DRAFT POB SOCIAL ACTIVITY

Oktober 2012

Sistematika POB Kegiatan Sosial 2012

Daftar Isi

Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................. 1 I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 2

1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 2 1.2. Dasar Pemikiran .................................................................................... 3 1.3. Prinsip dan Pendekatan ......................................................................... 4 1.4. Ketentuan Dasar .................................................................................... 5

II. URAIAN KEGIATAN SOSIAL ............................................................................ 7

2.1. Nama Kegiatan ..................................................................................... 7 2.2 Tujuan ................................................................................................... 7 2.3 Keluaran (output) .................................................................................. 7 2.4 Strategi Pelaksanaan ............................................................................ 8 2.5 Sasaran Lokasi dan Kelompok .............................................................. 10 2.6 Komponen Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial ...................... 12 2.7 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial ............................................................. 15 2.8 Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial........................................ 16 2.9 Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya .................................................... 16

Sistematika POB Kegiatan Sosial 2012

I. TAHAPAN PELAKSANAAN .............................................................................. 19 3.1. Tahap Perencanaan .................................................................................. 19 3.2. Tahap.Pelaksanaan..... ............................................................................... 24 3.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................ 26

II. PEMANTAUAN DAN EVALUASI........................................................................ 29 4.1. Pemantauan ............................................................................................... 29 4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi .......... 31 4.3. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................ 32

Lampiran Lampiran-1 : Bahan Bacaan ; Perlindungan Sosial ......................................... 35 Lampiran-2 : Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ 38 Lampiran-3 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. 39 Lampiran-4 : Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................ 41

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Orientasi PNPM Mandiri Perkotaan makin relevan dengan indikator IPM dan target MDGs;

2. Sejumlah kegiatan sosial kurang relevan dengan IPM-MDGs

3. Solidaritas Sosial dan kemitraan dengan Pihak ketiga harus dioptimalkan untuk keberlanjutan

4. Serapan BLM pendidikan dan kesehatan menurun,

5. kegiatan santunan dan lain-lain masih tetap ada

B.1. Dasar Pemikiran

1. Community Organization (CO) berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dan taraf hidupnya.

2. CO terkait dengan tujuan : a. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan sejumlah

kebutuhan dasar (perumahan, permukiman, lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan)

b. Mendorong kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan (sustainability livelihood)

c. Bertumpu pada kapasitas lokal ; • jaringan kerja sosial, • kemampuan akses terhadap sumberdaya dan prasarana, • kemampuan mempengaruhi lembaga-lembaga kunci, bukan

disuplai dari luar

• KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam OMW yang menghubungkan pemerintah , masyarakat dan swasta.

• Dalam CSO, posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemen-elemen di luar dirinya; LSM, PT dan masyarakat (via UPS-BKM)

• So pembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) tapi dikelola sinergis

B. Posisi Kegiatan Sosial dalam CO, lanjutan...... B.2. Dasar Pemikiran

• Dalam Pemberdayaan, kegiatan sosial tidak instan, permukaan, santunan, tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs.

• Kegiatan social harus mampu menjawab peningkatan kapasitas SDM bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.

B.3. Dasar Pemikiran

II. Uraian Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

• POB Kegiatan Sosial mengatur, menertibkan dan mengembalikan kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun petunjuk teknis.

• dalam arti luas adalah proses pemberdayaan masyarakat via siklus

• dalam arti sempit adalah jenis-jenis kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar

A. Nama Kegiatan (Nama POB)

Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

• Meningkatkan kualitas hidup si miskin, buka kesempatan kerja

• Menguatkan modal sosial masyarakat.

• meningkatkan angka harapan hidup masyarakat kemampuan akses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan.

• Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

B. Tujuan Kegiatan Sosial

• Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, dari berbagai pihak/sektor

• Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar tepat sasaran

• Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM Sosial yang telah mengakar terbukti memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar warga menghadapi persoalan kemiskinan.

C. Output Kegiatan Sosial

• Menjaga kegiatan selalu relevan dengan target IPM-MDGs

• Menguatkan modal social, kelompok yang suda ada

• Menunjang Kegiatan Ekonomi , mengaitkan dengan mata pencaharian

• Mengoptimalkan Keberlanjutan, meningkatkan peran SKPD

• Memberikan support Perlindungan Sosial • Mereview kualitas PJM Pronangkis

D. Strategy

E. Sasaran Kegiatan Sosial

Usia

Sekolah

• Balita dan Usia sekolah sesuai program wajib belajar

•Tidak memiliki kecukupan dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

Usia Produktif

•Tidak memiliki pekerjaan

•pekerjaan tidak tetap

•Tidak berpendidikan

•Tidak memiliki ketrampilan

•Tidak memiliki akses perawatan kesehatan

Usia Tidak

Produktif

•telah melewati masa produktif

•pendapatan tidak tetap

•ketergantungan tinggi

•Tidak memiliki akses kesehatan

•Tidak memiliki jaminan hari tua

Sasaran Usia Tidak Produktif

• Santunan sempat menjadi polemik karena bersifat charity, kurang relevan dengan pemberdayaan, tidak tercover dalam IPM dan MDGs. Solusinya diintegrasikan dengan cluster I

CLUSTER I CLUSTER II CLUSTER III

Community Empowerment

Small & Micro Entrepreneurship Empowerment

Assistance and Social ProtectionFamily-Based

Reducing the burden of expenditure of the poor

Increasing the ability and income of the poor

Increase savings and ensure business continuity MSEs

CLUSTER IV

Cheap Program for

People

Provide "something" with very cheap price, with some government aid

KLASTER IV

1. Very Cheap Houses2. Cheap Vehicle3. Water For People

4. Cheap Electricity & Save5. Increased Life of Fishermen

6. Community Life Improvement Edge (marginalized) Urban

INSTRUMENT OF POVERTY ALLEVIATIONPresident Direction - Februari 2011

KLASTER I

1. PKH2. JAMKESMAS3. RASKIN

4. Beasiswa Siswa Miskin

5. BLT *

KLASTER II

PNPM Mandiri

KLASTER III

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelayanan Pendidikan

3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian

F. Komponen Kegiatan Sosial

G. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

Balita dan Usia Sekolah

Usia Produktif (dibiayai BLM

Sosial)

Usia Tidak Produktif

UPS

Pendidikan dan Kesehatan

Pelatihan

Kesehatan dan Jaminan Hari Tua

Dinas Kesehatan, LSM, Lembaga Sosial,

CSR

Dinas Sosial, LSM, CSR, Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi

Dinas Pertanian, Perikanan, Koperasi

dan UMKM, Lembaga Sosial, LSM, CSR dsb

Kurikulum dan Jenis Pelatihan

Sasaran Kegiatan Lembaga Mitra

Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb

KESEHATAN1. Imunisasi2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)4. Pengobatan Massal5. Vaksinasi Malaria6. Fogging7. Pencegahan Penyakit Menular8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)9. Pemberian Makanan Tambahan

PELATIHAN1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga2. Pelatihan Kewirausahaan3. Pelatihan Ketrampilan4. Pelatihan Pertukangan5. Pelatihan Kesehatan6. Pelatihan Perbengkelan

PENDIDIKAN1. Beasiswa Berkelanjutan2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu3. Pengadaan APE TK

1. Kegiatan sosial harus tidak overlap dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi.

2. BLM hanya untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas usia produktif, mencakup Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan

3. Biaya pelatihan bagi peserta dan instruktur, meliputi sewa tempat, modul pelatihan, dan training kit. Peralatan “berat” praktek dapat menyewa.

4. Demi keberlanjutan, pelatihan bekerjasama dengan dinas/instansi/ lembaga mitra. Lembaga Mitra bisa menjadi Penyelenggara Pelatihan

5. Pembelian alat bukan untuk dijadikan sebagai asset atau modal usaha bagi individu maupun KSM yang dilatih.

6. Magang (OJT) di perusahaan/IKM, disertai skema pembiayaan yang disepakati antara BKM/UPS dengan Perusahaan/IKM.

H. Ketentuan Pemanfaatan BLM Sosial

1. Pemanfaat PS2 dan KSM-KSM yang akan mengakses dana bergulir namun belum memiliki pengalaman usaha wajib mengikuti pelatihan dikoordinir oleh UPS.

2. skema pembiayaan BLM Kegiatan Ekonomi maupun infrastruktur mesti menunjang kegiatan sosial dan sebaliknya

3. sebagian keuntungan BKM dialokasikan untuk mendanai kegiatan sosial untuk PS-2 sesuai PJM Pronangkis dan IPM MDGs (diatur dalam ART BKM)

4. PS 2 non produktif diarahkan mengakses pembiayaan dari hasil pengelolaan dana bergulir maupun sumber lain

H. 1. Pemanfataan BLM dan PS 2

• PS-2 yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mengikuti program-program cluster I yang terkait pemenuhan kebutuhan pokok (Raskin dan BLT), pendidikan (BOS), dan kesehatan (Jamkesmas), dengan syarat:

– Diwadahi Kegiatan Sosial PNPM Perkotaan karena terkait IPM-MDGs

– Disupport data PS 2 yang valid dan lengkap diverifikasi bekerjasama dengan program cluster I atau program lain yang sejenis

– dapat dijalankan tanpa menggunakan, biaya kegiatan Sosial dapat berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam berbagai bentuk

H. 2. Pemanfataan BLM dan PS 2

Sekretariat

KSM

UPK

Pelatihan: kelas/

magang

Aktivitas

Pendidikan

Aktivitas

KesehatanUPS

Kegiatan Ekonomi Produktif (dana

bergulir)

Dinas Kesehatan, Lembaga Sosial,

LSM, CSR, Perguruan Tinggi

Dinas Pendidikan, Lembaga Sosial,

Perguruan Tinggi, LSM, CSR

Penyediaan Guru PAUD, dana BOS,

perlengkapan sekolah

Bidan desa, Obat-obatan,

asuransi kesehatan, alat-alat kesehatan, tenaga medis

KSM Pelaksana keg Sosial

KSM Pelaksana keg Sosial

Laba Perguliran

KSM Pelaksana Jenis-jenis Kegiatan Lembaga-Lembaga MitraBentuk Penyertaan

(Sharing)

Garis Koordinasi

Garis verifikasi

Garis pendanaan (BLM/perguliran)

Keterangan

J. Alur Pembiayaan Kegiatan Sosial

III. Pelaksanaan

1. Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2. Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3. Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4. Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan

Pelaporan, 5. KSM Sosial menyusun kegiatan 6. Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7. Pencairan dana ke KSM Sosial. 8. Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan

kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif untuk mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.

A. Perencanaan

• Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu : – 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan – 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.

• Pelaporan Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi

administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan.

B. Pelaksanaan dan Pelaporan

Sosialisasi pengelolaan

Kegiatan Sosial1

Bimbingan dan

Pendampingan pada BKM/

LKM + UPS

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/

Panitia

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Diutamakan terkait pemenuhan

kebutuhan pendidikan dan

kesehatan

2. Kemanfaatan langsung kepada PS2

(cek daftar PS2)

3. Jika terkait mata pencaharian

diprioritaskan yang menunjang

ekonomi,meningkatkan lapangan

kerja (cek PJM Pronangkis)

4. Keberlanjutan

5. Penggalangan Swadaya

6. Kerjasama Kemitraan

7. Transparansi & Akuntabilitas

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan

Kegiatan

9

8

7

6

5

Perbaikan usulan

kegiatan (Belum

Layak)

Pembangunan/penguatan

KSM/Panitia Sosial

Pendampingan KSM/

Panitia Sosial untuk

Penyusunan Usulan

Kegiatan dan Laporan

2

3

4

KSM/Panitia

Menyusun Laporan

Hasil Pelaksanaan

Kegiatan

Sosialisasi Laporan

Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Sosial

10

11

C. Penjelasan Alur Pengelolaan C. Penjelasan Alur Pengelolaan

IV. Pemantauan dan Evaluasi

A. Pemantauan

• Dalam pemantauan diverifikasi kegiatan Sosial yang dapat didanai BLM adalah : a. kegiatan yang berdampak kepada pemanfaat langsung (KK

Miskin), b. menunjang pelayanan pendidikan, kesehatan, c. peningkatan SDM yang berkait dengan peningkatan

pendapatan, d. membuka lapangan kerja, e. berbasis pada mata pencaharian lokal f. Menggalang swadaya g. Memancing kontribusi pihak ketiga (SKPD dan CSR) h. Santunan yang dapat dijamin kemanfaatannya bagi PS2 yang

benar-benar jobless, miskin dan usia tidak produktif

B. Kegiatan Sosial Yang Menunjang Kegiatan Ekonomi

• Kegiatan yang berbasis pada mata pencaharian penduduk lokal

• Ditekuni sebagai profesi sehari-hari • Meningkatkan skill untuk mengeksplorasi

SDA setempat • Meningkatkan skill untuk membuka jejaring

kerjasama dengan berbagai pihak dan akses pasar

• Dilanjutkan dengan pembentukan KSM Ekonomi

• Membuka ketersumbatan akses dan aset komunitas (hutan, air, sungai, mineral)

• Meningkatkan pendapatan (income) dan daya beli

C. Keberlanjutan

Prospek kegiatan sosial dapat dilihat dari :

1. Dijalankan oleh KSM-KSM yg mengakar, bermodal sosial kuat dan memiliki jaringan luas

2. Tidak charity dan instan, ditandai dengan keberlanjutan maintenance-nya oleh :

a. Relawan-relawan sektoral/spesialis

b. SKPD-SKPD khususnya sektor kesehatan dan pendidikan

c. Perguruan Tinggi dan

d. CSR

3. Dukungan financial

4. Dukungan akses pasar dan sumberdaya

D. Pengendalian

KMP USK

COMMUNITY

ORGANIZING SOS ACTIVITY

PENGENDALIAN

RELAWAN

KESEHATAN

FASILITATOR SOSIAL

ASKOT SOSIAL

KMW

SKPD – SKPD

SEKTORAL

TA SOSIALISASI

KEBERLANJUTAN

RELAWAN

PENDIDIKAN

Relawan

Posyandu

Relawan

Pertanian

KSM SOSIAL

CSR

Perguruan

Tinggi

BKM

UPS KSM SOSIAL

KSM SOSIAL

KSM SOSIAL

1. Apa yang dikendalikan • Keterkaitan dengan IPM dan MDGs

• Seberapa jauh keterkaitan dengan Modal Sosial

• Seberapa jauh menunjang pelayanan pendidikan dan kesehatan (services provider)

• Seberapa jauh terkait dengan Program SKPD

2. Mengukur Pelayanan Sosial KSM

D.1. Pengendalian lanjutan.......

Pendekatan Sasaran: fokus pada keberhasilan dalam mencapai

sasaran tingkat output yang direncanakan; dalam hal : ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial

terhadap warga miskin usia sekolah, produktif dan tidak produktif

peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.

Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan sosial?

D.2. Pengendalian input

Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :

jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani masyarakat miskin,

jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang menguasai hajat hidup orang banyak,

D.3. Pengendalian Sumber

Fokus Pengendalian Proses pada indikator internal seperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien.

Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang baik?

Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?

Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?

Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?

Apakah UPS memiliki kurikulum untuk menyelanggarakan Pelatihan sesuai amanah PJM Pronangkis?

D.4. Pengendalian Proses 1

Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?

Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?

Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosial

D.5. Pengendalian Proses 2

1. Dalam pengendalian, jika ditemukan kelemahan disana-sini maka seluruh pelaku yang ditempeli tanggung jawab mengorganize kegiatan sosial akan di-up grade kapasitasnya (input, proses, output) melalui :

a. coaching,

b. pelatihan dan

c. kegiatan lain yang relevan

2. Pendekatan Sasaran, sejauh mungkin tidak terjadi mistarget

3. Pendekatan Sumber; memperbanyak pelatihan dan workshop untuk pengembangan kapasitas

4. Pendekatan Proses: apakah UPS telah bekerja efisien? Apakah UPS/KSM cukup memonitor dan mendukung budaya pelayanan yang baik dan bebas intervensi kepentingan

D.6. Prinsip Pengendalian

3. Pelaksanaan Pengendalian • Dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator

hingga KMP (Community Organization and Social Activity)

• Di KMW, substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dibawah kendali TA Sosialisasi.

• Uji Petik dilaksanakan pada lokasi-lokasi terpilih secara random kepada BKM, UPS, relawan, aparat desa dan SKPD

D.7. Pelaksanaan Pengendalian

D.8. Indikator dan Instrumen Uji Petik No

Ya Tidak Keterangan Ya Tidak Score

1 5 0

2 1 0

3 5 0

4 5 0

5 1 0

6

a. kader BKKBN 1 0

b. kader posyandu 2 0

c. kader PKK 1 0

d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya 2 0

e. kelompok tani 1 0

f. kelompok nelayan 1 0

g. RT/RW 1 0

h. lainnya..... 1 0

7 5 0

B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM)

8 5 0

9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: 0

a. pendidikan 2 0

b. kesehatan 2 0

c. kebersihan/lingkungan 2 0

d. pertanian 1 0

e. peternakan 1 0

f. kelautan 1 0

g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif 2 0

h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) 1 0

i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, 0 0

j. santunan usia tidak produktif 1 0

k. lainnya..... 0 0

10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 2 0

11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 5 0

12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 5 0

13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 5 0

14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 5 0

15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? 5 0

16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 5 0

17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 5 0

18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 5 0

19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? 5 0

20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial 3 0

Bobot

D. Kemitraan

C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan

E. Pengendalian

Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat

Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs?

Pertanyaan Jawaban

Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya?

Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin?

Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa?

Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin?

Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana?

Apakah dalam KSM Sosial terlibat:

A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial

IV. Lampiran

Potret Kegiatan Sosial A. Potret Kegiatan Sosial (2007-2011)

Lain-Lain 33%

Peningkatan Kesehatan

36%

Peningkatan SDM 21%

Santunan Sosial/Hibah

10%

Sumber: Final Report NMC 2 2011

B. Detail Kegiatan dan Misteri Kegiatan Lain-lain (2007-2011)

Beasiswa 11%

Lain-Lain 29%

Imunisasi 2%

Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)

7%

Perbaikan Gizi 23%

Pelatihan bidang Kesehatan

2%

Pelatihan bidang Keselamatan

0%

Pelatihan bidang Pendidikan

3%

Pelatihan bidang Pertanian

1%

Pelatihan bidang Pertukangan

0%

Pelatihan bidang Peternakan

1%

Pelatihan Ketrampilan 12%

Bazar/Sembako Murah 4%

Pemberian Uang Tunai 5%

Sumber: Final Report NMC 2 2011

Isu Strategis

• Serapan BLM untuk bidang kesehatan dan Kegiatan pendidikan (beasiswa) menurun dalam setahun terakhir

• Serapan BLM untuk kegiatan lain-lain dan santunan social tetap, padahal mestinya kedua kegiatan tersebut hilang.

• kegiatan lain-lain, sering dipakai bersembunyi bagi kegiatan-kegiatan yang kurang jelas dan abu-abu bahkan ada yang dikualifikasikan sebagai negative list.

• Santunan dari dana BLM cenderung berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang produktif.

• Kalaupun ada kegiatan sosial untuk merespon ketiadaan jaminan social (kesehatan dan hari tua) dari Pemerintah terhadap warga miskin yang menua dan dalam usia tidak produktif.

• Kategorisasi kegiatan social dalam pencatatan data SIM masih belum clear dan carut-marut, sehingga perlu diklarifikasi kembali.

C. Isu Strategis

D. Tridaya, Social Capital dan Human Capital

E. Respon PNPM Urban

Terhadap Kemiskinan

F. Orientasi dan Target Tridaya

Membangkitkan daya

sosial agar tercipta

masyarakat effektif

Manusia

Membangkitkan daya

ekonomi agar tercipta

masyarakat yg

produktif

Pember

dayaan Sejati

Membangkitkan daya

lingkungan agar

tercipta masyarakat

pembangunan

G. Kegiatan sosial dalam

Pentagon aset dan akses

Human Capital

(SD-Manusia)

Natural Capital

(SD-Alam)

Financial Capital

(SD-Keuangan)

Physical Capital

(SD-Fisik)

Social Capital

(Modal Sosial)

Livelihood

Assets

Kegiatan Sosial untuk memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar tercipta kesinambungan

Catatan: Arsir coklat ini menurut temen2 dalam KBIK 19 Juni 2012 diminta dihilangkan karena seolah hanya kegiatan sosial yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan modal sosial

H. Hubungan Kegiatan Sosial

dengan MDGs

• Kegiatan Sosial mesti relevan dengan 8 orientasi MDGS, yang dikontekstualisasikan dengan kebutuhan lokal : 1. Kurangi kelaparan ekstrem

2. Pendidikan untuk semua

3. Kesetaraan gender

4. Kesehatan anak

5. Cegah potensi kematian Ibu Hamil

6. Kelestarian Lingkungan

7. Kemitraan

I. Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM

• IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup tinggi (sehat), Terdidik dan Berdaya beli

• Kegiatan Sosial yang direncanakan dalam PJM Pronangkis , Serapan BLM dan Realisasinya harus :

1. berkontribusi terhadap seluruh bidang Kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli (income) secara berimbang

2. Bertumpu pada mata pencaharian komunitas

3. kegiatan dapat tersalurkan dalam :

4. kegiatan sarana lingkungan yang berimplikasi pada peningkatan kesehatan lingkungan,

5. kegiatan yang berdampak langsung seperti pengobatan dan perbaikan gizi nilainya masih rendah.

6. kegiatan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan peluang usaha

J. Perlindungan Sosial

• Kegiatan Sosial menunjang Program Perlindungan Sosial terutama cluster I (pemenuhan kebutuhan dasar) dan IV (program serba murah)

Kemenko Kesra

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT

RTSM

RTM

RTHM

Klaster-1

1. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukan

saat krisis)

6. Dll.

Klaster-2

PROGRAM-PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(PNPM)

Klaster-3

KREDIT USAHA RAKYAT

(KUR)

Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan

*)

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat, serta

Perluasan dan

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Pengurangan

Angka Kemiskinan

RTSM*)

RTM *)

RTHM

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

4

Terima Kasih