Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dr. Triana Rejekiningsih, S.H., K.N., M.Pd
Negara
• Nagari (Sansekerta)
• Wilayah Raja/Kota
Negara
• State (State)
• Wilayah Suatu Bangsa
• Hj, Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari kelompok itu
• Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverian.
Negara sebagai teritorial
• Logeman, Negara adalah organisasi kekuasaan yang bersifat mengatur masyarakat dengan kekuasaan nyaitu.
• Karl Marx, Negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas kelas manusia yang lain
Negara sebagai
kekuasaan
Negara atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis atau negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan
menguasai wilayah itu. Negara menetapkan aturan-aturan yang sifatnya mengikat seluruh masyarakat yanggg mendiami wilayah tertentu dan
dipimpin oleh seseorang atau kelompok
Dua Pandangan
• Negara sebagai “Person”, mempunyai kemampuan sendiri untuk mengejar pelaksanaan “idee” umum.
• Negara sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
Willford Garner
• Tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertibanm dan keadilan
• Tujuan negara yang sekunder, ialah kesejahteraan warga negara; negara hars memelihara kepentingan bersama (kolektif) dan membantu kemajuan nasional
• Tujuan negara dalam bidang peradaban memajukan peradaban dan kemajuan bangsa
M.Charles E. Meriam
• Penciptaan Keamanan Ekstern (Eksternal security), Perlindungan negara terhadap ancaman dari luar.
• Pemeliharaan Ketertiban Intern (Maintence of internal order),
• Mewujudkan keadilan (Justice), di kaitkan dengan sistem nilai dalam perhubungan individu, agar setiap orang memperoleh bagiannya berdasarkan nilai-nilai itu.
• Kesejahteraan umum (Wellfare), mencakup usaha-usaha yang menjadi kebutuhan umum
Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, (Constituer), yang berartimembentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialahpembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.
Istilah Konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu bentuk dari Konstitusi yang
tertulis. Konstitusi tidak hanya bersifat sosiologi dan politik, tetapi juga bersifat
yuridis.
sosiologi dan politik.
• Konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara
• Seperti raja, parlemen, kabinet, partai politik dll.
Yuridis
• Sebagai suatu sistem pemerintahan di dalamnya terdapat campuran tata peraturan yang baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan peraturan hukum.
• Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang memiliki suatu batasan, tujuan, dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan sistem tersebut
Fungsi Konstitusi
• Membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah (rakyat).
Tujuan Konstitusi
• Pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
• Membebaskan kekuasan dari konstrol untuk para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
UUD sebagai konstitusi tertulis di Indonesia
memuat
• Hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau
• Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
• Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik sekarang atau masa yang akan datang
• Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Dilihat dari aspek hukum
• Konstitusi dibuat oleh badan pembuat Udang-Undang atau lembaga-lembaga
• Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat
• Konstitusi kekuatan berlakunya dijamin oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.
Dilihat dari aspek moral
• Konstitusi yang bernilai normatif. konstitusi bukan hanya berlaku dalam arti hukum tetapi suatu kenyataan hidup dalam arti sepenuhnya dan efekti, konstitusi dilakukan secara penuh dan konsekuen
• Konstitusi yang bernilai normal. Konstitusi berlaku tapi kenyataannya kurang sempurna dalam proses kenyataan berlaku.
• Konstitusi yang benilai simpatik. Konstitusi yang secara hukum telah berlaku namun kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan melaksanakan politik
Konstitusi memiliki sifat-sifat fleksibel (luwes)
dan rigid (kaku), tertulis dan tidak tertulis. Sifat
konstitusi adalah fleksibel atau rigid ditentukan
oleh kriteria-kriteria berikut:
1. Dari cara merubah konstitusinya.
2. Dan apakah konstitusi itu masalah/sulit
untuk mengikuti perkembangan zaman.
Sri Soemantri berpedomanpada CF Strong:
• 1. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
• 2. Oleh rakyat melalui referendum
• 3. Oleh sejumlah negara bagian, khusus bagi negara bagian
• 4. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk kepenyingan perubahan
Ismail Suny mengemukakantiga proses perubahankonstitusi meliputi:
• 1. Perubahan resmi
• 2. Penafsiran hukum
• 3. Kebiasaan ketatanegaraan/konavensi
Konstitusi Tertulis dan Konstitusi tidak
tertulis
Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi
derajat rendah
Konstitusi serikat dan konstitusi
kesatuan
Konstitusi sistem pemerintahan
presidensial dan konstitusi
parlementer
Sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau
hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui
mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat dan
pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan
paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.
Indonesia telah melakukan empat kali amandemen UUD 1945, dan kini bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, MPR terdiri dari DPD dan DPR
Bdan Yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
BPK tidak berdiri sendiri tetapi masuk kedalam lembaga/badan eksekutif.
Dalam Badan Eksekutif terdapat Presiden, Wakil Presiden, Departemen Pertimbangan Menteri, Lembaga Pemerintahan Non Departemental, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia.
Pemerintah daerah disebut pemerintah propinsi dan kota/kabupaten.
Badan Legislatif Badan Eksekutif Badan
Yudikatif
MPR DPR DPD Presiden
Wapkil
Presiden
Dewan,
Tim
Menteri,
Lpnd,
Jagug,
Tni
Polri
KPU BPK Bank Sentral MA,
KY
MK
DPR DPD
Pemerintah Propinsi Pemerintah Kota/ Kabupaten
Badan Legislatif
Daerah (DPRD
Propinsi)
Pemerintah daerah Propinsi
Gubernur Perangkat Daerah
Badan Legislatif Daerah
(DPRD Kota/ Kabupaten)
Pemerintah daerah
Kota/Kabuapeten
Walikota/Bupati
Perangkat Daerah
Hubungan Fungsional
• DPR/DPD dan Presiden, Pembuatan UUD, RAPB, usulan, pendapat serta imunitas
• DPR dan DPD, Peraturan otonomi daerah
• KY, DPR dan Presiden dalam pengangkatan hakim
• BPK dengan lembaga negara lain dalam penyelenggaraan keuangan negara
• KPU dengan pemerintah dalam pemilu
• Komisi Hukum Nasional dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah hukum serta pembaharuan hukum
• KPK dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi
Hubungan Pengawasan
• DPR dan Presiden
• DPD dan pemerintahan pusat dan daerah
• MA dengan presiden untuk menguji peraturan di bawah UU.
• MK dan DPR/DPD dalam menguji UU
• KPK dengan pemerintah
• Komisi Ombudsman Nasionak dengan pemerintah dan aparatur pemerintah menuju good goverment
Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian
sengketa
• MK dengan lembaga-lembaga negara lain
• MK dengan penyelenggara hasil pemilu untuk memutuskan sengketa hasil pemilu
Hubungan Pelaporan atau pertanggung jawaban
• DPR/DPD dalam MPR dengan Presiden
• DPR dan komisi-komisi negara
• Presiden dengan komisi-komisi persaingan usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
UUD 1945
MPR
DPR
DPD
Presiden
MA
BPK
Pemerintah daerah
KPU
KY
MK
Bank Sentral
TN1
POLRI
Dewan Pertimbangan
Presiden