Upload
vuongkien
View
227
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Oleh:
Dr. Makarim Wibisono
Direktur Eksekutif ASEAN Foundation
Seminar KOMNAS Perempuan
Hotel Kartika Chandra, 12 Maret 2012
Ucapan Selamat Saya atas nama saya
pribadi dan ASEAN
Foundation
mengucapkan:
“Selamat Hari
Perempuan
Internasional” pada
tanggal 8 Maret minggu
lalu.
Semoga hak-hak azasi manusia perempuan
Indonesia terpenuhi dan terbebas dari
segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan.
• Disamping perlu disyukuri adanya peningkatan capaian
kaum perempuan dibidang sosial, ekonomi, IPTEK dan
politik.
• Kenyataan pahit yg ada pelanggaran HAM perempuan
dan kekerasan terhadap perempuan masih tetap terjadi
disemua bagian dunia mencakup lingkup sosial, ekonomi
dan budaya.
Kenyataan ini mendorong
perempuan:
• Tidak menikmati gender equality
• Belum mengenyam pembangunan
• Tidak merasakan arti damai sebenar-benarnya.
Lembaga internasional :
norma
• UN Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW).
• The 1993 UN Declaration on the Elimination of Violence
against Women.
• The 1993 Vienna Declaration and Programme of Action.
• CAT
• The Beijing Platform for Action
• Masyarakat bisa menerima
kenyataan itu
• Apabila pelaku kekerasan atau
pelanggar HAM bebas dari sanksi.
• Bila kebijakan dan praktek
diskriminasi terhadap gender
dibiarkan berlangsung.
• Bila pelanggar HAM dan pelaku
kekerasan tidak dipidana atau
memiliki impunitas
Norma internasional
• Impunity for violence against women and girls cannot be ended until justice is made more accessible to the victims – and the process of seeking justice is made safer.
Paragraf pembukaan UN-CEDAW
• Reaffirms faith in fundamental
human rights, in the dignity and
worth of the human person and in
the equal rights of men and
women…
Tanggung
jawab
pemerintah :
• Melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan.
• Menangkap pelaku kekerasan untuk mendapatkan
keadilan.
• Mengusahakan adanya proses peradilan yang memadai
dan mampu memberikan kompensasi bagi korban
kekerasan.
Instrument HAM
• Semua merujuk pada pentingnya implementasi dan disini
peranan National Human Rights Institution menjadi
sangat penting.
International
Covenant of
Civil and
Political
Rights.
International
Covenant of
Economic,
Social and
Cultural
Rights.
Treaty
Bodies :
CEDAW,
CAT,
CERD.
NHRI di Indonesia
Komisi Hak Azasi Manusia
(Komnas HAM)
Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI)
Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas
Perempuan)
Mandat Komnas Perempuan
Menciptakan kondisi yg kondusif bagi penghapusan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi
pemenuhan hak-hak azasi manusia perempuan.
Deklarasi Wina 1993:
NHRI miliki constructive role
• Memiliki kemampuan untuk memberikan advis kepada
pejabat-pejabat yang berwenang.
• Memiliki peranan untuk mengatasi pelanggaran HAM
perempuan.
• Menyebar luaskan informasi mengenai kaidah2 HAM
perempuan.
• Melakukan pendidikan HAM perempuan kepada semua
stakeholders.
Untuk NHRI bisa efektif
bekerja: Pendekatan kelembagaan (institutional approach).
Pendekatan hukum (legal approach)
Pendekatan operasional (Operational approach)
Kerangka Kerjasama (regulatory framework).
Pendekatan kelembagaan
• Pelaksanaan dan perlindungan HAM Perempuan hanya bisa dijamin bila ada NHRI yang berstatus sebagai lembaga nasional yang ooritatif dan permanen.
• Prinsip-Prinsip Paris juga menekankan agar NHRI diberikan kewenangan untuk melindungi dan memajukan HAM Perempuan.
• NHRI harus diberikan mandat seluas mungkin yg mencantumkan komposisi dan bidang kewenangannya yg disebutkan secara jelas dalam naskah konstitusi dan legislatif.
Pendekatan Hukum
• Peraturan Presiden No. 181 tahun 1998.
• Peraturan Presiden no. 65 tahun 2005.
• Perlu memiliki dasar (kekuatan) hukum
dalam pembelaan HAM perempuan seperti
KPK misalnya.
• Mendorong ratifikasi atas instrumen
internasional yg relevan.
Pendekatan Operasional
• Untuk bisa bekerja dengan efektif NHRI perlu memiliki
kantor, staff dan budget yang memadai.
• Keberhasilannya ditentukan oleh tingkat independensi
dari kebutuhan struktur dan infrastruktur NHRI.
• Prinsip Paris juga menyebut mengenai kebutuhan sumber
dana yg independen.
Kerangka kerjasama:
• Memperkuat koordinasi antara Komnas Perempuan
dengan Komnas HAM dan KPAI.
• Perlu membangun sinergi diantara lembaga negara,
NHRI, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan
lain.
• Perlu meningkatkan kemitraan dengan media massa
dalam menjalankan visi dan missinya.
• Ketiga NHRI hrs bekerjasama agar laporannya
memiliki format yg sama dalam pemaparannya.
Indonesia : Negara demokrasi
terbesar ketiga didunia.
• Ada korelasi antara kemajuan demokrasi dan kemajuan
HAM.
• Pada saat Indonesia menjadi negara demokratis penuh,
peran pranata demokratis akan menjadi kuat seperti
parlemen, NHRI, media massa dan masyarakat sipil.
• Melalui mandat yg dimiliki, keahlian yg dikuasai dan
rekomendasi konstruktif yg dibuat, NHRI akan menjadi
katalisator pada proses menuju Indonesia yg lebih adil,
makmur, sejahtera dan menghormati HAM.
Bila HAM
Perempuan tidak
terpenuhi:
• Derajat proses dan mekanisme demokrasi di Indonesia
akan dipertanyakan.
• Tingkat peradaban bangsa Indonesia disangsikan.
• Bagaimana masa depan anak cucu kita?