Upload
lamduong
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DUKUNGAN OJK KEPADA UMKM DAN
DORONGAN KEPATUHAN PASKA AMNESTI PAJAK
M. Ihsanuddin
Kepala Kantor OJK Regional III Jawa Tengah dan DIY
Disampaikan pada Seminar Nasional
dalam rangka Dies Natalis UNS ke 40 Solo, 4 Maret 2017
AGENDA
1. • POTENSI DAN DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
2.
• REGULASI OJK KEPADA SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK MENDORONG SEKTOR PRODUKTIF DAN UMKM
3. • STATISTIK KREDIT/ PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR UMKM
4. • MENDORONG WAJIB PAJAK SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
1. POTENSI DAN DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
Tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27%
di antaranya adalah penduduk muda (16-30 tahun). Penduduk muda Indonesia
berpotensi menjadi Creative Class.
BONUS DEMOGRAFI
Potensi Kewirausahaan Sektor Produktif UMKM di Indonesia
Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir telah mendorong tumbuhnya kelas menengah Indonesia yang muda, produktif, kreatif dan inovatif.
Kelas menengah Indonesia akan menjadi entrepreneur penggerak UMKM, industri kreatif dan Perusahaan Rintisan (Start Up) yang potensinya sangat besar di Indonesia.
Teknologi digital dan internet telah menjangkau lebih dari 90% populasi
Indonesia dan mendorong perkembangan start up.
PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL
Pada tahun 2030, diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (net income) di atas
USD3.600 sebagai konsumen ekonomi kreatif
PENINGKATAN JUMLAH KELAS MENENGAH
Peningkatan di pasar global terutama produk berbasis media dan teknologi informasi/ICT
(content industry)
PENINGKATAN PERMINTAAN PRODUK KREATIF
Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total usaha dan mempekerjakan lebih dari 114 juta penduduk Indonesia.
POTENSI UMKM
DUKUNGAN OJK PADA SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
1. NAWA-CITA Presiden Jokowi – JK
2. Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi
3. Mewujudkan Kedaulatan Keuangan Melalui Kebijakan Inklusi Keuangan 50% Penduduk
Tujuan
Meningkatkan Peran Sektor Jasa Keuangan (SJK) Melalui Pemberian Kredit atau Pembiayaan Kepada Sektor Produktif dan UMKM
Dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Kehati-Hatian dan Praktek Tata Kelola Yang Sehat, Efisien dan Menguntungkan
Dukungan
Upaya yang telah dan akan dilakukan:
1. Regulasi yang kondusif terhadap industri
perbankan dalam menyalurkan kredit atau
pembiayaan kepada sektor
produktif/UMKM;
2. Pengawasan (Supervisory Actions)
terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB)
dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan
kepada sektor produktif/UMKM a.l.
Pertanian, Kelautan & Perikanan, Energi,
dan Pangan, serta Industri Kreatif
3. Implementasi LAKU-PANDAI yang
memberikan kemudahan akses pelaku
ekonomi kecil (inklusi keuangan
4. Tahap awal: Pembentukan Tim Kerja
Lintas Lembaga (OJK, Kementerian,
KADIN, SJK) untuk akselerasi kredit dan
pembiayaan kepada sektor prioritas,
produktif dan kreatif
DUKUNGAN
LATAR BELAKANG TUJUAN
2. REGULASI OJK KEPADA SEKTOR JASA KEUANGAN UNTUK MENDORONG SEKTOR PRODUKTIF DAN UMKM
1. Bank wajib memenuhi porsi penyaluran
pembiayaan produktif berdasarkan klasifikasi
Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) sesuai PBI
No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan
Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
2. Bank wajib menyalurkan kredit/pembiayaan kepada
usaha produktif yaitu paling rendah:
a. 55% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 1
(Modal Inti < Rp1 T).
b. 60% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 2
(Modal Inti Rp1 T s/d Rp5 T).
c. 65% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 3
(Modal Inti Rp5 T s/d Rp30 T).
d. 70% dari total kredit/pembiayaan bagi BUKU 4
(Modal Inti > Rp30 T).
3. Bagi Bank yang memenuhi persyaratan tingkat
kesehatan dan Alokasi Modal Inti (AMI)
memperoleh insentif tambahan jumlah
pembukaan jaringan kantor apabila menyalurkan
kredit/pembiayaan kepada:
a. UMKM paling rendah 20% dari total
kredit/pembiayaan.
b. UMK paling rendah 10% dari total
kredit/pembiayaan.
4. Kewajiban Bank menyalurkan kredit/pembiayaan
kepada usaha produktif dipenuhi paling lambat
akhir bulan Juni 2016.
Keterangan: Kredit/Pembiayaan Produktif meliputi:
Modal Kerja dan Investasi (tidak termasuk Konsumsi)
Kewajiban Porsi Penyaluran Pembiayaan
Produktif & UMKM Kewajiban Penyaluran Pembiayaan
Sektor Produktif & UMKM
1. Bank wajib menyalurkan kredit/pembiayaan
kepada UMKM sesuai PBI No.14/22/PBI/2012
tentang Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh
Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka
Pengembangan UMKM
2. Bank umum wajib menyalurkan
kredit/pembiayaan UMKM secara bertahap,
yaitu:
a. 5% dari total kredit atau pembiayaan tahun
2015;
b. 10% dari total kredit atau pembiayaan tahun
2016;
c. 15% dari total kredit dan pembiayaan tahun
2017, dan
d. 20% dari total kredit atau pembiayaan tahun
2018.
3. Kredit/pembiayaan UMKM, dilakukan secara:
a.Langsung kepada usaha UMKM dan/atau
b.Tidak langsung melalui kerja sama pola
executing, pola channeling dan/atau
pembiayaan bersama (sindikasi). Yang
dimaksud tidak langsung adalah pemberian
kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank
umum kepada BPR, BPRS, dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Insentif Penilaian Kualitas Kredit
UMKM
Penilaian kualitas kredit dapat hanya
berdasarkan 1 pilar (ketepatan membayar
pokok dan/atau bunga) dan khusus untuk
kredit debitur UMKM dengan plafon
tertentu, yaitu:
1. Antara Rp1 M s/d Rp20 M bagi bank
dengan Kualitas Penerapan Manajamen
Risiko (KPMR) Kredit dengan peringkat
“sangat memadai” (Strong), CAR sesuai
ketentuan, dan tingkat kesehatan paling
kurang PK-3 (Cukup Baik).
2. Antara Rp1 M s/d Rp10 M bagi bank
dengan KPMR Kredit dengan peringkat
“memadai” (satisfactory), CAR sesuai
ketentuan, dan tingkat kesehatan paling
kurang PK-3 (Cukup Baik).
Keterangan:
1. Kredit UMKM adalah kredit kepada
debitur yang memenuhi definisi & kriteria
usaha mikro, kecil dan menengah sesuai UU
No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu
usaha produktif yang memenuhi kriteria
usaha dengan batasan tertentu kekayaan
bersih & hasil penjualan tahunan.
2. UMKM didasarkan pada plafon, yaitu:
a. Kredit mikro < s.d Rp50juta,
b. Kredit kecil antara Rp50juta s/d Rp500
juta,
c. Kredit menengah antara Rp500juta s/d
Rp5 M.
3. STATISTIK KREDIT/ PEMBIAYAAN KEPADA SEKTOR UMKM DAN SEKTOR EKONOMI KREATIF
Kredit UMKM tumbuh 63,75% dari tahun 2011 sampai dengan 2016 dengan rata-rata NPL 3,8%
Kredit UMKM selama kurun waktu 2010-2016 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 13,16% yoy.
KINERJA SEKTOR UMKM (RP T)
382,622 482,334 550,339
635,927
731,836
791,187
856,957
3.9% 3.4%
3.2% 3.2%
4.0% 4.2% 4.2%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tren Penyaluran Kredit UMKM
Outstanding (Rp Miliar) Rasio NPL
70,801 87,494
97,170 118,889
158,640
175,169 195,621
2.7% 2.3%
2.5% 2.5%
3.3%
2.7%
2.1%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Mikro
Outstanding (Rp Miliar) Rasio NPL
144,671 169,113 188,255
213,444 216,141
230,804
255,504
5.0%
4.7%
4.5%
4.3%
4.7% 5.0%
4.3%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
3.8%
4.0%
4.2%
4.4%
4.6%
4.8%
5.0%
5.2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Kecil
Outstanding (Rp Miliar)Rasio NPL
167,149 225,727 264,915
303,594
357,055
385,214
405,832 3.6%
2.9% 2.5%
2.7%
3.8% 4.5%
5.2%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tren Pertumbuhan Kredit serta Kualitas Kredit Sektor UMKM-Menengah
Outstanding (Rp Miliar)
Rasio NPL
AGUSTUS 2016
160.5
110.3
92.7
90.3
50.4
32.7
28.0
22.0
20.5
20.4
20.4
15.0
15.0
14.6
13.2
12.9
10.8
9.4
8.9
8.4
7.9
7.9
7.7
7.0
6.3
5.8
5.7
3.7
3.2
2.8
2.5
2.2
1.7
- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
Provinsi DKI Jaya
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Bali
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Riau
Provinsi Banten
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Lampung
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Barat
Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi Jambi
Provinsi NAD
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Papua
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Kep. Riau
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Bengkulu
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Provinsi Papua Barat
Provinsi Gorontalo
Provinsi Maluku
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan sebaran wilayah, provinsi dengan penyaluran UMKM
tertinggi adalah sebagai berikut:
1. DKI Jakarta (Rp160,5T
2. Jawa Timur (Rp110,3T)
3. Jawa Barat (Rp92,7T)
Untuk luar Jawa, provinsi dengan penyaluran UMKM tertinggi
adalah sebagai berikut:
1. Sumatera Utara (Rp50,4T)
2. Sulawesi Selatan (Rp32,7T)
3. Bali (Rp28,0T)
REALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM PER PROVINSI (RP T)
1. Pemanfaatan Agen Laku Pandai;
2. Pembangunan infrastruktur dalam
mendukung program Laku Pandai;
3. Pemanfaatan TPAKD di daerah
untuk bersinergi dengan
perbankan/perusahaan;
pembiayaan dalam meningkatkan
akses pembiayaan; dan
4. Menggeser pembiayaan UMKM
dari sektor Hilir (Perdagangan
Besar dan Eceran) ke sektor hulu
(pertanian, pariwisata dan
Kelautan & Perikanan)
1. Keterbatasan dalam penyediaan
agunan;
2. Tidak memiliki agunan;
3. Memiliki agunan tetapi tidak
mencukupi;
4. Memiliki agunan, tetapi tidak
memenuhi aspek legalitas
5. Umumnya non-bankable; dan
6. Pembiayaan masih didominasi oleh
Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran rata-rata >45% per tahun
OPSI SOLUSI: ISU PEMBIAYAAN UMKM
Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp94,4 Triliun (94,4% dari
target penyaluran Rp 100 T), dengan kinerja Non Performing Loans/NPL yang cukup rendah
yakni sebesar 0,37%. Dilihat dari trend penyaluran KUR, terdapat kecenderungan peningkatan di
setiap tahunnya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi porsi penyaluran terbesar.
Rp51,4 Triliun
JAWA
Rp5,8 Triliun
KALIMANTAN
Rp2,2 Triliun
Papua & Maluku
Rp9,3 Triliun
SULAWESI
Penyaluran KUR Berdasarkan Sebaran Pulau
Rp18,5 Triliun
SUMATERA
Realisasi Penyaluran KUR 2007-2016, Rp Triliun
Oleh karena itu, kami di OJK telah meminta industri jasa keuangan penyalur KUR di tahun
2017 ini untuk lebih fokus pada penyaluran di sektor-sektor produktif dan daerah-daerah
potensial di luar pulau Jawa.
Rp7,1 Triliun
BALI NUSRA
480,828 548,093
632,401 727,697
787,379 877,894
3.44% 3.19% 3.22%
3.99% 4.26%
4.85%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2011 2012 2013 2014 2015 Sep-16
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Outstanding Kredit (Miliar Rp) NPL (%)
Trend Penyaluran Kredit UMKM Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM selama
kurun waktu 2011-Sep/16 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata Non Performing Loans/NPL 3,82% masih dibawah threshold. Selain itu, porsi Kredit kepada Sektor Ekonomi Kreatif (Rp121 T) terhadap Total Kredit Perbankan adalah sekitar 2,87%.
Oleh karena itu, OJK meminta perbankan untuk terus mendukung pembiyaan kepada sektor produktif dan kreatif serta padat karya.
Sub Sektor Ekonomi Kreatif: 1. Aplikasi dan Game Developer 2. Arsitektur 3. Desain Interior 4. Desian Komunikasi Visual 5. Desain Produk 6. Fashion 7. Film, Animasi dan Video 8. Fotografi 9. Kriya 10. Kuliner 11. Musik 12. Penerbitan 13. Periklanan 14. Senin Pertunjukan 15. Seni Rupa 16. Televisi dan Radio
Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan kepada UMKM dan Sektor Ekonomi Kreatif
• Porsi NPL (posisi Sept. 16) Kredit Sektor
Ekonomi (Rp6,3 T) thd :
1. Total Kredit Sektor Ekonomi Kreatif sekitar
5,19%;
2. Total Kredit Perbankan sekitar 0,15%
• NPL tertinggi BUKU 3 mendominasi 45,67% dari
Total NPL Kredit Sektor Ekonomi Kreatif, diikuti
BUKU 4 (36,51%)
• OJK meminta bank menjaga NPL dalam level
yang rendah pada semua sektor termasuk
Sektor Ekonomi Kreatif
Revitalisasi Perusahaan Modal Ventura bertujuan untuk mendorong perkembangan wirausaha di Indonesia,
baik perusahaan Rintisan (Start Up), maupun UMKM, yang terutama berbasis inovasi dan teknologi baru.
Pembiayaan Modal Ventura
Penyertaan Saham
Pembelian Obligasi Konversi
Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha
pada Tahap Rintisan Usaha (Start-Up) dan/atau Pengembangan Usaha
Pembiayaan Usaha Produktif
Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi
Tujuan Modal Ventura
PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau usaha orang
perseorangan yang pada tahap awal usahanya
mengalami kesulitan dana;
3. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi;
4. Membantu perusahaan atau usaha orang
perseorangan yang berada pada tahap
pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
5. Mengambil alih perusahaan atau usaha orang
perseorangan yang berada pada tahap
pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
6. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa,
penggunaan/alih teknologi baru.
2013 2014 2015 Nov-16
21.30% 19.59% 19.45% 24.02%
66.47% 70.00% 74.25% 69.10%
12.23% 10.42% 6.30% 6.88%
Penyertaan Saham
Pembiayaan Bagi Hasil
Obligasi Konversi
Pasca Revitalisasi Modal Ventura
Komposisi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura 2013 s/d November 2016 Untuk meningkatkan peran modal ventura,
khususnya dalam memberikan dukungan pembiayaan terhadap UMKM, kami di OJK telah mengeluarkan 4 (empat) POJK, yang salah satunya mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan usaha modal ventura wajib memiliki pasangan usaha dan/atau Debitur UMKM dan koperasi minimal 5% (lima persen) dari total kegiatan usaha1.
Kebijakan revitalisasi modal ventura ini sudah menampakkan hasil dimana porsi penyertaan saham (equity participation) sudah menunjukkan peningkatan pasca diterbitkannya paket kebijakan regulasi modal ventura.
Oleh karena itu, kami akan tetap mengawal dan mendorong perusahaan modal ventura untuk
lebih berkontribusi dalam pembiayaan UMKM khususnya pada perusahaan rintisan.
1 (POJK No. 35 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura)
PASCA REVITALISASI MODAL VENTURA
4. MENDORONG WAJIB PAJAK SEKTOR PRODUKTIF & UMKM
DUKUNGAN REGULASI TERKAIT TAX AMNESTY
• POJK Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015
Tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan
Pengelolaan (Trust) dan POJK Nomor 26/POJK.04/2016 tentang
Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka
Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.
• Berbagai instrumen investasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk
menampung dana hasil repatriasi. Sesuai dengan Pasal 6 angka
(2) PMK Nomor 119 /PMK.08/2016, Jenis Instrumen Investasi
keuangan yang dapat digunakan dalam rangka Tax Amnesty adalah
a. Efek Bersifat Utang, termasuk MTN;
b. Sukuk;
c. Saham;
d. Unit penyertaan Reksadana;
e. Efek Beragun Aset;
f. Unit Penyertaan dana investasi real estat;
g. Deposito;
h. Tabungan;
i. Giro; dan/atau
j. Instrumen pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi,
perusahaaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura,
yang mendapatkan persetujuan OJK.
• OJK menyadari bahwa dana repatriasi yang diperoleh dari
program Tax Amnesty selain dapat membantu pembiayaan
infrastruktur, juga secara bersamaan akan memperkuat
likuiditas, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta
mendorong suku bunga kredit yang lebih murah.
• Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, OJK
telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis yang
diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan
program Tax Amnesty pemerintah, baik melalui relaksasi atas
beberapa ketentuan terkait produk-produk keuangan dan
investasi, ataupun melalui percepatan proses penerbitan produk-
produk investasi tersebut.
• OJK juga telah membentuk satuan tugas Tax Amnesty yang
nantinya akan mengkaji, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan program tersebut di sektor keuangan, untuk
kemudian mengambil langkah antisipasi agar program tax
amnesty dapat berjalan dengan lancar.
Latar Belakang Relaksasi Ketentuan
Beberapa relaksasi ketentuan yang diatur dalam kedua POJK
tersebut, antara lain:
1. POJK No. 25 ; Nasabah perorangan dapat menempatkan
dananya di instrumen Trust.
2. POJK No. 26 ; Penyederhanaan pembukaan rekening efek
oleh Wajib Pajak (WP) untuk keperluan Tax Amnesty, dimana
nasabah cukup melampirkan Surat Keputusan
Pengampunan Pajak;
• Penyederhanaan persyaratan dokumen dalam pernyataan
pendaftaran penerbitan RDPT, KPD, EBA – KIK, DIRE;
• Tidak diwajibkan adanya jaminan kebendaan atas investasi
RDPT;
• Penghapusan kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi
RDPT pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama;
• Penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah
pada instrumen KPD dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5
miliar; dan
• Produk investasi di Bidang Pasar Modal yang diatur dalam
POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen
investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai
instrumen investasi berbasis syariah.
LANJUTAN
• UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap produk
domestik bruto (PDB) sekitar 63%. Dengan demikian “Tax
amnesty” bukan hanya memberikan kesempatan bagi
pengusaha besar yang memiliki dana luar negeri tetapi
juga memberikan kesempatan kepada pengusaha sektor
produktif dan UMKM untuk turut berpartisipasi.
• Disamping itu, pendeklarasian pajak oleh sektor produktif
dan UMKM dapat menjadikan basis pajak menjadi lebih
akurat.
Relaksasi Ketentuan
Relaksasi Ketentuan
matur nuwun