memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan
dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan
formal, diklat-diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan
sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan.
Berikut ini tabel yang dapat menunjukkan gambaran sumber daya
manusia di KKP Kelas III Dumai berdasarkan tingkat pendidikannya :
Tabel 1. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun Maret 2015
NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 S2 Kesehatan Lingkungan 3 2 S1 Keseahatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan 8 3 S1 Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi 5 4 S1 Kedokteran 3 5 S1Ekonomi 1 6 S1 Sospol Admnistrasi Negara 1 7 D3 Kesehatan Lingkungan 8 8 D3 Keperawatan 10 9 D3 Manajemen Informatika 1 10 D3 Analis Farmasi dan Makanan 1 11 D3 Akutansi 1 12 D3 Radiologi 1 13 SPK/SMA 4 14 SMP 1 15 JUMLAH 48
11
b. Sarana/ Prasarana
Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugasnya, merupakan
penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan
misinya.
Gedung yang tersedia di dalam wilayah Pelabuhan Dumai
memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan di
Wilayah Pelabuhan Dumai. Kendaraan operasional roda dua maupun roda
empat sebagai sarana dalam memudahkan mobilitas. Sarana dan
prasarana lain yang menunjang seperti ambulance, instalasi laboratorium,
ruang isolasi, dan lain-lain sebagai kekuatan yang menunjang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Berikut ini gambaran inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Dumai terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.
1) Barang Bergerak
Barang bergerak berupa kendaraan operasional roda 4 sampai
dengan 31 Desember 2015 sebanyak 5 buah terdiri dari :
- Minibus : 1 Unit
- Pick Up : 1 Unit
- Ambulance : 3 Unit
Sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 7 Unit.
2) Barang Tidak Bergerak
Barang tidak bergerak, berupa :
- Bangunan gedung KKP Induk dengan luas = 150 m2 dengan luas
tanah = 674 m2
- Bangunan gedung Poli Klinik dengan luas = 120 m2 dan luas
tanahnya = 1.650 M2
- Bangunan gedung Wilker Sungai Pakning luas = 70 m2 dan luas
tanahnya = 430 M2
a. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah
unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada
12
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, maka dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya KKP mengacu pada pedoman-pedoman pelaksanaan yang
telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PP dan PL.
Adapun pedoman-pedoman yang telah ada diantaranya adalah :
1) Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan
2) Standar Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan
b. Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2015, DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Dumai setelah revisi adalah sebesar Rp. 5.611.998.000,-
Realisasi anggaran DIPA/RKAKL tahun 2015 Kantor Kesehatan
Pelabuhan III Dumai sebesar Rp. 5.249.077.815,- atau sebesar 90,79 %.
Ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi
atau anggaan yang tidak terserap yaitu dikarenakan adanya revisi DIPA,
dikarenakan belanja bahan habis pakai tidak dipergunakan sepenuhnya
disebabkan masih adanya stok persediaan dan belanja perjalanan /
kegiatan program tidak dipergunakan sepenuhnya, dikarenakan anggaran
yang tersedia tidak sesuai dengan harga pasar.
c. Kemitraan dan Jejaring
Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja KKP di tahun 2015 adalah:
1) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Kekarantinaan
2) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Surveilans Epidemiologi
3) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Pengendalian Vektor
4) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Pengendalian Risiko Lingkungan.
d. Global Comitmen
International Health Regulation (IHR) 2005 mengamanatkan deteksi
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) yang harus
dilaksanakan lebih optimal akan tetapi upaya yang dilakukan tidak
menghambat arus lalu lintas barang / tidak menghambat arus
perekonomian atau perdagangan.
13
Perubahan iklim global yang secara langsung atau tidak akan
berpengaruh terhadap bermunculnya penyakit baru (emerging diseases)
dan/atau penyakit yang selama ini sudah bukan masalah kesehatan (re-
emerging diseases), serta kondisi rawan dalam negeri dan luar negeri
yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Disamping hal tersebut
muncul pula tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu
pelayanan yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tidak optimalnya
proses pengawasan, yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak
terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah
lainnya.
2. Permasalahan
a. KLB / Bencana di pintu masuk Negara
Kejadian KLB / Bencana di Negara / daerah lain merupakan ancaman di
setiap pintu masuk Negara lain. Diantaranya KLB Influensa A H1N1, Flu
Burung, Sars, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain – lain merupakan
ancaman di setiap pintu masuk Negara.
b. Jejaring SE masih lemah
Belum terbentuk sistem surveilans epidemiologi yang optimal antar KKP,
antara KKP dengan sarana pelayanan kesehatan, antara KKP dengan
Dinas Kesehatan, serta antar KKP dengan instansi lainnya di wilayah
pelabuhan dan sekitarnya.
c. Dukungan Pemerintah Daerah Kecil
Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah seperti dana, sarana
prasarana, serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans faktor
risiko di pintu masuk negara.
d. Profesionalisme kurang
Tenaga SDM di KKP belum terlatih untuk menghadapi kejadian-kejadian
penangangan dan penanggulangan PHEIC
e. Lemahnya Koordinasi dan advokasi
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di lapangan antara instansi
terkait di wilayah pelabuhan. Diantaranya kurangnya koordinasi antara
14
KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi
OMKABA di pelabuhan.
f. Ancaman New-Re- Emerging Desease (PINERE)
Kemajuan teknologi informasi dan tranportasi sangat pesat
belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang
dapat mempermudah dan mensejahterakan umat manusia, namun disisi
lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan
manusia. Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin
cepatnya arus perjalanan orang, barang, dan alat angkut, sehingga
penjalaran dan penularan penyakit antar negara semakin cepat, terutama
masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia seperti New
Emerging Disease seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease,
Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis. Emerging Disease antara lain
HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya seperti Dengue Haemorragic
Fever, Chikungunya, Kolera, Salmonellosis, dan Filariasis. Emerging
Disease yang berpotensi masuk ke Indonesia antara lain HIV/AIDS
sedangkan Re-emerging disease antara lain : Pes, TBC, Scrub thypus,
Malaria, Anthrax, dan Rabies.
Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air
laut akibat pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola
hujan dan siklus hidrologi. Disamping itu, pemanasan global dapat
menyababkan musim menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan musim ini
berdampak pada peningkatan populasi dan jenis organisme penyebab
penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Ancaman global kian
mengancam.
Pengendalian penyakit menular menjadi lebih sulit akibat
perubahan iklim ini karena transmisi beberapa penayakit menular sangat
dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembaban udara.
Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui vektor seperti malaria,
demam berdarah, dan fillariasis akan makin meningkat bukan hanya di
negara yang beriklim tropis tetapi juga di negara-negara sub tropis bahkan
15
di negara yang bermusim dingin. Di Indonesia penyakit – penyakit
tersebut semula terjadi di dataran rendah, mungkin pada waktu akan
datang akan menyebar ke daerah pegunungan yang berhawa dingin,
karena pemanasan global tempat yang berhawa dingin pun juga akan
menjadi bersuhu panas.
Tahun 2015 KKP Kelas III Dumai telah melaksanakan kegiatan yang
pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator
output dari target telah ditetapkan sebelumnya yaitu dapat dilihat dari data di
atas.
g. Lingkungan Strategi (termasuk isu strategis)
Akselerasi pembangunan kesehatan di masa depan memerlukan lingkungan
strategis yang kondusif, pembangunan berwawasan kesehatan sebagai strategis
pembangunan nasional--belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.
Globalisasi merupakan tantangan, masalah, dan potensi untuk pembangunan.
Pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan pelayanan melalui berbagai
kesepakatan internasional, akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan
upaya kesehatan dan memerlukan, persiapan dari pemerintah dan masyarakat.
Transisi demografi, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk telah dapat
diprediksi sebagai dampak dari pembangunan baik dalama bidang ekonomi,
keluarga berencana dan kesehatan, serta gizi. Dalam piramida kependudukan,
terlihat adanya kecenderungan mengecilnya jumlah penduduk usia muda/balita dan
meningkatnya jumlah segmen angkatan kerja dan usia lanjut secara bermakna di
tahun-tahun mendatang.
Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan keberhasilan
berbagai program pembangunan termasuk pembangunan bidang kesehatan.
Bebagai penemuan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan sangat
mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Dalam merespon
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, upaya penapisan belum
dilaksanakan secara efektif. Sehingga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
canggih justru menyebabkan mahalnya biaya kesehatan.
16
Lingkungan fisik dan biologi berubah sangat cepat akibat berbagai
pembangunan yang dilaksanakan. Terlihat kecenderungan bahwa pembangunan
seringkali diterjemahkan pada perubahan fisik yang cenderung mudah terlihat. Di
Pedesaan, implikasinya adalah eksploitasi lingkungan yang berlebihan yang
berakibat rusaknya ekologi alam. Eksploitasi alam yang semakin tidak terkendali dan
perubahan; lingkungan mengarah pada perusakan alam yang berakibat fatal. Selain
itu faktor perubahan iklim. perubahan keseimbangan ekologi, eksloitasi alam yang
berlebihan, meningkatnya bencana alam dan sebagainya akan membawa dampak
negatif yang makin serius pada kesehatan masyarakat dimasa mendatang.
Pencemaran udara, air dan tanah serta perubahan lingkungan biologis, penggunaan
pestisida. insektisida, dan fungisida yang berlebihan menyebabkan masalah
kesehatan yang serius.Perubahan lingkungan biologis juga menyebabkan
rangsangan patogenesis terhadap beberapa jenis bakteri, virus dan jasad renik
lainnya yang akan mengancam kesehatan masyarakat dimasa mendatang
Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara
sebagai salah satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu
strategis, dinamika wilayah, pola dan penyebaran penyakit, serta kecenderungan
menurunnya kualitas kesehatan lingkungan sebagai dampak pembangunan dan
fenomena alam.
Beberapa isu strategis yang perlu dicermati dan dijabarkan lebih lanjut dalam
pengelolaan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah
sebagai berikut:
ˉ Perubahan iklim
ˉ Frekuensi KLB
ˉ Bencana alam
ˉ Pencemaran lingkungan
ˉ Dinamika kependudukan
ˉ Keterbatasan aksesibilitas
ˉ Keterbatasan Iptek
ˉ Legal aspek
- Dukungan manajemen dan kepemimpinan yang baik
17
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, NILAI - NILAI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan bahwa terdapat
perubahan nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penayakit dan
Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) menjadi Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (P2P) oleh karena hal tersebut maka Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) Kantor Kesehatan Kelas III Dumai juga mengalami perubahan sesuai dengan
program yang terdapat pada nomenklatur yang baru, sedangkan untuk Satuan Kerja
atau Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan masin tetap berdasarkan
Permenkes No. 356 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No.
2348 Tahun 2011. Untuk program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan
mengacu pada Rentsra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dengan visi
misi tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan yaitu :
1. Paradigma sehat
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional
A. Visi
Visi Kementerian Kesehatan adalah :
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan” .
Untuk mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan, maka Visi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai adalah :
“Pelabuhan Dumai Sehat sebagai bagian mewujudkan Masyarakat Sehat Yang
Mandiri Dan Berkeadilan” dengan cara tangguh dan prima dalam mencegah
tangkal penyakit serta terkendalinya factor risiko lingkungan di pelabuhan dan
Prima dalam pelayanan.
B. Misi
Untuk mencapai Visi Kementerian Kesehatan Masyarakat Sehat Yang
Mandiri Dan Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
18
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Sejalan dengan Misi Kementerian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi
KKP Kelas III Dumai adalah :
1. Meningkatkan surveilans epidemiologi; penanggulangan KLB/wabah di
pelabuhan, alat angkut dan muatannya
2. Meningkatkan upaya pengendalian faktor risiko penyakit karantina dan
penyakit menular potensial wabah
3. Meningkatkan upaya pencarian, pencegahan dan pengobatan kasus
penderita penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah
4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan minuman, alat
kesehatan dan barang berbahaya / OMKA
5. Meningkatkan advokasi dan jejaring kerja/ kemitraan
6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik
7. Mendorong masyarakat pelabuhan untuk berprilaku bersih dan sehat
8. Meningkatkan sumber daya dalam cegah tangkal
9. Menggalang kerjasama lintas sektor
C. Nilai - nilai
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan,
Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu:
1. Pro Rakyat
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian
Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah
menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya bagi setiap
19
orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku,
golongan, agama, dan status sosial ekonomi.
2. Inklusif
Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak,
karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen
masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi
profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan
masyarakat akar rumput.
3. Responsif
Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi
kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini
menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-
beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.
4. Efektif
Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target
yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.
5. Bersih
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.
Adapun beberapa nilai-nilai yang disepakati di KKP Kelas III Dumai guna
mendukung nilai-nilai Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :
1. Tanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan.
2. Bertindak Cepat dan Tepat
Bekerja sesuai dengan waktu dan tepat sasaran.
3. Disiplin
Mampu mentaati segala peraturan dan tidak melanggar segala larangan.
4. Keterbukaan
20
Menyampaikan informasi secara utuh, mampu membuka hati dengan iklas
dalam memberi dan menerima ide yang membangun.
D. Tujuan
1. Tujuan Umum Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Dumai
bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Visi serta Misi
Kementerian Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, khususnya di Pintu Gerbang
masuk Negara. Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan
masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor
risiko penyakit yang disebabkan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan.
2. Tujuan Khusus Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Dumai
adalah sebagai acuan masing-masing Subbagian dan Seksi - Seksi di
Lingkungan KKP Kelas III Dumai dalam pelaksanaan kegiatan Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya di Pintu Gerbang masuk
Negara yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang disusun secara
bertahap menurut kegiatan, output dan indikator kinerja dalam kurun waktu
2015, 2016, 2017, 2018 sampai dengan 2019.
1. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah
2. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular &
penyakit menular potensial wabah
3. Mengendalikan faktor risiko angkutan beserta muatannya.
4. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan
5. Melindungi masyarakat pelabuhan dari risiko penular penyakit
akibat lingkungan tidak sehat
6. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat.
E. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan
2015 - 2019, yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan :
21
a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun
b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per
100.000 kelahiran hidup
c. Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran
hidup
d. Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000
kelahiran hidup
e. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi kurang dan gizi
buruk) pada anak balita dari dari 18,4 persen menjadi di bawah 15,0 persen
f. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen
menjadi kurang dari 32 persen
g. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
(cakupan PN) sebesar 90 %
h. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100 %
i. Persentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100 %
j. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90 %.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan :
a. Menurunnya prevalensi tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000
penduduk
b. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per
1.000 penduduk
c. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi di
bawah 0,5 %
d. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80
% menjadi 90 %
e. Persentase desa yang mencapai UCI dari 80 % menjadi 100 %
f. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar
tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh
dari tahun 2009
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam
rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi
seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
22
5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah
tangga dari 50 persen menjadi 70 persen
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal,
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular
8. Seluruh kabupaten/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sasaran program pada pencegahan dan pengendalian penyakit, tahun 2015 - 2119
yaitu:
1. Meningkatnya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) kurang dari 24 jam dari
68% menjadi 100 %.
2. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80%
menjadi 90%.
3. Meningkatnya persentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%
4. Meningkatnya faktor risiko potensial PHEIC yang terdekteksi di pintu negara menjadi
100 %.
5. Terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada kondisi
matra.
6. Meningkatnya jumlah kasus baru tuberkulosis (TB) paru (BTA positif) yang
ditemukan dari 73% menjadi 90%.
7. Meningkatnya kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan dari 83% menjadi
88%.
8. Menurunnya prevalensi TB dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk.
9. Meningkatnya pengetahuan penduduk usia 15 tahun keatas tentang HIV/AIDS dari
65% menjadi 95%.
10. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2% menjadi <0,5%.
11. Meningkatnya ODHA yang mendapatkan ART dari 30% menjadi 50%.
12. Menurunnya angka kesakitan diare dari 350 Per 1000 penduduk menjadi 285 per
1000 penduduk.
13. Menurunnya angka kesakitan malaria (Annual Paracite Index - API) dari 2 menjadi 1
per 1.000 penduduk
14. Menurunnya angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk.
15. Meningkatnya persentase kasus penyakit zoonosis yang ditemukan dari 70%
menjadi 90%.
23
16. Seluruh provinsi melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular.
17. Seluruh provinsi yang mempunyai peraturan perundang-undangan (Surat
Edaran/Instruksi/SK/Peraturan Gubernur/ PERDA) tentang pencegahan dan
penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan.
18. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pengendalian
penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus) dari 10%
menjadi 30%.
19. Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang yang mempunyai peraturan
perundang-undangan (Surat Edaran/ Instruksi/ SK/ Peraturan Gubernur/ PERDA)
tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok terhadap kesehatan
dari 10% menjadi 30%.
20. Meningkatnya kualitas air minum yang memenuhi syarat dari 85% menjadi 100%.
21. Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum yang berkualitas dari 62%
menjadi 67%.
22. Meningkatnya pemakaian jamban sehat dari 64% menjadi 75%.
23. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan STBM dari 2500 desa menjadi
20.000 desa.
24. Peningkatan PHBS.
25. Meningkatnya potensi pengendalian terhadap cegah tangkal penyakit di pelabuhan,
bandar udara dan PLBD menjadi 100%.
26. Meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium dan Lingkungan untuk penyakit
berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor risiko
lingkungan dari 60% menjadi 85%.
27. Meningkatnya kualitas rujukan penyakit infeksi sesuai standar ditandai dengan
menurunkan angka kematian pasien lebih dari 2 x 24 jam dari 35 per 1.000 menjadi
25 per 1.000
28. Meningkatnya kajian penyakit infeksi dari 10% menjadi 50%.
29. Seluruh UPT vertikal ditingkatkan sarana dan prasarananya.
30. Terlaksananya pembinaan perencanaan, anggaran, pelaporan dan penilaian,
penyelesaian masalah hukum, aset dan kepegawaian pada 65 satuan kerja pusat
dan UPT.
31. Terlaksananya penyusunan materi NSPK sebanyak 6 rancangan dokumen.
32. Terlaksananya penyusunan materi regulasi sebanyak 15 rancangan dokumen.
24
Mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan DitJen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, KKP Kelas III Dumai mempunyai sasaran
kegiatan untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan akan
dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya Upaya Kekarantinaan
Upaya kekarantinaan KKP Kelas III Dumai dilaksanakan dengan meningkatkan
pengawasan terhadap alat angkut dan komoditi OMKABA di pelabuhan. Upaya
kekarantinaan lainnya dilakukan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan
dan prosedur penerbitan dukumen kesehatan dengan tidak mengurangi aspek
kelancaran arus orang dan barang. Disamping itu juga dilakukan dengan
meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa di lapangan serta penegakkan
hukum terhadap pelanggaran undang-undang karantina.
2. Terlaksananya Surveilans Epidemilogi
Agar upaya penangulangan penyakit dapat dilaksanakan lebih efektif dan
efisien serta dampaknya tidak sampai menimbulkan masalah kesehatan
masyarakat yang luas, maka deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit
menular potensi wabah perlu ditingkatkan. Upaya ini dilaksanakan dengan
meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan surveilans
epidemiologi melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data.
3. Terlaksananya Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan
Upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan meliputi :
a. Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan
minuman.
Salah satu upaya dalam pengendalian risiko lingkungan adalah mengawasi
kualitas air tersebut mulai dari sumber hingga konsumen. Langkah
pengawasan akan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air di darat
(pelabuhan) dan di alat angkut. Pemeriksaan air di darat dilakukan dengan
permeriksaan rutin sebulan sekali dan lebih sering bila ada hal-hal yang
perlu perbaikan. Hal ini dilakukan pada reservoir, hidran, tongkang air, dan
mobil air. Sedangkan pengawasan air di
25
kapal ditujukan pada sisa air di kapal sebelum kapal mengisi air di
pelabuhan. Untuk mencegah dan menjaga agar makanan tidak menjadi
sumber penularan penyakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan
Kejadian Luar Biasa (KLB) maka langkah yang akan dilakukan adalah
meningkatkan pengawasan makanan di darat dan di kapal penumpang.
Pengawasan makanan di darat dilakukan dengan melaksanakan
pemeriksaan kesehatan terhadap para penjamah makanan, keadaan
sanitasi rumah makan, dan kulitas makanan yang dihidangkan. Untuk
menunjang kegiatan ini akan dilakukan grading rumah makan dan
pemberian sertifikat laik kesehatan
a. Pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan.
b. Pengawasan pencemaran udara, air, dan tanah
c. Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal di lingkungan
pelabuhan dan lintas batas darat negara
4. Terlaksananya Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular
Penyakit
Upaya Pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit meliputi:
a. Pemberantasan Tikus di darat dan di alat angkut
b. Pemberantasan Vektor Penular Penyakit dan Binatang Penular Penyakit
5. Terlaksananya Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga
eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar pandangan masyarakat tetap
positif terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah:
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan, dan gawat darurat
medik di wilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara.
b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan
matra di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas darat negara.
c. Melakukan pengujian kesehatan nahkoda dan anak buah kapal serta
penjamah makanan.
d. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
26
e. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah diwilayah pelabuhan
dan lintas batas darat negara, serta ketersediaan obat-obatan/peralatan P3K
Kapal
6. Terlaksananya kemampuan/kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan guna
meningkatkan profesionalisme pegawai agar mampu menjawab tantangan dan
permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Langkah yang akan
dilakukan adalah mengadakan analisa kebutuhan tenaga secara komprehensif,
mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja, memberikan kesempatan bagi
pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal dan informal,
serta pendidikan penjenjangan sesuai kebutuhan organisasi.
7. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan maka
langkah yang dilaksanakan oleh KKP Kelas III Dumai antara lain melengkapi
sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis, dan sarana penunjang berupa
komputer maupun radio komunikasi (marine radio); menambah kendaraan
operasional baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) dan
mengoptimalkan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan serta peralatan lain
sebagai pendukung kinerja.
8. Terlaksananya koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja
Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan
mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan
persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.
9. Terlaksananya promosi kesehatan
Sebagaimana kata pepatah “Tak kenal maka tak sayang” maksud dari
pepatah tersebut adalah orang tidak akan membeli atau menggunakan suatu
produk jika orang itu tidak mengenal dan mengetahui produk tersebut. KKP
tidak akan dikenal oleh kalangan masyarakat kalau KKP sendiri tidak berusaha
memperkenalkannya. Sependapat dengan hal ini, maka KKP akan melakukan
promosi kesehatan. Promosi ini dilakukan melalui pengobatan gratis
27
pembuatan brosur dan liflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, serta
pembuatan buletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan
KKP.
28
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dan strategi KKP dalam program Pencegahan dan pengendalian
penyakit di pintu gerbang masuk negara didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan
dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, dan Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Program Ditjen P2P tahun 2015 - 2019
yaitu:
1. Meningkatnya kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
Upaya kekarantinaan dilakukan dengan peningkatan pemeriksaan dokumen
kesehatan alat angkut dan penerbitan dokumen kesehatan alat angkut serta
prosedur kekarantinaan, meningkatkan kemampuan pegawai di bidang
kekarantinaan. Upaya surveilans epidemiologi dilakukan dengan
meningkatkan pengembangan jejaring di bidang surveilans epidemiologi,
meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan surveilans
epidemiologi dalam hal pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi
data.
2. Meningkatnya kinerja pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan
lintas wilayah dilakukan dengan :
a. Upaya sanitasi dan dampak risiko lingkungan, meliputi : pengawasan
penyediaan air bersih serta pengamanan makanan dan minuman,
pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/ bangunan/ TTU,
pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi alat angkut di
pelabuhan dan bandara
b. Upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit meliputi:
pemberantasan tikus di lingkungan gedung/ bangunan dan alat angkut,
pemberantasan vektor penular penyakit dan binatang penular penyakit
c. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan, gawat darurat
medik di wilayah pelabuhan dan bandara
d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan matra di wilayah
pelabuhan dan bandara
29
e. Melakukan pengujian kesehatan ABK/Crew alat angkut dan penjamah
makanan
f. Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional
g. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah di wilayah pelabuhan
dan bandara serta pengawasan obat–obatan/ P3K kapal dan pesawat
3. Meningkatnya dukungan administrasi dan manajemen
Upaya dalam mendukung meningkatnya dukungan administrasi dan
manajemen adalah dengan terlaksananya kegiatan ketatausahan dan
kerumahtanggaan dengan baik dan lancar, pengembangan sumber daya
manusia (SDM) guna meningkatkan profesinalisme pegawai, melengkapi
sarana dan prasarana guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam
operasional kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
II Balikpapan, mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja guna
mendukung pencapaian program–program kegiatan.
B. Strategi
Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan KKP dalam pengelolaan
program Pencegahan dan pengendalian penyakit dipintu gerbang masuk negara,
dikembangkan strategi sebagai berikut:
1. Melaksanakan NSPK
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program
4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia
5. Memerkuat jejaring kerja
6. Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen
7. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi
8. Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan
kebijaksanaan dan program sebagai berikut:
30
1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan
profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang
secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan program lingkungan sehat.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk memantapkan
jejaring lintas program, lintas sektor, serta kemitraan dengan masyarakat
termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan
penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan
teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.
3. Penyusunan rencana strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
periode lima tahunan. Perencanaan dibuat berdasar pola (bottom up)
disesuaikan dengan sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan
bahan perencanaan didasarkan pada eviden based epidemiology dan
masukan dari petugas lapangan
4. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai yang sistematis, terukur, dan realistis
serta dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan (Sistematic
Measure Assesment Reliable Time - SMART). Upaya ini dilakukan dengan
membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan untuk setiap
bidang dan setiap seksi.
5. Penyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP)
setiap program kegiatan, agar dalam melaksanakan tugas di lapangan terjadi
keseragaman.
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta
anggaran berbasis kinerja
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Dumai diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia sesuai
kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya pemberdayaan ini dilakukan
dengan cara penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan
tingkat kompetensinya / keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai
yang berprestasi dan sangsi bagi yang melanggar aturan. Sangsi mulai dari
sangsi ringan sampai dengan sangsi terberat. Menyeleksi pemberian izin
belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan rutin, kaderisasi,
31
pengembangan potensi pegawai, Pemberdayaan ini dimaksudkan agar setiap
pegawai mempunyai tingkat kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan
integritas yang tinggi bagi organisasi.
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran; pakaian
seragam; pelayanan kepada masyarakat; serta pemakaian dan pemanfaatan
sarana dan prasarana kantor; untuk menjamin kelancaran tugas operasional
di lapangan. serta untuk menjaga sarana dan prasarana agar tidak cepat
rusak. maka dilakukan perawatan secara periodik sesuai tingkat kebutuhan.
9. Peningkatkan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar
pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai tingkat
kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung teknologi
yang memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan
yang standard dan tidak bertentangan dengan kode etik.
10. Menumbuh kembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait
melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini diharapkan
dapat memberikan dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan
pembangunan kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan advokasi
program kesehatan, sosialisasi perundang-undangan, serta berpartisipasi
aktif dalam mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan di
wilayah Pelabuhan Dumai.
11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna menangani
masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kantor
Kesehatan Pelabuhan.
32
BAB IV
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
Secara umum program Pencegahan dan pengendalian penyakit didasari oleh
tiga pilar, yaitu: 1) Peran pemerintah melalui pengembangan dan penguatan
program pokok pencegahan dan pengendalian penyakit; 2) Peran civil society
organization melalui pengembangan dan penguatan jejaring kerja; dan 3) Peran
masyarakat melalui pengembangan dan penguatan pencegahan dan
penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis
masyarakat.
A. Program Pokok
Secara umum program pokok KKP Kelas III Dumai dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit di pintu gerbang masuk negara meliputi hal-hal sebagai
berikut :
1. Melaksanakan NSPK
Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KKP
mengacu pada pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan RI.
Adapun pedoman-pedoman yang telah ada diantaranya adalah :
2) Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan
3) Standar Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berupa :
a. Standar Sumber Daya Manusia
b. Standar Sarana dan Prasarana
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
a. Advokasi
Pendekatan kepada para pimpinan atau penentu/pembuat peraturan
perundang-undangan agar dapat memberikan dukungan, kemudahan,
33
perlindungan pada berbagai upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi
baik formal maupun informal.
b. Luaran
Adanya peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/
konvensi internasional/surat keputusan dan perundangundangan lainnya
Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan matra,
kesehatan kerja dan OMKABA
Tersedianya anggaran dari pemerintah dan sumber pembiayaan yang
sah sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi),
dukungan/bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1) Penyuluhan (KIE)
Tersedia dan terdistribusinya media KIE
Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan penyehatan
lingkungan serta ancaman lainnya
2) Bina suasana
Kelompok sasaran diarahkan pada stake holder dan masyarakat
dipelabuhan, bandara, dilintas batas darat.
3) Pemberdayaan Masyarakat
Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi masyarakat
secara optimal dalam pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan serta berperan sebagai fasilitator kegiatan pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
34
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program
pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan kemajuan teknologi
dan kondisi daerah setempat (local area specific) melalui perencanaan
terpadu dan kegiatan terkoordinasi.
4. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia, antara lain dengan
melaksanakan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam pencegahan
dan pengendalian penyakit
5. Memfasilitasi terbentuknya jejaring kerja yang terkait dengan pencegahan
dan pengendalian penyakit
6. Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik dan
penanggulangan penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas
kesehatan baik ketersediaan (sesuai dengan kebutuhan) maupun
manajemennya
7. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita),
SKD KLB, surveilans epidemiologi dan pengembangan sistem informasi.
a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pada orang, barang dan alat angkut
di lingkungan pelabuhan dan bandara
b. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini masyarakat pelabuhan dan bandara
c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas kesehatan.
d. Melaksanakan penanganan kasus (penderita) sesuai standar.
e. Melaksanakan surveilans epidemilogi faktor risiko dan kasus terintegrasi
dengan surveilans epidemiologi nasional termasuk surveilans epidemiologi
faktor risiko berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan
memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit
f. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen
pencegahan dan pengendalian penyakit dengan menggunakan teknologi
informasi internet
8. Monitoring dan evaluasi
Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
pencegahan dan pengendalian penyakit diwilayah kerjanya.
35
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan pencegahan dan
pengendalian penyakit (APBN dan sumber dana lainnya).
B. Jejaring Kerja KKP dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu
Gerbang Masuk Negara
Upaya pelaksanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit oleh KKP
melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, serta lembaga pemerintah
untuk bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-
masing. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk jejaring, baik lokal,
nasional maupun internasional.
Adapun jejaring kerja yang telah terlaksana di KKP Kelas III Dumai, antara lain
dengan :
1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
2. PT. Pelindo
3. Pemerintah Daerah
4. Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten
5. Dinas Perhubungan
6. RSUD
7. Bea Cukai
8. Imigrasi
9. Balai Karantina Pertanian
10. Biro Perjalanan Umroh
11. Agen pelayaran
36
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses
kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera
agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian
yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan
pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang
ditimbulkannya.
Penilaian rencana aksi kegiatan KKP Kelas III Dumai bertujuan untuk menilai
keberhasilan penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas III Dumai selama 5 tahun ke
depan.
Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil
yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan
keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi,
dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji
efektifiktas dan efisensi pengelolaan program dan kegiatan.
Penilaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit dan
kegiatan di dalamnya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja (terlampir) yang
telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.
37
A. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM
merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang
memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh
sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam
pelaksanaan tugas di lapangan.
Sampai dengan tahun 2015, jumlah SDM yang dimiliki oleh KKP Kelas III Dumai
sejumlah 50 orang yang terdiri dari tenaga teknis dan non teknis dengan
berbagai latar belakang pendidikan (terlampir). Berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh KKP Kelas III Dumai menyangkut SDM menyebabkan dianggap
perlu bagi KKP Kelas III Dumai untuk menambah jumlah tenaga teknis dan non
teknis yang dimiliki. Berikut perkiraan jumlah kebutuhan SDM KKP Kelas III
Dumai sampai dengan tahun 2019 :
PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI
TAHUN 2015 s/d 2019
NO. JENIS TENAGA
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 S2 Kesehatan Masyarakat /umum - 2 1 1 1
2 Dokter - 1 2 1 1
3 S1 Kesehatan Masyarakat - - 1 1 1
4 S1 Tehnik Informatika/Elektro - - - 2 2
5 S1 Ekonomi/Akutansi - 2 1 1 1
6 S 1 Semua Jurusan - - 2 2 2
7 S1 Aplikasi Komputer - - 1 1 1
8 D3 Kesehatan Lingkungan - - - -
9 D3 Keperawatan - - - -
10 D3 Farmasi - 1 1 1
38
11 D3 Analis Kesehatan/labor - 1 1 1
12 D3 Akuntansi - 1 1 1 1
13 D3 Komputer - 1 1 1 1
14 D3 Arsiparis - - 1 1 1
15 SMEA/SPK/SPPH/SMU Sederajat - - - - -
16 SLTP - - - - -
Jumlah - 7 13 14 14
Disamping melihat jumlah kebutuhan tenaga, dipandang perlu bagi KKP Kelas III
Dumai untuk membuat perencanaan usulan pelatihan pegawai baik itu teknis
operasional kegiatan maupun keuangan dan manajerial setiap tahunnya untuk
menambah kompetensi dan kapabilitas pegawai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sehingga kinerja dapat meningkat.
A. Sarana dan Prasarana
Sarana yang tersedia di KKP Kelas III Dumai sebagai kekuatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, merupakan penunjang dalam melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai visi dan misinya. Kendaraan operasional roda dua
maupun roda empat digunakan sebagai sarana dalam memudahkan mobilitas.
Sarana dan prasarana lain yang menunjang seperti ambulance, mobil
pengendalian vektor, dan lain-lain sebagai kekuatan yang menunjang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Untuk itu KKP Kelas III Dumai masih membutuhkan beberapa sarana dan
prasarana penunjang untuk memperlancar kinerjanya, antara lain yaitu:
1. Gedung kantor di wilker
2. Peralatan PHEIC
3. Ambulance
4. Alat Pengolah Data
5. Kendaraan khusus untuk vector control, boarding
6. Alat Laboratorium
7. Ruang Isolasi karantina
39
8. Alat kesehatan penunjang lainnya
9. Kendaraan bermotor roda dua (2)
10. Kendaraan bermotor rota empat (4)
40
Berdasarkan visi, misi, nilai, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta sasaran
strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penyelenggaraan kegiatan
KKP Kelas III Dumai pada periode tahun 2015 - 2019 dilaksanakan melalui pokok-
pokok kegiatan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal dan pesawat dari luar
negeri dan dalam negeri
Penerbitan dokumen kesehatan alat angkut
Bintek Program Kekarantinaan
Pengawasan kesehatan orang dan alat angkut
KIE
Surveilans epidemiologi penyakit
Jejaring dan kemitraan dalam rangka karantina dan surveilans epidemiologi
Pengawasan OMKABA
Kajian kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
Mengikuti pelatihan teknis kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
2. Meningkatnya kinerja pengendalian risiko lingkungan dan Kesehatan Lintas
Wilayah
Pengawasan dan pelaksanaan tindakan penyehatan (fumigasi, disinseksi dan
disinfeksi) alat angkut
Pengawasan kapal dalam rangka penerbitan SSCEC/SSCC
Pengawasan penyediaan air bersih
Pengamanan makanan dan minuman
Inspeksi sanitasi alat angkut
Inspeksi sanitasi gedung/bangunan dan TTU
Pengambilan dan pengiriman sampel udara dan limbah
Pengamatan dan pengendalian vektor
Pengawasan dan pembinaan TPM
KIE
41
Pengendalian dampak pencemaran lingkungan
Bintek pengamatan dan pengendalian vektor
Jejaring dan kemitraan dalam rangka pengendalian lingkungan
Kajian pengendalian risiko lingkungan
Mengikuti pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan
Kesehatan matra dan situasi khusus
Pelayanan kesehatan terbatas
Penanganan emergency call
Laboratorium klinik
Vaksinasi dan penerbitan ICV
Screening penyakit tidak menular dan menular
Konseling dan pengambilan sampel darah HIV/AIDS dan IMS
KIE
Kajian pelayanan kesehatan
Pengawasan obat dan P3K alat angkut
Pengujian kesehatan nakhoda, ABK, penjamah makanan
Penerbitan surat ijin angkut jenazah dan angkut orang sakit
Jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pelayanan
kesehatan
Mengikuti pelatihan teknis pelayanan kesehatan
Monitoring kesehatan kerja
3. Meningkatnya dukungan manajemen
Peningkatan perencanaan dan informasi
Peningkatan urusan, organisasi dan hubungan masyarakat
Peningkatan pengelolaan keuangan
Peningkatan urusan kepegawaian dan umum
Rencana aksi kegiatan KKP Kelas III Dumai ini dilakukan melalui siklus
perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian dan
pertanggungjawaban.
42
Dalam mendukung penyelenggaraan rencana aksi kegiatan KKP Kelas III Dumai
tahun 2015 - 2019 diperlukan dana sebagai mana terlampir.
