Dwidjono Hadi Darwanto

Jurusan Sosial Ekonomi / Agribisnis

Fakultas Pertanian – Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2011

Perencanaan adalah rangkaian tindakan sistematis yang didasarkan pada kerangka pemikiran tertentu dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi hingga saat ini untuk mencapai tujuan atau penyelesaian persoalan-persoalan di masa datang

Menurut Friedman:

"Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan

sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa

mendatang, sangat berhubungan antara tujuan dan

keputusan-keputusan kolektif, dan mengusahakan

kebijakan dan program yang menyeluruh”.

1. Pengertian tentang ”Perencanaan”?

I. PENDAHULUAN

Tahapan dalam Perencanaan:

- perumusan tujuan-tujuan umum dan khusus

- identifikasi masalah & kendala

- proyeksi mengenai keadaan di masa mendatang

- pencarian dan penilaian berbagai kemungkinan kegiatan alternatif

- penyusunan suatu rencana yang sesuai

- perumusan kebijaksanaan atau strategi

- penyusunan program dan pelaksanaannya

2. Mengapa Perlu Perencanaan ?

- Pertambahan penduduk yang pesat dan distribusi yang tidak merata antar daerah

- Kemajuan teknologi yang semakin cepat - Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga terjadi

ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah - Pertumbuhan antar sektor ekonomi yang tidak seimbang

Perlunya perencanaan wilayah

a. Perencanaan nasional yang menyeluruh mencakup pengalokasian sumberdaya antar wilayah yang disusun berdasarkan informasi wilayah kemudian dirumuskan dalam program dan kebijakan nasional

b. Perencanaan wilayah meliputi perihal yang bersifat fungsional - pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan kemacetan lalu-lintas - perkembangan industri dan hilangnya fungsi-fungsi pertanian - masalah ekonomi pedesaan yang mengalami kemunduran - pertumbuhan ekonomi yang tidak merata - pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat - pengembangan sektor yang tidak seimbang

3. Tipe Perencanaan

A. Perencanaan Fisik dan Ekonomi

1. Perencanaan Fisik (physical planning) adalah perencanaan struktur

fisik suatu daerah (area) yang meliputi: tataguna tanah, utilitas,

komunikasi, dan sebagainya, serta berasal dari penataan dan/atau

pengendalian pengembangan wilayah

2. Perencanaan Ekonomi (economic planning) lebih berkenaan dengan

struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya

secara keseluruhan. Perencanaan ekonomi lebih bertumpu pada

mekanis-me pasar kebijakan pengendalian yang bersifat langsung

Perencanaan wilayah biasanya mencakup perencanaan fisik dan ekonomi:

B. Perencanaan alokatif dan inovatif

1. Perencanaan Alokatif (Allocative Planning) berkenaan dengan

koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan agar sistem

yang bersangkutan dapat berjalan secara efisien sepanjang waktu

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditempuh. Sering juga

dinamakan perencanaan yang bersifat mengatur (regulatory

planning).

2. Perencanaan Inovatif (Innovative Planning) berkenaan dengan

perbaikan/pengembangan system yang bersangkutan sebagai

keseluruhan dengan menunjukkan sasaran-sasaran baru dan

berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar. Sering

disebut juga perencanaan pembangunan (development planning).

C. Perencanaan Bertujuan Tunggal & Jamak

1. Perencanaan wilayah selalu bertujuan jamak tetapi metode imple-

mentasinya dapat berbeda

2. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal tetapi

tujuan tunggal tersebut dapat memberikan dampak ganda

(multiplier effects)

D. Perencanaan Indikatif dan Imperatif

1. Perencanaan indikatif hanya mengemukakan petunjuk / pedoman

umum dan bersifat sebagai sumber informasi pelaksanaan.

2. Perencanaan imperatif adalah semacam perintah yang

mengandung pengarahan yang bersifat konkrit

4. Tingkatan perencanaan

Perencanaan wilayah merupakan proses perumusan dan penegasan

tujuan-tujuan sosial dalam penataan kegiatan-kegiatan dalam ruang di

atas tingkat perkotaan (Supra Urban)

- Perencanaan tingkat wilayah merupakan penghubung tingkat

nasional dan tingkat lokal.

- Kurang efektifnya perencanaan di tingkat atas akan menimbulkan

implikasi-implikasi pada tingkat perencanaan yang lebih rendah

- Perencanaan tingkat pemerintah nasional umumnya bersifat ekonomi, yakni:

a. alokatif jangka pendek yang berkenaan dengan stabilisasi fluktu-asi perekonomian

b. bentuk inovatif jangka panjang yang terutama berkenaan dengan pencapaian tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tertentu.

II. KONSEP PERENCANAAN WILAYAH

2.1. Konsep tentang Wilayah

Dalam ekonomi wilayah terdapat 3 konsep wilayah yang diguna-

kan, yakni: (a) functional region; (b) homogeneous region; dan (c)

administrative region

a. Konsep wilayah atas dasar fungsi (functional regions)

- Seberapa besar wilayah itu terintegrasi

- Seberapa jauh masing-masing komponen berinteraksi

Jika interaksi antar komponen dalam suatu wilayah itu sangat

signifikan dibandingkan dengan tempat lain (misalnya

kegiatan bisnis), maka dasar bagi terbentuknya functional

region menjadi kuat.

Contoh Wilayah Fungsional: Nodal Regions dan Metropolitan

Statistical Area (MSA)

Nodal Regions (Wilayah Nodal)

- Terbentuknya didasarkan pada sistem hirarkis hubungan bisnis

/perdagangan.

- Pusat-pusat bisnis yang kecil tergantung pada pusat bisnis yang

besar, sementara kedua pusat bisnis tersebut mungkin tergantung

pada pusat bisnis yang lebih besar lagi.

- Wilayah yang dilayani oleh pusat bisnis dikenal dengan istilah

hinterland.

- Kecenderungan: semakin besar hinterland - semakin besar pusat

bisnis yang melayaninya.

- Konsep wilayah nodal ini mensiratkan adanya "wilayah dalam

wilayah", artinya: suatu kota kecil mungkin memiliki hinterland-nya

sendiri sementara mereka merupakan bagian dari hinterland yang

lain.

Metropolitan Statistical Areas (MSA)

- Wilayah metropolitan itu memperlihatkan adanya pola hirarkis yang menjadi ciri dari nodal regions. Contoh: kegiatan tenaga kerja dan perdagangan cenderung terkonsentrasi di CBS (Central Business District)

- Nodal (pusat konsentrasi) dari kegiatan ekonomi terlihat kontras dengan wilayah pemukiman dimana kegiatan bisnisnya sangat kecil.

- Terdapat saling ketergantungan antara pusat bisnis dengan wilayah pemukiman mengingat satu sama lain saling membutuhkan.

Implikasi: seringkali kebijakan wilayah bisa diterapkan secara baik

pada wilayah metropolis ini sebagai akibat adanya saling

ketergantungan dalam wilayah tersebut.

Struktur MSA:

- Pusat kota sebagai jantung dan nodal.

- Setiap MSA harus memiliki satu kota dengan penduduk lebih

kurang 50.000.

- Total penduduk seluruh MSA minimal 100.000.

- MSA dibagi kedalam counties yang masing-masing memiliki pusat

kota.

- MSA memiliki daerah Sub-urban atau komunitas urban yang dekat

pusat kota.

- Wilayah Sub-urban termasuk Komunitas yang dicirikan oleh

kegiatan ekonomi lokal yang aktif (termasuk kota satelit).

- Dalam wilayah MSA terdapat juga kegiatan pertanian yang

umumnya dilakukan di pinggiran kota

b. Konsep Wilayah Homogen (Homogeneous Regions)

- Ditentukan atas dasar persamaan internal

- Dicirikan oleh kesamaan pada kegiatan umum, budaya dan

iklim. Contoh: Wilayah kepulauan dengan kegiatan umum yang

homogen

- Bisa juga homogenitas tersebut atas dasar Etnis. Contoh: Pecinan

(China town), Kampung Arab, Kota apel, dan lain sebagainya.

- Pembagian Wilayah atas homogenitas ini penting juga untuk

analisis Statistik.

c. KonsepWilayah Administratif (Administrative Regions)

- Penting artinya untuk tujuan manajemen ataupun organisasi

baik bagi organisasi swasta maupun pemerintah.

- Pada umumnya lebih kelihatan wujudnya dibanding dengan

dua bentuk wilayah yang lain.

- Karena pembagiannya berdasarkan administrasi, maka

berbagai ragam kegiatan akan dijumpai di dalamnya

- Bisa terjadi wilayah administratif memiliki kesamaan atas dasar

fungsi, sehingga peran dari wilayah itu bisa sekaligus sebagai

wilayah fungsional.

d. Konsep Wilayah Perencanaan

- Daerah perencanaan (planning region) atau "programming

region": daerah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan

keputusan-keputusan ekonomi.

- Daerah perencanaan adalah daerah geografik yang cocok untuk

perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan

wilayah.

2.2. Pewilayahan dan Penentuan Batas-batas Daerah

a) Penentuan Batas-batas daerah Formal

- Pengelompokan unit-unit lokal yang berciri serupa menurut

kriteria tertentu tetapi berbeda secara nyata dari unit-unit di

luar daerah berdasarkan kriteria yang telah dipilih tersebut

- Sifat: tidak homogen secara sempurna tetapi homogen dalam

batas-batas tertentu

- Kriteria yang digunakan: tingkat pengangguran, kegiatan, dan

arah perkembangan migrasi, yang sifatnya dinamis

a.1. Metode Bilangan Indeks Tertimbang

- Daerah dibagi menjadi lokalitas yang berbeda-beda, misalkan

menurut tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita

- Berdasarkan pertimbangan kebijakan & daerah persoalan

utama, maka daerah yang bersifat khusus perlu disendirikan

- Digunakan bobot kriteria untuk menentukan indeks

tertimbang untuk masing-masing daerah

a.2. Metode Analisis Faktor

- Metode ini lebih kompleks dan prinsip dasarnya adalah ilustrasi

pewilayahan kondisi ekonomi oleh Smith.

- Smith mengidentifikasikan 14 kriteria industri atas dasar daerah

pertukaran kesempatan kerja lokal dan 14 kriteria sosio-ekonomi

atas dasar pemerintahan lokal. - Metode analisis faktor dapat digunakan untuk mengisolasikan

faktor-faktor dasar ini, dan mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan factor loading.

- Smith mengidentifikasikan perubahan industri dan struktur industri sebagai faktor sosio-ekonomi pokok.

- Berdasarkan faktor-faktor ini dapat ditentukan batas-batas daerah berdasarkan kondisi ekonomi.

b) Penentuan Batas-batas Daerah Fungsional

- Merupakan pengelompokan unit-unit lokal yang menunjukkan tingkat interdependensi yang cukup besar.

- Lebih ditekankan pada arus yang terkait dengan suatu titik sentral dan bukan pada keseragaman daerah sebagai suatu kesatuan

- Menentukan batas-batas daerah fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus antara pusat yang dominan dan satelit-satelit yang mengitarinya.

- Intensitas arus akan semakin berkurang dengan semakin jauhnya jarak dari pusat dan sebaliknya.

- Green & Carruthors telah mencoba menentukan batas-batas ling-kungan berdasarkan pengaruh dari suatu pusat (daerah fungsional) dengan menggunakan arus angkutan bis sebagai indikator bagi kaitan-kaitan ekonomi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ang-kutan bis adalah kegiatan ekonomi, dan akan memilih route yang paling ekonomis, yaitu daerah-daerah dengan permintaan paling besar dan mencerminkan kaitan-kaitan fungsionai dengan pusat yang dominan.

b.1. Analisis Arus (Flow Analysis)

Asumsi yang digunakan adalah bahwa angkutan bis adalah kegiatan

ekonomi, dan akan memilih route yang paling ekonomis, yaitu

daerah-daerah dengan permintaan paling besar dan mencerminkan

kaitan-kaitan fungsionai dengan pusat yang dominan.

- Suatu Variasi yang menarik dari analisis arus sederhana tersebut di

atas adalah Graph Theory.

- Banyaknya penggunaan telepon adalah kriteria yang lazim

digunakan dan merupakan suatu indeks yang sangat bermanfaat

mengenai pelbagai macam hubungan ekonomi dan sosial.

- Arus tersebut digambarkan dalam bentuk matrik, dan dari matrik ini

arus Primer diidentifikasikan.

- Hirarkhi pusat yang dihasilkannya dapat digambarkan sebagai suatu

jaringan (network) sederhana, dan memberikan gambaran mengenai

bentuk dan luasnya hubungan-hubungan fungsional di dalam suatu

daerah

Matrik Arus Hubungan Telepon (hanya arus primer & sekunder)

HUBUNGAN TELEPON KE PUSAT (ribu per hari)

A B C D E F G H I

HU

BU

NG

AN

TE

LE

PO

N D

AR

I

PU

SA

T

A 40 20

B 10 60

C 30 10

D 60 40

E 30 10

F 20 10

G 50 20

H 20 30

I 10 40

Dari matrik arus hubungan telepon tersebut di atas dapat digambarkan

grafik jalur seperti gambar di bawah ini.

A

B

C

D

E F

G

H

I

Gambar di bawah ini menunjukkan contoh dari teori grafik sederhana,

sehingga dapat diketahui bahwa D adalah pusat utama, dengan B, E

dan G sebagai pusat-pusat sekunder

Gambar Jaringan Hubungan Fungsional

b.2. Analisis Gravitasional

- Analisis ini berkenaan dengan kekuatan-kekuatan daya tarik yang bersifat teoritik antara pusat-pusat.

- Asumsi: bahwa interaksi antara dua pusat mempunyai hubungan

proporsional langsung dengan massa dari pusat-pusat yang

bersangkutan dan mempunyai hubungan terbalik dengan jarak dari

pusat-pusat tersebut.

- Dalam perencanaan model, massa diwakili oleh variabel-variabel seperti penduduk, kesempatan kerja, pendapatan, pengeluaran dan omset eceran.

- Jarak dinyatakan dalam ukuran fisik (kilometer/mil), waktu, harga dan kesempatan-kesempatan antara.

- Dalam notasi matematik ditulis sebagai berikut :

d

PT

ij

ij

ijk

2

.Keterangan: Tij = kekuatan gravitasional antara kota i dan kota j Pi & Pj = massa dari kedua pusat yang bersangkutan dij = jarak antara kedua kota (konstan)

2.3. Pewilayahan dan Administrasi Daerah

- Daerah perencanaan (planning region) mungkin saja tidak ber-

korelasi dengan daerah administratif namun daerah administratif

penting bagi pelaksanaan perencanaan wilayah. Pada umumnya

perencanaan berkaitan dengan program-program pelaksanaan

dan administrasi.

- Supaya dapat terlaksana pewilayahan secara administratif, daerah

harus memenuhi sekurang-kurangnya lima kriteria:

a. Harus cukup besar untuk menopang suatu tim administrator

profesional

b. Harus mencakup daerah belakang komuter utama

c. Harus mencakup daerah sumber air untuk kebutuhan manusia

d. Harus mampu menyediakan ketrampilan yang diperlukan

e. Harus memperhitungkan faktor-faktor topografik

BAB III. NILAI EKONOMI REGIONAL

Perhitungan Nilai Ekonomi suatu Wilayah / Region :

1. Regional Account (Income – Expenditure) Approach

2. Input – Output Approach

3. Economic Base Approach

Perhitungan nilai ekonomi wilayah / region dengan pendekatan ini

didasarkan pada pengertian bahwa kegiatan ekonomi di suatu wilayah dinilai

dari pemanfaatan faktor produksi atau input, baik yang tersedia di wilayah

tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain, untuk menghasilkan output

tertentu

Perhitungan nilai ekonomi wilayah / region dengan pendekatan ini

didasarkan pada perhitungan produk dari semua kegiatan ekonomi pada

setiap sektor di wilayah tertentu.

Pendekatan ini lebih didasarkan pada perhitungan nilai produksi dan

pertumbuhan setiap sektor ekonomi dengan mengelompokkan struktur

perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan.

3.1. Regional Account

McCrone: pengembangan akuntansi tingkat nasional adalah prasyarat

esensial sebelum perencanaan regional dapat dilaksanakan

Fungsi Akuntansi Regional

- Memberikan gambaran terinci mengenai saling-hubungan antara sektor-

sektor penting dari perekonomian regional

- Dapat menjadi landasan bagi penentuan kebijaksanaan dan pengambilan

keputusan regional

- Tersedia informasi mengenai hal-hal yang sangat penting seperti penda-

patan, output, investasi dan produktivitas regional

- Taksiran produk regional menurut industri akan memudahkan pemisah-

an kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam perekonomian

regional

- Data mengenai investasi dapat memberi petunjuk tentang industri apa

dan di daerah mana yang akan memberikan hasil terbaik bagi penerap-

an investasi tertentu.

Upah

Rumahtangga Industri

Pemerintah

Ekspor

Impor

Subsidi

Tax Tax

Gx

C

Tax

I

Tk

Regional Account (Income – Expenditure) Approach :

Y = C + I + G + X - M Pendapatan regional merupakan penjumlahan dari

pendapatan/pengeluaran beberapa sektor utama,

yaitu sektor rumahtangga, industri, pemerintah,

luar negeri (ekspor-impor)

Y = C + I + G + X - M

Konsumsi: C = C0 + c Yd

Impor: M = M0 + m Yd

Pendptn yg dibelanjakan: Yd = Y - t Y = (1 – t) Y

Investasi: I = I0

Belanja Pemerintah : G = G0

1 – (1 – t) (c – m)

1 k =

Ekspor: X = X0

maka : Y = k (C + I0 + G0 + X0 - M)

dengan: sebagai angka pengganda

Catatan Penting :

- Akuntansi regional memerlukan data yang bersifat makro

- Secara konseptual, daerah bukanlah negara sehingga diperlukan bentuk

akuntansi yang berbeda dengan akuntansi nasional.

- Untuk tujuan perbandingan antar-daerah diperlukan akuntansi standar

3.2. Tabel Input-Output Regional

- Merupakan suatu kelompok akuntansi, biasanya dalam bentuk

moneter, mengenai suatu perekonomian

- Perhatian eksplisit adalah saling hubungan antar berbagai sektor

perekonomian, memusat terutama pada hubungan-hubungan antar

industri.

-Tabel input-output biasanya merupakan matrik "n x n" dimensi yang

dibagi menjadi beberapa bagian dan tiap bagian mendiskripsikan

suatu hubungan tertentu.

- Keseluruhan sistem adalah suatu seri yang mengkorelasikan baris

(output) dan kolom (input).

- Biasanya sektor terbesar & menggambarkan hubungan-hubungan

antar industri karena penjualan dari suatu industri merupakan input

bagi proses produksi dalam industri-industri lain yang bersangkutan

3.2.1. Konsep Tabel Input-output

Uraian

Input untuk : Permintaan Akhir Total

Output Pertanian Industri Jasa Rumah tangga

Peme-rintah

Ekspor Inves-

tasi Nominal Persen Nominal Persen Nominal Persen

Output dari:

- Pertanian 20 0,200 40 0,200 0 0,000 20 0 20 0 100

- Industri 20 0,200 20 0,100 10 0,100 75 10 55 10 200

- Jasa 0 0,000 40 0,200 10 0,100 25 20 5 0 100

Pembayaran untuk:

- Jasa Rumahtangga 40 0,400 45 0,225 70 0,700 5 0 0 0 160

- Jasa Pemerintah 10 0,100 15 0,075 5 0,050 0 0 0 0 30

- Impor barang 10 0,100 40 0,200 5 0,050 0 0 0 5 60

Total Input 100 1,000 200 1,000 100 1,000 125 30 80 15 650

Tabel 1. Arus Input-Output pada satu daerah (Milyar Rp)

Perhitungan Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto):

Konsumsi Rumahtangga = 125 Belanja Pemerintah = 30 Ekspor daerah = 80 Investasi daerah = 15 Pembayaran jasa Pemerintah (pajak,dll) = - 30 Impor barang = - 60 PDB daerah = 160

3.2.2. Input – Output Approach

Apabila terjadi kenaikan permintaan akhir untuk hasil Pertanian senilai Rp 10 M, maka

sektor pertanian memerlukan (lihat kolom-1 pada tabel-1):

0,2 x Rp 10 M = 2 M tambahan output Pertanian 0,2 x Rp 10 M = 2 M tambahan ouput Industri 0,0 x Rp 10 M = 0 M tambahan Jasa 0,1 x Rp 10 M = 1 M tambahan jasa pemerintah 0,1 x Rp 10 M = 1 M tambahan impor barang

Permintaan naik 10 M

Pertanian 0,2 x 10 = 2

Industri 0,2 x 10 = 2

Jasa 0,0 x 10 = 0

Pertanian 0,2 x 2 = 0,4

Pertanian 0,2 x 2 = 0,4

Industri 0,2 x 2 = 0,4

Jasa 0,0 x 2 = 0

Industri 0,1 x 2 = 0,2

Jasa 0,2 x 2 = 0,4

Tahap-0 Pertanian = 10

Tahap-1 : Pertanian = 2 Industri = 2

Tahap-2 : Pertanian = 0,8 Industri = 0,6 Jasa = 0,4

P

0,08

I

0,08

J

0,00

P

0,08

I

0,04

J

0,08

P

0,08

I

0,08

J

0,00

P

0,04

I

0,02

J

0,04

P

0,00

I

0,04

J

0,04

Tahap-3 : Pertanian = 0,28 Industri = 0,26 Jasa = 0,16

Angka kumulatif pertambahan tersebut: 1. Pertanian = 10 + 2 + 0,8 + 0,28 + ......... = 13,26 M 2. Industri = 2 + 0,6 + 0,26 + ......... = 3,02 M 3. Jasa = 0,4 + 0,16 + ......... = 0,67 M

Tabel 2. Efek setelah kenaikan permintaan pertanian sebesar Rp 10 M (Milyar Rp)

Uraian Input untuk Permintaan Akhir Total

Output Pertanian Industri Jasa RT Pem. Ekspor Investasi

Output dari:

- Pertanian 2,6520 0,6040 0,0000 0 0 10 0 13,26

- Industri 2,6520 0,3020 0,0670 0 0 0 0 3,02

- Jasa 0,0000 0,6040 0,0670 0 0 0 0 0,67

Pembayaran untuk:

- Jasa Rumahtangga 5,3040 0,6795 0,4690 0 0 0 0 6,45

- Jasa Pemerintah 1.3260 0,2265 0,0335 0 0 0 0 1,59

- Impor barang 1.3260 0,6040 0,0335 0 0 0 0 1,96

Total Input 13,2600 3.0200 0,6700 0 0 0 0 26,95

Jadi setiap kenaikan Rp 1 M permintaan hasil Pertanian akan meningkatkan total output sebesar Rp 1,645 M dari: Pertanian = 1,326 M Industri = 0,302 M Jasa = 0,067 M

Tabel 3. Input-Output inter-regional untuk dua daerah A dan B (Milyar Rupiah)

Uraian

I n p u t u n t u k Permintaan

Akhir

Total

Output Daerah A Daerah B

Pertanian Industri Jasa Pertanian Industri Jasa A B

Output dari A:

- Pertanian - - 10 - 50 10 30 100

- Industri - - - -

- Jasa 20 - - - 30 50

Output dari B:

- Pertanian - - - -

- Industri 20 - 20 - 60 20 80 200

- Jasa 20 - - - 50 30 100

Pembayaran untuk:

- Rumahtangga A 40 - 20 - 20 80

- Rumahtangga B - - - - 80 110

Total Input 100 - 50 - 200 100 80 110 640

Tabel 4. Koefisien Input-Output inter-regional untuk dua daerah A dan B (Milyar Rupiah)

Uraian

I n p u t u n t u k Permintaan Akhir

Daerah A Daerah B

Pertanian Industri Jasa Pertanian Industri Jasa A B

Output dari A:

- Pertanian - - 0,20 - 0,25 0,10 0,375 -

- Industri - - - - - - - -

- Jasa 0,20 - - - - - 0,375 -

Output dari B:

- Pertanian - - - - - - - -

- Industri 0,20 - 0,40 - - 0,60 0,250 0,73

- Jasa 0,20 - - - 0,25 - - 0,27

Pembayaran untuk:

- Rumahtangga A 0,40 - 0,40 - 0,10 - - -

- Rumahtangga B - - - - 0,40 - - -

Total Input 1,00 - 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00

Misalkan: Permintaan akhir daerah B untuk output Industri dan Jasa menjadi dua kali lipat (100%) berarti

bertambah dengan 80 M untuk Industri dan 30 M untuk Jasa maka dengan menggunakan koefisien I-O

tersebut dapat dihitung dengan kira-kira tujuh tahap perhitungan (dengan komputer) akan diperoleh

hasil akhir nilai output : - di daerah B meningkat dari Rp 300 M menjadi Rp 500 M (± 67%)

- di daerah A meningkat dari Rp 150 M menjadi Rp 200 M (± 33%)

3. Economic Base Approach

Teori basis ekonomi lebih didasarkan pada perkembangan peran sektor

ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar daerah, terhadap

pertumbuhan perekonomian wilayah / daerah tersebut. Untuk itu basis

ekonomi pada struktur perekonomian suatu wilayah / daerah dikelompokkan

menjadi dua sektor, yaitu:

1. Sektor Unggulan, yaitu sektor ekonomi yang mampu memenuhi permintaan

barang dan jasa di pasar domestik maupun luar wilayah/daerah

2. Sektor Bukan Unggulan, yaitu sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi

permintaan barang dan jasa di pasar domestik atau di wilayah/daerah

Untuk penentuan sektor unggulan dan bukan unggulan tersebut digunakan

analisis Location Quotient (LQ) dengan formulasi:

LQr = PDRBir / TPDRBr

PDRBin / TPDRBn

LQr = Location Quotient daerah r

PDRBir = PDRB sektor i di daerah r

PDRBr = PDRB total daerah r

PDRBin = PDRB sektor i di tingkat Nasional n

PDRBn = PDRB total Nasional n

dengan : i = sektor ; r = regional ; n = nasional

Jika LQr > 1 , sektor i pada daerah r merupakan sektor unggulan dengan tingkat

spesialisasi sektor tersebut di daerah r lebih besar dari nasional n

Jika LQr = 1 , sektor i pada daerah r merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat

spesialisasi sektor tersebut di daerah r sama dengan dari nasional n

Jika LQr < 1 , sektor i pada daerah r merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat

spesialisasi sektor tersebut di daerah r lebih kecil dari nasional n

No. Sektor

Ekonomi

Location Quotient Rata-rata

Ket. 1983 1992 1993 2002

1. Pertanian 0,881 0,919 0,964 0,980 0,957 N-Basis

2. Pertambangan 0,095 0,150 0,153 0,122 0,136 N-Basis

3. Industri 0,613 0,571 0,565 0,494 0,529 N-Basis

4. Listrik 0,565 0,681 0,598 0,430 0,581 N-Basis

5. Bangunan 2,079 1,620 1,524 1,435 1,688 Basis

6. Perdagangan 0,842 0,916 0,916 0,992 0,916 N-Basis

7. Pengangkutan 1,482 1,660 1,633 1,673 1,584 Basis

8. Keuangan 1,557 1,201 1,204 1,605 1,408 Basis

9. Jasa 1,821 1,977 2,033 2,186 2,054 Basis

Tabel 5. Location Quotient Provinsi DIY, periode 1983 - 2002

Sumber: Hakim, 2004

Selanjutnya dapat pula dilakukan analisis yang digunakan untuk mengetahui

pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi dengan

Klassen Typologi. Hasil analisis ini dapat melengkapi analisis LQ karena

sektor-sektor ekonomi tersebut dengan matriks klasifikasi Klassen dapat

dikelompokkan menjadi empat karakteristik, yaitu:

Kriteria Kontribusi terhadap PDRB

Yi > Y Yi < Y

Laju Pertumbuhan

ri > r Sektor maju dan

tumbuh cepat

Sektor berkembang

cepat

ri < r Sektor maju tapi

tertekan

Sektor relatif

tertinggal

dengan : ri = laju pertumbuhan PDRB sektor i

r = laju pertumbuhan PDRB total

yi = kontribusi PDRB sektor i terhadap total PDRB

yi = kontribusi PDRB rata-rata sektor terhadap total PDRB

Klasifikasi yi > y yi > y

ri > r

Sektor maju dan tumbuh cepat:

- Pengangkutan

- Jasa

Sektor berkembang cepat:

- Pertanian

- Pertambangan

- Perdagangan

ri < r

Sektor maju tapi tertekan:

- Bangunan

- Keuangan

Sektor relatif tertinggal:

- Industri

- Listrik

Tabel 5. Klasifikasi Sektor Ekonomi Provinsi DIY dengan Klassen Typologi, 1983 - 2002

Sumber: Hakim, 2004

Tabel 1. Klasifikasi Sektor Unggulan berdasarkan Location Quotient (LQ) di Jawa Tengah

No

Lapangan Usaha Location Quotient (LQ) Rata-

rata

Krite-ria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

1.46 1.37 1.41 1.44 1.45 1.45 1.46 1.43 Basis

a. Tanaman Bahan Makanan 2.07 1.99 2.06 2.09 2.09 2.06 2.05 2.06 Basis

b. Tanaman Perkebunan 0.84 0.79 0.83 0.84 0.85 0.87 0.88 0.83 -

c. Peternakan 1.35 1.22 1.19 1.25 1.32 1.45 1.53 1.26 Basis

d. Kehutanan 0.41 0.24 0.33 0.49 0.43 0.44 0.42 0.38 -

e. Perikanan 0.65 0.58 0.58 0.53 0.56 0.53 0.53 0.58 -

2. Pertambangan & Penggalian 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 -

3. Industri Pengolahan 1.14 1.14 1.14 1.15 1.15 1.17 1.18 1.15 Basis

4. Listrik, Gas & Air Bersih 1.21 1.15 1.19 1.25 1.26 1.22 1.16 1.21 Basis

5. Konstruksi 0.89 0.94 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.93 -

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

1.32 1.32 1.28 1.25 1.25 1.23 1.22 1.28 Basis

7. Pengangkutan dan Komunikasi

0.94 0.90 0.82 0.78 0.73 0.70 0.65 0.83 -

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

0.42 0.41 0.39 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 -

9. Jasa-jasa 0.98 1.10 1.09 1.09 1.11 1.12 1.14 1.07 Basis

Sumber: BPS (Pusat dan Jawa Tengah)

Kriteria

Kontribusi terhadap PDRB

Sektor Maju (Yi > Ŷ)

Sektor Tertinggal (Yi ≤ Ŷ)

L a j u

P e r t u m b u h a n

Tumbuh Cepat

(ri > ř)

Sektor Maju & Tumbuh Cepat Sektor Tertinggal tapi Tumbuh Cepat

- Industri Pengolahan - Kehutanan

- Jasa-jasa - Pertambangan & Penggalian

- Listrik, Gas & Air Bersih

- Konstruksi

- Pengangkutan & Komunikasi

Tumbuh Lambat

(ri ≤ ř)

Sektor Maju tapi Tumbuh Lambat Sektor Tertinggal & Tumbuh Lambat

- Pertanian Secara Umum - Perkebunan

- Pertanian Bahan Makanan - Peternakan

- Perdagangan, Hotel & Restoran - Perikanan

- Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

Tabel 2. Klasifikasi Sektor Ekonomi Jawa Tengah dengan Klassen Typologi, 2002-2008