PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

KECAMATAN PANJALU

DESA PANJALU Jalan Raya Panjalu Nomor 412 Telepon (0265) 450052 Pos 46264

PANJALU

Draf

RANCANGAN

PERATURAN KEPALA DESA PANJALU

KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

YANG BERSUMBER DARI TEMPAT ZIARAH NUSA GEDE PANJALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu adalah

merupakan tempat tujuan masyarakat untuk berziarah

karena didalamnya terdapat Pemakaman para leluhur

masyarakat Desa Panjalu yang perlu uintuk dihormati dan

dilestarikan keberadaannya;

b. bahwa Tempat Ziarah Nusa Gede sebagaimana dimaksud

huruf a merupakan Sumber Pendapatan Asli Desa Panjalu

yang diperoleh dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa

Panjalu melalui keikutsertaan masyarakat dan kerjasama

yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung

unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga

dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk

memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun

berkelangsungan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan besama baik material maupun spiritual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dan melaksanakan ketentuan pasal 33 Bab VI Peraturan Desa Panjalu tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga yang Bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede;

2 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

7. Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa;

8. Peraturan Desa Panjalu Nomor 2 tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa Panjalu;

9. Peraturan Desa Panjalu Nomor tahun 2009 tentang Kekayaan Desa Panjalu.

3 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

3

KEPALA DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANJALU TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DI NUSA GEDE

.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Panjalu.

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

3. Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

5. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

6. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa secara iklas dan tidak mengikat, yang diperoleh pihak ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

7. Sumbangan Pihak Ketiga di Nusa Gede adalah pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa Panjalu yang bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede.

8. Ziarah adalah kunjungan ketempat yang dianggap keramat atau mulia (makam) untuk sambil/berkirim doa;

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegitan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

10. Alokasi Khusus adalah pembagian hasil perhitungan bersifat khusus berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Yayasan Boros Ngora.

4 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

4

11. Yayasan Boros Ngora adalah sebuah yayasan ............................... yang ditetapkan oleh desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa Panjalu dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga yang bersumber dari tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah bebas dari segala beban, tuntutan, dan kewajiban apapun.

(3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, seperti pembayaran pajak, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Desa.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

BAB III

KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 4

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari tempat Ziarah Nusa Gede harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Badan Permusyawaratan Desa.

5 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

5

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 5

(1) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari tempat Ziarah Nusa Gede dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak.

(2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sepenuhnya kewenangan Pihak Ketiga.

(3) Bentuk sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5, diantaranya :

a. Kotak amal pembangunan;

b. Kotak amal juru kunci (kuncen);

c. Penghasilan dari buku tamu atau buku pendaftaran

(registrasi);

d. Sumber pendapatan sumbangan lainnya yang sah.

BAB IV

PELAKSANAN DAN TATA CARA PENERIMAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN HASIL

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan oleh petugas dan/atau Pengelola Nusa Gede yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disetorkan kepada Sekretariat Desa.

(3) Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh juru kunci (kuncen) yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan tidak disetorkan ke sekretariat desa melainkan sepenuhnya menjadi hak juru kunci (kuncen) yang bersangkutan.

(4) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal 6 ini harus diikuti dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pihak Ketiga.

(5) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 ini harus dikuti dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh pihak unsur

6 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

6

Pemerintah Desa , unsur BPD , unsur Pengelola dan/atau Petugas yang ditunjuk Kepala Desa dan unsur Yayasan Boros Ngora.

Pasal 7

Tata cara penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Desa diatur sebagai berikut: a. Penyumbang memberikan pernyataan kesanggupan untuk

memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa; b. Penyumbang datang ke Kantor Desa untuk menyerahkan

sumbangan dan Pemerintah Desa memberikan bukti penyerahan sumbangan;

c. Penyumbang dapat memberikan sumbangannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Panjalu.

Pasal 8

Tata cara Penarikan hasil sumbangan sebagaimana dimaksud

pasal 6 ayat (2) adalah :

a. Kepala Desa memerintahkan kepada petugas dan/atau

pengelola untuk melaksanakan penerimaan hasil

sumbangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;

b. Petugas dan/atau Pengelola meyerahkan hasil penerimaan

kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilaksanakan

penghitungan hasil penerimaan sumbangan yang

disaksikan oleh unsur pemerintah desa, unsur BPD dan

unsur Yayasan Boros Ngora.

c. Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud

pasal 8 huruf b selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Penerimaan yang ditandatangani oleh Petugas dan/atau

Pengelola, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur

Yayasan Boros Ngora.

Pasal 9

(1) Semua hasil penerimaan dari Pihak Ketiga sebagaimana

dimaksud pasal 6 ayat (2) selanjutnya dilaksanakan

penghitungan dan pembagian bagi hasil kepada pihak

yang terkait yaitu :

a. bagian Pemerintah Desa Panjalu : 50 % ;

b. bagian Alokasi Khusus : 25 %;

c. biaya operasional : 25 %.

(2) Hasil penghitungan dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) selanjutnya dibuatkan Berita Acara yang

ditandatangani oleh para pihak.

7 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

7

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan sepenuhnya ke kas desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bruto.

Pasal 9

(1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Sekretariat Desa selanjutnya dicatat dalam inventaris.

(2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan desa dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PLNUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala

Desa yang mengatur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Yang Bersumber dari

Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

(1) Peraturan Kepala Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang

bersumber dari Tempat Ziarah Nusa Gede Panjalu yang bertentangan

atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 6 (enam) bulan sejak

diundangkan Peraturan Desa ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

8 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA PANJALU NOMOR 1 TAHUN 2013

8

Pasal 34

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalm Lembaran Desa Panjalu.

Ditetapkan di Panjalu

Pada tanggal 1 Oktober 2013

KEPALA DESA PANJALU

Cap/ttd

R. HARIS RISWANDI

Diundangkan di Panjalu

Pada tanggal ......................... 2013.

SEKRETARIS DESA PANJALU

DANI HAMDANI

LEMBARAN DESA PANJALU

TAHUN 2013 NOMOR ......