4
P embangunan ekonomi merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan kesejah- teraan kepada masya- rakat, sebagaimana tertera dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan so- sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu cita-cita yang luhur namun mengandung banyak tantangan da- lam merealisasikannya, terutama di- masa hampir seluruh negara tengah merasakan penurunan kondisi eko- nomi secara global. Bagi sebagian orang, modal usaha merupakan hal yang mustahil untuk didapat untuk memulai usaha karena mereka tidak memiliki aset. Belum lagi tingkat keahlian yang rendah akan membuat masyarakat ekonomi lemah akan lebih sulit lagi untuk bisa bersaing dengan pesaing yang telah memiliki modal besar dan tingkat keahlian (teknologi) yang relatif lebih tinggi. Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan antara masyarakat mampu dan tidak mampu akan senantiasa melebar dan cita-cita untuk mewujudkan sila ke- lima yang mulia itu akan semakin jauh dari harapan. Sebenarnya, de- ngan struktur sektor produksi ber- bentuk piramida terbalik dengan lima persen populasi yang menguasai 90 persen produksi, peningkatan kap- asitas produksi dari masyarakat le- mah akan secara signifikan mening- katkan output nasional yang meru- pakan target pembangunan pemer- intah jangka panjang yang harus dijaga kesinambungannya. Pening- katan produksi tentunya akan di- iringi oleh peningkatan daya serap tenaga kerja, sehingga pemerintah dapat dengan efektif menekan tingkat pengangguran dan kejahatan. Financial inclusion Financial inclusion telah menjadi topik hangat di dunia internasional dimana pemerintah di berbagai ne- gara berupaya untuk membuka akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kalangan yang selama ini belum tersentuh oleh sek- tor keuangan formal seperti industri perbankan. Dunia internasional telah mengenal keberadaan Grameen Bank dari Bangladesh dan Bank Rakyat Indonesia yang telah secara signifi- kan memberikan akses permodalan kepada industri/pengusaha kecil dan mikro. Agar mencapai sasaran secara efektif dan efisien, pembukaan akses keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro harus pula diikuti oleh program peningkatan keahlian agar mereka bisa mencapai kualitas pro- duksi barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat luas. Beberapa lem- baga internasional seperti GTZ (dari Jerman) dan IFC telah memfokuskan beberapa kegiatannya untuk ikut mebangun sektor ini. Dalam proses penilaian kondisi keuangan (Finan- cial Sistim Assessment Program) yang dilaksanakan oleh World Bank dan IMF, keberadaan lembaga-lem- baga keuangan yang dapat membe- rikan dukungan terhadap program fi- nancial inclusion juga mendapatkan perhatian khusus. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dianggap sebagai komponen pelengkap dalam menjaga kesinambungan perekonomian suatu negara. Islamic financial safety-net Sistim keuangan Islam, secara struktural menawarkan satu kompo- nen yang tidak tersedia dalam sistim keuangan umum (baca: konvension- al). Keberadaan sistim zakat dan aw- qaf bisa dijadikan suatu komponen pendukung utama dalam program financial inclusion and poverty alle- viation selain bertumpu pada lem- baga keuangan mikro. Dengan kon- sep transfer sebagian kekayaa n se- cara utuh, sistim zakat dan awqaf ji- ka dikelola dengan efisien dan ama- nah, akan memberikan peluang kepa- da pemerintah untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesempatan usaha, tanpa menimbulkan potensi ganggu- an sistemik mengingat sumber dana yang digunakan telah sepenuhnya diserahkan kepada pengelola dana. Namun demikian, berjalannya sistim zakat dan awqaf sangat ter- gantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu, selain juga kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban re- ligiusnya untuk berbagi kesempatan dengan sebagian elemen masyarakat yang membutuhkan dukungan mo- dal. Kepercayaan itu akan terbangun jika kualitas pelayanan dapat diting- katkan sehingga masyarakat memi- liki keyakinan bahwa sebagian harta yang diserahkannya benar-benar dis- alurkan kepada yang berhak dan memberikan manfaat secara luas, sehingga niat awal penyerahan harta dapat dilakukan secara tuntas. Hal ini terntunya tidak terlepas dari kual- itas penyelenggaraan yang mengan- dung konsep governance yang baik, yang mengandung unsur-unsur efi- siensi, proporsionalitas, profesional- itas, dan yang paling penting adalah amanah. Pelaksanaan unsur-unsur itu tidak akan dapat terimplementasi dengan baik jika tidak memiliki struktur pengaturan yang baik pula. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk membangun sistim re- gulasi dan supervisi yang baik dari sistim awqaf dan zakat dimana four- eye principle diterapkan dengan baik. Kerangka regulasi dan supervisi Jika dibandingkan dengan sub- sistim keuangan lainnya, perkem- bangan sektor zakat dan awqaf masih sangat jauh tertinggal. Secara inter- nasional pun, perkembangan sektor ini masih sangat terbatas, padahal sektor zakat dan awqaf, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpeluang untuk memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan sektor ini adalah dengan membuka forum saling belajar dari pihak yang lebih maju (reverse linkage). Secara terstruktur, program rever- se linkage ini dapat diimplementasi- kan dalam bentuk working group se- cara nasional maupun internasional yang bertujuan untuk melengkapi standar regulasi dan best practices dari sektor ini. Suatu perkembangan yang membanggakan ketika Indone- sia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk zakat dan awqaf dalam bentuk undang-undang. Di masa mendatang, lembaga terkait harus terus mendorong implementasi kerangka regulasi hingga ke tingkat supervisi operasional dan regulasi sehingga peranan sub-sektor zakat dan awqaf tidak hanya sebagai pelengkap, tapi menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Sistim zakat dan awqaf yang efi- sien diharapkan memiliki struktur operasional yang memadai dalam hal pengumpulan dan penyusunan prog- ram penyaluran secara kreatif. Se- bagai contoh, pencapaian transfor- masi dari penerima menjadi pemba- yar zakat dapat dijadikan tolok ukur kinerja suatu lembaga zakat. Contoh lain dari pencapaian adalah transfor- masi anak putus sekolah menjadi sar- jana. Sistim pengawasan yang diim- pementasikan harus dapat secara efektif mencegah kemungkinan ‘penipuan’ oleh pengurus. Sistim pen- gawasan dikembangkan dilengkapi dengan berbagai rasio keuangan yang menggambarkan kegiatan lembaga zakat dan awqaf yang sehat. Untuk membangun platform dis- kusi secara internasional, IRTI-IDB bekerjasama dengan IPB, BAZNAS dan IAEI, mengadakan pertemuan awal pada tanggal 29-30 April 2013 mendatang, yang bertujuan untuk bertukar pikiran seputar upaya-upa- ya yang mungkin dilakukan khusus- nya dalam area standarisasi kerangka regulasi untuk awqaf dan zakat yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari lembaga standarisasi regulasi seperti IFSB. Prakarsa ini telah menempatkan Indonesia satu langkah di depan dalam inisiasi pe- ngembangan sektor zakat dan awqaf secara internasional. Dengan sema- ngat kebaikan dan profesionalisme, diharapkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kita bisa melihat semakin banyak orang bisa membuka usaha, mendapatkan dukungan pendidikan dan kesehatan menuju Indonesia yang lebih sejahtera dunia dan ak- hirat. Wallahu a’lam. 23 REPUBLIKA KAMIS, 25 APRIL 2013 JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA Terselenggara atas kerja sama Harian Republika dan Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Tim Redaksi Iqtishodia: Dr Yusman Syaukat Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr Iman Sugema Deni Lubis MAg Salahuddin El Ayyubi MA S alah satu isu yang saat ini me- ngemuka adalah Islamic social finance, atau keuangan sosial syariah. Istilah keuangan sosial ini se- sungguhnya merupakan istilah yang tidak lazim dan tidak dikenal sebe- lumnya, namun ia menemukan mo- mentum ketika upaya membangun sistim keuangan yang inklusif menjadi tema utama pembangunan ekonomi secara global dewasa ini. Istilah ke- uangan sosial syariah yang pertama kali dipopulerkan oleh IRTI-IDB ini di- maksudkan sebagai upaya untuk memperkuat peran keuangan syariah, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum dhuafa dan kaum termarjinalkan lainnya, yang selama ini tidak bisa mengakses perbankan. Hal ini diperkuat oleh ke- nyataan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap sumberdaya ekonomi, menjadi sumber penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan penda- patan antar kelompok masyarakat, dimana kesenjangan yang ada cen- derung melebar. Dua aspek Jika ditelaah secara lebih men- dalam, keuangan sosial syariah ini pada hakikatnya mencakup dua as- pek utama. Pertama, memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah non mikro (social side of non-micro Islamic financial institution), seperti bank syariah dan asuransi syariah. Kedua, memperkuat dan mengem- bangkan sektor ekonomi sosial sya- riah, yang mencakup institusi zakat, wakaf dan LKMS (Lembaga Keuang- an Mikro Syariah). Kedua aspek ini harus berjalan simultan dan saling melengkapi, agar dampak dari Isla- mic social finance ini menjadi lebih signifikan. Pada aspek yang pertama, se- sungguhnya sisi sosial lembaga per- bankan dan keuangan syariah ini su- dah tercermin dari zakat yang dike- luarkan (terutama oleh perbankan syariah), pembiayaan qardhul hasan perbankan syariah yang mencapai rata-rata lima persen dari keselu- ruhan portofolio pembiayaan, dan dana CSR (corporate social respon- sibility) yang telah dikeluarkan. Na- mun demikian, pada praktiknya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai logika bisnis komersial di- campur adukkan dengan logika so- sial, seperti logika penyaluran zakat. Sebagai contoh, penulis pernah ditanya dalam sebuah forum : boleh tidak dana zakat lembaga keuangan syariah (LKS) dipakai untuk men- gatasi pembiayaan qardhul hasan yang diberikan kepada usaha mikro milik mustahik yang mengalami ga- gal bayar? Gagal bayarnya bukan di- sebabkan oleh akhlak buruk nasa- bah, melainkan oleh masalah bisnis biasa. Sekilas, tentu saja diperbo- lehkan, karena nasabah pembiayaan tersebut masuk dalam kategori ash- naf zakat. Namun jika ditelaah lebih dalam, terlihat bahwa LKS tersebut mencampur adukkan antara logika zakat dengan logika bisnis komersial. Dalam logika bisnis komersial, tentu tidak ada lembaga yang mau rugi. Semuanya ingin untung. Hal ini sah-sah saja secara syariah selama prosesnya benar dan tidak melanggar agama. Sementara di sisi lain, logika penyaluran zakat harus didasarkan pada semangat pemberdayaan dan transformasi, yaitu bagaimana cara- nya mengubah mustahik menjadi muzakki. Pada kasus di atas, terlihat bahwa LKS tersebut “seolah” tidak mau rugi, karena kerugiannya akibat pembiaya- an macet telah ditalangi oleh zakat. Dan bagi nasabah dhuafa, dampak bu- ruk yang diterimanya semakin bertam- bah. Di satu sisi usahanya mengalami kegagalan dan kebangkrutan, sehing- ga menghilangkan sumber penghasi- lannya, dan di sisi lain, peluangnya untuk mendapat bantuan zakat pada kondisi seperti ini menjadi hilang. Jika LKS bisa memisahkan antara logika bisnis komersial dengan zakat, maka yang akan dilakukannya adalah men- catat pembiayaan macet dari nasabah dhuafa itu sebagai bagian dari non per- forming financing sehingga bisa diha- puskan (ini bisa dikategorikan sebagai sedekah), dan membayarkan zakatnya pada amil (BAZNAS/LAZ) untuk kemu- dian disalurkan kepada nasabah terse- but. Inilah yang dimaksud dengan memperkuat sisi sosial LKS. Selain itu, penulis berharap agar penguatan sisi sosial ini juga diarah- kan ke lantai bursa. Yang bisa dilaku- kan antara lain adalah dengan me- nambah indikator saham syariah, ya- itu penunaian kewajiban zakat per- usahaan. Jika perusahaan tidak ber- zakat, maka nilai kesyariahannya ber- kurang, bahkan bisa dianggap tidak syariah jika mereka menolak untuk berzakat dengan berbagai dalih. Penguatan lembaga ZISWAF dan LKMS Pada aspek kedua, yang menjadi fokus adalah penguatan institusi amil zakat, nadzir wakaf dan LKMS (BMT/- koperasi syariah). Harus diakui bah- wa sektor ZISWAF dan LKMS ini me- merlukan penanganan yang lebih se- rius, terutama dari segi dukungan reg- ulasi maupun dukungan masyarakat. Dukungan regulasi ini tercermin dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, yang bersifat sangat supportive terhadap pembangunan ZISWAF dan LKMS. Terkait dengan penguatan ketiga institusi ini (amil, nadzir dan LKMS), satu hal yang perlu mendapatkan per- hatian adalah penguatan sinergi dian- tara ketiganya. Masing-masing lem- baga tidak boleh berjalan sendiri-sen- diri, apalagi merasa lebih kuat diban- dingkan dengan yang lainnya. Jika ketiga lembaga ini bisa berkonsolidasi secara tepat, maka efek terhadap perekonomian akan sangat besar. Sebagai contoh, ada tanah wakaf di lokasi strategis yang akan dikem- bangkan untuk membangun pasar rakyat, dimana pedagangnya adalah para mustahik. Dengan sinergi, maka nadzir wakaf dapat memanfaatkan wakaf uang untuk membangun infra- struktur pasarnya, amil zakat menyi- apkan program zakat produktif untuk disalurkan kepada para mustahik yang menjadi penjualnya, dan kope- rasi syariah/BMT bertanggung jawab untuk meningkatkan financial literacy dari para mustahik, seperti memulai kebiasaan berinfak dan menabung, sekaligus menyiapkan akses kepada sumberdaya keuangan agar usaha para mustahik tersebut bisa berke- lanjutan (sustainable business). Bahkan jika mungkin, status usa- hanya dapat dinaikkan kelasnya, dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dan kemudian menjadi usaha menengah dan besar. Wallahu a’lam. Dr Irfan Syauqi Beik Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB Islamic Social Finance Dr Dadang Muljawan Ekonom Senior IRTI – IDB dan Peneliti Tamu FEM IPB TSAQOFI Islamic Financial Safety-net dan Kesejahteraan Masyarakat Yudhi Mahatma/Antara

Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr ... 2013 04.pdf · Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan ... iringi oleh peningkatan daya serap

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr ... 2013 04.pdf · Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan ... iringi oleh peningkatan daya serap

Pembangunan ekonomimerupakan salah satuprogram pemerintahyang ditujukan untukmemberikan kesejah -teraan kepada masy a -

ra kat, sebagaimana tertera dalam silake lima Pancasila, yaitu keadilan so -sial bagi seluruh rakyat Indonesia.Suatu cita-cita yang luhur namunme ngandung banyak tantangan da -lam merealisasikannya, terutama di -masa hampir seluruh negara tengahmerasakan penurunan kondisi eko -no mi secara global. Bagi sebagianorang, modal usaha merupakan halyang mustahil untuk didapat untukmemulai usaha karena mereka tidakmemiliki aset. Belum lagi tingkatkeahlian yang rendah akan membuatmasyarakat ekonomi lemah akanlebih sulit lagi untuk bisa bersaingdengan pesaing yang telah memilikimodal besar dan tingkat keahlian(teknologi) yang relatif lebih tinggi.

Tanpa upaya yang matang dansungguh-sungguh, jurang perbedaanantara masyarakat mampu dan tidakmampu akan senantiasa melebar dancita-cita untuk mewujudkan sila ke -lima yang mulia itu akan semakinjauh dari harapan. Sebenarnya, de -ngan struktur sektor produksi ber -bentuk piramida terbalik denganlima persen populasi yang menguasai90 persen produksi, peningkatan kap-asitas produksi dari masyarakat le -mah akan secara signifikan me ning -katkan output nasional yang meru-pakan target pembangunan pemer-intah jangka panjang yang harusdijaga kesinambungannya. Pening -kat an produksi tentunya akan di -iringi oleh peningkatan daya serapte na ga kerja, sehingga pemerintahdapat dengan efektif menekantingkat pengangguran dan kejahatan.

Financial inclusionFinancial inclusion telah menjadi

topik hangat di dunia internasionaldi mana pemerintah di berbagai ne -gara berupaya untuk membuka akseskeuangan yang lebih luas kepadamasyarakat, terutama kalangan yangselama ini belum tersentuh oleh sek -tor keuangan formal seperti industriperbankan. Dunia internasional telahmengenal keberadaan Grameen Bankdari Bangladesh dan Bank RakyatIndonesia yang telah secara signi fi -kan memberikan akses permodalankepada industri/pengusaha kecil danmikro. Agar mencapai sasaran secaraefektif dan efisien, pembukaan akseskeuangan kepada pengusaha kecildan mikro harus pula diikuti olehprogram peningkatan keahlian agarmereka bisa mencapai kualitas pro-duksi barang dan jasa yang diterimaoleh masyarakat luas. Beberapa lem -baga internasional seperti GTZ (dariJerman) dan IFC telah memfokuskanbeberapa kegiatannya untuk ikutmebangun sektor ini. Dalam prosespenilaian kondisi keuangan (Finan -cial Sistim Assessment Prog ram)yang dilaksanakan oleh World Bankdan IMF, keberadaan lembaga-lem -baga keuangan yang dapat membe -ri kan dukungan terhadap program fi -nancial inclusion juga mendapatkanper hatian khusus. Lembaga-lembaga

ke uangan tersebut dianggap sebagaikomponen pelengkap dalam menjagakesinambungan perekonomian suatunegara.

Islamic financial safety-netSistim keuangan Islam, secara

struktural menawarkan satu kompo-nen yang tidak tersedia dalam sistimkeuangan umum (baca: konvension-al). Keberadaan sistim zakat dan aw -qaf bisa dijadikan suatu komponenpendukung utama dalam prog ramfinancial inclusion and poverty alle-viation selain bertumpu pada lem -baga keuangan mikro. Dengan kon -sep transfer sebagian kekayaa n se -cara utuh, sistim zakat dan awqaf ji -ka dikelola dengan efisien dan ama -nah, akan memberikan peluang kepa -da pemerintah untuk mempercepatprogram pengentasan kemiskinandan pemerataan kesempatan usaha,tan pa menimbulkan potensi ganggu -an sistemik mengingat sumber danayang digunakan telah sepenuhnyadiserahkan kepada pengelola dana.

Namun demikian, berjalannyasistim zakat dan awqaf sangat ter-gantung pada tingkat kepercayaanmasyarakat kepada lembaga itu,selain juga kesadaran masyarakatuntuk menunaikan kewajiban re -ligiusnya untuk berbagi kesempatandengan sebagian elemen masyarakatyang membutuhkan dukungan mo -dal. Kepercayaan itu akan terbangunjika kualitas pelayanan dapat diting -katkan sehingga masyarakat me mi -liki keyakinan bahwa sebagian hartayang diserahkannya benar-benar dis-alurkan kepada yang berhak danmemberikan manfaat secara luas,sehingga niat awal penyerahan hartadapat dilakukan secara tuntas. Halini terntunya tidak terlepas dari kual-itas penyelenggaraan yang mengan-

dung konsep governance yang baik,yang mengandung unsur-unsur efi -siensi, proporsionalitas, profesional-itas, dan yang paling penting adalahamanah. Pelaksanaan unsur-unsuritu tidak akan dapat terimplementasidengan baik jika tidak memilikistruktur pengaturan yang baik pula.Hal ini tentunya tidak terlepas dariupaya untuk membangun sistim re -gulasi dan supervisi yang baik darisistim awqaf dan zakat dimana four-eye principle diterapkan dengan baik.

Kerangka regulasi dan supervisi Jika dibandingkan dengan sub-

sistim keuangan lainnya, perkem -bang an sektor zakat dan awqaf masihsangat jauh tertinggal. Secara inter-nasional pun, perkembangan sektorini masih sangat terbatas, padahalsektor zakat dan awqaf, sebagaimanadisinggung sebelumnya, berpeluanguntuk memberikan kemanfaatanyang sangat besar bagi pembangunanekonomi nasional. Salah satu upayauntuk mempercepat pengembangansektor ini adalah dengan membukaforum saling belajar dari pihak yanglebih maju (reverse linkage).

Secara terstruktur, program rever -se linkage ini dapat diimplementa si -kan dalam bentuk working group se -cara nasional maupun internasionalyang bertujuan untuk melengkapistandar regulasi dan best practicesdari sektor ini. Suatu perkembanganyang membanggakan ketika Indo ne -sia menjadi salah satu dari sedikitnegara yang telah memiliki dasarhukum yang kuat untuk zakat danawqaf dalam bentuk undang-undang.Di masa mendatang, lembaga terkaitharus terus mendorong implementasikerangka regulasi hingga ke tingkatsupervisi operasional dan regulasisehingga peranan sub-sektor zakat

dan awqaf tidak hanya sebagaipelengkap, tapi menjadi salah satupilar ekonomi Indonesia.

Sistim zakat dan awqaf yang efi -sien diharapkan memiliki strukturoperasional yang memadai dalam halpengumpulan dan penyusunan prog -ram penyaluran secara kreatif. Se -bagai contoh, pencapaian transfor-masi dari penerima menjadi pemba-yar zakat dapat dijadikan tolok ukurkinerja suatu lembaga zakat. Contohlain dari pencapaian adalah transfor-masi anak putus sekolah menjadi sar -jana. Sistim pengawasan yang diim-pementasikan harus dapat secaraefektif mencegah kemungkinan‘penipuan’ oleh pengurus. Sistim pen-gawasan dikembangkan dileng kapidengan berbagai rasio keuangan yangmenggambarkan kegiatan lembagazakat dan awqaf yang sehat.

Untuk membangun platform dis -kusi secara internasional, IRTI-IDBbekerjasama dengan IPB, BAZNASdan IAEI, mengadakan pertemuanawal pada tanggal 29-30 April 2013mendatang, yang bertujuan untukbertukar pikiran seputar upaya-upa -ya yang mungkin dilakukan khusus-nya dalam area standarisasi kerangkaregulasi untuk awqaf dan zakat yangsampai saat ini belum mendapatkanperhatian dari lembaga standarisasiregulasi seperti IFSB. Prakarsa initelah menempatkan Indonesia satulangkah di depan dalam inisiasi pe -ngembangan sektor zakat dan awqafsecara internasional. Dengan sema -ngat kebaikan dan profesionalisme,diharapkan bahwa dalam 10 tahunke depan, kita bisa melihat semakinbanyak orang bisa membuka usaha,mendapatkan dukungan pendidikandan kesehatan menuju Indo nesiayang lebih sejahtera dunia dan ak -hirat. Wallahu a’lam. �

23REPUBLIKA KAMIS, 25 APRIL 2013JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

Terselenggara atas kerjasama Harian Republika dan Program Studi Ilmu EkonomiSyariah, Departemen IlmuEkonomi, Fakultas Ekonomidan Manajemen IPB

Tim Redaksi Iqtishodia:Dr Yusman SyaukatDr M FirdausDr Dedi Budiman HakimDr Irfan Syauqi BeikDr Iman SugemaDeni Lubis MAgSalahuddin El Ayyubi MA

S alah satu isu yang saat ini me -ngemuka adalah Islamic socialfinance, atau keuangan sosial

syariah. Istilah keuangan sosial ini se -sungguhnya merupakan istilah yangtidak lazim dan tidak dikenal sebe -lum nya, namun ia menemukan mo -men tum ketika upaya membangunsis tim keuangan yang inklusif menjaditema utama pembangunan ekonomise cara global dewasa ini. Istilah ke -uangan sosial syariah yang pertamakali dipopulerkan oleh IRTI-IDB ini di -maksudkan sebagai upaya untukmemperkuat pe ran keuangan syariah,agar bisa menjangkau sel u ruh lapisanmasyarakat, terutama kaum dhuafadan kaum termarjinalkan lainnya,yang selama ini tidak bisa mengaksesperbankan. Hal ini diperkuat oleh ke -nyataan bahwa ketidak seimbanganak ses terhadap sum berdaya ekonomi,men jadi sum ber penyebab terjadinyakemis kin an dan kesenjangan penda-patan antar kelompok masyarakat,dimana kesenjangan yang ada cen-derung melebar.

Dua aspekJika ditelaah secara lebih men-

dalam, keuangan sosial syariah inipada hakikatnya mencakup dua as -pek utama. Pertama, memperkuatsi si sosial lembaga keuangan syariahnon mikro (social side of non-microIslamic financial institution), sepertibank syariah dan asuransi syariah.Ke dua, memperkuat dan mengem-bangkan sektor ekonomi sosial sya -riah, yang mencakup institusi zakat,wakaf dan LKMS (Lembaga Keuang -an Mikro Syariah). Kedua aspek iniha r us berjalan simultan dan salingmelengkapi, agar dampak dari Isla -

mic social finance ini menjadi lebihsignifikan.

Pada aspek yang pertama, se -sungguhnya sisi sosial lembaga per-bankan dan keuangan syariah ini su -dah tercermin dari zakat yang dike -luar kan (terutama oleh perbankansyariah), pembiayaan qardhul hasanperbankan syariah yang mencapairata-rata lima persen dari keselu-ruhan portofolio pembiayaan, dandana CSR (corporate social respon-sibility) yang telah dikeluarkan. Na -mun demikian, pada praktiknya yangharus diperhatikan adalah jangansampai logika bisnis komersial di -campur adukkan dengan logika so -sial, seperti logika penyaluran zakat.

Sebagai contoh, penulis pernahditanya dalam sebuah forum : bolehtidak dana zakat lembaga keuangansyariah (LKS) dipakai untuk men-gatasi pembiayaan qardhul hasanyang diberikan kepada usaha mikromilik mustahik yang mengalami ga -gal bayar? Gagal bayarnya bukan di -se babkan oleh akhlak buruk na sa -bah, melainkan oleh masalah bisnisbiasa. Sekilas, tentu saja diperbo -lehkan, karena nasabah pembiayaantersebut masuk dalam kategori ash -naf zakat. Namun jika ditelaah lebihdalam, terlihat bahwa LKS tersebutmencampur adukkan antara logikazakat dengan logika bisnis komersial.

Dalam logika bisnis komersial,ten tu tidak ada lembaga yang mauru gi. Semuanya ingin untung. Hal inisah-sah saja secara syariah selamapro ses nya benar dan tidak melanggaraga ma. Sementara di sisi lain, logikape nyaluran zakat harus didasarkanpa da semangat pemberdayaan dantrans formasi, yaitu bagaimana cara -

nya mengubah mustahik menjadimuzakki.

Pada kasus di atas, terlihat bahwaLKS tersebut “seolah” tidak mau rugi,karena kerugiannya akibat pembiaya -an macet telah ditalangi oleh za kat.Dan bagi nasabah dhuafa, dam pak bu -ruk yang diterimanya semakin bertam-bah. Di satu sisi usahanya mengalamikegagalan dan kebang krutan, sehing-ga menghilangkan sum ber penghasi-lannya, dan di sisi lain, peluangnyauntuk mendapat bantuan zakat padakondisi seperti ini menjadi hilang. JikaLKS bisa memisahkan antara logikabisnis komersial dengan zakat, makayang akan dilakukannya adalah men-catat pem biayaan macet dari nasabahdhua fa itu sebagai bagian dari non per -forming financing sehingga bisa diha-puskan (ini bisa dikategorikan sebagaisedekah), dan membayarkan zakatnyapada amil (BAZNAS/LAZ) untuk kemu-dian disalurkan kepada nasabah terse-but. Inilah yang dimaksud denganmemperkuat sisi sosial LKS.

Selain itu, penulis berharap agarpenguatan sisi sosial ini juga diarah -kan ke lantai bursa. Yang bisa dila ku -kan antara lain adalah dengan me -nam bah indikator saham syariah, ya -itu penunaian kewajiban zakat per -usahaan. Jika perusahaan tidak ber -zakat, maka nilai kesyariahannya ber -kurang, bahkan bisa dianggap tidaksyariah jika mereka menolak untukberzakat dengan berbagai dalih.

Penguatan lembaga ZISWAFdan LKMS

Pada aspek kedua, yang menjadifokus adalah penguatan institusi amilzakat, nadzir wakaf dan LKMS (BMT/ -ko perasi syariah). Harus diakui bah -

wa sektor ZISWAF dan LKMS ini me -merlukan penanganan yang lebih se -rius, terutama dari segi dukungan reg-ulasi maupun dukungan masya rakat.Dukungan regulasi ini tercermin dariberbagai kebijakan dan peratur anyang dikeluarkan pemerintah, yangbersifat sangat supportive terhadappembangunan ZISWAF dan LKMS.

Terkait dengan penguatan ketigainstitusi ini (amil, nadzir dan LKMS),satu hal yang perlu mendapatkan per-hatian adalah penguatan sinergi di an -tara ketiganya. Masing-masing lem -baga tidak boleh berjalan sendiri-sen -diri, apalagi merasa lebih kuat diban -ding kan dengan yang lainnya. Jikaketiga lembaga ini bisa berkonsolidasisecara tepat, maka efek terhadapperekonomian akan sangat besar.

Sebagai contoh, ada tanah wakafdi lokasi strategis yang akan dikem-bangkan untuk membangun pasarrakyat, dimana pedagangnya adalahpara mustahik. Dengan sinergi, makanadzir wakaf dapat memanfaatkanwakaf uang untuk membangun infra-struktur pasarnya, amil zakat menyi-apkan program zakat produktif untukdisalurkan kepada para mustahikyang menjadi penjualnya, dan kope -rasi syariah/BMT bertanggung ja wabuntuk meningkatkan financial literacydari para mustahik, seperti memulaikebiasaan berinfak dan menabung,sekaligus menyiapkan akses kepadasumberdaya keuangan agar usahapara mustahik tersebut bisa berke-lanjutan (sustainable business).Bahkan jika mungkin, status usa-hanya dapat dinaikkan kelasnya, dariusaha mikro menjadi usaha kecil, dankemudian menjadi usaha menengahdan besar. Wallahu a’lam.

Dr Irfan Syauqi BeikKetua Prodi Ekonomi Syariah

FEM IPB

Islamic Social

Finance

Dr Dadang MuljawanEkonom Senior IRTI – IDB

dan Peneliti Tamu FEM IPB

TSAQOFI

Islamic Financial Safety-netdan Kesejahteraan Masyarakat

Yudhi Mahatma/Antara

Page 2: Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr ... 2013 04.pdf · Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan ... iringi oleh peningkatan daya serap

D i dalam ajaran Islam ditegaskanbahwa pemilik mutlak harta ada -lah Allah, karena Allah-lah yang

menciptakan langit dan bumi serta isinya(QS. Al-Baqarah : 284), dan penciptamanusia serta seluruh kekayaan yangada di langit dan bumi. Manusia hanyalahdiberi amanah memanfaatkan hartauntuk kemaslahatan manusia dan men-capai falah. Karena pemilik mutlak hartaadalah Allah, maka ketika seorang me -ninggal dunia, kepemilikan hartakembali kepada Allah, dan kemudianAllah mengembalikan harta tersebut ke -pada manusia dengan ketentuan hu kumwaris yang ada di dalam Al-Quran danAs-Sunnah. Oleh karenanya, umat Is lamtidak boleh melanggar ketentuan hu kumwaris tersebut, dan pembagian warisansudah diatur oleh Allah SWT sebagaipemilik harta (QS. An-Nisaa : 13-14).

Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum,baik yang berkaitan dengan ibadahmaupun muamalah, maka tidak akan kitatemukan ayat yang begitu rinci berbicaratentang hukum kecuali hukum waris.Hanya Islam yang berbicara hukum warisbegitu jelas dan rinci, yang tidak kitatemukan dalam agama lain. Walaupunkemudian ada beberapa perbedaan danpendapat ulama di dalamnya, namunpokok-pokok hukum waris sudah dije-laskan dengan rinci dalam Al-Quran(lihat QS An-Nisaa : 7,11,12,33,176).Hukum waris begitu penting karenasemua kita akan menjadi ahli waris ataumenjadi pewaris.

Hukum waris Islam memiliki bebe-rapa keistimewaan, diantaranya, hukumwaris Islam tidak memberikan kebeba-san mutlak kepada pemilik harta untukmemindahkan seluruh harta warisannyakepada pihak lain, baik berupa wasiat,hibah, seperti yang berlaku di masyara-kat kapitalis individualis; namun tidakmelarang kepada pemilik hartanya un -tuk memindahkan (berwasiat) kepadapihak lain dengan kadar tidak melebihisepertiga dari total harta. Hukum warisIslam pun memberikan bagian hartawa risan baik untuk laki-laki maupun pe -rempuan. Semuanya mendapatkan ba -gian nya. Adapun bagian laki-laki duakali lipat dari perempuan. Itu dikarena-kan laki-laki diberikan tanggung jawab

dan kewajiban lebih besar olehIs lam dari perempuan yangber kaitan dengan kewajibanlaki-laki (suami) untuk menaf-kahi dan menghidupi keluarga -nya (QS Al-Baqarah : 233 danQS An-Nisaa : 34), serta adakewajiban laki-laki untukmemberikan mahar kepadaperempuan ketika menika-hinya (QS An-Nisaa : 4,20,21).

Sesungguhnya ka -lau diperhatian makahak dan kewajiban an -tara laki-laki dan perem-puan adalah seimbang, se -hingga ketika melihat hu -kum waris kita tidak hanyasebatas melihat dari satu sisisaja, seakan-akan ada ketidak -adilan dalam pembagian wa -ris an dalam Islam, padahal didalamnya ada pembagian tu -gas dan tanggung jawab, sehingga ter-cipta keluarga yang sakinah mawadahwarrahmah. Keistimewaan selanjutkanyaitu konsep saling mewarisi antaraseluruh pihak keluarga, baik orang tuaterhadap anak atau sebaliknya anak bisamewarisi orang tuanya, atau yang lebihtinggi, seperti kakek, nenek, paman, dananak paman.

Juga bisa saling mewarisi antarasau dara, baik sekandung, sebapak, mau -pun seibu, sepupu laki-laki garis saudarasekandung dan seayah, cucu bahkansampai cicit dan seterusnya, selamatidak ada penghalang (hijab atau mani’).Suami biasa mewarisi istri, dan se ba -liknya, istri juga bisa mewarisi sua mi.Hu kum waris Islam tidak mem beda-be -dakan antara anak kecil, dewasa, bahkananak yang masih dalam kandungan punberhak mendapatkan warisan.

Seandainya sampai tidak ada ahliwaris kerabat yang dekat, maka kerabatyang jauh (dzawul arham) bisa meng -gan tikan posisi kerabat yang dekat de -ngan syarat dan ketentuan yang sudah

ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sun -nah. Dalam hukum kewarisan Islam ti -dak hanya kerabat yang berhak menda-patkan harta peninggalan, namun orangyang di luar keluarga pun bisa menda-patkannya, baik itu perorangan maupunlembaga sosial, yaitu dengan wasiat olehorang yang meninggalkan harta sebe -lum meninggal, dengan ketentuan tidakboleh lebih dari 1/3 harta.

Status anak angkat dalam hukumwaris Islam tidak mendapatkan hartawarisan dari peninggalan orang tua ang -kat, atau sebaliknya orang tua angkattidak mendapatkan hak waris dari anakangkat. Namun dibolehkan dalam Islamuntuk berwasiat agar anak angkat atauorang tua angkat bisa mendapatkanbagian dari harta yang ditinggal kan. Al-Quran juga menekankan jika hadirdalam pembagian warisan itu, kerabatyang tidak mempunyai hak waris, anakyatim, orang-orang miskin hendaklahmereka juga diberikan bagian dari hartaitu berupa sedekah (QS. An-Nisaa : 8).

Bahkan menurut sebagian ulama,diantaranya Urwah al-Zuhry, Imam

Syafi’i, Ibn Hazam Az-Zuhry dan FuqohaMalikiyah dan Syafi’iyah, berpendapatjika terjadi kelebihan harta warisansesudah dibagi sesuai dengan ketentuandan ada sisa, maka sisa harta itu harusdiserahkan ke baitul maal untuk kepen-tingan umat Islam dan tidak dikemba-likan kepada ahli waris yang dikenaldengan istilah radd. Hukum waris Islamtidak hanya berbicara masalah harta,namun juga berbicara masalah keruku-nan antara kerabat dan saudara, berbi-cara kepedulian terhadap sesama umatIslam dan perhatian terhadap kaumyang lemah, agar harta tidak hanya ber-putar di kelompok tertentu saja (QS. Al-Hasyr : 7).

Pembagian harta warisan dalambentuk perusahaan atau jenis kegiatanusaha hendaknya tidak disamakandengan pembagian harta waris dalambentuk uang tunai, deposito, ataubarang-barang lain yang bisa dibagikan.Pembagian warisan dalam bentuk peru-sahaan hendaknya yang dibagikanadalah saham kepemilikannya, danperusahaannya tidak harus dijual kemu-dian uangnya dibagikan, atau perusa-haan besar kemudian dipecah-pecahmenjadi perusahaan kecil-kecil, sehing-ga manfaatnya dan hasilnya tidak mak-simal. Namun yang dibagikan adalahkepemilikan saham secara proporsionalkepada ahli waris yang sesuai denganketentuan akan mendatangkan manfaatyang lebih besar daripada dipecah dandibagi. Ini akan memperkuat jalinansilaturahmi antara keluarga, dan paraahli waris akan terus menikmati hasilkeuntungan dari saham perusahaan(deviden).

Banyak di kalangan masyarakatberanggapan bahwa harta warisanadalah pendapatan yang dihasilkantanpa susah payah, oleh karenanyakemudian harta tersebut dibelanjakanuntuk hal-hal konsumtif semata.Padahal harta warisan adalah hartayang baik, yang Allah berikan kepadahamba-Nya, oleh karenanya hartatersbut harus digunakan untuk hal yangbermanfaat, seperti untuk menambahmodal usaha atau investasi agar hasil-nya tidak hanya bisa dinikmati olehpribadi, namun juga bisa dinikmati olehorang lain. Wallahu a’lam. �

Deni LubisDosen Prodi Ekonomi SyariahFEM IPB, Peneliti Pusat StudiBisnis dan Ekonomi Syariah

(CIBEST) IPB

Salahuddin El AyyubiSekretaris Prodi Ekonomi

Syariah FEM IPB

Keadilan Distribusi dalam Hukum WarisTAMKINIA

Diantara sekian ba -nyak keistimewaanumat ini, adalahumat yang penuhdengan persa uda -raan dan kasih sa -

yang. Perumpamaannya bagaikan satutubuh dan bangunan yang saling men-guatkan satu sama lain. Umat Islamtidak mengenal konsep egoisme danindividualistis. Sebaliknya, ia adalahumat yang senantiasa saling men-dukung sepertimana yang digam-barkan Allah SWT dalam fir -man Nya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kamiberi kedu duk an dibumi, mere ka me -lak sanakan sha -lat, me nunai kanzakat, dan me -nyu ruh ber buatyang mak ruf danmencegah dariyang mung kar;dan ke pada Allah-lah kem bali segalaurusan” (QS Al-Hajj:41). Salah satu wujudnyata dari persaudaraan iniadalah amalan ibadah wakaf.

Karakteristik wakaf Lembaga wakaf telah banyak

memberikan warna dalam sejarahperadaban Islam. Hal itu disebabkankeistimewaan ibadah wakaf yang ter-lihat dari beberapa hal berikut:pertama, sistim yang Robbani, yaitusistim yang bersumber dari petunjukwahyu Allah SWT dan bimbingannubuwwah Rasulullah SAW. Sistimyang mendorong pelakunya berorien-tasi tidak hanya duniawi tetapi jugadimensi ukhrawi, sebagaimana pesanNabi SAW : “Apabila seorang anakAdam meninggal maka terputuslahamalnya kecuali karena tiga hal:sedekah jariyah (wakaf), ilmu yangbermanfaat, dan anak soleh yangmendoakannya” (HR Muslim).

Kedua, sistim yang universal.Amalan wakaf tidak hanya terbataspada wakaf untuk keluarga, tetapitermasuk juga wakaf yang ditujukanuntuk kepentingan umum. Tidak ter-batas kepada wakaf mesjid dansarana ibadah, tapi termasuk pulawakaf rumah sakit dan sarana sosiallainnya. Tidak hanya ditujukan untuksesama muslim, tetapi juga untukselain muslim. Tidak hanya untuksesama manusia tetapi juga untukhewan. Allah SWT berfirman: “DanKami tidak mengutus engkau(Muhammad), melainkan kepadasemua umat manusia sebagai pem -bawa berita gembira dan sebagai pem -

beri peringatan, te -ta pi kebanyakanma nusia tidak me -nge tahui” (QSSaba : 28).

Ketiga, sistimyang stabil dankon tinyu. Ibadahwa kaf ada lah ibadahyang tetap men jagadan mempertahankan ob -jek wakaf sementara yangdimanfaatkan ada lah ha sil dari

objek wakaf tersebut.Manfaat wa kaf ti -

dak ber henti de -ngan wafatnya seseorang,

tetapi terus berlanjut sebagai -mana hadis Nabi SAW di atas.Ke empat, sis tim yangfleksibel. Tu juan iba -dah wa kaf senantia -sa me nye suaikande ngan keperluandan kebutuhanumat baik secarapolitik, ekonomi,maupun sosial bu -daya. Hal ini dis-ampaikan secaralugas oleh Ibn Tai -miyah dalam kumpu-lan fatwa beliau: “hen-daknya bagi siapapunyang ingin melakukan amalanwakaf memperhatikan apa yang lebihdekat kepada kecintaan dan keridaanAllah SWT serta apa yang lebih ber -manfaat bagi hamba-hamba Nya”.

Maqashid wakaf Berdasarkan beberapa karakter-

istik dan keistimewaan wakaf di atas,maka kita dapat merumuskan ‘Ma -qashid’ (tujuan utama) dari ibadahwakaf, antara lain : pertama, menjadisarana penghambaan kepada AllahSWT. Ibadah wakaf mesti dapatmembawa pelakunya pada kesempur-naan ibadah kepada Allah SWTsebagai alasan terbesar penciptaanmanusia itu sendiri (QS Az-Zariyat:56). Membawa pada kesadaran tra -sendental bahwa harta yang diwa -kafkan adalah milik Allah SWT,

sehingga pada akhir -nya melahirkan sikapikhlas dan ta wadhuterhadap apa yangtelah diwakaf kan.Ke dua, men jadi sa -ra na peleng kap da -lam memakmurkan

bu mi sebagai tugas uta -ma dari ma nusia sebagai

khalifah. Allah SWT ber -firman: “Berimanlah ka mu

kepada Allah dan Rasul-Nya daninfak kanlah (di jalan Allah)

sebagian dari harta

yang Dia telahmenjadikan kamu seba -

gai pengua sanya (amanah)” (QSAl-Hadid : 7). Dari sisi ekonomi,

wakaf hendaknya menjadisa ra na pembangunan

mela lui harta produktifmelalui kegiat an inves-tasi dan produksi saatini, untuk dimanfaat -kan hasilnya bagigenerasi mendatang.

Ketiga. menjadiunsur pembangunanekonomi umat. Per -

soalan penting dalampembangunan eko no mi

adalah distribusi ke sejah -teraan. Tidak dipung kiri,

bahwa wakaf memainkan peran -an yang signifikan dalam pembangu-nan ekonomi secara menyeluruh.Dimulai dari zaman Rasulullah SAWmelalui wakaf sumur Al-Raumaholeh sa habat Uthman bin Affanmaupun wakaf uang yang sudahdipraktekkan di zaman kekhalifahanUsmaniyah. Keempat, menjadi saranapemersatu umat. Salah satu carapembuktian bahwa kita merupakanumat yang satu adalah melalui ibadahwakaf. Dan inilah harapan sebe-narnya dari Allah SWT melaluifirman Nya: “Sungguh, (agamatauhid) inilah agama kamu, agamayang satu, dan Aku adalah Tuhan-mu,maka sembahlah Aku” (QS Al-Anbiya: 92). Umat yang saling pedulidan mengasihi sesama sebagaimanahadis Rasulullah SAW: “Perum -

pamaan orang-orang mukmin dalamhal saling kasih, saling menyayangdan saling cinta adalah seperti sebuahtubuh, jika salah satu anggotanyamerasa sakit, maka anggota-anggotatubuh yang lain ikut merasakan sulittidur dan demam.” (Shahih MuslimNo.4685).

Kelima, menjadi sarana penye-baran ilmu pengetahuan. Dalamsejarah Islam, wakaf telah banyakmemberikan peranan dalam pengem-bangan pendidikan. Katakanlah se -

perti pendirian Madrasah An-Nas -hiriyah oleh Sultan Sala -

huddin Al Ayyubi di Mesirpada penghujung DinastiFatimiyah. Dana wa -kaf yang diberikanoleh pemerintahanDinasti Ay yubiyahtersebut, didistribu -sikan untuk pem-bangunan mad rasah,honor guru, dan ban -tuan pada para pe -

nuntut ilmu. Demikianpula yang terjadi pada

pendirian Madrasah Al-Az -har yang kemudian men jadi

cikal bakal Uni versitas Al-Azhar yangte lah banyak memberikan sumbangsihpada dunia pendidikan me lalui pem-berian beasiswa kepada mahasiswayang berasal dari seluruh penjurudunia tentu saja dengan menggunakandana wakaf yang ada.

PenutupKeberadaan institusi wakaf di

dunia secara umum dan Indonesiasecara khusus, telah banyak mem-berikan manfaat kepada pembangun -an kesejahteraan umat. Namun de -mikian, pengelolaan wakaf di Indo -ne sia masih menyisakan banyak pe -kerjaan rumah yang harus segera dis-elesaikan. Persoalan tersebut antaralain adalah : manajemen wakaf yangmasih bersifat tradisional, pengeta -huan dan pemahaman masyarakatten tang objek wakaf yang masihterba tas pada benda-benda tidak ber -gerak seperti tanah dan sejenisnyayang dirasa kurang produktif sehing-ga belum menghasilkan nilai tambahyang maksimal.

Oleh karena itu, penge lolaansumber-sumber wakaf se cara profes-sional dan modern men jadi sebuahtuntutan zaman yang tidak dapatdielakkan. Tentu saja dengan tetapmemperhatikan ‘maqas hid’ dariibadah wakaf itu sendiri, sehinggatidak hanya memberikan manfaatduniawi tetapi juga mendapatkankeberkahan dan keridaan Ilahi.Wallahu a’lam. �

REPUBLIKA KAMIS, 25 APRIL 2013 JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA24

MAQASHID SYARIAH pada Sistem Wakaf

Page 3: Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr ... 2013 04.pdf · Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan ... iringi oleh peningkatan daya serap

Persoalan yang seringdilontarkan masyara-kat adalah persoalanmenyangkut keberpi-hakan lembaga keu-angan syariah terha-

dap ekonomi rakyat kecil. Ketika di -hadapkan pada dua proyek, pertama,membangun rumah susun dengan re -turn yang rendah, kedua, mem -bangun apartemen dengan returnyang ting gi, maka lembaga keuangansyariah, biasanya akan memilih un -tuk membangun apartemen denganreturn yang tinggi. Mengapa demiki-an? Alasannya adalah keuntungan-nya lebih besar. Pertanyaan berikut-nya, mengapa lebih memilih keun-tungan yang lebih besar meskipunkemaslahatannya lebih kecil? Rumahsusun, jelas untuk rakyat kecil, se -mentara apartemen jelas untuk orangkaya. Kenapa lembaga keuangansyariah tidak berpihak pada peme-nuhan hajat rakyat kecil? Menjawabpertanyaan ini, maka jawaban yangumumnya diterima adalah karenapemegang saham ingin keuntunganyang kalau bisa, lebih besar daritahun sebelumnya, ataupun, kalautidak bisa lebih besar, minimal sama.

Mengapa pemegang saham inginkeuntungan yang meningkat? Ka -rena mereka ingin uangnya berkem-bang. Adakah pemegang saham yangrela uangnya tetap atau bahkan ku -rang? Jawabannya, hampir tidak ada.Kalau begitu, apakah mungkin me -ng indahkan keinginan pemegang sa -ham? Jawabnya hampir tidak mung -kin. Kalau begitu, apa solusi yangdapat dilakukan agar lembaga keu-angan syariah lebih berpihak padamasyarakat kecil? Jawabannya,mencari dana murah. Apakah adadana murah? Ada, wakaf uang. Inilahurgensi wakaf uang dalam menguat-kan ekonomi masyarakat kecil.

Wakaf uang di TurkiPrinsip umum dalam wakaf ada -

lah tidak berkurangnya nilai wakafitu sendiri dan sifatnya yang abadi.Sehingga yang paling sering diguna-kan orang sebagai wakaf adalah ta -nah, dan bangunan. Namun, menurutulama mazhab Hanafi, ada tiga halyang dapat dikecualikan dari prinsipumum tersebut, yaitu: pertama, sum-bangan aset bergerak yang dimilikioleh aset yang tidak bergerak, sepertilembu atau kambing dari sebuah ke -bun/lahan, diizinkan sebagai hartawakaf. Kedua, jika ada hadis yang

terkait; dan ketiga, jika sumbanganaset yang bergerak itu merupakankebiasaan yang umum di suatudaerah. Bahkan Imam Sarakhsi danImam Muhammad Had, membo-lehkan wakaf aset bergerak, meski-pun tidak merupakan kebiasaan didaerah tersebut. Lebih jauh lagi,Imam Muhammad As Syaibhani danAbu Yusuf mengatakan bahwa sum-bangan harta bergerak, dapat dile-katkan dengan suatu bangunan.Misalnya, wakaf uang dua juta, dapatdilekatkan dengan wakaf bangunansatu meter. Dengan demikian, kitamelihat banyak sekali penggabunganantara wakaf bangunan dan wakafuang yang telah dipraktikkan diOttoman Turki, yang notabene men-gikuti Mazhab Hanafi.

Pengadilan Ottoman telah menye-tujui praktik wakaf uang ini padaabad ke 15, dan menjadi sangat po pu -ler pada abad ke 16 di seluruh Ana -tolia dan daratan Eropa dari ke ra jaanOttoman, Turki. Pada zaman Otto -man Empire, wakaf uang ini diprak-tikkan hampir 300 tahun, dimulai daritahun 1555-1823 M. Lebih dari 20per sen wakaf uang di Kota Bursa, se -latan Istambul, telah bertahan lebihdari seratus tahun. Da lam pengelola-annya, hanya 19 per sen wakaf uangyang tidak bertam bah, sementara 81persen menga lami pertambahan (aku-mulasi) modal.

Dalam penelitiannya, PofessorMurat Cikazca (2004) menyimpulkanbahwa wakaf uang berhasil meng -orga nisasikan dan membiayai biayapen didikan, kesehatan, dan kegiatanlainnya, yang hari ini ditanggung olehnegara atau pemerintah daerah se -tempat. Sehingga, wakaf uang me -mainkan peranan yang vital pada eraottoman empire tanpa biaya dari ne -gara. Ada beberapa bentuk pengelo-laan wakaf uang.

Pertama, wakaf uang yang ter-kumpul dikelola dalam bentuk pem-biayaan usaha tertentu, tentunyadengan akad mudarabah (bagi hasil).Keuntungan yang diperoleh dari usahatersebut akan masuk kembali kejumlah wakafnya, sehingga terjadilahapa yang disebut de ngan akumulasikapital dari wakaf uang ini.

Kedua, wakaf uang yang terkum-pul, sebagian digunakan untuk mem-bangun sarana dakwah, misalnyapesantren atau sekolah, dan sebagi-annya lagi diinvestasikan denganakad murabahah, dimana keuntung-annya akan digunakan untuk gaji

ustadz/guru, asisten, qori, dan nazirwakaf tersebut. Hal ini pernah terjadipada bulan Safar, 1513 M, ketika El -hac Sulaymen mewakafkan 70 ribudir ham perak. 40 ribu dirham digu -na kan untuk membangun sekolah,dan 30 ribu dirham lagi digunakanuntuk pembiayaan murabahah. Hasilinvestasi murabahah ini, digunakanuntuk membayar gaji guru sebesar 3dirham per hari, asisten 1 dirham,qori pembaca Al-qur’an 1 dirham,dan nazir pengelola wakaf, 2 dirhamsetiap harinya.

Keuangan mikro syariah PakistanPada saat ini, wakaf uang juga

sangat cocok di praktikkan dilembaga keuangan mikro syariah(Islamic Microfinance institutions).Pada level ini, wakaf uang yang ter-kumpul dapat digunakan untukmenyediakan kebutuhan dasar bagiumat, seperti pembiayaan rumahmurah. Disamping itu, dana wakafini dapat digunakan juga menguat-kan ekonomi umat, seperti bidangjahit menjahit, sulam menyulam,pangkas dan salon, bengkel sepedadan motor, dan lain-lain.

Lembaga keuangan mikro syariahini harus berbeda dengan lembagapengelola zakat. Lembaga pengelolazakat harus dilaksanakan oleh ne -gara, dimana negara yang bertang-gung jawab untuk membentuk,memelihara, dan mengawasi lembagazakat yang ada. Dengan dilaksana-kannya pengelolaan zakat olehnegara, bukan berarti swasta tidakdapat berkiprah untuk membangunumat, tetapi masih banyak ruang lainyang dapat dilakukan swasta, misal-nya mendirikan lembaga keuanganmikro syariah, seperti yang diprak-tikkan di Pakistan.

Pakistan yang notabene negara

Islam, zakat sepenuhnya dikelolaoleh negara. Tetapi, swasta banyaksekali yang berkontribusi mengem-bangkan ekonomi umat lewat apayang disebut lembaga keuanganmikro syariah. Salah satu lembagakeuangan mikro syariah yang besardi Pakistan adalah AKHUWAT.Ahuwat memiliki visi menciptakanmasyarakat yang bebas dari kemis-kinan dengan prinsip peduli dan ber-keadilan. Misinya, mengentaskankemiskinan dengan memberdayakankeluarga marginal baik secaraekonomi maupun sosial melalui pem-biayaan bebas bunga dengan mening-katkan potensi kewirausahaan,peningkatan kemampuan dan bim-bingan sosial. Adapun KinerjaAkhuwat per Februari 2012 dapatdilihat pada Tabel 1.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwacakupan wilayah kerja akhuwat inisu dah sangat luas, tersebar di 110kota di Pakistan. Dengan membantuhampir tiga ratus ribu wirausahabaik laki-laki dan perempuan, de -ngan tingkat pengembalian hampir100 persen, membuat Akhuwat men -jadi terkenal dan sahabat bagi ke -luar ga marginal di Pakistan. Yangme nurut penulis paling berkesanadalah, ada beberapa muhsinin yangmewakafkan uangnya sebesar limajuta rupees atau setara 500 juta ru -piah setiap bulan ke lembaga ini.

Se tidaknya, inilah yang penulisde ngar langsung, ketika penulis diun-dang makan malam oleh Dr. Mu -hammad Amjad Saqib, salah seorangboards of directors Akhuwat di kedia-mannya di Lahore, pada bulan No -vem ber 2010 dalam jamuan makanmalam setelah menghadiri Inter -national Workshop on Islamic Micro -finance di Royal Palm Country, La -hore, Pa kistan. Wallahu a’lam. �

F akultas Ekonomi dan Manajemen(FEM) IPB dikembangkan padatahun 2000 dan menerima maha-

siswa angkatan pertamanya pada tahunitu juga. Namun, peresmian FEM dila -ku kan pada tanggal 6 April 2001 olehWa kil Presiden Republik Indonesia Me -gawati Soekarnoputeri, bersamaan de -ngan dilaksanakannya Seminar Keta -han an Pangan di IPB. Pada awalnyaFEM hanya memiliki dua departemen,yakni Ilmu Ekonomi dan Studi Pem -bangunan, dan Ilmu Manajemen.

Pada tahun 2005, IPB melaksanakanrestrukturisasi Departemen-departe-men So sial-Ekonomi (Sosek) yang adadi beberapa fakultas, yang pada akhirnyamenghasilkan dua departemen baru diFEM, yakni Agribisnis serta EkonomiSum berdaya dan Lingkungan (ESL).Dengan demikian, sejak tahun 2005 FEMmemiliki empat departemen (di univer -sitas/ institut lain di Indonesia disebutju rus an). Departemen berperan sebagaiho me base bagi satu atau lebih programstudi (prodi) sarjana dan pascasarjana.Walaupun mengalami peningkatanjumlah departemen pasca restruktur-isasi, nama FEM tetap dipertahankandan menjadikannya tetap satu-satunyaFakultas Ekonomi dan Manajemen diIndonesia – hingga saat ini.

Pada tahun 2013 ini, FEM IPB genapberusia 12 tahun. Namun, diusianyayang masih belia tersebut, FEM IPBtelah mendapatkan pengakuan yangluar biasa dari masyarakat. Rasio siswayang melamar dan diterima di lima prodiFEM, termasuk prodi terbaru Ilmu Eko -nomi Syariah (IES), melalui SNMPTN(undangan) telah mencapai 10 : 1.Jumlah student body FEM menempatipe ringkat 2 dari 9 fakultas di IPB.Prestasi sivitas akademika FEM jugasangat baik. Sejalan dengan programPrima Akreditasi IPB tahun 2012, empatdari lima prodi sarjana FEM telah men-dapatkan akreditasi A dari BAN PT. ProdiIES belum terakreditasi, namun telahsubmit dokumen akreditasinya ke BANPT, dan tengah menunggu visitasi.Sepanjang tahun 2012 dan 2013, 10 prodiS2 dan S3 FEM juga telah mendapatkanakreditasi BAN PT (7 A dan 3 B). Kami

semua bersyukur atas capaian ini.Sejak 2012, FEM sebagai suatu fa -

kultas telah menjadi member dariAACSB (The Association to AdvanceCollegiate Schools of Business), suatulembaga akreditasi internasional pen-didikan bisnis yang berkedudukan di AS.Memang jalan masih panjang untukmendapatkan status fully accredited dariAACSB (sekitar 5 tahun). Mengingatjalan panjang yang harus ditempuhuntuk mencapai akreditasi AACSB,maka dua prodi sarjana FEM, IlmuEkonomi dan Studi Pembangunan sertaAgribisnis, telah melakukan perintisansertifikasi internasional melalui ASEANUniversity Network (AUN). Pada periodeselanjutnya, tiga prodi sarjana lainnyaakan menyusul untuk sertifikasi AUN.

Internasionalisasi pendidikan, pe -ne litian dan pelatihan merupakan salahsatu faktor penting dalam meningkatkankinerja dan kualitas program pendidikanFEM dan IPB secara umum. Alham dulil -lah, pada tahun 2011/2012, Prodi Magis -ter Sains Agribisnis (MSA) dan MagisterIlmu Ekonomi telah membuka programjoint degree dengan University of Got -tingen, Jerman dan University of Ade -laide, Australia. Sudah dua angkatanmahasiswa MSA yang dikirim ke Jermandengan memanfaatkan BeasiswaUnggul an; sementara mahasiswa ProdiIlmu Ekonomi siap diberangkatkan keAustralia setelah mereka mendapatkanIELTS score 6.5.

FEM telah banyak melakukan ker-jasama pendidikan, penelitian, maupunpelatihan. Kerjasama pengembanganSDM dilakukan diantaranya denganNUFFIC Belanda (2008-2010), sertaNICHE (Netherlands Initiative for Capa -city Development on Higher Education,2010-sekarang) dalam bentuk pengem-bangan kapasitas SDM dan lembaga dibidang Agribisnis.

Kegiatan penelitian terjalin baikdengan pihak asing, seperti TokyoUniversity of Agriculture, Univer sity ofGottingen, ACIAR (Australia), IRTI-IDB,IIUM, IFPRI, FAO, USAID; maupun pihakdomestik, seperti dengan Kemen terianKeuangan, Pertanian, Perda gang an,Bappenas, Bank Indonesia, Bank Rakyat

Indonesia, serta berbagai peme rintahdaerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)di Indonesia. Dalam hal pelatihan, FEMIPB telah mendapatkan kepercayaandari Alue Corporation Limited (Jepang)maupun Ministry of Agricul tural andFisheries (Timor Leste) untuk melatihstaf mereka.

Prodi Ilmu Ekonomi SyariahProdi Ilmu Ekonomi Syariah (IES)

sebagai prodi terbaru FEM dikem-bangkan sejak 5 Mei 2010. Hal ini dipicuoleh kondisi dilematik di Indonesia,dimana sistim dan praktik lembagakeuangan (khususnya perbankan)syariah telah berkembang pesat sejak1990-an, namun tidak diimbangi denganpeningkatan kuantitas dan kapasitasSDM ekonomi syariah yang memadai.Kami khawatir, bahwa tidak kompe-tensinya sumberdaya manusia ini akanmenimbulkan kesan bahwa sistimekonomi syariah ternyata sama sajadengan sistim ekonomi konvensional.

Soft launching Prodi IES dilakukanoleh Rektor IPB Prof Dr Herry Suhar di -yanto bertempat di IPB InternationalCon vention Center. Soft launching ke -mu dian diikuti dengan seminar yangber tema Revitalizing Development Ap -proach: Challenges and Prospects forIslamic Economics, dengan pembicarautama Prof Dr Dato’ M Azmi Omar (kiniDirektur Jenderal Islamic Research andTraining Institute of the Islamic Deve -lopment Bank IRTI-IDB). Pembicaralainnya adalah: Dr Mulya E Siregar (BankIndonesia), Prof Dr Didin Hafidhuddin(Ketua BAZNAS), Vence Rahardjo, MEc(Dirut BRI Syariah saat itu), danHanawijaya, MM (Direktur BSM).

Pada kesempatan ini juga dilakukanpenandatanganan Memorandum of Un -derstanding antara IPB dengan beber-apa pihak, yakni dengan BNI Syariah,Harian Republika, BAZNAS, dan PusatPenelitian dan Studi Kebank sentralan– Bank Indonesia, serta dengan IRTI-IDB dan IIUM. Tujuan utama dari MOUini adalah untuk memberikan landasanbagi para-pihak dalam melakukan pen-didikan, penelitian dan pengabdiankepada masyarakat di bidang ekonomi

syariah. Awalnya Prodi IES kesulitanSDM, namun upaya peningkatan jumlahdosen melalui open recruitment olehIPB terus dilakukan, sehingga Prodi IESsiap mengembangkan perannya secaramaksimal. Walaupun SDM-nya masihterbatas, namun telah banyak kegiatanekstra kurikuler yang dilakukan stafdosen IES dalam rangka pendidikan dansosialisasi IES kepada masyarakat luas.

50 tahun IPBTahun 2013 merupakan Tahun Emas

IPB (1963-2013). Dalam rangka Dies FEMke 12 dan turut berkontribusi da lamGolden Jubilee IPB, FEM insya Allah akanmenyelenggarakan tiga kegiatan seminardan lokakarya internasional: (1) In ter national Workshop on Zakat, Waqfand Microfinance yang akan diseleng-garakan 29-30 April 2013 di IPB ICC, ker-jasama antara FEM dengan IRTI-IDB,BAZNAS dan DPP IAEI; (2) InternationalSeminar on International Trade amongIslamic Countries yang insya Allah akandiselenggarakan di IPB ICC sekitar bulanSeptember 2013; dan (3) Inter na tionalConference on Economics, Mana gementand Accounting. Acara ini terdiri dari duakomponen: (a) Pertemuan Dekan danKetua Departemen Fakultas-fakultasEkonomi PTN Wilayah Barat, serta (b)Malaysia-Indonesia Internatio nal Confe -ren ce on Economics, Mana ge ment andAccounting (MIICEMA). Untuk acara ke -dua, FEM IPB berinisiatif untuk mengem-bangkan cakupan lembaga dari sekedarMalaysia-Indonesia menjadi ASEAN.

Paper yang dipresentasikan insyaAllah akan dipublikasikan ke dalamASEAN Journal of Economics, Manage -ment and Accounting yang soft launch-ing-nya akan dilaksanakan ketika kon-ferensi terrsebut digelar di IPB. Upaya-upaya untuk pengembangan FEM akanterus dikerjakan, sehingga kondisi yangdicita-citakan bersama, yakni Academicand Research Excellent yang mengarahkepada Welfare Excellent dapat direal-isasikan. Dengan demikian, kontribusiFEM dalam pencapaian sustainabledevelopment serta peningkatan kese-jahteraan masyarakat Indonesia dapatterwujud, insya Allah. Wallahu a’lam. �

Pengembangan Keilmuan dan PeranRESENSI

Dr Yusman SyaukatDekan Fakultas Ekonomi dan

Manajemen IPB

Wakaf Uang dan Islamic Microfinance

DI TURKI DAN PAKISTAN

25REPUBLIKA KAMIS, 25 APRIL 2013JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA

Dr Hendri TanjungAlumnus IPB dan SekretarisMagister Ekonomi Islam

UIKA Bogor

TABEL 1. KINERJA AKHUWAT PER FEBRUARI 2012

NO. KRITERIA JUMLAH

1. Jumlah kantor cabang 159

2. Jumlah kota 110

3. Jumlah keluarga yang aktif 268.466

4. Wirausaha (laki-laki) yang sudah terlibat 172.662

5. Wirausaha (perempuan) yang terlibat 95.804

6. Persentase pengembalian 99.83%

7. Uang yang didistribusikan (PKR) Rs 3.949.286.342,- (Rp 395 miliar)

8. Portfolio pinjaman (PKR) Rs 1.447.003.843,- (Rp 145 miliar)

DIES NATALIS KE-12 FEM IPB :

Page 4: Dr M Firdaus Dr Dedi Budiman Hakim Dr Irfan Syauqi Beik Dr ... 2013 04.pdf · Tanpa upaya yang matang dan sungguh-sungguh, jurang perbedaan ... iringi oleh peningkatan daya serap

Undang-Undang No -mor 23 Tahun 2011tentang Pe nge lola -an Zakat me nga -ma nahkan secarategas dan eksplisit

bahwa salah satu tujuan utama pen-gelolaan zakat adalah meningkatkanmanfaat zakat untuk mewujudkan ke -sejahteraan masya rakat dan penang-gulangan kemis kinan. Dan ini sejalandengan firman Allah SWT dalam QSAt-Taubah (9): 60 yang menempatkanurutan fakir dan miskin sebagai mus-tahik zakat pada urutan pertama dankedua. Ar tinya, zakat itu akan terlihatsyiar penggunaannya ketika jumlahorang fakir miskin di suatu daerahatau di sua tu negara semakin berku-rang, de ngan catatan hal ini dikaitkandengan asumsi bahwa faktor-faktorlain yang menyebabkan kemiskinansemakin bisa direduksi atau dikurangi,seperti kemiskinan secara strukturalakibat dari kebijakan pemerintah yangtidak ber pihak kepada rakyat (pro-poor). Atau kemiskinan karena alam(na tural), seperti bencana alam yangse ring datang secara tiba-tiba, yangme nyebabkan orang yang terkena mu -sibah itu hilang segala harta ke ka ya -annya sehingga menjadi orang miskin.

Karena dimensi kemiskinan itubegitu luas, maka penanggulangannyajuga harus dilakukan secara terorga -nisir dan ter-manage dengan baik de -ngan melibatkan semua komponenumat dan bangsa yang mempunyai ke -pedulian yang sama, termasuk paramus tahik itu sendiri. Mereka (mus-tahik), di samping menjadi pene rimazakat, juga sekaligus sebagai subyekyang harus memiliki motivasi yangkuat untuk mengubah dan mem per -baiki keadaan dirinya sen diri. Karenasudah menjadi sunnatullah, perbaikanitu harus berawal dari diri sendiri. Halini sejalan de ngan firman Allah SWTQS Ar-Ra’du (13): 11 “Se sungguhnyaAllah tidak akan mengubah keadaansesuatu kaum sehingga mereka meng -ubah keadaan yang ada pada dirimereka sendiri”.

Ini pula yang secara langsungdicontohkan Rasulullah SAW dalamsebuah hadis riwayat Imam Muslimda ri Salim bin Abdillah bin Umar da -ri ayahnya, bahwa Rasulullah SAWte lah memberikan kepadanya zakatlalu menyuruhnya untuk dikembang -

kan dan disedekahkan lagi. Ra sulul -lah SAW memberikan contoh kepadakita semua dalam upaya penanggu-langan kemiskinan dan cara member-dayakan mustahik, yak ni denganmemberi santunan (konsumtif) danmodal untuk berdaya (produktif).

Atas dasar hal tersebut, BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS), se -bagai salah satu contoh, memiliki ke -bijakan yang Insya Allah akan dilak-sanakan mulai tahun 2013 ini un tukmengembangkan program ZakatCom munity Development (ZCD) se -bagai salah satu bentuk pem ber -dayaan mustahik, khususnya orang-orang fakir dan miskin.

Zakat CommunityDevelopment (ZCD)

Program ZCD adalah prog -ram pe ngembangan komu -nitas dengan me ng in teg ra si -kan aspek sosial (aga ma, pen-didikan, kesehatan, lingkungandan aspek lainnya) dengan aspekeko nomi secara komprehensifyang pen da naan utamanya bersum-ber dari za kat, infak dan sedekah, se -hingga terwujud masyarakat se jah -tera dan mandiri. Adapun ruang ling -kup Prog ram ZCD meliputi kegiatanpembangunan masyarakat yang me -miliki keberdayaan dalam kehidupanber agama, pendidikan, kesehatan,dan ekonomi yang disebut dengan“Ca tur d aya Masyarakat”. CaturdayaMasyarakat dalam Program ZCDmerupakan unsur utama dan salingterkait satu dengan yang lain. Dengandemikian, masyarakat dapat dikate-gorikan sebagai masyarakat yangsejahtera dan mandiri apabila telahmemiliki empat daya tersebut.

Berdasarkan Buku Pedoman Za -kat Community Development yangditerbitkan BAZNAS 2013 hal. 4 dan5, Program ZCD memiliki enamprinsip yang harus ada dalam konsepdan tahapan pelaksanaan programserta tertanam dalam diri pengeloladan peserta program (pendampingdan mustahik). Enam prinsip ZCDme liputi syari’ah Islam, berbasis ko -munitas, partisipasi, kemanfaatan,kesinambungan, dan sinergi. Adapunmakna dari masing-masing prinsipadalah : pertama, syariah Islam. Prog -ram ZCD dilaksanakan berda sarkanketentuan-ketentuan hukum Islam

dalam penyaluran(tasharruf) zakat. Ke -dua, berbasis komunitas.Program ZCD dilaksanakan de -ngan sa saran mustahik/penerimamanfaat yang terkumpul dalam suatuwilayah geo grafis atau suatu tempatkarena kon disi-kondisi khusus dalamberbagai ben tuk kegiatan yang dis-epakati bersama.

Ketiga, partisipasi. Pelaksanaanprogram ZCD melibatkan secara lang - sung mustahik/penerima man faatmu lai dari tahapan perencanaan sam -pai dengan pelaksanaan. Mus ta hik/ -penerima merupakan pelaku (subyek)dan bukan sebagai obyek program.Keempat, kemanfaatan. Mem berikannilai tambah material dan non-mate-rial yang sebesar-be sarnya kepadamustahik/penerima manfaat.

Kelima, kesinambungan. ProgramZCD dilaksanakan secara bertahapdalam jangka waktu tertentu dandengan kegiatan-kegiatan yangsaling terkait menuju tercapainyatujuan program. Keenam, sinergi.Program ZCD merupakan programterbuka untuk berbagai pihak terli-

bat, baik dalam pen-danaan maupun pengelo-

laannya, se bagai wujud ker-jasama dalam kebajikan dan ketak-waan (ta’awun ‘alal birri wattaqa).

Sedangkan tujuan utama Prog ramZCD adalah “Terwujudnya Ma sya -rakat Sejahtera dan Mandiri”. Ada -pun tujuan khusus Program ZCDadalah : pertama, menumbuhkan ke -sa daran dan kepedulian mustahik/ -penerima manfaat tentang kehidupanyang berkualitas. Kedua, menumbuh -kan partisipasi menuju keman dirianmasyarakat. Ketiga, menum buh kanjaringan sosial ekonomi ke masya ra -katan. Keempat, menciptakan prog -ram pemberdayaan yang berkelanju-tan dalam mewujudkan kesejahteraandan kemandirian masyarakat.

Inilah salah satu contoh kebijakanpengelolaan zakat untuk usaha pro-duktif mustahik dengan skala yangluas sesuai dengan dimensi kehidupan -nya, di samping peningkatan ma salahekonomi, juga peningkatan pe lak sa -na an ibadah, pendidikan, kepe dulianpada lingkungan, kesehatan dan lainsebagainya. Wallahu a’lam. �

REPUBLIKA KAMIS, 25 APRIL 2013 JURNAL EKONOMI ISLAM REPUBLIKA26

Prof Dr KH DidinHafidhuddin

Ketua Umum BAZNAS, Direktur Pascasarjana UIKABogor, Guru Besar IPB

P erkembangan ekonomisyariah akhir-akhir inilebih banyak ditujukan

pada eksistensi institusi danproduk ekonomi-keuangan ber -label syariah. Demikian halnyainovasi produk ekonomi dankeuangan syariah lebih banyakterkait bagaimana melakukan‘islamisasi’ atau mencari pa -dan an sesuai syariat dari pro -duk-produk ekonomi-keuangansyariah dari yang tadinya kon-vensional. Di negeri ini, satu unitbank yang tak mempunyaibranch syariah dapatlah dika -takan tidak mengikuti trend.

Perkembangan yang terke-san translasi horizontal inilahyang menjadi concern banyakekonom syariah. Umar Chapramisalnya menilai hampir tidakada perspektif baru yang dika -takan luar biasa dari sekedarbesaran dan performa finansial-nya. Ada hal lain yang tak kalahpenting lagi yakni bagaimanaproses sinergitas serta partisi-pasi ekonomi syariah dari danuntuk semua golongan masya -rakat beserta seperangkat nilai-nilai dan paradigma lokal yanginherent di dalamnya.

Terkait aspek ini, sering dilu-pakan bagaimana sinergi prinsipekonomi syariah dengan pranatadan kearifan masyarakat yangtelah ada. Sebagai bagian dariproses belajar, perlu kiranyapara penggiat syariah ‘kembalipulang ke desa’ dengan melihatseperangkat pranata sosialekonomi dan kearifan lokalnya.Pada kenyataannya banyak se -kali serpihan prinsip dan praktekekonomi islami sudah terlemba-gakan baik dalam kehidupanberkeluarga dan masyarakat.

Beberapa alasan mengapakita perlu lebih melihat masya -rakat pelosok desa. Pertamatentu saja terkait tujuan pem-bangunan ekonomi itu sendiridimana desa adalah basis per -ekonomian nasional. Memba -ngun masyarakat desa sejatinyamembangun sebagian besarma syarakat Indonesia. Bilapem bangunan desa diperhati -

kan, pembangunan pun lebihmerata sehingga tak hanya ter-fokus di kantong-kantong ge -muk pertumbuhan.

Demikian halnya strategi danarah perkembangan ekonomisyariah, tentu saja prinsip danproduk syariah harus lebihconcern, peka, dan memperli-hatkan keberpihakan segenapmasyarakat, termasuk mas -yarakat desa. Perkem banganeko nomi berbasis nilai agamaini harus berperan dalam mem-bangun masyarakat, tidak sen-tralistis hanya untuk segelintirpihak dan daerah saja. Bukannyaajaran agama menyeru agarsumberdaya dan partisipasi eko -nomi tidak terakumulasi padakelompok tertentu saja?

Kedua, salah satu sumberhukum dalam syariat termasukmu’amalah adalah juga kebia sa -an dan kearifan masyarakat lokalyang baik (‘urf shahih), di sampingtentu saja dari Alquran, sunnah,ijma’, qiyas, is tihsan, mash lahahmursalah, dan sebagainya. ‘Urfshahih merupakan ke biasaan(adat) yang dinilai baik, bijaksana,yang merupakan hasil dari se -rang kaian tindakan sosial yangber ulang-ulang dan terus men-galami penguatan, pengakuanakal sehat dan tidak menyimpangdari prinsip-prinsip syariat. ‘Urfshahih secara ala miah lahir kare -na secara sunnatullah terdapatbanyak realita dan problematikaspesifik di lingkungan lokal yangtidak atau sukar dicari solusinyasecara global. Para ulama puntelah bersepakat pengambilanhukum melalui proses ijtihadharus memelihara ‘urf shahihyang ada di masyarakat.

Melihat dari perspektif ini,arah paradigma yang berlakujustru sebaliknya, kearifan lokalmasyarakat desa dapat dijadikansumber inspirasi aktifitas ekono -mi syariah di Indonesia. Kamitidak menyatakan bahwa budayaperkotaan buruk dan/atau se muayang berasal dari kampung baik.Hanya saja masyarakat de sa lahyang selama ini lebih bisa berta-han dan mempertahankan local

wisdom-nya dari rongrongan bu -daya asing yang merusak, sambilmencerna dan meng akomo dirperlahan budaya yang baik. Sila -kan safari kam pung ke kampung.

Banyak contoh kearifan lokal(‘urf shahih) yang walaupunbersifat lokal tapi mengandungnilai-nilai moral universal. Kitadapat melihat masyarakat desayang kehidupannya apa adanya,mandiri, tidak berlebih-lebihan,tenggang rasa, bijaksana dalamberhutang, tidak merusak keles -tarian generasi dan lingkungan,dan sebagainya. Bukankah localgenius ini pun sesuai denganajaran agama? Perhatikan pulasebenarnya inti dari kerusakandan krisis ekonomi yang muara -nya bersumber dari pertentan-gan dari prinsip-prinsip di atas.

Ketiga, tak hanya mengenaiprinsip dan inspirasi, praktek-praktek ekonomi yang sesuaisyariat juga sebenarnya sudahada di masyarakat perdesaanjauh sebelum lembaga-lembagakeuangan syariah didirikan dinegeri ini. Misalnya, dalam kon -sep bagi hasil, di perdesaan daridulu sudah dikenal istilah ‘ma -paro’ (bagi separuh-separuh),te lon (75 persen), ‘mapat’ (se -perempat), ‘mertelu’ (bagi se -per tiga), dan sebagainya. Adajuga misalnya ‘celong’ (sewabarang kapital, biasanya ken -daraan/ternak untuk pengelo-laan sawah ladang) yang samadengan konsep ijarah, ‘cimpa’(hibah), ‘sida’ (pembagian bebansesuai tanggungan), ‘kredittasik’, dan kegiatan pinjam-me -minjam serta jual-beli tradision-al tanpa konsep bunga.

Ke depan, strategi pengem-bangan syariah harus jugadisandingkan pada kearifan dankondisi masyarakat setempat.Bahkan bisa saja praktek-prak -tek local wisdom ini dikemasulang dan dilembagakan melaluiskema-skema secara lebihformal. Atau sebaliknya, skemakeuangan syariah yang berlakudi masyarakat bisa dinamaidengan nama dan cita rasa lokalyang lebih membumi.

Tentu tak semua hal yangberbau lokal bisa dipertahankanatau diunggah, misal karena ter-golong ‘urf fasid (kebiasaan lokalyang bertentangan dengansyariat), atau hal tersebut baiktapi sudah ada penggantinyayang jauh lebih baik lagi. Bisajuga karena kearifan lokal itutidak serta merta dapat diterap-kan untuk kondisi dan pranatamasyarakat yang berbeda. Na -mun para ulama ushul fiqh jelasmengusung patokan dalam me -la kukan inovasi sebagai be rikut:“al-muhafadzoh ala-alqo dimis-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah”, yakni memelihara hal(kebiasaan) lama yang baik,sembari mengambil (meng krea -si) tradisi baru yang lebih baik.

Di tengah kondisi lingkungan

ekonomi dimana moralitas, ke -bi jaksanaan dan maqashid sya -riah masih jauh panggang dariapi, inilah salah satu tantanganpenggiat ekonomi syariah kedepan. Pengunggahan (uploa -ding) prinsip dan praktek masya -rakat tradisional yang bisa dikat-egorikan sebagai ‘urf shahih bisamenjadi satu langkah merangkaiserpihan kebijaksanaan, moral-itas, dan cita-cita syariah yanglebih membumi. Dengan demi -kian, pengembangan ekonomiislami tak melulu berpijak padalabelisasi dan adopsi skemapraktek konvensional, tapi jugabisa belajar dari kearifan wongndeso yang juga merupakanbagian sunnatullah yang ser-ingkali terabaikan. Mari kembalike desa. Wallahu a’lam. �

BUKANTAFSIR

Dr Iman SugemaDosen IE FEM IPB

M Iqbal IrfanyDosen IE-FEM IPB

Ekonomi Syariah dan Kearifan Lokal

Hilman HakiemAlumnus IPB dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah FAI-UIKA

Bogor

KEBIJAKANPENGELOLAAN ZAKATuntuk Usaha Produktif Mustahik

Gambar 1. Enam Prinsip Zakat Community Development